Jati Diri Dan Implementasi Terbaru

Makalah Manajemen Koperasi

Jati Diri Koperasi dan Implementasinya Disusun untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi Bapak A. Wahyu Kukuh, SE, MM

Oleh :

KELOMPOK A

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERTIWI KARAWANG 2017/2018 1

Anggota Kelompok A 14120761

Heri Sapriadi

15120129

Tirta Sugara

15120205

Ujang Wahyudin

15120204

Tedi Arifin

15120256

Eli Mindawati

15120201

M. Syamsul R

15120192

Sartikah

15120146

Siti Inayah

15120220

Rita Cristi A

15120140

Yumna Mardiyana

15120141

Didit Setiyawan

15120208

Desi Nirmala Sari

15120149

Muhammad Khaerul Aminuddin

15120128

Divi Afifah Lestari

2

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kami semua, sehingga kami mampu menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kami sebagai mahasiswa. Tak lupa shalawat serta salam kami hanturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi yang kami beri judul Jati Diri Koperasi dan Implementasinya. Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Albert Wahyu Kukuh, SE, MM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan dan menyampaikan tugas ini kepada rekan mahasiswa semester 5 sebagai bahan diskusi mata kuliah Manajemen Koperasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian di Indonesia. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh rekan mahasiswa semester 5 khususnya kelompok A atas kesediaannya dalam mengumpulkan dan menyusun materi secara maksimal, serta sumber sumber yang telah menyediakan materi yang begitu baik. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami memohon kritik dan saran yang bermanfaat untuk penyusunan makalah berikutnya yang lebih baik. Sekian prakata dari kami kelompok A, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan dapat dijadikan sumber untuk penyusunan makalah berikutnya, Aamiin

Karawang, 10 Oktober 2017

Grup A

3

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar ............................................................................................................... ii Daftar Isi......................................................................................................................... iii BAB 1 Pendahuluan 1. Latar Belakang Masalah .................................................................................... 1 2. Rumusan Masalah .............................................................................................. 2 3. Tujuann Penulisan .............................................................................................. 3 BAB 2 Pembahasan 1. Definisi Koperasi ............................................................................................... 4 2. Prinsip Koperasi ................................................................................................. 4 3. Nilai Koperasi .................................................................................................... 6 4. Implementasi Jati Diri Koperasi ........................................................................ 8 5. Permasalahan Dalam Implementasi Jati Diri Koperasi ..................................... 13 6. Mengatasi Permasalahan Dalam Implementasi Jati Diri Koperasi .................... 15 BAB 3 Penutup 1. Kesimpulan ........................................................................................................ 17 2. Kritik dan Saran ................................................................................................. 17 Daftar Pustaka

4

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 33, bahwa koperasi merupakan bangun ekonomi yang merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini mengandung makna yang sangat luas dan tentunya bukan merupakan sesuatu yang berlebihan. Untuk mewujudkan amanat tersebut tentunya diperlukan pemikiran dan kerja sama dari semua pihak, baik itu lembaga eksekutif, legislatif dan juga seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya insan perkoperasian. Perkembangan koperasi saat ini, apabila dilihat dari aspek usaha, permodalan, administrasi, manajemen dan tingkat partisipasi anggota terhadap koperasinya masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa koperasi yang tersebar sampai ke peloksok desa, belum mampu mewujudkan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 tersebut. Hal ini didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa mayoritas koperasi saat ini baru merupakan organisasi atau kumpulan dari orang-orang yang masih terlalu kuat menyandarkan keberadaannya terhadap dukungan program pemerintah dan pihak ketiga. Jadi baru sebagian kecil koperasi yang berjalan sesuai kaidah-kaidah perkoperasian yang berlaku. Di samping itu dari sisi pengelolaanpun, masih banyak koperasi yang belum mampu menunjukkan nilai-nilai profesional sehingga berdampak pada kekurangmampuan untuk bersaing dengan pelaku-pelaku usaha non koperasi yang memiliki daya kreatif dan inovatif tinggi. Hal lain yang terjadi di sebagian besar koperasi saat ini, bahwa jati diri koperasi yang seharusnya dijadikan landasan dalam menjalankan aktivitas koperasi ternyata banyak ditinggalkan. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang merupakan aturan dasar belum sepenuhnya dijadikan rujukan. Anggota kurang berperan sebagai subjek/pelaklu utama dalam berbagai aktivitasnya. Semua permasalahan tersebut akhirnya banyak melahirkan koperasi yang besar tetapi tidak diimbangi dengan adanya peningkatan kesejahteraan para anggotanya yang merupakan tujuan utama dibentuknya koperasi. Pada akhirnya anggota koperasi banyak yang bersifat apatis dan tidak lagi memiliki loyalitas terhadap koperasinya. 1

Dari beberapa faktor yang menjadi kendala/hambatan terhadap tumbuh kembangnya koperasi seperti dipaparkan di atas, sudah seharusnya kita semua melakukan upaya pembenahan. Upaya ini mutlak harus menjadi garapan semua pihak, sehingga pada akhirnya koperasi betul-betul merupakan lembaga usaha yang tangguh dan mandiri dengan memiliki nilai-nilai manajemen yang handal serta memiliki daya saing yang kuat. Langkah awal yang harus kita lakukan dalam upaya mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi koperasi, adalah melalui suatu jawaban dari pertanyaan berikut “Sejauh mana koperasi Indonesia melaksanakan/menjalankan jati dirinya?”. Kenapa pertanyaan tersebut muncul?. Hal itu dikarenakan bahwa jati diri koperasi merupakan identitas yang melekat dalam tubuh organisasi koperasi yang bukan saja untuk sekedar

dipahami

tetapi

lebih

jauh

dari

itu

bahwa

koperasi

harus

mampu

menjalankan/melaksanakan jati dirinya dalam kehidupan nyata perkoperasian. Jadi sebelum melakukan kajian terhadap faktor penyebab yang lainnya, koperasi harus dikembalikan terlebih dahulu pada jati diri sesungguhnya. Pertanyaan berikutnya adalah : “Dampak dan manfaat apa yang akan dirasakan oleh gerakan koperasi apabila koperasi tersebut telah mengamalkan jati diri koperasi”?. Untuk mampu menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui dulu tentang jati diri koperasi itu sendiri. Ada hal penting mengenai jati diri koperasi yang melekat di dalam tubuh organisasi koperasi yang senantiasa harus menjadi acuan bagi setiap gerakan koperasi dalam melakukan aktivitas kehidupan organisasinya, yaitu : Definisi, nilai, dan prinsip koperasi itu sendiri yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini.

2. Rumusan Masalah Adapun rumusan dari masalah yang ada adalah sebagai berikut : a) Apa definisi koperasi di Indonesia? b) Bagaimana prinsip koperasi di Indonesia? c) Bagaimana nilai nilai koperasi di Indonesia? d) Bagaimana contoh implementasi dari jati diri koperasi tersebut? e) Masalah apa yang muncul dalam penerapan jati diri koperasinya?, apa penyebabnya?, dan bagaimana solusi mengatasinya? 2

3. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dibuatnya rumusan masalah tersebut adalah : a) Agar mahasiswa memahami definisi koperasi Indonesia. b) Agar mahasiswa memahami prinsip prinsip dari koperasi di Indonesia. c) Agar mahasiswa memahami nilai nilai yang ada di dalam koperasi di Indonesia. d) Agar seluruh masyarakat Indonesia mengerti contoh nyata dari jati diri koperasi. e) Agar mahasiswa mengetahui permasalahan dalam implementasi jati diri koperasi dan dapat mencari jalan keluarnya.

3

BAB 2 PEMBAHASAN Tujuan dibentuknya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya maka koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip tertentu. Kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasionalis, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk memahami makna koperasi yang sebenarnya agar seluruh masyarakat Indonesia dapat melihat perekonomian Indonesia semakin maju melalui koperasi. 1. Definisi Koperasi Definisi koperasi menurut pernyataan ICA (International Co-operative Alliance) dalam kongres ke-100 di Manchester pada tanggal 23 September 1995 : “Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan aspirasi ekonomi, sosial, budaya secara bersama melalui perusahaan yang mereka miliki dan dikendalikan bersama secara demokratis”. Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”. 2. Prinsip Koperasi Ada beberapa prinsip yang dimiliki oleh koperasi guna menjadikan perekonomian Indonesia lebih baik lagi, prinsip tersebut antara lain : a) Keanggotaan Bersifat Sukarela Dan Terbuka.

4

Koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, siapapun mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari koperasi yang akan didirikan. b) Pengelolaan Dilakukan Secara Demokrasi. Koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada dengan

berlandaskan

kekeluargaan

yang

menjunjung

asas

demokrasi

dalam

penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus,dan penunjukkan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi. c) Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil Sesuai Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-Masing. Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya, maka dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperai berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat dan berlaku adil dan merata terutama dalam hal pembagian sisa hasil usaha dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam pengelolaan koperasi yang telah diberikan oleh masing-masing anggota yang dinilai dalam bentuk besarnya jasa usaha. d) Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal. Koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah menanamkan modalnya dan mempercayakan koperasi dalam mengelola modal tersebut berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan, keseimbangan dan keterbatasan seberapa besar modal yang telah diberikan anggota dengan transparan agar anggota jelas dan mengerti pemberian balas jasa yang diberikan koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e) Kemandirian. Koperasi berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada di bawah naungan organisasi lain dan tidak bergantung serta mengandalkan organisasi lain, koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

5

f) Pendidikan Perkoperasian. Koperasi mempunyai arah dan tujuan untuk dapat bekerja sama mengelola kegiatan yang bersifat positif membutuhkan keahlian dalam pengopersiannya maka dibutuhkan pendidikan dan pengarahan dalam penerapannya dengan bermaksud agar koperasi sebagai wadah yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan dapat bermanfaat, oleh karena itu pendidikan perkoperasian sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi. g) Kerjasama Antar Koperasi. Koperasi dikatakan bersifat mandiri dalam pengorganisasiannya tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi tetap menjalin hubungan dan kerjasama antar koperasi berupa komunikasi dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan dalam menjaga kelangsungan kehidupan perkoperasian diusahakan selalu mengadakan kerjasama agar dapat memperluas bidang usaha dan saling memberikan dukungan. 3. Nilai Koperasi Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya(kekeluargaan). Hal ini di cerminkan berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi para anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang tercapai tergantung dari besar kecilnya karya dan jasanya. Sifat kekeluargaan juga mengandung arti, bahwa dalam koperasi sejauh mungkin harus dihindarkan timbulnya perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan perpecahan dan kehancuran. Pengertian mengenai azas kekeluargaan, menurut adat istiadat di indonesi, sehingga sesuai dengan tujuan negara. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian dari bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan orang ini sendiri maupun untuk masyarakat disekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan dibidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Usaha disebut juga usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan

6

ekonomi ini meliputi usaha dibidang produksi, konsumsi, distribusi barang-barang dan usaha pemberian jasa, antara lain usaha simpan pinjam,angkutan, asuransi dan perumahan. Adapun nilai yang terdapat pada koperasi antara lan sebagai berikut : a) Menolong diri sendiri. Dengan menjadi anggota koperasi dapat meringankan beban dirinya untuk memenuhi kebutuhan proses produksi dan juga kebutuhan untuk konsumsinya. Dengan menjadi anggota koperasi mereka dapat lebih efisien dalam memenuhi belanja kebutuhan mereka. b) Tanggungjawab sendiri. Setiap anggota koperasi harus senantiasa menjaga tanggung jawabnya sendiri sebagai anggota operasi c) Penerapan unsur demokrasi Setiap anggota koperasi mempunyai hak untuk menetukan arah tujuan koperasi sekaligus sebagai pengendali jalannya koperasi. Dimana anggota koperasi sebagai pengguna sekaligus merangkap sebagai pemilik koperasi. d) Penerapan dari nilai persamaan Kegiatan rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi, rapat anggota dihadiri oleh anggota koperasi dan setiap orang mempunyai hak suara yang sama. e) Penerapan nilai keadilan Setiap anggota koperasi berhak memperoleh hasil keuntungan kegiatan koperasi sesuai dengan pertimbangan jasa yang dikorbankan. f) Nilai solidaritas Setiap anggota harus memiliki nilai solidaritas yang tinggi dan bersamasama saling menopang kesusahan. g) Memenuhi kebutuhan anggotanya. Koperasi memberikan kebutuhan terhadap masin masing anggotanya tanpa melebihkan atau mengurangi porsinya. h) Koperasi yang bersifat rahasia. Setiap anggota koperasi mempunyai hak untuk mengetahui keadaan koperasi sebenarnya. i) Tanggungjawab sosial. 7

Setiap anggota koperasi harus terlibat dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan. j) Kepedulian terhadap orang lain. Koperasi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. 4. Implementasi Jati Diri Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Barat menyatakan nilai-nilai koperasi perlu diperkenalkan ke sekolah-sekolah guna membangun kegotong royongan sejak dini. “Nilai koperasi harus ditanamkan sejak dini. Koperasi bukan hanya sebagai badan usaha, tetapi jauh di dalamnya terdapat unsur kerja sama dan gotong royong,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jabar Dudi Sudrajat, Rabu (30/8/2017). Beliau mencontohkan kehidupan di Jepang, di mana koperasi menjadi salah satu budaya. Selain itu, koperasi masuk ke dalam kurikulum pendidikan di sana. “Di Jepang budaya gotong royong koperasi sudah diajarkan sejak dini. Sejak kecil masyarakat sudah diajarkan mandiri untuk membereskan kelasnya sendiri. Tidak dengan bantuan petugas kebersihan seperti di sini,” katanya. Dengan menanamkan nilai-nilai koperasi sejak dini, generasi muda dituntut untuk lebih bertanggung jawab. “Koperasi tidak populer di anak muda zaman sekarang. Untuk itu kepercayaan harus mulai diberikan kepada anak muda memulai menggerakan koperasi,” ucapnya. Keberhasilan dan koperasi yang solid, tak hanya sebagai indikator kemajuan perekonomian negara. Tapi “Revitalisasi koperasi pastinya akan majukan ekonomi nasional. Kalau koperasi solid maka rakyat pun akan makmur,” tutupnya. 4.1................. Contoh Implementasi Jati Diri Koperasi Melalui Definisi Koperasi

8

Menurut definisi identitas koperasi, koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Koperasi juga memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mulia namun dalam kenyataannya, banyak koperasi yang memiliki citra yang buruk di benak para petani di pedesaan akibat dari sejarahnya dimasa lampau. Selain itu, sebagian masyarakat dan peteni di pedesaan merasa alergi dengan kata koperasi, hal tersebut dikarenakan kurangnya atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktekpraktek berkoperasi yang benar. Hal yang paling mendasar untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas maka upaya agar gerakan khususnya di wilayah pedesaan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan jati dirinya, yaitu perlu adanya upaya untuk menjernihkan kembali citra koperasi yang selama ini telah buruk dimata masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan gerakan kampanye kembali ke kopasi sebagai suatu gerakan yang dapat menseejahterakan anggotanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti kegiatan untuk memenehi kepentingan ekonomi para anggotanya pada tingkat usaha yang efektif dan efisien. Disamping itu, perlu dilakukan audit terhadap koperasi disektor pertanian yang saat ini dikategorikan bermasalah. Audit ini sekaligus merupakan proses penyaringan sehingga nantinya koperasi ini dapat berkelanjutan dan diperolah koperasi yang bersih dari pelanggaran. Pengambangan koperasi di pedesaan perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan sumberdaya yang ada di sekitarnya. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di pedesaan maka harus adanya upaya pemberdayaan anggotanya. Pemberdayaan anggota mencakup pemberdayaan capital (bantuan modal) dan pemberdayaan knowledge, yang meliputi peningkatan kemampuan manajemen, skill, dan pemahaman yang benar. 4.2..............Contoh Implementasi Jati Diri Koperasi Melalui Nilai Nilai Koperasi Implementasi dari jati diri koperasi yang kedua mengenai nila-nilai koperasi. Adapun nilai-nilai koperasi berikut penerannya adalah

9

a) Menolong diri sendiri. Contohnya adalah yang terjadi pada koperasi Zen-Noh yang berada di Jepang. Koperasi merupakan koperasi pertanian yang mempunyai tugas utama sebagai penyedia barang-barang kebutuhan petani anggotanya, baik yang digunakan untuk proses produksi maupun konsumsi. Dengan begitu petani yang menjadi anggota koperasi tersebut telah menolong dirinya sendiri dengan meringankan beban dirinya untuk memenuhi kebutuhan proses produksi dan juga kebutuhan untuk konsumsinya. Dengan menjadi anggota koperasi mereka dapat lebih efisien dalam memenuhi belanja kebutuhan mereka. b) Tanggungjawab sendiri. Contoh dari nilai koperasi ini adalah ketertiban setiap anggota untuk membayar simpanan wajib. Apabila anggot akoperasi tidak mempunyai rasa tanggungjawab sendiri, tentunya pemabayaran simpanan wajib yang dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak akan berjalan. Karena tidak merasa adanya tanggungjawab terhadap kewajibannya. c) Contoh penerapan unsur demokrasi dalam koperasi adalah setiap anggota koperasi mempunyai hak untuk menetukan arah tujuan koperasi sekaligus sebagai pengendali jalannya koperasi. Dimana anggota koperasi sebagai pengguna sekaligus merangkap sebagai pemilik koperasi. Seperti yang dilakukan oleh Cooperative Group di Inggris yang ditunjukkan dengan adanya perhatian dan dukungan kepada peranan anggotanya dalam mengembangkan prakarsanya di lingkungannya antara lain melalui pembentukan dana masyarakat, prakarsa sosial, hak-hak pilih dan kegiatan sukarela. Anggot a mengusulkan hal-hal yang dirasa penting bagi mereka. Aspek demokrasi di koperasi ini juga ditunjukkan dengan keterwakilan anggota secara berjenjang. d) Contoh penerapan dari nilai persamaan adanya rapat anggota, dimana rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tat kehidupan koperasi, rapat anggota dihadiri oleh anggota koperasi dan setiap orang mempunyai hak suara yang sama. e) Contoh penerapan nilai keadilan antara lain dapat kita lihat dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa masing-masing anggota bukan berdasarkan kepemilikan modal dan juga keuntungan yang diperoleh dari transaksi non-anggota , tidak dialokasikan untuk dibagikan kepada anggota tetapi digunakan untuk pemupukan modal.

10

f) Nilai solidaritas. dapat terlihat terutama sekali dalam koperasi simpan pinjam dimana anggota yang mempunyai kelebihan dana dapat mengalokasikan kelebihannya dengan membantu terhadap yang membutuhkan dana tersebut. Sehingga secara bersama-sama saling menopang kesusahan. g) Memenuhi kebutuhan anggotanya. Seperti tidak mengurangi timbangan dan juga memberikan produk yang baik kepada anggota. Karena anggota koperasi juga merupakan pengguna koperasi maka sangat kecil kemungkinan bahwa akan ada unsur penipuan dalam kegiatan koperasi karena imbasnya akan kembali terhadap anggota sendiri. h) Koperasi yang bersifat rahasia. Setiap anggota koperasi mempunyai hak untuk mengetahui keadaan koperasi sebenarnya dari kehidupan koperasi setiap saat dan juga untuk pengurus koperasi mempunyai kewajiban untuk membeberkan secara apa adanya keadaan kehidupan koperasi kepada para anggotanya. i) Tanggungjawab sosial. Banyak sekali tanggungjawab sosial yang telah dilakukan oleh koperasi diantaranya yang dilakukan oleh Japanese Consumer’s Cooperative Union (JCCU)). JCCU telah melakukan konservasi lingkungan diantaranya keterlibatan anggota dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan yakni dengan pengurangan CO2, kampanye pengurangan penggunaan tas plastik, dan kegiatan daur ulang. Kemudian juga kegiatan lingkungan melalui toko-toko yakni berupa mengadakan produk-produk yang berwawasan lingkungan, persediaan logistik untuk melawan pemanasan global, serta pengurangan limbah industri. Dan terakhir adalah melalui kegiatan lingkungan yang bersifat umum, antara lain dengan melaksanakan rencana kegiatan koperasi untuk menghentikan pemnasan global, management lingkungan (ISOO 14001), serta kegiatan sosial. j) Kepedulian terhadap orang lain. Adapun nilai ini dapat kita lihat penerapannya seperti pada koperasi Fonterra di Selandia Baru. Fonterra merupakan koperasi susu yang secara otomatis memelihara ternak. Karena kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, 75% peternak anggota Fonterra telah memindahkan ternaknya dari lingkungan sekitar sungai dan danau yang menjadi sumber air warga sekitar. 4.3.

Contoh Implementasi Jati Diri Koperasi Indonesia Melalui Prinsip Koperasi

11

Implementasi yang ketiga adalah mengenai prinsip-prinsip koperasi. Adapun penerapannya adalah : a) Prinsip kesukarelaan dan keterbukaan. Siapapun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) koperasi dapat menjadi anggota. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota. Mereka dapat dengan bebas menentukan pilihannya. Demikian juga bila hendak keluar dari koperasi, mereka dapat memutuskan sendiri, asalkan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. b) Prinsip demokratis. Prinsip ini kurang lebih sama dengan nilai koperasi yakni demokrasi. Dimana anggota koperasilah yang memegang peranan atas tujuan koperasi yang menentukan kebijakan koperasi. Dimana anggota koperasi adalah pemilik koperasi yang secara aktif terlibat dalam membuat keputusan akan langkah yang diambil koperasi. c) Prinsip partisipasi ekonomi anggota. Yakni adanya partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi contohnya adalah dalam hal pemodalan, maka anggota koperasi harus ikut berpartisipasi dalam pemodalan koperasi. Kemudian lagi adalah membentuk cadangan dari Sisa Hasil Usaha yang berfungsi untuk memupuk modal. Serta partisipasi anggota untuk melancarkan usaha koperasi dengan terlebih dahulu menggunakan jasa koperasi apabila koperasi menyediakan sebelum menggunakan jasa lainnya. d) Prinsip otonomi dan kebebasan. Prinsip ini mempunyai maksud bahwa koperasi adalah organisasi yang mandiri yang kegiatannya adalah oleh,dari dan untuk anggota dimana segala biaya berasal dari anggota, dikelola oleh anggota dan manfaatnya adalah untuk anggota pula. Oleh sebab itu, koperasi memiliki kedudukan otonom dan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Contohnya adalah ketika koperasi mengadakan perjanjian dengan pihak lain seperti pemerintah ataupun badan usaha lain koperasi harus melakukannya berdasarkan pengawasan oleh para anggotanya dan tetap mempertahankan prinsip otonominya. e) Prinsip pendidikan, pelatihan, dan penerangan. prinsip ini seringkali dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Seperti halnya yang baru saja dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2-5 Maret 2015, yang mengadakan diklat perkoperasian

12

yang diikuti oleh pengurus koperasi mahasiswa dan koperasi wanita dari berbagai daerah di Jawa Timur. Hal ini bermaksud untuk menumbuhkan SDM dan penegetahuan serta kesadaran berkoperasi yang lebih mendalam terutama pada jiwa pengurus koperasi. f) Prinsip kerjasama antar koperasi. Contoh prinsip kerjasama antar koperasi diantaranya diterapkan oleh koperasi Zen-Noah Jepang. Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya, koperasi Zen-Noah melakukan kegiatan ekonominya melalui transaksi dengan koperasi-koperasi luar negeri seperti Zen-Noah Grain Corporation, yakni perusahaan yang berbasis di New Orleans, Amerika Serikat sebagai basis distribusi untuk pembelian, pengiriman, penyimpanan dan ekspor bahan makanan, sekaligus sebagai basis pengumpulan informasi. Tugas utamanya yakni menjamin kestabilan akses pada komponen utama. g) Prinsip kepedulian terhadap masyarakat. Pada prinsipnya sama dengan nilai koperasi berupa kepedulian terhadap orang lain maupun tanggungjawab sosial. Maka contoh penerapan dari prinsip ini pun juga tak jauh beda dari kedua nilai tersebut. Contohnya Bank Kerjasama Rakyat di Malaysia yang setiap tahun membayar zakat usaha kemudian diberikan kepada para pelajar dan beberapa sekolah di seluruh negeri. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kepedulian akan pendidikan masyarakat. 5.

Permasalahan Dalam Implementasi Jati Diri Koperasi Menurut Soedjono (2001), konsep murni dari koperasi berbeda dalam prakteknya

di lapangan sehingga menyebabkan koperasi mengalami krisis jatidiri, hal ini disebabkan oleh: a) Lemahnya pemahaman dan kesadaran anggota-anggota dan pemimpin-pemimpin koperasi akan makna dan jatidiri koperasi. Banyak diantara mereka yang masuk menjadi anggota koperasi karena mengharapkan fasilitas dan kemudahankemudahan. Kondisi ini membuat koperasi mudah larut dalam arus lingkungan negara maju ekonomi dan sosial yang seharusnya dikoreksi oleh konsep koperasi. b) Lemahnya dan tidak efektifnya UU yang mengatur kegiatan koperasi maupun peran pemerintah. UU No. 25 Tahun 1992 “melucuti” wewenang pemerintah dan tidak memberi sanksi terhadap pelanggaran.

13

c) Pemerintah yang menjadi pelaksana ketentuan UU Perkoperasian cenderung tidak konsisten melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan oleh UU tersebut. Dalam prakteknya, Departemen yang membidangi koperasi lebih bersemangat menggerakkan usaha koperasi daripada membangun koperasi itu sendiri dalam arti organisasi dan manajerial. Banyak orang yang tidak memahami bahwa organisasi adalah modal utama koperasi untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha yang benar. Meski telah disepakati selama hampir 21 tahun sejak disahkannya pada tahun 1995, Jatidiri Koperasi ICA belum dipahami secara luas, apalagi diterapkan dalam praktek kehidupan perkoperasian di Indonesia. Demikian pula dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan koperasi oleh pemerintah, Jatidiri Koperasi juga masih sangat terbatas digunakan sebagai dasar/pedoman kebijakannya. Sosialisasi Jatidiri Koperasi ICA sebenarnya pernah dilakukan secara intensif (2001-2003) oleh LSP2I (Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia) di berbagai kota di Indonesia, tetapi karena lembaga ini semata berfungsi sebagai "think tank", yang tidak mempunyai otoritas untuk menjadikan ketentuan tersebut sebagai pedoman yang harus dilaksanakan, maka tindak lanjut pelaksanaannyapun masih terbatas. LSP2I mengemukakan beberapa penyebab keterbatasan implementasi ICA Statement dalam perundangan dan kebijakan pemerintah, yaitu: a. Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah dan gerakan koperasi. b. Pemerintah (Kementerian Koperasi & UKM) kurang mensosialisasikan Jatidiri Koperasi di kalangan instansi-instansi pemerintah, khususnya yang mempunyai peranan dalam pembangunan koperasi. (Resolusi Konferensi Menteri-menteri Koperasi se-Asia Pasifik 1997). c. Sehubungan dengan berlakunya UU otonom; belum ada ketentuan mengenai pengembangan koperasi yang berjatidiri, yang berlaku secara nasional. d. Pemerintah belum membuat UU serta peraturan/kebijakan pembinaan koperasi yang secara konsisten berdasarkan Jatidiri Koperasi ICA (ICIS). e. Dalam upaya membangun koperasi yang sehat dan mandiri, dukungan pemerintah belum ditujukan pada penguatan kelembagaan (organisasi dan manajemen usaha). f. Antara pemerintah dan gerakan koperasi tidak memiliki persepsi/pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap Jatidiri Koperasi sebagai oasis bagi kemitraan dalam pembangunan Koperasi secara nasional. Kebijakan pembangunan koperasi nasional

14

ini seharusnya dituangkan dalam "Kebijakan Nasional Pembangunan Koperasi", yang memuat apa yang harus dilakukan gerakan dan apa yang harus dilakukan pemerintah. 6. Mengatasi Permasalahan Dalam Aktualisasi Jati Diri Koperasi Adapun masukan masukan yang mungkin bisa menjadikan koperasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi adalah sebagai berikut : a) Untuk Pemerintah Sebagai wujud dari komitmen kita terhadap pelaksanaan Jatidiri Koperasi yang telah disahkan pada Kongres/Rapat Anggota ICA pada 1995 serta terhadap Keputusan/Rekomendasi Konperensi Menteri-menteri Koperasi se-Asia Pasifik, maka semua pihak terkait harus memahami dan melaksankaan Jatidiri Koperasi ICA ini.Berikut ini masukan untuk pemerintah agar implementasi Jati Diri Koperasi dapat dijalankan lebih baik lagi, yaitu: 1. Pemerintah (Kementrian Koperasi & UKM) agar mensosialisasikan Jatidiri koperasi di kalangan instansi-instansi pemerintah, khususnya yang mempunyai peranan dalam pembangunan koperasi. (Resolusi Konperensi Menteri-menteri Koperasi se-Asia Pasifik 1997). 2. Sehubungan dengan berlakunya UU otonom; daerah yang memberi wewenang cukup luas dalam mengembangkan koperasi di daerahnya, maka perlu ada ketentuan mengenai pegembangan koperasi yang berjatidiri, yang berlaku secara nasional. 3. Pemerintah segera menyusun UU serta peraturan/kebijakan pembinaan koperasi yang secraa konsisten berdasarkan jatidiri Koperasi ICA (ICIS). 4. Dalam upaya untuk membangun koperasi yag sehat dan mandiri, dukungan pemerintah sebaiknya ditujukan pada penguatan kelembagaan (organisasi dan manajemen usaha). Pemberian fasilitas modal hanya diberikan kepada koperasi, yang lembaganya benar-benar sudah kuat. 5. Mengingat keberhasilan pembangunan koperasi akan berdampak positif bagi pembangunan nasional seperti: pengurangan kemiskinan; penciptaan lapangan kerja; dan penciptaan masyarakat madani yang demokratis, maka kerjasama antara pemerintah dan gerakan merupakan suatu keharusan.

15

6. Antara pemerintah dan gerakan koperasi perlu memiliki persepsi atau pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap jatidiri koperasi sebagai oasis bagi kemitraan dalam pembangunan koperasi secara nasional. Kebijakan pembangunan koperasi nasional ini perlu dituangkan dalam “Kebijakan Nasional Pembangunan Koperasi”, yang memuat apa yang harus dilakukan gerakan dan apa yang harus dilakukan pemerintah. b) Untuk pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi Adapun bagi pengurus dan anggota koperasi ada beberapa masukan antara lain sebagai berikut :  Bagi pengurus Koperasi 1. Melaksanakan fungsi koperasi sebagamana mestinya 2. Menyalurkan segenap aspirasi dari anggota dalam melakukan kegiatan operasional koperasi 3. Lebih mengutamakan anggota koperasi dibandingkan diluar anggota koperasi sebagai salah satu wujud mensejahterakan anggota 4. Adanya bentuk operasional mengenai administrasi dan keuangan koperasi yang jelas  Bagi anggota koperasi : 1. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi yang sesuai dengan ketentuan keanggotaan koperasi 2. Menyadari bahwa koperasi milik bersama dan harus dibangun bersama baik oleh pengurus maupun anggota 3. Anggota sebagai salah satu cara dalam mengembangkan koperasi karena koperasi dibentuk untuk dan oleh anggota

16

BAB 3 PENUTUP 1. Kesimpulan Penerapan jatidiri koperasi merupakan roh dari proses pengembangan koperasi sejati, yang dilakukan melalui pengembangan organisasi dan manajemen koperasi, peningkatan kualitas keanggotaan koperasi, penyempurnaan AD/ART koperasi dan pemberdayaan gerakan koperasi agar mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya(kekeluargaan). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang di sumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi para anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang taercapai tergantung dari besar kecilnya karya dan jasanya. Sifat kekeluargaan juga mengandung arti, bahwa dalam koperasi sejauh mungkin harus dihindarkan timbulnya perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan perpecahan dan kehancuran. Pengertian mengenai asas kekeluargaan, menurut adat istiadat di indonesia, sehingga sesuai dengan tujuan negara. 2. Kritik dan Saran

17

Daftar Pustaka http://ayobandung.com/read/20170830/68/23231/begini-pentingnya-nilai-nilai-koperasiperlu-ditanamkan-sejak-dini http://saranainfoku.blogspot.co.id/2011/02/jati-diri-koperasi-indonesia.html https://astrisilfianingsih.wordpress.com/koperasi-dan-kewirausaaan/contoh-penerapan-jatidiri-koperasi/ https://ayupujiutamiblog.wordpress.com/koperasi/makalah-koperasi-contoh-penerapanjati-diri-koperasi/ Ibnoe Soedjono. 2007. Membangun Koperasi Mandiri dalam Koridor Jati Diri. Jakarta: LSP2I-ISC http://rifqilutfi.blogspot.co.id/2016/09/permasalahan-dalam-mengaktualisasikan.html

18