Kebijakan Pemkab Magetan Untuk Baz Kab Magetan

  • Uploaded by: MOEDJOKO SATYO HANGGRAHONO
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Kebijakan Pemkab Magetan Untuk Baz Kab Magetan as PDF for free.

More details

  • Words: 946
  • Pages: 7
” KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ” KABUPATEN MAGETAN TENTANG BADAN AMIL ZAKAT Oleh : Drs. H. SUMANTRI ,M.,M BUPATI KAB. MAGETAN Dalam Rakerda BAZ Kab. Magetan Tgl.07 Nopember Th. 2008 Di Hotel Merah II Sarangan, Magetan

1

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

PENDAHULUAN  PP Nomor 7/2005 tentang RPJPMN Tahun 2004-2009, Bab.31 Pembangunan Agama merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan keyakinan masing-masing, seperti yang diatur dalam UUD 1945 Ps 29 (1) dan (2)  Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kkesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama  UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Bab. III Ps. 10 ayat (1) menyatakan : Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah  Sedang ayat (3) menyatakan urusan pemerintah yang jadi urusan pemerintah (pusat) sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Politik Luar Negeri, b. Pertahanan, c. Keamanan, d. Yustisi, e. Moneter dan Fiscal Nasional, f. Agama  Memahami Undang Undangn Nomor 32 tahun 2004, maka pada prinsipnya agama tidak termasuk dalam kewenangan Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam penjelasan pasal 10 ayat (3) huruf f ditegaskan khusus dibidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.  Menjabarkan kebijaksanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magetan telah menempatkan pembangunan agama dalam sembilan prioritas pembangunan daerah

2

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

KEBIJAKAN DIBIDANG AGAMA  Penekanan tentang rencana strategis daerah Kabupaten Magetan : bahwa pembangunan bidang agama ditekankan pada tujuan Terwujudnya penerapan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Berpijak pada rencana strategis tersebut program Kabupaten Magetan menetapkan pembangunan agama diarahkan pada upaya peningkatan, pelayanan kehidupan beragama, kualitas pendidikan agama, terciptanya kerukunan intern dan antar umat beragama, serta meningkatkan peran serta lembaga sosial keagamaan.  Sebagaimana tercantum dalam renstra Kabupaten Magetan tentang rencana kerja pemerintah Kabupaten Magetan, sasaran pembangunan dibidang agama : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat 2. Meningkatkan peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan 3. Meningkatkan kualiatas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan 4. Menigkatkan kerukukunann intern dan antar umat beragama dalam rangka terwujudnya kehidupan yang harmonis, tentram dan saling menghormati. 5. Menigkatnya kualitas tenaga penyuluh agama, penghulu, dan pelayanan keagamaan yang lainnya 6. Meningkatnya kesadaran masayarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq, sodaqoh, serta peningkatan profesionalisme pengelola.

3

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG BADAN AMIL ZAKAT

4

PROGRAM BIDANG AGAMA Dibagi dalam dua kelompok : 1. Program Peningkatan Pelayanan Kehidpan Beragama 2. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Program Peningkatan pelayanan Kehidupan Beragama Meliputi Kegiatan-Kegiatan : • Memberikan bantuan untuk pembangunan, Rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan dan kegiatan tempat ibadah • Mengoptimalkan fungsi dan peran tempat ibadah untuk bimbingan pelayanan keagamaan bagi masyarakat • Mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah umroh dan Haji • Memberikan penyuluhan dan bimbinga kerukunan hidup umat beragama , Memberdayakan potensi zakat, infaq dan sodaqoh Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama meliputi Kegiatan Pokok Antara lain : • • • •

Memberikan Bantuan untuk pembangunan/ renovasi sarana pendidikan agama (TPA/TPQ, MI, MTs, dan MA) Pembinaan Guru Islam Swasta (MI, MTs, MA) Memebrukan Bantuan Pelatihan ketrampilan santri pondok pesantren Memberikan bantuan bekal perawatan berupa masing-masing satu set mesin jahit untuk santri putrid dan satu set peralatan elektro untuk santri putra. Pembinaan Badan Amil Zakat (BAZ)

Pembinaan BAZ didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat dan mengacu pada keputusan menteri agama nomor 581 tahun 1999 Jo.Nomor:373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor : 38 tahun 1999 dan memperhatikan Undang-undang Nomor : 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor : 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

5

A. Pokok-Pokok Kebijakan 1. Membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Magetan BAZ Kabupaten Magetan dibentuk dengan surat keputusan Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Magetan. 2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan BAZ dengan menyediakan kantor secretariat, petugas pelaksana, pegawai serta perangkat pelengkap perkantoran dan kendaraan operasional berupa sepeda motor. 3. Memberikan anggaran rutin melalui APBD Kabupaten Maagetan 4. Melakukan pembinaan terhadap tumbuh dan berkembangnya BAZDA Kabupaten meliputi : Bidang Pengumpulan, Pendistribusian/Pendayagunaan dan pengembangan kelemabagaan. 5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja BAZ baik dibidang pengumpulan, pendistribusiannya maupun pendayaguanaannya serta pengembangan BAZ B. Langkah Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan Dalam Pembinaan BAZ 1. Pembentukan Kepengurusan BAZ Kabupaten Magetan BAZ Kabupaten Magetan dibentuk dari pengurus BAZIs (Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh) yang telah dibentuk melalui surat keputusan Bupati Magetan Nomor 188/80/Kept/403.012/2008 2. Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator Langkah-langkah yang ditempuh antara lain : a. Menyediakan fasilitas kantor/sekretariat di Islamic Center (PPI) lengkap dengan segala kebutuhannya b. Pegawai full timer yang diangkat sebagai pegawai pelaksana dibimbing oleh pengurus c. Menyediakan anggaran rutin melalui APBD Kabupaten 3. Pemerintah Daerah Melakukan Pembinaan Pembinaan yang dilakukan pemrintah daerah terhadap BAZ Kabupaten meliputi pembinaan manajemen profesionalitas dan pembinaan organisasi : a. Pembinaan manajemen BAZ Kabupaten diformat sebagai amil zakat yang amanah dan professional karena itu ditetapkan system manajemen terbuka yang siap di audit setiap saat, pemerintah telah membina tanga pelaksana BAZ kearah yang demikian

6

b. Pembinaan profesionalitas petugas pelaksana BAZ telah memilah tugas-tugas para pegawai meliputi pegawai keuangan, juru penerang, juru pungut dan dipimpin oleh Kepala Kantor serta dibimbing oleh Supervisor c. Pembinaan manajerial organisasi. Hal ini dilakukan melalui rapatrapat rutin mingguan, rapat pengurus bulanan, pembinaan pengurus unit pengumpul zakat (UPZ) dan rapat kerja BAZ, lokakarnya dan seminar 4. Evaluasi Bagian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan dalam Pembinaan terhadap BAZ adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan mulai pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pengembangan organisasi BAZ Evaluasi dilakukan minimal setahun sekali baik dari sisi pelaksaan pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan dan pengembangan BAZ guna tercapainya prinsip yang diamanahkan undang-undang yang ada.

7

Related Documents


More Documents from "Muchlis 'Ogel' Alahudin"