Kel 5 Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan.docx

ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN (ASPEK HUKUM, DISIPLIN HUKUM, ISTILAH HUKUM)

Disusun Oleh :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Linda Santika Wati Linda Vinanda Maudy Aulya Fatayany Melisda Fitria Efendi Mesi Indah Sari Mufidah Elmasari Nabela Dwi Darmayanti Navalia Ardhana Nindia Okta Salsabila Nur Indah Sari

1816021 1816055 1816023 1816024 1816025 1816026 1816027 1816028 1816029 1816030

AKADEMI KEBIDANAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG 2019

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tugas Kelompok berupa “Menjelaskan Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan, Aspeh Hukum, Disiplin Hukum dan Peristilahan Hukum” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun terutama dari dosen mata kuliah serta pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Penulis berharap semoga hasil dari penulisan makalah ini kelak dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Bandar Lampung , Maret 2019

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

Halaman Depan Kata Pengantar ................................................................................................ ii Daftar Isi .......................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah .................................................................................. 1 1.3 Tujuan...................................................................................................... 2

BAB II TINJAUAN TEORI 2.1 Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan ............................................. 3 2.2 Hukum, Disiplin Hukum dan Peristilahan Hukum ................................ 4 A. Pengertian Hukum dengan keterkaitannya dengan moral dan etika 4 B. Displin Hukum .................................................................................. 4 2.3 Pentingnya Landasan Hukum Dalam Praktik Profesi ........................... 6 2.4 Perundang-Undangan Yang Melandasi Tugas, Praktik Dan Fungsi Bidan ................................................................... 7 2.5 Aspek Hukum Dan Keterkaitannya Dengan Pelayanan / Praktek Bidan Dan Kode Etik ............................................................... 7 A. Hak-Hak Klien Dan Persetujuan Untuk Bertindak ......................... 8 B. Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Dalam Praktek Kebidanan ........................................................................ 10 C. Tanggung Gugat bidan Dalam Praktek Kebidanan ....................... 12 2.6 Standar Praktek Bidan .......................................................................... 12

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan ............................................................................................ 17 3.2 Saran ..................................................................................................... 17 Daftar Pustaka

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kebidanan yang evidence atau up to date sebagai dasar munculnya rumusan dan terobosan baru dalam konsep pengetahuan dan pratik kebidanan. Tidak lepas juga dari pengaruh perkembangan era globalisasi, akan meningkatkan kritisi masyarakat terhadap pelayanan kebidanan. Berbagai permasalahan yang muncul diseputar praktik profesi bidan terkait dengan etika dan hukum merupakan bahan belajar yang sangat bagus bagi bidan untuk menciptakan kajian yang lebih mendalam untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang hal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah Adapun rumuan masalah yang akan kami uraikan di dalam makalah ini adalah sebagai berikut: a) Apa Definisi Hukum? b) Apa yang Dimaksud dengan Disiplin Hukum? c) Apa Sajakah Macam-Macam Hukum? d) Apa Keterkaitan Hukum dengan Moral dan Etika? e) Apa Sajakah Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan?

1.3 Tujuan a) Untuk Mengetahui Definisi Hukum. b) Untuk Mengetahui Maksud Dari Disiplin Hukum. c) Untuk Mengetahui Macam-Macam Hukum. d) Untuk Mengetahui Keterkaitan Hukum dengan Moral dan Etika. e) Untuk Mengetahui Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan. 1.4 Manfaat Penulisan Adapun manfaat penulisan didalam makalah ini adalah sebagai berikut: a. Untuk Memberikan Informasi Tentang Definisi Hukum. b. Untuk Memberikan Informasi Tentang Disiplin Hukum.

1

c. Untuk Memberikan Informasi Tentang Macam-macam Hukum. d. Untuk Memberikan Informasi Tentang Keterkaitan Hukum dengan Moral dan Etika. e. Untuk Memberikan Informasi Tentang Aspek Hukum dalam Praktik Kebidanan.

2

BAB II PEMBAHASAN

1.1 Pengertian Hukum dan Keterkaitannya dengan Etika dan Moral A. Pengertian Hukum

Hukum ialah salah satu dari norma dalam masyarakat. Berbeda dari tiga norma lainnya, norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang hendak dikaji. Beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut. 1. Drs. E. Utrecht, S.H. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia (1953), beliau mencoba membuat suatu batasan sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum. Menurutnya, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. 2. Achmad Ali Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikatdan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Hukum kesehatan adalah Semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Adapun pengertian hukum kesehatan berdasarkan Ahli adalah sebagai berikut: 1. Prof. DR. H.J.J. Leenen Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana dan hukum admisnistratif dalam hubungan tersebut.

3

2. Tim Pengkajian Hukum Kesehatan Hukum kesehatan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban, baik dari tenaga kesehatan maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dengan segala aspeknya, ialah : aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan pula diperhatikan aspek organisasi dan sarana. 2.1 Disiplin Hukum Disiplin hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum. Sistem ajaran mengenai hukum sangat erat hubungannya dengan politik hukum yang mengarah pada kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku dalam memberikan pelayanan kebidanan. Kebijakan tersebut dibuat atas dasar ketentuan hukum yang mempelopori peraturan dan kebijakan yang dibuat. Tentunya dengan segala kebijakan hukum yang ada etika dan moral yang berlaku tidak bisa ditinggalkan. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan kaidah etika dan moral yang diakui secara umum. Tanpa etika dan moral kebijakan hukum akan menjadi hukum yang kaku tanpa adanya dinamisasi yang harmonis dan selaras antara peraturan dan yang menerapkan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam praktik pelayanan kebidanan sistem harus sejalan dengan etika dan moral yang berlaku agar sistem tata hukum berlaku dengan baik dan mencapai tingkat efisien dan efektif untuk pelayan kesehatan terutama bidan.

2.2 Macam-Macam Hukum Dalam dunia kesehatan, hukum yang ada mencakup tentang upaya kesehatan maupun sumber daya kesehatan. Hukum tersebut dibagi menjadi : 1) Hukum administrasi Mencakup ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Hukum administrasi 4

mengatur tentang sistem kesehatan nasional, tenaga kesehatan, penyelengaraan upaya kesehatan, penyelenggaraan rumah sakit, perizinan praktek swasta. 2)

Hukum Pidana Mencakup keseluruhan ketentuan hukum yang mengandung perintah dan larangan dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana antara

lain

mengatur

tentang

pengguguran

kandungan,

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, pencemaran limbah industri, penyerahan obat-obat tertentu yang harus berdasarkan resep dokter. 3)

Hukum Perdata Mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang lain, yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum perdata antara lain mengatur tentang perjanjian pelayanan kesehatan, hubungan hukum antara dokter atau bidan dengan pasiennya atau kliennya, perjanjian kerja antara pemilik rumah sakit dengan karyawannya.

2.3 Keterkaitan Hukum dengan Etika dan Moral Etika, hukum dan moral merupakan the guardians (pengawal) bagi kemanusiaan. Ketiganya mempunyai tugas dan kewenangan untuk memanusiakan manusia dan memperadab manusia. Istilah etika yang digunakan sehari-hari pada hakikatnya berkaitan dengan falsafah moral, yaitu mengenai apa yang dianggap “baik” atau “buruk” di masyarakat dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan perubahan/perkembangan norma dan nilai. Dikatakan dalam kurun waktu tertentu karena moral bisa berubah seiring waktu. Etika dan moral senantiasa berjalan beriringan, sehingga suatu tindakan yang dinilai bermoral pasti etis dan sesuatu yang tidak bermoral pasti dianggap tidak etis pula. Etika dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur tata tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. Pelanggaran etik

5

tidak selalu pelanggaran hukum. Tetapi sebaliknya, pelanggaran hukum hampir selalu merupakan pelanggaran etik. Etika tanpa hukum hanya merupakan pajangan belaka, bagaikan harimau tanpa taring, hanya bisa digunakan untuk memberi teguran, nasehat bahwa suatu tindakan itu salah atau benar, tanpa bisa berbuat lebih jauh lagi. Sebaliknya, hukum tanpa etika ibarat rumah tanpa pondasi yang kuat. Karena hukum ditujukan bagi masyarakat, maka bila hukum dibuat tanpa dasar etika, artinya menganggap manusia seperti robot. Keduanya saling membutuhkan, berkaitan dan keberadaannya tidak bisa digantikan. Misalnya, aborsi tanpa indikasi medis yang jelas, dianggap sebagai tindakan yang melanggar etika. Etika tidak hanya ”bergerak” sebatas memberi peringatan dan tuntutan, sedangkan hukum (dengan dasar etika yang jelas), bisa member sanksi yang lebih jelas dan tegas dalam bentuk tuntutan.

2.4 Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar Profesi Bidan yang terbaru diatur dalam Kepmenkes RI No. 369/ menkes/SK/111/200, yang berisi mengenai latar belakang praktik kebidanan, berbagai definisi dalam, pelayanan kebidanan, falsafah kebidanan, paradigma kebidanan, ruang lingkup pelayanan kebidanan, kualifikasi pendidikan bidan, standar pendidikan berkelanjutan bagi bidan, standar pelayanan kebidanan, standar praktik kebidanan dan kode etik bidan Indonesia. Praktik bidan juga didasarkan pada hukum dan peraturan perundangundangan yang mengatur dan berkaitan dengan praktik bidan dan hukum kesehatan. Pekerjaan yang dilakukan oleh bidan merupakan suatu profesi yang didasarkan pada pendidikan formal tertentu, baik untuk mencari nafkah maupun bukan mencari nafkah. Dalam praktik bidan juga terikat oleh suatu etika profesi. Etika adalah kumpulan peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa yang baik dan tidak baik, sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi. Hukum

6

adalah kumpulan peraturan hukum yang berisi hak dan kewajiban yang timbal balik dan mengatur apa yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Didalam perikatan selalu ada prestasi. Prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Pihak yang gagal berprestasi disebut wanprestasi (ingkar janji). Adapun Aspek hukum yang melatarbelakangi praktik kebidanan antara lain: 1) Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Terdapat 11 bab dan 47 pasal dengan rincian: 

Bab 1 tentang Ketentuan Umum (1 pasal)



Bab 2 tentang Pelaporan dan Registrasi (6 pasal)



Bab 3 tentang Masa Bakti (1 pasal)



Bab 4 tentang Perizinan (5 pasal)



Bab 5 tentang Praktek Bidan (13 Pasal)



Bab 6 tentang Pencatatan dan Pelaporan (1 Pasal)



Bab 7 tentang Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut izin praktek (3 pasal)



Bab 8 tentang pembinaan dan pengawasan (11 Pasal)



Bab 9 tentang Sanksi (3 pasal)



Bab 10 tentang Ketentuan Peralihan (1 pasal)



Bab 11 tentang Ketentuan Penutup (2 pasal)

2) UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Aspek hukum praktik bidan yang berhubungan dengan anak dan imunisasi yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 Th 1992, yaitu sebagai berikut: 

Pasal 15 Mengenai tindakan medis dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu dan janinnya beserta ketentuannya.



Pasal 80 7

Mengenai pidana terhadap tindakan medis tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 15. 3) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  Bab 9 tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan.  Pasal 57 Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. Memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, StandarPelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional; b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya; c. Menerima imbalan jasa; d. Memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; f. Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar

pelayanan,

Standar

Prosedur

Operasional,

atau

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  Pasal 58 (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib: a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi,

Standar

Pelayanan

ProfesiStandar

Prosedur

Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima PelayaKesehatan; b. Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

8

c. Menjaga

kerahasiaan

kesehatan

Penerima

Pelayanan

Kesehatan; d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan e. Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.  Bab 10 tentang Penyelenggaraan Keprofesian  Pasal 62 Ayat 1 Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya. Yang

dimaksud

dengan

"kewenangan

berdasarkan

Kompetensi" adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya, dalam hal ini Bidan memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.  Pasal 63 Ayat 1 Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu kondisi

tidak

adanya

Tenaga

Kesehatan

yang

memiliki

kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan serta tidak dimungkinkan untuk dirujuk. Tenaga Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya, antara lain adalah:

9

a. Perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian dalam batas tertentu; atau b. Tenaga teknis kefarmasian yang memberikan pelayanan kefarmasian yang menjadi kewenangan apoteker dalam batas tertentu

4) Permenkes

No.1464/Menkes/Per/X/2010

tentang

Izin

dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan.

2.5



Bab 1 tentang Ketentuan Umum (1 pasal)



Bab 2 tentang Perizinan (7 pasal)



Bab 3 tentang Penyelenggaraan Praktek (11 pasal)



Bab 4 tentang Pencatatan dan Pelaporan (1 pasal)



Bab 5 tentang Pembinaan dan Pengawasan (3 Pasal)



Bab 6 tentang Ketentuan Peralihan (4 Pasal)



Bab 7 tentang Ketentuan Penutup (2 pasal)

Macam-macam Hukum 1. Hukum Menurut Sumbernya: a) Hukum Undang-undang, yaitu hukum yang

tercantum

dalam

peraturan perundangan. b) Hukum Adat, yaitu

hukum yang

terletakdalam peraturan-

peraturan kebiasaan. c) Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh

Negara-negara

suatu dalam perjanjian Negara. d) Hukum Jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim e) Hukum Doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. 2. Hukum Menurut Bentuknya: a) Hukum tertulis, yaitu hukum yang tercantum pada berbagai perundangan.

10

b) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. 3. Menurut Tempat Berlakunya: a) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara. b) Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam duian internasional. 4. Menurut Waktu Berlakunya: a) lus constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. b) lus constituendum, yaitu hukum yang digarapkan berlaku pada masa yang akan datang. c) Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimanamana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. 5. Menurut Cara Mempertahankannya: a) Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintahperintah dan larangan. b) Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material. 6. Menurut Sifatnya : a) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak. b) Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. 7. Menurut Wujudnya: a) Hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum. b) Hukum subjektif, yaitu hukum timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih, disebut juga hak.

11

8. Menurut lsinya: a. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan minitik beratkan pada kepentingan perseorangan. b. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur antara Negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara Negara dengan warga negara.

12

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Hukum ialah salah satu dari norma dalam masyarakat. Berbeda dari tiga norma lainnya, norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Disiplin Hukum adalah Sistem ajaran mengenai gejala - gejala atau kenyataan yang dihadapi. Menurut Isinya, Hukum dapat dibagi menjadi kedalam beberapa bidang, antara lain hukum perdata, hukum publik, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum internasional (universal). Benar, salah, baik, dan buruk sendiri terkait dengan aturan / hukum dan nilai – nilai yang berlaku di masyarakat ( norma ) maka jelaslah ada keterkaitan diantara etika, norma, dan hukum. Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan di tuntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukuannya.

3.2 Saran Semoga kita sebagai calon bidan dapat lebih mengetahui aspek-aspek hukum yang mendasari praktik profesi kebidanan dan mengayomi pelayanan kebidanan sehingga kelak kita dapat bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sitematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.

13

DAFTAR PUSTAKA

Riyanti, Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan. Wineka Media; Malang. 2018

14