Kak Ukl Upl Kolam Renang Batanghari.docx

KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN UKL – UPL PEMBANGUNAN KOLAM RENANG KABUPATEN BATANG HARI

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013

KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL & UPL) PEMBANGUNAN KOLAM RENANG KABUPATEN BATANGHARI

1.

Latar Belakang Tempat ataupun area wisata yang menjadi wahana rekreasi bagi masyarakat di Kabupaten Batanghari terbilang masih sangat minim, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat wisata atau rekreasi maka Pemerintah Kabupaten Batanghari berencana untuk membangun tempat wisata atau rekreasi buatan berupa wahana Kolam Renang. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan konsumen dibidang jasa pelayanan olah raga dan rekreasi renang pada khususnya di Kabupaten Batanghari dan sekitarnya, maka Pemerintah Kabupaten Batanghari berencana membangun Kolam Renang. Pembangunan Kolam Renang ini diharapkan dapat memenuhi tujuan yang hendak dicapai dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar terutama dalam membantu Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui olah raga renang. Pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Kolam Renang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan pariwisata dan olah raga yang berwawasan lingkungan. Dengan memperhatikan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, pembangunan wisata Kolam Renangtidak mewajibkan dilengkapi dengan dokumen AMDAL mengingat luas area kurang dari 2 ha. Dokumen Perencanaan UKL-UPL merupakan acuan dasar dalam melaksanakan identifikasi awal kegiatan untuk maju ke tahapan pra konstruksi, tahapan konstruksi dan tahapan operasional.

2.

Maksud, Tujuan dan Kegunaan Maksud dari penyusunan dokumen UKL UPL Pembangunan Kolam Renang ini adalah : 1) Melakukan kajian terhadap kegiatan yang akan dilakukan pada tahapan pra-konstruksi, konstruksi, operasionsl Kolam Renang yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

2) Mengidentifikasi zona awal yang akan terkena dampak maupun sebaliknya yaitu kemungkinan adanya dampak lingkungan terhadap rencana pembangunan Kolam Renang. 3) Mempelajari dan menganalisa kondisi lingkungan di dalam wilayah rencana kegiatan, untuk mengidentifikasi parameter lingkungan yang akan terkena dampak selama tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi Kolam Renang. 4) Memperkirakan dan mengevaluasi dampak secara kuantitatif dan kualitatif antara rencana kegiatan dengan komponen lingkungan yang akan terkena dampak.

Tujuan dari penyusunan dokumen UKL UPL Pembangunan Kolam Renang ini adalah : 1) Sebagai acuan dalam mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak negative yang timbul akibat dari rencana Pembangunan Kolam Renang serta mengembangkan dampak positif yang ada. 2) Memantau hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan dalam kegiatan Pembangunan Kolam Renang, dengan cara melihat sejauh mana terjadinya perubahan rona lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut. 3) Memberi masukan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila terjadi perubahan rona lingkungan kegiatan Pembangunan Kolam Renang.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan dokumen UKL UPL Pembangunan Kolam Renang adalah : 1) Memberikan petunjuk tentang tata cara dalam menangani dampak yang timbul, sehingga dampak negative dapat dicegah dan diatasi sedini mungkin. 2) Memberikan petunjuk kepada Pemrakarsa/Pengelola Proyek dan instansi terkait mengenai lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya pengelolaan lingkungan. 3) Merupakan masukan dalam perencanaan dengan menjabarkan lebih lanjut dokumen ini dalam spesifikasi dokumen lelang. 4) Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan.

3.

Lokasi Kegiatan

:

Lokasi kegiatan penyusunan dokumen UKL UPL Pembangunan Kolam Renang berada di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi.

4.

Sumber Pendanaan

:

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Batanghari Tahun 2013, dengan biaya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

5.

Jangka Waktu Pelaksanaan : Waktu pelaksanaan penyusunan dokumen UKL UPL Pembangunan Kolam Renang ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.

6.

Nama Pengguna Anggaran : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batanghari.

7.

Lingkup Kegiatan

:

Lingkup kegiatan penyusunan dokumen UKL UPL Pembangunan Kolam Renang adalah : 1) Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait; 2) Analisa sumber dampak lingkungan; 3) Analisa jenis dampak lingkungan yang terjadi; 4) Analisa ukuran dampak.

8.

Keluaran

:

Keluaran dari kegiatan penyusunan dokumen UKL UPL Pembangunan Kolam Renang adalah : 1) Laporan Pendahuluan; sebanyak 5 rangkap. 2) Laporan Antara; sebanyak 5 rangkap. 3) Laporan Drat Akhir; sebanyak 5 rangkap. 4) Laporan Akhir / Dokumen UKL-UPL; sebanyak 10 rangkap. 5) CD/DVD; Sebanyak 5 rangkap.

9.

Standar Teknis

:

1) Kriteria Umum Pekerjaan Perencanaan UKL-UPL Kolam Renang dilaksanakan seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum struktur teknis : a. Pada tahapan pra konstruksi, tahapan konstruksi dan tahapan operasional diharapkan menghasilkan kajian-kajian tentang sumber dampak, jenis dampak lingkungan yang terjadi serta ukuran dampak.

2) Kriteria Khusus Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat khusus dan spesifik berkaitan dengan perencanaan baik dari fungsi maupun segi teknis lainnya, misalnya : a. Dikaitkan dengan upaya pelestarian dan konservasi. b. Menghasilkan sebuah rekomendasi sebagai langkah tindak lanjut kegiatan ketahapan pra konstruksi, konstruksi dan operasional.

10. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dokumen UKL UPL adalah : 1) Undang-undang : a) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; b) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; c) Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; d) Undang - undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; e) Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; f) Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; g) Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; h) Undang - undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Peraturan Pemerintah : a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi; c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

f) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.; g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; h) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia No. 26 tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah.

3) Keputusan Menteri/Peraturan Menteri a) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan; b) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran; c) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13/2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Peryataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; e) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 907 tahun 2002 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah; g) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis - Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); h) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; i) Permen PU No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; j) Permen PU No. 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;

k) Kepmen PU No 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

4) Peraturan Daerah a) Peraturan Gubernur Jambi No. 7 Tahun 2011 tentang Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah. b) Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. c) Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari No. 13 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batanghari. d) Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari No. 2 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

11. Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan dokumen UKL UPL kegiatan Pembangunan Kolam Renang Kabupaten Batanghari akan dilaksanakan oleh konsultan dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : 1) Konsultan perencana bertanggung jawab secara profesional atas pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku yang berlaku; 2) Tanggung jawab yang menjadi beban konsultan meliputi : a. Hasil karya harus memenuhi persyaratan standart karya perencanaan yang berlaku; b. Hasil karya harus mengakomodasi batasan-batasan yang diberikan seperti pembiayaan, waktu penyelesaian dan mutu pekerjaan. 3) Konsultan perencana harus memiliki fasilitas dan peralatan yang digunakan.

12. Kualifikasi Tenaga Ahli Keperluan tenaga ahli (profesional) dalam penyusunan dokumen UKL UPL Pembangunan Kolam Renang Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut : 1. Team Leader : Merupakan Ahli Lingkungan, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Lingkungan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun.

2. Tenaga Ahli : 1) Ahli Sipil; berlatar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun.

2) Ahli Planalogi; berlatar belakang pendidikan S1 Perencanaan Wilayah/Planalogi dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun. 3) Ahli Ekonomi; berlatar belakang pendidikan S1 Ekonomi dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun. 4) Ahli

Sosial

Kemasyarakatan;

berlatar

belakang

pendidikan

S1

Sosial

Kemasyarakatan/Kesehatan Masyarakat dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun.

3. Tenaga Pendukung : 1) Suveyor; 2) Operator Komputer;