Kel 2 Tugas Etika Keperwatan Aspek Legal.docx

TUGAS ETIKA KEPERAWATAN

˝ASPEK LEGAL DALAM PRAKTEK KEPERAWATAN˝

PEMBIMBING: Ns. Merry Lingga Anggraini, M.Kep DISUSUN OLEH: KELOMPOK : 2, 1A 1. AYU NELVAL SARI 2. CHAERUNISA EKA SANIA 3. INDAH HASNIKA 4. IRVAN ZULDI PUTRA 5. RAHAYU PERMATA SARI 6. SILSI DWI WAHYUNI 7. YULI KURNIATI

POLTEKKES KEMENKES RI PADANG PRODI D-III KEPERAWATAN SOLOK

TAHUN 2018

1

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat beserta karunia-Nya kepada kami, sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang berjudul “ASPEK LEGAL DALAM PRAKTEK KEPERAWATAN ˝.Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan parasahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Kami menyadari di dalam makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dankritik yang membangun. Dan kami mengahrapkan makalh ini dapat bermanfaat umumnya bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Solok, April 2018

Penyusun

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................... 2 BAB I ......................................................................................................................................... 4 PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 4 A. Latar belakang ................................................................................................................. 4 b.

Rumusan masalah ........................................................................................................... 4

c.

Tujuan ............................................................................................................................. 4

BAB II........................................................................................................................................ 5 PEMBAHASAN ........................................................................................................................ 5 A. Pengertian aspek legal keperwatan ................................................................................. 5 b.

Pengetian hukum kesehatan dan hukum keperwatan...................................................... 5

c.

Tujuan hukum kesehtan dan hukum keperwatan ............................................................ 6

d.

Tata hukum kesehatan dan hukum keperawatan di indonesia ........................................ 6

e.

Sumber hukum kesehatan dan hukum keperawatan di indonesia ................................... 6

f.

Tanggung jawab hukum perawat dalam praktik keperawatan ........................................ 7

BAB III ...................................................................................................................................... 9 PENUTUP.................................................................................................................................. 9 A. Kesimpulan ..................................................................................................................... 9 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 10

3

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Mengikuti perkembangan

keperawatan dunia, perawat

menginginkan

perubahan mendasar dalam kegiatan profesinya. Dulu membantu pelaksanaan tugas dokter, menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan asuhan medis, kini merekamenginginkan pelayanan keperawatan mandiri sebagai upaya mencapai tujuan asuhan keperawatan. Tuntutan perubahan paradigma ini tentu mengubah sebagian besar bentuk hubungan perawat dengan manajemen organisasi tempat kerja. Jika praktik keperawatan dilihatsebagai praktik profesi, maka harus ada otoritas atau kewenangan, ada kejelasan batasan, siapamelakukan apa.

B. RUMUSAN MASALAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Apa itu aspek legal dalam keperawatan ? Apa pengetian hukum kesehatan dan hukum keperwatan ? Apa sajs tujuan hukum kesehtan dan hukum keperwatan ? Seperti apatata hukum kesehatan dan hukum keperawatan di indonesia ? Apa sumber hukum kesehatan dan hukum keperawatan di indonesia ? Apa saja tanggung jawab hukum perawat dalam praktik keperawatan ?

C. TUJUAN 1. 2. 3. 4.

Untuk mengetahui apa itu aspek legal dalam keperawatan ? Untuk mengetahui apa pengetian hukum kesehatan dan hukum keperwatan ? Untuk mengetahui apa sajs tujuan hukum kesehtan dan hukum keperwatan ? Untuk mengetahui seperti apatata hukum kesehatan dan hukum keperawatan di indonesia ? 5. Untuk mengetahui apa sumber hukum kesehatan dan hukum keperawatan di indonesia ? 6. Untuk mengetahui apa saja tanggung jawab hukum perawat dalam praktik keperawatan ?

4

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ASPEK LEGAL KEPERWATAN Aspek Legal Keperawatan adalah Aspek aturan Keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Aspek legal Keperawatan meliputi Kewenangan berkaitan dengan izin melaksanakan praktik profesi. Kewenangan memiliki dua aspek, yakni kewenangan material dan kewenangan formal. Kewenangan material diperoleh sejak seseorang memiliki kompetensi dan kemudian teregistrasi (registered nurse) yang disebut Surat Ijin Perawat atau SIP. Aspek legal Keperawatan pada kewenangan formalnya adalah izin yang memberikan kewenangan kepada penerimanya untuk melakukan praktik profesi perawat yaitu Surat Ijin Kerja (SIK) bila bekerja di dalam suatu institusi dan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP) bila bekerja secara perorangan atau berkelompok. Kewenangan itu, hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan. Namun, memiliki kemampuan tidak berarti memiliki kewenangan. Seperti juga kemampuan yang didapat secara berjenjang, kewenangan yang diberikan juga berjenjang. Kompetensi dalam keperawatan berarti kemampuan khusus perawat dalam bidang tertentu yang memiliki tingkat minimal yang harus dilampaui. Dalam profesi kesehatan hanya kewenangan yang bersifat umum saja yang diatur oleh Departemen Kesehatan sebagai penguasa segala keprofesian di bidang kesehatan dan kedokteran. Sementara itu, kewenangan yang bersifat khusus dalam arti tindakan kedokteran atau kesehatan tertentu diserahkan kepada profesi masing-masing. Aspek Legal keperawatan tidak terlepas dari Undang-Undang dan Peraturan tentang praktek Keperawatan. B. PENGETIAN HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KEPERWATAN Hukum Kesehatan Indonesia adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. 5

Hukum keperawatan adalah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan keperawatan. Hukum keperawatan merupakan bidang pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pelayanan keperawatan kepada masyarakat. C. TUJUAN HUKUM KESEHTAN DAN HUKUM KEPERWATAN Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan serta meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Para perawat harus mengetahui dan memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan praktik keperawatan karena mereka mempunyai akontabilitas terhadap keputusan dan tindakan professional yang mereka lakukan. Secara umum terdapat 2 alasan terhadap pentingnya para perawat tahu tentang hukum yang mengatur praktiknya. Alasan pertama, untuk memberikan kepastian bahwa keputusan dan tindakan perawat yang dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum. Kedua, untuk melindungi perawat dari liabilitas. Hukum mempunyai beberapa fungsi bagi keperawatan: 1. Hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. 2. Kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan tersebut (no. 1) membedakan tanggung jawab perawat dengan tanggung jawab profesi yang lain. 3. Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. 4. Membantu dalam memepertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akontabilitas di bawah hukum.

D. TATA HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KEPERAWATAN DI INDONESIA Tata hukum adalah menata, mengatur tertib kehidupan masyarakat di Indonesia. Tata hukum kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis saja tetapi juga yurisprudensi, traktat, konvensi, doktrin, konsensus dan pendapat para ahli hukum maupun kedokteran. Hukum tertulis, traktat, konvensi atau yurisprudensi, mempunyai kekuatan mengikat (the binding authority), tetapi doktrin, konsensus atau pendapat para ahli tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melaksanakan kewenangannya, yaitu menemukan hukum baru. E. SUMBER HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KEPERAWATAN DI INDONESIA Sumber hukum dapat menjadi 2, yaitu sumber hukum materiil dan formal. 1. Sumber hukum materiil, adalah faktor-faktor yang turut menentukan isi hukum. Misalnya, hubungan sosial/kemasyarakatan, kondisi atau struktur ekonomi, hubungan kekuatan politik, pandangan keagamaan, kesusilaan dsb. 6

2. Sumber hukum formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum; melihat sumber hukum dari segi bentuknya. Yang termasuk sumber hukum formal, adalah : Undang-undang (UUD 1945, Tap MPR, UU/Peraturan Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri/Instruksi Menteri, dan Peraturan Pelaksanaan lain), Kebiasaan, Yurisprudensi (keputusan hakim atau keputusan pengadilan terhadap suatu masalah tertentu). Traktat (Perjanjian antar negara); Perjanjian, dan Doktrin. Sumber Hukum keperawatan adalah UU No. 12 tahun 2002 tentang layanan konsumen , Undang – undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, UU no. 38 tahun 2014 tentang F. TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN Hubungan antara perawat dan pasien dapat menimbulkan aspek hukum, baik aspek hukum perdata, administrasi, maupun pidana. Dalam hukum perdata, dapat menimbulkan gugatan perdata. Tanggunggugat perdata dapat terjadi karena : melanggar aturan hukum, tidak terpenuhinya prestasi dan kealpaan (negligence) ataupun kecerobohan (recklessness) sehingga berdampak pada kematian/kecacatan tubuh. Pengertian tanggung jawab perawat menurut ANA yaitu penerapan ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan peran tertentu dari perawat, agar tetap kompeten dalam pengetahuan, sikap dan bekerja sesuai kode etik (ANA, 1985). Menurut pengertian tersebut, agar memiliki tanggung jawab maka perawat diberikan ketentuan hukum dengan maksud agar pelayanan perawatannya tetap sesuai standar. Misalnya hukum mengatur apabila perawat melakukan kegiatan kriminalitas, memalsukan ijazah, melakukan pungutan liar . Tanggung jawab perawat ditunjukan dengan cara siap menerima hukuman (punishment) secara hukum kalau perawat terbukti bersalah atau melanggar hukum. Berdasarkan pengertain di atas tanggung jawab diartikan sebagai kesiapan memberikan jawaban atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan perawat pada masa lalu atau tindakan yang akan berakibat di masa yang akan datang. Tanggung jawab (Responsibility) perawat dapat diidentifikasi sebagai berikut : o tanggung jawab utama terhadap Tuhannya (Responsibility to God), o tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat (Responsibility to Client and Society), o tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan atasan (Responsibility to Colleague and Supervisor). Sesuai dengan tanggungjawab, tersebut, ada tiga jenis tindakan yang dilakukan oleh perawat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yaitu tindakan secara mandiri, memberikan pendelegasian pada perawat yang lain dan tindakan yang dilakukan berdasarkan pesanan dari profesi lain (kolaborasi). Ketiga tindakan ini mempunyai implikasi yang berbeda. Tindakan mandiri dan memberikan pendelegasian pada perawat yang lain sepenuhnya dapat dibebankan kepada perawat, sedangkan tindakan kolaborasi tidak dapat sepenuhnya secara hukum dibebankan 7

kepada perawat. Untuk melakukan tindakan keperawatan di atas, perawat dapat melakukan peran perawat mandiri, peran perawat pendelegasian dalam praktik keperawatan, dan peran perawat kolaboratif. Peran perawat diuraikan di bawah ini: 1. Peran perawat mandiri Peran adalah pola tingkah laku individu yang diharapkan dalam situasi sosial. Expanded role (penambahan /pengembangan peran) adalah satu yang diasumsikan perawat melalui pendidikan dan pengalaman yang baik. Perawat yang berasumsi sebagai peran expanded meningkatkan tanggungjawab dan biasanya, mempunyai otonomi yang besar. Perawat berperan dalam expanded role baik di rumah sakit dan komunitas. Di dalam UU No 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pada bab IV pasal telah mengatur Registrasi, Izin Praktik, Dan Registrasi Ulang dengan tegas menyebutkan bahwa perawat dapat melakukan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri. Secara hukum perawat mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan asuhan keperawatan secara mandiri, dengan menggunakan pendekatan dan memberikan asuhan keperawatan sesuai standar yang disusun oleh organisasi profesi (PPNI). 2. Peran Perawat pendelegasian dalam praktik keperawatan Tentunya tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan oleh perawat secara mandiri dan sendiri. Ada beberapa tugas yang perlu didelegasikan kepada perawat lain yang dianggap mampu melaksanakannya dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pendelegasian: a. Tugas yang didelegasikan tidak bersifat kebijakan/keputusan yang harus diambil. b. Mendelegasikan pada orang yang tepat dan dianggap mampu melaksanakannya. c. Tugas harus jelas dan mudah dalam pelaksanaannya. d. Tugas tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. Bila Anda selesai mendelegasikan, maka harus dilakukan evaluasi dan umpan balik untuk mengetahui kendala yang ditemukan, dan bagaimana jalan keluar yang akan ditempuh. 3. Peran perawat kolaboratif Seperti kita ketahui bahwa perawat tidak bisa melaksanakan tugasnya sendiri dalam membantu kesembuhan pasien, tetapi perawat butuh kerjasama dengan tenaga kesehatan lain. Dalam melaksanakan peran perawat kolaboratif, perawat bekerjasama dengan tenaga kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaannya, misalnya dengan dokter, ahli gizi dalam menentukan menu makanan /diet pasien sesuai kondisi dan penyakitnya, Fisioterapis dalam membantu pasien yang membutuhkan mobilisasi ataupun ambulasi secepatnya guna mencegah komplikasi yang dapat ditimbulkan akibat immobilisasi. Perawat juga bekerjasama dengan psikolog guna membantu pasien dan keluarga yang bermasalah dengan kejiwaan akibat penyakit yang diderita.

8

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN Aspek legal keperawatan adalah suatu aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya. Aspek legal keperawatan meliputi kewenangan berkaitan dengan izin melaksanakan praktik profesi, sehingga tidak terlepas dari Undang-Undang dan Peraturan tentang praktek Keperawatan. Fungsi hukum dari aspek legal dalam praktik keperawatan merupakan suatu pedoman atau kerangka dalam menjalankan praktik keperawatan. Dengan hukum tersebut, perawat dapat menentukan batas – batas kewenangan serta hak dan tanggung jawab sebagai perawat.

9

DAFTAR PUSTAKA

Utami, Ngesti W.Dkk.2016.Etika Keperwatan Dan Keperwatan Profesional.Jakarta: Kementria Kesehatan Republik Indonesia. Hafsah, Rossyellinur.2012.Aspek Legal Keperwatan.Malang.Poltekkes Malang.

10