Kebijakan Penunjang Pelayanan Klinis.docx

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PUSKESMAS MEKAR BARU Jl. Cendrawasih Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur – Tanjungpinang Email: [email protected] Telp. 08117003559 Kode Pos. 29125

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MEKAR BARU NOMOR 058 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN PENUNJANG PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS MEKAR BARU KEPALA PUSKESMAS MEKAR BARU Menimbang

: a. b.

Bahwa pelayanan klinis puskesmas dilaksanakan kebutuhan pasien; Bahwa pelayanan klinis puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien;

c.

Bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun Kebijakan Penunjang Pelayanan Klinis di Puskesmas Mekar Baru.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas;

3.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

4.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457 / MENKES / SK / X / 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN

KEPALA

TANJUNGPINANG

PUSKESMAS

TENTANG

MEKAR

KEBIJAKAN

BARU

KOTA

PENUNJANG

PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS MEKAR BARU KESATU

:

Kebijakan penunjang pelayanan klinis di Puskesmas Mekar Baru sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA

:

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang Pada Tanggal : 28 Februari 2017 KEPALA,

ANDI FIRMANDA, SKM Penata NIP. 19700426 199101 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MEKAR BARU NOMOR 058 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS MEKAR BARU

A. PELAYANAN LABORATORIUM: 1. Jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan di puskesmas meliputi; JENIS

NO 1

PEMERIKSAAN

NILAI RUJUKAN

METODE PEMERIKSAAN

Hematologi: 

Haemoglobin

L: 14-16 g/dl

 STRIP

P: 12-14 g/dl 

Golongan Darah

A/B/AB/O

 AGLUTINASI



Malaria

NEGATIF

 RDT / MIKROSKOPIS

75-105 mg/dl

 STRIP

< 125 m/dl

 STRIP

Kimia Darah: 

Gula Darah Puasa



Gula Darah Sewaktu



Asam Urat

L : 3-7 mg/dl P: 2-6 mg/dl



Kolesterol Total

< 200 mg/dl

Imunologi/Serologi:    

Anti HIV RPR TPHA Anti Dengue

2

NS 1



HbsAg

 STRIP 

RDT / METODE CEPAT



AGLUTINASI



RDT / METODE CEPAT



RDT

Negatif



RDT

Negatif



RDT

Non Reaktif Non Reaktif Non Reaktif Negatif

IgG & IgM 

 STRIP

Urine 3 parameter Protein

Negatif



STRIP

Gula

Negatif



STRIP

pH Planotes

3

Negatif



MIKROSKOPIS

sediaan Negatif



MIKROSKOPIS

sediaan Negatif



MIKROSKOPIS

Pewarnaan BTA Pemeriksaan basah Pemeriksaan kering

2. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas yang kompetens, yaitu: analis kesehatan dan petugas dengan minimal lulusan SMK Kimia / SMU dan telah mendapat pelatihan pemeriksaan HIV, IMS dan TB. 3. Hasil pemeriksaan harus diinterpertasi oleh petugas yang terlatih 4. Pemeriksaan laboratorium untuk tiap-tiap jenis pemeriksaan harus dipandu dengan prosedur mulai dari permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimapanan spesimen, pemeriksaan sampai penyerahan hasil 5. Untuk pemeriksaan kasus-kasus berisiko tinggi diatur sebagai berikut: a. Untuk pemeriksaan pasien dengan riwayat penyakit hepatitis B, maka mengikuti petunjuk teknis deteksi dini Hepatitis B dan C pada kelompok masyarakat beresiko tinggi Kemenkes RI Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2015 b. Untuk pemeriksaan pasien dengan riwayat HIV/AIDS, maka dilakukan sesuai Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2015. 6. Petugas pemeriksa laboratorium wajib menggunakan APD 7. Bahan-bahan berbahaya beracun harus disimpan secara aman menurut ketentuan yang berlaku 8. Limbah laboratorium sebagai akibat pemeriksaan laboratorium harus dikelola sebagai limbah infeksius 9. Reagensia harus tersedia sesuai dengan jenis pemeriksaan yang disediakan. Jenis reagen yang tersedia sebagai berikut :

NO

NAMA REAGEN DAN BAHAN LAIN

1

Stik Haemoglobin

2

Reagen Anti A

3

Reagen Anti B

4

Reagen Giemsa

5

Imercy oil

6

Aquadest

7

Reagen Anti HIV SD Diagnostic

8

Reagen Anti HIV Intec Triline

9

Reagen Anti HIV Oncoprobe

10

Reagen RPR

11

Reagen TPHA

12

Reagen HBsAg

13

Reagen NS 1

14

Reagen Anti IgG & Ig M Dengue

15

Stik Gula Darah

16

Stik Asam Urat

17

Stik Kolesterol

18

Reagen Ziel Neelsen

19

Stik Urine 3 Parameter

20

Stik Tes Kehamilan

21

Cairan Hipoclorid

22

Aquabidest

23

KOH10%

24

NACL 0,9%

10. Reagensia harus disimpan dengan pelabelan yang jelas dan pada tempat dan suhu sesuai dengan ketentuan yang berlaku 11. Ketersediaan reagen wajib dievaluasi paling lambat setiap bulan sekali 12. Batas buffer stock reagen di laboratorium adalah 1/3 dari stok awal untuk melakukan pengorderan 13. Hasil pemeriksaan laboratorium harus diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai berikut: a. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu / Puasa, Asam Urat dan Cholestrol : < 10 menit b. Pemeriksaan HIV, RPR/VDRL, HbsAg, Dengue IgG dam IgM, NS 1 : < 3 jam c. Pemeriksaan sputum TB ( pewarnaan BTA ) : < 3 jam 14. Laporan hasil pemeriksaan laboratorium pasien urgen/cito adalah kurang 5 menit yaitu untuk pemeriksaan gula darah 15. Hasil pemeriksaan laboratorium kritis harus disampaikan segera kepada tenaga kesehatan yang meminta dalam batas waktu paling lambat satu jam setelah hasil diperoleh dengan acuan sebagai berikut: a. Untuk pemeriksaan glukosa darah puasa / sewaktu, nilai kritis: > 400 mg/dl b. Untuk pemeriksaan Haemoglobin, nilai kritis: < 6 g/dl 16. Harus dilakukan kendali mutu pelayanan laboratorium dengan pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal

17. Program peningkatan mutu pelayanan laboratorium harus disusun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari program peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien 18. Risiko dalam pelayanan lobaratorium harus diidentifikasi dan ditindak lanjuti

B. PENGELOLAAN OBAT: 1. Obat harus tersedia di puskesmas sesuai dengan formularium puskesmas 2. Yang berhak menulis resep adalah dokter/dokter gigi 3. Yang berhak menyiapkan obat adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian 4. Yang berhak menyiapkan obat adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian 5. Ketersedian obat wajib dievaluasi tiap bulan 6. Pemberian obat narkotika dan psikotropika , diatur sebagai berikut: a. Peresepan obat narkotika dan psikotropikan hanya bolah dilakukan oleh dokter/dokter gigi b. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika harus dilakukan sebagai berikut: lemari terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) kunci yang berbeda. diletakkan ditempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum dan kunci dikuasai apoteker dan pegawai lain yang di kuasakan 7. Jika ada obat yang dibawa oleh pasien, maka obat harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan instruksi dokter 8. Obat yang kadaluwarsa dicatat dan disimpan terpisah dari obat lainnya dan selanjutnya dilakukan pemusnahan obat sesuai ketentuan yang berlaku 9. Obat emergensi harus tersedia ditempat pelayanan untuk mengatasi jika terjafi kedaruratan dalam pelayanan klinis, obat emergensi disimpan dalam tempat khusus dan disegel, dimonitor penggunaannya, dan segera diganti jika digunakan da disegel kembali oleh petugas farmasi 10. Penyimpanan obat dilakukan sesuai dengan ketentuan penyimpanan tiap-tiap obat 11. Penyampaian obat pada pasien harus disertai label yang berisi minimal: nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, aturan pakai, cara pemakaian, waktu menggunakan dan indikasi obat untuk pasien lansia. 12. Dalam pemberian obat harus memperhatikan ada tidaknya riwayat alergi, interaksi obat, dan efek samping obat 13. Efek samping obat harus dilaporkan dan ditindak lanjuti, dan dicatat dalam rekam medis 14. Jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat maka harus dilaporkan dan ditindak lanjuti

D. PENGELOLAAN INFORMASI DAN REKAM MEDIS 1. Kode klasifikasi diagnosis menggunakan ICD X 2. Singkatan yang boleh digunakan dalam pelayanan di puskesmas sebagai mana pada lampiran (ada dilampiran SK Pembakuan Singkatan) 3. Petugas puskesmas yang boleh mengakses rekam medis adalah: a. Dokter b. Dokter Gigi c. Pimpinan Puskesmas Mekar Baru d. Staf Puskesmas Mekar Baru yang memerlukan data dan meminjam Rekam Medis sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Jika ada mahasiswa atau peneliti yang membutuhkan akses terhadap rekam medis harus mendapat persetujuan dari Kepala Puskesmas, sesuai prosedur yang berlaku dan wajib menjaga kerahasiaan. 5. Rekam medis pasien diidentifikasi dengan cara penomoran sebagai berikut: a. Kepala Keluarga

: 00.00.01 dst

b. Istri

: 01.00.01 dst

c. Anak ke-1

: 02.00.01 dst

d. Anak ke-2

: 03.00.01 dst

e. Anak ke-3

: 04.00.01 dst

Dan seterusnya 6. Rekam medis disimpan dengan aturan sebagai berikut: Rekam medis pasien setelah 2 tahun dari kedatangan pasien yang terakhir di Puskesmas dinyatakan sebagai rekam medis non aktif dan disimpan di dalam salah satu laci rak pendaftaran. 7. Masa retensi rekam medis adalah dua tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat 8. Isi rekam medis mencakup: a. Identitas pasien b. Tanggal dan Waktu c. Hasil anamnesa d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik e. Diagnosis f. Rencana penatalaksanaan g. Pengobatan dan atau tindakan h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien i. Persetujuan tindakan bila diperlukan 9. Setiap pasien harus mempunyai satu rekam medis dan metode identitas dengan cara menanyakan nama pasien dan tempat tanggal lahir pasien

10. Kelengkapan isi rekam medis harus dievaluasi dan ditindak lanjuti

E. MANAJEMEN LINGKUNGAN 1. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan puskesmas wajib dipantau secara rutin 2. Prasarana puskesmas, yang meliputi air, linstrik, ventilasi, gas dan sistim lain harus dipantau secara periodik, dipelihara, dan diperbaiki dan dipastikan berfungsi 3. Hasil pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan harus didokumentasikan 4. Bahan dan limbah berbahaya harus diidentifikasi, disimpan dengan benar, dimonitor penyimpanan dan penggunaannya, dan ditindak lanjuti 5. Harus disusun program menjamin lingkungan puskesmas yang aman meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan, pemantauan dan evaluasi 6. Harus disusun program pemeliharaan peralatan, meliputi perencanaan, pelaksanaaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut 7. Peralatan yang perlu dikalibrasi harus dikalibrasi tepat waktu 8. Peralatan steril harus disterilkan dengan prosedur yang benar

F. MANAJEMEN SDM YANG BEKERJA DALAM PELAYANAN KLINIS 1. Pola ketenagaan sdm klinis harus disusun berdasar analisis kebutuhan sdm 2. Kredensial harus dilakukan untuk setiap tenaga klinis 3. Tenaga klinis yang bekerja di puskesmas harus mempunyai surat ijin yang berlaku 4. Evaluasi kinerja tenaga klinis harus dilakukan secara berkala paling lambat satu tahun sekali 5. Peluang untuk melakukan pendidikan dan pelatihan harus diinformasikan kepada tenaga klinis 6. Tiap tenaga klinis harus mempunyai uraian tugas dengan kejelasan kewenangan klini untuk masing-masing petugas 7. Pelaksanaan uraian tugas dan wewenangan setiap tenaga klinis harus dievaluasi dan ditindak lanjuti

Ditetapkan di : Tanjungpinang Pada Tanggal : 28 Februari 2017 KEPALA,

ANDI FIRMANDA, SKM Penata NIP. 19700426 199101 1 001