344069392-sk-penunjang-pelayanan-klinis.doc

RUMAH SAKIT ISLAM PKU MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA Alamat : Jln. Pemuda No.131 Kel. Toboleu.Ternate Utara Tlp. (0921) 3121623email : [email protected]

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM PKU MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA Nomor : 013/01/PAP/XII/2018 Tentang KEBIJAKAN PENUNJANG PELAYANAN KLINIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM PKU MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA . Menimbang : a. bahwa pelayanan klinis Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Maluku Utara dilaksanakan kebutuhan pasien; b. bahwa pelayanan klinis Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Maluku Utara perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien; c. bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakan penunjang pelayanan klinis di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Maluku Utara; Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM PKU MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA TENTANG KEBIJAKAN PENUNJANG PELAYANAN KLINISRUMAH SAKIT ISLAM PKU MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA.

KESATU

: Kebijakan penunjang pelayanan klinis di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Ternate Pada Tanggal : 01 Desember 2018 Direktur,

dr. Pawa Julianti Rachmi AR.M.KES

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS NOMOR……. TENTANG : KEBIJAKAN PENUNJANG PELAYANAN KLINIS UPTD PUSKESMAS HAURPANGGUNG

A. PELAYANAN LABORATORIUM: 1. Jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan di Puskesmas meliputi; a. Pemeriksaan Hematologi b. Kimia Darah c. Serologi d. Urinalisis e. Bakteriologi f. IMS dan HIV 2. Pemeriksaan

laboratorium

dilakukan

oleh

petugas

yang

kompetens, yaitu: analis kimia dan petugas dengan minimal lulusan D3 dan telah mendapat pelatihan

yang terkait dengan

bidangnya 3. Hasil pemeriksaan harus diinterpertasi oleh petugas yang terlatih. 4. Pemeriksaan laboratorium untuk tiap-tiap jenis pemeriksaan harus

dipandu

pemeriksaan,

dengan penerimaan

prosedur

mulai

spesimen,

dari

permintaan

pengambilan

dan

penyimapanan spesimen, pemeriksaan sampai penyerahan hasil. 5. Jika ada permintaan pemeriksaan di luar jam kerja maka termasuk dalam pelayanan cito 6. Untuk pemeriksaan kasus-kasus berisiko tinggi diatur sebagai berikut: a. Untuk pemeriksaan pasien dengan riwayat penyakit hepatitis B, maka disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan b.

melakukan pemeriksaan yang lebih intensif Untuk pemeriksaan pasien dengan riwayat HIV/AIDS, maka dilakukan konseling dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap

keluarga dan kerabat terdekat. 7. Petugas pemeriksa laboratorium wajib menggunakan APD. 8. Bahan-bahan berbahaya beracun harus disimpan secara aman menurut ketentuan yang berlaku. 9. Limbah laboratorium sebagai akibat pemeriksaan laboratorium harus dikelola sebagai limbah infeksius. 10. Reagensia harus tersedia sesuai dengan jenis pemeriksaan yang disediakan. 11. Reagensia harus disimpan dengan pelabelan yang jelas dan pada tempat dan suhu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 12. Ketersediaan reagen wajib dievaluasi paling lambat setiap bulan sekali. 13. Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan sesuai dengan jenis yang diperiksa 14. Laporan hasil pemeriksaan laboratorium harus dilengkapi dengan nilai normal. 15. Hasil pemeriksaan laboratorium kritis harus disampaikan segera kepada tenaga kesehatan yang meminta dalam batas waktu paling lambat satu jam setelah hasil diperoleh dengan acuan sebagai berikut: a. Untuk pemeriksaan glukosa darah puasa, nilai kritis:........ b. Untuk pemeriksaan ............, nilai kritis:.......

c. Dst 16. Harus dilakukan kendali mutu pelayanan laboratorium dengan pemantaban mutu internal dan pemantaban mutu eksternal. 17. Program peningkatan mutu pelayanan laboratorium harus disusun dan

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan

dari

program

peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien. 18. Risiko dalam pelayanan lobaratorium harus diidentifikasi dan ditindak lanjuti.

B. PENGELOLAAN OBAT: 1. Obat harus tersedia di puskesmas sesuai dengan formularium 2. 3. 4. 5.

puskesmas. Obat Yang berhak menulis resep adalah: dr umum dan dr gigi Yang berhak menyiapkan adalah,Tenaga Teknis Kefarmasian Obat harus tersedia dalam seminggu dan 24 jam. Ketersedian obat wajib dievaluasi paling lambat tiap tiga bulan

sekali. 6. Obat kadaluwarsa tidak boleh diberikan pada pasien. 7. Pemberian Obat narkotika dan psikotropika , diatur sebagai berikut: a. Peresepan obat narkotika dan psikotropikan hanya bolah dilakukan oleh dr umum dan dr gigi b. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika harus disimpan pada lemari gantung dan selalu terkunci,dan di catat di buku khusun psikotropika 8. jika ada obat yang dibawa oleh pasien, maka obat harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan instruksi dokter. 9. Penyediaan obat dilakukan oleh tanga farmasi atau tenaga tehnis kefarmasian dengan memperhatikan higiene dan kebersihan. 10. Penyimpanan obat dilakukan sesuai dengan ketentuan penyimpanan tiap-tiap obat. 11. Penyampaian obat pada pasien harus disertai label yang berisi minimal: nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, aturan pakai, cara pemakaian, waktu menggunakan, ....dst. 12. Dalam pemberian obat harus memperhatikan ada tidaknya riwayat alergi, interaksi obat, dan efek samping obat. 13. Efek samping obat harus dilaporkan dan ditindak lanjuti, dan dicatat dalam rekam medis. 14. Jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat maka harus dilaporkan dan ditindak lanjuti 15. Obat-obat emergensi harus tersedia di tempat pelayanan untuk mengatasi jika terjadi kedaruratan dalam pelayanan kesehatan. 16. Obat emergensi harus disegel, dimonitor penggunaannya, dan segera diganti jika digunakan dan disegel kembali oleh petugas farmasi.

C. PENGELOLAAN INFORMASI DAN REKAM MEDIS

1. Kode klasifikasi diagnosis menggunakan ICD X. 2. Kode klasifikasi tindakan menggunakan ICD IX/CM. 3. Singkatan yang boleh digunakan dalam pelayanan di puskesmas sebagai mana pada lampiran ........ 4. Petugas puskesmas yang boleh mengakses rekam medis adalah: a. Petugas pendaftaran b. Ka. TU c. Petugas computer 5. Jika ada mahasiswa atau peneliti yang membutuhkan akses terhadap rekam medis harus mendapat persetujuan dari Kepala UPTD Puskesmas, sesuai prosedur yang berlaku dan wajib menjaga kerahasiaan. 6. Rekam medis pasien diidentifikasi dengan cara penomoran sebagai berikut: a. Nama b. Umur c. Alamat d. Kode desa e. No rekam medik 7. Rekam medis disimpan di dalam loker penyimpanan sesuai tanggal kunjungan 8. Masa retensi rekam medis selama satu tahun 9. Isi rekam medis mencakup nama, umur, alamat, kode desa dan no rekam medik 10. Kelengkapan isis rekam medis harus dievaluasi dan ditindak lanjuti D. MANAJEMEN LINGKUNGAN 1. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan UPTD Puskesmas wajib dipantau secara rutin. 2. Prasarana puskesmas, yang meliputi air, linstrik, telpon harus dipantau secara periodik, dipelihara, dan diperbaiki dan dipastikan berfungsi. 3. Hasil pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan harus didokumentasikan. 4. Bahan dan limbah berbahaya harus diidentifikasi, disimpan dengan benar, dimonitor penyimpanan dan penggunaannya, dan ditindak lanjuti. 5. Harus disusun program menjamin lingkungan puskesmas yang aman meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan, pemantauan dan evaluasi 6. Harus disusun program pemeliharaan peralatan, meliputi perencanaan, pelaksanaaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut. 7. Peralatan yang perlu dikalibrasi harus dikalibrasi tepat waktu. 8. Peraltan steril harus disterilkan dengan prosedur yang benar.

E. MANAJEMEN SDM YANG BEKERJA DALAM PELAYANAN KLINIS 1. Pola ketenagaan sdm klinis harus disusun berdasar analisis kebutuhan sdm.

2. Kredensial harus dilakukan untuk setiap tenaga klinis. 3. Tenaga klinis yang bekerja di puskesmas harus mempunyai surat ijin yang berlaku. 4. Evaluasi kinerja tenaga klinis harus dilakukan secara berkala paling lambat satu tahun sekali 5. Peluang untuk melakukan pendidikan dan pelatihan harus diinformasikan kepada tenaga klinis. 6. Tiap tenaga klinis harus mempunyai uraian tugas dengan kejelasan kewenangan klini untuk masing-masing petugas. 7. Pelaksanaan uraian tugas dan wewenangan setiap tenaga klinis harus dievaluasi dan ditindak lanjuti.

Ditetapkan di : Garut pada tanggal : April 2016 KEPALA UPTD PUSKESMAS HAURPANGGUNG, SRI MUHARNI