Kebijakan Jaminan Sosial.docx

Nama : Rizqi Yuliantika Hidayati NIM

Kebijakan Jaminan Sosial

: P1337420217035

Tingkat :2A

a. Pengertian jaminan soaial Menurut UU No 40 tahun 2004 pasal 1 “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.” Pasal 2 “Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyeleng-garaan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.” Menurut ILO (International Labour Organization) yang merupakan salah satu dari Badan PBB, pengertian jaminan sosial (Social Security) secara luas, yaitu pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangatberkurangnya penghasilan. b. Jenis Program jaminan sosial Jenis Program Jaminan Sosial menurut UU No. 40 tahun 2004 Pasal 18 program jaminan sosial meliputi: 1.

Jaminan kesehatan yaitu program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta dan anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (pasal 19). Peserta jaminan kesehatan adalah orang yang telah membayar

iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Setiap

anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan dengan penambahan iuran. 2.

jaminan kecelakaan kerja Adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja (pasal 29).

3.

jaminan hari tua Adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia (pasal 35)

4.

jaminan pensiun Adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta mengalami kehilangan atau berkurang penghasilannya karena

memasuki usia pensiun atau mengalami cacat tetap total. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan (pasal 39). 5.

jaminan kematian Adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia (pasal 43).

c. Prinsip tujuan dan dasar asas jaminan sosial 1. Prinsip jaminan sosial Menurut UU No. 40 tahun 2004 Pasal 4 Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip: a) Kegotong-royongan Kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilan. b) Nirlaba Pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. c) Keterbukaan Mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. d) Kehati-hatian Pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. e) Akuntabilitas Pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. f) Portabilitas Memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia. g) Kepesertaan bersifat wajib Mengharuskan seluruh penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap. h) Dana amanat

Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. i) hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Hasil pengembangan aset jaminan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. Hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. 2. Tujuan Jaminan Sosial Menurut UU No. 40 tahun 2004

Pasal 3 “Sistem Jaminan Sosial Nasional

bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.” Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Asas jaminan sosial Menurut UU No. 40 tahun 2004

Pasal 2 “Sistem Jaminan Sosial Nasional

diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” 

asas kemanusiaan, merupakan penghargaan terhadap martabat manusia.



asas manfaat, merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.



asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan asas yang bersifat ideal.

ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta. d. Konsep BPJS sesuai UU No 24 Tahun 2011 BPJS dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2011, meliputi: (Ps.5) 1.

BPJS Kesehatan

2.

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program:Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; Jaminan Pensiun; dan Jaminan Kematian.(Ps.6) Status BPJS adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini, bertanggung jawab kepada Presiden. (Ps.7) BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. (Ps.9) BPJS bertugas untuk: (Ps.10) 1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta 2. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja 3. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah 4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta 5. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial 6. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan 7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat BPJS berwenang untuk: (Ps.11) 1. Menagih pembayaran Iuran 2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai 3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan ataskepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja

dalammemenuhi

kewajibannya

sesuai

dengan

ketentuanperaturan

perundang--undangan jaminan social nasional 4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatanmengenai besar pembayaran fasilitas kesehatanyang mengacu pada standar tarif yang ditetapkanoleh PemerintahMembuat atau menghentikan kontrak kerja denganfasilitas kesehatan 5. Mengenakansanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya

e. Isu jaminan sosial dan study kasus Sebuah keluarga berniat untuk membuat kartu BPJS untuk jaminan kesehatan anggota keluarga, tetapi setelah berjalan beberapa tahun keluarga tersebut tidak lagi membayar BPJS tiap bulannya karena beberapa faktor, ketika anggota keluarga sakit dan di rawat di rumah sakit kartu BPJS tersebut tidak dapat di gunakan sebelum membayar tunggakan dan membayar denda ke kantor BPJS. Analisi kasus: Saat ini BPJS mengalami masalah mengenai defisit keuangan salah satu faktornya yaitu kurang disiplin anggota BPJS dalam membayar iuran. Pemasukan keuangan BPJS berdasarkan iuran wajib dari peserta dan pemerintah. Berdasarkan UU No. 24 tahun 2011 pasal 19 tentang pembayaran iuran Ayat 3 “Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.” Ayat 4 “Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.” Beberapa sanksi bagi anggota BPJS yang tidak membayar iuran lebih dari 2 tahun yaitu berdasarkan UU No. 24 tahun 2011 pasal 17 “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu” ketidak disiplinan pada anggota dalam membayar iuran wajib berdampak pada kinerja BPJS dalam memberikan pelayanan,

menjadi masalah anggota keluarga

dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehata, berdampak kepada para anggot BPJS yang lain dan memperparah masalah defisit keuangan BPJS. BPJS menerapkan pembayaran berdasarkan kelas yang menjadi pilihan para aggota. Kelas yang di tentukan oleh BPJS juga masih menjadi masalah karena iuran belum sesuai dengan hitungan aktuaria seperti iuran PBI masih Rp. 23.000/orang/bulan (hitungan aktuaria Rp. 36.000/orang/bulan). Akibat Defisit Pembiayaan JKN 1. Menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran klaim sebesar Rp. 3,1 Triliun kepada 164 RS (per 15/11/17) 2. Pelayanan kepada peserta terganggu 3. Pemerintah masih belum memiliki solusi jitu → 8 langkah mengatasi defisit