Makalah Etika Tugas Mid.docx

MAKALAH ETIKA PROFESI

Disusun oleh: Andi Nurul Fahimah A31116034

DAPERTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN 2019

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh

berkaitan dengan moralitas. Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Prinsip-prinsip itu juga sangat erat kaitannya dengan system nilai yang dianut oleh masyarakat. Profesi adalah suatu hal yang harus dibarengi dengan keahlian dan etika. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang kode etik profesi, namun seperti kita lihat saat ini masih sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalah gunaan profesi. Untuk itu penulis akan membahas pengertian dari kode etik profesi dan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi. Yang sering terjadi di beberapa instansi atau perusahaan atau organisasi ialah seringnya terjadi pembocoran informasi yang ada di instansi atau perusahaan atau organisasi yang bersangkutan tersebut yang di lakukan oleh whistleBlower (Pengungkap Aib). Terkait dengan usaha penerapan Good Corporate Governance terutama penjabaran dari Bab 1 pasal 2 ayat 2 tentang kewajiban BUMN menerapkan GCG dan termasuk didalamnya pemberantasan korupsi, gratifikasi, dan praktek kecurangan lainnya, manajemen PTPN II sepakat bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktek yang bertentangan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Untuk itu manajemen perusahaan sepakat untuk menyusun suatu pedoman tentang tatacara /sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing sistem) yang akan menjadi acuan tentang bagaimana tatacara pelaporan yang santun dan beretika dan meningkatkan partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran. Whistleblowing system (WBS) yang efektif akan mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak untuk mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkan kepihak yang berwenang menanganinya diperusahaan. Ini berarti whistleblowing system mengeliminasi budaya “diam” menuju kearah budaya “kejujuran dan keterbukaan “, disamping itu manajemen Perusahaan memiliki kesempatan untuk mengatasi

permasalahan secara internal terlebih dahulu, sebelum permasalahan tersebut merebak ke publik yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan.

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Whistleblowing Whistleblowing merupakan salah satu tindakan yang berhubungan dengan sebuah etika

suatu organisasi. Munculnya beberapa kasus whistleblowing yang terjadi baik di organisasi sektor bisnis maupun publik. Menjadi hal penting untuk dipelajari oleh para akademisi, apa penyebab munculnya tindakan whisleblowing. Contoh kasus whistleblowing yang terjadi di organisasi publik di indonesia adalah kasus whistleblowing di Direktorat Jenderal Pajak. Semejak bergulirnya reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2002, dan mulai diberlakukan sistem whistleblowing tahun 2012. Terbukti sistem whistleblowing tersebut berjalan efektif dengan terungkapnya kasus suap yang dilakukan oleh salah satu pimpinan di Kantor Pelanyanan Pajak Pratama di Bogor dan pegawai pajak di Sidoarjo pada tahun 2012 (Dewi, 2012). Menurut Perry (1993: 79), meskipun whistleblowing merupakan jenis lain pertikaian yang terjadi pada suatu organisasi. Ada 3 karakteristik dalam prosedural dan substansi yang secara kolektif membedakan jenis lain dari pertikaian pada suatu organisasi: (1) terlihat perilaku kepentingan dari orang lain yang menjadi bagian penggagas pertikaian (2) tidak meratanya distribusi atau pembagian kekuasaan, dan (3) tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang berkembang dengan baik dan netral. Diasumsikan, bahwa ketiga karakteristik tersebut merupakan faktor-faktor penyebab munculnya whistleblowing. Whistleblowing unik karena melibatkan individu memulai perselisihan rupanya atas nama pihak ketiga yang tidak secara langsung terlibat dalam pekerjaan atau kontrak relationship, misalnya, pembayar pajak atau stakeholder. Pertikaian merupakan bukti pada sebagaian pihak ketiga karena motivasi kepentingan pribadi yang merupakan pendorong kekuatan dibalik klaim whistleblower (Perry, 1993: 79). Atau maksud lain dari pernyataan Perry, bahwa munculya whistleblower adalah adanya pihak ketiga (orang eksternal dari perusahaan atau organisasi) yang memiliki rasa dendam terhadap pegawai atau organisasi tersebut yang menjadi pemicu untuk menuduh atas kesalahan atau kegiatan ilegal dalam organisasi tersebut. Di sisi lain, whistleblowing biasanya melibatkan konflik antara dua pihak dengan kekuatan yang tidak seimbang. Weinstein (1979, 2) mengemukakan bahwa whistleblowing

meliputi “upaya merubah sebuah birokrasi oleh orang yang bekerja dalam organisasi tetapi orang tersebut tidak memiliki kewenangan”. Whistleblowing merupakan istilah pelaporan darri karyawan terhadap tindakan ilegal, tindakan tidak bermoral, atau tidak legitimasi/tidak sah dalam praktek pengawasan dari karyawan mereka kepada pihak ketiga yang dapat mengambil tindakan perbaikan. Whistleblowong merupakan subuh isu kotroversial dalam organisasi. Di sisi positif, whistleblowers dapat membantu organisasi memperbaiki kondisi kerja dan mencegah kecurangan atau pemborosan praktek. Pelapor dapat menyediakan sumber yang sebelumnya kurang dimanfaatkan dari informasi penting dalam mempertahankan kinerja organisasi yang kompleks (Ewing 1983, Miceli & Near 1985). Sebaliknya, pelapor dapat mengancam struktur otoritas organisasi, kekompakan, dan image publik (Weinstein 1979). Hal inilah menjadi sebuah dilema etika dalam suatu perusahaan atau organisasi publik, yang memunculkan suatu pertanyaan apakah tindakan whistleblowing termasuk etis atau tidak etis terhadap organisasi?

2.2

Whistleblowing : Sebuah Dilema Etika Whistle-blowing bagus bila diterapkan di organisasi karena dengan adanya whistle-

blowing dapat mencegah penipuan (fraud) dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, suatu lembaga atau organisasi harusnya menjaga sistem komunikasi internal sehingga dapat menghindari konflik fungsional maupun disfungsional. Whistleblowing sebaiknya diselesaikan secara internal agar tidak terjadi perembetan masalah yang dapat menjatuhkan nama instansi, lembaga atau organisasi tersebut. Sesuai dengan pendapat King (1999), Whistle blowing dibedakan menjadi 2 yaitu whistle blowing internal dan whistle blowing eksternal. 1. Whistle blowing internal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. 2. Whistle blowing eksternal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan lalu membocorkannya kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Namun pendapat David Stetler yang percaya bahwa whistle blowing digunakan untuk memeras keuntungan keuangan yang besar dari perusahaan ada benarnya juga. Karena setiap manusia mempunyai sifat yang berbeda-beda. Di mana menurut teori Adam Smith yang mengasumsikan bahwa sifat manusia adalah rasional–ekonomis yang berasal dari falsafah

hedonisme yang berpendapat bahwa orang bertindak untuk memenuhi kesenangan diri mereka semaksimal mungkin. Dan menurutnya orang yang bertindak dengan perasaan adalah tidak rasional dan oleh karena itu harus dicegah supaya tidak mengganggu perhitungan-perhitungan rasional seseorang mengenai kepentingan dirinya. Asumsi ini juga dipertegas oleh Douglas McGregor (1960) yang dinamakan Teori X : 1. Menurutnya sifatnya orang itu malas, dan oleh karena itu, harus dimotivasi dengan perangsang dari luar 2. Tujuan alamiah orang bertentangan dengan tujuan organisasi, oleh karena itu harus dikendalikan dengan kekuatan 3. Karena perasaan-perasaan mereka tidak rasional, maka pada dasarnya orang tidak mendisiplin dan mengendalikan diri. 4. Tetapi secara kasar orang dapat dibagi dalam dua kelompok mereka yang sesuai dengan asumsi yang disebutkan di atas dan mereka yang dapat memotivasi diri, mendisiplin diri, dan tidak terlalu dikuasai oleh perasaan-perasaannya. Kelompok terakhir ini harus memikul tanggung jawab memanajemeni kelompok-kelompok lainnya. Akhirnya asumsi-asumsi rasional ekonomis kemudian menggolongkan manusia dalam dua kelompok yaitu kelompok yang tidak dapat dipercaya, bermotivasi uang, dan bersifat kalkulatif, dan kelompok yang dapat dipercaya, bermotivasi luas, bermoral, dan yang hars mengorganisasi dan memanajemeni kelompok yang pertama. Di banyak perusahaan para pekerja dimasukkan dalam golongan yang sesuai dengan asumsi Teori X. Sifat manusia atau biasa dikenal dengan personality traits atau ciri kepribadian dibagi dalam lima domain yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Five Factor Model atau Big Five (Goldberg 1990) meliputi extraversion, neuroticism, openness to experience (intellect), agreebleness, dan conscientiousness. Kelima model ini merupakan ringkasan dari banyak sifat yang terdapat pada satu hierarki sifat-sifat perbedaan individu dan telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian mengenai karakter antar individu dan dimensi fundamental personaliy. Self-fulfilling prophecy mempunyai peran dalam whistle-blowing, sehingga mengakibatkan whistle blower mengetahui adanya tindakan fraud di dalam perusahaan itu. Sesuai dengan teori yang dkemukakan Robert Merton, sosiolog 1948 bahwa Self-fulfilling prophecy bekerja di otak kanan yang awalnya prediksi kemudian berubah menjadi nyata. Self-fulfilling prophecy terwujud karena adanya umpan balik positif antara keyakinan dengan perilaku.

Ketika gugatan sembrono terjadi, masa depan whistleblower dapat berpengaruh positif maupun negative. Apabila whistle-blower dapat memenangkan kasus pada perusahaan tersebut mereka akan mendapatkan kompensasi dan penghargaan social. Namun apabila whistle-blower terbukti salah akan mendapatkan tindakan pembalasan, seperti penghentian, skorsing, penurunan pangkat, pemotongan upah, dan atau perlakuan kasar oleh karyawan lain, bahkan bisa dikenai tuntutan pidana dalam balasan untuk pelaporan kesalahan. Yang harus dilakukan perusahaan agar tidak terjadi gugatan sembrono adalah menyelenggarakan Whistle Blowing System yang baik. Adapun manfaat dari penyelenggaraan Whistleblowing System yang baik antara lain adalah (Anonim, 2008): 1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman 2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif 3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran 4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik 5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi 6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran 7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator, dan masyarakat umum 8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan Bagi organisasi yang menjalankan aktivitas usahanya secara etis, WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian, namun bagi organisasi yang tidak menjalankan aktivitas usahanya dengan tidak etis, maka WBS dapat menjadi ancaman. Sedangkan yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghindari tuntutan perkara yang sembrono adalah dengan

membuat Sistem Pelaporan Pelanggaran yang baik yang memberikan fasilitas dan perlindungan (whistleblower protection) sebagai berikut (Anonim, 2008) : 1) Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia. 2) Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan secara anonim, yaitu tanpa identitas, tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan. 3) Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor 4)

Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi

mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya. Perlindungan di atas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Pelapor yang melakukan laporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal organisasi (Pedoman Etika Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama). Pegawai perusahaan mempunyai sebuah kewajiban etis untuk melaporkan hal yang salah kepada anggota perusahaan itu sendiri (internal). Dampak positifnya adalah kasus tersebut tidak menjadi konsumsi publik dan citra perusahaan tidak buruk. Sedangkan dampak negatifnya, whistle-blower tersebut mendapatkan sanksi dan resiko pemecatan. Namun bila whistle-blower langsung pergi ke pihak berwenang, keuntungannya mereka akan mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan kerugiannya citra perusahaan akan buruk di mata masyarakat dan orang lain akan melihatnya sebagai ‘pengadu cerita’ atau “mata-mata” , semata-mata mengejar kemuliaan dan atau ketenaran pribadi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemimpin yang mempunyai leadership yang baik. Manajer dengan leadership baik dapat mengerti apa yang menjadi kegundahan bawahannya dan memberikan respon segera sebelum berkembang menjadi masalah besar. Leadership seperti itu akan memberikan kepuasan karyawan terhadap kepemimpinan dan

memberikan dukungan berupa loyalitas karyawan dan kinerja optimal dari karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

BAB III PENUTUP 3.1

Kesimpulan Munculnya whistleblowing dalam suatu organisasi tidak bisa dipungkiri lagi. Hal ini

didasari sifat manusia itu sendiri. Sifat manusia yang memiliki hasrat untuk berbuat baik, berani mengungkapkan suatu kesalahan atau tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang akan merugikan perusahaan atau organisasi tersebut. Maka, tindakan orang tersebut dikategorikan sebagai tidakan etis. Namun, apabila pengungkapan suatu kesalahan karena didasari oleh sifat manusia yang tidak baik yaitu ingin mendapatkan suatu keuntungan yang memperkaya diri sendiri (hedon), maka tindakan whistleblowing tersebut dikategorikan pada tindakan yang tidak etis. Oleh karena itu, organisasi yang menjalankan aktivitas usahanya secara etis, WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian, namun bagi organisasi yang tidak menjalankan aktivitas usahanya dengan tidak etis, maka WBS dapat menjadi ancaman. Sedangkan yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghindari tuntutan perkara yang sembrono adalah dengan membuat Sistem Pelaporan Pelanggaran yang baik yang memberikan fasilitas dan perlindungan (whistleblower protection)

DAFTAR PUSTAKA Damayanti Dewi, 2012. Tertangkapnya AS bukti Efektifitasnya Sistem Whistleblowing di Pajak. http://www.pajak.go.id (diakses pada tanggal 6 Januari 2013) Frederickson, George H. 1993. Ethics and Public Administration: Some Assertions. New York: M.E Sharpe, Inc. Perry, James L. 1993. Whistleblowing, Organizational Performance, and Organizational Control. New York: M.E Sharpe, Inc. Pierson, John K; Forcht, Karen A; Bauman, Ben M. 1993. Whistleblowing: An Etihical Dilema. Information and Decision Sciences Departement. USA: James Madison University. http://www.expolink.co.uk/2012/01/ethics-and-whistleblowing/ diakses tanggal 28 Desember 2012