Kebijakan Shk 2017 Edit 30012017.pdf

MATERI DASAR KEBIJAKAN NASIONAL SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL Disampaikan Pada Pela.han Skrining Hipo.roid Kongenital Bagi Tenaga Kesehatan Bandung, 31 Januari – 3 Februari 2017

TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran Umum •  Setelah selesai sesi ini, peserta mampu memahami tentang Kebijakan Nasional SHK Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah selesai sesi ini peserta mampu: 1.  Menjelaskan latar belakang tentang SHK 2.  Menjelaskan dasar hukum terkait SHK 3.  Menjelaskan tujuan program SHK pada bayi baru lahir 4.  Menyebutkan arah kebijakan SHK

ARAH KEBIJAKAN TRISAKTI: Mandiri di Bidang Ekonomi; Berdaulat di Bidang Politik; Berkepribadian dlm Budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA

PROGRAM INDONESIA SEHAT

PROGRAM INDONESIA PINTAR

RENCANA STRATEGIS KEMENKES 2015-2019

PENERAPAN PARADIGMA SEHAT

PENGUATAN PELAYANAN KES

KELUARGA SEHAT

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

DTPK

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

V IS I DA N MIS I PRES IDEN

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PENGERTIAN Suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup

TUJUAN AGAR MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT SEHINGGA BERDAMPAK PADA :

Kesehatan Terjaga

Produk.f

Lingkungan Bersih

Biaya untuk berobat berkurang

SIAPA YANG MELAKSANAKAN ? Seluruh lapisan masyarakat Mempraktekkan pola hidup sehat seharihari Individu

Keluarga

Masyarakat

Menggerakkan institusi dan organisasi masing-masing

Menyediakan : kurikulum pendidikan, fasilitas olahraga, sayur dan buah, fasilitas kesehatan, transportasi, Kawasan Tanpa Rokok, taman untuk beraktivitas, Iklan Layanan Masyarakat, car free day,

Akademisi

Dunia Usaha Pemerintah Pusat dan Daerah

Organisasi Masyarakat

Pelaksanaan Germas Hidup Sehat 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 

Melakukan aktivitas /isik Konsumsi gizi seimbang Tidak merokok Tidak Mengkonsumsi alkohol Mengelola Stress Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Deteksi risiko penyakit tidak menular/ pemeriksaan kesehatan berkala (termasuk skrining BBL)

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berhasil jika...

Individu

Melakukan aktivitas fisik mininal 30 mnt setiap hari

Tidak Mengonsumsi Alkohol dan zat adiktif

Makan buah dan sayur setiap hari

Istirahat Cukup

Tidak Merokok

Periksa Kesehatan Rutin

Keluarga

Mempunyai Jamban Keluarga

Meluangkan Waktu Bersama

Tersedia buah dan sayur dalam menu sehari-hari

Masyarakat

Olah raga bersama secara rutin

Memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok

Sayur dan buah selalu tersedia

Memeriksa kesehatan secara rutin

PROGRAM PRIORITAS 2015-2019

KELUARGA SEHAT

149 KAB/ KOTA

• PENYELAMATAN 1000 HPK •  27 Provinsi, 64 Kabupaten, 3.525 Puskesmas

8610

5085

2238

PUSKESMAS, 9 Prov 203 Kab

PUSKESMAS, 9 Prov 64 Kab

470

2017

PUSKESMAS, 9 Prov 64 Kab

2016 2015

2018

2019 1.280 NAKES

PUSKESMAS 20 Prov 69 kab 150 PUSKESMAS 19 Prov 64 kab

1.200 NAKES

1.120 NAKES 140 PUSKESMAS 18 Prov 59 kab

1.040 NAKES

130 PUSKESMAS 17 Prov 54 kab

960 NAKES

120PUSKESMAS 15 Prov 44 kab

11

PUSKESMAS 27 Prov 149 Kab

NUSANTARA SEHAT

DTPK •  INTERVENSI BERBASIS-TIM di layanan kesehatan primer •  15 Provinsi, 44 Kabupaten, 120 Puskesmas

Pendekatan keluarga Puskesmas UKBM: Posyandu, PAUD, UKS, Poskestren, Upaya Kes Kerja, Posbindu PTM, dll

Keluarga

Keluarga

Keluarga

Keluarga

Keluarga 12

PENDEKATAN KELUARGA CARA KERJA PUSKESMAS YG TDK HANYA MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI DLM GEDUNG, MELAINKAN JUGA KELUAR GEDUNG DG MENGUNJUNGI KELUARGA2 DI WILAYAH KERJANYA (TDK HANYA MENGANDALKAN UKBM YG ADA) à PENDEKATAN PELAYANAN YG MENGINTEGRASIKAN UKP & UKM à SECARA BERKESINAMBUNGAN à DG TARGET KELUARGA à DIDASARI DATA & INFORMASI DARI PROFIL KES KELUARGA DG TUJUAN: 1.  MENINGKATKAN AKSES KELUARGA THD PELAYANAN KES YG KOMPREHENSIF 3.  MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM KAB/KOTA & SPM PROVINSI 4.  MENDUKUNG PELAKSANAAN JKN 5.  MENDUKUNG TERCAPAINYA PROGRAM INDONESIA SEHAT 13

Indikator Keluarga Sehat A 1

Program Gizi, Kesehatan Ibu & Anak: Keluarga mengikuti KB

2

Ibu bersalin di faskes

3

Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

4

Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan

5

Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan

B

Pengendalian Peny. Menular & Tidak Menular:

6

Penderita TB Paru berobat sesuai standar

7

Penderita hipertensi berobat teratur

8

Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan

C

Perilaku dan kesehatan lingkungan:

9

Tidak ada anggota keluarga yang merokok

10

Keluarga memiliki/memakai air bersih

11

Keluarga memiliki/memkai jamban sehat

12

Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes

14

Distribusi Tim Nusantara Sehat di 120 PKM di DTPK (2015)

15 Provinces, 44 Districts (2015) 1 kab 12 PKM 1  Kab, 2  PKM

1 Kab 1 PKM

5 kab 14 PKM 3 Kab 5 PKM

4 kab 9 PKM

3  kab 4  PKM

KALTARA

1 kab 1 PKM

1 kab, 1 PKM 1 kab, 3 PKM 7 kab/kota 20 PKM

4  Kab 5  PKM

1 Kab, 1 PKM 3 kab, 12 PKM

1 Kab 1 PKM

6 kab 24 PKM

15

PROGRAM NUSANTARA SEHAT

Tahun 2015, 655 nakes dalam 120 tim ditempatkan ke 120 PKM di 44 kabupaten yang sulit dijangkau (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK) Tahun 2016, 2000 nakes dalam 250 tim akan ditempatkan di 250 PKM Daerah ini yang dikategorikan tertinggal dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan

CONTINUUM OF CARE

• Penjaringan • Bln Imunisasi Anak Sekolah • Upaya Kes Sklh • PMT

•  Kespro remaja •  Konseling: Gizi HIV/AIDS,NAPZA dll •  Fe

Pelayanan bagi anak SD Pelayanan Pelayanan bagi anak bagi balita SMP/A & remaja • 

•  Konseling Kespro •  Pelayanan KB •  KIE Kespro Catin •  PKRT

Pelayanan PUS & WUS

Pemeriksaan Kehamilan

17

Pelayanan bagi bayi

Persalinan, nifas & neonatal

• P4K • Buku KIA • ANC terpadu • Kelas Ibu Hamil • Fe & asam folat • PMT ibu hamil • TT ibu hamil

•  APN (MAK III) dan KF •  Inisiasi Menyusu Dini •  Vit K 1 inj •  Imunisasi Hep B •  Skrining BBL •  Rumah Tunggu •  Kemitraan Bidan Dukun •  KB pasca persalinan •  PONED-PONEK

Pemantauan pertumbuhan & perkembangan •  PMT

Lansia berkualitas • ASI eksklusif • Imunisasi dasar lengkap • Pemberian makan • Penimbangan • Vit A • MTBS

•  Posyandu Lansia •  Peningkatan kualitas Hidup Mandiri •  Perlambatan proses Degenera.f

A. Latar Belakang SHK •  Anak yang sehat dan cerdas à modal dasar dan aset penTng à pembangunan bangsa. •  Tidak semua anak dapat tumbuh menjadi sehat dan cerdas karena berbagai faktor. Salah satu diantaranya terjadi pada anak yang lahir dengan kelainan HipoTroid Kongenital (HK). •  Terlambat diobaT à pertumbuhan & perkembangan bayi menjadi terhambat à kecacatan •  Skrining HipoTroid Kongenital à deteksi dini à bila + à diobaT dini à tumbuh dan berkembang sesuai potensi geneTk

Menyiapkan Generasi Emas Untuk Bonus Demografi Bonus Demografi tahun 2025-2035 —> Ledakan aset SDM usia potensial/kerja : penduduk usia produktif 70 % dari total jumlah penduduk Bonus Demografi Berkah? >< Bencana? SDM sehat dan berkualitas —> Indeks Pembangunan Manusia meningkat Kesempatan menyiapkan SDM Berkualitas

•  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

KELAINAN BAWAAN PKU ( 1: 19.000; di Asia jarang, 1 : 50.000) HipoTroid Kongenital (1 : 3000/4000) CAH (1 : 15.000) MSUD (1 : 200.000) G6PD def (1 : 65 ; terutama etnis Tionghoa) Galactosemia ( 1 : 50.000) CysTc fibrosis ( orang kulit puTh),1 : 2000) Sickle cell disease HomocysTnuria Inborn error of metabolism lainnya

A. Latar Belakang SHK …

Analisis Situasi Global Prevalensi HK Global =1: 3000; GAKI = 1: 300-900; P: L = 2:1 •  Jepang adalah 1:7600 •  Singapura 1:3000-3500 •  Malaysia 1:3026 •  Filipina 1:3460 •  HongKong 1:2404 •  Korea 1:4300 •  Vietnam 1:5502 •  India 1:1700 dan Bangladesh 1:2000. •  Taiwan 1 : 1027

A. Latar Belakang SHK …

Analisis Situasi Nasional •  Hasil pemeriksaan SHK Tahun 2000 – 2015, dari 271.131 bayi baru lahir dilakukan SHK, kadar TSH Tnggi 167 bayi •  Rekam medis klinik endokrin anak RSCM & RSHS 2012-2013 : –  > 70% HK didiagnosis umur >1 tahun, à keterbelakangan mental permanen. –  2,3% HK didiagnosis umur < 3 bulan à minimal keterbelakangan pertumbuhan dan perkembangan •  Angka kelahiran 5 juta bayi/ tahun, bila kejadian 1:3000 à > 1600 bayi HK/tahun à terakumulasi Tap tahun

Posisi kelenjar Tiroid

Rastogi and LaFranchi Orphanet Journal of Rare Diseases 2010, 5:17

24

Skrining Hipotiroid Kongenital •  • 

Pemeriksaan laboratorium darah bayi baru lahir. Pengambilan spesimen darah paling ideal adalah umur bayi 48 sampai 72 jam. Deteksi dini à Intervensi dini : pengobatan L-thyroxine à anak bisa tumbuh kembang normal à “golden period” idealnya < 1 bulan pertama kehidupan

Anak 2 tahun perempuan Tidak ada kelenjar tiroid, tidak di skrining

Anak 2 tahun perempuan Tidak ada kelenjar tiroid, diskrining dan di obati sebelum usia 1 bulan

A. Latar Belakang SHK … Pengembangan Program SHK di Indonesia 2000 – 2005

•  TL konsensus Workshop on Na,onal Neonatal Screening for Congenital Hypothyroidism 1999 à studi pendahuluan SHK di lab RSHS & RSCM, InternaTonal Atomic Energy Agency (IAEA) •  pilot study SHK di RSCM Jakarta dan RSHS Bandung

2006

•  Rekomendasi Health Technology Assessment (HTA), POGI, IDAI. (27 September 2006)

2008

•  Program pendahuluan dilaksanakan di 8 provinsi (Sumbar, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jogjakarta, Jatim, Bali, Sulsel). •  Penetapan 2 (dua) laboratorium rujukan SHK (RSCM & RSHS)

2009

•  Pokjanas SBBL Kepmenkes No.829/Menkes/ SK/ IX/2009

2013

•  Rekomendasi Tim Teknis Pengkajian dan Penapisan Teknologi Kesehatan à SHK perlu dilakukan untuk semua bayi baru lahir •  11 provinsi melaksanakan SHK

A. Latar Belakang SHK … •  Permenkes No 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan 2014

•  •  •  • 

2015

Anak Permenkes No 78 Tahun 2014 tentang SHK Kurikulum Modul Pelatihan SHK Revisi Pedoman SHK dan Standar dan Prosedur Laboratorium SHK 14 provinsi melaksanakan SHK

•  Dukungan CSR PT. Merck untuk sosialisasi dan workshop di 6 provinsi (Sumut, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DIY, JaTm) •  Revisi struktur Pokjanas SBBL Kepmenkes •  Pengembangan Sistem Pelaporan Laboratorium Rujukan SHK menggunakan Juknis Sistem Pelaporan SHK dari Laboratorium Rujukan SHK, format laporan yang sama dan laporan menggunakan [email protected] •  Pengembangan materi KIE SHK •  18 provinsi melaksanakan SHK, 2 provinsi pengenalan SHK

A. Latar Belakang SHK …

2016

•  Peningkatan jumlah sasaran dari < 0,5 % (22 provinsi) thn 2015 menjadi 5,7% (32 provinsi) •  Telah ada kebijakan dari Dirjen Kesmas bahwa provinsi harus menandatangani kesanggupan penyerapan dekonsentrasi hingga 90-100% •  Perlu didukung dengan rencana operasional yg baik di Tngkat provinsi, dukungan kesiapan laboratorium dan dukungan jejaring organisasi profesi •  Subdit Maternal dan Neonatal menyiapkan dan mensosialisasikan : •  Surat edaran pelaksanaan SHK 2016 : 1. Petunjuk operasional bagi provinsi , 2. template PKS, 3. info akses juknis sistem pelaporan lab SHK, 4. akses jejaring komunikasi SHK daerah (1,2,3 + KIE ada di web Gizikia) •  Surat umpan balik ke provinsi yang mendapat dekon 2015 •  Surat ke RS Lab rujukan untuk mendapatkan dukungan kesiapan lab •  Per tanggal 1 September 2016 semua pemeriksaan SHK dihenTkan karena ada rasionalisasi anggaran pemerintah

2017

2018

•  SHK dianggarkan di dana dekonsentrasi 31 provinsi + 1 provinsi BLUD (1.6% sasaran BBL) •  PelaThan SHK 2 angkatan •  SHK masuk dalam dana DAK Non Fisik (Jampersal) •  MenyepakaT bentuk Perjanjian Kerjasama dan dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPK)

•  SHK masuk dalam materi pelaThan pelayanan kesehatan terintegrasi Maternal dan Neonatal •  Diharapkan seluruh kabupaten/kota melaksanakan pemeriksaan SHK baik dari dana dekonsentrasi, DAK Non fisik Jampersal, APBD, BLUD dan atau mandiri.

ANALISIS MANFAAT SHK ▪  Di Indonesia dari 5.000.000 bayi baru lahir, untuk setiap 1.000.000 bayi baru lahir ada 300 bayi dengan HK ▪  Setiap tahun terdapat 1.500 bayi dengan HK

TANPA SKRINING HK

▪  Bila ratio guru murid pada sekolah SLB 1:5 dan 1 kelas 10 orang maka berapa guru SLB & berapa sekolah SLB yang harus disiapkan? ▪  Beban biaya yg dikeluarkan keluarga untuk memelihara dan melindungi (ketergantungan ekonomi) anak HK seumur hidup. ▪  Beban psikologi dan sosial keluarga à

tidak terukur

COST BENEFIT SHK DILAKSANAKAN Vs SHK TIDAK DILAKSANAKAN SHK memberi manfaat sebanyak 9,38 kali Potensi kerugian negara 3,1% total PDB ≈ Rp 309 T

.

B. Dasar Hukum SHK Amandemen UUD 1945 pasal 28B ayat 2 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 131 ayat 1 Permenkes RI No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pasal 16 Permenkes No. 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipo.roid Kongenital

seTap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang…

131 ayat 1 : Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kemaTan bayi dan anak.

-Pasal 8 : seTap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial…, -Pasal 44 : pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yg melipuT upaya promoTf, prevenTf kuraTf dan rehabilitaTf di fasyankes dasar maupun rujukan, agar seTap anak memperoleh derajat kesehatan yang opTmal sejak dalam kandungan. -pasal 46 : Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yg lahir terhindar dari penyakit yg mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 7 ayat (1) : Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilaksanakan melalui : a. pelayanan kesehatan neonatal esensial; b. skrining bayi baru lahir; dan c. pemberian komunikasi, informasi, edukasi kpd ibu dan keluarganya Pasal 16 : Skrining Bayi Baru Lahir dilakukan thd seTap BBL oleh nakes

Pasal 3 Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provin dalam skrining hipoTroid kongenital melipuT : d. koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Skrining HipoTroid Kongenital skala provinsi dan lintas kabupaten/kota. Pasal 4 Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam skrining hipoTroid kongenital melipuT: f. penyediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Skrinin HipoTroid Kongenital skala kabupaten/kota, dimulai dari penyediaan kertas saring.

Laboratorium SHK •  Laboratorium pemeriksa SHK : Laboratorium dengan tambahan fungsi khusus untuk dapat memeriksa parameter pemeriksaan TSH neonatus berdasarkan prinsip mikro elisa dan atau fluorometri, dengan biaya efekTf sesuai standar. •  Laboratorium pemeriksa harus mempunyai jejaring untuk penerimaan bahan pemeriksaan dan Tndak lanjutnya. •  Laboratorium rujukan adalah laboratorium SHK yang berfungsi sebagai pemeriksa, konfirmasi dan pembina. •  Laboratorium rujukan dan laboratorium pemeriksa ditetapkan oleh kementerian kesehatan.



PENETAPAN LABORATORIUM DAN JEJARING (1)

•  Menunjuk laboratorium RSHS dan RSCM sebagai laboratorum rujukan dan pembina

•  Menunjuk laboratorium RSUP/RS pendidikan/BBLK/ BLK sebagai “laboratorium (pemeriksa SHK) regional” secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing dan kebutuhan regional dengan memenuhi syarat cost effec,ve dan standar laboratorium pemeriksa •  Laboratorium klinik swasta/laboratorium RS swasta/ yang akan berperan sebagai laboratorium pemeriksa SHK harus memenuhi persyaratan Good laboratory Prac,ce (GLP) dan kriteria yang telah ditetapkan



PENETAPAN LABORATORIUM DAN JEJARING (2)

•  Seluruh laboratorium tersebut harus memberikan laporan hasil pemeriksaan SHK seTap bulan ke dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. •  Jejaring konfirmasi hasil pemeriksaan: hasil pemeriksan SHK Tnggi (Tdak normal/posiTf) di “laboratorium regional” (bila sudah terbentuk) harus dikonfirmasi ke laboratorium rujukan (RSCM atau RSHS). •  Kemenkes bersama dengan laboratorium rujukan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala (minimal 1 tahun 1 kali) dalam rangka pembinaan mutu laboratorium.

PEDOMAN DAN MEDIA KIE

Leaflet Pedoman Poster

DVD

Flyer

No

Dekonsentrasi 2017 Lab Rujukan RSCM

LAB RUJUKAN

Dekon 2017

% BBL

1 ACEH

114,863 1,000

0.9

2 RIAU

150,041 1,500

1.0

3 JAMBI

64,628 1,000

1.5

159,147 3,400

2.1

5 BENGKULU

36,416 1,165

3.2

6 LAMPUNG

151,754 1,480

1.0

7 BABEL

26,698 1,000

3.7

8 KEPULAUAN RIAU

42,342 1,000

4 SUMATERA SELATAN

* APBD / BLUD

Proyeksi Pddk Umur 0 Tahun Tahun 2017

2.4 BLUD BLUD

9 DKI JAKARTA

175,936

10 BANTEN

240,493 1,125

0.5

11 BALI

64,153 1,000

1.6

12 KALIMANTAN BARAT

98,980 1,000

1.0

13 KALIMANTAN TENGAH

51,586 2,759

5.3

14 KALIMANTAN SELATAN

79,481 2,000

2.5

15 KALIMANTAN TIMUR

70,789 4,000

5.7

16 SULAWESI UTARA

40,737 -

0.0

165,688 5,600

3.4

20,487 1,000

4.9

1,754,219 30,029

1.7

17 SULAWESI SELATAN 18 PAPUA BARAT



No

Dekonsentrasi 2017 Merujuk ke Lab RSHS

LAB RUJUKAN

Proyeksi Pddk Umur 0 Tahun Tahun 2017 Dekon 2017 % BBL

1 SUMATERA UTARA

302,515 1,000

0.3

2 SUMATERA BARAT

108,572 4,120

3.8

3 JAWA BARAT

871,297 4,000

0.5

4 JAWA TENGAH

529,278 2,500

0.5

54,492 3,100

5.7

6 JAWA TIMUR

567,692 1,000

0.2

7 NUSA TENGGARA BARAT

100,729 -

0.0

8 NUSA TENGGARA TIMUR

130,425 320

0.2

9 KALIMANTAN UTARA

14,824 1,000

6.7

10 SULAWESI TENGAH

60,715 2,250

3.7

11 SULAWESI TENGGARA

60,163 1,000

1.7

12 GORONTALO

22,824 1,500

6.6

13 SULAWESI BARAT

30,743 1,100

3.6

14 MALUKU

41,921 1,000

2.4

15 MALUKU UTARA

28,035 1,580

5.6

16 PAPUA

67,994 1,500

2.2

1,709,835 26,970 56,999

1.6 1.6

5 DI YOGYAKARTA

* APBD / BLUD



JUMLAH TOTAL

3,464,054

Regionalisasi Layanan Laboratorium Rujukan 2016 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18. 

RSCM

DKI Jakarta Sumatera Selatan Banten Aceh Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Riau Jambi Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Kalimantan Timur Papua Barat

RSHS

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16. 

Sumatera Utara Sumatera Barat Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Kalimantan Utara

Dasar Penentuan Regional: adanya SpA Endokrin, jumlah sasaran

Jejaring Laboratorium Rujukan dan Pemeriksa SHK Lab. pemeriksa Lab. Rujukan/ Pembina

Fasyankes primer

Fasyankes rujukan

Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Dan Penguatan

18

1. 

Mengajukan usulan utk perluasan cakupan melalui jaminan kesehatan, misal Kartu Indonesia Sehat, jamkesda

2. 

Mengajukan penambahan cakupan melalui APBN-dekonsentrasi

3. 

Mengajukan dukungan pemanfaatan dana BOK untuk pelacakan kasus utk tes diagnostik, transport pengiriman sampel ke laboratorium rujukan

4. 

Melakukan sosialisasi dan advokasi SHK dengan dukungan CSR

5. 

Meningkatkan jumlah nakes yang mampu melakukan SHK dan tatalaksana HK

6. 

Meningkatkan komitmen provinsi yg telah mendapatkan dana dekonsentrasi untuk pemeriksaan SHK, agar dapat melaksanaan sesuai target alokasi sampel SHK dan waktu pelaksanaan

7. 

Memperbaiki/memperkuat sistem perjanjian kerjasama antara instansi dgn Lab rujukan

Kesimpulan •  •  •  •  •  • 

Kecacatan akibat hipoTroid kongenital dapat dicegah melalui deteksi dan pengobatan dini. Jumlah penderita HK dgn kecacatan (mental retardasi) terus bertambah Tap tahun (+1600 kasus) bila Tdak dideteksi dan diobaT dini. Telah terdapat payung hukum SHKà TL : Perda/peraturan yg sesuai Peran pemerintah, pemda dan masyarakat sangat penTng untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan SHK Membangun sistem, koordinasi dan kerjasama jejaring SHK secara berjenjang untuk memperoleh dukungan dan melaksanakan SHK Untuk menjaga kualitas & meningkatkan cakupan pelayanan SHK perlu tersedia tenaga kesehatan yang mampu melaksanakan SHK

TERIMA KASIH