166_lkpd_kab_magetan

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2008 DI MAGETAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor Tanggal

: 62/R/XVIII.JATIM/04/2009 : 12 April 2009

DAFTAR ISI

HALAMAN DAFTAR ISI ...............................................................................................................

i

OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ............................................................

1

LAPORAN KEUANGAN POKOK .........................................................................

3

1.

NERACA KOMPARATIF.............................................................................. ....

3

2.

LAPORAN REALISASI APBD..........................................................................

5

3.

LAPORAN ARUS KAS.......................................................................................

8

4.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .................................................

10

A. PENDAHULUAN

..................................................................................

10

B. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.........................................................................

13

C. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN................................

20

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI .....................................................................

20

E. PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING NERACA, LAPORAN REALISASI ANGGARAN, DAN LAPORAN ARUS KAS......................

37

F. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN…

91

G. PENUTUP ………………………………………………………………….

92

H. GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN...................................................

93

LAMPIRAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

i

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Kepada para pengguna laporan keuangan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Magetan per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Magetan. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Berdasar pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2008, BPK RI menemukan beberapa permasalahan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan, sebagai berikut. 1. Sebagaimana diungkapkan dalam Temuan Kepatuhan Nomor 1, LHP tertanggal 12 April 2009, yang menunjukkan, Pembayaran Hutang Dibebankan Pada Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp5.226.640.700,00; 2. Temuan Kepatuhan Nomor 8, menunjukkan, Pengelolaan Penerimaan Dana Kapitasi Sebesar Rp454.972.800,00 dari PT Asuransi Kesehatan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan; 3. Temuan Kepatuhan Nomor 11, menunjukkan, Pendapatan Jasa Kegiatan Bongkar Ratoon Sebesar Rp60.000.000,00 Digunakan Langsung;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

1

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. NERACA KOMPARATIF NERACA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (Dalam Rupiah)

URAIAN

2008

2007

ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah

86.514.395.351,94

78.606.399.103,66

Kas di Bendahara Penerimaan

0,00

0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran

197.608.569,00

540.021.593,00

2.072.747.816,21

1.056.334.420,00

0,00

0,00

1.326.500,00

280.000,00

108.128.545,00

91.296.778,00

0,00

54.000.000,00

2.898.787.484,00

2.907.466.212,00

4.884.517.943,00

3.274.383.806,26

96.677.512.209,15

86.530.181.912,92

20.495.834.498,81

16.370.351.246,03

20.495.834.498,81

16.370.351.246,03

11.784.085.938,98

10.884.085.938,98

Jumlah Investasi Permanen

11.784.085.938,98

10.884.085.938,98

Jumlah Investasi Jangka Panjang

32.279.920.437,79

27.254.437.185,01

308.453.230.247,50

308.434.234.197,50

Peralatan dan Mesin

127.417.703.164,63

109.598.966.239,63

Gedung dan Bangunan

415.389.993.272,51

324.800.124.074,51

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

733.465.477.358,26

644.919.398.348,26

7.343.370.413,00

6.557.640.967,00

10.331.235.350,00

89.272.409.156,00

1.602.401.009.805,90

1.483.582.772.982,90

0,00

6.001.049.554,80

0,00

6.001.049.554,80

Kas pada Unit Swadana RSU Investasi jangka Pendek / Deposito Berjangka Piutang Pajak (REKLAME) Piutang Retribusi (IMB) Piutang Asuransi Piutang Lainnya (Lain-lain PAD – Angsuran Jangka Pendek) Persediaan (Bahan/Material Pakai Habis) Jumlah aset lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi non permanen lainnya Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

ASET TETAP Tanah

Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

3

4

ASET LAINNYA Piutang Lain-lain PAD (Angsuran Jangka Panjang) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Piutang Lainnya (Piutang Asuransi) Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

0,00

0,00

750.000.000,00

750.000.000,00

5.414.270.400,00

6.018.066.000,00

6.164.270.400,00

6.768.066.000,00

1.737.522.712.852,84

1.610.136.507.635,63

18.200.836,87

0,00

110.563.072,74

140.298.396,90

1.548.590.400,00

1.548.590.400,00

2.938.250.299,38

10.405.422.211,23

4.615.604.608,99

12.094.311.008,13

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang bunga Bagian Lancar Hutang Dalam NegeriPemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Hutang Jangka Pendek Lainnya Jumlah kewajiban jangka pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah kewajiban jangka panjang JUMLAH KEWAJIBAN

58.601.499,74

185.656.129,69

598.503.600,00

2.147.094.000,00

657.105.099,74

2.332.750.129,69

5.272.709.708,73

14.427.061.137,82

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

88.784.751.737,15

80.202.755.116,66

Cadangan Piutang

3.008.242.529,00

3.053.042.990,00

Cadangan Persediaan Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

4.884.517.943,00

3.274.383.806,26

(4.615.604.608,99)

(12.094.311.008,13)

92.061.907.600,16

74.435.870.904,79

32.279.920.437,79

27.254.437.185,01

1.602.401.009.805,90

1.471.639.643.335,90

6.164.270.400,00

6.768.066.000,00

(657.105.099,74)

(2.332.750.129,69)

1.640.188.095.543,95

1.503.329.396.391,22

0,00

6.001.049.554,80

0,00

6.001.049.554,80

0,00

11.943.129.647,00

0,00

11.943.129.647,00

JUMLAH EKUITAS DANA

1.732.250.003.144,11

1.595.709.446.497,81

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.737.522.712.852,84

1.610.136.507.635,63

Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA DIINVESTASIKAN Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Diinvestasikan EKUITAS DANA DICADANGKAN Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Dicadangkan EKUITAS DANA DONASI Diinvestasikan Dalam Dana Donasi Jumlah Ekuitas Dana Donasi

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama Ini

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

5

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (Dalam Rupiah)

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

2008

2008

REALISASI

%

2007

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah

6.192.000.000,00

6.496.829.402,49

104,92

5.490.294.407,85

23.128.504.890,00

21.138.934.906,58

91,40

21.217.877.289,00

555.000.000,00

552.846.156,26

99,61

697.379.143,66

8.130.800.000,00

10.830.413.532,56

133,20

9.695.371.667,33

38.006.304.890,00

39.019.023.997,89

102,66

37.100.922.507,84

27.442.790.000,00

29.695.811.862,00

108,21

28.458.650.160,00

2.281.495.000,00

4.203.150.013,00

184,23

1.624.571.775,00

Dana Alokasi Umum

490.163.947.000,00

490.163.947.000,00

100,00

451.962.000.000,00

Dana Alokasi Khusus

54.272.000.000,00

54.272.000.000,00

100,00

44.993.300.000,00

574.160.232.000,00

578.334.908.875,00

100,73

527.038.521.935,00

8.500.000.000,00

8.500.000.000,00

100,00

0,00

4.466.948.200,00

4.535.448.200,00

101,53

4.914.933.874,00

12.966.948.200,00

13.035.448.200,00

100,53

4.914.933.874,00

23.275.311.395,77

24.626.971.342,00

105,81

23.970.441.818,00

0,00

0,00

-

30.000.000,00

23.275.311.395,77

24.626.971.342,00

105,81

24.000.441.818,00

610.402.491.595,77

615.997.328.417,00

100,92

555.953.897.627,00

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Jumlah Pendapatan transferdana perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus (Dana Pasca Bencana) Dana Penyesuaian (Dana Kependidikan) Jumlah transfer pemerintah pusat lainnya TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah pendapatan transfer pemerintah provinsi Jumlah Pendapatan Transfer

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

6

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah

0,00

0,00

0,00

Pendapatan dana Darurat

0,00

0,00

3.000.000.000,00

1.264.871.000,00

1.264.870.998,00

100,00

0,00

1.264.871.000,00

1.264.870.998,00

100,00

3.000.000.000,00

649.673.667.485,77

656.281.223.412,89

101,02

596.054.820.134,84

438.828.441.204,00

403.449.932.239,00

91,94

326.309.370.833,25

84.639.168.606,00

67.919.098.085,00

80,25

66.297.263.250,42

Belanja Bunga

35.000.000,00

29.735.324,17

84,96

42.834.744,89

Belanja Hibah

12.573.358.700,00

10.065.889.427,18

80,06

0,00

Pendapatan Lainnya (Cukai Tembakau) Jumlah Pendapatan lain-lain yang sah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bantuan Sosial

9.455.921.319,00

7.393.274.981,00

78,19

6.717.380.730,00

Belanja Bantuan Keuangan

44.588.466.600,00

42.119.768.938,00

94,46

0,00

Jumlah Belanja Operasi

590.120.356.429,00

530.977.698.994,35

89,98

399.366.849.558,56

4.555.258.050,00

1.464.943.100,00

32,16

3.589.309.500,00

BELANJA MODAL Tanah Peralatan dan Mesin

21.577.690.175,00

17.733.839.502,00

82,19

24.786.029.647,00

Gedung dan Bangunan

52.056.277.227,00

50.458.929.320,00

96,93

44.916.778.500,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

48.865.912.350,00

40.001.075.527,00

81,86

57.615.454.438,00

1.410.160.500,00

1.375.162.010,00

97,52

1.724.817.100,00

128.465.298.302,00

111.033.949.459,00

86,43

132.632.389.185,00

4.863.833.451,30

1.500.000.000,00

30,84

143.101.000,00

4.863.833.451,30

1.500.000.000,00

30,84

143.101.000,00

0,00

0,00

0,00

34.283.733.236,00

0,00

0,00

0,00

34.283.733.236,00

JUMLAH BELANJA

723.449.488.182,30

643.511.648.453,35

88,95

566.426.072.979,56

SURPLUS / (DEFISIT)

(73.775.820.696,53)

12.769.574.959,54

(17,31)

29.628.747.155,28

80.202.755.116,66

80.202.755.116,66

100,00

57.135.060.109,12

6.000.000.000,00

6.165.175.086,69

102,75

0,00

8.770.000.000,00

9.592.809.647,00

109,38

8.489.510.925,00

94.972.755.116,66

95.960.739.850,35

101,04

65.624.571.034,12

Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Modal BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga BELANJA TRANSFER Belanja Transfer Jumlah Belanja Transfer

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Jumlah Penerimaan

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

7

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

0,00

0,00

14.220.000.000,00

14.025.000.000,00

98,63

8.940.000.000,00

6.976.934.420,13

5.920.563.072,74

84,86

110.563.072,74

Jumlah Pengeluaran

21.196.934.420,13

19.945.563.072,74

94,10

15.050.563.072,74

PEMBIAYAAN NETO

73.775.820.696,53

76.015.176.777,61

103,04

50.574.007.961,38

0,00

88.784.751.737,15

-

80.202.755.116,66

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

6.000.000.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama Ini

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

8

3. LAPORAN ARUS KAS LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2008 dan 2007 (Dalam Rupiah)

URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK KAS Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus (Dana Pasca Bencana) Dana Penyesuaian (Dana Kependidikan) Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Propinsi) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Propinsi) Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya (Cukai Tembakau) Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Bagi Hasil Pajak Belanja Bagi Hasil Retribusi Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN ARUS MASUK KAS Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan Penjualan atas Aset tetap Lainnya Jumlah arus masuk kas

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

2008

2007

6.496.829.402,49 21.138.934.906,58

5.490.294.407,85 21.217.877.289,00

552.846.156,26

697.379.143,66

10.830.413.532,56 29.695.811.862,00 4.203.150.013,00 490.163.947.000,00 54.272.000.000,00 8.500.000.000,00 4.535.448.200,00 24.626.971.342,00 0,00 0,00 0,00 1.264.870.998,00 656.281.223.412,89

9.695.371.667,33 28.458.650.160,00 1.624.571.775,00 451.962.000.000,00 44.993.300.000,00 0,00 4.914.933.874,00 23.970.441.818,00 30.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 596.054.820.134,84

403.449.932.239,00 67.919.098.085,00 29.735.324,17 10.065.889.427,18 7.393.274.981,00 42.119.768.938,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 532.477.698.994,35 123.803.524.418,54

326.849.392.426,25 66.297.263.250,42 42.834.744,89 0,00 6.717.380.730,00 34.283.733.236,00 143.101.000,00 0,00 0,00 0,00 434.333.705.387,56 161.721.114.747,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

ARUS KELUAR KAS Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah arus keluar kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN ARUS MASUK KAS Pencairan Dana Cadangan Penjualan Kekayaan Daerah Jumlah arus masuk kas ARUS KELUAR KAS Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Jumlah arus keluar kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN ARUS MASUK KAS Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah arus masuk kas ARUS KELUAR KAS Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah arus keluar kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran KENAIKAN/PENURUNAN KAS SALDO AWAL KAS SALDO AKHIR KAS SALDO AKHIR KAS TERDIRI DARI: Saldo Akhir Kas di BUD Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan Saldo akhir kas di RSUD Sayidiman

1.464.943.100,00 17.733.839.502,00 50.458.929.320,00 40.001.075.527,00 1.375.162.010,00 111.033.949.459,00

3.589.309.500,00 24.786.029.647,00 44.916.778.500,00 57.615.454.438,00 1.724.817.100,00 132.632.389.185,00

(111.033.949.459,00) (132.632.389.185,00)

6.165.175.086,69 9.592.809.647,00 15.757.984.733,69

0,00 8.489.510.925,00 8.489.510.925,00

0,00 14.025.000.000,00

6.000.000.000,00 8.940.000.000,00

5.920.563.072,74

110.563.072,74

19.945.563.072,74 (4.187.578.339,05)

15.050.563.072,74 (6.561.052.147,74)

45.566.567.135,00 45.566.567.135,00

24.373.774.994,00 24.373.774.994,00

45.566.567.135,00 45.566.567.135,00 0,00 8.581.996.620,49 80.202.755.116,66 88.784.751.737,15

24.373.774.994,00 24.373.774.994,00 0,00 22.527.673.414,54 57.675.081.702,12 80.202.755.116,66

86.514.395.351,94 197.608.569,00 0,00 2.072.747.816,21

78.606.399.103,66 540.021.593,00 0,00 1.056.334.420,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama Ini

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

10

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN a. PENDAHULUAN Permasalahan Umum Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, bahwa Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam satu periode. Adapun Neraca adalah guna mengetahui atau menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Untuk Laporan Arus Kas yaitu untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran Kas dan Setara Kas selama periode pelaporan. Sedangkan Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang menyajikan informasi yang menjelaskan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas yang harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan menggunakan referensi-referensi pos-pos laporan keuangan serta pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan yang diterapkan yang dapat digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan/daftar secara rinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan Daerah dapat dipahami oleh Pengguna Laporan. Yang dimaksud Pengguna Laporan adalah Masyarakat, Legislatif, Lembaga Pengawas, Pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman serta Pemerintah, dalam menilai akuntabilitas dan serta transparansi serta membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Oleh karena Laporan keuangan dimungkinkan mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pengguna. Untuk menghindari kesalahpahaman dan berguna untuk menyamakan persepsi dalam memahami Laporan Keuangan Daerah, maka dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan Pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahanpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pengguna laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh latar belakang dan orientasi serta disiplin ilmu yang dimiliki oleh Pengguna. Untuk itu diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi para pengguna laporan keuangan.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

11

Untuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas secara garis besar telah dijelaskan pada lembar muka, sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan akan dijelaskan lebih lanjut pada bab ini. Maksud dan Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan Daerah dapat dipahami oleh pengguna laporan. Yang dimaksud Pengguna Laporan adalah Masyarakat, Legislatif, Lembaga Pengawas, Pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman serta Pemerintah. Dan bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam memahami Laporan Keuangan Daerah yang berisi informasi untuk memudahkan Pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Sistematika Sistematika untuk Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan yang telah diilustrasikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 disajikan dengan susunan: 1) Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian target UndangUndang APBN/Perda APBD; 2) Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan; 3) Kebijakan Akuntansi yang penting; 4) Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan; 5) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akuntansi dan hasil rekonsiliasi; 6) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambar umum daerah. Adapun Sistematika untuk Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disajikan dengan susunan : Bab I Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan; 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; 1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan. Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro; 2.2. Kebijakan Keuangan; 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerj Keuangan; 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab IV Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah; 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan; 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

12

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 5.1.1. Pendapatan; 5.1.2. Belanja; 5.1.3. Pembiayaan; 5.1.4. Aset; 5.1.5. Kewajiban; 5.1.6. Ekuitas Dana; 5.1.7. Komponen-komponen Laporan Arus Kas; 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan BabVII Penutup Sedangkan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2008 untuk Catatan atas Laporan Keuangan dengan sistematika sebagai berikut: 4.1. PENDAHULUAN 4.1.1. Permasalahan Umum; 4.1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan; 4.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; 4.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan. 4.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 4.2.1.Ekonomi Daerah; 4.2.2.Kebijakan Keuangan; 4.2.3.Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD. 4.3.IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 4.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan; 4.3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan; 4.3.3. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas. 4.4.Kebijakan Akuntansi 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran; 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Neraca; 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas; 4.4.4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah; 4.4.5. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; 4.4.6. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; 4.4.7. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. 4.5.Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Daerah 4.5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran; 4.5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca; 4.5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas. 4.6.Lampiran-Lampiran Pos-Pos Neraca

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

13

b. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Ekonomi Makro

Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2008 Pada Tahun 2007 perekonomian Magetan hanya tumbuh sebesar 5,18% sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2006 sebesar 5,12%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didukung oleh kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sementara itu kontribusi tertinggi masih didominasi oleh tiga sektor andalan yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa. Selama ini pertumbuhan ekonomi Magetan selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun Nasional. Sebagai contoh pada Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 6,02% sedangkan di tingkat nasional sebesar 6,30%. Perekonomian Jawa Timur dan Nasional yang didominasi oleh sektor industri pengolahan didukung sektor perdagangan, hotel dan restoran membuat pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan perekonomian Magetan yang didominasi sektor pertanian yang laju pertumbuhannya cenderung lebih lambat dibandingkan sektor-sektor tersebut. Pada Tahun 2008, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh seiring terjaganya stabilitas makro ekonomi yaitu mencapai 6,2% sampai 6,8%. Komponen yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2008 tetap didominasi sektor konsumsi dan ekspor dibantu membaiknya investasi swasta. Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2008 hanya 6,1%. Sedangkan asumsi di APBN 2008 sebesar 6,8%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan turun menjadi 4,8% akibat kenaikan harga minyak dunia dan perekonomian Amerika Serikat yang diperkirakan mengalami resesi pada Tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Magetan pada Tahun 2008 diperkirakan melambat dibandingkan dengan semester yang sama Tahun lalu. Perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh perlambatan yang terjadi pada sektor andalan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor industri pengolahan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran akan mengalami perlambatan karena tingginya tekanan inflasi akibat trend kenaikan harga beberapa bahan pangan yang pada gilirannya akan mengurangi permintaan. Sedangkan, perlambatan pada sektor industri pengolahan diperkirakan disebabkan tingginya tekanan kenaikan harga minyak dunia yang terus berlanjut. Laju inflasi Magetan pada Tahun 2005, 2006 dan 2007 berturut-turut adalah 13,48%, 9,33% dan 7,15%. Salah satu pemicu utama terjadinya inflasi tersebut adalah kenaikan BBM sebanyak dua kali pada Tahun 2005 dan dampak tersebut masih terasa pada kegiatan ekonomi tahun berikutnya. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompokkelompok barang dan jasa. Menurut BPS, laju inflasi di tingkat Nasional Tahun kalender (Januari – Juni 2008) sebesar 7,37% sedangkan laju inflasi “Year on year” (Juni 2008 terhadap Juni 2007) sebesar 11,03%.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

14

Perkembangan inflasi di Magetan pada Tahun 2008 diperkirakan akan meningkat terutama disebabkan oleh beberapa hal yaitu kelangkaan pasokan minyak tanah akibat kebijakan konversi, tekanan kenaikan harga minyak dunia yang terus terjadi, dan tekanan kenaikan harga berbagai bahan pangan di pasar dunia seiring dengan tingginya permintaan akibat banyaknya pengembangan bahan bakar alternatif berbasis nabati dan tingginya ketergantungan terhadap bahan pangan impor. 1) Laju Inflasi Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; kelompok Madang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Menurut BPS, laju inflasi di Indonesia pada bulan Januari – Juni 2008 mencapai 7,37% sedangkan laju inflasi Juni 2007 – Juni 2008 (year on year) sebesar 11,03%. Sebagai dampak kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008 serta pergerakan harga minyak dunia yang semakin meningkat, maka potensi tekanan inflasi diperkirakan masih tetap tinggi. Bank Indonesia memprediksi angka inflasi nasional pada akhir Tahun 2008 adalah sebesar 11,5 % - 12,5%. Di Jawa Timur, inflasi Tahun kalender Januari – Juni 2008 mencapai 6,43% dan year on year (Juni 2007 – Juni 2008) sebesar 10,39%. Perkembangan harga berbagai komoditas di Jawa Timur pada Juni secara umum menunjukkan kenaikan. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan seperti bensin, solar, beras, angkutan dalam kota, angkutan antar kota, angkutan udara dan bahan bakar rumah tangga. Sedangkan untuk bahan pangan adalah mie dan minyak goreng. Dalam lima tahun terakhir laju inflasi di Kabupaten Magetan berturut – turut sebesar 6,5% (2003), 6,98% (2004), 13,48% (2005), 9,33% (2006) dan 7,15% (2007). Bappenas memperkirakan situasi inflasi pada tahun berjalan 2008 tidak akan seburuk 2005. Sebab kenaikan harga BBM bersubsidi yang jauh lebih kecil ketimbang 2005 dan tidak adanya gejolak harga beras. Akumulasi dua kali kenaikan BBM Tahun 2005 masing-masing sebesar 30 % dan 125% telah menjadi tekanan kuat bagi tercapainya inflasi tinggi. Sedangkan pada 2008 nilai kenaikan rata-rata BBM sebesar 30% sehingga laju inflasi 2008 diperkirakan akan bisa dikendalikan. 2) Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut. Angka PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Magetan dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar Rp2.944.733,50 juta (2003), Rp3.281.190 juta (2004), Rp3.902.657,55 juta (2005), Rp4.485.205,79 juta (2006) dan Rp5.054.432,41 juta (2007). Dalam PDRB Magetan kontribusi sektor pertanian masih yang terbesar peranannya diikuti oleh sektor perdagangan,

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

15

hotel dan restoran; serta jasa-jasa. Seiring membaiknya perekonomian, maka peranan sektor pertanian sedikit demi sedikit mulai berkurang dan bergeser ke sektor lain seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dilihat dari pertumbuhannya, maka PDRB Magetan terus mengalami peningkatan yaitu 3,52% (2003), 4,16% (2004), 4,81% (2005), 5,12% (2006) dan 5,18% (2007). PDRB merupakan salah satu indikator yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dipicu oleh banyak faktor seperti investasi, kebijakan pemerintah daerah melalui pemberdayaan APBD, tingkat pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi daerah dapat menekan tingkat pengangguran dengan meningkatnya investasi sektor riil. Dilihat dari struktur ekonomi Magetan pada periode 2003 – 2007, maka diperkirakan pada 2008 struktur ekonomi Magetan relatif tidak banyak mengalami pergeseran dimana struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Magetan sangat tergantung pada sektor pertanian, sehingga terjadinya fluktuasi harga komoditas maupun penurunan produksi akan sangat mempengaruhi ekonomi Magetan. Selain pertanian, sektor yang dominan turut mempengaruhi pembentukan PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Apabila nilai tukar rupiah stabil, laju inflasi terkendali, dan tingkat suku bunga perbankan yang kompetitif maka diperkirakan PDRB Magetan akan tumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang tercermin dalam indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2008 menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut: REALISASI PENCAPAIUAN TARGET KINERJA APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN KODE REKENING 1

URUSAN PEMERINTAHAN / SKPD

ANGGARAN

REALISASI

(%)

2

3

4

5

4.

PENDAPATAN

649.673.667.485,77

656.281.223.412,89

101,02

4.1.

URUSAN WAJIB

648.938.167.485,77

655.367.487.182,89

100,99

4.1.02.

URUSAN WAJIB KESEHATAN

18.188.004.890,00

15.702.875.537,08

86,34

997.840.000,00

1.049.886.350,00

105,22

17.190.164.890,00

14.652.989.187,08

85,24

PEKERJAAN UMUM

328.500.000,00

400.097.937,00

121,80

Dinas Pekerjaan Umum

328.500.000,00

400.097.937,00

121,80

PERHUBUNGAN

2.217.500.000,00

2.385.836.050,00

107,59

Dinas Perhubungan dan Pariwisata

2.217.500.000,00

2.385.836.050,00

107,59

248.000.000,00

317.184.500,00

127,90

Dinas Kesehatan Badan RSU Dr. Sayidiman 4.1.03.

4.1.07.

4.1.10.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

16

1

4.1.12.

4.1.20.

2

4.2.07.

5.

5

317.184.500,00

127,90

560.000.000,00

490.007.500,00

87,50

560.000.000,00

490.007.500,00

87,50

PEMERINTAHAN UMUM

627.396.162.595,77

636.071.485.658,81

101,38

Sekretariat Daerah

592.434.362.595,77

598.290.292.446,19

100,99

34.961.800.000,00

37.781.193.212,62

108,06

URUSAN PILIHAN

735.500.000,00

913.736.230,00

124,23

PERTANIAN

589.000.000,00

738.918.800,00

125,45

40.000.000,00

76.195.800,00

190,49

Dinas Peternakan dan Perikanan

549.000.000,00

662.723.000,00

120,71

KEHUTANAN

116.500.000,00

141.752.430,00

121,68

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

116.500.000,00

141.752.430,00

121,68

PERINDUSTRIAN

30.000.000,00

33.065.000,00

110,22

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

30.000.000,00

33.065.000,00

110,22

Dinas Pertanian

4.2.02.

4

248.000.000,00

Dinas Kependudukan dan catatan Sipil KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dinas Pendapatan Daerah

4.2.01.

3

URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

311.099.679.242,00

299.460.161.895,00

96,26

267.446.410.742,00

256.756.977.659,00

96,00

43.653.268.500,00

42.703.184.236,00

97,82

1.025.537.435,00

905.576.261,00

88,30

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

685.537.435,00

569.304.883,00

83,05

5.2

BELANJA LANGSUNG

340.000.000,00

336.271.378,00

98,90

URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN

39.884.679.652,00

37.164.427.207,00

93,18

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

23.481.194.545,00

21.581.728.036,00

91,91

5.2

BELANJA LANGSUNG

16.403.485.107,00

15.582.699.171,00

95,00

RUMAH SAKIT UMUM SWADANA

33.072.338.222,00

28.477.226.490,00

86,11

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

10.845.075.076,00

9.968.970.479,00

91,92

BELANJA LANGSUNG

22.227.263.146,00

18.508.256.011,00

83,27

50.505.584.829,00

42.721.322.844,00

84,59

5.970.010.129,00

5.166.209.234,00

86,54

5.2

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.2

BELANJA LANGSUNG

DINAS PENGAIRAN

44.535.574.700,00

37.555.113.610,00

84,33

19.804.396.715,00

16.011.411.511,00

80,85

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.420.751.315,00

3.218.980.964,00

94,10

5.2

BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

16.383.645.400,00

12.792.430.547,00

78,08

8.262.472.030,00

6.640.023.998,00

80,36

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.981.472.030,00

1.660.261.389,00

83,79

5.2

BELANJA LANGSUNG

6.281.000.000,00

4.979.762.609,00

79,28

6.165.634.191,00

5.858.227.884,00

95,01

BAPPEDA

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

17

1 5.1

2

3

4

5

3.409.308.191,00

3.158.679.335,00

92,65

2.756.326.000,00

2.699.548.549,00

97,94

DINAS KEPENDUDUKAN DN CATATAN SIPIL

5.224.562.478,00

3.946.973.522,00

75,55

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.115.219.558,00

1.932.310.572,00

91,35

BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

3.109.342.920,00

2.014.662.950,00

64,79

5.559.774.074,00

5.235.279.637,00

94,16

5.1

4.698.863.656,00

4.393.905.329,00

93,51

860.910.418,00

841.374.308,00

97,73

KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL

4.406.711.323,00

4.001.494.448,00

90,80

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.093.036.323,00

1.050.292.927,00

96,09

5.2

BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

3.313.675.000,00

2.951.201.521,00

89,06

KANTOR KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.634.774.162,00

1.516.180.995,00

92,75

5.1

1.008.646.112,00

898.139.460,00

89,04

626.128.050,00

618.041.535,00

98,71

BADAN KETERTIBAN KESATUAN BANGSA

7.024.961.333,00

6.470.293.328,00

92,10

5.1

3.624.154.383,00

3.296.626.800,00

90,96

3.400.806.950,00

3.173.666.528,00

93,32

5.2

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5.2

5.2

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB SOSIAL

5.2

5.2

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM

DPRD 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.162.445.700,00

6.782.406.883,00

94,69

7.162.445.700,00

6.782.406.883,00

94,69

486.484.164,00

406.384.552,00

83,54 83,54

486.484.164,00

406.384.552,00

SEKRETARIAT DAERAH

70.420.795.156,00

45.859.623.796,00

65,12

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

28.139.790.956,00

19.021.709.992,00

67,60

5.2

BELANJA LANGSUNG

42.281.004.200,00

26.837.913.804,00

63,48

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.1.2

Belanja Bunga

35.000.000,00

29.735.324,17

84,96

5.1.4

Belanja Hibah

12.573.358.700,00

10.065.889.427,18

80,06

5 . 1 .. 5

9.455.921.319,00

7.393.274.981,00

78,19

5.1.7

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

44.588.466.600,00

42.119.768.938,00

94,46

5.1..8

Belanja Tidak Terduga

SEKRETARIAT DPRD

4.863.833.451,30

1.500.000.000,00

30,84

10.318.286.953,00

8.097.672.954,00

78,48

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.496.922.373,00

1.458.313.624,00

97,42

5.2

BELANJA LANGSUNG

8.821.364.580,00

6.639.359.330,00

75,26

BADAN PENGAWASAN

2.863.955.723,00

2.710.399.933,00

94,64

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.727.557.223,00

1.625.501.154,00

94,09

5.2

BELANJA LANGSUNG

1.136.398.500,00

1.084.898.779,00

95,47

DINAS PENDAPATAN DAERAH

7.472.618.040,00

6.684.802.694,00

89,46

5.1

5.392.060.440,00

4.690.378.722,00

86,99

BELANJA TIDAK LANGSUNG

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

18

1 5.2

2 BELANJA LANGSUNG

KANTOR PELAYANAN MASYARATA TERPADU

3

4

5

2.080.557.600,00

1.994.423.972,00

95,86

1.325.887.024,00

1.107.539.984,00

83,53

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

565.887.324,00

477.007.276,00

84,29

5.2

BELANJA LANGSUNG

759.999.700,00

630.532.708,00

82,96

3.401.210.938,00

3.331.596.041,00

97,95

KEC. MAGETAN 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.268.185.938,00

3.200.887.073,00

97,94

5.2

BELANJA LANGSUNG

133.025.000,00

130.708.968,00

98,26

957.406.493,00

930.258.284,00

97,16

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

821.168.993,00

804.570.069,00

97,98

5.2

BELANJA LANGSUNG

KEC. PANEKAN

KEC. PLAOSAN

136.237.500,00

125.688.215,00

92,26

1.205.873.743,00

1.174.311.889,00

97,38

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.070.961.243,00

1.040.197.294,00

97,13

5.2

BELANJA LANGSUNG

134.912.500,00

134.114.595,00

99,41

836.650.515,00

763.288.004,00

91,23

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

701.013.015,00

628.580.243,00

89,67

5.2

BELANJA LANGSUNG

135.637.500,00

134.707.761,00

99,31

882.222.132,00

813.520.349,00

92,21

KEC. PONCOL

KEC. PARANG 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

747.097.132,00

681.128.142,00

91,17

5.2

BELANJA LANGSUNG

135.125.000,00

132.392.207,00

97,98 94,59

KEC. LEMBEYAN

967.202.651,00

914.841.381,00

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

830.939.651,00

784.502.736,00

94,41

5.2

BELANJA LANGSUNG

136.263.000,00

130.338.645,00

95,65

KEC. TAKERAN

1.025.527.116,00

980.806.434,00

95,64

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

891.418.616,00

848.344.424,00

95,17

5.2

BELANJA LANGSUNG

134.108.500,00

132.462.010,00

98,77

KEC. KAWEDANAN 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.2

BELANJA LANGSUNG

KEC. BENDO 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.2

BELANJA LANGSUNG

KEC. MAOSPATI 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.2

BELANJA LANGSUNG

KEC. BARAT 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.2

BELANJA LANGSUNG

KEC. KARANGREJO 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.2

BELANJA LANGSUNG

KEC. SUKOMORO 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.2

BELANJA LANGSUNG

KEC.KARTOHARJO

1.535.711.563,00

1.432.302.419,00

93,27

1.392.711.563,00

1.290.002.734,00

92,63

143.000.000,00

142.299.685,00

99,51

1.153.833.568,00

1.057.594.082,00

91,66

1.017.508.568,00

922.325.297,00

90,65

136.325.000,00

135.268.785,00

99,23

1.630.126.525,00

1.564.393.360,00

95,97

1.495.901.525,00

1.432.700.391,00

95,78

134.225.000,00

131.692.969,00

98,11

1.365.152.350,00

1.270.801.609,00

93,09

1.230.752.350,00

1.136.863.169,00

92,37

134.400.000,00

133.938.440,00

99,66

1.332.437.581,00

1.272.892.918,00

95,53

1.198.900.081,00

1.145.526.203,00

95,55

133.537.500,00

127.366.715,00

95,38

1.088.117.289,00

940.681.992,00

86,45

950.867.289,00

806.653.603,00

84,83

137.250.000,00

134.028.389,00

97,65

678.007.103,00

659.940.410,00

97,34

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

541.557.103,00

524.434.126,00

96,84

5.2

BELANJA LANGSUNG

136.450.000,00

135.506.284,00

99,31

727.624.125,00

693.562.003,00

95,32

585.174.125,00

552.517.145,00

94,42

KEC. KARAS 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

19

1

2

5.2

3

4

142.450.000,00 726.258.318,00

698.593.455,00

96,19

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

589.808.318,00

563.291.923,00

95,50

5.2

BELANJA LANGSUNG

KEC. NGARIBOYO

141.044.858,00

5

BELANJA LANGSUNG

99,01

136.450.000,00

135.301.532,00

99,16

KEC.NGUNTORONADI

720.800.295,00

611.800.450,00

84,88

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

585.462.795,00

485.673.949,00

82,96

5.2

BELANJA LANGSUNG

135.337.500,00

126.126.501,00

93,19

637.859.781,00

504.165.883,00

79,04

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

501.834.781,00

369.601.056,00

73,65

5.2

BELANJA LANGSUNG

KEC. SIDOREJO

136.025.000,00

134.564.827,00

98,93

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4.752.622.694,00

4.214.707.939,00

88,68

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.690.822.444,00

1.624.047.173,00

96,05

5.2

BELANJA LANGSUNG

3.061.800.250,00

2.590.660.766,00

84,61

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.086.549.723,00

2.824.322.734,00

91,50

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.085.937.323,00

998.451.068,00

91,94

BELANJA LANGSUNG

2.000.612.400,00

1.825.871.666,00

91,27

12.314.494.941,00

11.083.488.134,00

90,00

5.2

URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN 5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.553.284.941,00

5.044.627.944,00

90,84

5.2

BELANJA LANGSUNG

6.761.210.000,00

6.038.860.190,00

89,32

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

8.190.088.189,00

7.933.392.709,00

96,87

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.395.492.189,00

2.270.966.982,00

94,80

5.2

BELANJA LANGSUNG

5.794.596.000,00

5.662.425.727,00

97,72

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

5.884.123.917,00

3.922.897.507,00

66,67

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.894.691.417,00

2.676.875.796,00

92,48

5.2

BELANJA LANGSUNG

2.989.432.500,00

1.246.021.711,00

41,68

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.111.428.116,00

2.743.838.821,00

88,19

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.485.349.991,00

1.355.314.608,00

91,25

5.2

BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1.626.078.125,00

1.388.524.213,00

85,39

723.449.488.182,30

643.511.648.453,35

88,95

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

Indikator pencapaian target kinerja menunjukkan pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu adanya peningkatan menuju terciptanya Kabupaten Magetan yang aman, damai, adil, demokratis serta kesejahteraan masyarakat. Faktor pendorong tingkat keberhasilan tercapainya efektifitas dan efesiensi atau faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Kecenderungan penurunan moralitas dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat; 2) Tingginya kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

20

3) Sinkronisasi pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja; 4) Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan umum berkaitan dengan kemampuan ekonomi; 5) Rendahnya daya saing usaha kecil, menengah dan rumah. c. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah yang diuraikan diatas memberi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan di Kabupaten Magetan. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Terhadap kinerja pembangunan dalam berbagai bidang, adanya kemajuan didalam penanganan permasalahan-permasalahan yang ada, diharapkan mampu mengurangi hambatan didalam pencapaian target sesuai kebijakan yang telah ditetapkan daerah. Adapun permasalahan pokok yang masih dirasakan dalam berbagai sektor pembangunan meliputi: 1) Terjadinya kecenderungan penurunan moralitas dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat; 2) Semakin tingginya kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha; 3) Kurang sinkronnya pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja; 4) Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan umum semakin menurun, karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat; 5) Masih rendahnya daya saing usaha kecil, usaha menengah dan usaha rumah tangga, serta semakin tingginya tingkat persaingan dunia usaha; 6) Jumlah keluarga miskin masih relatif banyak; 7) Masih terbatasnya sarana dan prasarana per kabupaten yang tersedia untuk mengembangkan aktivitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat; 8) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi masih relatif kurang. d. KEBIJAKAN AKUNTANSI Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Magetan pada Tahun Anggaran 2008 dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, sistem dan prosedur penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah juga menggunakan ketentuan tersebut. Mengingat Tahun Anggaran 2008 merupakan awal dari pelaksanaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, wajar bila terjadi banyak kekurangan dan kelemahan dalam segala hal termasuk dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

21

APBD berupa Laporan Keuangan Daerah Tahun 2008 menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Mengarah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun asumsi dasar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Daerah Tahun 2008 ini yaitu: 1) Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian, yaitu merupakan kombinasi basis kas dan basis akrual;. 2) Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar; 3) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar; 4) Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yaitu Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, dan Basis Akrual untuk Pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana;. 5) Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan pada periode sebelumnya dan/atau periode berjalan yang mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian, maka akan dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (adjusment) ke Tahun buku berikutnya. Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menyusun Laporan Keuangan per 31 Desember 2008 untuk Kode Rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sedangkan untuk Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002. Entitas Pelaporan Laporan Keuangan Daerah pada Tahun 2008 adalah Pemerintah Kabupaten Magetan secara keseluruhan sedangkan entitas akuntansi dan pusat-pusat Pertanggungjawaban ada pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan. 1) Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;. b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); d) Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/Gubenur/Bupati/

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

22

e)

f) g)

h)

i)

j)

k)

l)

m) n)

o)

p)

q)

Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan; Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran; Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar; Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; Entitas Pelaporan Laporan Keuangan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan secara keseluruhan dengan pusat-pusat Pertanggungjawaban DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Camat se Kabupaten Magetan; Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah; Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat; Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan; Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang; Otorisasi Kredit Anggaran (Allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendaharawan Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut; Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah; Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran; Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

23

r) Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah; s) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; t) Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral; u) Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan; v) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 2) Kebijakan Akuntansi Pendapatan a) Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah; b) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan; c) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi; d) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); e) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; f) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan; g) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama; h) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 3) Kebijakan Akuntansi Belanja a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah; b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

24

c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; d) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah; e) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran; f) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. 4) Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. 5) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan a) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, hasil investasi, sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal; b) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah; c) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); d) Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah; e) Akuntansi Pembiayaan Neto adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto. 6) Kebijakan Akuntansi Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah Surplus/(Defisit) ditambah Pembiayaan Neto. 7) Kebijakan Akuntansi Neraca a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode; b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

25

c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); d) Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/Gubenur/Bupati/ Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan; e) Arus Kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah; f) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; g) Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diindentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual; h) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; i) Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar; j) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar; k) Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah; l) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; m) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah; n) Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan; o) Entitas Pelaporan Laporan Keuangan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan secara keseluruhan dengan pusat-pusat Pertanggungjawaban DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan; p) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

26

q) r)

s)

t)

u)

v)

w)

x) y) z) aa)

bb)

cc)

dd)

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan; Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah; Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat; Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan; Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki; Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah; Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal; Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan; Mata Uang Asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas; Mata Uang Pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan; Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikan atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau transaksi wajar; Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar; Otorisasi Kredit Anggaran (Allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendaharawan Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut; Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

27

ee) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah; ff) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset; gg) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; hh) Piutang Transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan; ii) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerahyang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; jj) Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral; kk) Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda; ll) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarakan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan; mm) Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan; nn) Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan; oo) Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan; pp) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; qq) Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. a) Kebijakan Akuntansi Aset (1) Kebijakan Akuntansi Aset bertujuan untuk mengatur perlakuan Aset yang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan Aset; (2) Yang dimaksud Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai, yang dapat diukur dengan satuan uang;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

28

(3) Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi; (4) Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar (Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lain-lain); (5) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur; (6) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan /atau kepenguasaannya berpindah. (1) Kebijakan Akuntansi Aset Lancar Aset Lancar diklasifikasikan (a) Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau; (b) Berupa kas dan setara kas; (c) Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode, yang terdiri dari Kas, Investasi Jangka Pendek/Deposito Berjangka, Piutang, Persediaan, Belanja Dibayar Dimuka. Kas (a) Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten; (b) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan oleh Kas Daerah dan dicatat berdasarkan nilai nominal uang. Investasi Jangka Pendek/Deposito Berjangka (a) Investasi Jangka Pendek/Deposito Berjangka merupakan deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas), Surat berharga yang mudah diperjualbelikan; (b) Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Piutang (a) Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain dsb, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; (b) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan; (c) Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan (penerimaan) yang telah diakui dalam periode berjalan.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

29

Persediaan (a) Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi terdiri atas persediaan obat-obatan, alat tulis kantor (ATK ) dan persediaan bahan lainnya; (b) Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar; (c) Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai; (d) Persediaan dalam neraca dinilai berdasarkan: − Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian; − Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri; − Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Belanja Dibayar Dimuka Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian. (2) Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar (a) Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan pelayanan publik; (b) Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari: (a) Penyertaan modal pemerintah pada BUMN, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; (b) Pinjaman kepada BUMD, lembaga keuangan daerah, pemerintah daerah otonom atau sebaliknya dan pihak lainnya yang diterus pinjamkan; (c) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan; (d) Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

30

(e) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI ) yang berlaku pada saat kepemilikan; (f) Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aset yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata. Aset Tetap (a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik; (b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya; (c) Aset tetap terdiri dari: Tanah; Jalan dan jembatan; Bangunan air (Irigasi); Instalasi; Jaringan; Bangunan Gedung; Monumen dan Tugu; Alat – Alat Besar; Alat Angkutan; Alat Bengkel dan Alat Ukur; Alat Pertanian; Alat Kantor dan Rumah Tangga; Alat Studio dan Alat Komunikasi; Alat Kedokteran; Alat Laboratorium; Buku/Perpustakaan; Barang Bercorak Seni dan Budaya; Hewan Ternak dan Tanaman; Peralatan Keamanan; Konstruksi Dalam Pengerjaan. (d) Aset tetap diukur berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan; (e) Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan; (f) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah; (g) Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

31

(h) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan; (i) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang; (j) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan dapat: − memperpanjang usia manfaat; − meningkatkan efisiensi dan/atau; − menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. (k) Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap; (l) Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset; (m) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya; (n) Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap; (o) Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap; (p) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset yang diserahkan, mana yang lebih mudah; (q) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (r) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan; (s) Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi. Dana Cadangan (a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun anggaran; (b) Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

32

Aset Lain-Lain Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari: (a) Piutang Jangka Panjang (Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan); (b) Aset Kemitraan dari Pihak Ketiga; (c) Piutang Lainnya, terdiri dari: − Kredit Dana Bergulir; − Piutang Asuransi. (d) Piutang jangka panjang adalah piutang yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari satu periode akuntansi; (e) Aset Kemitraan dari Pihak Ketiga adalah aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pihak Ketiga, misalnya Build Operate and Transfer (BOT); (f) BOT adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian; (g) BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun; (h) Dana Kredit Bergulir adalah aset Pemerintah Daerah yang telah dikeluarkan dari APBD dan digunakan oleh masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dana Kredit Bergulir ini dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah sebagai penerimaan PAD. b) Kebijakan Akuntansi Kewajiban (1) Kebijakan Akuntansi Kewajiban adalah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi Kewajiban; (2) Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu; (3) Kewajiban jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur; (4) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul; (5) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal; (6) Kewajiban dalam mata uang asing dicatat dengan kurs mata uang rupiah pada tanggal neraca;. (7) Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek (Kewajiban lancar) dan Kewajiban jangka panjang. Kewajiban Lancar (1) Kewajiban Lancar merupakan Kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi; (2) Kewajiban Lancar terdiri dari: (a) Kewajiban Bank dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya; (b) Bagian lancar Kewajiban jangka panjang; (c) Kewajiban Belanja;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

33

(d) Pendapatan Diterima Dimuka; (e) Kewajiban Lancar Lain-lain. (3) Kewajiban bank dan Kewajiban jangka pendek lainnya adalah Kewajiban yang harus dibayar kembali atau tempo dalam satu periode akuntansi; (4) Bagian lancar Kewajiban jangka panjang adalah bagian Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi; (5) Kewajiban Belanja adalah Kewajiban yang terjadi sebagai akibat pemakaian barang dan jasa, namun sampai dengan akhir periode belum dibayar; (6) Pendapatan diterima dimuka menunjukkan adanya kewajiban untuk memberikan jasa kepada pihak ketiga, namun telah menerima haknya; (7) Kewajiban lancar lain-lain adalah Kewajiban lancar selain Kewajiban bank dan Kewajiban jangke pendek lainnya, bagian lancar Kewajiban jangka panjang, Kewajiban belanja dan pendapatan diterima dimuka; (8) Kewajiban bank dan Kewajiban jangka pendek lainnya diakui pada saat diterimanya pinjaman dalam periode berjalan; (9) Bagian lancar Kewajiban jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar Kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan; (10)Kewajiban Belanja diakui pada saat diterimanya barang/jasa dalam periode berjalan berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan; (11)Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya kas dalam periode berjalan, sebelum adanya kepastian jumlah yang akan diterima; (12)Kewajiban Lancar lain-lain diakui pada saat diterimanya kas dalam periode berjalan. Kewajiban Jangka Panjang (1) Kewajiban Jangka Panjang adalah Kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi; (2) Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri; (3) Kewajiban dalam negeri adalah Kewajiban jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri; (4) Kewajiban dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan Kewajiban dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan; (5) Kewajiban luar negeri adalah Kewajiban jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri; (6) Kewajiban luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan Kewajiban luar negeri yang telah diakui dalam peiode berjalan; (7) Kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban jangka panjang yang

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

34

diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. c) Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. (1) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah; (2) Ekuitas Dana terdiri dari ekuitas dana umum, ekuitas dana yang dicadangkan dan ekuitas dana donasi; (3) Ekuitas dana umum adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk Aset yang berasal dari donasi dan dana cadangan; (4) Ekuitas dana umum diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit; (5) Ekuitas dana dicadangkan adalah jumlah kekayaan bersih berupa Aset yang dicadangkan; (6) Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan; (7) Ekuitas dana donasi adalah kekayaan bersih berupa aset yang berasal dari donasi; (8) Ekuitas dana donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan berupa penerimaan hibah, bantuan, atau sumbangan yang telah diakui dalam periode berjalan. 8) Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; b) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode; c) Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/Gubenur/Bupati/ Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan; d) Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

35

e) Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi; f) Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya; g) Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran; h) Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah; i) Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah; j) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; k) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah; l) Entitas Pelaporan Arus Kas adalah unit pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan adalah yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan); m) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah; n) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan; o) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah; p) Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat; q) Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki; r) Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang; s) Mata Uang Asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas; t) Mata Uang Pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

36

u) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan; v) Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi; w) Otorisasi Kredit Anggaran (Allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendaharawan Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut; x) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah; y) Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendaharawan Umum Negara/Daerah; z) Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendaharawan Umum Negara/Daerah; å) Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran; ä) Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah; ö) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan; aa) Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan; bb) Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil; cc) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk pengeluaran untuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

37

e. PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING NERACA, LAPORAN REALISASI ANGGARAN, DAN LAPORAN ARUS KAS Penjelasan Pos – Pos Neraca Neraca adalah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pos Aset dan Kewajiban pada Neraca perlu diinformasikan tentang tanggal jatuh tempo pelunasan dan pembayaran yang akan bermanfaat untuk menilai likuiditas suatu entitas pelaporan. Neraca Pemerintah Kabupater Magetan yaitu untuk menggambarkan posisi keuangan dan memberikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2008. Adapun Neraca Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2008 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Aset

Aset

31 Desember 2008 (Rp) 1.737.522.712.852, 84

31 Desember 2007 (Rp) 1.610.136.507.635,63

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki aset sebesar Rp1.737.522.712.852,84 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

- Aset lancar - Ivestasi jangka panjang - Aset tetap - Aset lainnya Jumlah

31 Desember 2008 (Rp) 96.677.512.209,15 32.279.920.437,79 1.602.401.009.805,90 6.164.270.400,00 1.737.522.712.852, 84

31 Desember 2007 (Rp) 86.530.181.912,92 27.254.437.185,01 1.483.582.772.982,90 6.768.066.000,00 1.610.136.507.635,63

Penjelasan atas jumlah-jumlah tersebut adalah sebagai berikut: a) Aset Lancar Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

38

tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendaharan Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di RSU, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Asuransi, Piutang Lainnya, Persediaan. Adapun Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan disusun dan disajikan pada Neraca Tahun 2008 sebesar Rp96.677.512.209,15, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah

31 Desember 2008 (Rp) 86.514.395.351, 94

31 Desember 2007 (Rp) 78.606.399.103,66

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan oleh Kas Daerah dan dicatat berdasarkan nilai nominal uang. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Kas Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2008 adalah Bank Jatim Cabang Magetan. Per 31 Desember 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki Saldo Kas di Kas Daerah terdiri dari: Nomor

Uraian

Jumlah

PAD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, PBB dan

71.678.183.916,44

Rekening Giro 030100 3833

(Rp) Bagian Lain penerimaan yang sah.

030100 8877

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

0301013533

Dana Alokasi Umum (termasuk DAK Tahun 2008, Pasca

1.315.394.806,00

0301017367

DAK Infrastruktur (sisa th. 2007)

0301017375

DAK Kelautan & Perikanan (sisa th. 2007)

15.822.500,00

0301017391

DAK Lingkungan Hidup (sisa th. 2007)

54.131.700,00

0301017405

DAK Kesehatan (sisa th. 2007)

13.112.000,00

0301017685

Pasca Bencana (sisa th. 2007)

12.223.074.474,50

Bencana Tahun 2008)

Jumlah

1.123.625.105,00

91.050.850,00 86.514.395.351,94

Dengan demikian per 31 Desember 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki asset lancar berupa Kas di Kas Daerah (Bank Jatim Cabang Magetan) sebesar Rp86.514.395.351,94. (2) Kas di Bendahara Penerimaan Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 adalah nihil.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

39

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2008 31 Desember 2007 (Rp) (Rp) Kas di Bendahara Pengeluaran 197.608.569,00 540.021.593,00 Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan oleh Kas Daerah dan dicatat berdasarkan nilai nominal uang. Kas pada Bendahara Pengeluaran adalah merupakan sisa kas yang belum disetorkan oleh para Bendahara Pengeluaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan pada Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 masih tersimpan oleh para bendaharan pengeluaran secara tunai. Sisa kas tersebut oleh Para Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke kas daerah (Bank Jatim Cabang Magetan) yaitu tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 9 April 2009 (saat berakhirnya pemeriksaan Tim BPK RI atas Draft Laporan Keuangan). Adapun Kas pada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp197.608.569,00. Rincian Kas pada Bendahara Pengeluaran sebagai berikut: No

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH (Rp)

Sekretariat Daerah (Bendahara Bantuan Keuangan dan Pembiayaan) Badan Pengawasan Daerah

(250,00) 28.380.200,00

Kecamatan Lembeyan

4.781.600,00

Kecamatan Barat

1.222.085,00

Kecamatan Kartoharjo

2.147.958,00

Dinas Pertanian

515.000,00

BAPPEDA

160.560.576,00

Kecamatan Sidorejo

400,00

Kantor Kesos

1.000,00 JUMLAH

197.608.569,00

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 memiliki aset lancar berupa Kas pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp197.608.569,00. Rincian Kas pada Bendahara Pengeluaran lihat lampiran 1

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

40

(4) Kas di RSU Dr. Sayidiman Magetan 31 Desember 2008 Kas di RSU Dr. Sayidiman

2.072.747.816,21

31 Desember 2007 1.056.334.420,00

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada RSU Dr.Sayidiman Kabupaten Magetan untuk pengelolaan keuangannya dengan menggunakan Unit Swadana. Unit swadana ini merupakan satuan kerja khusus yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk kepentingan operasionalnya secara langsung. Adapun saldo akhir kas pada RSU Sayidiman per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp2.072.747.816,21 dengan rincian perhitungan sebagai berikut: − Saldo Tahun 2007 − Penerimaan Swadana 1 Jan. s.d. 31 Des ‘08 Jumlah Penerimaan − Pengeluaran swadana 1 Januari s.d. 31 Des ‘08 Sisa Kas 31 Desember 2008

1.056.334.420,13 14.652.989.187,08 15.709.323.607,21 13.636.575.791,00 2.072.747.816,21

Dengan demikian aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan berupa kas pada Rumah Sakit Umum Dr. Sayidiman Magetan per 31 Desember 2008 sebesar Rp2.072.747.816,21. Dengan demikian jumlah Kas dan Setara Kas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp88.784.751.737,15 yang terdiri dari: − Kas di Kas Daerah (B.IX - Bank Jatim) Rp86.514.395.351,94 − Kas di Bendahara Penerimaan (seluruh SKPD) Rp 0,00 − Kas di Bendahara Pengeluaran (seluruh SKPD)Rp 197.608.569,00 − Kas di Kas RSU Swadana Magetan Rp 2.072.747.816,21 Jumlah Kas dan Setara Kas pada Neraca sama dengan jumlah Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas, hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa Komponen Kas dan Setara Kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca. (5) Piutang Pajak (Reklame)

Piutang Pajak

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

31 Desember 2008 (Rp) 1.326.500,00

31 Desember 2007 (Rp) 280.000,00

41

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain dsb, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Pajak merupakan piutang kepada wajib pajak, karena surat ketetapan pajak telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan (dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan), namun sampai dengan 31 Desember 2008 belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Adapun aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan berupa Piutang Pajak Reklame Per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.326.500,00. Rincian Piutang Pajak Reklame lihat lampiran II (6) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi

31 Desember 2008 (Rp) 108.128.545,00

31 Desember 2007 (Rp) 91.296.778,00

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain dsb, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang tersebut berasal dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan dengan Surat Keputusan Bupati Magetan (dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan) dan telah ditetapkan besarnya retribusi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 belum dibayar oleh Pemohon. Adapun per 31 Desember 2008 aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan berupa Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp108.128.545,00. Rincian Piutang Retribusi lihat lampiran III (7) Piutang Asuransi (DPRD)

Piutang Asuransi

31 Desember 2008 (Rp) 0,00

31 Desember 2007 (Rp) 54.000.000,00

Pada Laporan Keuangan Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur mempunyai Piutang Asuransi sebesar Rp54.000.000,00 dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tentang Program Asuransi Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magetan yang berakhir hanya sampai dengan Akhir Maret 2008.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

42

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak diperpanjang lagi, sehingga pada Laporan Keuangan Tahun 2008 Tidak Ada Nilai Piutang Asuransi. (8) Piutang Lainnya

Piutang lainnya

31 Desember 2008 (Rp) 2.898.787.484,00

31 Desember 2007 (Rp) 2.907.466.212,00

Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 mempunyai aset lancar berupa Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2.898.787.484,00 yang terdiri dari: (a) Piutang klaim askes Rp1.055.372.262,00 (b) Piutang hasil audit Tahun 2005 Rp1.843.415.222,00 dengan penjelasan sebagai berikut: (a) Piutang Klaim Askes Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai Piutang Klaim Asuransi Kesehatan (ASKES), yang berasal dari jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan. Pelayanan kesehatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pensiunan, maupun Masyarakat Miskin (Maskin) yang telah terdaftar pada PT Askes Cabang Madiun serta piutang kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya namun biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini pihak RSU Dr. Sayidiman Magetan belum memperoleh penggantian dari pihak PT Askes Cabang Madiun. Sedangkan penggantian biaya dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih belum dilunasi sebagai penggantian biaya general checkup bagi Ketua dan Anggota DPRD beserta anggota keluarga yang masuk daftar asuransi. Adapun aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan (RSU Dr. Sayidiman Magetan) berupa Piutang Klaim Asuransi Kesehatan (Askes) per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.055.372.262,00, yang terdiri dari: − Klaim askes PNS − Klaim jamkesmas − Klaim general check up Jumlah

Rp Rp Rp Rp

Rincian Piutang Klaim Askes lihat lampiran IV

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

286.465.407,00 756.957.855,00 11.850.000,00 1.055.372.262,00

43

(b) Piutang Tindak Lanjut Temuan Tahun 2005 Pada Laporan Keuangan Tahun 2007 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai piutang sebesar Rp1.887.315.222,00, dengan perincian: − Biaya perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp66.900.000,00; − Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga dan DPRD sebesar Rp1.820.415.222,00. Piutang tersebut merupakan hasil tindak lanjut temuan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2005. Dan pada Tahun 2008 sudah ada tindak lanjut (sebagian) dan telah setor ke kasda yaitu: − Biaya perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD: − Tgl. 3 Juni 2008 Rp 3.200.000,00 − Tgl. 3 Juli 2008 Rp 10.100.000,00 − Tgl. 15 Agustus 2008 Rp 4.500.000,00 − Tgl. 26 September 2008 Rp 3.000.000,00 − Tgl. 26 Nopember 2008 Rp 19.300.000,00 − Tgl. 19 Desember 2008 Rp 3.800.000,00 Jumlah Rp 43.900.000,00 −

Adapun tindak lanjut untuk pekerjaan pembangunan gedung DPRD dan GOR pada Tahun 2008 tidak ada realisasi. Dengan demikian Piutang Tindak Lanjut Temuan Tahun 2005 yang diklasifikasikan dalam Piutang Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp1.843.415.222,00 Per 31 Desember 2008. Rincian Piutang Tindak Lanjut Temuan (Hasil Audit BPK) lihat lampiran V

(9) Persediaan Bahan/Material Pakai Habis

Persediaan bahan/material pakai habis

31 Desember 2008 (Rp) 4.884.517.943,00

31 Desember 2007 (Rp) 3.274.383.806,26

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi terdiri atas persediaan obat-obatan, alat tulis kantor (ATK), barang cetakan, persediaan lain, hewan/tanaman. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok Aset Lancar. Adapun Persediaan Bahan/Material Pakai Habis sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008 berakhir yang berada pada seluruh

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

44

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp4.884.517.943,00, yang terdiri dari: No 1 2 3 4 5

Jenis

Nilai (Rp)

Alat Tulis Kantor (ATK) Obat Barang Cetakan Hewan/Tanaman Persediaan Lain JUMLAH

170.314.346,00 3.651.136.187,00 641.517.475,00 88.446.355,00 333.103.580,00 4.884.517.943,00

Persediaan Lain lain terdiri dari alat dan bahan pembersih, perlengkapan perikanan, bahan habis pakai untuk ruangan, barang jasa perkantoran, alat listrik, suku cadang mobil dan sepeda motor, sparepart, barang inventaris, habis pakai linen, bahan material/bahan bangunan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai Persediaan bahan/material pakai habis sebesar Rp4.884.517.943,00 yang berada pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 masih terdapat sisa/belum digunakan. b) Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Jangka Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp32.279.920.437,79 yang terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar Rp20.495.834.498,81 dan Investasi Permanen sebesar Rp11.784.085.938,98 dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi non permanen lainnya

31 Desember 2008 (Rp) 20.495.834.498,81

31 Desember 2007 (Rp) 16.370.351.246,03

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

45

niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan berupa dana yang disisihkan oleh Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Adapun Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2008 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp20.495.834.498,81, yang terdiri dari: No (a)

Jenis Program Program Pengembangan Sapi Kereman

Jumlah (Rp) 7.587.022.500,00

(b)

Program Penguatan modal kelompok lumbung pangan

(c)

Program Pengadaan alat pengering biji-bijian

6.000.000,00

(d)

Program Pengembangan dan pembibitan sapi betina

1.283.074.625,00

(e)

Program Kios Pasar Wisata Plaosan

1.085.629.700,00

(f)

Program Pengembangan Budidaya Ikan

234.706.950,00

(g)

Program Penyangga Pupuk (Saprodi)

801.600.000,00

(h)

Program Bibit Jagung

(i)

Program Intensifikasi Bongkar Ratoon

275.000.000,00

27.890.000,00 2.000.000.000,00

(j)

Program Lembaga Pembeli Gabah

(k)

Program Bantuan uang muka pengadaan kendaraan bermotor roda dua bagi PNS

2.896.000,00

(l)

Program Dana Bergulir Kredit Ekonomi Kerakyatan (KEK) Intan Pesada

1.993.134.723,81

(m)

Program Dana Kredit Bergulir Simpan Pinjam (Waserda)

(n)

Program Dana Bergulir Kredit Usaha Kelompok Mandiri (KUKM)

(o)

Program Dana Kredit Bergulir Domba dan Itik JUMLAH

0,00

165.000.000,00 5.000.000.000,00 33.880.000,00 20.495.834.498,81

(a) Program Pengembangan Sapi Kereman Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mempunyai program Pengembangan Sapi Kereman. Program Pengembangan Sapi Kereman dimulai sejak Tahun Anggaran 1999/2000. Program dimaksud diarahkan khususnya kepada para petani penggaduh sapi kereman dengan cara memberikan bantuan modal untuk membeli bibit sapi kereman dan apabila sudah waktunya masa jual petani penggaduh diharapkan mendapatkan keuntungannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan modalnya dikembalikan pada Pemerintah. Untuk Jangka waktu pengembalikan pinjaman oleh penggaduh adalah 10 bulan dengan bunga 1% per bulan. Sebagai pengelola program pengembangan sapi kereman yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dan Kantor Koperasi. Adapun Dana Program Pengembangan Sapi Kereman mulai Tahun 1999/2000 yang sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008 belum diselesaikan pembayarannya yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp6.688.132.500,00 dan Kantor Koperasi sebesar Rp898.890.000,00.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

46

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 memiliki investasi nonpermanen berupa program Pengembangan Sapi Kereman sebesar Rp7.587.022.500,00. Rincian Program Pengembangan Sapi Kereman lihat lampiran VII (b) Program Penguatan Modal Kelompok Lumbung Pangan Program Penguatan modal kelompok lumbung pangan Tahun 2008 berupa pemberian pinjaman kepada kelompok tani, melalui Proyek Pengembangan Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Magetan Tahun 2003 yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Magetan. Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka pendek, dengan bunga pinjaman sebesar 1%. Besarnya pinjaman untuk masingmasing kelompok tani adalah Rp20.000.000,00. Pada Tahun 2008 tidak ada realisasi pembayaran angsuran dari kelompok Tani Boga Lestari dengan alamat Kawedanan sehingga saldo sama dengan tahun lalu. Dengan demikian Per 31 Desember 2008 Investasi Non Permanen berupa Program Penguatan modal lumbung pangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp6.000.000,00. (c) Program Pengadaan Alat Pengering Biji-bijian (GrainDriyer) Program Pengadaan Alat Pengering Biji-bijian (Grain Driyer) Tahun 2008 merupakan pinjaman untuk pengadaan alat pengering biji-bijian adalah berupa pengadaan alat pengering biji-bijian (Grain Driyer) oleh Dinas Pertanian Kabupaten Magetan, selanjutnya alat tersebut dikelola oleh ”UD Lancar Usaha”, yang beralamat Desa Temenggungan RT 3 RW 4 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, pinjaman ini diikat dengan perjanjian nomor 521/1464/403.107/2003 tanggal 23 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magetan dan Direktur UD Lancar Usaha. Dengan jangka waktu pengembalian 4,5 tahun (9 kali angsuran) dengan masa tenggang 1 tahun. Pada Tahun 2008 tidak ada realisasi pembayaran angsuran dari UD Lancar Usaha Kecamatan Karas sehingga saldo sama dengan tahun lalu. Dengan demikian Investasi Non Permanen berupa Program Pengadaan Alat Pengering Biji-bijian (Grain Driyer) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp275.000.000,00. Rincian Program Pengelolaan Mesin Pengering Biji-Bijian lihat lampiran VIII (d) Program pengembangan/pembibitan sapi betina Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai kebijakan dalam bidang peternakan yaitu berupa pengembangan sapi betina. Kegiatan tersebut berupa pemberian bantuan pinjaman dalam pengembangan dan pembibitan sapi betina pada Tahun 2002 dan Tahun 2004 yang dikelola Dinas Peternakan dan Perikanan.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

47

Pinjaman ini diberikan kepada petani di Kabupaten Magetan, dengan jangka waktu pengembalian pinjaman 3 (tiga) tahun, untuk pinjaman Tahun 2002 dimulai Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 dan untuk pinjaman Tahun 2004 dimulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008. Sedangkan pinjaman Tahun 2006 dimulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009. Dengan bunga yang dibebankan pada petani sebesar 0,63% per bulan. Adapun Sisa Dana yang belum diselesaikan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008 yang diklasifikasikan dalan Investasi Non Permanen berupa Program Pengembangan/Pembibitan Sapi Betina, dapat dirinci sebagai berikut: − Sisa Tahun Pengakuan 2002 sebesar Rp815.625,00 − Sisa Tahun Pengakuan 2004 sebesar Rp43.034.000,00 − Sisa Tahun Pengakuan 2006 sebesar Rp460.425.000,00 − Sisa Tahun Pengakuan 2007 sebesar Rp778.800.000,00 Dengan demikian Investasi Non Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 berupa Program Pengembangan/pembibitan sapi betina sebesar Rp1.283.074.625,00. Rincian Program pengembangan/pembibitan sapi betina lihat lampiran IX (e) Program Pembangunan Kios Pasar Wisata Plaosan Sektor Pariwisata merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Magetan. Guna mengembangkan program dimaksud perlu adanya dukungan diantaranya sektor perdagangan, yaitu dibangunnya Pasar Wisata Plaosan yang merupakan pintu gerbang tempat Wisata Telaga Sarangan. Pasar Wisata Plaosan diperuntukan bagi para pedagang yang berniat memakai bedak/los dipasar wisata Plaosan dengan membayar uang muka 30%, sedangkan sisa pembayaran sebesar 70% diangsur secara rutin setiap bulan selama 3 (tiga) Tahun. Pembayaran angsuran sebesar 70% yang belum diselesaikan merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Magetan dari para pedagang yang memakai bedak/kios-kios Pasar Wisata Plaosan, dengan jangka waktu pelunasan antara Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008. Pengelola Program tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan. Pada Laporan Keuangan Tahun 2007 yang telah diaudit Saldo Investasi Non Permanen berupa Program Pembangunan Kios Pasar Wisata Plaosan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp1.215.180.400,00. Adapun pada Tahun 2008 dari beberapa pedagang telah berupaya mengangsur pembayaran sebesar Rp129.550.700,00, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp1.085.629.700,00. Dengan demikian Investasi Non Permanen berupa Program Pembangunan Kios Pasar Wisata Plaosan sebesar

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

48

Rp1.085.629.700,00 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008. Rincian Program Kios Pasar Wisata Plaosan lihat lampiran X (f) Program Pengembangan Budidaya Ikan Dalam rangka intensifikasi budidaya ikan kolam air deras Pemerintah Kabupaten Magetan bekerjasama dengan para petani ikan, yang bertujuan diantaranya meningkatkan produksi ikan guna meningkatkan pendapatan petani ikan. Dalam kerjasama tersebut Pemerintah memberikan bantuan pinjaman modal guna membudidayakan ikan kolam air deras. Adapun pengembalian pinjaman modal adalah dengan sistem pengembalian modal usaha yang diterima petani ditambah bunga 7,5% per tahun flat dalam jangka waktu 2 Tahun. Adapun yang mengelolanya program kegiatan dimaksud adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Jenis

Tahun Pengakuan

Nilai Jatuh Tempo (Rp)

Budidaya Ikan Tombro

2001

6.812.500,00

Budidaya Ikan Air Tawar (PBIT)

2003

118.694.450,.00

Intensifikasi Ikan Kolam Air Deras (KAD)

2003

109.200.000,00

Jumlah

234.706.950,00

Pada Tahun 2008 tidak ada realisasi pembayaran angsuran dari petani ikan pembudidayaan ikan kolam air deras sehingga saldo sama dengan tahun lalu. Dengan demikian Investasi Non Permanen berupa Program Pengembangan Budidaya Ikan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp234.706.950,00. Rincian Program Pengembangan Budidaya Ikan lihat lampiran XI (g) Program Penyangga Pupuk (Saprodi) Pemerintah Kabupaten Magetan bekerjasama dengan masyarakat/petani/kelompok petani dalam pengadaan dan penyaluran pupuk yang bertujuan dalam rangka stabilitas harga dan penyediaan pupuk. Kerjasama tersebut berupa bantuan pinjaman modal untuk kegiatan pengadaan dan penyaluran pupuk sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun pengembalian pinjaman paling lambat 6 (enam) bulan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1%. Sebagai Pengelolanya adalah Dinas Pertanian Kabupaten Magetan. Pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Magetan sebagai pelaksana teknis memberikan bantuan kepada masyarakat/petani melalui Kios Saprodi/Badan Usaha Pertanian/Pengecer Pupuk sebesar Rp1.500.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Magetan nomor 188/140/Kept/403.012/2008 tentang Penetapan Titik Bagi Penerima

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

49

Pinjaman Dana Kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk di Kabupaten Magetan Tahun 2008. Adapun titik bagi penerima pinjaman dana tersebut sebanyak 55 (limapupuluh lima) UD. Berdasarkan Keputusan Bupati Magetan dimaksud ditindaklanjuti dengan Perjanjian Bersama antara Dinas Pertanian Kabupaten Magetan dengan Kios Saprodi/Badan Usaha Pertanian/Pengecer yang memperoleh bantuan dana pinjaman. Dalam perkembangannya realisasi pembayaran angsuran pada Tahun 2008 sebesar Rp714.400.000,00 dari total Rp1.500.000.000,00 sehingga sisa yang belum dilunasi oleh para Kelompok/Pedagang/Pengecer Pupuk sebesar Rp785.600.000,00. Adapun Investasi Non Permanen berupa Program penyangga pupuk (Saprodi) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan pada Laporan Keuangan Tahun 2007 sebesar Rp16.000.000,00 sampai saat ini belum ada realisasi pembayarannya Dengan demikian Investasi Non Permanen berupa Program penyangga pupuk (Saprodi) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp801.600.000,00. Rincian Program Penyangga Pupuk (Saprodi) lihat lampiran XII (h) Program Bibit Jagung Dalam rangka Pengembangan dan Pemantapan Jagung Hibrida Pemerintah Kabupaten Magetan bekerjasama dengan petani/kelompok tani guna meningkatkan produktifitas dan produksi Jagung Hibrida. Kerjasama tersebut berupa bantuan pinjaman modal kepada kelompok tani, untuk disalurkan kepada anggota kelompok yang dapat digunakan untuk pembelian benih Jagung Hibrida. Untuk pengembalian pinjaman paling lambat 5 (lima) bulan dengan sejak ditandatangani perjanjian kerjasama. Adapun Pengelolanya adalah Dinas Pertanian Kabupaten Magetan. Pada Tahun 2008 tidak ada realisasi pembayaran angsuran dari petani/kelompok tani sehingga saldo sama dengan tahun lalu. Dengan demikian Per 31 Desember 2008 Investasi Non Permanen berupa Program Benih Bibit Jagung yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp27.890.000,00. (i) Program Bantuan Bongkar Ratoon Pemerintah Kabupaten Magetan pada Tahun 2008 telah berusaha meningkatkan kesejahteraa masyarakat Magetan khususnya petani yang bergerak dalam bidang agribisnis tebu, diantaranya dengan cara memberikan bantuan pinjaman modal kerja kegiatan bongkar ratoon. Yang dimaksud dengan bongkar ratoon adalah kegiatan membongkar eks tanaman tebu ratoon yang telah mengalami pengeprasan berkalikali dan selanjutnya menanami kembali dengan tanaman tebu jenis unggul baru. Adapun tujuan pemberian bantuan dimaksud diantarnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tebu melalui intensifikasi

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

50

tanaman tebu guna akselarasi peningkatkan produksi gula sehingga kesejahteraan masyarakat petani tebu meningkat. Selain itu juga dalam rangka pemberdayaan koperasi untuk memfasilitasi petani agar mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tebu. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Bongkar Ratoon di Kabupaten Magetan, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 188/110/403.012/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penetapan Kelompok Sasaran Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Penerima Modal Kerja Pada Kegiatan Pembiayaan Bongkar Ratoon di Kabupaten Magetan Tahun 2008. Pinjaman modal kerja dimaksud diberikan kepada Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai intensifikasi bongkar ratoon seluas 50 Ha, a.Rp10.000.000,00 dan biaya rawat seluas 100 Ha a. Rp5.000.000,00. Sedangkan Jasa yang dibebankan sebesar 7% dengan perincian: − 4% disetor ke kas daerah − 3% untuk KPTR Adapun penerima bantuan dimaksud, yaitu berdasarkan: − Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan dengan Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Gunung Madu Desa Manisrejo Kecamatan Karangrejo, Nomor 525/1496/403.108/2008 tentang Pemanfaatan Dana Pembiayaan Bongkar Ratoon Di Kabupaten Magetan Tahun 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00, yang jatuh tempo pembayarannya berakhir pada akhir bulan Agustus 2009; − Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan dengan Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Sari Madu Gorang Gareng Kecamatan Kawedanan, Nomor 525/1699/403.108/2008 tentang Pemanfaatan Dana Pembiayaan Bongkar Ratoon Di Kabupaten Magetan Tahun 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00, yang jatuh tempo pembayarannya berakhir pada akhir bulan Oktober 2009. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai investasi non permanen berupa Program Bantuan Bongkar Ratoon Per 31 Desember 2008 sebesar Rp2.000.000.0000,00 (dua milyar rupiah) Rincian Program Bongkar Ratoon lihat lampiran XIII (j) Program Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Pada Laporan Keuangan Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur terdapat Investasi Non Permanen berupa Program Lembaga Pembeli Gabah (LPG) sebesar Rp75.000.000,00 masih terdapat tunggakan yang berada pada kelompok tani/Sukirno Desa Milangasri

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

51

Kecamatan Panekan, namun telah diselesaikan oleh kelompok LPG dan disetorkan ke kasda pada tanggal 15 Januari 2008. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 tidak mempunyai Investasi Non Permanen berupa bantuan pinjaman modal Program Lembaga Pembeli Gabah (LPG). (k) Program Bantuan Uang Muka Pengadaan Kendaraan B ermotor Roda Dua Bagi PNS Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Magetan memberikan bantuan kredit pinjaman uang muka untuk pembelian sepeda motor roda dua. Bantuan kredit tersebut dengan plafon kredit untuk masing-masing PNS sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp3.000.000,00 yang jangka waktu pelunasannya antara 2 tahun sampai dengan 5 tahun tanpa bunga. Kegiatan tersebut sejak Tahun 2003 dan berakhir Tahun 2008. Adapun pengelola adalah Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2007 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur Investasi Non Permanen berupa Program Bantuan Uang Muka Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp131.680.822,00. Pada Tahun 2008 terdapat setoran ke kas daerah pada bulan: − Januari Rp 750.000,00 − Juli Rp 90.600.000,00 − Oktober Rp 28.534.822,00 − Nopember Rp 8.900.000,00 Jumlah Rp 128.784.822,00 Dengan demikian Investasi Permanen Per 31 Desember 2008 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan berupa Program Bantuan Uang Muka Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua bagi PNS sebesar Rp2.896.000,00. Rincian Program Bantuan Uang Muka Kredit Sepeda Motor bagi PNS lihat lampiran XIV (l) Investasi Non Permanen Dana Bergulir Kredit Ekonomi Kerakyatan (KEK) Intan Pesada Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Pemerintah Kabupaten Magetan mulai Tahun 2002 telah memberikan Dana Kredit Bergulir kepada masyarakat untuk Kredit Ekonomi Kerakyatan (KEK) Intan Pesada berupa penyediaan kredit bagi masyarakat pada sektor ekonomi berupa usaha perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, jasa dan keperluan lainnya. Adapun untuk operasional penyaluran kredit tersebut Pemerintah Kabupaten Magetan bekerja sama dengan Bank Jatim dengan Surat Perjanjian Nomor 188/165/403.022/2002 dan Nomor 040/112/Krd/C.Mgt tanggal 26 Pebruari 2002 tentang Kredit

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

52

Ekonomi Kerakyatan Intan Persada Untuk Masyarakat, Pengusaha Kecil dan Koperasi Kabupaten Magetan. Dalam kerjasama tersebut Pemkab Magetan menyetor dan menyimpan dana kepada Bank Jatim dalam bentuk dana kredit, dengan jangka waktu 1 (satu) Tahun dan diperpanjang secara otomatis sampai dengan program kerja sama ini berakhir. Pemberian kredit ke masyarakat melalui seleksi oleh Tim Pokjanis yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept/403.012/2002 tanggal 7 Januari 2002. Suku bunga kredit 10% p.a secara perhitungan Flate Rate, bunga yang diperoleh digunakan untuk: -

Pendapatan Bank Jatim

: 1%

-

Biaya Operasional

: 2%

-

Cadangan resiko

: 2%

-

Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

: 5%

Dana bergulir tersebut berdasarkan setoran Pemkab Magetan ke Bank Jatim tanggal: − − − − −

1 Mei 2002 10 Juni 2002 12 Juli 2002 5 Mei 2003 21 Juli 2003 Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

500.000.000,00 1.900.000.000,00 2.795.000.000,00 200.000.000,00 1.900.000.000,00 7.295.000.000,00

Pada Laporan Keuangan Tahun 2007 yang telah diaudit untuk investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir Kredit Ekonomi Kerakyatan (KEK) Intan Pesada yang dimilki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan yang berada pada nasabah Per 31 Desember 2007 sebesar Rp2.012.240.824,03 . Adapun Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir Kredit Ekonomi Kerakyatan (KEK) Intan Pesada yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.993.134.723,81, yang terdiri dari: − Rekening Pengendali Resiko Rp 183.823.623,81 − Tunggakan pada Nasabah Rp 1.809.311.100,00 Informasi Tambahan: Rekening Pengendali Resiko sebesar Rp183.000.000,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 30 Januari 2009. (m) Dana Kredit Bergulir Simpan Pinjam (Waserda) Dalam rangka pemberdayaan koperasi di Kabupaten Magetan Pemerintah Kabupaten Magetan telah memberikan bantuan tambahan modal. Dana tersebut mulai digulirkan kepada koperasi-koperasi yang berada di Kabupaten Magetan pada Tahun 2003 berupa kredit Dana Bergulir Simpan Pinjam (Waserda) dan Per 31 Desember 2006

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

53

Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai Kredit Dana Bergulir (WASERDA) berupa simpan pinjam sebesar Rp135.000.000,00. Adapun pengelolanya Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan. Namun pada Tahun 2008 Kredit Dana Bergulir (WASERDA) tersebut bertambah sebesar Rp30.000.000,00, hal ini berdasarkan: − Perjanjian Kerjasama Nomor 666/403.305/2007 tanggal 1 Nopember 2007 antara Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dengan Koperasi Pelaksana Program Pengembangan Usaha Waserda Tahun 2008 (Koperasi Kelompok Tani (KKT) Tani Makmur, Desa Klagen Kecamatan Barat) dengan nilai pinjaman modal sebesar Rp10.000.000,00; − Perjanjian Kerjasama Nomor 667/403.305/2007 tanggal 1 Nopember 2007 antara Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dengan Koperasi Pelaksana Program Pengembangan Usaha Waserda Tahun 2008 (KSU Kharisma, alamat Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan, dengan nilai pinjaman modal sebesar Rp10.000.000,00; − Perjanjian Kerjasama Nomor 668/403.305/2007 tanggal 1 Nopember 2007 antara Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dengan Koperasi Pelaksana Program Pengembangan Usaha Waserda Tahun 2008 (KPRI Bantera Kecana Jl. Teuku Umar No. 55 Magetan), dengan nilai pinjaman modal sebesar Rp10.000.000,00. Dengan demikian Investasi Non Permanen berupa Kredit Dana Bergulir (WASERDA) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp165.000.000,00. (n) Dana Kredit Bergulir Kredit Usaha Kelompok Mandiri (KUKM) Dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Magetan untuk menuju norma keluarga kecil dan sejahtera melalui gerakan keluarga berencana nasional, maka Pemerintah Kabupaten Magetan mengadakan pengembangan program Tabungan Usaha Kelompok Mandiri (TUKM) dan Kredit Usaha Kelompok Mandiri (KUKM) dengan memberikan bantuan berupa kredit kepada kelompok usaha atau masyarakat yang dikategorikan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Tujuan pemberian kredit diantaranya untuk merangsang kesadaran dan semangat keluarga/masyarakat untuk berwirausaha atau meningkatkan usaha produktif bidang perdagangan, jasa, agribisnis (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan) serta industri yang dijalankan oleh masyarakat secara berkelompok dengan menggunakan teknologi sederhana dan memanfaatkan sumber daya lokal. Sebagai operasionalnya berpedoman pada Keputusan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Usaha Kelompok Mandiri (KUKM) dan telah dirubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2006 tentang Perubahan

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

54

atas Keputusan Bupati Nomor 28 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Usaha Kelompok Mandiri (KUKM). Berdasarkan ketentuan dimaksud kredit dasar maksimun plafond kredit sebesar Rp5.000.000,00 dan kredit berkembang plafond kredit diberikan sebesar Rp10.000.000,00. Untuk Pendapatan Hasil Bunga KUKM sebagai berikut: − Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6% − Operasional Tim Pembina dan Pokjanis sebesar 5%: − Tim Pembina Kabupaten sebesar 0,75% − Pokjanis Kabupaten sebesar 0,75% − Pokjanis Kecamatan sebesar 1,5% − Kelompok Usaha Peningkatan Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera sebesar 2% − Resiko kredit sebesar 1%. Dana tersebut berasal dari pengalihan dana dari Kredit Ekonomi Kerakyatan (KEK) Intan Pesada berdasarkan Surat Bupati Magetan Nomor 511.1/1073/403.022/2006 tanggal 11 April 2006 kepada Sdr. Pimpinan BPD Cabang Magetan perihal Pengalihan Dana KEK Intan Pesada sebesar Rp2.500.000.000,00 untuk dialihkan ke rekening KBKS (0302502625). Pengalihan rekening dari rekening KEK Intan Pesada ke rekening KBKS juga telah diberitahukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Magetan dengan surat nomor 511.1/1108/403.022/2006 tanggal 13 April 2006. Mencermati perkembangan program tersebut cukup baik maka pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan menambah modal sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga seluruh modal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000,00. Adapun pengelola Kredit Usaha Kelompok Mandiri (KUKM) adalah Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) Kabupaten Magetan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 mempunyai Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir Kredit Usaha Kelompok Mandiri (KUKM) sebesar Rp5.000.000.000,00. (o) Dana Kredit Bergulir Domba dan Itik Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Domba dan Itik guna mendukung perbaikan gizi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magetan. Kegiatan tersebut merupakan penguatan modal dengan memanfaatkan sumber daya lokal berupa domba dan itik yang dimanfaatkan sebagai usaha dengan keuntungan ganda yaitu untuk peningkatan agribisnis peternakan dan untuk mendukung gizi pada masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin dipedesaan (peternak). Dengan sasaran dan lokasi di desa Karangsono Kecamatan Barat dengan populasi 40 ekor domba sebesar Rp19.980.000,00 dan di didesa Manjung Kecamatan Barat dengan populasi 400 ekor itik sebesar Rp13.900.000,00.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

55

Sistem perguliran paket ternak tersebut yaitu dengan jumlah, jenis, umur dan besarnya ternak harus sama pada saat peternak menerima paket model sebelumnya. Pengembalian ternak dilaksanakan setelah peternak memelihara selama 2 tahun. Peternak itik diwajibkan untuk menyetorkan 1 butir telur/ekor/bulan kepada PKK desa untuk digunakan dalam kegiatan Posyandu. Adapun penerima paket ternak berdasarkan Surat Perjanjian Program Peternakan Rakyat Terpadu Pengembangan Domba dan Itik Tahun 2006 yaitu antara Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan sebagai pihak pertama dengan Pihak kedua yaitu: − Juratmi selaku ketua kelompok desa Manjung Kecamatan Barat sebagai penerima paket pemberdayaan ekonomi peternak budidaya Itik dengan nomor perjanjian 524/2450/403.011/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dengan populasi 400 ekor itik sebesar Rp13.900.000,00. − Subari selaku ketua kelompok desa Karangsono Kecamatan Barat sebagai penerima paket pemberdayaan ekonomi peternak budidaya Domba dengan nomor perjanjian 524/2454/403.110/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dengan populasi 40 ekor domba yang terdiri dari 32 ekor betina dan 8 ekor jantan sebesar Rp13.900.000,00. Pengelola kegiatan tersebut yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 mempunyai Investasi Non Permanen berupa Dana Kredit Bergulir Paket Ternak Domba dan Itik sebesar Rp33.880.000,00. (2) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2008 (Rp) 11.784.085.938,98

31 Desember 2007 (Rp) 10.884.085.938,98

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan /atau pengaruh yang signifikan dalam jangka dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan per 31 Desember 2008 sebesar Rp11.784.085.938,98 berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

56

Penyertaan modal tersebut rinciannya adalah sebagai berikut: Penyertaan modal pada PT Bank Jatim Penyertaan modal pada PT BPR Jatim Penyertaan modal pada PDAM Magetan Penyertaan modal pada PT BPRS Magetan Jumlah

Rp 1.457.522.042,98 Rp 196.042.000,00 Rp 9.230.521.896,00 Rp 900.000.000,00 Rp 11.784.085.938,98

(a) Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim Pendirian PT. Bank Jatim berdasarkan Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91/1961 Tanggal 17 Agustus 1961, Nomor 18/1976 Tanggal 17 September 1976 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 1 Tanggal 1 Mei 1999 dibuat dihadapan R. Sonny Hidayat Julistyo, SH Notaris Surabaya, telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Reoublik Indonesia Nomor C28227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Seri B, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008 Tahun 1999. Berdasarkan Akta Pendirian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai investasi jangka panjang berupa investasi dalam saham pada Bank Jatim. Adapun investasi dalam saham pada Bank Jatim per 31 Desember 2006 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp1.231.153.249,32. Investasi Dalam Saham pada Bank Pembangunan Jatim dilakukan sejak Tahun 1967 yang penyetorannya secara bertahap. Hal ini berdasarkan: − Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 21 April 2004, sebesar Rp570.951.305,00; − Surat dari PT Bank Jatim Cabang Magetan tanggal 4 Pebruari 2005 nomor 043/124/Cmgt/BPD/2005 perihal Laporan Data Setoran Modal Pemkab. Magetan per 31 Desember 2004 sebesar Rp617.739.605,83 (Neraca Tahun 2004); − Surat Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 043/58/Dir/Djl/2005 tanggal 6 Oktober 2005 perihal Penyampaian Lembar Saham, bahwa Nilai saham dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur per Agustus 2005 yang telah diaktakan sebesar Rp686.000.000,00 dan tambahan setoran modal mulai Juli 2005 sampai dengan Desember 2005 belum diaktakan sebesar Rp1.222.264,58 sehingga saham seluruhnya sebesar Rp687.222.264,58 (Neraca Tahun 2005) − Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2006 (hasil Audit Tim BPK Perwakilan di Surabaya) sebesar Rp1.231.153.249,32 terdiri dari: - Nilai Saham yang telah diterbitkan lembar saham Rp1.230.000.000,00; - Sisa Setoran Saham yang belum diterbitkan lembar saham sebesar Rp951.305,00;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

57

-

−

−

−

Sisa Stock Devidend yang jumlahnya kurang dari satu juta sehingga belum diterbitkan lembar saham sebesar Rp201.944,32. Sesuai surat dari Bank Jatim Cabang Magetan nomor : 046/384/CMgt/2008 tanggal 2 Mei 2008 perihal Pembagian Hasil Deviden Tahun Buku 2007 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 April 2008, bahwa hasil pembagian deviden untuk Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp536.179.156,26; Dan Cash Devidend tersebut telah masuk ke kas daerah pada tanggal 2 Mei 2008 dan pada Laporan Realisasi Anggaran ditempatkan pada rekening 1.20.03.4.1.3.03.02 (Deviden Saham Daerah pada Bank jatim) sebesar Rp536.179.156,26. Berdasarkan surat dari Bank Jatim nomor 046/029/Dir/Djl-Dn tanggal 20 Nopember 2008 perihal Penyampaian Lembar Saham, bahwa jumlah seluruh setoran modal Pemerintah Kabupaten Magetan Posisi Maret 2008 adalah sebesar Rp1.456.000.000,00; Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007 (hasil Audit Tim BPK Perwakilan di Surabaya) sebesar Rp1.457.522.042,98 terdiri dari:

Jumlah Saham yang telah diterbitkan lembar saham sebanyak 1.456 lembar saham dengan nilai Deviden dengan nilai Pemkab. Magetan (bersumber APBD) yang belum genap Rp1.000.000,00 Jumlah

Rp

1.456.000.000,00

Rp Rp

570.737,98 951.305,00

Rp

1.457.522.042,98

Sehubungan pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan tidak menambah setoran saham pada PT Bank Jatim, maka sahamnya sama dengan Tahun 2007. Jumlah Saham yang telah diterbitkan lembar saham sebanyak 1.456 lembar saham dengan nilai Deviden dengan nilai Pemkab. Magetan (bersumber APBD) yang belum genap Rp1.000.000,00 Jumlah

Rp

1.456.000.000,00

Rp Rp

570.737,98 951.305,00

Rp

1.457.522.042,98

Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim adalah saldo unaudited. Laporan Keuangan PT Bank Jatim Tahun Buku 2008 masih dalam proses audit. (b) Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur didirikan berdasarkan Akta Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH di Surabaya tanggal 21 Desember 2000 Nomor 72 dan tanggal 21 Agustus 2001 Nomor 14

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

58

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-15080.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 5 Desember 2001. Sesuai Anggaran Dasar PT BPR Jatim bahwa setiap lembar saham adalah kelipatan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yaitu lembar bukti kepemilikan saham baru bisa diterbitkan akta lembar saham apabila saham yang disetorkan minimal sebesar Rp100.000. Sesuai surat dari PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Tanggal 30 Mei 2008 Nomor 963/Dna/2008 perihal Pembagian Deviden, bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Jatim Tahun Buku 2007 untuk Deviden Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp16.667.000,00, sedangkan untuk lembar saham yang dimiliki sebanyak 1.960 lembar sebesar Rp196.000.000. Adapun Deviden Tahun buku 2007 telah masuk kas daerah pada tanggal 6 Juni 2008 dan pada Laporan Realisasi Anggaran ditempatkan pada rekening 1.20.03.4.1.3.03.02 (Deviden Saham Daerah pada Bank jatim) sebesar Rp16.667.000,00. Namun berdasarkan setoran saham Pemerintah Kabupaten Magetan kepada PT BPR Jatim sebesar Rp196.042.000,00 yaitu pada Tahun 2000 sebesar Rp96.042.000,00 dan Tahun 2006 sebesar Rp100.000.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp42.000,00 antara saham yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dengan laporan RUPS PT BPR Jatim. Hal ini disebabkan lembar bukti kepemilikan saham baru bisa diterbitkan akta lembar saham apabila saham yang disetorkan minimal sebesar Rp100.000,00. Sehubungan pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan tidak menambah setoran saham pada PT BPR Jatim, maka sahamnya sama dengan Tahun 2007. Dengan demikian Saham pada PT BPR Jatim yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp196.042.000,00. Saldo penyertaan modal pada PT BPR adalah saldo unaudited. Laporan Keuangan PT BPR Jatim Tahun Buku 2008 belum dilakukan audit. (c) Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Magetan Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 mempunyai investasi jangka panjang berupa penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Magetan) sebesar Rp9.230.521.896,00 yang terinci sebagai berikut: − Modal Dasar Pendirian PDAM sebesar Rp348.148.760,00 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan, Penyertaan Saham Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp348.148.760,00 sebagai modal awal pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

59

−

−

−

−

Tambahan Penyertaan Saham (Tambahan Modal/I) Rp2.017.556.576,00 Penyertaan Saham pertama Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai tambahan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp2.017.556.576,00, sesuai dengan Neraca PDAM Tahun 2002; Tambahan Penyertaan Saham (Tambahan Modal/II) Rp3.824.831.560,00 Penyertaan Saham kedua Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai tambahan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp3.824.831.560,00 sesuai dengan Neraca PDAM Tahun 2003; Tambahan Penyertaan Saham (Tambahan Modal/III) Rp39.985.000,00 Kendaraan operasional senilai Rp39.985.000,00 tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Magetan yang selanjutnya diserahterimakan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan status tambahan penyertaan modal (Sesuai Neraca PDAM Tahun 2005) Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Magetan Per tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Surabaya bahwa untuk Penyertaan Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp5.882.373.136,00. Hal ini disebabkan untuk point penyertaan saham Pemerintah Kabupaten Magetan dipisahkan tersendiri dengan point Modal Dasar pendirian PDAM sebesar Rp348.148.760,00, namun apabila dijumlahkan akan sama yaitu sebesar Rp6.230.521.896,00. Tambahan Penyertaan Saham (Tambahan Modal IV) Rp3.000.000.000,00 Dalam rangka peningkatan pelayanan akan kebutuhan air bersih kepada masyarakat maka pada Tahun 2007, maka Pemerintah Kabupaten Magetan menambah saham pada PDAM Magetan yang akan dipergunakan untuk membiayai proyek jaringan perpipaan dari sumber-sumber yang dialirkan sambungan baru (pelanggan). Adapun tambahan penyertaan saham sebesar Rp3.000.000.000,00 dan telah disetorkan pada tanggal 25 Oktober 2007. Sehubungan pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan tidak menambah saham pada PDAM Kabupaten Magetan, maka sahamnya sama dengan Tahun 2007. Dengan demikian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Magetan berupa penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

60

Minum (PDAM Kabupaten Magetan) Per 31 Desember 2008 sebesar Rp9.230.521.896,00. Saldo penyertaan modal pada PDAM adalah saldo unaudited. Laporan Keuangan PDAM Magetan Tahun Buku 2008 masih dalam proses audit oleh BPKP. (d) Penyertaan Modal pada PT BPRS Magetan Rp900.000.000,00 Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya akses pembiayaan usaha kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Magetan memandang perlu untuk mendirikan suatu lembaga keuangan/perbankan diharapkan dapat menyalurkan bantuan permodalan kepada masyarakat dalam pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah.Dengan pertimbangan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Magetan mendirikan suatu lembaga keuangan (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. Berdasarkan Perda dimaksud untuk Modal dasar PT BPRS Magetan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (4.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00) . Sedangkan Modal disetor ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 Kepemilikan Saham yaitu 90% Modal Pemkab Magetan dan 10% Modal Pihak Ketiga. Untuk Modal disetor paling sedikit 25% dari modal dasar. Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku bahwa Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada PT BPRS Magetan, bahwa pada Tahun Anggaran 2008 penyertaan modal pada PT BPRS Magetan sebesar Rp900.000.000,00 . Guna memenuhi proses perijinan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Magetan (surat Bupati Magetan tanggal 19 Desember 2008 Nomor 900/3198/403.022/2008 perihal Pembukaan Rekening untuk modal disetor pendirian PT BPRS Magetan) membuka rekening untuk modal disetor pendirian PT BPRS Magetan dalam bentuk Bilyet Deposito mudharabah atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. Bupati Magetan sebagai salah satu pendiri PT BPRS Magetan (dengan Nomor Rekening 74212080001912) sebesar Rp900.000.000,00 (Berdasarkan surat dari PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk. Cantor Unit Pelayanan Syariah Madiun Jl. Urip Sumoharjo, Ruko Gajahmada No. 4-5 Madiun). Adapun bagi hasil dari penempatan setoran modal awal akan ditransfer ke kas daerah nomor rekening 0301003833 (rekening PAD) pada Bank Jatim Cabang Magetan, sampai dengan PT BPRS

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

61

Magetan beroperasional dengan perbandingan 54% untuk investor dan 46% untuk Bank (berdasarkan Slip setoran no.2575288 tanggal 31 Desember 2008). Dengan demikian Per 31 Desember 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Magetan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah). c) Aset Tetap Rincian aset tetap secara komparatif adalah sebagai berikut: 31 Desember 2008 (Rp) 308.453.230.247,50 127.417.703.164,63 415.389.993.272,51 733.465.477.358,26 7.343.370.413,00 10.331.235.350,00 1.602.401.009.805,90

− Tanah − Peralatan dan Mesin − Gedung dan Bangunan − Jalan, Irigasi, dan Jaringan − Aset Tetap Lainnya − Konstruksi Dalam Pengerjaan TOTAL

31 Desember 2007 (Rp) 308.434.234.197,50 109.598.966.239,63 324.800.124.074,51 644.919.398.348,26 6.557.640.967,00 89.272.409.156,00 1.483.582.772.982,90

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada Laporan Keuangan Tahun 2007 nilai Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp1.483.582.772.982,90. Dalam rangka mendukung peningkatan kelancaran pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan kepada Masyarakat diperlukan sarana dan prasarana, maka Pemerintah Kabupaten Magetan pada Tahun 2008 perlu menambah aset berupa aset tetap, selain itu juga mendapatkan bantuan aset (donasi) dari Pemerintah Pusat dan Propinsi. Penambahan Aset Tetap pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp197.759.410.629,00, yang terdiri dari: - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan - Jalan, Irigasi dan Jaringan - Aset Tetap Lainnya

Rp Rp Rp Rp Rp

18.996.050,00 17.818.736.925,00 90.589.869.198,00 88.546.079.010,00 785.729.446,00

Sedangkan Konstruksi Dalam Pengerjaan berkurang sebesar Rp785.729.446,11 menjadi Rp10.331.235.350,00 dari Tahun 2007 sebesar Rp89.272.409.156,00 (Penjelasan lebih lanjut pada Point Konstruksi Dalam Pengerjaan). Dari penambahan tersebut, sebesar Rp1.111.325.000,00 merupakan donasi dari Pemerintah Pusat (Departemen Kesehatan RI) sebesar Rp10.000.000,00 dan dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur sebesar Rp931.665.000,00 serta Star SDP sebesar Rp169.660.000,00.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

62

Untuk penjelasan lebih terinci atas penambahan aset tetap terdapat pada Lampiran XV-a Rincian lebih lanjut mengenai Aset Tetap lihat lampiran : XV-b Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembagunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya/belum ada manfaat ekonomi sesuai tujuan/belum selesai pembayarannya sehingga belum dapat dimanfaatkan peruntukannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah bangunan/Konstruksi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 belum selesai pekerjaannya sehingga belum dapat dimanfaatkan atau belum selesai pembayarannya serta belum ada berita acara serah terima pekerjaan, sedangkan untuk penyelesaian bangunan tersebut dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2009. Pada Laporan Keuangan Tahun 2007 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp89.272.409.156,00, antara lain bangunan gedung, bangunan sumur pompa, konstruksi jalan/jembatan. Dalam Tahun Anggaran 2008 dari beberapa Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut telah diselesaikan oleh pengerjaannya, sehingga nilainya direklas guna disesuaikan pada aset tetap. Namun pada Tahun 2008 masih ada 1 (satu) kegiatan yang belum diselesaikan dan ada 2 kegiatan yang baru, yaitu: - Rasionalisasi PJU dan Peningkatan Faktor Daya (lama) Rp8.603.280.000,00 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cabdin Gonggang (baru) Rp 4.500.000,00 - Pengadaan Tanah (baru) Rp1.723.455.350,00 - Jumlah Rp10.331.235.350,00 Dengan demikian Aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Keuangan Per Desember 2008 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp10.331.235.350,00. Rincian lebih lanjut tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan lihat lampiran XVI d) Dana Cadangan

Dana Cadangan

31 Desember 2008 (Rp) 0,00

31 Desember 2007 (Rp) 6.001.049.554,80

Pada Laporan Keuangan Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai Dana Cadangan sebesar Rp.6.001.049.554,80, deposito dana cadangan serta pendapaan bunga. Dana Cadangan dimaksud telah dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan pada Tahun 2008 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

63

Kabupaten Magetan Magetan. Sedangkan pada Tahun 2008 tidak ada alokasi anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan tidak mempunyai Dana Cadangan pada Laporan Keuangan Tahun 2008. e) Aset lainnya

Aset Lainnya

31 Desember 2008 (Rp) 6.164.270.400,00

31 Desember 2007 (Rp) 6.768.066.000,00

Aset Lainnya adalah aset tak berwujud yang terdiri dari tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan (piutang jangka panjang) dan aset kerjasama dengan pihak ketiga, Piutang Lain-lain. Per 31 Desember 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki aset lainnya sebesar Rp.6.164.270.400,00 yang terdiri dari: (1) Built Operate dan Transfer/BOT (Aset Kemitraam dengan Pihak Ketiga) sebesar Rp750.000.000,00; (2) Piutang Lainnya (Piutang Asuransi) sebesar Rp5.414.270.400,00 Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Built, Operate, and Transfer (BOT) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau Aset lainnya tersebut selesai dibangun. Aset Kemitraan dari Pihak Ketiga sebesar Rp750.000.000,00 berupa Built Operate and Transfer (BOT) adalah nilai investasi Pihak II sesuai kontrak bagi keuntungan pembangunan dan pengelolaan 1 (satu) buah gedung Bioskop Cineplex dan 1 (satu) buah gedung untuk Permainan AnakAnak di lantai II Pasar Baru Magetan. Kontrak kerja sama dilakukan pada tanggal 18 Nopember 1991 antara Bupati Kepala Daerah TK II Magetan (Drs. Soedarmono) sebagai PIHAK PERTAMA dan Direktur PT Bahtera Perdana Dinamis Sejati (Toto Krisanto) sebagai PIHAK KEDUA. Masa kontrak 25 Tahun, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1991 s.d 31 Juli 2017. Pada akhir masa kontrak bangunan dan permainan anak-anak menjadi milik Pemerintah Kabupaten Magetan. (2) Piutang Lainnya berupa Piutang Asuransi Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai Piutang Lainnya yang diklasifikasikan kedalam Aset Lain-lain . Saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2008 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp5.414.270.400,00 yaitu berupa piutang asuransi. Pemerintah Kabupaten Magetan memberikan tunjangan kesejahteraan diberikan dengan cara menjadi peserta Asuransi Iuran Dana Mantap (IDAMAN) Plus Kecelakaan Diri bekerjasama dengan PT AJB Bumi Putera 1912, berdasarkan:

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

64

(a) Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/284/Kept/403.012/2002 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. (b) Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/98/Kept/403.012/2002 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I s/d IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. (c) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Asuransi Jiwa Kumpulan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Pemerintah Kabupaten Magetan 900/1/403.012/2002, Nomor AJB Bumiputera 1912: 38/BP-Pemkot.Mgt/ KS/Div.Ask/IX/2002. Premi Asuransi Iuran Dana Mantap Plus Kecelakaan Diri dibayar secara Tahunan dan besarnya premi peserta adalah sebesar Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per PNS per Tahun dengan masa perjanjian/pertanggungan 6 Tahun (2 tahap): - 1 September 2002 - 1 September 2008; - 1 Januari 2003 - 1 Januari 2009. Rincian Perkiraan Keuntungan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1 Perkembangan Nilai Tunai Dan Santunan Meninggal Dunia Program Asuransi Idaman Plus Kecelakaan Untuk PNS Pemerintah Kabupaten Magetan Premi a. Rp. 120.000,00 Per Tahun (Dalam Rupiah)

AKHIR TAHUN KE

NILAI TUNAI

SANTUNAN MENINGGAL SAKIT

KECELAKAAN

SANTUNAN CACAT (MAKS)

1

82.800,00

450.000,00

1.450.000,00

1.000.000,00

2

198.000,00

900.000,00

1.900.000,00

1.000.000,00

3

324.000,00

1.350.000,00

2.350.000,00

1.000.000,00

4

455.400,00

1.800.000,00

2.800.000,00

1.000.000,00

5

601.200,00

2.250.000,00

3.250.000,00

1.000.000,00

6

752.400,00

2.700.000,00

3.700.000,00

1.000.000,00

Tabel 2 Data Pegawai Negeri Sipil Peserta Asuransi Tahun

Tahap I

Tahap II

Jumlah

2002

2.249

--

2.249

2003

2.244

7.250

9.491

2004

2.241

7.244

9.485

2005

2.229

7.218

9.449

2006

2.229

7.196

9.427

2007

2.229

7.196

9.427

2008

--

7.196

7.196

Adapun Jumlah Setoran (Pembayaran) Pemerintah Kabupaten Magetan kepada PT AJB Bumi Putera 1912), termasuk biaya administrasi: (a) Masa 1 September 2002 – 1 September 2008 − SPM No. 293/BT/2002 tgl 8 Oktober 2002 Rp 269.907.000,00 − SPM No. 2928/BT/2003 tgl 8 September 2003 Rp 268.926.000,00 − SPM No. 2355/BT/2004 tgl 4 Oktober 2004 Rp 268.926.000,00

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

65

− − − −

SPM No. 3013/BT/2005 tgl 28 Oktober 2005 Rp 267.726.000,00 SPM No. 3024/BT/2005 tgl 16 Oktober 2006 Rp 267.486.000,00 SP2D No. 3580/LS/2007 tgl 8 Oktober 2007 Rp 236.474.000,00 SP2D No. 05655/LS/2007 tgl. 12 Desember 2007Rp 31.012.000,00 Jumlah Rp 1.610.457.000,00

(b) Masa 1 Januari 2003 – 1 Januari 2009 − SPM No. 418/BT/2003 tgl 24 Pebruari 2003 Rp 600.024.000,00 − SPM No. 1027/BT/2003 tgl 28 April 2003 Rp 270.012.000,00 − SPM No. 0094/BT/2004 tgl 23 Januari 2004 Rp 869.286.000,00 − SPM No. 499/BT/2005 tgl 15 Maret 2005 Rp 866.166.000,00 − SPM No. 0712/BT/2006 tgl 12 April 2006 Rp 863.526.000,00 − SP2D No. 0393/LS/2007 tgl 16 Maret 2007 Rp 863.526.000,00 − SP2D No. 0140/LS/2007 tgl. 27 Pebruari 2008Rp 863.526.000,00 Jumlah Rp 5.196.066.000,00 Total Pembayaran (termasuk biaya administrasi) Rp 6.806.616.000,00 (biaya materai sebesar Rp66.000,00 dan biaya polis Rp.27.000,00) Untuk Tagihan klaim bagi PNS yang meninggal dunia yang telah direalisasi: − Sampai dengan posisi 4 Mei 2005 Rp 58.976.298,00 (saat pemeriksaan oleh BPK) − 5 Mei sampai dengan 28 Oktober 2005 Rp 26.989.000,00 Jumlah Rp 85.965.298,00 Sedangkan pada Tahun 2006 dan Tahun 2008 tidak ada tagihan klaim. Tabel 3 Pembayaran dan Kumulatif Premi serta Nilai Akhir Tunai Asuransi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Magetan Tahap I (Masa 1 September 2002 S/D 1 September 2008) (Dalam Rupiah)

Tahun

Pembayaran Premi

Jumlah Kumulatif Pembayaran Premi

Nilai Akhir Tunai

2002

269.880.000,00

269.880.000,00

186.217.200,00

2003

268.920.000,00

538.800.000,00

443.718.000,00

2004

268.920.000,00

807.720.000,00

726.084.000,00

2005

267.720.000,00

1.075.440.000,00

1.015.997.400,00

2006

267.480.000,00

1.342.920.000,00

1.341.277.200,00

2007

267.480.000,00

1.610.400.000,00

1.677.099.600,00

Tabel 4 Pembayaran dan Kumulatif Premi serta Nilai Akhir Tunai Asuransi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Magetan Tahap II (Masa 1 januari 2003 s/d 1 Januari 2009) (Dalam Rupiah)

Tahun

Pembayaran. Premi

Jumlah Kumulatif Pembayaran Premi

Nilai Akhir Tunai

2003

870.000.000

870.000.000

600.300.000

2004

869.280.000

1.739.280.000

1.434.312.000

2005

866.160.000

2.605.440.000

2.338.632.000

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

66

2006

863.520.000

3.468.960.000

3.287.077.200

2007

863.520.000

4.332.480.000

4.339.461.600

2008

863.520.000

5.196.000.000

5.414.270.400

Memperhatikan hasil audit terhadap Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Wilayah IV di Yogyakarta dan pemantauan hasil tindak lanjut atas audit dimaksud, maka pemberian program asuransi kepada Pegawai Negeri Sipil pada saat akhir masa pertanggungan asuransi seluruh penerimaan nilai akhir tunai akan disetor ke kas daerah dan diperlakukan sebagai piutang pada Neraca Tahun 2005 sebesar nilai akhir tunai pada Tahun berjalan. Berdasarkan Rekonsiliasi Pembayaran Premi dan Klaim Asuransi PNS Pemkab. Magetan pada tanggal 24 Januari 2008 di Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Surabaya antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Pihak Asuransi dengan hasil sebagai berikut: (a) No. Polis : 36996 Mulai Asuransi : 9 September 2002 Akhir Asuransi : 8 September 2008 Jumlah peserta per 9 September 2007 : 2.229 orang Tanggal pembayaran premi : 9 Oktober 2007 Nilai Tunai Habis Kontrak / pst : Rp752.400,00 Total Nilai Tunai Habis Kontrak : Rp1.677.099.600,00 (b) No. Polis Mulai Asuransi Akhir Asuransi Jumlah peserta per 9 September 2007 Tanggal pembayaran premi Nilai Tunai Habis Kontrak / pst Total Nilai Tunai Habis Kontrak

: 38541 : 01 Januari 2003 : 31 Desember 2008 : 7.196 orang :--:Rp752.400,00 :Rp5.414.270.400,00

Selanjutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut untuk Premi Nilai Akhir Tunai Asuransi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Magetan Tahap I (Masa 1 September 2002 S/D 1 September 2008) telah masuk ke kas daerah pada tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp1.677.099.600,00. Adapun keuntungan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dengan melakukan Asuransi Iuran Dana Mantap (IDAMAN) Plus Kecelakaan Diri bekerjasama dengan PT AJB Bumi Putera 1912 yang nantinya langsung ditransfer ke kas daerah dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah Pembayaran Premi termasuk biaya administrasi: - Tahap I sebesar Rp 1.610.457.000,00 - Tahap II sebesar Rp 5.196.066.000,00 Jumlah Rp 6.806.616.000,00 Jumlah Penarikan Klaim Premi: - Tahap I sebesar Rp 1.677.099.600,00 - Tahap II sebesar Rp 5.414.270.400,00 Jumlah Rp 7.091.370.000,00

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

67

Sehingga keuntungan kas daerah sebesar Rp284.754.000,00 (Rp7.091.370.000,00 dikurangi Rp6.806.616.000,00) Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 mempunyai Piutang Asuransi sebesar Rp5.414.270.400,00, yaitu Nilai Akhir Tunai Asuransi Pegawai Negeri Sipil Tahap II (kedua) Masa 1 Januari 2003 s/d 1 Januari 2008. Nilai akhir tunai tahap kedua (masa 1 Januari 2003 s/d 1 Januari 2008) telah masuk ke kas daerah pada tanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp5.414.270.400,00. 2) Kewajiban Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek (Kewajiban lancar) dan Kewajiban jangka panjang . Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 mempunyai kewajiban sebesar Rp5.272.709.708,73 yang terdiri dari: a) Kewajiban jangka pendek sebesar Rp4.615.604.608,99; b) Kewajiban jangka panjang sebesar Rp657.105.099,74. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek secara komparatif rinciannya adalah sebagai berikut:

- Utang bunga - Bagian Lancar Hutang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya - Hutang Jangka Pendek Lainnya Jumlah

31 Desember 2008 (Rp) 18.200.836,87 110.563.072,74

31 Desember 2007 (Rp) 0,00 140.298.396,90

1.548.590.400,00

1.548.590.400,00

2.938.250.299,38 4.615.604.608,99

10.405.422.211,23 12.094.311.008,13

(1) Utang bunga Utang bunga yang dimiliki Pemkab Magetan per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp18.200.836,87. Didalamnya termasuk juga jasa bank dan denda bunga. Jumlah tersebut merupakan hutang bunga yang berasal dari pinjaman Soft Loan Agreement (SLA) yang jatuh tempo 15 Januari 2009 dan 15 Juli 2009 dengan rincian sebagai berikut: No a

Uraian b

Pokok

Bunga

Jasa bank

Denda bunga

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

c

d

e

f

Jatuh tempo g

1.

SLA

55.281.536,37

11.344.554,19

211.912,56

112.703,04

15 Jan 2009

2.

SLA

55.281.536,37

6.392.695,44

138.971,64

-

15 Juli 2009

110.563.072,74

17.737249,63

350.884,20

JUMLAH

Jumlah d,e,f

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

112.703,04 18.200.836,87

68

(2) Bagian Lancar Hutang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Magetan pada Tahun 2009 yaitu kewajiban Pemerintah Kabupaten Magetan kepada Pemerintah Pusat atas Utang Dalam negeri kepada Pemerintah Pusat yaitu Hutang pinjaman SLA. Adapun bantuan pinjaman tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan Proyek P3KT Tahun 1998 yaitu pembangunan Sektor Jalan dan Persampahan dengan total penarikan pinjaman sebesar Rp935.292.870,06. Adapun Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp128.763.909,61 berdasarkan: (a) Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan tanggal 15 Januari 1998 SLA-1022/Dp3/1998 (b) Berita Acara Rekonsiliasi Penarikan Pinjaman dan Perhitungan Kewajiban atas Pinjaman Loan IBRD Nomor 4017-IND, PPP. Nomor SLA-1022/DP3/1988, antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Pemerintah Pusat (Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, DJLK) pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 bertempat diruang rapat Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan, bahwa pembayaran untuk Kewajiban Pemerintah Kabupaten Magetan atas utang dalam negeri kepada pemerintah pusat (Pinjaman SLA) sebesar Rp187.365.409,35 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp128.763.909,61 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp58.601.499,74 Adapun bagian Lancar Hutang Jangka Panjang yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008, yaitu pembayaran angsuran hutang yang jatuh tempo Tahun 2009 sebesar Rp110.563.072,74 dengan perincian: No.

Uraian

Pokok

Bunga

Jasa bank

Denda

(Rp)

(Rp)

(Rp)

bunga (Rp)

Jatuh tempo

1.

SLA

55.281.536,37

11.344.554,19

211.912,56

112.703,04

15 Jan 2009

2.

SLA

55.281.536,37

6.392.695,44

138.971,64

-

15 Juli 2009

110.563.072,74

17.737249,63

350.884,20

112.703,04

JUMLAH

Rincian Perhitungan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Magetan (Hutang kepada Pemerintah Pusat) lihat lampiran XVII (3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Bagian lancar hutang jangka panjang sebesar Rp1.548.590.400,00 adalah bagian lancar dari hutang jangka panjang berupa rasionalisasi penerangan jalan umum. Pelaksananaan rasionalisasi bekerja sama

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

69

dengan CV Harsari AMT-Magetan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 015/14/403.012/2004 Nomor : 032/HRS/PJU/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Rasionalisasi dan Peningkatan Faktor Daya (FD) Penerangan Jalan Umum dalam upaya penghematan anggaran rutin Pemerintah Kabupaten Magetan. Sumber biaya pekerjaan rasionalisasi dan peningkatan factor daya PJU adalah 100% (seratus persen) dari investor yaitu CV Harsari, AMT – Magetan dengan sistem sewa beli selama 5 Tahun (60 kali). Pekerjaan yang harus dilakukan pihak CV. Harsari-AMT Magetan meliputi : (a) Penyusunan data base PJU (b) Rasionalisasi dan peningkatan Faktor Daya PJU (c) Melaksanakan pengadaan dan pemasangan segala peralatan terkait perjanjian dimaksud. Lokasi pekerjaan meliputi wilayah PLN UPJ Magetan, Maospati. Namun, dapat berkembang diseluruh wilayah kecamatan, kelurahan/desa se kabupaten Magetan dan setiap tahap akan diterbitkan berita acara penentuan lokasi rasionalisasi setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Intensifikasi PJU. Berdasarkan Surat Perjanjian tersebut diatas telah ditindaklanjuti dengan: (a) Surat Perintah Mulai Kerja nomor 027/108/403.101/2004 tanggal 7 Desember 2004 dan Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan Tanggal 28 Maret 2005 Nomor : 973/01/101.012/2005 Nomor : 025/HRS-PJU/III/2005 tentang Rasionalisasi Tahap I; (b) Surat Perintah Mulai Kerja nomor 027/143/403.101/2004 tanggal 3 Pebruari 2005 dan Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan Tanggal 8 Agustus 2005 Nomor : 015/15/403.012/2005 Nomor : 048/HRS-PJU/III/2005 tentang Rasionalisasi Tahap II. Dalam Perjanjian tersebut telah disepakati untuk: (a) Kegiatan Rasionalisasi PJU Tahap I telah menghasilkan penghematan sebesar Rp84.678.000,00 per bulan, sehingga jumlah penghematan selama 5 (lima) Tahun atau 60 kali dengan nilai kontrak tahap I termasuk pajak-pajak sebesar Rp5.080.680.000,00. Namun yang menjadi beban Pemerintah Kabupaten Magetan kepada CV Harsari-AMT Magetan adalah hanya 90%, sehingga yang diakui sebagai kewajiban/hutang Rasionalisasi PJU yaitu 90% x Rp5.080.680.000,00 sebesar Rp4.572.612.000,00. Adapun untuk pembayaran setiap bulan adalah Rp84.678.000,00 x 90% sebesar Rp76.210.200,00. (b) Kegiatan Rasionalisasi PJU Tahap II telah menghasilkan penghematan sebesar Rp58.710.000,00 per bulan, sehingga jumlah penghematan selama 5 (lima) Tahun atau 60 kali dengan nilai kontrak tahap II termasuk pajak-pajak sebesar Rp3.522.600.000,00. Namun yang menjadi beban Pemerintah Kabupaten Magetan kepada

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

70

CV Harsari-AMT Magetan adalah hanya 90%, sehingga yang diakui sebagai kewajiban/hutang Rasionalisasi PJU yaitu 90% x Rp3.522.600.000,00 sebesar Rp3.170.340.000,00. Adapun untuk pembayaran setiap bulan adalah Rp58.710.000,00 x 90% sebesar Rp52.839.000,00. Adapun realisasi pembayaran Rasionalisasi PJU Pemerintah Kabupaten Magetan kepada CV Harsari, AMT – Magetan yaitu: − Tahap I, realisasi sampai dengan bulan Nopember 2008 (angsuran ke 44 dimulai April 2005 sampai dengan Nopember 2008 ) telah terbayar Rp3.353.248.800,00 dari seluruh kewajiban sebesar Rp4.572.612.000,00 sehingga sisa yang belum terbayar sebesar Rp1.219.363.200,00 (sisa 16 kali angsuran) − Tahap II, realisasi sampai dengan bulan Nopember 2008 (angsuran ke 40 dimulai September 2005 untuk tagihan pembayaran bulan Agustus 2005 sampai dengan Desember 2008 untuk tagihan pembayaran bulan Nopember 2008) telah terbayar Rp2.113.560.000,00 dari seluruh kewajiban sebesar Rp3.170.340.000,00 sehingga sisa yang belum terbayar sebesar Rp1.056.780.000,00 (sisa 20 kali angsuran) Jadi sisa yang belum terbayar: - tahap I sebesar Rp1.219.363.200,00 - tahap II sebesar Rp1.056.780.000,00 - Jumlah sebesar Rp2.276.143.200,00 Kewajiban Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp2.276.143.200,00 dapat diklasifikasikan kedalam: - Hutang Jangka Pendek sebesar Rp1.548.590.400,00 Tahap I Rp 914.522.400,00 (12 kali angsuran) Tahap II Rp 634.068.000,00 (12 kali angsuran) Jumlah Rp 1.548.590.400,00 -

Kewajiban bulan Desember 2008 yang belum diselesaikan diiklasifikasikan kedalam Hutang Lancar Lain-Lain: Tahap I Rp 76.210.200,00 Tahap II Rp 52.839.000,00 Jumlah Rp 129.049.200,00

-

Hutang Jangka Panjang sebesar Rp598.503.600,00 Tahap I Rp 228.630.600,00 (3 kali angsuran) Tahap II Rp 369.873.000,00 (7 kali angsuran) Jumlah Rp 598.503.600,00

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 mempunyai Hutang Lancar dari kewajiban

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

71

Jangka Panjang kepada CV Harsari, AMT Magetan sebesar Rp1.548.590.400,00. (4) Hutang jangka pendek lainnya

Hutang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2008 (Rp) 2.938.250.299,38

Hutang jangka pendek lainnya tersebut terdiri dari: (a) Hutang belanja Rp (b) Pendapatan Diterima Dimuka Rp (c) Subsidi dan Iuran Asuransi Rp Kesehatan (PP 28 Tahun 2003) (d) Tunggakan Rasionalisasi PJU Rp Jumlah Rp

31 Desember 2007 (Rp) 10.405.422.211,23

1.263.356.192,90 501.424.982,48 1.044.419.924,00 129.049.200,00 2.938.250.299,38

Penjelasannya adalah sebagai berikut: (a) Hutang Belanja Hutang Belanja adalah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Magetan sampai dengan akhir Tahun 2008 belum melunasi tagihan kepada pihak ketiga. Hutang Belanja dimaksud yaitu untuk membayar tagihan dari Pengadaan Obat dan Barang Cetakan serta Makan Minum Pasien pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir Tahun anggaran belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini Badan Rumah Sakit Umum Dr Sayidiman Magetan. Adapun Hutang Belanja Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.263.356.192,90. (b) Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai Pendapatan diterima dimuka yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Magetan sebesar Rp501.424.982,48, yaitu: -

Setoran uang muka laba PDAM Deviden yang diumumkan/declare/hasil Audit Kelebihan Penerimaan (Neraca PDAM Tahun 2007) Pengembalian Uang Muka Laba (LRA Tahun 2008) Uang Muka Laba

Rp Rp Rp

5.416.051.400,00 (3.414.626.417,52) 2.001.424.982,48

Rp

(1.500.000.000,00)

Rp

501.424.982,48

Pendapatan diterima dimuka tersebut merupakan setoran uang muka laba PDAM kepada Pemkab Magetan sejak Tahun 1983 s/d Tahun 2007, dengan penjelasan sebagai berikut: - Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Pendapatan Diterima Dimuka yang merupakan Uang Muka

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

72

Laba dari PDAM sebesar Rp3.461.999.780,61 (Dasar Neraca PDAM Tahun 2006); - Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2007 yang telah diaudit oleh Auditor Independen (Audited) sebesar Rp2.001.424.982,48 karena Laporan Keuangan PDAM Tahun 2008 dalam proses penyusunan; Sesuai dengan ketentuan bahwa setelah diaudit oleh auditor independen apabila terdapat keuntungan, maka PDAM berkewajiban menyetorkan laba sebesar 55% dari laba; - Berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa “Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.” - Memperhatikan ketentuan dimaksud maka pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan mengembalikan sebagian Uang Muka Laba kepada PDAM; Adapun pencairannya pada tanggal 9 Mei 2008 dengan SP2D Nomor 000957/LS/2008 dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.500.000.000,00. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki Pendapatan diterima dimuka yang merupakan Uang Muka Laba dari PDAM Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp501.424.982,48. Perincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada lampiran XVIII (c) Subsidi dan Iuran Asuransi Kesehatan (PP 28 Tahun 2003) Pemerintah telah berupaya memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan secara paripurna sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku, bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dalam bentuk: − Pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan canggih adalah jenis pelayanan medis baik untuk tujuan diagnostic maupun terapi/pengobatan yang menggunakan teknologi medis mutakhir dan memerlukan biaya yang tinggi − Pemberian potongan tariff harga atas pemanfaatan sarana kesehatan pemerintah yang meliputi Balai Pengobatan, Puskesmas, RSU, Rumah Sakit Khusus, Apotek dan sarana kesehatan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah guna mengatur kewajiban Pemerintah memberikan subsidi dan iuran dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

73

Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun. Kewajiban pemerintah memberikan iuran dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk iuran penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Penerima Pensiun dan oleh Pemerintah Daerah untuk iuran penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah .Besarnya iuran adalah 2% (dua persen) dari penghasilan (Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penerima Pensiun. Pemberian subsidi dan iuran dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun terhitung mulai bulan Januari 2003 dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan tanggungjawab Pemerintah Daerah terhitung mulai bulan Januari 2004 bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Berdasarkan surat tagihan dari PT Askes (Persero) Cabang Madiun nomor 365/13-03/0309 tanggal 17 Maret 2009 perihal pembayaran iuran Pemerintah Daerah (PP28) bahwa sampai dengan akhir Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan penyetoran PP28 sebesar Rp13.536.640.700,00 dari yang seharusnya disetor sebesar Rp14.581.060.624,00,00, sehingga sisa yang belum disetor yang merupakan kewajiban sebesar Rp1.044.419.924,00, dengan penjelasan sebagai berikut: No

Periode

Seharusnya Setor (Rp)

Telah Setor (Rp)

Kekurangan (Rp)

1.

Tahun 2004

759.177.806,00

0,00

759.177.806,00

2.

Tahun 2005

1.732.656.623,00

500.000.000,00

1.232.656.623,00

3.

Tahun 2006

2.662.069.393,00

1.000.000.000,00

1.662.069.393,00

4.

Tahun 2007

4.200.516.102,00

1.000.000.000,00

3.200.516.102,00

5.

Tahun 2008

5.226.640.700,00

11.036.640.700,00

(5.810.000.000,00)

14.581.060.624,00

13.536.640.700,00

1.044.419.924,00

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki Hutang yang belum terbayar kepada PT Askes berupa Subsidi dan Iuran Askes bagi PNS dan Penerima Pensiun Per 31 Desember 2008 yang diklasifikasikan kedalam Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.044.419.924,00 (d) Tunggakan Rasionalisasi PJU Hutang Lancar Lain-Lain berupa Tunggakan Rasionalisasi PJU merupakan hutang/kewajiban Pemerintah Kabupaten Magetan kepada CV Harsari AMT Magetan karena pembayaran bagian Desember 2008 belum diselesaikan sehingga diklasifikasikan kedalam Hutang Lancar Lain-Lain. Demikian Hutang Lancar LainLain Tunggakan Rasionalisasi PJU yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp129.049.200,00.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

74

b) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang, secara komparatif, adalah terdiri dari:

(1) (2)

Utang dalam Pemerintah Pusat Utang jangka lainnya Jumlah

negeri-

31 Desember 2008 (Rp) 58.601.499,74

31 Desember 2007 (Rp) 185.656.129,69

panjang

598.503.600,00

2.147.094.000,00

657.105.099,74

2.332.750.129,69

Penjelasannya secara rinci adalah sebagai berikut: (1) Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Utang dalam negeri Pemkab Magetan sebesar Rp58.601.499,74 tersebut adalah Utang Dalam Negeri (Kepada Pemerintah Pusat) untuk pinjaman Soft Loan Agreement (SLA) IBRD Nomor SLA-1022/DP3/1988 yang jatuh tempo diatas Tahun 2009. Adapun kewajiban jangka panjang tersebut sebesar Rp58.601.499,74 yaitu kewajiban pokok yang Jatuh Tempo tanggal 15 Januari 2010 yang terdiri dari: Jatuh Tempo 15 Januari 2010 sebesar Rp58.601.499,74, terdiri dari: − Hutang Pokok Rp55.281.536,37 − Bunga Rp 3.249.325,86 − Jasa Bank Rp 70.637,52 (2) Kewajiban Jangka Panjang Rasionalisasi Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) Per 31 Desember 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai Kewajiban Jangka Panjang berupa Hutang Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada CV Harsari-AMT Magetan sebesar Rp598.503.600,00 yang terdiri dari: - Rasionalisasi PJU Tahap I Rp 228.630.600,00 (3 kali angsuran) - Rasionalisasi PJU Tahap II Rp 369.873.000,00 (7 kali angsuran) Jumlah Rp 598.503.600,00 Penjelasan kewajiban jangka panjang tersebut juga dapat dilihat pada penjelasan mengenai bagian lancar hutang jangka panjang Rasionalisasi PJU yang diklasifikasikan masuk kewajiban jangka jangka pendek. 3) Ekuitas Dana a) Ekuitas Dana Lancar Perincian ekuitas dana lancar, secara komparatif, per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

(1) (2)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Cadangan piutang

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

31 Desember 2008 (Rp) 88.784.751.737,15

31 Desember 2007 (Rp) 80.202.755.116,66

3.008.242.529,00

3.053.042.990,00

75

(3) (4)

Cadangan persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Jumlah

4.884.517.943,00 (4.615.604.608,99)

3.274.383.806,26 (12.094.311.008,13)

92.061.907.600,16

74.435.870.904,79

Dengan demikian Per 31 Desember 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp92.061.907.600,16. b) Ekuitas Dana Investasi Perincian ekuitas dana investasi, secara komparatif, per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: 31 Desember 2008 31 Desember 2007 (Rp) (Rp) 27.254.437.185,01 (1) Dinvestasikan dlm investasi jk. 32.279.920.437,79 Panjang 1.483.582.772.982,90 (2) Diinvestasikan dalam aset tetap 1.602.401.009.805,90 6.164.270.400,00 6.768.066.000,00 (3) Diinvestasikan dalam aset lainnya (657.105.099,74) (2.332.750.129,69) (4) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang 1.640.188.095.543,95 1.503.329.396.391,22 Jumlah Dengan demikian Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 1.640.188.095.543,95 Per 31 Desember 2008 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan . (c) Ekuitas Dana Cadangan

(1) Iinvestasikan dalam dana cadangan Jumlah

31 Desember 2008 (Rp) 0,00 0,00

31 Desember 2007 (Rp) 6.001.049.554,80 6.001.049.554,80

Pemkab Magetan tidak dimiliki ekuitas dana cadangan per 31 Desember 2008. (d) Ekuitas Dana Donasi

(1)

Diinvestasikan dalam dana donasi Jumlah

31 Desember 2008 (Rp) 0,00 0,00

31 Desember 2007 (Rp) 11.943.129.647,00 11.943.129.647,00

Pada Laporan Keuangan Tahun 2007 mempunyai Ekuitas Dana Donasi sebesar Rp11.943.129.647,00 seluruhnya berupa Aset Tetap yang berasal dari

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

76

sumbangan/swadaya masyarakat maupun bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah mengilustrasikan Format Neraca untuk Pemerintah Daerah. Didalam Format Neraca dimaksud tidak ada nomen klatur untuk Ekuitas Dana Donasi, maka pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2008 juga disesuaikan dengan ketentuan tersebut, sehingga Ekuitas Dana Donasi tidak ada nilainya. Namun pada Laporan Keuangan Tahun 2008 untuk nilai Ekuitas Dana Donasi pada laporan keuangan Tahun 2007 telah diakumulasi pada Ekuitas Dana Investasi (Diinvestasikan dalam Aset Tetap). Dengan demikian pada Laporan Keuangan Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 tidak mempunyai Ekuitas Dana Donasi.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

77

Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan program kerja Tahunan Pemerintah Daerah dalam bentuk perangkaan (Rupiah). Sebagai dokumen daerah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif, maka disusun dan disajikan Laporan Realisasi Anggaran. Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008. Adapun Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2008 meliputi Pendapatan, Belanja, Surplus, Pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi. Adapun sumber dana Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp656.281.223.412,89 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi serta LainLain Pendapatan Yang Sah, dapat dijelaskan sebagai berikut Tabel 5 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 (Dalam Rupiah)

No

Uraian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Yang Sah Jumlah

Anggaran

Realisasi

%

38.006.304.890,00

39.019.023.997,89

102,66

610.402.491.595,77

615.997.328.417,00

100,92

1.264.871.000,00

1.264.870.998,00

100,00

649.673.667.485,77

656.281.223.412,89

101,02

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 39.019.023.997,89 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2008. Adapun sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

78

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Magetan. Pada Tahun Anggaran 2008 penerimaan PAD sebesar Rp39.019.023.997,89. Adapun sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, dengan penjelasan sebagai berikut. Tabel 6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2008 (Dalam Rupiah)

No 1.

Uraian

Realisasi

%

Pajak Daerah: - Pajak Hotel

100.000.000,00

103.355.780,00

103,36

- Pajak Losmen/Pondok

9.000.000,00

7.265.000,00

80,72

- Pajak Wisma

3.000.000,00

1.490.000,00

49,67

- Pajak Restoran / Rumah Makan

15.000.000,00

9.939.000,00

66,26

- Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana

13.000.000,00

3.595.000,00

27,65

- Pajak Hiburan Permainan Ketangkasan

7.000.000,00

1.987.500,00

27,39

- Pajak Hiburan Pertandingan Olah Raga

5.000.000,00

3.130.000,00

62,60

- Pajak Reklame Papan/Bill board/ vidiotron/ megatron

85.000.000,00

80.394.325,00

94,58

- Pajak Reklame Kain

40.000.000,00

29.746.225,00

74,37

5.000.000,00

1.464.725,00

29,29

5.820.000.000,00

6.150.757.996,49

105,68

- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Batu Kali

45.000.000,00

48.766.394,00

108,37

- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kerikil

13.000.000,00

13.732.070,00

105,63

- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tanah Urug

22.000.000,00

23.915.109,00

108,71

- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pasir

10.000.000,00

17.290.278,00

172,90

6.192.000.000,00

6.496.829.402,49

104,92

- Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)

990.000.000,00

1.040.873.850,00

105,14

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

100.000.000,00

115.170.875,00

115,17

- Retribusi Biaya KTP

110.000.000,00

139.910.000,00

127,19

- Retribusi Biaya KSK

51.000.000,00

80.949.000,00

158,72

- Retribusi Biaya Akte Kelahiran

87.000.000,00

96.325.500,00

110,72

- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

90.000.000,00

97.577.200,00

108,42

- Retribusi Pasar Umum

1.610.000.000,00

1.632.244.250,00

101,38

- Retribusi Pasar Hewan

98.000.000,00

98.000.000,00

100,00

- Retribusi Pengujian Kendaeraan Bermotor

380.000.000,00

443.700.000,00

116,76

- Retribusi Pelayanan Administrasi

196.000.000,00

296.013.302,50

151,03

113,40

- Pajak Reklame Selebaran - Pajak Penerangan Jalan (PJU)

JUMLAH PAJAK DAERAH 2

Anggaran

Retribusi Daerah :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD Swadana) : --- Instalasi Rawat Jalan --- Instalasi Rawat Inap --- Instalasi Rawat Darurat

140.000.000,00

158.756.000,00

2.000.000.000,00

2.313.895.340,00

115,69

250.000.000,00

365.417.625,00

146,17

--- Instalasi Bedah Sentral

425.000.000,00

573.663.406,00

134,98

--- Instalasi Radiologi

385.000.000,00

363.683.000,00

94,46

6.760.164.890,00

6.272.607.134,00

92,79

--- Instalasi Farmasi

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

79

--- Instalasi Gizi --- Instalasi Pemulasaraan Jenazah --- Instalasi Rehabilitasi Medik --- Instalasi Laboratorium --- Ambulance --- Askes --- Penerimaan Lainnya

400.000.000,00

376.428.000,00

94,11

15.000.000,00

15.015.000,00

100,10 122,74

30.000.000,00

36.821.750,00

1.100.000.000,00

923.309.203,00

83,94

160.000.000,00

172.402.075,00

107,75

5.500.000.000,00

3.021.720.654,08

54,94

25.000.000,00

59.270.000,00

237,08

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : --- Alat Berat / Mesin Gilas

16.500.000,00

18.975.000,00

115,00

--- Laboratorium

11.000.000,00

37.130.000,00

337,55 101,03

--- Sewa Tanah

45.000.000,00

45.465.600,00

300.000.000,00

296.797.900,00

98,93

- Retribusi Tempat Khusus Parkir

75.000.000,00

104.058.250,00

138,74

- Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus

11.000.000,00

11.100.000,00

100,91

- Retribusi Terminal

- Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)

54.000.000,00

53.788.700,00

99,61

- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

1.347.000.000,00

1.414.899.600,00

105,04

- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Bibit Pertanian – Diperta)

40.000.000,00

76.195.800,00

190,49

- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Benih Perikanan – Disnak)

22.000.000,00

22.099.900,00

100,45 103,29

- Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

125.000.000,00

129.112.962,00

- Retribusi Ijin Gangguan / HO

80.000.000,00

102.925.000,00

128,66

- Retribusi Ijin Trayek

25.500.000,00

28.803.100,00

112,95

- Retribusi Ijin Tata Usaha Hasil Hutan (Hutbun)

36.500.000,00

61.752.430,00

169,18

- Retribusi Ijin Perindustrian dan Perdagangan : --- Tanda Daftar Industri (TDI) --- Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) --- Tanda Daftar Gudang (TDG) --- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2.725.000,00

2.725.000,00

100,00

21.000.000,00

23.450.000,00

111,67

275.000,00

400.000,00

145,45

6.000.000,00

6.490.000,00

108,17

2.200.000,00

1.960.000,00

89,09

240.000,00

300.000,00

125,00

- Retribusi Ijin Bidang Kesehatan : --- Apotik --- Optik --- Toko Obat

130.000,00

20.000,00

15,38

--- Balai Pengobatan

460.000,00

620.000,00

134,78

--- Rumah Bersalin

100,00

280.000,00

280.000,00

--- BKIA

40.000,00

40.000,00

100,00

--- Bidan

1.650.000,00

2.050.000,00

124,24

--- Pengobatan Tradisional --- Dokter Gigi --- Laboratorium Kesehatan Swasta --- Dokter Spesialis --- Dokter Umum --- Perawat JUMLAH RETRIBUSI DAERAH 3

95.000,00

80.000,00

84,21

455.000,00

567.500,00

124,73

80.000,00

60.000,00

75,00

500.000,00

625.000,00

125,00

1.110.000,00

1.610.000,00

145,05

600.000,00

800.000,00

133,33

23.128.504.890,00

21.138.934.906,58

91,40

555.000.000,00

536.179.156,26

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan : Deviden Saham Daerah pada Bank Jatim Deviden Saham Daerah pada PT BPR Jatim JUMLAH KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAKAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

16.667.000,00 555.000.000,00

552.846.156,26

99,61

80

4

Lain-Lain PAD yang sah : - Penjualan Drum Bekas

20.000.000,00

43.143.500,00

215,72

- Laba Usaha Perkebunan (Bongkar Ratoon)

80.000.000,00

80.000.000,00

100,00

375.000.000,00

465.909.900,00

124,24

- Penjualan Hasil Peternakan (Jasa Sapi Kereman) - Penjualan Hasil Peternakan (BLT)

98.000.000,00

120.924.500,00

123,39

560.000.000,00

490.007.500,00

87,50

- Jasa Giro dari Kas Daerah

4.000.000.000,00

5.924.490.621,80

148,11

- Pendapatan dari Pengembalian Penerimaan Lainnya

2.965.800.000,00

3.657.211.179,76

122,30

- Penerimaan atas Hasil Usaha KUKM (KBKS)

- Pengelolaan RKPD Magetan Indah JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

32.000.000,00

48.726.331,00

152,27

8.130.800.000,00

10.830.413.532,56

133,20

38.006.304.000,00

39.019.023.997,89

102,66

b) Pendapatan Transfer Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Magetan merupakan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi yang dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan/ Kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer. Adapun sumber dana Pendapatan Transfer tersebut terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya), Transfer Pemerintah Propinsi, dengan penjelasan sebagai berikut. Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan terbesar Pemerintah Kabupaten Magetan. Pada Tahun Anggaran 2008 Pendapatan Transfer sebesar Rp615.997.328.417,00. Tabel 7 Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008 (Dalam Rupiah)

Uraian Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)

Anggaran

Realisasi

%

574.160.232.000,00

578.334.908.875,00

100,73

Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)

12.966.948.200,00

13.035.448.200,00

100,53

Transfer Pemerintah Propinsi

23.275.311.395,77

24.626.971.342,00

105,81

Jumlah

610.402.491.595,77

615.997.328.417,00

100,92

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

81

(1) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) Rp 578.334.908.875,00 Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) adalah merupakan sumber dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang sangat diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp578.334.908.875,00. Tabel 8 Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) Tahun Anggaran 2008 (Dalam Rupiah) Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Dana Bagi Hasil Pajak : - Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN - PPh Pasa 21 JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK

21.500.000.000,00

22.379.567.542,00

104,09

2.400.000.000,00

3.221.320.336,00

134,22

274.360.000,00

169.305.210,00

61,71

3.268.430.000,00

3.925.618.774,00

120,11

27.442.790.000,00

29.695.811.862,00

108,21

495.730.000,00

448.120.168.00,00

90,40

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam : - DBH SDA Kehutanan (IHH) - DBH SDA Iuran Eksploitasi (Royalty)

30.000.000,00

6.896.573,00

22,99

350.000.000,00

163.213.161,00

46,62

1.325.000.000,00

3.470.683.128,00

261,94

80655.000,00

114.236.983,00

141,64

2.281.495.000,00

4.203.150.013,00

184,23

490.163.947.000,00

490.163.947.000,00

100,00

- DAK Bidang Pendidikan

21.017.000.000,00

21.017.000.000,00

100,00

- DAK Bidang Kesehatan

9.779.000.000,00

9.779.000.000,00

100,00

- DAK Bidang Infratsruktur Jalan

8.355.000.000,00

8.355.000.000,00

100,00

- DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

5.593.000.000,00

5.593.000.000,00

100,00

- DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan

2.530.000.000,00

2.530.000.000,00

100,00

- DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

1.981.000.000,00

1.981.000.000,00

100,00

- DBH SDA Perikanan - DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi - DBH SDA Pertambangan Gas Bumi JUMLAH DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK (SDA)

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus (DAK) :

- DAK Bidang Lingkungan Hidup - DAK Bidang Pertanian JUMLAH DAK

JUMLAH DANA PERIMBANGAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

786.000.000,00

786.000.000,00

100,00

4.231.000.000,00

4.231.000.000,00

100,00

54.272.000.000,00

54.272.000.000,00

100,00

574.160.232.000,00

578.334.908.875,00

100,73

82

(2) Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya) Rp 13.035.448.200,00 Penjelasan: Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2008 untuk Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya) ditetapkan target sebesar Rp12.966.948.200,00. Adapun untuk realisasinya sampai dengan akhir tahun sebesar Rp13.035.448.200,00 sehingga realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp68.500.000,00 atau mencapai 100,53%. Adapun realisasi pendapatan dimaksud bantuan dari Pemerintah Pusat berasal yaitu dana tunjangan kependidikan dana bantuan pasca bencana. Tabel 9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya) Tahun Anggaran 2008 (Dalam Rupiah)

Uraian

Anggaran

Dana Bantuan Pasca Bencana Alam Dana Bantuan Tunjangan

Realisasi

%

8.500.000.000,00

8.500.000.000,00

100,00

4.466.948.200,00

4.535.448.200,00

101,53

12.966.948.200,00

13.035.448.200,00

100,53

Kependidikan Jumlah

(3) Transfer Pemerintah Provinsi Rp 24.626.971.342,00 Pendapatan Transfer dari Propinsi adalah merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dari Propinsi. Pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten menerima pendapatan bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya yang merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp24.626.971.342,00. Tabel 10 Transfer Pemerintah Propinsi Tahun Anggaran 2008 (Dalam Rupiah)

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Pendapatan Bagi Hasil Pajak : - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawa Tanah Sumbangan Pihak ke III JUMLAH TRANSFER PROPINSI

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

7.521.963.064,46

8.035.775.869,00

106,83

5.874.541.623,49

5.990.132.603,00

101,97

9.464.781.699,97

10.185.390.521,00

107,61

386.852.633,25

388.499.974,00

100,43

27.172.374,60

27.172.375,00

100,00

23.275.311.395,77

24.626.971.342,00

105,81

83

c) Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 1.264.870.998,00 Penjelasan: Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten yang berasal dari Pemerintah Pusat yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau . Pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan menargetkan untuk Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp1.264.871.000,00, adapun realisasinya sebesar Rp1.264.871.000,00 atau mencapai 100% . 2) Belanja Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta Pelayanan kepada Masyarakat. Adapun Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan telah dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp643.511.648.453,35 yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga dengan penjelasan sebagai berikut : Tabel 11 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Dalam Rupiah)

No 1

Uraian Belanja

Anggaran

Realisasi

%

B. Operasi

590.120.356.429,00

530.977.698.994,35

89,98

2

B. Modal

128.465.298.302,00

111.033.949.459,00

86,43

3

B. Tidak Terduga

4.863.833.451,30

1.500.000.000,00

30,84

723.449.488.182,30

643.511.648.453,35

88,95

Jumlah

a) Belanja Operasi

Rp

530.977.698.994,35

Belanja Operasi dipergunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemerintahan, Kegiatan Pembangunan/proyek dan Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Belanja Operasi sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp530.977.698.994,35 dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 12 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2008 (Dalam Rupiah)

Uraian B. Pegawai B. Barang & Jasa

Anggaran

Realisasi

%

438.824.441.204,00

403.449.932.239,00

91,94

84.639.168.606,00

67.919.098.085,00

80,25

B. Bunga

35.000.000,00

29.735.324,17

84,96

B. Hibah

12.573.358.700,00

10.065.889.427,18

80,06

9.455.921.319,00

7.393.274.981,00

78,19

44.588.466.600,00

42.119.768.938,00

94,46

590.120.356.429,00

530.977.698.994,35

89,98

B. Bantuan Sosial B. Bantuan Keuangan Jumlah

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

84

b) Belanja Modal

Rp

111.033.949.459,00

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemerintaha, Pembangunan, dan Pelayanan kepada Masyarakat diperlukan sarana dan prasarana, maka Pemerintah Kabupaten Magetan perlu menambah asset tetap. Penambahan aset tetap merupakan Belanja Modal yang telah dituangkan dalam APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2008. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp111.033.949.459,00, dibelanjakan untuk pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, Jembatan, dan Aset Tetap Lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 13 Belanja Modal Tahun 2008 (dalam rupiah)

Belanja Modal Tanah

Anggaran

Realisasi

%

4.555.258.050,00

1.464.943.100,00

32,16

Peralatan dan Mesin

21.577.690.175,00

17.733.839.502,00

82,19

Gedung dan Bangunan

52.056.277.227,00

50.458.929.320,00

96,93

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

48.865.912.350,00

40.001.075.527,00

81,86

Aset tetap Lainnya

1.410.160.500,00

1.375.162.010,00

97,52

Jumlah

128.465.298.302,00

111.033.949.459,00

86,43

c) Belanja Tidak terduga Anggaran Realisasi Atau mencapai

Rp 1.500.000.000,00 Rp Rp. =

4.863.833.451,30 1.500.000.000,00 30,84%

Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah Tahun-Tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada Tahun Anggaran 2008 alokasi Belanja Tidak Terduga merupakan pengembalian uang muka laba dari PDAM Magetan. Adapun realisasinya pada tanggal 9 Mei 2008 dengan SP2D nomor 000957/LS/2008 sebesar Rp1.500.000.000,00 (Penjelasan lebih lanjut pada Neraca - Kewajiban – Pendapatan diterima dimuka yang merupakan Uang Muka Laba dari PDAM Magetan). 3) Surplus

Rp 12.769.574.959,54

Surplus/Defisit adalah Selisih Lebih/Kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan. Pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2008 terdapat Surplus sebesar Rp12.769.574.959,54, dengan penjelasan sebagai berikut.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

85

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

- Jumlah Pendapatan Daerah

649.673.667.485,77

656.281.223.412,89

- Jumlah Belanja Daerah

723.449.488.182,30

643.511.648.453,35

(73.775.820.696,53)

12.769.574.959,54

Surplus/(Defisit)

4) Pembiayaan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2008 untuk Pembiayaan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. a) Penerimaan Pembiayaan

Rp 95.960.739.850,35

Tabel 14 Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 (Dalam Rupiah)

No

Uraian Belanja

Anggaran

Realisasi

%

80.202.755.116,66

80.202.755.116,66

100,00

1

Penggunaan SiLPA

2

Pencairan Dana Cadangan

6.000.000.000,00

6.165.175.086,69

102,75

3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

8.770.000.000,00

9.592.809.647,00

109,38

94.972.755.116,66

95.960.739.850,35

101,04

Jumlah

b) Pengeluaran Pembiayaan

Rp 19.945.563.072,74

Tabel 15 Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 (Dalam Rupiah)

No

Uraian Belanja

Anggaran

Realisasi

%

1

Pembentukan Dana Cadangan

0,00

0,00

2

Penyertaan Modal Pemerintah daerah

14.220.000.000,00

14.025.000.000,00

98,63

3

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

6.976.934.420,13

5.920.563.072,74

84,86

21.196.934.420,13

19.945.563.072,74

94,10

Jumlah

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

86

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa terdapat pembayaran hutang pada PT Askes yang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Pegawai (5.1.00.00.1.01.09) sebesar Rp5.226.640.700,00 sehingga realisasi pembayaran hutang pada PT Askes tidak dibebankan pada pengeluaran pembiayaan. c) Pembiayaan Neto

Rp 76.015.176.777,61

Pembiayaan Neto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun anggaran tertentu. Pada Tahun Anggaran 2008 pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Pembiayaan Neto sebesar Rp76.015.176.777,61, dengan penjelasan sebagai berikut. - Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto

Rp94.972.755.116,66 Rp21.196.934.420,13 Rp73.775.820.696,53

5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp

Rp95.960.739.850,35 Rp19.945.563.072,74 Rp76.015.176.777,61

88.784.751.737,15

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah Surplus/(Defisit) ditambah Pembiayaan Neto. Adapun Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2008 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp88.784.751.737,15 dengan penjelasan sebagai berikut. - Realisasi Pendapatan Daerah - Realisasi Belanja Daerah Surplus

Rp 656.281.223.412,89 Rp 643.511.648.453,35 Rp 12.769.574.959,54

- Realisasi Penerimaan Pembiayaan - Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto

Rp Rp Rp

95.960.739.850,35 19.945.563.072,74 76.015.176.777,61

Rp Rp Rp

12.769.574.959,54 76.015.176.777,61 88.784.751.737,15

Surplus Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp88.784.751.737,15 telah sama dengan Kas pada Neraca serta Saldo Akhir pada Laporan Arus Kas.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

87

Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas disusun guna menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset, nonkeuangan, pembiayan, dan non anggaran. Entitas pelaporan yang menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah. Pemerintah Kabupaten Magetan menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas Tahun 2008 untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran Kas dan Setara Kas mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008. Entitas Pelaporan yang menyajikan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2008 adalah Bagian Keuangan Setdakab. Magetan (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Adapun Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2008 diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan, Arus Kas dari Aktifitas Non Anggaran, dapat dijelaskan sebagai berikut. 1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi - Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Rp 656.281.223.412,89 Rp 532.477.698.994,35 Rp 123.803.524.418,54

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Rp 656.281.223.412,89

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Magetan dalam Tahun 2008 sebesar Rp656.281.223.412,89, dengan komposisi sebagai berikut. -

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pusat) Dana Alokasi Umum (Pusat) Dana Alokasi Khusus (Pusat) Dana Otonomi Khusus (Pusat - Dana Pasca Bencana) Dana Penyesuaian (Pusat) Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Propinsi) Pendapatan Lainnya (Pusat-Cukai Tembakau) Jumlah

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Rp Rp Rp

6.496.829.402,49 21.138.934.906,58 552.846.156,26

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

10.830.413.532,56 29.695.811.862,00 4.203.150.013,00 490.163.947.000,00 54.272.000.000,00 8.500.000.000,00

Rp Rp Rp Rp

4.535.448.200,00 24.626.971.342,00 1.264.870.998,00 656.281.223.412,89

88

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Rp 532.477.698.994,35

Adapun Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Magetan dalam Tahun 2008 sebesar Rp532.477.698.994,35 dengan komposisi sebagai berikut. -

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

403.449.932.239,00 67.919.098.085,00 29.735.324,17 10.065.889.427,18 7.393.274.981,00 42.119.768.938,00 1.500.000.000,00 532.477.698.994,35

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset - Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset

Rp 0,00 Rp 111.033.949.459,00 (Rp 111.033.949.459,00)

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset

Rp

00,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tidak ada karena Pemerintah Kabupaten Magetan pada Tahun 2008 tidak melakukan penjualan atas aset yang dimiliki. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset

Rp

111.033.949.459,00

Adapun Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Pemerintah Kabupaten Magetan dalam Tahun 2008 sebesar Rp111.033.949.459,00, dengan komposisi sebagai berikut: -

Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset tetap Jumlah

3) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayan - Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.464.943.100,00 17.733.839.502,00 50.458.929.320,00 40.001.075.527,00 1.375.162.010,00 111.033.949.459,00 (Rp Rp Rp (Rp

4.187.578.339,05) 15.757.984.733,69 19.945.563.072,74 4.187.578.339,05)

89

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayan

Rp

15.757.984.733,69

Pada Tahun 2008 untuk Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayan Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp15.757.984.733,69 berasal dari pengembalian dana bergulir sebesar Rp9.592.809.647,00 dan pencaiaran rekening Dana Cadangan termasuk bunganya sebesar Rp6.165.175.086,69. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayan

Rp

19.945.563.072,74

Adapun Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam Tahun 2008 sebesar Rp19.945.563.072,74, dipergunakan untuk membiayai penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp14.025.000.000,00 dan pembayaran utang pokok sebesar Rp5.920.563.072,74 . 4) Arus Kas dari Aktivitas NonAnggaran - Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Rp Rp Rp

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran

45.566.567.135,00 45.566.567.135,00 0,00 Rp 45.566.567.135,00

Pada Tahun 2008 untuk Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp45.566.567.135,00 yang berasal dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (Potongan Gaji PNS) yang terdiri dari Iuran Wajib Pegawai, Pajak Penghasilan, Tabungan Perumahan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Rp

45.566.567.135,00

Pada Tahun 2008 untuk Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp45.566.567.135,00 yang merupakan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (Potongan Gaji PNS) yang terdiri dari Iuran Wajib Pegawai, Pajak Penghasilan, Tabungan Perumahan 5) Saldo Akhir Kas Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2008 sebesar Rp88.784.751.737,15, dengan penjelasan sebagai berikut: - Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi a) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Rp Rp Rp

- Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset b) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset

Rp 0,00 Rp 111.033.949.459,00 (Rp 111.033.949.459,00)

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

656.281.223.412,89 532.477.698.994,35 123.803.524.418,54

90

- Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan c) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Rp Rp (Rp

15.757.984.733,69 19.945.563.072,74 4.187.578.339,05)

- Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran d) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Rp Rp Rp

45.566.567.135,00 45.566.567.135,00 0,00

Jumlah (Kenaikan / Penurunan) (1+2+3+4) Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas Tahun 2008

Rp Rp Rp

8.581.996.620,49 80.202.755.116,66 88.784.751.737,15

Saldo Akhir Kas Tahun 2008 sebesar Rp88.784.751.737,15 terdiri dari. - Saldo Akhir Kas di BUD Rp 86.514.395.351,94 - Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00 - Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 197.608.569,00 - Saldo Akhir Kas di RSU Swadana Rp 2.072.747.816,21 Dengan demikian Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Magetan Per 31 Desember 2008 sebesar Rp88.784.751.737,15 sama dengan Kas pada Neraca, hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa Komponen Kas dan Setara Kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

91

F. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN Pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan mendapatkan dana dekonsentrasi yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Dana dekonsentrasi tersebut dipergunakan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magetan. Realisasi dana dekosentrasi langsung ditransfer ke rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penerima dana dekonsentrasi tidak melewati kas daerah karena telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pemberi dana dekosentrasi. Sehubungan dengan dana dekonsentrasi tersebut tidak melewati kas daerah maka tidak tercover pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Tahun 2008 namun perlu untuk disajikan pada Laporan Keuangan Daerah sebagai infornasi tambahan yang berguna bagi para Pengguna Laporan. Adapun SKPD Penerima dana dekosentrasi yang bersumber selain dari dana APBD Kabupaten Magetan pada Tahun Anggaran 2008 yaitu: Tabel 16 SKPD Penerima Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 (Dalam Rupiah)

No

SKPD

1

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2

Diterima

Digunakan

624.954.162,00

617.636.162,00

Dinas Pertanian

3.284.540.750,00

3.284.540.750,00

3

Badan Pemberdayaan Masyarakat

1.284.321.778,00

1.284.321.778,00

4

Sekretariat DPRD

5

Dinas Pekerjaan Umum

6

331.810.100,00

331.810.100,00

2.614.810.000,00

2.614.810.000,00

Dinas Kehutanan dan Perkebunana

864.882.100,00

864.882.100,00

7

Dinas Kesehatan

564.686.000,00

564.686.000,00

8

Inspektorat

456.685.909,00

426.485.909,00

9

Kantor Arsip dan Perpustakaan

70.000.000,00

70.000.000,00

10

Dinas Peternakan dan Perikanan

118.010.000,00

118.010.000,00

11

Dinas KBKS

595.740.500,00

595.740.500,00

12

Dinas Pendidikan

23.622.437.000,00

23.622.437.000,00

34.432.878.299,00

34.395.360.299,00

JUMLAH

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

92

G. PENUTUP Guna memenuhi amanat Peraturan Perundangan yang berlaku, maka Pemerintah Kabupaten Magetan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Daerah Tahun 2008, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan Daerah dimaksud telah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Memperhatikan ketentuan diatas maka Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2008 disusun dan disajikan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih yang merupakan salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah. Adapun tujuannya untuk menyajikan informasi mengenai, Realisasi Anggaran dan Arus Kas serta Neraca sehingga bermanfaat bagi para Pengguna Laporan untuk memahami Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2008. Yang dimaksud dengan Para Pengguna Laporan adalah Masyarakat, Legislatif, Lembaga Pengawas, Pemeriksa dan Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Magetan. Kepada Tim Anggaran Eksekutif, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), semua pihak yang terkait serta Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka Pemerintah Kabupaten Magetan dapat menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Daerah Tahun 2008 yang terdiri dari. 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan Atas segala kekurangan Pemerintah Kabupaten Magetan mohon maaf yang sebesarbesarnya, semoga dimasa mendatang dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah akan lebih baik untuk menuju kesempurnaannya atas saran-saran dari para Pengguna Laporan. Demikian Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Daerah Tahun 2008 dapat disusun dan disajikan sehingga berguna bagi para Pengguna Laporan pada umumnya dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Magetan pada khususnya.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

93

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan atas LKPD TA 2008 adalah untuk memperoleh opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); c. Kepatuhan terhadap perundang-undangan; d. Efektivitas sistem pengendalian intern. 3. Sasaran Pemeriksaan Sasaran Pemeriksaan atas LKPD TA 2008 adalah sebagai berikut. a. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi dalam Neraca per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2008 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; b. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; e. Tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Daerah atas Hasil Pemeriksaan BPK RI sebelumnya. 4. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI Tahun 2007. 5. Metode Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan dengan pendekatan berdasarkan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan kegiatan yang akan menentukan area risiko penting yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan untuk meyakinkan pencatatan yang memadai di laporan keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini:

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

94

a. Memahami dan menguji sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah saat ini apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah; b. Menganalisis proses akuntansi dan pelaporan instansi, termasuk pengendalian yang diterapkan untuk mengurangi risiko salah saji dan kesalahan yang disengaja; c. Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan pelaporan; dan d. Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas, kepemilikan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan. Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ditemui dalam pemeriksaan LKPD sebelumnya. 6. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 4 Maret 2009 dan berakhir pada tanggal 12 April 2009. 7. Obyek Pemeriksaan Obyek pemeriksaan BPK adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2008, yang terdiri dari: a. Neraca per 31 Desember 2008; b. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2008; c. Laporan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2008, dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. 8. Kendala Pemeriksaan Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2008, BPK RI tidak menghadapi kendala yang berarti dalam pelaksanaan pemeriksaan.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN : I

SISA KAS DI BENDAHARAN PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2008

No

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH

1

2

3

1

Sekretariat Daerah

(250,00)

2

Badan Pengawasan Daerah

3

Kecamatan Lembeyan

4.781.600,00

4

Kecamatan Barat

1.222.085,00

5

Kecamatan Kartoharjo

2.147.958,00

6

Dinas Pertanian

7

Bappeda

8

Kec. Sidorejo

400,00

9

Kantor Kesos

1.000,00

28.380.200,00

515.000,00 160.560.576,00

JUMLAH

197.608.569,00

Lampiran : II

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAFTAR PIUTANG PAJAK REKLAME PER 31 DESEMBER 2008 No.

Uraian (secara rinci)

Tahun Pengakuan

Saldo Awal

1

2

3

4

Penambahan Pengurangan 5

6

Saldo Akhir

Perincian Per Tahun 2008 2009 2010

7=4+5-6

8

1

Bidan Suryatmi

2008

17.500,00

17.500,00

17.500,00

2

Bidan Widyastuti

2008

31.500,00

31.500,00

31.500,00

3

Wowok Salon

2008

35.000,00

35.000,00

35.000,00

4

Pondok Wisata Perhutani

2008

17.500,00

17.500,00

17.500,00

5

Toko Bawor

2008

17.500,00

17.500,00

17.500,00

6

Hotel Handini

2008

17.500,00

17.500,00

17.500,00

7

Hotel Purboyo

2008

87.500,00

87.500,00

87.500,00

8

Hotel Larasati

2008

17.500,00

17.500,00

17.500,00

9

Toko Mebel Indah Jaya

2008

17.500,00

17.500,00

17.500,00

10

Toko Nusantara

2008

17.500,00

17.500,00

17.500,00

11

Suzuki Panorama

2008

182.700,00

182.700,00

182.700,00

12

Toko Metro Elektro

2008

17.500,00

17.500,00

17.500,00

13

Toko Sentra Perdana

2008

192.500,00

192.500,00

192.500,00

14

Peny. Accu NGS

2008

52.500,00

52.500,00

52.500,00

15

Lab. Klinik sehat

2008

17.500,00

17.500,00

17.500,00

16

RSU Dr. Sayidiman

2008

525.000,00

525.000,00

525.000,00

17

Bengkel Mobil Sanjaya

2008

62.300,00

62.300,00

62.300,00

1.326.500,00

1.326.500,00

1.326.500,00

JUMLAH

Penjelasan

LAMPIRAN : III

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PER 31 DESEMBER 2008 No. 1

Uraian (secara rinci) 2

1

TUNGGAKAN TAHUN LALU

2

TAHUN BERJALAN

JUMLAH

Tahun Pengakuan 3

Saldo Awal 4

Penambahan 5

Pengurangan 6

Saldo Akhir 7=4+5-6

Perincian Per Tahun 2008 2009

2000 s/d 2007

93.864.993,00

-

25.163.498,00

68.701.495,00

68.701.495,00

2008

143.412.574,00

-

103.985.524,00

39.427.050,00

39.427.050,00

129.149.022,00

108.128.545,00

108.128.545,00

237.277.567,00

Penjelasan 8

LAMPIRAN : IV

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAFTAR PIUTANG KLAIM ASKES PER 31 DESEMBER 2008

No.

Uraian (secara rinci)

Tahun Pengakuan

Saldo Awal

1

2

3

4

1

Askes PNS

2008

286.564.407,00

2

Jamkesmas

2008

756.957.855,00

3

General Chekup

2008

11.850.000,00

JUMLAH

1.055.372.262,00

Penambahan Pengurangan 5

6

Saldo Akhir 7=4+5-6

Perincian Per Tahun 2008

11.850.000,00

1.055.372.262,00

1.055.372.262,00

2009

Penjelasan 2010

8

LAMPIRAN : V

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAFTAR PIUTANG PIUTANG TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TAHUN 2005 PER 31 DESEMBER 2008 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

No.

Uraian (secara rinci)

1

2

1

Biaya perjalanan dinas pada

Tahun Pengakuan 3

2005

Saldo Awal

Penambahan

4

5

66.900.000,00

Pengurangan

Saldo Akhir

6

43.900.000,00

7=4+5-6

Perincian Per Tahun 2008

23.000.000,00

23.000.000,00

1.820.415.222,00

1.820.415.222,00

1.843.415.222,00

1.843.415.222,00

Sekretariat DPRD

2

Pekerjaan Pembangunan Gedung

2005

1.820.415.222,00

Olah Raga dan Gedung DPRD

JUMLAH

1.887.315.222,00

-

2009

Penjelasan 2010

8

LAMPIRAN : VI

PERSEDIAAN BAHAN / MATERIAL PAKAI HABIS PER 31 DESEMBER 2008 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Dinas / Instansi

Dinas Pendidikan Kantor Arsip & Perpustakaan Dinas Kesehatan Badan RSU Dr. Sayidiman Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengairan BAPPEDA Dinas Perhubungan & Pariwisata Dinas Kependudukan & CAPIL Dinas KBKS Kantor Kesejahteraan Sosial Kantor Koperasi, UKM BANTIBKESBANG DPRD Kepala Daerah dan Wakil Sekretariat Daerah : Bag. Umum & Perlengkapan Bag. Keuangan Bag. Pemerintahan Bag. Administrasi Pembangunan Bag. Hukum Bag. Organisasi Bag. Ekdal Bag. Lingkungan Hidup Bag. Informasi Kehumasan Sekretariat DPRD Badan Pengawasan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kantor Yanmas Kec. Magetan Kec. Panekan Kec. Plaosan Kec. Poncol Kec. Parang Kec. Lembeyan Kec. Takeran Kec. Kawedanan Kec. Bendo Kec. Maospati Kec. Barat Kec. Karangrejo Kec. Sukomoro Kec. Kartoharjo Kec. Karas Kec. Ngariboyo Kec. Nguntoronadi Kec. Sidorejo Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah

Catatan Persediaan lain-lain: - Alat dan Bahan pembersih - Perlengkapan perikanan - Bahan habis pakai untuk ruangan - Barang jasa perkantoran - Alat listrik - Suku cadang mobil & Pick up - Barang inventaris - Habis Pakai Linen - Bahan Material / Bahan Bangunan

ATK

Jenis Barang Cetakan

Obat

Hewan/Tanaman

Persediaan Lain

60.245.500 1.873.390 6.448.320

2.857.194.237 783.113.770 -

12.675.350 2.452.375

-

132.092.240 12.757.075

190.650 2.756.800 376.550 165.850 613.805 1.143.625 -

-

-

-

-

-

180.000 -

-

197.900 -

-

44.526.975

-

65.155.675

5.196.650

Jumlah

2.917.439.737 929.754.750 21.657.770 190.650 2.756.800 376.550 543.750 613.805 1.143.625 -

185.300 197.975 30.761.250 15.000.000 1.140.800 159.400 148.850 28.800 174.800 39.000 1.607.900 200.000 443.506 1.039.300 565.500 280.500

10.828.180 -

556.396.000 4.320.075 338.000 -

88.446.355 -

5.373.450 69.314.232 396.250 107.775.783 -

114.879.300 185.300 197.975 36.134.700 640.710.232 5.857.125 159.400 148.850 28.800 174.800 39.000 1.607.900 200.000 443.506 1.039.300 207.953.818 280.500

170.314.346

3.651.136.187

641.517.475

88.446.355

333.103.580

4.884.517.943

LAMPIRAN : VII

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAFTAR PIUTANG PENGEMBANGAN SAPI KEREMAN PER 31 DESEMBER 2008

No.

Uraian / Rincian

Tahun

Perincian Per Tahun Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Pengakuan 1

1

2

2

Pengembangan Sapi Kereman

3

Penjelasan 2008

4

5

6

7=4+5-6

8

1999/2000

1.914.000.000,00

341.000.000,00

2.246.180.000,00

8.820.000,00

(Pengelola Dinas Peternakan &

2000

1.965.000.000,00

345.000.000,00

2.272.210.000,00

37.790.000,00

37.790.000,00

Jangka Waktu 1 Tahun, Jasa

Perikanan)

2001

2.625.000.000,00

1.620.000.000,00

4.184.780.000,00

60.220.000,00

60.220.000,00

1% perbulan .

2002

2.153.000.000,00

717.960.000,00

2.697.160.000,00

173.800.000,00

173.800.000,00

Saldo Akhir tahun 1999/2000

2003

3.560.000.000,00

912.328.000,00

4.180.468.000,00

291.860.000,00

291.860.000,00

sampai dengan 2006

2004

5.000.000.000,00

500.000.000,00

5.374.433.000,00

125.567.000,00

125.567.000,00

merupakan tunggakan yang

2005

4.756.000.000,00

384.760.000,00

4.502.301.000,00

638.459.000,00

638.459.000,00

berada di penggaduh

2006

3.312.000.000,00

242.000.000,00

2.820.115.500,00

733.884.500,00

733.884.500,00

2007

3.224.000.000,00

326.800.000,00

3.398.190.000,00

152.610.000,00

152.610.000,00

2008

6.530.000.000,00

746.280.000,00

2.811.158.000,00

4.465.122.000,00

4.465.122.000,00

Pengembangan Sapi Kereman

2001

223.000.000,00

-

171.770.000,00

51.230.000,00

51.230.000,00

(Pengelola Kantor Koperasi)

2002

368.000.000,00

-

173.320.000,00

194.680.000,00

194.680.000,00

2003

1.099.680.000,00

-

446.700.000,00

652.980.000,00

652.980.000,00

36.729.680.000,00

6.136.128.000,00

35.278.785.500,00

7.587.022.500,00

7.587.022.500,00

JUMLAH

8.820.000,00 Pengembangan Sapi Kereman

LAMPIRAN : VIII

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAFTAR PIUTANG PENGELOLAAN MESIN PENGERING BIJI-BIJIAN PER 31 DESEMBER 2008

No.

Uraian (secara rinci)

Tahun Pengakuan

Saldo Awal

Penambahan

1

2

3

4

5

2008

275.000.000,00

0

1

Pengelolaan Mesin

Pengurangan

Saldo Akhir 6

7=4+5-6

275.000.000,00

Pengering Biji-Bijian

JUMLAH

275.000.000,00

275.000.000,00

Perincian Pertahun 2008

2009

2010

Penjelasan 8

LAMPIRAN : IX

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAFTAR PIUTANG PENGEMBANGAN SAPI BETINA PER 31 DESEMBER 2008 Perincian Per Tahun 2009

No.

Uraian / Rincian

1

2

Tahun Pengakuan 3

1

Pengembangan Sapi Betina

2002

98.000.000,00

22.050.000,00

119.234.375,00

815.625,00

815.625,00

2004

868.750.000,00

234.562.500,00

1.060.278.500,00

43.034.000,00

43.034.000,00

2006

390.000.000,00

105.300.000,00

264.975.000,00

230.325.000,00

230.325.000,00

230.100.000,00

2007

330.000.000,00

89.100.000,00

29.700.000,00

389.400.000,00

389.400.000,00

194.700.000,00

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

4

5

6

7=4+5-6

2008

2010

Penjelasan 8

Pengembangan Sapi Betina : Jangka waktu 3 tahun, jasa 9% per tahun diangsur 194.700.000,00 6 bulan sekali Pengembalian modal diangsur 2 kali : 50% pada 18 bulan setelah penyebaran, 50% pada 36 bulan setelah penyebaran

JUMLAH

1.686.750.000,00

451.012.500,00

1.474.187.875,00

663.574.625,00

663.574.625,00

424.800.000,00

194.700.000,00

LAMPIRAN : X

RINCIAN PIUTANG ANGSURAN KIOS PASAR WISATA PLAOSAN PER 31 DESEMBER 2008

Total Piutang

Realisasi Angsuran

Sisa Piutang

1

LOS BAWAH

17.602.000,00

2.000.000,00

15.602.000,00

2

LOS BAWAH

9.341.300,00

1.441.000,00

7.900.300,00

3

LOS BAWAH

9.787.000,00

50.000,00

9.737.000,00

4

LOS BAWAH

4.467.000,00

374.000,00

4.093.000,00

5

LOS BAWAH

3.183.000,00

441.000,00

2.742.000,00

6

LOS BAWAH

6.870.000,00

1.349.000,00

5.521.000,00

7

LOS BAWAH

7.229.000,00

1.260.000,00

5.969.000,00

8

LOS BAWAH

12.414.000,00

965.000,00

11.449.000,00

9

LOS BAWAH

2.636.500,00

1.316.000,00

1.320.500,00

10 LOS BAWAH

3.286.000,00

780.000,00

2.506.000,00

11 LOS BAWAH

14.932.000,00

450.000,00

14.482.000,00

12 LOS BAWAH

23.801.500,00

2.515.000,00

21.286.500,00

13 LOS BAWAH

19.483.000,00

4.773.000,00

14.710.000,00

14 LOS BAWAH

15.579.500,00

100.000,00

15.479.500,00

15 LOS BAWAH

10.805.000,00

7.197.000,00

3.608.000,00

16 LOS BAWAH

17.262.000,00

9.062.000,00

8.200.000,00

17 LOS BAWAH

13.260.000,00

500.000,00

12.760.000,00

18 LOS BAWAH

22.757.000,00

1.178.000,00

21.579.000,00

19 LOS BAWAH

28.522.000,00

8.920.000,00

19.602.000,00

20 LOS BAWAH

29.916.000,00

3.000.000,00

26.916.000,00

21 LOS ATAS

25.258.000,00

-

25.258.000,00

22 LOS ATAS

25.218.400,00

9.665.000,00

15.553.400,00

23 LOS ATAS

15.745.400,00

946.000,00

14.799.400,00

24 LOS ATAS

13.845.700,00

1.889.800,00

11.955.900,00

25 LOS ATAS

32.720.500,00

-

32.720.500,00

26 LOS ATAS

36.075.000,00

6.725.000,00

29.350.000,00

27 LOS ATAS

35.925.000,00

1.860.000,00

34.065.000,00

28 LOS ATAS

32.715.900,00

2.008.400,00

30.707.500,00

29 BEDAK BAWAH

478.453.700,00

32.711.100,00

445.742.600,00

30 BEDAK ATAS

246.089.000,00

26.074.400,00

220.014.600,00

1.215.180.400,00

129.550.700,00

1.085.629.700,00

TOTAL

-

LAMPIRAN : XI

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAFTAR PIUTANG BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DAN AIR DERAS PER 31 DESEMBER 2008 No.

Uraian / Rincian

1

2

1

Kel. Tani Tirta Kumara Takeran

Tahun Pengakuan 3

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

4

5

6

7=4+5-6

Perincian Per Tahun 2008

8

2003

72.664.750,00

10.899.700,00

3.500.000,00

80.064.450,00

80.064.450,00 Budidaya Ikan Air Tawan

2

Kel. Tani Dadi mulyo Kawedanan

2003

37.400.000,00

5.610.000,00

43.010.000,00

-

-

3

Kel. Tani Ikan Pupus Lembeyan

2003

37.400.000,00

5.610.000,00

25.805.000,00

17.205.000,00

17.205.000,00

4

Kel. Tani Ikan Bangsri Ngariboyo

2003

18.700.000,00

2.805.000,00

80.000,00

21.425.000,00

21.425.000,00

6.812.500,00

6.812.500,00

5

Kel. Tani Ikan Sumbersari

2003

6.812.500,00

6

Kel. Tani Ikan Puntuk doro Plaosan

2003

44.000.000,00

6.600.000,00

1.200.000,00

49.400.000,00

49.400.000,00

7

Kel. Tani Ikan Pacalan Plaosan

2003

32.000.000,00

4.800.000,00

-

36.800.000,00

36.800.000,00

8

Kel. Tani Ikan Dadi Plaosan

2003

20.000.000,00

3.000.000,00

-

23.000.000,00

23.000.000,00

268.977.250,00

39.324.700,00

73.595.000,00

234.706.950,00

234.706.950,00

JUMLAH

Penjelasan

Budidaya Ikan Air Deras

LAMPIRAN : XII

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAFTAR PIUTANG PENYANGGA PUPUK PER 31 DESEMBER 2008 No. 1

Uraian (secara rinci) 2

Tahun Pengakuan 3

Saldo Awal 4

Penambahan 5

Pengurangan 6

Saldo Akhir 7=4+5-6

Perincian Per Tahun 2008 2009 2010

Piutang Penyangga Pupuk atas nama : 1

Mahmud Efendi Desa Gonggang Kec. Poncol

2005

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2

Kaderi Desa Sarangan Kec. Plaosan

2006

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3

Ismun Dsa Sobontoro Kec. Karas

2006

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

4

Pengecer / Kios se Kab. Magetan

2008

1.500.000.000,00

714.400.000,00

785.600.000,00

785.600.000,00

1.516.000.000,00

714.400.000,00

801.600.000,00

801.600.000,00

JUMLAH

Penjelasan 8

LAMPIRAN : XIII

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAFTAR PIUTANG INTENSIFIKASI BONGKAR RATOON PER 31 DESEMBER 2008 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

No. 1

Uraian (secara rinci) 2

Tahun Pengakuan 3

Saldo Awal 4

Penambahan 5

Pengurangan 6

Saldo Akhir 7=4+5-6

Perincian Per Tahun 2008 2009

Kopreasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) : 1

KPTR Sari Madu Gorang Gareng Kec. Kawedanan Dasar : Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan dengan KPTR Gunung Madu Desa Manisrejo Kec. Karangrejo Nomor : 525/1496/403.108/2008 tentang Pemanfaatan Dana Pembiayaan Bongkar Ratoon di Kabupaten Magetan Tahun 2008, Jatuh tempo akhir bulan Agustus 2009

2008

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

2

KPTR Gunung Madu Desa Manisrejo Kec. Karangrejo

2008

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

Dasar : Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan dengan KPTR Sari Madu Gorang Gareng Kecamatan Kawedanan Nomor : 525/1699/403.108/2008 tentang Pemanfaatan Dana Pembiayaan Bongkar Ratoon di Kabupaten Magetan Tahun 2008, Jatuh tempo akhir bulan Oktober 2008

JUMLAH

2010

Penjelasan 8

LAMPIRAN : XIV

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAFTAR PIUTANG PINJAMAN UANG MUKA KENDARAAN BERMOTOR PER 31 DESEMBER 2008

No.

Uraian (secara rinci)

Tahun Pengakuan

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Perincian Per Tahun

Penjelasan

1

2

3

4

5

6

7=4+5-6

8

9

2003

1.460.154.000,00

1

Pinjaman Uang Muka Kredit

1.457.258.000,00

2.896.000,00

2.896.000,00

1.457.258.000,00

2.896.000,00

2.896.000,00

Kendaraan Bermotor Roda dua

JUMLAH

1.460.154.000,00

-

Lampiran XV-a

REKONSILIASI ASET TETAP TAHUN 2008

PENAMBAHAN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

SKPD

REALISASI BELANJA MODAL

ASET BU

Dinas Pendidikan Kantor Arsip & Perpustakaan Dinas Kesehatan Badan RSU Dr. Sayidiman Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengairan BAPPEDA Dinas Perhubungan & Pariwisata Dinas Kependudukan & CAPIL Dinas KBKS Kantor Kesejahteraan Sosial Kantor Koperasi, UKM BANTIBKESBANG DPRD Kepala Daerah dan Wakil Sekretariat Daerah

31.128.767.000,92.622.000,10.602.660.185,5.110.680.267,32.657.144.627,11.127.997.400,58.019.000,785.112.000,297.787.900,55.690.000,1.092.955.000,187.487.000,156.703.000,-

1.790.825.250,7.000.000,317.087.739,136.655.700,2.747.352.880,527.847.500,-

Bag. Umum & Perlengkapan Bag. Keuangan Bag. Pemerintahan Bag. Administrasi Pembangunan Bag. Hukum Bag. Organisasi Bag. Ekdal Bag. Lingkungan Hidup Bag. Informasi Kehumasan

3.865.269.150,644.102.400,1.647.892.100,149.587.000,79.100.000,219.679.000,14.187.500,865.193.600,15.400.000,-

61.719.717,13.427.100,173.614.200,2.000.000,2.452.250,9.105.530,2.350.000,35.603.700,1.100.000,-

Sekretariat DPRD Badan Pengawasan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kec. Magetan Kec. Panekan Kec. Plaosan Kec. Poncol Kec. Parang Kec. Lembeyan Kec. Takeran Kec. Kawedanan Kec. Bendo Kec. Maospati Kec. Barat Kec. Karangrejo Kec. Sukomoro Kec. Kartoharjo Kec. Karas Kec. Ngariboyo Kec. Nguntoronadi Kec. Sidorejo Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pertanian

131.655.740,835.177.500,384.971.000,6.360.000,14.644.500,13.804.200,9.185.000,11.498.600,3.081.000,500.000,10.000.000,7.360.000,9.765.000,3.000.000,10.750.000,4.000.000,17.850.000,31.700.000,77.468.500,200.459.600,3.809.228.810,-

987.000,10.186.000,75.895.800,30.577.500,-

298.186.251,-

4.148.445.880,-

241.728.537,-

319.253.000,-

40.173.500,-

119.755.000,-

1.514.625,-

111.033.949.459,-

6.986.974.599,-

42 Dinas Peternakan dan Perikanan 43 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 44 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah

PENGURANGAN

269.120.730,90.670.040,2.470.000,51.179.000,26.829.000,-

REKLAS

DONASI

NON BM

KDP

DIPERBANTUKAN

2.912.039.000,-

35.831.631.250,459.622.000,11.861.412.924,6.023.353.711,107.503.249.069,15.067.919.400,58.019.000,1.302.488.730,522.317.940,58.160.000,790.791.500,214.316.000,156.703.000,-

360.000.000,941.665.000,776.017.744,72.098.751.562,3.412.074.500,248.256.000,133.860.000,353.342.500,-

232.811.350,-

169.660.000,-

100.000,93.000,75.000,-

1.300.000,600.000,225.000,-

75.000,-

525.000,169.400,17.452.650,20.000.000,855.319.000,-

195.200.110,-

132.642.740,179.846.000,911.073.300,415.548.500,6.360.000,14.744.500,13.897.200,9.185.000,11.573.600,3.081.000,500.000,1.300.000,10.600.000,7.585.000,9.765.000,3.000.000,10.825.000,4.000.000,18.375.000,31.869.400,94.921.150,180.459.600,4.767.533.951,4.390.174.417,359.426.500,-

111.269.625,-

1.471.325.000,-

1.300.000,-

1.723.455.350,-

Mobil pintar SIKIB Donasi Depkes RI & Propinsi

3.926.988.867,657.529.500,98.050.950,151.587.000,81.552.250,228.784.530,16.537.500,1.133.608.650,16.500.000,-

1.723.455.350,-

80.669.129.156,-

KET.

NON ASET

484.612.125,-

10.000.000,-

195.200.110,-

197.759.410.629,-

Donasi Star SDP

LAMPIRAN : XV-b

DAFTAR ASET ( AKTIVA TETAP ) PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN PER 31 DESEMBER 2008

Kode Rekening

4

3

4

3

Uraian

AKTIVA TETAP

TANAH

01

4

3

01

01

TANAH PERKAMPUNGAN

4

3

01

02

TANAH PERTANIAN

4

3

01

03

TANAH PERKEBUNAN

4

3

01

04

TANAH KEBUN CAMPURAN

4

3

01

05

TANAH HUTAN

4

3

01

06

TANAH KOLAM IKAN

4

3

01

07

TANAH DANAU / RAWA

4

3

01

08

4

3

01

09

Saldo Akhir

Tahun 2008

Per 31-12-2008

1.394.310.363.826,90

197.759.410.629,00

-

1.592.069.774.455,90

308.434.234.197,50

18.996.050,00

-

308.453.230.247,50

1.542.305.201,00

-

-

1.542.305.201,00

17.936.481.210,00

-

-

17.936.481.210,00

5.886.960.500,00

-

-

5.886.960.500,00

397.840.000,00

-

-

397.840.000,00

-

-

-

-

-

-

15.675.000,00

-

-

202.200.000,00

TANAH TANDUS / RUSAK

-

-

-

-

TANAH ALANG-ALANG/PADANG RUMPUT

-

-

-

-

3

01

10

TANAH PENGGUNA LAIN

3

01

11

TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG

4

3

01

12

TANAH PERTAMBANGAN

13

TANAH UNTUK BANGUNAN BUKAN GEDUNG

01

Pengurangan

Tahun 2008

15.675.000,00

4

3

Penambahan

202.200.000,00

4

4

Saldo awal Per 31-12-2007

1.361.200.000,00

-

-

1.361.200.000,00

246.531.748.011,50

18.996.050,00

-

246.550.744.061,50

34.559.824.275,00

-

-

34.559.824.275,00

4

3

02

JALAN DAN JEMBATAN

512.332.899.394,97

66.691.088.569,00

-

579.023.987.963,97

4

3

02

01

JALAN

460.492.195.497,00

57.096.346.799,00

-

517.588.542.296,00

4

3

02

02

JEMBATAN

51.840.703.897,97

9.594.741.770,00

-

61.435.445.667,97

4

3

03

BANGUNAN AIR

121.955.682.975,29

20.967.233.990,00

-

142.922.916.965,29

03

BANGUNAN AIR IRIGASI

99.783.716.985,29

8.593.858.500,00

-

108.377.575.485,29

4

3

01

-

-

4

3

03

02

BANGUNAN AIR PASANG SURUT

110.600.000,00

-

-

110.600.000,00

4

3

03

03

BANGUNAN AIR PENGEMBANG RAWA DAN PODER

143.275.000,00

-

-

143.275.000,00

LAMPIRAN : XV-b

Kode Rekening

4

3

03

04

4

3

03

05

Uraian

BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN

Saldo awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Per 31-12-2007

Tahun 2008

Tahun 2008

Per 31-12-2008

111.208.000,00

1.008.470.000,00

-

1.119.678.000,00

11.640.945.645,00

-

-

11.640.945.645,00

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANGUNAN PENGEMBANGAN SBR AIR &

-

AIR TANAH

-

4

3

03

06

BANGUNAN AIR BERSIH / BAKU

8.790.974.965,00

11.364.905.490,00

-

20.155.880.455,00

4

3

03

07

BANGUNAN AIR KOTOR

502.239.680,00

-

-

502.239.680,00

4

3

03

08

BANGUNAN AIR LAINNYA

872.722.700,00

-

-

872.722.700,00 -

4

3

04

INSTALASI

2.299.490.290,00

885.353.550,00

-

3.184.843.840,00

4

3

04

01

INSTALASI AIR MINUM / AIR BERSIH

1.351.055.000,00

-

-

1.351.055.000,00

4

3

04

02

INSTALASI AIR KOTOR

-

-

-

03

INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK

782.267.450,00

882.703.550,00

-

4

3

04

DAN NON ORGANIK 4

3

04

04

INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN

4

3

04

05

INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK

-

1.664.971.000,00 -

-

-

-

109.997.000,00

-

-

109.997.000,00

-

58.820.840,00

4

3

04

06

INSTALASI GARDU LISTRIK

56.170.840,00

2.650.000,00

-

4

3

04

07

INSTALASI PERTAHANAN

-

-

-

-

4

3

04

08

INSTALASI GAS

-

-

-

-

09

INSTALASI PENGAMAN

-

-

-

4

3

04

-

4

3

05

4

3

05

JARINGAN

8.331.325.688,00

2.402.901,00

-

8.333.728.589,00

01

JARINGAN AIR MINUM

6.882.049.988,00

-

-

6.882.049.988,00

1.274.792.700,00

-

-

1.274.792.700,00

174.483.000,00

2.402.901,00

-

176.885.901,00

-

-

-

BANGUNAN GEDUNG

323.293.189.699,31

89.403.377.348,00

-

412.696.567.047,31

316.782.859.749,31

88.055.160.856,00

-

404.838.020.605,31

6.507.329.950,00

1.348.216.492,00

-

7.855.546.442,00

4

3

05

02

JARINGAN LISTRIK

4

3

05

03

JARINGAN TELEPON

4

3

05

04

JARINGAN GAS

4

3

06

-

4

3

06

01

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

4

3

06

02

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL

LAMPIRAN : XV-b

Kode Rekening

4

3

06

4

3

07

4

3

07

03

Uraian

BANGUNAN MENARA

Saldo awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Per 31-12-2007

Tahun 2008

Tahun 2008

Per 31-12-2008

3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

1.506.934.375,20

1.186.491.850,00

-

2.693.426.225,20 945.970.499,70

MONUMEN 01

BANGUNAN BERSEJARAH

498.485.999,70

447.484.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.520.000,00

-

-

-

-

-

4

3

07

02

TUGU PERINGATAN

4

3

07

03

CANDI

4

3

07

04

MONUMEN / BANGUNAN BERSEJARAH LAINNYA

4

3

07

05

TUGU PERINGATAN LAINNYA

26.520.000,00 -

4

3

07

06

TUGU TITIK KONTROL / PASTI

258.178.000,00

-

-

258.178.000,00

4

3

07

07

RAMBU - RAMBU

260.956.354,00

739.007.350,00

-

999.963.704,00

4

3

07

08

RAMBU - RAMBU LALU LINTAS UDARA

-

-

-

4

3

08

ALAT BERAT

1.650.625.400,00

-

-

1.650.625.400,00 1.115.300.000,00

4

3

08

01

ALAT BERAT DARAT

1.115.300.000,00

-

-

4

3

08

02

ALAT BERAT APUNG

-

-

-

4

3

08

03

ALAT - ALAT BANTU

535.325.400,00

-

-

-

535.325.400,00 -

4

3

09

ALAT ANGKUTAN

27.863.637.183,00

4.915.629.554,00

-

32.779.266.737,00

27.713.875.233,00

4.854.438.854,00

-

32.568.314.087,00

149.761.950,00

61.190.700,00

-

210.952.650,00

4

3

09

01

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR

4

3

09

02

ALAT ANGKUTAN DARAT TIDAK BERMOTOR

4

3

09

03

ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR

-

-

-

-

4

3

09

04

ALAT ANGKUTAN APUNG TIDAK BERMOTOR

-

-

-

-

4

3

09

05

ALAT ANGKUTAN UDARA

-

-

-

-

4

3

10

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

3.349.258.494,00

1.066.025.061,00

-

4.415.283.555,00

363.264.469,00

1.048.721.824,00

-

1.411.986.293,00

105.680.296,00

-

-

105.680.296,00

2.880.313.729,00

17.303.237,00

-

2.897.616.966,00

4

3

10

01

ALAT BENGKEL BERMESIN

4

3

10

02

ALAT BENGKEL TAK BERMESIN

4

3

10

03

ALAT UKUR

-

-

LAMPIRAN : XV-b

Kode Rekening

4

3

Uraian

ALAT PERTANIAN

11

Saldo awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Per 31-12-2007

Tahun 2008

Tahun 2008

Per 31-12-2008

521.369.166,00

1.005.197.193,00

-

1.526.566.359,00

4

3

11

01

ALAT PENGOLAHAN

407.120.200,00

1.005.197.193,00

-

1.412.317.393,00

4

3

11

02

ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN /

114.248.966,00

-

-

114.248.966,00

ALAT PENYIMPANAN

-

-

4

3

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

12

35.389.912.542,96

5.739.904.199,00

-

41.129.816.741,96

4

3

12

01

ALAT KANTOR

4.173.185.277,00

481.244.797,00

-

4.654.430.074,00

4

3

12

02

ALAT RUMAH TANGGA

19.681.203.493,96

2.228.050.409,00

-

21.909.253.902,96

11.186.685.972,00

2.996.418.993,00

-

14.183.104.965,00

348.837.800,00

34.190.000,00

-

383.027.800,00

ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

4.515.512.716,00

407.883.344,00

-

4.923.396.060,00

01

ALAT STUDIO

1.162.824.525,00

300.345.512,00

-

1.463.170.037,00

4

3

12

03

KOMPUTER

4

3

12

04

MEJA DAN KURSI KERJA / RAPAT PEJABAT

4

3

13

4

3

13

-

4

3

13

02

ALAT KOMUNIKASI

4

3

13

03

PERALATAN PEMANCAR

4

3

14

918.883.191,00

107.537.832,00

-

1.026.421.023,00

2.433.805.000,00

-

-

2.433.805.000,00

ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

28.787.063.773,00

3.998.917.986,00

-

32.785.981.759,00

22.316.570.282,00

3.998.917.986,00

-

26.315.488.268,00

6.470.493.491,00

-

-

6.470.493.491,00

-

4

3

14

01

ALAT KEDOKTERAN

4

3

14

02

ALAT KESEHATAN

4

3

15

4

3

15

ALAT LABORATORIUM

7.521.586.964,67

396.888.024,00

-

7.918.474.988,67

01

ALAT UNIT LABORATORIUM

5.161.790.623,71

396.888.024,00

-

5.558.678.647,71

2.122.148.840,96

-

-

2.122.148.840,96

13.249.000,00

-

-

13.249.000,00

4

3

15

02

ALAT PERAGA / PRAKTIK SEKOLAH

4

3

15

03

ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR

4

3

15

04

ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR / ELEKTRONIKA

901.000,00

-

-

901.000,00

4

3

15

05

ALAT PROTEKSI RADIASI / PROTEKSI LINGKUNGAN

235.000,00

-

-

235.000,00

4

3

15

06

5.529.000,00

-

-

5.529.000,00

-

-

217.633.500,00

RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY (BATAM)

4

3

15

07

LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

217.633.500,00

-

LAMPIRAN : XV-b

Kode Rekening

4

3

15

4

3

16

4

3

16

08

Uraian

PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA

Saldo awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Per 31-12-2007

Tahun 2008

Tahun 2008

Per 31-12-2008

100.000,00

-

-

100.000,00

BUKU PERPUSTAKAAN

4.017.105.831,00

782.293.000,00

-

4.799.398.831,00

01

BUKU

3.716.891.831,00

782.293.000,00

-

4.499.184.831,00

-

4

3

16

02

TERBITAN BERKALA

4

3

16

03

BARANG - BARANG PERPUSTAKAAN

4

3

17

8.527.000,00

-

-

8.527.000,00

291.687.000,00

-

-

291.687.000,00

BARANG BERCORAK SENI DAN BUDAYA

2.046.138.772,00

27.314.310,00

-

2.073.453.082,00

2.023.811.726,00

27.314.310,00

-

2.051.126.036,00

22.327.046,00

-

-

22.327.046,00

-

4

3

17

01

BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN

4

3

17

02

ALAT OLAH RAGA LAINNYA

HEWAN TERNAK DAN TANAMAN

230.410.000,00

240.108.500,00

-

470.518.500,00

230.410.000,00

222.084.000,00

-

452.494.000,00

-

18.024.500,00

-

18.024.500,00

4

3

18

4

3

18

01

HEWAN

4

3

18

02

TANAMAN

PERALATAN PERSENJATAAN/KEAMANAN

4

3

19

4

3

19

01

SENJATA API

4

3

19

02

PERSENJATAAN NON SENJATA API

4

3

19

03

AMUNISI

4

3

19

04

SENJATA SINAR

263.986.364,00

24.305.200,00

-

-

-

-

288.291.564,00

263.986.364,00

24.305.200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.394.310.363.826,90

197.759.410.629,00

-

288.291.564,00

JUMLAH

1.592.069.774.455,90

LAMPIRAN : XVI

RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2008 No.

URAIAN

1

Tanah : Tanah/ lahan kawasan main stadium

1 2 3 5 6 7 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 25

TAHUN 2007

2008

Sudah Selesai

-

1.723.455.350,00

Bangunan : Gedung DPRD Gedung IRD Terpadu - RSU Gedung SD Model Gedung Serba Guna/Aula Cabdin.Pendidikan Gapura (Pemb.Sarana Prasarana Pariwisata) Bangunan alat sampah (LH) Sumur pompa Ds. Geplak, Ginuk & Kedungguwo Sumur pompa Ds. Pragak & Mategal Sumur pompa Ds. Bandar, Tambakmas & Bibis Sumur pompa Ds. Banjarejo Gudang benih kentang Gudang benih & pagar keliling BPP Mojopurno Irigasi tanah dalam (sumur pompa) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cabdin. Gonggang

30.823.105.550,00 776.017.744,00 2.685.431.000,00 226.608.000,00 184.656.000,00 232.811.350,00 1.100.533.050,00 611.862.450,00 1.211.547.000,00 488.132.000,00 404.082.500,00 366.772.000,00 84.464.500,00 -

867.322.350,00 939.296.520,00 550.000.000,00 69.400.000,00 14.355.000,00 132.731.700,00 390.510.400,00 384.550.000,00 776.117.000,00 6.000.000,00 357.000.000,00 169.750.000,00 162.700.000,00 4.500.000,00

31.690.427.900,00 1.715.314.264,00 3.235.431.000,00 296.008.000,00 199.011.000,00 365.543.050,00 1.491.043.450,00 996.412.450,00 1.987.664.000,00 494.132.000,00 761.082.500,00 536.522.000,00 247.164.500,00

Jalan dan Jembatan : Jalan Tembus Sarangan - Cemorosewu Jalan Sidorejo - Milangasri (Ring Road) Konstruksi Jalan (pengadaan marka jalan) Jembatan Gandong II

14.394.584.342,00 23.499.317.000,00 63.600.000,00 3.126.661.470,00

483.477.550,00 1.231.150.000,00 556.401.400,00

14.878.061.892,00 24.730.467.000,00 63.600.000,00 3.683.062.870,00

8.603.280.000,00 255.083.200,00 133.860.000,00

539.015.800,00 192.419.940,00

794.099.000,00 326.279.940,00

89.272.409.156,00

7.826.697.660,00

88.491.326.816,00

Jaringan : 31 Rasionalisasi PJU dan Peningkatan Faktor Daya 32 Jaringan pipa air bersih 33 Software/aplikasi

JUMLAH ( BDP )

1.723.455.350,00

4.500.000,00

8.603.280.000,00

10.331.235.350,00 #REF!

JUMLAH KEWAJIBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR OLEH PEMKAB. MAGETAN : JATUH TEMPO 15 JANUARI 2009 :

RINCIAN PERHITUNGAN HUTANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT Perjanjian Pinjaman Plafon Anggaran Jangka waktu Closing date Masa tenggang Pembayaran Jatuh tempo pokok pertama Angsuran Pokok Tingkat Bunga Biaya komitmen Jasa Bank Denda keterlambatan

No

No

SPM-RK Tanggal

1 729157N 2 729158N 3 731367N 4 734299N

: : : : : : : : : : : : Tanggal Nota BI

02-Jul-98 02-Jul-98

03-Jul-98 03-Jul-98 15-Jul-98 07-Agust-98 10-Agust-98 30-Sep-98 01-Okt-98

SLA-1022/DP3/1998, TGL.15-01-1998 Rp.945.000.000,00 12 Tahun 31 Maret 2000 3 Tahun 15 Januari dan 15 Juli 15 Juli 2001 s/d 15 Januari 2002 18 kali angsuran secara prorata 11,75% 0,75% 0.25% per tahun 2% per tahun ( setiap kali terjadi keterlambatan tunggakan ) Realisasi Penarikan Rupiah

Hari Bunga

87.424.380,00 123.947.810,00 326.652.453,00 188.056.481,00

12 26 52 106

726.081.124,00 15-Jul-99 15-Jan-00 15-Jul-00 15-Jan-01 15-Jul-01 15-Jan-02 15-Jul-02 15-Jan-03

-

15-Sep-99 15-Sep-99 27-Maret-00

15-Sep-99 15-Sep-99 27-Mar-00

23.045.067,00 16.421.279,00 169.745.400,00

-

181 184 182 184 181 184 181 184

Jumlah s.d 15 Januari 2003 5 6 7

Hutang Pokok ( Rp )

1.399 1.399 1.205

JUMLAH REALISASI PENARIKAN

Kewajiban Pembayaran Bunga Jasa Bank ( Rp ) ( Rp ) 810.260,05 1.755.563,47 8.937.187,13 24.585.913,62

Jumlah ( Rp )

17.614,35 38.164,42 194.286,68 534.476,38

Hutang Pokok ( Rp )

Realisasi Pembayaran Bunga Jasa Bank ( Rp ) ( Rp )

Jumlah ( Rp )

36.088.924,27

784.541,83

36.873.466,10

40.337.840,22 40.337.840,22 40.337.840,22 40.337.840,22

41.981.607,21 42.677.434,96 42.213.549,79 42.677.434,96 41.981.607,21 40.358.009,14 37.394.298,38 35.577.414,83

912.643,64 927.770,33 917.685,87 927.770,33 912.643,64 877.348,02 812.919,53 773.422,06

42.894.250,85 43.605.205,29 43.131.235,66 43.605.205,29 83.232.091,07 81.573.197,38 78.545.058,13 76.688.677,11

40.337.840,22 40.337.840,22 40.337.840,22 40.337.840,22

78.070.531,48 42.677.434,96 42.213.549,79 42.677.435,25 41.981.607,21 40.306.466,35 37.316.984,19 35.564.529,13

1.697.185,17 927.770,33 917.685,87 927.770,33 912.643,64 876.227,53 811.238,79 773.141,94

79.767.716,65 43.605.205,29 43.131.235,66 43.605.205,58 83.232.091,07 81.520.534,10 78.466.063,20 76.675.511,29

161.351.360,88

360.950.280,75

7.846.745,25

530.148.386,88

161.351.360,88

360.808.538,36

7.843.663,60

530.003.562,84

10.298.904,46 7.338.715,20 65.340.191,13

223.889,23 159.537,29 1.420.438,94

10.522.793,69 7.498.252,49 66.760.630,07

55.281.536,37

115.630.171,95

2.513.699,40

173.425.407,72

55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,36 55.281.536,36 55.281.536,37 55.281.536,36 55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37

42.249.748,59 38.568.085,20 38.958.748,91 28.714.151,34 29.243.932,74 28.714.151,34 22.745.281,02 19.178.086,32 16.246.629,30 12.856.028,40

918.472,80 838.436,63 847.650,23 624.220,68 635.737,67 624.220,68 494.462,63 416.914,92 353.187,59 279.478,88

98.449.757,76 94.688.058,20 95.087.935,50 84.619.908,38 85.161.206,78 84.619.908,38 78.521.280,02 74.876.537,61 71.881.353,26 68.417.043,65

-

209.211.746,00

82.977.810,79

1.803.865,46

84.781.676,25

181

55.281.536,37 55.281.536,37

32.652.361,16 115.630.171,95

709.833,94 2.513.699,40

88.643.731,47 173.425.407,72

15-Jan-04 15-Jul-04 15-Jan-05 15-Jul-05 15-Jan-06 15-Jul-06 15-Jan-07 15-Jul-07 15-Jan-08 15-Jul-08 15-Jan-09 15-Jul-09 15-Jan-10

184 182 184 181 184 181 184 181 184 182 184 181 184

55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37 55.281.536,37

42.249.748,59 38.568.085,20 38.991.910,32 28.714.151,34 29.243.932,74 25.570.781,77 22.745.281,02 19.178.086,32 16.246.629,30 12.856.028,40 9.747.977,58 6.392.695,44 3.249.325,86

918.472,80 838.436,63 847.650,22 624.220,68 635.737,67 555.886,56 494.462,63 416.914,92 353.187,59 279.478,88 211.912,56 138.971,64 70.637,52

98.449.757,76 94.688.058,20 95.121.096,91 84.619.908,39 85.161.206,78 81.408.204,70 78.521.280,02 74.876.537,61 71.881.353,26 68.417.043,65 65.241.426,51 61.813.203,45 58.601.499,75

935.292.870,06

770.335.086,58

16.746.414,95

1.722.374.371,59

935.292.870,00

935.292.870,00

827.874,40 1.793.727,89 9.131.473,81 25.120.390,00

15-Jul-03 Jumlah tgl. 15 Juli 2003

LAMPIRAN

KEWAJIBAN JUMLAH TELAH DIBAYAR MASIH HARUS DIBAYAR H. POKOK 824.729.797,27 769.448.260,90 55.281.536,37 BUNGA 761.967.730,51 750.623.176,32 11.344.554,19 JASA BANK 16.564.515,88 16.352.603,32 211.912,56 B. KOMITMEN 7.749.497,55 7.749.497,55 DENDA B. KOMIT 807.594,56 807.594,56 DENDA BUNGA 3.920.213,09 3.807.510,05 112.703,04 DENDA POKOK 247.812,23 247.812,23 JUMLAH 1.615.987.161,09 1.549.036.454,93 66.950.706,16

Keterangan : Dasar Perhitungan Kewajiban / Hutang kepada Pemerintah Pusat berupa pinjaman SLA yang dipergunakan untuk membiayai proyek persampahan dan proyek Jalan Kota : 1. Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan tanggal 15 Januari 1998 SLA-1022/Dp3/1998 2. Berita Acara Rekonsiliasi Penarikan Pinjaman dan Perhitungan Kewajiban atas Pinjaman Loan IBRD Nomor 4017-IND, PPP. Nomor SLA-1022/DP3/1988, antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Pemerintah Pusat (Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, DJLK) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2006 bertempat diruang rapat Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan Klasifikasi Hutang : a. Hutang Lancar per 31 Desember 2008 adalah Hutang yg jatuh tempo tahun 2009 b. Hut. Jangka Panjang per 31 Des. 2008 adalah Hutang yg jatuh tempo diatas tahun 2009 Jumlah

Rp. Rp. Rp.

128.763.909,61 58.601.499,75 187.365.409,36

: XVII

LAMPIRAN : XVIII

PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG MUKA DEVIDEN OLEH PDAM PER 31 DESEMBER 2008

No

Tahun

Pembayaran Uang Muka Deviden

Bagian Laba/ Deviden ( 55%xlaba)

Saldo uang muka

( Rp )

( Rp )

( Rp )

1 2

1983 1984

7.500.000,00 27.500.000,00

6.473.278,51 1.881.775,23

1.026.721,49 26.644.946,26

3 4

1985 1986

16.500.000,00 9.500.000,00

5.646.335,91 32.379.004,32

37.498.610,35 14.619.606,03

5 6

1987 1988

30.000.000,00 15.000.000,00

13.876.448,86 33.898.375,56

30.743.157,17 11.844.781,61

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

85.000.000,00 175.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 230.000.000,00 129.178.400,00 73.873.000,00 375.000.000,00 350.000.000,00 160.000.000,00 250.000.000,00 232.000.000,00 -

81.114.416,54 110.707.792,07 76.414.101,62 358.647.079,41 185.305.221,20 204.323.847,24 269.146.588,06 194.473.439,33 134.373.001,98 245.390.913,55

15.730.365,07 80.022.573,00 180.022.573,00 330.022.573,00 560.022.573,00 612.786.871,38 686.659.871,38 703.012.791,97 1.053.012.791,97 1.027.707.570,77 1.073.383.723,53 1.036.237.135,47 841.763.696,14 707.390.694,16 461.999.780,61

22 23 24

2004 2005 2006

3.000.000.000,00

25

2007

26

2008 Jumlah

1.460.574.798,13

(1.500.000.000,00) 3.916.051.400,00

461.999.780,61 461.999.780,61 3.461.999.780,61 2.001.424.982,48 501.424.982,48

3.414.626.417,52

3.461.999.780,61

LAMPIRAN : XIX

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGETAN NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 AKTIVA

No.

PER

PER

CAT.

31/12/2007

31/12/2006

4.790.275.578,18 450.000.000,00 1.257.788.125,00 (68.763.352,50) 5.750.000,00 111.489.970,00

2.401.164.679,80 1.000.000.000,00 1.313.634.750,00 (59.817.108,75) 6.061.125,00 56.195.060,00 76.339.751,67 -

AKTIVA LANCAR

PASIVA

No.

PER

PER

CAT.

31/12/2007

31/12/2006

17 18 19 20 21 22 23 24

1.080.184.900,00 749.994.165,91 3.136.694.817,60 2.963.136.185,94 1.589.382.486,36 265.711.580,26 95.883.646,00 760.047,50 9.881.747.829,57

177.167.221,00 616.527.840,12 2.773.077.640,27 2.593.550.946,29

24 25 26

749.454.352,23 1.115.678.656,66

140.481.446,00 434.863.675,65 1.338.814.387,99

1.865.133.008,89

1.914.159.509,64

27 28 29 30

5.036.975.717,68 229.928.450,00 420.112.211,72 431.867.045,00 6.118.883.424,40

4.444.303.992,68 229.928.450,00 199.653.157,52 176.243.328,80 5.050.128.929,00

31 32 33 34 35 36 37 38 39

348.148.760,00 27.706.050,00 2.130.588.135,20 8.882.373.136,00 30.374.070,00 1.044.594.164,91 (1.094.061.290,81) 1.436.202.998,58 12.805.926.023,88

348.148.760,00 27.706.050,00 1.938.924.135,20 5.882.373.136,00 30.374.070,00 646.255.583,60 (1.094.061.290,81) 2.655.590.542,05 10.435.310.986,04

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kas dan Bank Deposito Jangka Pendek Piutang Usaha Penyisihan Piutang Usaha Piutang Lain-lain Persediaan Barang Pendapatan YMH Diterima Beban Dibayar Dimuka

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Aktiva Lancar

AKTIVA TETAP

792.082.153,00

7.338.622.473,68

4.793.578.257,72

9

Tanah dan Hak Atas Tanah Instalasi Sumber Air Instalasi Pompa Instalasi Transmisi dan Distribusi Bangunan dan Gedung Inventaris Kantor Inventaris Komputer Peralatan dan perlengkapan Kendaraan dan Alat Angkut Nilai Perolehan Aktiva Tetap Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Nilai Buku Aktiva Tetap

1.573.346.600,00 459.486.413,25 3.152.093.998,55 28.187.021.714,69 1.089.749.780,78 750.434.488,01 361.368.300,00 105.882.507,79 1.549.641.327,20 37.229.025.130,27 (21.875.716.184,13) 15.353.308.946,14

1.060.361.600,00 456.986.413,25 2.951.958.998,55 25.139.469.657,43 508.952.390,46 633.601.488,01 306.093.300,00 80.178.700,00 1.334.341.327,20 32.471.943.874,90 (19.482.432.569,82) 12.989.511.305,08

4.699.274.112,17 60.320.000,04 1.218.739.772,23 38.309.780,64 (38.309.780,64) 2.001.424.982,48 251.875.361,01 (251.875.361,01)

1.661.126.100,00 94.050.000,00 1.560.759.712,51 38.309.780,64 (38.309.780,64) 3.461.999.780,61 251.875.361,01 (251.875.361,01)

AKTIVA LAIN-LAIN

Hutang Usaha Hutang Pajak Hutang Pokok Jk. Panjang Jatuh Tempo Hutang Bunga Jk. Panjang Jatuh Tempo Hutang Denda Pinjaman Hutang Jasa Produksi Biaya Yang Masih Harus Dibayar Hutang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

152.526,06 1.000.593.857,50 355.700,00 7.161.425.731,24

KEWAJIBAN JANGKA Panjang Pinjaman Pemerintah Pusat (RPD) Hutang Bunga RPD Pinjaman P3KT (SLA) Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

KEWAJIBAN LAIN-LAIN Cadangan Dana Meter Uang Jaminan Langganan Dana Sosial dan Pendidikan Dana Pensiun Jumlah Kewajiban Lain-lain

EKUITAS

Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian Beban Ditangguhkan Bahan Instalasi Aktiva Tetap Tidak Berfungsi Akumulasi Penyusutan Aktiva Tidak Berfungsi Uang Muka Pembagian Laba Investasi Taman Ria Manunggal (TRM) Akumulasi Penyusutan Investasi TRM Jumlah Aktiva Lain-lain

TOTAL AKTIVA

10 11 12 13 14 15 16

7.979.758.866,92

6.777.935.593,12

30.671.690.286,74

24.561.025.155,92

Modal Dasar Modal Hibah Penyertaan Pemerintah YBD Statusnya Penyertaan Pemerintah Prop. Jawa Timur Penyertaan Pemerintah Kab. Magetan Selisih Revaluasi Cadangan Umum Akumulasi Kerugian Laba (Rugi) Tahun Berjalan Jumlah Ekuitas

TOTAL PASSIVA

30.671.690.286,74

24.561.025.155,92

BUKU II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ATAS KEPATUHAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2008 DI MAGETAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor Tanggal

: 62/R/XVIII.JATIM/04/2009 : 12 April 2009

DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR ISI RESUME

.......................................................................................................

i

............................................................................................................

1

TEMUAN PEMERIKSAAN 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

.............................................................................

3

Pembayaran Hutang Dibebankan pada Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp5.226.640.700,00.......................................................................................

3

Aset Tetap Yang Rusak dan Hilang Belum Dilakukan Penghapusan Minimal Sebesar Rp911.332.442,00..............................................................

5

Pemanfaatan Kendaraan Pinjam Pakai Milik Pemerintah Kabupaten Magetan Belum Disertai Surat Perjanjian Pinjam Pakai……………………

7

Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Magetan Minimal Senilai Rp6.141.347.000,00 Dimanfaatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tanpa Didukung Berita Acara Penyerahan…………………….....

9

Pemerintah Kabupaten Magetan Masih Memiliki Hak Berupa Laba Yang Belum Dibayar oleh Perusahaan Daerah Air Minum Magetan Sebesar Rp288.486.666,82…………………………………………………………..

13

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebesar Rp108.585.000,00 Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan....

15

Mantan Wakil Pimpinan DPRD Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas Dan Pimpinan DPRD Kabupaten Magetan Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas Lebih Dari Satu..................................................................

18

Pengelolaan Penerimaan Dana Kapitasi Sebesar Rp454.972.800,00 dari PT Asuransi Kesehatan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan....................................

23

Bantuan Dana Hibah Tidak Didukung Dengan Pertanggungjawaban Serta Belum Dilaporkan Kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan...

27

Berita Acara Serah Terima Bantuan Dibuat Sebelum Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana................................................................................

30

Pendapatan Jasa Kegiatan Bongkar Ratoon Sebesar Rp60.000.000,00 Digunakan Langsung......................................................................................

32

Penerimaan atas Retribusi Pelayanan Persampahan Sebesar Rp16.221.625,00 Digunakan Langsung..........................................................

34

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Sebesar Rp69.034.740,00 Tidak Didukung Dengan Bukti Pendukung Yang Lengkap..........................................................................................................

36

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

i

14.

15.

Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Terlambat Disetor Sebesar Rp197.608.569,00......

38

Hasil Pemeriksaan BPK RI Belum Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan........................................................................................................

40

Lampiran

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

ii

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Magetan per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Magetan terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Magetan. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ditemukan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berindikasi unsur tindak pidana. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: 1. Pembayaran Hutang Dibebankan Pada Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp5.226.640.700,00; 2. Pengelolaan Penerimaan Dana Kapitasi Sebesar Rp454.972.800,00 dari PT Asuransi Kesehatan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan; 3. Pendapatan Jasa Kegiatan Bongkar Ratoon Sebesar Rp60.000.000,00 Digunakan Langsung; 4. Hasil Pemeriksaan BPK RI Belum Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN

1. Pembayaran Hutang Dibebankan Pada Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp5.226.640.700,00 Berdasarkan surat dari PT (Persero) Asuransi Kesehatan (PT Askes) Indonesia Cabang Madiun tanggal 17 Maret 2009 nomor 365/13-03/0309 perihal Laporan Pembayaran Iuran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki hutang kepada PT Askes sebesar Rp14.581.060.624,00 dan telah dibayar sebesar Rp13.536.640.700,00, sehingga Pemerintah Kabupaten Magetan masih memiliki hutang kepada PT Askes sebesar Rp1.044.419.924,00 dengan perincian sebagai berikut. Tabel 1.1 Rincian Hutang Askes (Dalam Rupiah) No

Tahun Anggaran

Hutang Askes

Yang Telah Dibayar

3

4

1

2

1

2004

759.177.806,00

2

2005

3

2006

4 5

Sisa Hutang Askes 5=3-4 -

759.177.806,00

1.732.656.623,00

500.000.000,00

1.232.656.623,00

2.662.069.393,00

1.000.000.000,00

1.662.069.393,00

2007

4.200.516.102,00

1.000.000.000,00

3.200.516.102,00

2008

5.226.640.700,00

11.036.640.700,00

(5.810.000.000,00)

Jumlah

14.581.060.624,00

13.536.640.700,00

1.044.419.924,00

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan telah membayar hutang sebesar Rp11.036.640.700,00. Pembayaran hutang sebesar Rp11.036.640.700,00 tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu: a. Tanggal 16 Juli 2008 dengan SP2D nomor 0002128/LS/2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.09); b. Tanggal 30 Desember 2008 dengan SP2D nomor 0007552/LS/2008 sebesar Rp5.810.000.000,00 (1.20.1.20.03.00.00.6.2.3.04.02); c. Tanggal 30 Desember 2008 dengan SP2D nomor 0007562/LS/2008 sebesar Rp4.226.640.700,00 (1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.09). Berdasarkan penelusuran pada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2008 diketahui bahwa untuk pembayaran pertama dan ketiga sebesar Rp5.226.640.700,00 (Rp1.000.000.000,00 + Rp4.226.640.700,00) dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Pegawai (5.1.00.00.1.01.09) pada Iuran Asuransi Kesehatan sebesar Rp5.500.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.226.640.700,00 atau sebesar 95,03%. Sedangkan untuk pembayaran kedua sebesar Rp5.810.000.000,00 dianggarkan pada Pembiayaan Daerah Pembayaran Pokok Hutang pada PT Askes (6.2.00.00.3.04.02) sebesar Rp5.810.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.810.000.000,00 (100,00%). Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 1) Pembentukan dana cadangan;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

3

4

2) penyertaan modal pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; dan 4) pemberian pinjaman; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tangal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada : 1) Pasal 38 ayat (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2) Pasal 59 menyebutkan bahwa Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan; 3) Pasal 60 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 mencakup: 1) pembentukan dana cadangan; 2) penempatan modal (investasi) pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Hal tersebut mengakibatkan Belanja Iuran Asuransi Kesehatan pada Belanja Tidak Langsung Pegawai disajikan lebih tinggi sebesar Rp5.226.640.700,00 dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan lebih rendah sebesar Rp5.226.640.700,00. Hal tersebut disebabkan oleh Tim Anggaran kurang cermat dalam menganggarkan pembayaran hutang. Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas PPKAD menanggapi bahwa berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban membayar iuran pemerintah daerah (iuran askes) kepada PT Askes. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, penempatan kode rekening pembayaran iuran askes berada pada komponen belanja pegawai, maka untuk itu kewajiban pembayaran iuran pemerintah daerah Tahun Anggaran 2008 dianggarkan pada belanja tidak langsung. Sedangkan untuk kekurangan pembayaran (hutang) Tahun 2004 s.d. 2007 sesuai dengan pasal 36 ayat 2 Permendagri 13 Tahun 2006 dianggarkan pada pos pengeluaran pembiayaan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, pembebanan iuran pemerintah daerah yang menjadi kewajiban pemerintah daerah tahun 2008 pada belanja tidak langsung dan hutang pada pengeluaran pembiayaan sudah sesuai dengan ketentuan. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan Tim Anggaran dalam menganggarkan pembayaran hutang sesuai dengan mata anggarannya yaitu pada mata anggaran pengeluaran pembiayaan.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

5

2. Aset Tetap Yang Rusak dan Hilang Belum Dilakukan Penghapusan Minimal Sebesar Rp911.332.442,00 Nilai aset tetap yang tercantum pada Neraca Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp1.602.040.684.304,90. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Pemeriksaan uji petik atas laporan aset, diketahui terdapat aset tetap yang rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi dan aset tetap yang hilang. Sehubungan dengan hal tersebut belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna barang melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penghapusan kepada Bagian Perlengkapan selaku pengelola barang milik daerah yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masingmasing SKPD. Aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan oleh SKPD baru dapat dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna setelah mendapat persetujuan Bagian Perlengkapan. Selanjutnya Bagian Perlengkapan membuat inventaris aset tetap yang layak untuk dihapuskan berdasarkan data dari aset tetap yang diusulkan untuk dihapuskan oleh masing-masing SKPD. Aset tetap tersebut dapat dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah. Rincian aset tetap yang hilang dan rusak dapat dilihat pada lampiran 1. Pada Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum telah menginventarisir kendaraankendaraan yang rusak dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, namun karena beberapa jabatan yang terkait dengan panitia penghapusan aset tetap kosong, maka pelaksanaan penghapusan aset tetap tersebut tertunda. Aset tetap yang rusak dan hilang terjadi pada 26 (dua puluh enam) SKPD dan 1 (satu) bagian dengan nilai sebesar Rp911.332.442,00 Kondisi tersebut tidak sesuai dengan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada bab XI : a. Pasal 53 yang menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah meliputi: (b) penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah; b. Pasal 54 ayat (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 (b), dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain; c. Pasal 55 yang menyebutkan penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud: 1) Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau 2) Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mengakibatkan nilai peralatan dan mesin pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2008 tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

6

Permasalahan tersebut disebabkan a. Kepala Dinas terkait belum mengajukan Surat Usulan Penghapusan barang daerah yang hilang kepada Kepala Daerah dhi Kepala Bagian Umum untuk dimintakan persetujuan penghapusan kepada Kepala Daerah; b. Panitia Penghapusan yang sudah dibentuk belum aktif melaksanakan tugasnya. Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Umum menanggapi bahwa proses penghapusan terkendala jabatan Asisten III selaku Ketua Tim Penghapusan kosong, sehingga Plt Asisten III tidak memiliki legalitas melakukan proses penghapusan. Selain itu laporan kepala SKPD terhadap barang rusak dan hilang harus dilakukan dalam pendataan aset, sehingga dapat segera diambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang ada. Rencana tindakan kedepan akan segera dilakukan sensus dan dilakukan monitoring dan evaluasi di SKPD dengan menekankan Pengurus Barang SKPD dengan laporan berbasis neraca. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar segera memerintahkan kepada 26 (dua puluh enam) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 1 (satu) bagian (terlampir) untuk segera mengajukan Surat Usulan Penghapusan Barang Daerah yang hilang kepada Pengelola Barang dhi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Panitia Penghapusan untuk segera melakukan penghapusan aset.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

7

3. Pemanfaatan Kendaraan Pinjam Pakai Milik Pemerintah Kabupaten Magetan Belum Disertai Surat Perjanjian Pinjam Pakai Bagian Umum dan Perlengkapan adalah pengelola barang milik daerah yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data inventarisasi aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan terdapat kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Magetan dipinjam oleh beberapa instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.1 Kendaraan yang Dipinjam oleh Instansi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan

Instansi

No.

Roda 4

Roda 2

Tanggal

024/1344/403.031/2007

24 April 2007

1

Polres

2

Kodim

1

028/1496/403.012/2008

09 Juni 2008

3

PMI

1

024/202/403.031/2008

10 Juni 2008

4

Kejaksaan

1

Tidak ada

5

Polres

1

Tidak ada

6

Pengadilan

1

Tidak ada

7

BPN

1

Tidak ada

8

Pramuka

1

Total

30

Surat Pinjam Pakai Nomor

7

Tidak ada 30

Penelusuran lebih lanjut diketahui sesuai pada tabel di atas terdapat 5 (lima) kendaraan roda 4 yang dipinjam tanpa didasari dengan surat perjanjian pinjam pakai. Kondisi di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada: a. Pasal 1 ayat (16) Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum; b. Pasal 32 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: 1) Sewa; 2) Pinjam Pakai; 3) Kerjasama Pemanfaatan; dan 4) Bangunan Guna Serah dan Bangun Serah Guna. c. Pasal 35 ayat (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: 1) Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 2) Jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan; 3) Jangka waktu peminjaman; 4) Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan 5) Persyaratan lain yang dianggap perlu.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

8

d. Lampiran Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah poin VIII menyebutkan bahwa: Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang milik daerah kepada instansi pemerintah, antar pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, barang milik daerah tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah; Syarat-syarat pinjam pakai barang milik daerah adalah: 1) Barang milik daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh SKPD; 2) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukkannya; 3) Pinjam pakai tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi atau SKPD; 4) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan harus merupakan barang yang tidak habis pakai; 5) Peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman; 6) Peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang; 7) Jangka waktu pinjam pakai maksimal selama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali; 8) Pengembalian barang milik daerah yang dipinjampakaikan harus dalam keadaan baik dan lengkap; 9) Pinjam pakai barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan antar Pemerintah; 10) Pinjam pakai barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perjanjian dan penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara; 11) Surat Perjanjian Pinjam Pakai dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; Masalah tersebut mengakibatkan penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini kendaraan dinas dapat disalahgunakan dan membuka peluang hilangnya barang milik daerah. Hal tersebut disebabkan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Umum menanggapi bahwa benar adanya lima kendaraan tersebut belum diproses sesuai dengan ketentuan. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memperingatkan kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera membuat surat pinjam pakai terhadap kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Magetan yang dipinjam oleh beberapa instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

9

4. Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Magetan Minimal Sebesar Rp6.141.347.000,00 Dimanfaatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tanpa Didukung Berita Acara Penyerahan Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan (Kontrak) pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kabupaten Magetan telah merealisasikan Pembangunan Sumber Air Ondo-Ondo dan Sumur Pompa Dalam Desa Bibis sedangkan Tahun Anggaran 2007 merealisasikan Pembangunan Sumur Pompa Dalam & Jaringan Air Bersih Desa Kuwon. Pengadaan pembangunan ini menambah nilai aset Pemerintah Kabupaten Magetan. Adapun rincian pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Rincian Pelaksanaan Pekerjaan yang Dimanfaatkan oleh PDAM (Dalam Rupiah) No.

Pekerjaan

No. Kontrak

Tanggal Kontrak

Nilai

Kontraktor

1

Pembangunan Sumur Pompa Dalam Desa Bibis

690/01.08/403.102/KPU/VIII/2006

8 Agustus 2006

2

Pembangunan Sumber Air Ondo-Ondo

690/03.09/403.102/KPU/IX/2006

7 September 2006

3.547.236.000,00

PT Jatisono Multi Konstruksi

3

Pembangunan Sumur Pompa Dalam dan Jaringan Air Bersih

690/01.09/403.102/KPU/VI/2007

22 Juni 2007

1.999.246.000,00

PT Margo Utomo

Pelaksana

Jumlah

594.865.000,00

CV Taman Sari

6.141.347.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 4 April 2009 terhadap pembangunan sumur pompa dalam Desa Bibis dan pembangunan sumur pompa dalam dan jaringan air bersih di Desa Kuwon dan Botok diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Pembangunan Sumur Pompa Dalam Desa Bibis (TA 2006) Sumur pompa dalam terletak di lokasi Desa Bibis dan pembangunan sumur pompa dalam tersebut untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Desa Bibis, Desa Sukomoro, Desa Bulu dan Desa Duwet. Pemanfaatan sumur pompa oleh PDAM baru dimulai bulan Desember 2007. b. Pembangunan Sumur Pompa Dalam dan Jaringan Air Bersih Desa Kuwon (TA 2007) Pembangunan ini pada awalnya direncanakan dilaksanakan di Desa Kuwon, namun karena ada penolakan dari masyarakat sekitar sehingga hanya menara air (water tower) dan pagar keliling yang dibangun di Desa Kuwon. Sedangkan untuk sumur pompa (sumur bor) dan rumah panel dibangun di Desa Botok. Untuk tandon air bawah telah disediakan oleh PDAM sehingga Pemerintah Kabupaten Magetan tidak membangun tandon air bawah. Tujuan awal dari pembangunan ini adalah: 1) Meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat dapat menggunakan air setiap waktu tanpa ada proses penggiliran; 2) Mencukupi kelebihan air masyarakat di tiga desa sekitar (Desa Botok, Desa Taji dan Desa Truneng); 3) Meningkatkan pelayanan di desa yang lain dengan kata lain untuk menambah jumlah pelanggan.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

10

Namun untuk sementara pembangunan baru dapat memenuhi kebutuhan air Kantor PDAM Magetan saja karena belum mendapat pelanggan dan masih proses pengenalan. Pemanfaatan sumur pompa oleh PDAM baru dimulai bulan April 2008. Hasil konfirmasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketiga kegiatan tersebut pada Dinas PU pada tanggal 1 April 2009 diketahui bahwa pemanfaatan ketiga pembangunan sumur tersebut tidak didasari dengan perjanjian tertulis, hanya Dinas PU membuat surat tanda terima kunci yang diserahkan kepada pihak PDAM dan penyerahan kunci ini tidak berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Magetan. Berdasarkan konfirmasi dengan Mantan Direktur Teknik PDAM pada tanggal 2 April 2009 di Kantor PDAM diketahui bahwa pada bulan April 2007, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka PDAM juga memanfaatkan Sumber Air Ondo-Ondo. Untuk pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Magetan, PDAM telah mengajukan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) pada tanggal 26 September 2007 dengan nomor surat 050/354/403.501/2007 perihal Pinjam Pakai Sumur Dalam Desa Bibis dan tanggal 24 Maret 2008 dengan nomor surat 690/169/403.501/2008 perihal Perijinan Pakai Sumur Desa Botok. Sedangkan untuk pemanfaatan Sumber Air Ondo-ondo tidak disertai dokumentasi tertulis. Pada tanggal 6 April 2009 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Kepala Dinas PU menyatakan bahwa untuk pembangunan sumur pompa di Desa Bibis dan Kuwon, Dinas PU tidak mengetahui proses hingga pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan oleh PDAM karena setelah pembangunan selesai (baik P-1 dan P-2) langsung diserahkan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan. Sedangkan pembangunan sumur pompa di Desa Ondo-Ondo, PDAM memanfaatkan setelah serah terima (P-1) dikarenakan kebutuhan air yang mendesak. Sehingga dapat dikatakan pembangunan ini belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Magetan dan penyerahan ini tidak disertai surat perjanjian antara Dinas PU dan PDAM. Setelah proyek selesai (P-2), pembangunan ini diserahkan kepada Bupati dan semua dokumen diserahkan ke Bagian Administrasi Pembangunan namun dari Dinas PU tidak memberikan keterangan bila pembangunan ini sudah dimanfaatkan oleh PDAM. Permasalahan di atas tidak sesuai dengan : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada: 1) Pasal 1 ayat (16) Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum; 2) Pasal 6: a) ayat (1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang: (1) menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; (2) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; (3) menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah; (4) mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (5) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

11

Daerah sesuai batas kewenangannya; dan (6) menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. b) Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab: (1) menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; (2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; (3) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; (4) mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah; (5) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan; (6) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; 3) Pasal 36 yang menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dan; b) Meningkatkan penerimaan daerah; 4) Pasal 57 yang menyebutkan bahwa Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi a) Penjualan; b) Tukar menukar; c) Hibah; dan d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Permasalahan ini mengakibatkan aset-aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga menjadi tidak jelas status kepemilikan aset tersebut, di satu sisi secara formal merupakan aset Pemerintah Kabupaten Magetan sedangkan di sisi yang lain aset tersebut dimanfaatkan secara penuh oleh PDAM. Permasalahan ini disebabkan Dinas Pekerjaan Umum tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas PU menanggapi bahwa usulan sekaligus pemilihan lokasi/proyek-proyek yang berkaitan dengan air bersih disesuaikan/ditempatkan pada daerah-daerah yang kekurangan air bersih. Sehingga apabila proyek tersebut selesai dilaksanakan langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Untuk proyek pembangunan sumur pompa dalam Desa Bibis, pembangunan sumber air Ondo-Ondo dan pembangunan sumur pompa dalam dan jaringan air bersih Desa Kuwon setelah selesai dilaksanakan langsung didistribusikan untuk mencukupi kebutuhaan air masyarakat oleh PDAM karena kebutuhan yang sangat mendesak. Di dalam APBD lokasi pengeboran berada di Desa Kuwon Kecamatan Karas. Sebelum pekerjaan pengeboran dimulai, dilakukan sosialisasi beberapa kali. Hasil sosialisasi menyimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat desa Kuwon menolak

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

12

adanya pengeboran sumur dalam di desanya. Setelah melakukan koordinasi dengan PDAM Magetan, disepakati lokasi pengeboran dipindahkan di Desa Botok Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai, penyerahan pertama (P1) pada tanggal 6 Desember 2007. Penyerahan kedua (P2) pada tanggal 10 September 2008. Sumur Bibis dilaksanakan selama 120 hari kalender, dilakukan Penyerahan Pertama (P1) pada tanggal 21 Desember 2006. Penyerahan kedua (P2) dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2007. Pekerjaan Sumur Air Ondo-Ondo dilaksanakan dalam jangka waktu 110 hari, dan masa pemeliharaan 180 hari. Penyerahan pertama (P1) pada tanggal 28 Desember 2006. Penyerahan kedua (P2) pada tanggal 26 juni 2007. Setelah penyerahan kedua (P2) Dinas PU Kabupaten Magetan selaku Pengguna Anggaran telah menyerahkan kepada Bupati Magetan melalui Bagian Administrasi dan Pembangunan, sehingga pengelolaan selanjutnya tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas PU. Pengelolaan aset-aset tersebut oleh pihak PDAM kurang disertai surat perjanjian tertulis, hal tersebut akan segera kami tindak lanjuti. Untuk kedepan akan kami tertibkan untuk penyerahan aset ke Pemerintah Daerah setelah proyek selesai dilaksanakan. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan untuk memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan agar segera memproses status aset milik Pemerintah Magetan yang dimanfaatkan oleh PDAM.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

13

5. Pemerintah Kabupaten Magetan Masih Memiliki Hak Berupa Laba Yang Belum Dibayar oleh Perusahaan Daerah Air Minum Magetan Sebesar Rp288.486.666,82 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan, Pemerintah Kabupaten Magetan mendapat pembagian laba sebesar 55% dari laba bersih perusahaan. Namun realisasinya PDAM menyetor pembagian laba tersebut berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.melalui target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan target ini selalu melebihi dari pembagian presentase laba yang seharusnya atau melebihi 55% dari laba bersih PDAM. Pada Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten telah menerima kelebihan pembagian laba sebesar Rp3.461.999.780,61. Sehingga pembagian laba PDAM Tahun 2006 sebesar Rp1.460.574.798,13 yang dibagikan di Tahun 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Magetan dilakukan secara kompensasi (PDAM tidak menyetor secara cash ke Kas Daerah) dan pada Tahun 2007 masih terdapat kelebihan pembagian laba oleh PDAM sebesar Rp2.001.424.982,48 (Rp3.461.999.780,61 - Rp1.460.574.798,13). Berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/158/Kept/403.012/2008 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2008 Untuk Pengembalian Setoran Uang Muka Laba Perusahaan Air Minum (PDAM) Magetan maka pada Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Kabupaten Magetan menyetorkan pengembalian kelebihan penerimaan laba melalui rekening Belanja Tidak Terduga (1.20.1.20.03.00.00.5.1.8.01.01) sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan SP2D nomor : 0000957/LS/2008 pada tanggal 9 Mei 2008 dan PDAM mengkompensasi pembagian laba Tahun 2007 sebesar Rp789.911.650,30 sehingga pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan telah mengembalikan kelebihan pembagian laba kepada PDAM total sebesar Rp2.289.911.649,30 (Rp1.500.000.000,00 + Rp789.911.650,30). Dari pengembalian kelebihan laba di Tahun 2008 ini, PDAM justru memiliki hutang kepada Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp288.486.666,82 (Rp2.289.911.649,30 – Rp2.001.424.982,48). Rincian perhitungan pembagian laba PDAM kepada Pemerintah Kabupaten Magetan dapat dilihat pada lampiran 2. Kondisi tersebut tidak sesuai denganPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan dana perusahaan ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30%; b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25%; c. Untuk cadangan umum 15%, sosial dan pendidikan 10%, jasa produksi 10%, sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%. Permasalahan di atas mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki piutang kepada PDAM sebesar Rp288.486.666,82.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

14

Hal tersebut disebabkan: a. Pemerintah Kabupaten Magetan dan PDAM tidak cermat dalam menghitung pembagian laba; b. Pembagian laba PDAM berdasarkan target atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Magetan tanpa memperhitungkan kondisi keuangan PDAM dan bukan berdasarkan dari ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas PPKAD menanggapi bahwa PDAM menyetorkan laba setiap tahun (mulai Tahun 1982 s.d. 2000) dan Tahun 2006 sesuai target PAD yang ditetapkan APBD. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 1982 laba PDAM adalah 55% dari perolehan laba bersih, sehingga terjadi kelebihan setoran pada Tahun 2006 sebesar Rp1.036.237.135,47. Untuk menutup kelebihan atas setoran dimaksud, PDAM memperhitungkan dengan perolehan bagian laba untuk pemerintah Kabupaten Magetan pada Tahun 2001-2003 dan Tahun 2007 masih terdapat sisa kelebihan setoran sebesar Rp2.001.424.982,48 yang merupakan tanggungan Pemkab Magetan. Tahun 2008 Pemkab Magetan menyetorkan kepada PDAM atas kelebihan setor laba sebesar Rp1.500.000.000,00. Tahun 2008 Pemkab Magetan memiliki bagian laba sebesar Rp789.911.650,30, sehingga sisa kelebihan setoran sebesar Rp2.001.424.982,48 dikurangi dengan (Rp1.500.000.000,00+Rp789.911.650,30), Pemkab Magetan masih mempunyai hak bagian laba sebesar Rp288.486.666,82. Untuk penarikannya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan PDAM. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan Direksi PDAM untuk segera menyetor kekurangan laba hak Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp288.486.666,82.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

15

6. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebesar Rp108.585.000,00 Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2008 unaudited, belanja barang dan jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah (Bappeda) untuk Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp5.192.861.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.983.542.109,00. Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja barang dan jasa tersebut menunjukkan bahwa tidak semua realisasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah telah dianggarkan sebesar Rp338.460.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp337.810.000,00. Hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menunjukkan bahwa dari jumlah realisasi sebesar Rp337.810.000,00, yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp229.225.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp108.585.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan keteledoran yang bersangkutan sehingga banyak SPJ yang tidak dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran sehingga realisasi belanja tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data yang ada, diketahui hal tersebut juga disebabkan pengeluaranpengeluaran untuk perjalanan dinas yang diberikan melebihi ketentuan tetapi tidak ada tanda terima dan pengeluaran-pengeluaran lain yang tidak ada buktinya dan tidak dapat dirinci oleh Bendahara Pengeluaran. Atas permasalahan tersebut Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada tanggal 7 April 2009. Atas permasalahan tersebut Bendahara Pengeluaran telah menyetor selisih anggaran ke kas daerah sebesar Rp108.585.000,00 pada tanggal 7 April 2009. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada: 1) Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan; 2) Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: 1) Pasal 3 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

16

2) Pasal 4 yang menyatakan Bendahara wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi; 3) Pasal 5 yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya; 4) Pasal 59 yang menyatakan bahwa Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut; c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; 5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Masalah tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp108.585.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Masalah tersebut disebabkan oleh: a. Bendahara Pengeluaran lalai dalam menyimpan bukti pertanggungjawaban; b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tidak cermat dan lalai dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

17

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalai dan tidak bertanggung jawab atas kegiatan dalam lingkup tugasnya; d. Kepala Bappeda (Pengguna Anggaran) lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Atas permasalahan tersebut, Kepala Bappeda menanggapi bahwa Bendahara Pengeluaran teledor sehingga tidak dapat menyajikan bukti-bukti pada saat pemeriksaan, karena kurang tertibnya pengelolaan administrasi keuangan yang berakibat banyak SPJ yang belum dapat diadministrasikan secara baik. Sebagai akibat kelalaian tersebut Kepala Bappeda telah memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk segera menyetor selisih anggaran dan telah ditindaklanjuti dengan mengembalikan selisih tersebut ke BPD Cabang Magetan pada tanggal 7 April 2009. Rencana ke depan akan lebih dioptimalkan khususnya pengendalian, baik terhadap penerimaan maupun pengeluaran keuangan SKPD dengan penyesuaian kebutuhan riil. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memperingatkan kepada Kepala Bappeda untuk selalu melakukan pengawasan terhadap bawahannya, PPK Bappeda untuk selalu melakukan verifikasi secara cermat atas bukti pertanggungjawaban, PPTK Bappeda untuk selalu bertanggung jawab atas kegiatan dalam lingkup tugasnya dan Bendahara Pengeluaran Bappeda untuk selalu menyimpan bukti pertanggungjawaban.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

18

7. Mantan Wakil Pimpinan DPRD Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas Dan Pimpinan DPRD Kabupaten Magetan Menggunakan Fasilitas kendaraan Dinas Lebih Dari satu Berdasarkan hasil uji petik terhadap dokumen-dokumen penggunaan kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Mantan Wakil Pimpinan DPRD Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD masa bakti 1999-2004, disediakan kendaraan dinas roda empat sebanyak 5 (lima) buah, yaitu: Tabel 7.1 Kendaraan Operasional DPRD Masa Bakti 1999-2004 No.

Jenis Kendaraan

Nomor Polisi

1.

Toyota Kijang

AE-9685-M

2.

Toyota Kijang

AE-9686-M

3.

Toyota Kijang

AE-9730-M

4.

Toyota Kijang

AE-9716-M

5.

Suzuki Futura

AE-9630-R

6.

Mitsubishi T 120 SS

AE-9635-R

Ketua DPRD melalui Surat Nomor 170/393/403.040/2005 tanggal 28 Juni 2005 menyatakan bahwa kendaraan dinas sebagian telah dikembalikan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 7.2 Kendaran Yang Sudah dan Belum Dikembalikan

No.

Jenis Kendaraan

No Kendaraan Sudah dikembalikan

Belum dikembalikan

1.

Toyota Kijang

AE-9685-M

2.

Toyota Kijang

AE-9686-M

3.

Toyota Kijang

4.

Toyota Kijang

AE-9730-M

5.

Suzuki Futura

AE-9630-R

6.

Mitsubishi T 120 SS

AE-9635-R

AE-9716-M

Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD dengan Nomor 024/2944/403.031/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang menyatakan bahwa kendaraan dinas untuk masa bakti 1999-2004 akan ditarik dari DPRD dan digunakan untuk operasional Sekretariat Daerah. Sesuai Surat Ketua DPRD Nomor 170/441/403.040/2005 tanggal 26 Juli 2005 perihal pengembalian kendaraan operasional DPRD, dijelaskan bahwa kendaraankendaraan tersebut telah dikembalikan kecuali kendaraan Nomor Polisi AE-9716-M yang masih digunakan oleh Sdr AN (Mantan Wakil Ketua DPRD 1999-2004). KH AN dhi sebagai Wakil Ketua DPRD masa bakti 1999-2004 adalah pemegang/pemakai kendaraan dinas Toyota/2000 Nomor Polisi AE 9716 M warna biru metalik, telah menyatakan bertanggungjawab atas perawatan kendaraan dinas dan akan digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan dinas. Pernyataan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor 024/ 403.040/2003 Bulan Maret 2003.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

19

Hasil konfirmasi dengan Kepala Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum diketahui bahwa kendaraan yang dibawa oleh Sdr AN sudah pernah ditarik, namun Sdr AN meminta kompensasi biaya perawatan sebesar Rp5.000.000,00. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan melalui Surat Nomor 024/564/403.031/2006 tanggal 28 Pebruari 2006 melakukan lagi upaya penarikan kendaraan dinas Toyota Kijang AE 9716 M yang dipinjam oleh Sdr AN, agar segera dikembalikan/diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Magetan c/q Bagian Umum dan Perlengkapan. Selanjutnya proses penarikan kembali kendaraan tersebut terhenti. Pada saat pemeriksaan BPK atas LKD Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2008 proses penarikan dilakukan lagi. Selama ini tidak ada koordinasi antara Sekretariat Dewan dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah. Kedua instistusi ini merasa tidak berkewajiban untuk melakukan penarikan. Kendaraan AE 9716 M sudah tidak tercatat dalam Daftar Aset Kendaraan Dinas Roda 4 Unit Kantor DPRD Kabupaten Magetan. Kendaraan tersebut juga tidak dicatat pada Daftar Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Magetan yang dibuat oleh Bagian Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Adapun pajak kendaraan masih menjadi tanggungan Pemda dan pembayaran pajak terakhir dilakukan pada Bulan Januari 2009. Saat pembayaran pajak, pemakai mendatangi Pengurus perpanjangan STNK Bagian Pengelolaan Aset DPPKD. Pada saat pembayaran pajak diketahui bahwa plat nomor kendaraan yang berwarna merah sudah diganti dengan warna hitam dengan Nopol Bagian belakang kode NP. Hasil konfirmasi dengan Sekretaris DPRD tanggal 6 April 2009 diperoleh informasi bahwa kendaraan yang dibawa Sdr AN akan segera ditarik kembali. Sekretaris DPRD kemudian mengirimkan surat kepada Sdr AN perihal penarikan kendaraan melalui Surat Nomor 028/184/403.040/2009 tanggal 6 April 2009. Surat tersebut mengatasnamakan pemeriksaan BPK yang masih berlangsung saat ini sebagai alasan untuk menarik kendaraan. Pada saat peminjaman kendaraan yang menandatangani surat adalah Ketua DPRD yang masih menjabat sampai saat pemeriksaan. Hal ini berarti Ketua DPRD tidak mempunyai perhatian atas permasalahan tersebut. b. Pimpinan DPRD Kabupaten Magetan Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas Lebih Dari Satu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selain memperoleh penghasilan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan Badan Kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya juga memperoleh tunjangan kesejahteraan. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan pengurusan jenasah. Kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD masing-masing memperoleh satu unit kendaraan. Pemeriksaan atas dokumen diketahui bahwa Ketua DPRD (periode 2004-2009) menggunakan fasilitas kendaraan dinas roda 4 dengan Nomor Polisi AE 2 M (AE 1708 BS) tanpa didukung Surat Pernyataan Pemegang/Pemakai Kendaraan Dinas

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

20

Roda 4. Selain itu Istri Ketua DPRD sebagai Wakil ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Magetan juga mendapat kendaraan Toyota Kijang Nopol AE 9686 M (AE 300 M) sesuai dengan surat Ketua DPRD Nomor 170/441/403.040/2005 tanggal 26 Juli 2005. Berdasarkan konfirmasi dengan Bendahara barang dan pengurus barang, kendaraan tersebut tidak dibawa pulang. Kendaraan AE 2 M pernah mengalami kecelakaan dan masuk bengkel sesuai Surat Wakil Ketua DPRD Nomor 170/778/403.040/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal pemberitahuan kecelakaan lalu lintas kendaraan AE 2 M. Sehingga Ketua DPRD menggunakan kendaraan operasional Sedan Lancer AE 9609 M yang merupakan kendaraan pool untuk operasional tamu, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Sub Bagian Perlengkapan atas nama Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Nomor 024/365/403.031/2008 tanggal 7 Nopember 2008. Berdasarkan konfirmasi dengan Sekretaris Dewan diketahui bahwa kendaraan AE 2 M telah selesai diperbaiki. Namun ketika cek fisik pada tanggal 3 April 2009 atas keberadaan kendaraan di pool Rumah Tangga Sekretariat Daerah diketahui mobil sedan Lancer AE 9609 M tidak ada di pool. Menurut keterangan Kasubag Rumah Tangga sedan Lancer ditukar dengan kendaraan operasional Wakil Ketua PKK. Hal tersebut menunjukkan kendaraan operasional Wakil Ketua PKK tidak berada di DPRD. Dengan demikian Ketua DPRD membawa kendaraan Dinas sebanyak 2 (dua) buah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tanggal 14 Nopember 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah pada : 1) Pasal 5 menyebutkan bahwa Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja meliputi: ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas; 2) Pasal 13 menyebutkan bahwa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan; 3) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran; 4) Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota; c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 183.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 pada angka1 menyebutkan bahwa dengan disempurnakannya pengertian

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

21

tunjangan kesejahteraan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 16, maka kendaraan dinas jabatan hanya dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD masingmasing satu unit d. Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pedoman dan tata Cara penggunaan kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Magetan pada: 1) Pasal 3 huruf c menyebutkan bahwa pengguna kendaraan dinas hanya untuk keperluan dinas; 2) Pasal 9 huruf b menyebutkan bahwa pengguna yang sudah pensiun, terhitung mulai tanggal TMT pensiun dan selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal pensiun harus menyerahkan kendaraan yang digunakan kepada instansi pengelola. Masalah tersebut mengakibatkan: a. Menambah beban operasional untuk kegiatan aktivitas Wakil Ketua Dewan dan Ketua Dewan; b. Membuka peluang hilangnya aset Pemerintah Kabupaten Magetan mengingat masa bakti Sdr AN sudah berakhir dan DPRD akan berakhir bulan Juni 2009. Hal tersebut disebabkan: a. Tidak adanya prosedur yang jelas tentang pinjam pakai kendaraan operasional untuk Pimpinan dan Anggota DPRD; b. Bupati Magetan kurang tegas dalam mengupayakan penarikan kendaraan dinas yang digunakan oleh Mantan Ketua DPRD; c. Sekretariat DPRD tidak tegas untuk menarik kendaraan yang digunakan oleh Pimpinan DPRD diluar kendaraan dinas. Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Umum menanggapi bahwa keberadaan kendaraan ada di Sekretariat DPRD, seharusnya yang bertanggung jawab adalah Sekretariat DPRD baik dalam penataan administrasi, penggunaan, perawatan serta aturan-aturan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Magetan pasal 3 huruf c dan pasal 9 huruf b. Sekretariat DPRD menanggapi bahwa untuk kendaraan Toyota Kijang Tahun 1993 Nopol AE 9716 M (yang baru AE 406 NP) yang dipakai oleh Sdr. HM Abu Naim, sudah dibuat surat penarikan kendaraan tanggal 6 April 2009 Nomor 028/184/403.040/2009 dan pada hari itu juga sudah kami tarik jam 15.00 WIB dan selanjutnya kendaraan pada saat sekarang sudah berada di Sekretariat DPRD. Rencana tindakan ke depan kendaraan setelah ditarik di Sekretariat DPRD selanjutnya akan digunakan untuk operasional di Sekretariat DPRD. Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD menanggapi bahwa telah dibuat Surat tanggal 7 April 2009 Nomor 170/193/403.040/2009 perihal pengembalian kendaraan OPS Wakil Ketua Tim Penggerak PKK (roda empat Toyota Kijang AE 300 NP) kepada Sdr Bupati Magetan yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Tentang kendaraan AE 2 M sudah dibuatkan surat pernyataan pemegang atau pemakai kendaraan roda empat. Untuk kendaraan roda dua sudah ditindaklanjuti dengan surat pernyataan pemegang kendaraan roda dua.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

22

Selanjutnya kendaraan sudah diserahkan kepada Sdr Bupati Magetan. Kendaraan AE 2 M menjadi kendaraan dinas Ketua DPRD sesuai dengan peruntukannya. Untuk kendaraan dinas roda dua menjadi kendaraan dinas bagi staf Sekretariat DPRD. Sedangkan kendaraan sedan Lancer AE 9609 M bukan kewenangan Sekretaris DPRD dalam penarikannya. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan a. Sekretaris DPRD untuk mencatat kendaraan dinas Toyota AE-9716-M dalam Daftar Aset Kendaraan Dinas Kabupaten Magetan; b. Sekretaris DPRD bertindak lebih tegas dan segera menarik kendaraan dinas selain fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh Ketua DPRD; c. Pimpinan DPRD agar segera mengembalikan kendaraan yang dipinjam.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

23

8. Pengelolaan Penerimaan Dana Kapitasi Rp454.972.800,00 dari PT Asuransi Kesehatan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2008 menganggarkan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada kode rekening 1.02.01.01.4.1.00.00.2.01.01 sebesar Rp990.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.040.873.850,00 atau sebesar 105,14%. Komponen retribusi pelayanan kesehatan ini adalah PHB/Askes. Pemeriksaan atas bukti penerimaan dari Askes, Buku Kas Umum dan Bukti pendukung yang lain diketahui: a. Penerimaan dari PT Askes didasarkan pada Berita Acara Kesepakatan tentang Penerapan tarif baru pembayaran kapitasi rawat jalan tingkat pertama bagi peserta Askes di Puskesmas Kabupaten Magetan yang ditandatangani antara Kepala PT Askes Cabang Madiun dengan Kepala Dinas Kesehatan tanggal 7 Nopember 2002. Besaran Dana Kapitasi sebesar Rp1000,00/jiwa dibagi sebagai berikut. 1) Besaran Rp900,00 dibagi secara proposional seperti yang berlaku saat ini yaitu : a) Jasa Sarana Rp 200,00/jiwa/bulan dibagi lagi: (1) 25 % disetor ke Kasda atau Rp 50,00/jiwa/bulan (2) 75% untuk puskesmas atau 150,00/jiwa/bulan b) Jasa Pelayanan Rp200,00/jiwa/bulan dibagi lagi : (1) 10% untuk operasional Dinas Kesehatan atau Rp20,00/jiwa/bulan (2) 90% untuk puskesmas atau Rp180,00/jiwa/bulan c) Bantuan Obat Rp500,00/jiwa/bulan 2) Besaran Rp100/jiwa/bulan untuk tambahan biaya obat pada Puskesmas rawat inap bagi peserta Askes dan Dana Cadangan. Pembagian persentase kapitasi dapat dijelaskan dengan tabel terlampir (lampiran 3) b. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui penerimaan dari PT Askes oleh Dinas Kesehatan tidak dibukukan secara Bruto. Penerimaaan sesungguhnya dari PT Askes adalah sebesar Rp568.716.000,00. Sedangkan yang disetor ke Kas Daerah sebesar Rp28.435.800,00. Sisanya digunakan langsung sebesar Rp540.280.200,00 (Rp568.716.000,00-Rp28.435.800,00). c. Pencatatan retribusi pelayanan kesehatan yang dilaporkan ke Pemerintah Daerah atas PHB/Askes tidak sebesar penerimaan askes yang diterima yaitu sebesar Rp568.716.000,00 melainkan hanya sebesar Rp117.824.750,00 yang terdiri atas Askes Kapitasi Jasa Sarana saja sebesar Rp113.743.200,00 dan Retribusi Askes rawat inap di puskesmas sebesar Rp4.081.550,00. Hal ini dapat dijelaskan dengan tabel terlampir (lampiran 3). d. Pemeriksaan atas BKU dan Rekening Koran Bank diketahui per 31 Desember 2008 masih terdapat saldo di BKU sebesar Rp105.900.710,00 terdiri dari tunai kas sebesar Rp1.641.410,00 dan Bank sebesar Rp104.259.300,00. Sisa kas di bank masih relatif banyak karena tambahan biaya obat pada puskesmas rawat inap sebesar Rp100,00/jiwa/bulan tidak diberikan ke Puskesmas tetapi dibayarkan PT Askes melalui Dinas Kesehatan selanjutnya digunakan untuk menambah biaya rawat inap bagi Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang melayani peserta Askes. Sisa dana yang ada pada Dinas Kesehatan sebagai cadangan bila ada fluktuasi yang rawat inap. Sedangkan yang diberikan ke Puskesmas sebesar Rp830,00 terdiri atas jasa sarana Rp150,00; jasa pelayanan Rp180,00; dan bantuan obat Rp500,00.(lampiran 4)

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

24

e. Jasa pelayanan yang digunakan untuk operasional Dinas Kesehatan diberikan kepada pengelola dana Kapitasi rawat jalan tingkat pertama bagi peserta Askes di Puskesmas se-Kabupaten Magetan Tahun 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Nomor 440/18/403.104/2008 tanggal 13 April 2008. Dalam Keputusan tersebut disebutkan penerimanya adalah : 1) Kepala Dinas Kesehatan sebagai Penangungjawab; 2) Kepala Tata Usaha sebagai Koordinator; 3) Staf Dinas Kesehatan sebagai Pengelola Keuangan; 4) Staf Dinas Kesehatan sebagai anggota; 5) Staf Dinas Kesehatan sebagai anggota; 6) Staf Dinas Kesehatan sebagai anggota. Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam : 1) Pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah; 2) Pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa penerimaan satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran; 3) Pasal 52 disebutkan bahwa setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada : 1) Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD; 2) Pasal 122 ayat (3) menyebutkan bahwa penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 3) Pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah; c. Berita Acara Kesepakatan tentang Penerapan Tarif Baru Pembayaran Kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama Bagi Peserta Askes di Puskesmas Kabupaten Magetan 828/13-03/1102 atau Nomor 1264/403.104/2002 tanggal 7 Nopember 2002 pada : 1) I.A Besaran dana kapitasi sebesar Rp1000,00 jiwa/bulan; 2) I.A.1 Besaran Rp900,00 dibagi secara proporsional seperti yang berlaku saat ini yaitu: a) Jasa Sarana = Rp200,00/jiwa/bulan; b) Jasa Pelayanan =Rp200,00/jiwa/bulan; c) Bantuan Obat =Rp500,00/jiwa/bulan; 3) I.A.2 Besaran Rp100,00/jiwa/bulan untuk tambahan biaya obat pada Puskesmas rawat inap bagi peserta askes dan dana cadangan; 4) I.B.1 Jasa sarana sebesar Rp200,00/jiwa/bulan dibagi sebagai berikut. =Rp50,00/jiwa/bulan; a) 25% disetor ke Kas Daerah b) 75% untuk Puskesmas =Rp150,00/jiwa/bulan; 5) I.B.2 Jasa pelayanan sebesar Rp200,00/jiwa/bulan dibagi sebagai berikut.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

25

a) 10% untuk operasional Dinas Kesehatan Kabupaten =Rp20,00/jiwa/bulan; b) 90% untuk Puskesmas =Rp180,00/jiwa/bulan; 6) I.C Prosedur pembayaran dana kapitasi tersebut dilaksanakan secara langsung oleh PT Askes pada Dinas Kesehatan, Kas Daerah dan Puskesmas; 7) I.C.1 Besaran Rp900,00/jiwa/bulan sebagai berikut. a) Kas Daerah (retribusi) =Rp50,00/jiwa/bulan; b) Dinas Kesehatan =Rp20,00/jiwa/bulan; c) Puskesmas =Rp830,00/jiwa/bulan terdiri dari: (1) Jasa Sarana =Rp150,00/jiwa/bulan (2) Jasa Pelayanan =Rp180,00/jiwa/bulan (3) Bantuan Obat =Rp500,00/jiwa/bulan Jumlah =Rp830,00/jiwa/bulan 8) I.C.2 Besaran Rp100,00/jiwa/bulan dibayarkan oleh PT Askes melalui Dinas Kesehatan Kaupaten Magetan selanjutnya digunakan untuk menambah biaya obat rawat inap bagi Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang melayani peserta Askes berdasarkan perhitungan rata-rata hari rawat. Masalah tersebut mengakibatkan a. Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan disajikan lebih rendah sebesar Rp454.972.800,00 (Rp568.716.000,00 - Rp113.743.200,00); b. Membuka peluang untuk disalahgunakan atas dana askes yang dikelola Dinas Kesehatan yang tidak dilaporkan ke Pemerintah Daerah. Hal tersebut disebabkan: a. Kepala Dinas Kesehatan lalai tidak memberikan pembinaan kepada pengelola Askes di Dinas Kesehatan; b. Pengelola Askes lalai tidak menyetorkan retribusi askes sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menanggapi bahwa pengelolaan dana kapitasi Askes Sosial (PNS) pada saat ini (tahun 2009) sedang dalam proses pembahasan tindak lanjut untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa proses untuk menuju ke pelaksanaan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 sudah dilakukan pembahasan pada Forum Rapat Konsultasi dan Koordinasi Askes tingkat Kabupaten Magetan antara lain: a. Rapat koordinasi membahas tentang retribusi pelayanan kesehatan dari kapitasi askes yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009; b. Rapat membahas alur pembayaran dan pengelolaan kapitasi Askes yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009. Yang diperoleh kesepakatan bahwa alur pembayaran dan pengelolaan dana kapitasi Askes melalui rekening kas daerah pada PAK APBD Tahun 2009. Pengelolaan dana kapitasi Askes sebelum PAK APBD Tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Askes (Persero) Cabang Madiun dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan tentang Pelayanan Kesehatan RJTP, RITP dan Persalinan bagi peserta PT Askes (Persero) nomor 1185/1303/0408 dan nomor 842/1998/403.104/2008 tanggal 30 April 2008.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

26

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melaporkan dan mencatat secara bruto setiap penerimaan dan penggunaan dana dari PT ASKES.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

27

9. Bantuan Dana Hibah Tidak Didukung Dengan Pertanggungjawaban Serta Belum Dilaporkan Kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan menganggarkan Bantuan Hibah pada Sekretariat Daerah dengan kode rekening 1.20.03.14.5.1.00.00.4.05.01 sebesar Rp12.573.358.700,00 dan direalisasi sebesar Rp10.065.889.427,18 atau 80,05%. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa bantuan hibah telah disertai proposal, naskah hibah serta kuitansi penerima bantuan. Isi dalam naskah Hibah mengatur bahwa penerima hibah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima kepada Bupati. Apabila dana diterimakan dalam beberapa tahap maka pengguna akan dikenai kewajiban melaporkan dulu 75% penggunaan dana tahap sebelumnya (tahap I) untuk mencairkan dana bantuan tahap selanjutnya (tahap II). Namun demikian terdapat penerima dana yang tidak melaporkan penggunaan dana sebelumnya dalam pencairan dana tahap selanjutnya. Rincian penerima dana yang belum dipertanggungjawabkan dapat dilihat pada lampiran 5. Berdasarkan data tersebut diketahui terdapat penerima bantuan hibah tidak membuat proposal dan penggunaan dana hibah sebesar Rp2.251.858.700,00 belum dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan konfirmasi dengan Bendahara Bantuan Sosial, Hibah dan Belanja tak Terduga diketahui bantuan hibah yang disalurkan tidak didukung dengan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Hasil konfirmasi lebih lanjut dengan Kasubag Anggaran bahwa Pemerintah Daerah belum melaporkan belanja hibah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Selain itu terdapat sisa dana hibah yang diberikan ada yang dikembalikan dengan perincian sebagai berikut. Tabel 9.1 Sisa Dana Hibah yang Dikembalikan (Dalam Rupiah) No 1

Penerima KPU

Uraian Setor kembali sisa anggaran Pilkada Bupati

Tanggal pengembalian

Nilai

22-Okt-08

2.376.243.431,00

dan Wakil Bupati Tahun 2008 di Kabupaten Magetan berdasarkan SP2D Nomor: 0001059/LS/2008 tanggal 21 Mei 2008 2

Panwaslu Pilbub

3

Poltek Magetan

Pengembalian sisa rekening Panwaslu Ta 2008

31-Des-08

88.725.841,82

Setor kembali bantuan dana hibah sesuai SP2D Nomor 1864/LS/2008 tanggal 1/7/2008 SP2D Nomor 754/LS/2008 tanggal 30/12/2008

06-Jan-09

11.800.000,00

Setor kembali bantuan dana hibah sesuai SP2D Nomor 1864/LS/2008 tanggal 1/7/2008 SP2D Nomor 754/LS/2008 tanggal 30/12/2008

13-Jan-09

700.000,00

Jumlah

2.477.469.272,82

Dengan adanya pengembalian dana hibah oleh KPU, Panwaslu dan Poltek Magetan maka nilai dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp2.251.858.700,00 (lampiran 5).

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

28

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 pada Pasal 43 ayat (5) disebutkan bahwa belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran; b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 pada angka 6: 1) Huruf a menyebutkan bahwa hibah dalam bentuk uang kepada Instansi vertical (seperti kegiatan TMMD, pengamanan daerah dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK) dipertanggungwabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundangundangan lainnya; 2) Huruf b menyebutkan bahwa hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah; c. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Daerah pada: 1) Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa penerima hibah dan bantuan daerah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati; 2) Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa hibah berupa uang yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya, instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai Naskah Perjanjian Hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya; 3) Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa hibah berupa uang yang diberikan kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat pertanggungjawabannya dalam bentuk : a) Bukti tanda terima uang; b) Daftar rincian realisasi penggunaan sesuai dengan naskah perjanjian hibah; dan c) Bukti –bukti pengeluaran yang sah; d. Naskah Perjanjian tentang Pemberian Hibah untuk masing-masing Penerima Hibah: 1) Kodim 0804, Sub Detasemen Polisi Militer 1-5, Panwaslu, KPU, Polres pada Pasal 3 ayat (2) angka 5 menyebutkan bahwa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupati Magetan; 2) Pramuka, KONI, KORPRI, PIVERI, PKK, LVRI, PWRI, DHC’45, PMI, Badan Narkotika pada pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dilampiri dengan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah daerah dan peraturan perundang-undangan;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

29

3) Poltek Magetan pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dilampiri bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran bantuan hibah sebesar Rp2.251.858.700,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Kondisi tersebut disebabkan: a. Sekretaris Daerah lalai tidak memperingatkan kepada penerima bantuan hibah yang belum menyampaikan pertanggungjawaban; b. Sekretaris Daerah tidak memperhatikan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan belanja hibah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas PPKAD menanggapi bahwa pada prinsipnya hibah dari APBD oleh para penerima hibah sudah di SPJ kan. Pada prinsipnya pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 sudah jelas menjadi tanggungjawab SKPD (siapa dan bertanggungjawab apa). Disamping itu bagi penerima hibah sesuai SE Mendagri nomor 900/2677/SJ/ tanggal 8 Nopember 2007 adalah sebagai obyek pemeriksaan. Terkait pelaporan pemberian hibah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, bahwa kewajiban melaporkan tersebut diatur dalam Permendagri 59 Tahun 2007. Pemerintah kabupaten Magetan baru menerapkan Permendagri 59 Tahun 2007 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009, maka pelaksanaan Tahun 2008 belum ada kewajiban Pemerintah Kabupaten Magetan untuk melaporkan kepada Departemen Dalam Negeri dan menteri Keuangan, dengan alasan pemberian hibah Tahun 2008 masih mengacu Permendagri nomor 13 Tahun 2006 yang didalamnya tidak mengatur kewajiban tersebut. Selanjutnya pemberian hibah Tahun 2009 akan dilaporkan kepada Mendagri dan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Permendagri 59 Tahun 2007. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memperingatkan Sekretariat Daerah untuk: a. Memberi peringatan kepada penerima hibah yang belum menyampaikan pertanggungjawaban; b. Melaporkan belanja hibah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran sesuai ketentuan.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

30

10. Berita Acara Serah Terima Bantuan Dibuat Sebelum Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Bantuan Keuangan pada Partai Politik dianggarkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. Partai politik yang memperoleh bantuan adalah partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan pada Berita Acara Nomor 270/08/BA/403.306/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tatacara pengajuan bantuan yaitu dengan pengajuan proposal secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua umum atau sekretaris partai dan dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPU. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua atau Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima. Pemeriksaan atas dokumen penyerahan bantuan diketahui bahwa Berita Acara Serah Terima dibuat sebelum penerbitan surat pencairan bantuan. Isi Berita Acara menyebutkan Pihak pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun 2008 kepada DPP/DPD/DPC dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Magetan melalui rekening Bank Partai Politik. Dan Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah diterima DPP/DPD/DPC yang bersangkutan. Dengan demikian pada saat Berita Acara Serah Terima ditandatangani, pada saat itu juga uang juga diterima oleh partai dengan bukti kuitansi penerimaan uang. Namun kuitansi penerimaan tidak mencantumkan tanggal. Bahkan pada Berita Acara serah terima antara Kepala Bantikesbang Kabupaten Magetan dengan Ketua/Bendahara Partai PNI Marhaenis diketahui Kepala Bantikesbang belum menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik. Adapun rincian Berita Acara Serah Terima sebelum penerbitan SP2D dapat dilihat pada lampiran 6. Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tanggal 19 Juli 2005 dalam: 1) Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat; 2) Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan bendahara atau sebutan Lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Pedoman pengajuan, penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik: 1) Pasal 14 huruf b disebutkan bahwa Surat Tanda Terima Bantuan Yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh ketua dan Bendahara DPC partai Politik dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel partai Politik; 2) Pasal 14 huruf c disebutkan bahwa Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

31

Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya sebagai pihak pertama dan oleh ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 dalam pasal 133 ayat (2) disebutkan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah; d. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Daerah pada pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberian bantuan kepada partai politik, pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006. Kondisi tersebut mengakibatkan membuka peluang penyalahgunaan bantuan keuangan. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Badan Ketertiban Kesatuan Kebangsaan mewakili Bupati Magetan dalam serah terima pemberian bantuan keuangan kurang memahami ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut Kepala Bakesbangpol Linmas menanggapi bahwa hal tersebut akan diperhatikan dan dicukupi sesuai hasil temuan setelah koordinasi dengan partai penerima bantuan keuangan. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memperingatkan Kepala Badan Ketertiban Kesatuan Kebangsaan dalam pemberian bantuan keuangan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

32

11. Pendapatan Jasa Kegiatan Digunakan Langsung

Bongkar

Ratoon

Sebesar

Rp60.000.000,00

Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan TA 2008 menganggarkan rekening Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah BUMD pada Usaha Bidang Perkebunan dengan kode 6.2.00.00.2.02.04 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 100%. Usaha Bidang Perkebunan ini, untuk kegiatan Bongkar Ratoon. Instansi pelaksana kegiatan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sedangkan Bongkar Ratoon adalah kegiatan membongkar eks tanaman tebu ratoon yang telah mengalami pengeprasan berkali-kali dan selanjutnya menanami kembali dengan tanaman tebu jenis unggul baru. Pelaksanaan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Bongkar Ratoon. Sasaran kegiatannya yaitu kegiatan Intensifikasi Bongkar Ratoon pada tanaman tebu dan Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR). Pinjaman modal kerja ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 per hektar dengan luas lahan 100 Ha. Atas pemanfaatan pinjaman modal kerja ini, dikenakan jasa sebesar 7% per tahun dengan ketentuan 4% untuk kas Daerah dan maksimal 3% untuk KPTR. Jangka waktu pinjaman modal maksimal dua tahun. Kelompok sasaran KPRT penerima pinjaman modal berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/110/Kept/403.012/2008 tanggal 31 Maret 2008 dapat dilihat pada lampiran 7. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pengembalian pinjaman modal dan jasa telah lunas dilakukan dalam tahun 2008. Hasil konfirmasi dengan PPTK Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Bongkar Ratoon diketahui bahwa jasa yang disetorkan ke Kasda sebesar 4% (Rp40.000.000,00) dari total 7% (Rp70.000.000,00) jasa yang dikeluarkan atas total pinjaman selama satu tahun. Sedangkan jasa yang 3% (Rp30.000.000,00) langsung digunakan untuk kegiatan operasional koperasi peminjam. Menurut keterangan PPTK dalam pembuatan Peraturan Bupati yang mengatur kegiatan Bongkar Ratoon sudah mendapat masukan dari Tim Pembina Kegiatan Pembiayaan Bongkar Ratoon. Dalam peraturan tersebut hanya mengatur persentase jasa yang harus dibayar dan tidak mengatur mengenai mekanisme pembayaran yang akan berhubungan dengan pecatatan pendapatan daerah. Sementara Tim dibentuk dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/109/Kept/403.012/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab: a. Merumuskan Kebijakan Operasional Kegiatan Pembiayaan Bongkar Ratoon APBD Kabupaten Magetan; b. Memberikan arahan dan membantu perencanaan serta pelaksanaan kegiatan; c. Melaksanakan pemantauan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan; d. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang timbul. Susunan Keanggotaan Tim terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Ekonomi Pembangunan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Kantor Koperasi,Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengawas, Kepala Dinas Pengairan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Keuangan, PG Rejosari, PG Purwodadi. Meskipun Peraturan Bupati tidak mengatur tentang mekanisme pembayaran pinjaman.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

33

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 pada pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah pada pasal 122 ayat (3) menyatakan penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Lampiran Romawi II.2.a.2) disebutkan bahwa seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Masalah tersebut mengakibatkan pendapatan jasa bongkar ratoon disajikan lebih rendah sebesar Rp60.000.000,00 (Rp140.000.000,00-Rp80.000.000,00). Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan menanggapi bahwa pendapatan jasa bongkar ratoon disajikan lebih rendah sebesar Rp60.000.000,00 yang merupakan jasa KPTR sebesar 3% (tiga persen), sedang jasa bongkar ratoon yang disetor ke kasda sebesar Rp80.000.000,00. Jadi pendapatan jasa bongkar ratoon disajikan bukan lebih rendah Rp140.000.000,00. Sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2007 Bab VI Jasa dan Jangka waktu pinjaman pasal 7 ayat 2 jasa yang dibebankan kepada anggota KPTR ditetapkan maksimal sebesar 75 (tujuh persen) per tahun, dengan ketentuan 4% (empat persen) untuk kas daerah dan maksimal 3% (tiga persen) untuk KPTR. Rencana tindakan kedepan kegiatan bongkar ratoon APBD Kabupaten Magetan Tahun 2009 akan dilaksanakan perubahan mekanisme pembayaran jasa yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan daerah dan akan dituangkan dalam Peraturan Bupati setelah dilaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Kegiatan Bongkar Ratoon yang antara lain mengatur mekanisme pembayaran jasa, sehingga jasa yang disetor ke kas daerah sebesar 7% (tujuh persen) selanjutnya untuk jasa KPTR sebesar 3% (tiga persen) akan diberikan melalui operasional KPTR yang dituangkan dalam RKA SKPD. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memperingatkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mengubah mekanisme pembayaran jasa bongkar ratoon dan melaporkan serta mencatat pendapatan jasa bongkar ratoon.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

34

12. Penerimaan atas Retribusi Pelayanan Persampahan Sebesar Rp16.221.625,00 Digunakan Langsung Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan Tahun 2008 mempunyai Pendapatan Asli daerah yang diperoleh dari Retribusi Pelayanan persampahan. Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari Bendahara penerimaan Dinas Pekerjaan Umum diketahui bahwa pendapatan tersebut cara pemungutannya dititipkan pada PDAM. Pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur dengan surat Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2000. Dalam keputusan ini diatur bahwa bagi warga masyarakat, Badan Usaha wajib membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bersamaan dengan membayar rekening air minum PDAM. Selanjutnya hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan disetor ke Kas Daerah lewat BKP Dinas Pendapatan Daerah setelah dikurangi 5% dari hasil pemungutan untuk upah jasa. Dengan demikian keputusan Bupati ini memperkenankan adanya penggunaan langsung atas penerimaan. Selama Tahun 2008 retribusi kebersihan persampahan dapat dilihat pada lampiran 9. Berdasarkan tabel pada lampiran 9 tersebut diketahui bahwa penerimaan retribusi persampahan/kebersihan selama Tahun 2008 sebesar Rp124.783.825,00 namun yang dilaporkan sebagai penerimaan Tahun 2008 sebesar Rp115.170.875,00. Hasil konfirmasi dengan Kasi Pembukuan Dinas Pendapatan diketahui penerimaan bulan tagihan Desember 2008 ditahan untuk dimasukan pada penerimaan tahun berikutnya dengan alasan target penerimaan tahun 2008 sudah tercapai. Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 pada pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah pada pasal 122 ayat (3) menyatakan penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Lampiran Romawi II.2.a.2) disebutkan bahwa seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil. Masalah tersebut mengakibatkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan disajikan lebih rendah sebesar Rp16.221.625,00 (Rp131.392.500,00Rp115.170.875,00) Hal ini disebabkan Surat Keputusan Bupati yang memperkenankan adanya penggunaan langsung atas penerimaan pelayanan persampahan.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

35

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar merevisi SK Bupati Nomor 23 Tahun 2000 tanggal 31 Juni 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada pasal 5.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

36

13. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Sebesar Rp69.034.740,00 Tidak Didukung Dengan Bukti Pendukung Yang Lengkap Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2008 menganggarkan Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp855.000.000,00 dengan kode rekening 1.20.03.14.5.1.00.00.5.02.01 dan realisasi sebesar Rp760.000.000,00 atau 88,88%. Bantuan ini dimaksudkan sebagai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD sebanyak 10 partai. Pemeriksaan atas dokumen pencairan bantuan keuangan partai politik dan konfirmasi dengan Badan Kesbanglimas diketahui, Bantuan hanya diterima oleh sembilan partai politik sedangkan satu parpol tidak mencairkan karena alasan intern partai. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan ini, terdapat penggunaan bantuan keuangan sebesar Rp69.034.740,00 yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang lengkap. Rincian dapat dilihat pada lampiran 10. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 dalam: 1) Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di kabupaten/kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran; 2) Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 dalam: 1) Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas kedilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa secara tertib sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan ukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pasal 132 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 4) Pasal 133 ayat (2) disebutkan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah; c. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban HIbah dan Bantuan Daerah pada pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberian bantuan kepada partai politik, pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

37

Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran tentang bantuan keuangan Parpol sebesar Rp69.034.740,00 tidak dapat diyakini kebenarannya. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Kantor Kesatuan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat lalai dalam meneliti SPJ yang dilaporkan. Atas permasalahan tersebut, Kepala Bakesbangpol Linmas menanggapi bahwa akan memperhatikan dan mencukupi sesuai hasil temuan kekurangan administrasi/SPJ setelah koordinasi dengan partai penerima bantuan. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan Kepala Bakesbangpol Linmas selalu cermat dan meneliti setiap SPJ yang dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

38

14. Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran di Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Terlambat Disetor Sebesar Rp197.608.569,00 Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kegiatan secara tertib, efektif dan efisien maka Kepala Daerah telah menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diantaranya adalah Bendahara Pengeluaran. Bendahara pengeluaran bertugas melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh pekerjaan administrasi dan tata usaha keuangan SKPD. Berdasarkan pemeriksaan atas bukti setor SKPD ke Kas Daerah diketahui bahwa setelah tanggal 31 Desember 2008 masih terdapat setoran sebesar Rp197.608.569,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 14.1 Setoran Sisa Uang Persediaan yang Disetor setelah tanggal 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah) No

SKPD

1

Bappeda

2

Kantor Kesejahteraan Sosial

3

Sekretariat Daerah (Khusus)

4

Badan Pengawasan Daerah

Tgl Penyetoran 11 Februari & 7 April 2009 05 Februari 2009

Jumlah 160.560.576,00 1.000,00 (250)

13,16,20 Januari 2009

28.380.200,00

5

Kec. Lembeyan

13 Januari 2009

4.781.600,00

6

Kec. Barat

05 Januari 2009

1.222.085,00

7

Kec. Kartoharjo

06 Januari 2009

2.147.958,00

8

Kec. Sidorejo

20 Januari 2009

400,00

9

Dinas Pertanian

07 Januari 2009

515.000,00

Total

197.608.569,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 220: a. Ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; b. Ayat (8) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember; c. Ayat (10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Permasalahan tersebut mengakibatkan keamanan kas daerah tidak terjamin dan membuka peluang penyalahgunaan.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

39

Hal tersebut disebabkan: a. Bendahara Pengeluaran lalai tidak segera menyetorkan sisa kas yang dimiliki pada akhir tahun anggaran ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; b. Atasan langsung Bendahara Pengeluaran lalai tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kas secara optimal. Atas permasalahan tersebut, Kepala Bappeda menanggapi bahwa keterlambatan penyetoran ke kas daerah sebagai akibat belum adanya kecocokan perangkaan (SP2D) antara Bappeda dan Bagian Keuangan, sehingga berakibat mengalami keterlambatan penyetoran. Adapun posisi keuangan cash ada di kas Bappeda Kabupaten Magetan. Inspektur Kabupaten Magetan menanggapi bahwa atas keterlambatan penyetoran sisa uang persediaan telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp28.380.200 pada tanggal 16 Januari 2009, 13 Januari 2009 dan tanggal 20 Januari 2009. Kepala Dinas Pertanian menanggapi bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian belum menyetorkan sisa dana pada akhir Tahun Anggaran ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku, namun sisa dana sebesar Rp515.000,00 tersebut telah disetorkan pada tanggal 7 Januari 2009. Camat Barat menanggapi bahwa pada tanggal 31 Desember 2008 jam 12.00 WIB Bendahara Pengeluaran akan melakukan penyetoran sisa uang persediaan ke Bank Jatim Barat, namun Bank sudah tutup. Sehingga baru dapat disetorkan pada tanggal 5 Januari 2009. Camat Lembeyan menanggapi bahwa sisa uang yang belum distor adalah sebesar Rp1.154.355,00. Sisa tersebut terlambat disetor karena kesalahan entry data pada Simda karena yang muncul dalam Buku Kas Sisa dana nihil, setelah ada pemeriksaan dari BPK baru diketahui bahwa sisa kas yang masih harus disetor Bendahara Kecamatan Lembeyan Rp1.154.355,00 dan bendahara sanggup mengembalikan paling lambat 8 April 2009 sesuai dengan surat pernyataan bendahara kepada BPK pada tanggal 5 April 2009. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar: a. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk selalu menyetor sisa uang persediaan sesuai ketentuan yang berlaku; b. Memerintahkan atasan langsung Bendahara Pengeluaran dhi Kepala SKPD untuk meningkatkan pengawasan langsung terhadap pengelolaan kas pada dinas masingmasing.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

40

15. Hasil Pemeriksaan BPK RI Belum Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005 Nomor 14/R/XIV.12/5/2006 tanggal 31 Mei 2006, Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2006 Nomor 80/R/XIV/04/2007 tanggal 16 April 2007, Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2006 Nomor 81/R/XIV.12/04/2007 tanggal 24 April 2007, Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 94/R/XVIII.SBY/05/2008 tanggal 2 Mei 2008, Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Nomor 95/ R/XVIII.SBY/05/2008 tanggal 2 Mei 2008, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 33/R/XVIII.SBY/01/2008 tanggal 28 Januari 2008, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Nomor 21/R/XVIII.JATIM/01/2009 tangal 22 Januari 2009. Pemeriksaan lebih lanjut atas hasil pembahasan tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 6 April 2008 adalah sebagai berikut. Tabel 15.1 Rekapitulasi Temuan BPK RI pada Pemkab Magetan Uraian

Temuan

Saran/

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Rekomendasi

TS

Status tindak lanjut TB

BT

LKD TA 2005

12

23

16

3

4

LKD TA 2006

31

52

44

7

1

Bantuan Parpol TA 2006

4

5

4

-

1

LKD TA 2007

40

41

27

13

1

Belanja TA 2007

15

34

27

5

2

Belanja TA 2008

13

33

5

16

12

Keterangan : TS: Telah ditindaklanjuti sesuai saran TB: Telah ditindaklanjuti tapi belum seluruhnya selesai BT: Belum ditindaklanjuti

Temuan BPK yang belum ditindak lanjuti: a. Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005 yaitu : 1) Pembiayaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga dan Gedung DPRD tidak sesuai ketentuan. Atas permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Bupati Magetan agar: a) Mematuhi ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya dalam hal pemilihan rekanan; b) Tidak lagi melakukan tindakan yang menyebabkan beban APBD jika belum tersedia anggarannya; c) Menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah denda sebesar Rp691.483.500,00 dari CV Budi Bersaudara dan sebesar Rp398.034.000,00 dari CV Budi Karya Mandiri sebagai akibat dari keterlambatan penyelesaian dan penyerahan pekerjaan pembangunan GOR dan gedung DPRD; d) Mempertanggungjawabkan kerugian daerah sebesar Rp720.683.765,59 yang timbul akibat penerbitan standar harga baru dalam pembangunan gedung DPRD tahap III.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

41

b. Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2006 yaitu: Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005 belum semua ditindaklanjuti. Direkomendasikan kepada Bupati agar menegur dan melakukan tindakan administrasi atau tindakan hukum kepada pejabat terkait yang lalai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Bantuan Keuangan Parpol Tahun Anggaran 2006 yaitu: Pengeluaran sebesar Rp61.537.865,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap. Direkomendasikan kepada Bupati magetan agar menegur dan memerintahkan kepada Ketua DPC melakukan pengendalian dan pengawasan atas semua kegiatan yang mereka laksanakan. d. Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007 yaitu: Kebijakan penganggaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD tidak memperhatikan harga pasaran setempat. Bupati Magetan agar dalam kebijakan besaran pemberian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku untuk Kabupaten Magetan. Pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007, terdapat temuan mengenai aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Magetan eks tanah bengkok Kelurahan seluas 1.520.619 m² senilai Rp112.084.944.250,00 belum bersertifikat, dengan kondisi sebagai berikut. Sesuai data yang diperoleh dari Bagian Umum dan Perlengkapan, aset tanah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magetan adalah seluas 3.590.372.069 m². Dari hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa sebagian aset tanah tersebut seluas 1.520.619 m² senilai Rp112.084.944.250,00 belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Magetan, bahkan masih banyak aset tanah tersebut belum bersertifikat. Hasil konfirmasi yang dilakukan dengan satuan kerja terkait diperoleh informasi bahwa telah dilakukan proses persertifikatan tanah, tetapi karena terbatasnya anggaran yang dimiliki dan keterbatasan bukti perolehan tanah (pelepasan hak) yang akan diajukan proses persertifikatannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka proses pensertifikatan dilakukan secara bertahap. Data bukti kepemilikan dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 15.2 Daftar kepemilikan aset tanah eks bengkok Kelurahan Pemkab Magetan No

Uraian

Luas (m ²)

1.

Sudah bersertifikat

103.546,00

2.

Bukti Lainnya (Letter C)

3.

Tanah Desa

5.005.352,60

4.

Tanpa bukti kepemilikan

1.188.228,00

480.002,00

Atas permasalahan tersebut BPK RI, merekomendasikan kepada Bupati Magetan memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah agar lebih intensif dalam pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah. Permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan dengan surat teguran Bupati Magetan Nomor X.700/1447/403.202/2008 tanggal 25 Mei 2008.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

42

e. Belanja Tahun Anggaran 2007 yaitu: 1) Pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMA pada Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp49.953.331,90. Bupati Magetan agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan kepada CV Permata untuk membuat Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan. 2) Belanja Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI tidak sesuai ketentuan. Bupati Magetan agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menegur Kepala Sub Dinas SD/MI supaya lebih meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan DAK Bidang Pendidikan. f. Belanja Tahun Anggaran 2008 yaitu : 1) Pembayaran jasa konsultan perencana dan pengawas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.900.000,00 tidak sesuai ketentuan. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memperingatkan kepada panitia pengadaan barang dan jasa untuk lebih cermat dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2) Volume pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Tiga SMA pada Dinas Pendidikan kurang sebesar Rp10.103.035,00. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk : a) Mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang tidak efektif dalam melaksanakan tugas; b) Memperingatkan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik. 3) Pelaksanaan beberapa pekerjaan pada Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp25.710.023,10. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk: a) Mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas; b) Memperingatkan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik. 4) Kekurangan volume pekerjaan pada 13 kegiatan fisik Sub Dinas Bina Marga merugikan daerah sebesar Rp150.022.724,86. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memperingatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas. 5) Terdapat lima kegiatan fisik pada Sub Dinas Bina Marga mengalami keterlambatan. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk: a) Mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada panitia lelang yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas; b) Memperingatkan kontraktor pelaksana yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik. 6) Kekurangan volume pekerjaan pada lima kegiatan fisik Sub Dinas Cipta Karya sebesar Rp17.665.886,44. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk: a) Mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

43

b) Memperingatkan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik; 7) Pekerjaan pembangunan Pasar Parang pada Dinas Pekerjaan Umum terlambat. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk: a) Mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada panitia lelang yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas; b) Memperingatkan kontraktor pelaksana yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik. Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, pada: 1) Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; 2) Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; 3) Pasal 20 ayat (3) menyebutkan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima; 4) Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa menteri/pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi perusahaan Negara dan badanbadan lain yang mengelola keuangan Negara melaporkan penyelesaian kerugian Negara/daerah kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian Negara/daerah dimaksud; 5) Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00. Masalah tersebut mengakibatkan a. Perbaikan manajemen belum dapat dilaksanakan; b. Kerugian daerah belum dapat diselesaikan. Hal tersebut disebabkan kurangnya perhatian SKPD dan Inspektorat pemerintah daerah terhadap tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK. Atas permasalahan tersebut, Inspektur Kabupaten Magetan menanggapi: a. LKD tahun 2005 tentang pembiayaan dan pelaksanaan proyek GOR dan gedung DPRD tidak sesuai dengan ketentuan, akan dilakukan proses penagihan uang denda kepada CV Budi Bersaudara sebesar Rp691.488.000,00 dan CV Budi Karya Mandiri sebesar Rp348.034.000,00;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

44

b. LKD tahun 2006 tentang LKD 2005 belum semua ditindaklanjuti dan yang belum menyelesaikan akan dikenakan tindakan administrasi; c. Bantuan keuangan Parpol Tahun anggaran 2006 akan segera memerintahkan Bantibkesbang untuk melakukan koordinasi dengan DPC-DPC Parpol; d. LKD Tahun 2007 tentang kebijakan penganggaran tunjangan peerumahan pimpinan dan anggota DPRD tidak memperhatikan harga pasaran setempat sudah disesuaikan dengan azas kepatutan dan kewajaran di Kabupaten Magetan dan Perbup Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2005 dan sedang diproses Rancangan Bupati tentang perubahannya yang kelima; e. Pemantauan atas penyelesaian kerugian akan TPTGR; f. Belanja Tahun Anggaran 2007 tentang pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMA pada Dindik dan DAK bidang Pendidikan untuk SD/MI akan ditindaklanjuti dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan hal tersebut. g. Belanja Tahun Anggaran 2008 tentang pembayaran jasa konsultan perencana dan pengawas pada Dindik tidak sesuai ketentuan dan seterusnya akan diperintahkan kepada Dindik dan Kepala Dinkes serta Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan hal tersebut dalam rekomendasi BPK. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memperingatkan SKPD-SKPD dan Inspektorat Daerah untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK RI yang belum selesai dan maupun dalam proses.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran 1

Aset Yang Rusak Dan Hilang (Dalam Rupiah)

No. 1 Bagian Umum

SKPD

Jenis Aset Mitsubishi/L300 GP/AE 9630 RA Mitsubishi/L300 GB/AE 9637 R Suzuki/ST.130i/AE 9630 R 2 Bappeda Suzuki/TRS/AE 9894 S 3 Dinas Keluarga Berencana dan Kelaurga Sejahtera (KBKS) Nissan/Patrol/AE 9973 AX 4 Dinas Kependudukan Honda/Win MCB/AE 9893 MC Binter/KH100ELX/AE 9899MC Suzuki/A100-VIII/AE 9883 MB 5 Dinas Kesehatan Roda 2 / AE 9856 MC Mitsubishi/Colt L300/AE 9998 ND Mitsubishi/Colt T.120/AE 9998 MA Suzuki/A100/AE9865MB Suzuki/A100/AE9857MA Suzuki/A100/AE9902MA Suzuki/FR80/AE9856MC Binter/KH100/AE9890MA Suzuki/A100/AE9844MC 6 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda & Olah Raga Roda 4/Mitsubishi Colt L/AE 9638 R 7 Dinas Pendidikan Suzuki/A100/AE 9894 MB Suzuki/A100/AE9890 MB Suzuki/A100/AE 9889 MB Suzuki/A100/AE 9892 MB Suzuki/A100/AE 9888 MB Suzuki/A100/AE 9897 MA Suzuki/A100/AE 9782 M Suzuki/A100/AE 9932 MC Suzuki/A100/AE9921 MC Suzuki/A100/AE 9906 MB 8 Dinas Pengairan Toyota/Kijang/AE 9980 AD 9 Dinas Perhubungan dan Pariwisata Suzuki/TRS/AE 9893 S Roda 4 / AE 318 NF 10 Dinas Pertanian Mitsubishi/L300 GB/AE 9634 RA Honda/Tril Honda/XL/AE 332AX Honda/XL /AE 334AX Suzuki/FR 80/AE 362AX Suzuki/FR 80/AE 364AX Honda/XL/AE 333AX Honda/XL/AE 338AX Honda/XL/AE 337 AX Honda/XL/AE 336 AX

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tahun Pembelian 1988 1995 1995 1983 1980 1984 1983 1983 1981 1982 1981 1986 1977 1978 1983 1983 1984 1995 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1980 1983 2001 1991 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1978 1978 1978

Jumlah (buah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rusak Berat 23.000.000,00 36.000.000,00 38.000.000,00 2.500.000,00

Hilang

2.500.000,00 2.500.000,00 2.800.000,00 2.400.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 3.200.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.900.000,00 36.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 80.600.000,00 29.000.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

No.

SKPD

11 Dinas PU

12 Dinas Tenaga Kerja 13 DPPKAD 14 Kantor Permasyarakatan

15 16 17 18

Kec. Barat Kec. Bendo Kec. Karangrejo Kec. Kawedanan

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jenis Aset Honda/XL/AE 341 AX Suzuki/A100/AE 328 AX Honda/XL/AE 335 AX Yamaha/V100/AE 2273 NP Suzuki/A100/AE 9780S Suzuki/A100/AE 221 AX Suzuki/A100/AE 9890 MC Suzuki/A100/AE 9911 MC Roda 4 / AE 9984 M Roda 4 / AE 9986 M Roda 2 / AE 9831 MA Monitor Tangga Lipat Tangga Lipat Pompa air Pompa air Mesin potong rumput Gendong Mesin potong rumput Gendong Mesin potong rumput Gendong Mesin potong rumput Gendong Mesin potong rumput Gendong Mesin potong rumput Gendong Mesin potong rumput dorong Mesin potong rumput dorong Mesin potong rumput dorong Mesin potong rumput dorong Toyota/Hiace RH 11/AE 9997 MB Toyota/Kijang/AE 9984 M Honda/LL100/AE 9864 MC Komatsu D31S Barata MV 6 Barata MV 6 Barata MV 6 Barata MV 6 Barata MV 6 Barata MVB.1 Suzuki/A 100/AE 9701 SA Roda 2 / AE 9759 M Honda/GG110/AE 9705P Honda/GG110/AE 9934 MC Suzuki/RC100/AE 9784 M Suzuki/TRS/AE9823MA Suzuki/TRS/AE9860M Suzuki/TRS/AE9890M Suzuki/TRS/AE9831 SA

Tahun Pembelian 1978 1982 1978 1996 1977 1977 1989 1983 1982 1990 1990 2002 2001 2004 1983 1993 1997 1998 2003 2003 2004 2003 1999 2002 2003 2007 1981 1982 1990 1993 1967 1974 1975 1976 1979 1986 1982 1995 1983 1983 1994 1991 1991 1991 1991

Jumlah (buah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rusak Berat 1.800.000,00 2.600.000,00 1.800.000,00 4.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 3.800.000,00 2.800.000,00 12.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 750.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 750.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.750.000,00 1.925.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 2.400.000,00 200.000.000,00 22.500.000,00 23.000.000,00 24.000.000,00 34.500.000,00 35.000.000,00 2.600.000,00 5.200.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 3.700.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

Hilang

No. 19 Kec. Lembeyan 20 Kec. Magetan 21 Kec. Maospati 22 23 24 25

SKPD

Kec. Panekan Kec. Parang Kec. Plaosan Kec. Poncol

26 Kec. Sukomoro 27 Kec. Takeran

Jumlah Jumlah seluruhnya

Jenis Aset Suzuki/TRS/AE9862M Suzuki/TRS/AE9903 MC Roda 2 / AE 9826 MC Suzuki/TRS/AE9889MA Suzuki/TRS/AE9890 M Suzuki/TRS/AE9828 SA Suzuki/TRS/AE9830 SA Filling Cabinet Filling Cabinet Filling Cabinet Almari Brankas Brankas Meja tulis Meja besar Meja panjang Kursi Megaphone Pesawat telepon Amplifier Loudspeaker Loudspeaker Mix Tiang mix pendek Tiang mix panjang Tape recorder Podium Panggung Komputer Dispenser Printer Pesawat telepon Suzuki/TRS/AE9832 SA Suzuki/TRS/AE9826SA Suzuki/TRS/AEW9824SA

Tahun Pembelian 1991 1991 2004 1991 1991 1991 1991 1987 1990 1991 1955 1977 1982 1955 1955 1981 1977 1996 1995 1987 1987 1990 1999 1982 1987 1999 1982 1984 2004 2004 2003 2003 1991 1991 1991

Jumlah (buah) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 10 1 3 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rusak Berat 3.300.000,00 3.300.000,00

8.000.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 160.000,00 300.000,00 190.000,00 22.000,00 15.000,00 20.000,00 100.000,00 25.000,00 60.000,00 30.000,00 150.000,00 250.000,00 100.000,00 50.000,00 60.000,00 20.000,00 25.000,00 50.000,00 200.000,00 15.000,00 1.000.000,00 7.955.441,61 60.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

822.732.441,61 88.600.000,00 911.332.441,61

Ket: 1. Harga kendaraan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Tahun 2007 St. Wagon, Minibus Dan Sejenisnya 2. Harga kendaraan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Tahun 2007 Sepeda Motor, Roda 3 dan Sejenisnya

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Hilang

Lampiran 2 Perhitungan Pembagian Laba PDAM Kepada Pemda Magetan (Dalam Rupiah) Tahun

Uang Muka Laba Pemda

Bagian Laba 55%

Saldo uang muka

1983

7.500.000

6.473.278,51

1.026.721,49

1984

27.500.000

1.881.775,23

26.644.946,26

1985

16.500.000

5.646.335,91

37.498.610,35

1986

9.500.000

32.379.004,32

14.619.606,03

1987

30.000.000

13.876.448,86

30.743.157,17

1988

15.000.000

33.898.375,56

11.844.781,61

1989

85.000.000

81.114.416,54

15.730.365,07

1990

175.000.000

110.707.792,07

80.022.573,00

1991

100.000.000

-

180.022.573,00

1992

150.000.000

-

330.022.573,00

1993

230.000.000

-

560.022.573,00

1994

129.178.400

76.414.101,62

612.786.871,38

1995

73.873.000

-

686.659.871,38

1996

375.000.000

358.647.079,41

703.012.791,97

1997

350.000.000

-

1.053.012.791,97

1998

160.000.000

185.305.221,20

1.027.707.570,77

1999

250.000.000

204.323.847,24

1.073.383.723,53

2000

232.000.000

269.146.588,06

1.036.237.135,47

2001

-

194.473.439,33

841.763.696,14

2002

-

134.373.001,98

707.390.694,16

2003

-

245.390.913,55

461.999.780,61

2004

-

-

461.999.780,61

2005

-

-

461.999.780,61

2006

3.000.000.000

-

3.461.999.780,61

2007

1.460.574.798,13

2.001.424.982,48

2008

2.289.911.649,30

(288.486.666,82)

5.704.538.066,82

(288.486.666,82)

Total

5.416.051.400

Catatan : Data berdasarkan LK PDAM tahun buku 2008 unaudited

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran 3 Pembagian Persentase Kapitasi (Dalam Rupiah) Puskesmas No

Bulan

Jiwa

Operasional

Setor

Obat Rawat Inap

Jasa Sarana

Jasa Pelayanan

Obat

Dinkes

ke Kasda

Rp150,00

Rp180,00

Rp500,00

Rp20,00

Rp50,00

Jumlah

Rp100

1

Januari

47.014

7.052.100

8.462.520

23.507.000

940.280

2.350.700

4.701.400

47.014.000

2

Februari

47.286

7.092.900

8.511.480

23.643.000

945.720

2.364.300

4.728.600

47.286.000

3

Maret

47.329

7.099.350

8.519.220

23.664.500

946.580

2.366.450

4.732.900

47.329.000

4

April

47.395

7.109.250

8.531.100

23.697.500

947.900

2.369.750

4.739.500

47.395.000

5

Mei

47.447

7.117.050

8.540.460

23.723.500

948.940

2.372.350

4.744.700

47.447.000

6

Juni

47.436

7.115.400

8.538.480

23.718.000

948.720

2.371.800

4.743.600

47.436.000

7

Juli

47.404

7.110.600

8.532.720

23.702.000

948.080

2.370.200

4.740.400

47.404.000

8

Agustus

47.388

7.108.200

8.529.840

23.694.000

947.760

2.369.400

4.738.800

47.388.000

9

September

47.483

7.122.450

8.546.940

23.741.500

949.660

2.374.150

4.748.300

47.483.000

10

Oktober

47.491

7.123.650

8.548.380

23.745.500

949.820

2.374.550

4.749.100

47.491.000

11

Nopember

47.492

7.123.800

8.548.560

23.746.000

949.840

2.374.600

4.749.200

47.492.000

12

Desember

47.551

7.132.650

8.559.180

23.775.500

951.020

2.377.550

4.755.100

47.551.000

Jumlah

568.716

85.307.400

102.368.880

284.358.000,00

11.374.320,00

28.435.800,00

56.871.600

568.716.000

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran 4 Perhitungan Kapitasi Jasa Sarana dan Askes Rawat Inap (Dalam Rupiah) No 1

Bulan

Kapitasi Jasa Sarana Jiwa

Rp200,00

Nilai

Lapor

Askes rawat inap

Pemda

Januari

47.014

200

9.402.800

453.200

9.856.000

2

Februari

47.286

200

9.457.200

313.200

9.770.400

3

Maret

47.329

200

9.465.800

298.350

9.764.150

4

April

47.395

200

9.479.000

641.250

10.120.250

5

Mei

47.447

200

9.489.400

586.800

10.076.200

6

Juni

47.436

200

9.487.200

648.450

10.135.650

7

Juli

47.404

200

9.480.800

206.550

9.687.350

8

Agustus

47.388

200

9.477.600

115.200

9.592.800

9

September

47.483

200

9.496.600

481.950

9.978.550

10

Oktober

47.491

200

9.498.200

147.600

9.645.800

11

Nopember

47.492

200

9.498.400

189.000

9.687.400

12

Desember

47.551

200

9.510.200

0

9.510.200

113.743.200

4.081.550

117.824.750

Total

568.716

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran 5 Tabel 10.1. Penerima Dana Hibah Yang Belum Dipertanggungjawabkan NO

PENERIMA BANTUAN

SP2D

NASKAH HIBAH

1 Politeknik Informatika Magetan

910/10/403.012/2008 249/POLTEK/MGTV/2008 8 Mei 2008

2 KODIM 0804

910/06/403.012/2008

Nomor 0007549/LS/2008

Peruntukkan Pembayaran tahap II

000698/LS/2008

KUITANSI

PROPOSAL

(Dalam Rupiah) SPJ

Tanggal 30 Desember 2008

Nilai 80.000.000,00

Tanggal Desember 2008

Nilai 80.000.000,00

ada

tidak ada

Pembayaran Dana Hibah dalam rangka PAM PILKADA 2008 Tahap I

24 April 2008

76.497.000,00

24 April 2008

76.497.000,00

ada

tidak ada

0001089/LS/2008

Pembayaran Dana Hibah dalam rangka PAM PILKADA 2008 Tahap II

22 Mei 2008

76.497.000,00

Mei 2008

76.497.000,00

tidak ada

tidak ada

0003410/LS/2008

Pembayaran Hibah KONI Tahap I 60%

02 September 2008

540.000.000,00

02 September 2008

540.000.000,00

ada

SPJ masih sisa 190 juta

0006106/LS/2008

Pembayaran Hibah KONI Tahap II

10 Desember 2008

360.000.000,00

tanpa tanggal tahun 2008

360.000.000,00

ada

tidak ada

0007520/LS/2008

Hibah kepada Dewan Pengurus KORPRI

24 Desember 2008

48.000.000,00

Desember 2008

48.000.000,00

ada

tidak ada

0002040/LS/2008

Hibah PIVERI Tahap I

9 Juli 2008

6.000.000,00

9 Juli 2008

6.000.000,00

ada

tidak ada

0000349/LS/2008

Pembayaran Dana Hibah kepada PKK Tahap I

04 April 2008

180.000.000,00

04 April 2008

180.000.000,00

ada

tidak ada

0002626/LS/2008

Pembayaran Dana Hibah kepada PKK Tahap II

07 Agustus 2008

120.000.000,00

07 Agustus 2008

120.000.000,00

ada

tidak ada

0001199/LS/2008

Pembayaran Dana Hibah dalam rangka PAM Pilkada

27 Mei 2008

4.000.000,00

27 Mei 2008

4.000.000,00

ada

tidak ada

0004897/LS/2008

Pembayaran Dana Hibah LVRI Tahap II tahun 2008

5 Nopember 2008

4.000.000,00

Nop-08

4.000.000,00

ada

tidak ada

0001086/LS/2008

Pembayaran Hibah pada Polres dalam rangka Pengamanan Pemilihan KDH dan WKDH

5 Maret 2008

400.965.700,00

5 Maret 2008

400.965.700,00

ada

tidak ada

0001086/LS/2008

Pembayaran Hibah Polres pengamanan pemilihan Kada Dan WaKada

21 Mei 2008

355.899.000,00

21 Mei 2008

355.899.000,00

ada

tidak ada

B/238/III/2008 28 Maret 2008 KODIM 0804 Magetan

910/06/403.012/2008 B/238/III/2008 28 Maret 2008 111/1320 A 21 Nopember 2008

3 Komite Nasional Indonesia

910/16/403.012/2008 080/KONI-MGT/VIII/2008 13 Agustus 2008

Komite Nasional Indonesia

910/16/403.012/2008 080/KONI-MGT/VIII/2008 13 Agustus 2008

4 KORPRI

910/21/403.012/2008 20/KP-KAB/XIII.2008 3 Desember 2008

5 PIVERI

910/15/403.012/2008 B/21/PIVC-MGT/VI/2008 24 Juni 2008 B/21/PIVC-MGT/VI/2008 24 Juni 2008

6 PKK

910/10/403.012/2008 03/SKR/PKK-KAB/III/2008 4 Maret 2008

PKK

910/10/403.012/2008 03/SKR/PKK-KAB/III/2008 4 Maret 2008

7

Komandan Sub Detasemen Polisi Militer V/1-5

910/07/403.012/2008 B/30/III/2008 28 Maret 2008 20/LVRI/VI/2008 24 Juni 2008

8 LVRI

910/13/403.012/2008 20/LVRI/VI/2008 24 Juni 2008

9 Polres Magetan

910/07/403.012/2008 B/01/II/2008 25 Februari 2008

Polres Magetan

910/08/403.012/2008 B/04/IV/2008 28 Maret 2008

Total

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

2.251.858.700,00

2.251.858.700,00

Lampiran 6 Berita Acara Sebelum Penerbitan SP2D (Dalam Rupiah) NO

NAMA PARTAI

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENERBITAN SP2D

Nomor

Tanggal

Tanggal

Nilai

200/ /403.203/2008

10 Oktober 2008

17 Oktober 2008

38.000.000,00

Kuitansi Tanggal

Nilai

1

PPP

2

PNI Marhaenis

200/ /403.203/2008

16 Sept 2008

22 Sept 2008

19.000.000,00

tanpa tanggal

19.000.000,00

3

Demokrat

200/06/403.203/2008

11 Agustus 2008

26 Agustus 2008

95.000.000,00

tanpa tanggal

95.000.000,00

4

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

200/11/403.203/2008

26 Agustus 2008

29 Agustus 2008

19.000.000,00

tanpa tanggal

19.000.000,00

5

Partai Keadilan Sejahtera

200/07/403.203/2008

11 Agustus 2008

26 Agustus 2008

38.000.000,00

tanpa tanggal

38.000.000,00

6

Partai Amanat Rakyat

200/12/403.203/2008

26 Agustus 2008

27 Agustus 2008

57.000.000,00

tanpa tanggal

57.000.000,00

7

Partai Patriot Pancasila

200/10/403.203/2008

26 Agustus 2008

27 Agustus 2008

19.000.000,00

tanpa tanggal

19.000.000,00

8

Golkar

200/09/403.203/2008

26 Agustus 2008

27 Agustus 2008

152.000.000,00

tanpa tanggal

152.000.000,00

9

Partai Demokrasi Indonesia

323.000.000,00

7 Agustus 2008

323.000.000,00

200/05/403.203/2008

6 Agustus 2008

Jumlah

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

7 Agustus 2008

722.000.000,00

Lampiran 7 Kelompok Sasaran KPRT Penerima Pinjaman Modal Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/110/Kept/403.012/2008 tanggal 31 Maret 2008 (Dalam Rupiah)

No

Nama Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPRT)

Alamat

Surat Perjanjian Kerjasama

Jumlah Pinjaman

Tanggal Jatuh Tempo

Penerimaan pinjaman

Pembayaran pinjaman

Jasa 4% yang disetor ke kasda

1

Gunung Madu

Desa Manisrejo, Kec Karangrejo Kab. Magetan

Antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan KPTR Gunung Madu Nomor 525/1496/403.108/2008 tanggal 11 September 2008

1 milyar

Agustus 2009

1 milyar tanggal 20 Oktober 2008

Selesai Agustus 2009

40 juta setor tanggal 5 November 2008

2

Sari Madu

Jl. Raya Goranggareng Kec. Kawedanan Kab. Magetan

Antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan KPTR Sari Madu Nomor 525/1699/403.108/2008 tanggal 22 Oktober 2008

1 milyar

Oktober 2009

1 milyar tanggal 13 November 2008

selesai Oktober 2009

40 juta setor tanggal 20 November 2008

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran 8

Perhitungan Pendapatan Jasa Bongkar Ratoon (Dalam Rupiah)

No

Nama KPRT

Nilai Pinjaman

Jasa 7%

Kasda 4%

KPTR 3%

1

2

3

4=3x7%

5=3x4%

6=3x3%

1

Gunung Madu

1.000.000.000,00

70.000.000,00

40.000.000,00

30.000.000,00

2

Sari Madu

1.000.000.000,00

70.000.000,00

40.000.000,00

30.000.000,00

Jumlah

2.000.000.000,00

140.000.000,00

80.000.000,00

60.000.000,00

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran 9

Retribusi Kebersihan Persampahan Tahun 2008 (Dalam Rupiah) Penerimaan Jasa persampahan

Yang

No

Bulan Tagihan

1

Des-07

9.452.000

472.600

8.979.400

8.979.400

02-Jan-08

2

Jan-08

10.291.000

514.550

9.776.450

9.776.450

04-Feb-08

Nilai

PDAM

Setor Kasda

Dilaporkan

Tanggal setor

3

Feb-08

10.094.500

504.725

9.590.725

9.590.725

29-Feb-08

4

Mar-08

10.252.500

546.375

9.739.875

9.739.875

31-Mar-08

5

Apr-08

10.164.500

508.225

9.656.275

9.656.275

2 May 2008

6

Mei-08

10.170.500

508.525

9.661.975

9.661.975

30 May 2008

7

Jun-08

10.167.500

508.375

9.659.125

9.659.125

30-Jun-08

8

Jul-08

10.303.000

515.150

9.787.850

9.787.850

01-Agust-08 28-Agust-08

9

Agust-08

9.795.000

489.750

9.305.250

9.305.250

10

Sep-08

10.135.000

506.750

9.628.250

9.628.250

07-Okt-08

11

Okt-08

10.132.000

506.600

9.625.400

9.625.400

30-Okt-08

12

Nop-08

10.274.000

513.700

9.760.300

9.760.300

28-Nop-08

13

Des-08

10.161.000

508.050

9.612.950

131.392.500

6.603.375

124.783.825

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

06-Jan-09 115.170.875

Lampiran 10 Bantuan Keuangan Parpol Yang Tidak Didukung Bukti Yang Lengkap

(Dalam Rupiah)

No

1

2

Nama Partai

PNI Marhaenis

PDI Perjuangan

Pengeluaran yang dipertanggungjawabkan

Jenis Pengeluaran

Nilai

Langganan Daya dan Jasa

Honorarium

Administrasi umum

Bukti tidak lengkap

Keterangan

2.470.500,00

150.250,00

pembayaran tagihan listrik bulan Oktober 2008, tidak ada bukti pembayaran tagihan listrik dari PLN

2.470.500,00

131.190,00

pembayaran tagihan listrik bulan Nopember 2008, tidak ada bukti pembayaran tagihan listrik dari PLN

100.545.000,00

400.000,00

upah kebersihan untuk empat orang tanggal 15 Maret 2008, tidak ada perincian penerima

100.545.000,00

760.000,00

upah satgas tanggal 15 Maret 2008, tidak ada perincian penerima

100.545.000,00

420.000,00

upah satgas 14 orang tanggal 29 Oktober 2008, tidak ada perincian penerima

54.403.800,00

2.050.000,00

sewa peralatan penyampaian visi misi tanggal 4 Februari 2008, tidak ada faktur sewa

54.403.800,00

2.050.000,00

sewa peralatan tanggal 9 Februari 2008, tidak ada faktur sewa

3

Patriot Pancasila

Langganan Daya

2.500.000,00

2.500.000,00

Bantuan biaya langganan PLN, PDAM, telepon tanggal 23 Desember 2008 tidak ada faktur tagihan dari PLN, PDAM , telepon

4

Partai Demokrat

Mebelair kantor

8.250.000,00

615.000,00

pembelian meja tempat telepon tanggal 30 Januari 2008, tidak ada faktur pembelian

8.250.000,00

950.000,00

pembelian meja kantor 2buah tanggal 5 Agustus 2008, tidak ada faktur pembelian

8.250.000,00

475.000,00

pembelian meja kantor 1 buah tanggal 30 Agustus 2008, tidak ada faktur pembelian

8.250.000,00

970.000,00

pembelian meja panjang 2 buah, tidak ada faktur pembelian tanggal 5 September 2008

8.250.000,00

970.000,00

pembelian meja panjang 2 buah tidak ada faktur pembelian tanggal 11 Oktober 2008

8.250.000,00

145.000,00

pembelian kursi kayu standart bulat 2 buah dan kursi kayu biasa tanggal 11 Nopember 2008 tidak ada faktur pembelian

5.848.300,00

5.848.300,00

kuitansi pembayaran bermaterai tetapi tidak ada tandatangan penerima uang dan tanggal

36.000.000,00

36.000.000,00

Honor tidak dapat diyakini karena saat pengeluaran dilakukan pada tahun 2009

5

Golongan Karya

ATK

6

PAN

Honorarium

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

No

Nama Partai

Pengeluaran yang dipertanggungjawabkan

Jenis Pengeluaran

Nilai

SPPD

7

PNBK

Transpot

2.000.000,00

11.400.000,00

Jumlah

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Bukti tidak lengkap

Keterangan

2.000.000,00

Biaya perjalanan Dinas untuk 5 orang tanggal 24 Januari 2008 tidak disertai bukti penerimaan masingmasing penerima

11.400.000,00

Transpot dan akomodasi Deklarasi PNBK di Bali untuk 12 orang pada tanggal 22 Februari 2008 tidak disertai dengan bukti penerimaan dari masing-masing orang

1.200.000,00

Transpot dan akomodasi RAPINDA II PNBK ta ggal 23 September 2008 tidak disertai dengan bukti penerimaan dari masing-masing orang

69.034.740,00

BUKU III

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2008 DI MAGETAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor Tanggal

: 62/R/XVIII.JATIM/04/2009 : 12 April 2009

DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR ISI

......................................................................................................

i

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ..............................................................................................................

1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN .......

4

1.

Pengelolaan Pengeluaran Kas pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Tidak Disertai dengan Penyimpanan dan Pencatatan yang Memadai...

4

Pengelolaan Kas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tidak Tertib ......................................................................

7

Pengerjaan Buku Kas Umum pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tidak Tertib .......................................................................................................

10

Penatausahaan Keuangan, Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Belum Tertib ......................................................................

12

5

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tidak Lengkap ..........

15

6

Sistem Pengendalian Intern yang Dibangun Belum Tertata dengan Baik .........

17

7.

Penunjukan Bank Sebagai Tempat Menyimpan Uang Daerah Tidak Didukung dengan Perjanjian Kerjasama ...........................................................

20

2. 3. 4

i

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Magetan per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Magetan. Sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Magetan. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan sistem pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Magetan terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang: (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Magetan bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pengendalian tersebut. SPKN mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan Pengeluaran Kas pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Tidak Disertai Dengan Penyimpanan dan Pencatatan yang Memadai; 2. Pengelolaan Kas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tidak Tertib; 3. Pengerjaan Buku Kas Umum pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tidak Tertib; 4. Penatausahaan Keuangan, Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

1

2

Pemerintah Daerah Belum Tertib; 5. Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tidak Lengkap; 6. Sistem Pengendalian Intern yang Dibangun Belum Tertata Dengan Baik; 7. Penunjukan Bank Sebagai Tempat Menyimpan Uang Daerah Tidak Didukung Dengan Perjanjian Kerjasama. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar: 1. Memerintahkan dan memperingatkan kepada Kepala KPPT untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan kas dan melakukan pemeriksaan berkala terhadap PPTK dan Bendahara Pengeluaran KPPT; 2. Memerintahkan kepada Kepala Bappeda untuk: a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Penanggung Jawab Teknis Kegiatan; b. Memperingatkan: 1) Bendahara Pengeluaran Bappeda lebih tertib mencatat setiap transaksi dalam BKU; 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan lebih cermat melakukan verifikasi; 3. Memerintahkan Kepala SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Kartoharjo dan Dinas Pertanian untuk: a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan berkala kepada Bendahara Pengeluaran masing-masing; b. Memperingatkan PPTK Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Kartoharjo dan Dinas Pertanian agar tidak terlambat dalam mempertanggungjawabkan dana kepada Bendahara Pengeluaran; 4. Memerintahkan: a. Sekretaris Daerah untuk memperbanyak pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM; b. Semua Kepala SKPD supaya meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan pemeriksaan berkala guna mendeteksi kesalahan dini; 5. Memerintahkan: a. Kepala SKPD untuk selalu melakukan pemutakhiran data-data aset yang dimilikinya; b. Kepala Dinas PPKAD dan Kepala SKPD untuk melakukan rekonsiliasi mengenai pencatatan aset; 6.

Membuat Sistem dan Prosedur serta Kebijakan Akuntansi dengan segera untuk memberikan kepastian perlakuan akuntansi terhadap hal-hal yang memang perlu kebijakan sehingga dapat digunakan sebagai alat cegah dini terjadinya penyimpangan keuangan daerah;

7.

Memerintahkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) segera membuat perjanjian tertulis dengan bank tempat penyimpanan kas milik daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 1. Pengelolaan Pengeluaran Kas pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Tidak Disertai dengan Penyimpanan dan Pencatatan yang Memadai Pengelola keuangan daerah bertugas untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan pengelolaan keuangan dan atau barang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Magetan mengangkat Bendahara Pengeluaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/38/Kept/403.012/2008 tanggal 30 Januari 2008. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dan hasil penelaahan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran, diketahui bahwa pengendalian intern terhadap pengelolaan kas tidak memadai. Pada KPPT terdapat tiga pengelolaan keuangan daerah yaitu Pengguna Anggaran selaku penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Dalam mekanisme pencairan dan pembayaran SPP, Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasanya mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank yang ditunjuk, kemudian Bank yang ditunjuk melakukan pencairan dana kepada Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan cek atas pembayaran langsung gaji, tunjangan, belanja langsung barang dan jasa, belanja tidak langsung barang dan jasa, belanja tidak langsung kepada pihak ketiga yang pembayarannya dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Penutupan kas (cash opname) yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2009 pada Bendahara Pengeluaran KPPT Pemerintah Kabupaten Magetan, diketahui terdapat selisih saldo kas antara pencatatan pengeluaran dengan saldo kas yang ada di tangan. Saldo kas menurut pencatatan adalah sebesar Rp32.976.597,00, sedangkan sisa kas yang ada di tangan sebesar Rp30.197.000,00, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp2.779.000,00. Pada saat dilakukan konfirmasi, Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa selisih kas tersebut terdiri dari panjar pengadaan brankas sebesar Rp1.500.000,00, panjar pengadaan foto copy dan jilid sebesar Rp500.000,00 dan panjar pembayaran listrik sebesar Rp779.000,00. Hasil penelusuran bukti-bukti pengeluaran diketahui bahwa pengeluaran yang disertai dengan bukti adalah pengeluaran untuk panjar pengadaan. Sedangkan untuk yang pengeluaran yang lainnya tidak bisa dibuktikan. Pencatatan yang dilakukan atas saldo kas oleh Bendahara Pengeluaran hanya dicatat pada selembar kertas dan baru dilakukan pencatatan ketika pemeriksa meminta catatan atas saldo kas. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan diketahui juga bahwa kas disimpan di laci yang berada pada ruang kerja Bendahara Penerimaan. Kunci laci dan kunci ruangan dibawa oleh Bendahara Penerimaan. Kelemahan pengendalian atas permasalahan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pengendalian intern penaksiran resiko belum dilakukan dengan baik dengan tidak

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

4

5

dilakukan penghitungan saldo kas (cash opname) secara periodik yang ada di tangan fungsi pemegang kas/Bendahara; b. Bukti transaksi yang valid atau telah diverifikasi dalam Tahun Anggaran berkenaan belum dibukukan atau dicatat, transaksi yang dilaporkan dan diungkapkan kurang memadai, bukti-bukti pembukuan tidak difile secara rapi, laporan yang disiapkan tidak tepat waktu dan informatif serta pencatatan tidak didasarkan atas sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Hal tersebut menunjukkan informasi dan komunikasi belum dilaksanakan dengan baik; c. Aktivitas pengendalian belum dilakukan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan secara periodik tidak dilakukan pengecekan independen terhadap penerimaan dan pembayaran dan secara periodik tidak dilakukan pencocokan antara buku besar dengan buku pembantu. Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah point (12) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 4 pada ayat (2) yang menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; 3) Pasal 313 pada: a) Ayat (1) yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya; b) Ayat (3) yang menyatakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; (2) terselenggaranya penilaian risiko; (3) terselenggaranya aktivitas pengendalian; (4) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan (5) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. Permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan dana tidak jelas dan terdapat selisih penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada KPPT.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

6

Hal tersebut disebabkan: a. Lemahnya pengendalian pengelolaan keuangan oleh Pengguna Anggaran KPPT; b. Bendahara Pengeluaran kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya; c. Tidak adanya pemeriksaan berkala (cash opname) dari atasan langsung Bendahara. Atas permasalahan tersebut, Kasubag TU atas nama Kepala Kantor KPPT menanggapi bahwa pencatatan/pembukuan yang kurang memadai disebabkan keterlambatan bukti pendukung dari PPTK dan penyimpanan tidak memadai karena KPPT tidak mempunyai brankas. Rencana tindakan kedepan adalah pencatatan pembukuan akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan diadakan pembinaan secara berkala. Dan pengadaan brankas dilaksanakan triwulan II Tahun Anggaran 2009 (Bulan April 2009). BPK RI merekomendasikan Bupati Magetan agar memerintahkan dan memperingatkan Kepala KPPT untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan kas dan melakukan pemeriksaan berkala terhadap PPTK dan Bendahara Pengeluaran KPPT.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

7

2. Pengelolaan Kas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tidak Tertib Pengelola keuangan daerah bertugas untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan pengelolaan keuangan dan atau barang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magetan mengangkat Bendahara Pengeluaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/36/Kept/403.012/2008 tanggal 30 Januari 2008. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengelolaan kas di Bappeda tidak tertib dan mencerminkan pengendalian intern yang lemah. Ketidaktertiban tersebut terlihat dalam hal-hal sebagai berikut: a. Pada saat dilakukan pemeriksaan kas, Bendahara Pengeluaran menunjukkan buku kas umum yang tidak mutakhir (up to date). Selain itu, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan kunci brankas dan menjelaskan bahwa brankas tidak dipakai; b. Hasil pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2008 menunjukkan bahwa terdapat penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan minimal sebesar Rp108.585.000,00; c. Hasil wawancara dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) diketahui bahwa pelaksanaan tugas sebagai verifikator belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa kadang-kadang SPJ tidak seluruhnya disampaikan ke PPK; d. Kepala Bappeda sebagai pengguna anggaran tidak pernah melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara. Hasil pemeriksaan sebelumnya oleh Bawasda tahun 2007, menunjukkan bahwa pada Tahun 2007 penatausahan keuangan di Bappeda tidak tertib. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Nomor X.700/2694/403.202/2007, tanggal 15 Agustus 2007, ketidaktertiban pelaksanaan penatausahaan keuangan terlihat dalam beberapa hal sebagai berikut: a. Buku Kas Umum (BKU) dan buku-buku pembantu belum dikerjakan; b. Bantuan biaya rapat untuk 17 kecamatan belum dilengkapi dokumen pendukung; c. Pengeluaran Anggaran Tahun 2007 belum dipertanggungjawabkan; d. Laporan hasil perjalanan dinas pegawai belum dibuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi keuangan daerah di Bappeda tidak tertib dan belum ada tindakan perbaikan dari tahun sebelumnya. Kelemahan pengendalian atas permasalahan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pengendalian intern penaksiran resiko belum dilakukan dengan baik dengan tidak dilakukan penghitungan saldo kas (cash opname) yang ada di tangan fungsi pemegang kas/Bendahara secara periodik; b. Bukti transaksi yang valid atau telah diverifikasi dalam Tahun Anggaran berkenaan belum dibukukan atau dicatat, transaksi yang dilaporkan dan diungkapkan kurang memadai, bukti-bukti pembukuan tidak difile secara rapi, laporan yang disiapkan tidak tepat waktu dan informatif serta pencatatan tidak didasarkan pada sumber data dengan dokumen pendukung yang lengkap. Hal tersebut menunjukkan informasi dan komunikasi belum dilaksanakan dengan baik;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

8

c. Aktivitas pengendalian belum dilakukan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan secara periodik tidak dilakukan pengecekan independen terhadap penerimaan dan pembayaran serta secara periodik tidak dilakukan pencocokan antara buku besar dengan buku pembantu. Ketidaktertiban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah point (12) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 4 pada: a) Ayat (1) yang menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; b) Ayat (2) yang menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; 3) Pasal 313 pada: a) Ayat (1) yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya; b) Ayat (3) yang menyatakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; (2) terselenggaranya penilaian risiko; (3) terselenggaranya aktivitas pengendalian; (4) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan (5) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Bappeda tidak dapat dipertanggungjawabkan dan membuka peluang penyalahgunaan kas. Hal tersebut karena: a. Bendahara Pengeluaran lalai dalam melaksanakan tugasnya; b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) lalai dalam melakukan verifikasi;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

9

c. PPTK lalai dan kurang bertanggung jawab atas kegiatan dalam lingkup tugasnya; d. Kepala Bappeda (Pengguna Anggaran) lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Atas permasalahan tersebut Kepala Bappeda menanggapi bahwa terbatasnya tenaga pengelola keuangan yang ada di SKPD, khususnya di Sekretariat Bappeda Kabupaten Magetan yang mempunyai kualifikasi administrasi keuangan. Rencana tindakan ke depan mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan untuk lebih intensif mengadakan pembekalan dan Bintek terkait masalah pengelolaan keuangan daerah. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan: a. Kepala Bappeda untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Penanggung Jawab Teknis Kegiatan; b. Kepala Bappeda supaya memperingatkan: 1) Bendahara Pengeluaran Bappeda lebih tertib mencatat setiap transaksi dalam BKU; 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan lebih cermat melakukan verifikasi.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

10

3. Pengerjaan Buku Kas Umum pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tidak Tertib Hasil pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik terhadap Buku Kas Umum (BKU) yang dikerjakan oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diketahui bahwa tujuh buku kas umum dikerjakan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. Hasil pemeriksaan, Buku Kas Umum tersebut menunjukkan saldo nihil pada akhir Desember 2008. Sedangkan pada rekening kas daerah dan B-IX Bendahara Umum Daerah (BUD) serta bukti surat tanda setoran terdapat penyetoran sisa uang persediaan oleh Bendahara Pengeluaran. Hal ini menunjukkan Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran sisa uang persediaan ke Kas Daerah setelah tanggal 31 Desember 2008, yang berarti bahwa pada 31 Desember 2008 seharusnya saldonya tidak nihil. Kondisi tersebut terjadi pada beberapa SKPD yaitu: a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Kesehatan; c. Sekretariat Daerah; d. Kecamatan Lembeyan; e. Kecamatan Kartoharjo; f. Dinas Pertanian; g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kelemahan pengendalian atas permasalahan di atas adalah informasi dan komunikasi belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan adanya laporan yang disiapkan tidak informatif serta transaksi yang dilaporkan dan diungkapkan kurang memadai. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada: a. Pasal 4 yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; b. Pasal 313 pada: 1) Ayat (1) yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya; 2) Ayat (3) yang menyatakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; b) terselenggaranya penilaian risiko; c) terselenggaranya aktivitas pengendalian; d) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan e) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. Permasalahan tersebut mengakibatkan buku kas umum tidak dapat dijadikan sarana untuk mengetahui jumlah saldo kas.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

11

Hal tersebut disebabkan: a. Bendahara Pengeluaran lalai tidak mentaati ketentuan yang berlaku; b. PPTK terlambat dalam mempertanggungjawabkan dana ke Bendahara Pengeluaran; c. Kepala SKPD kurang melakukan pengawasan kepada Bendahara. Atas permasalahan tersebut: a. Kepala Dinas Pendidikan menanggapi, sisa gaji untuk sekolah pada akhir Tahun Anggaran 2008 yang disetor ke kasda, pihak sekolah tidak memberitahu Dinas Pendidikan. Rencana tindakan ke depan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah keuangan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apabila berkaitan dengan sekolah dan UPTD akan dikoordinasikan dengan lebih proaktif lagi; b. Kepala Dinas Pertanian menanggapi bahwa pembukuan Buku Kas Umum belum tertib sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk ke depannya akan kami perhatikan dan laksanakan sesuai aturan yang ada dengan lebih meningkatkan koordinasi antara Bendahara dan PPTK/Pelaksana dengan pengawasan Kepala Dinas yang lebih intensif dan rutin; c. Kepala Dinas PPKAD menanggapi bahwa menjelang akhir tahun anggaran ternyata masih terdapat sisa Bantuan Dana Hibah kepada Poltek Magetan yang tidak digunakan sehingga sisa dana tersebut oleh pihak Poltek disetor kembali ke Kas Daerah. Tahun 2008 Poltek Magetan belum mempunyai NPWP sendiri maka sebagai upaya pengamanan uang daerah penyetoran kembali atas sisa dana ke kas daerah dipergunakan NPWP atas nama Bendahara Bantuan Keuangan, Sosial dan Tidak Terduga Sekretariat Pemkab Magetan. Saat ini Poltek Magetan sudah mempunyai NPWP sendiri. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan: a. Kepala SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Kartoharjo dan Dinas Pertanian untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan berkala kepada Bendahara Pengeluaran masing-masing; b. Kepala SKPD memperingatkan PPTK Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Kartoharjo dan Dinas Pertanian agar tidak terlambat dalam mempertanggungjawabkan dana kepada Bendahara Pengeluaran.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

12

4. Penatausahaan Keuangan, Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Belum Tertib Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan telah melakukan upayaupaya untuk memperbaiki sistem administrasi keuangan. Hal tersebut dapat dilihat diantaranya dengan adanya penggunaan software sistem informasi manajemen keuangan daerah. yang mulai dicoba digunakan Tahun 2008. Kegiatan mulai dari penganggaran, penatausahaan keuangan, pembukuan dan pembuatan laporan keuangan daerah seluruhnya dapat menggunakan software tersebut. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kesalahan, baik di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kesalahan-kesalahan tersebut terlihat dalam banyak hal diantaranya: a. Kesalahan dalam membukukan panjar yang terlihat pada beberapa buku panjar SKPD yang masih terbuka sehingga menimbulkan selisih-selisih, yang berpengaruh ke buku kas umum Bendahara Pengeluaran; b. Adanya indikasi untuk melakukan window dressing pada Buku Kas Umum di tingkat SKPD yang nampak dengan saldo nihil pada beberapa Buku Kas Umum SKPD, padahal pada 31 Desember 2008 pada SKPD tersebut masih terdapat sisa kas; c. Adanya pembukuan/koreksi belanja pada saat penyusunan draft yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; d. Pembebanan yang salah atas realisasi pembiayaan; e. Adanya dobel pembukuan; f. Kekurangan dan kelebihan dalam pembebanan; g. Terdapat bukti setoran sisa uang persediaan yang di dalamnya ternyata bercampur antara sisa belanja dan sisa uang persediaan; h. Kesalahan pada saat menginput data yang berakibat tidak menghasilkan output data; i. Tidak dilakukan rekonsiliasi secara rutin antara SKPKD dan SKPD sehingga muncul selisih-selisih yang tidak terdeteksi sejak awal. Selisih-selisih yang terjadi pada akun-akun dalam laporan keuangan telah dijelaskan dan dapat ditelusuri oleh Bagian Akuntansi. Kelemahan pengendalian atas permasalahan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Lingkungan pengendalian belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan kurangnya rasa tanggung jawab Pemda atas Laporan Keuangan, dengan menekankan pentingnya keakuratan data akuntansi dan metode Akuntansi yang berlaku umum serta pentingnya ketaatan akan prosedur dan peraturan yang ada. Selain itu pegawai yang direkrut sedikit sekali yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, khususnya bidang akuntansi; mutasi pegawai belum mempertimbangkan secara matang kemampuan teknis dan kebutuhan teknis suatu unit kerja, proses rekruitmen dan kebijakan pelatihan pegawai belum bisa menghasilkan pegawai yang kompeten (khususnya bidang akuntansi dan keuangan); b. Penaksiran resiko belum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Bagian Keuangan atau unit kerja yang menangani keuangan dan pembukuan dalam mengidentifikasi resiko-resiko yang dapat menghambat pembuatan Laporan

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

13

Keuangan Daerah. Adanya sistem (teknologi informasi) baru yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pemrosesan transaksi keuangan, dimana system (teknologi informasi) yang dibuat tersebut diterapkan dalam pengolahan data transaksi sering mengalami hambatan (trouble); c. Informasi dan komunikasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak dilakukannya rekonsiliasi secara rutin antar SKPD dengan SKPKD; d. Aktivitas pengendalian belum berjalan sepenuhnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak dilakukannya rekonsiliasi secara rutin antar SKPD dengan SKPKD. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada: a Pasal 4 yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; b Pasal 313 pada: 1) Ayat (1) yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya; 2) Ayat (3) yang menyatakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; b) terselenggaranya penilaian risiko; c) terselenggaranya aktivitas pengendalian; d) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan e) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. Kondisi tersebut mengakibatkan berpotensi terjadinya kesalahan dalam membukukan akun-akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah daerah

a.

b. c. d.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal: Tingkat pemahaman personil baik di tingkat SKPD maupun SKPKD yang masih jauh dari harapan atas sistem dan prosedur akuntansi yang telah dibangun oleh Pemkab Magetan; Personil belum memahami alur pikir sistem informasi manajemen keuangan daerah; Personil tidak cermat dalam menjalankan tugasnya; Atasan langsung kurang optimal dalam pengendalian.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas PPKAD menanggapi bahwa dalam penerapan sistem aplikasi kiranya perlu sarana/prasarana pendukung yang memadai utamanya aparatur/SDM yang memadai sesuai dengan kompetensinya kiranya sangat wajar apabila pada awalnya terdapat kesalahan. Pemerintah Daerah kedepan bertekad akan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung sarana/prasarana dan SDM yang memadai.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

14

Adapun program-program yang akan dilaksanakan: a. Mengoptimalkan penggunaan metode output software (sistem aplikasi SIMDA) bekerjasama dengan BPKP; b. Penyusunan SOP dalam rangka penyusunan Pedoman Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi. BPK RI merekomendasikan Bupati Magetan agar memerintahkan: a. Sekretaris Daerah untuk memperbanyak pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM; b. Semua Kepala SKPD untuk meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan pemeriksaan berkala guna mendeteksi kesalahan dini.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

15

5. Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tidak Lengkap Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) diketahui bahwa ada beberapa jenis Laporan Keuangan seharusnya disusun oleh SKPD. Untuk Tahun Anggaran 2008 laporan keuangan yang disusun SKPD hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran sedangkan untuk Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD belum mampu disusunnya. Laporan keuangan berupa LRA tersebut adalah produk dari software Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) yang dipergunakan di SKPKD dan SKPD di Pemerintah Kabupaten Magetan. SKPD belum mampu menyusun neraca meskipun melalui proses manual. Sedangkan untuk SKPKD laporan yang disusun sudah lengkap, meskipun tidak seluruh jenis laporan dihasilkan oleh satu proses yang sama. Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dibuat secara manual, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran adalah produk Simda. Kelemahan pengendalian atas permasalahan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Lingkungan pengendalian belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan perekrutan pegawai sedikit sekali yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, khususnya bidang akuntansi; mutasi pegawai belum mempertimbangkan secara matang kemampuan teknis dan kebutuhan teknis suatu unit kerja, proses rekruitmen dan kebijakan pelatihan pegawai belum bisa menghasilkan pegawai yang kompeten (khususnya bidang akuntansi dan keuangan); b. Penaksiran resiko belum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Bagian Keuangan atau unit kerja yang menangani keuangan dan pembukuan dalam mengidentifikasi resiko-resiko yang dapat menghambat pembuatan Laporan Keuangan Daerah. Adanya sistem (teknologi informasi) baru yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pemrosesan transaksi keuangan dimana sistem (teknologi informasi) yang dibuat tersebut diterapkan dalam pengolahan data transaksi sering mengalami hambatan (trouble). Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (2) point a yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 99 ayat (3) yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada: 1) pasal 265 ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Neraca SKPD dan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD;

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

16

2) Pasal 313 ayat (3) yang menyatakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; b) terselenggaranya penilaian risiko; c) terselenggaranya aktivitas pengendalian; d) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan e) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

a b

a. b. c. d.

Kondisi tersebut mengakibatkan: Mengurangi tingkat akuntabilitas pertanggungjawaban APBD di masing-masing SKPD; Tidak dapat diketahuinya posisi aset, kewajiban dan ekuitas dari SKPD tersebut untuk setiap periode pelaporan keuangan. Ketidaklengkapan laporan keuangan yang disampaikan oleh SKPD disebabkan: SKPD belum mampu menyajikan saldo awal pada neracanya masing-masing; Kesulitan untuk memilah-milah saldo awal aset pada SKPKD untuk dialokasikan ke SKPD; SKPD belum memiliki data-data aset memadai karena tingkat pergantian struktur organisasi yang sering berubah; Software sistem aplikasi yang tidak mengakomodasi kapitalisasi biaya umum ke aset tetap.

Kepala Dinas PPKAD menanggapi bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendagri 13 Tahun 2006 khususnya fungsi SKPD sebagai entitas akuntansi maka pada Tahun 2009 telah diprogramkan Bintek penyusunan laporan bagi SKPD dan rencana tindak lanjut yang dipersiapkan dengan cara melakukan pembenahan, antara lain: a. Mewajibkan masing-masing SKPD untuk membuat beberapa jenis Laporan Keuangan yang belum dibuat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SKPKD selaku BUD Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; b. Penaksiran/identifikasi resiko-resiko yang dapat menghambat pembuatan laporan keuangan daerah melalui sistem aplikasi SIMDA di SKPKD dan SKPD akan diterapkan software jaringan dengan menambah sarana (server, komputer) yang terhubung (link) antara fungsi anggaran, perbendaharaan, pendapatan dan akuntansi sehingga masing-masing mempunyai database (tidak terpusat). BPK RI merekomendasikan agar Bupati Magetan memerintahkan: a. Kepala SKPD untuk selalu melakukan pemutakhiran data-data aset yang dimillikinya; b. Kepala Dinas PPKAD dan Kepala SKPD untuk melakukan rekonsiliasi mengenai pencatatan aset.

PERWAKILAN PROPINSI JAWA TIMUR

17

6. Sistem Pengendalian Intern yang Dibangun Belum Tertata dengan Baik Hasil revieu yang dilakukan terhadap Sistem Pengendalian Intern diketahui bahwa sistem pengendalian intern yang dibangun belum tertata dengan baik. Belum tertatanya sistem pengendalian intern ini terlihat dalam beberapa hal, diantaranya: a. Belum ada langkah-langkah yang komprehensif untuk melakukan pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya sistem komputer di tingkat SKPKD dan SKPD; b. Belum adanya pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tak terduga; c. Rekonsiliasi data antara SKPKD dan SKPD belum sepenuhnya dilakukan yang dibuktikan dengan munculnya selisih-selisih yang diketahui belakangan; d. Supervisi atasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan belum memadai; e. Belum adanya sistem dan prosedur akuntansi serta kebijakan akuntansi; f. Dokumen sumber belum bernomor urut tercetak yang terlihat pada SPP, SPM dan SP2D yang belum prenumbered; g. Dalam beberapa hal dijumpai ketidakakuratan pembukuan dan juga tidak tepat waktu; h. Belum adanya buku pedoman sistem dan prosedur dan kebijakan akuntansi sebagai media informasi dan komunikasi kepada SKPD dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembukuan, penatausahaan dan pelaporan keuangan; i. Tidak adanya dokumentasi pengendalian yang memadai seperti bentuk flowchart atau prosedur uraian; j. Belum ada cash opname yang dilakukan secara menyeluruh untuk SKPD oleh pengawas intern (penaksiran resiko); k. Belum adanya pengendalian akurasi yang memadai yang terlihat belum adanya dokumentasi dan penelusuran serta laporan atas adanya data yang tidak akurat. Kelemahan pengendalian atas permasalahan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Lingkungan pengendalian belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan kurangnya penekanan pentingnya keakuratan data akuntansi dan metode akuntansi yang berlaku umum serta pentingnya ketaatan akan prosedur dan peraturan yang ada. b. Penaksiran resiko belum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Bagian Keuangan atau unit kerja yang menangani keuangan dan pembukuan dalam mengidentifikasi resiko-resiko yang dapat menghambat pembuatan Laporan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah khususnya Pengelola Keuangan Daerah belum mengantisipasi kelemahan-kelemahan penggunaan teknologi informasi dalam pemrosesan transaksi. Adanya sistem (teknologi informasi) baru yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pemrosesan transaksi keuangan dimana sistem (teknologi informasi) yang dibuat tersebut diterapkan dalam pengolahan data transaksi sering mengalami hambatan (trouble), belum dilakukan penghitungan saldo kas (cash opname) yang berada pada fungsi pemegang kas/Bendahara secara periodik dan secara mendadak. c. Aktivitas pengendalian belum berjalan sepenuhnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan SP2D yang tidak bernomor urut (prenumbered), tidak dilakukannya pengecekan secara independen dan periodik terhadap penerimaan dan pembayaran dan

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

18

pengendalian yang ada dan tidak didokumentasikan dalam prosedur uraian, flowchart atau form lainnya. Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara pasal 3 yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada: 1) Pasal 4 yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 313 pada: a) Ayat (1) yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya; b) Ayat (3) yang menyatakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; (2) terselenggaranya penilaian risiko; (3) terselenggaranya aktivitas pengendalian; (4) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan (5) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Melemahkan sistem kendali intern dan tidak mencerminkan sistem saling uji (check and balance); b. Kesulitan untuk melakukan penelusuran atas selisih-selisih akun dalam laporan keuangan; c. Tidak adanya kepastian perlakuan akuntansi untuk hal-hal yang memang perlu kebijakan dalam tingkat implementasi seperti penyusutan, kapitalisasi aset dan lainlain; d. Berpotensi menimbulkan kecurangan/penyimpangan karena tidak ada usaha untuk melakukan deteksi dini akan terjadinya penyimpangan; e. Dokumen pengeluaran kas berpotensi disalahgunakan; f. Penyajian dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi berkurang. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas PPKAD belum menyadari arti pentingnya Sistem Pengendalian Intern sebagai alat cegah dini terjadinya penyimpangan keuangan daerah.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

19

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas PPKAD menanggapi bahwa hal tersebut akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kedepan dan akan diupayakan seminimal mungkin terjadinya kesalahan. Rencana tindakan kedepan yang dipersiapkan: a. Peningkatan dukungan sarana/prasarana (komputer, server) dan pemasangan jaringan (link) yang menghubungkan bidang-bidang di DPPKAD; b. Sosialisasi pemahaman alur data software, cara pengendalian data di SKPD-SKPD; c. Penyusunan pedoman sebagai Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi. BPK RI merekomendasikan agar Bupati Magetan segera membuat Sistem dan Prosedur serta Kebijakan Akuntansi untuk memberikan kepastian perlakuan akuntansi terhadap hal-hal yang memang perlu kebijakan sehingga dapat digunakan sebagai alat cegah dini terjadinya penyimpangan keuangan daerah.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

20

7. Penunjukan Bank Sebagai Tempat Menyimpan Uang Daerah Tidak Didukung dengan Perjanjian Kerjasama Dalam pengelolaan Kas Daerah selama Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Magetan menyimpan dananya dalam bentuk rekening giro. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Magetan telah menunjuk Bank Jatim sebagai Pemegang Kas sesuai dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/31/Kept/403.012/2008 tentang Penunjukan Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2008. Adapun rekening yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut: No

Nomor Rekening

1.

0301003833

Pemda Kab Magetan (PAD)

Keterangan

2.

0301008877

Pemda Kab Magetan (BPHTB)

3.

0301013533

Pemda Kab Magetan (DAU)

4.

0301015950

Pemda Kab Magetan (DAK Non Reboisasi)

5.

0301016298

Pemda Kab. Magetan (Gerdu Taskin)

6.

0301017359

Pemda Kab Magetan (Pendidikan)

7,

0301017367

Pemda Kab Magetan (Infrastruktur)

8.

0301017375

Pemda Kab Magetan (kelaut&Perikanan)

9.

0301017383

Pemda Kab Magetan (Pertanian)

10.

0301017391

Pemda Kab Magetan (Lingkungan Hidup)

11.

0301017405

Pemda Kab Magetan (Kesehatan)

12.

0301017685

Pemda Kab Magetan (Pasca Bencana)

Hasil konfirmasi dengan Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Magetan (Bank Jatim) diketahui bahwa selama ini penyimpanan dana dan pembukaan rekening pada Bank Jatim tidak disertai surat perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Jatim. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pasal 18: 1) Ayat (3) menyatakan bahwa Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan; 2) Ayat (4) menyatakan bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup: jenis pelayanan yang diberikan, Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank, Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah, Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening, Pemberian imbalan atas jasa pelayanan, Kewajiban menyampaikan laporan, Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

21

dan Tata cara penyelesaian perselisihan. c. Pasal 313 ayat (1) yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya Hal tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan mengenai kewajiban dan hak dalam penempatan dana pada Bank Jatim Cabang Magetan. Hal tersebut disebabkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak memahami ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas PPKAD menanggapi bahwa persyaratan perjanjian kerjasama dengan Bank dalam rangka pengelolaan uang darah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, mengingat hal tersebut merupakan ketentuan baru dan bentuk format tidak ada contoh maka selama ini belum dibuat. Sebagai tindak lanjut saat ini telah dibuat draft naskah Perjanjian Bersama antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT Bank Jatim Cabang Magetan. Guna menghindari kesalahan hukum maka atas draft perjanjian kerjasama segera diadakan pembahasan bersama, yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan untuk kedua belah pihak. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Magetan agar memerintahkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) segera membuat perjanjian tertulis dengan bank tempat penyimpanan kas milik daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR