Bab Rahasia Bank.docx

Aspek Hukum Bank Islam Kelas F Jam 07.00-08.40 Kelompok 8: Retno Sulistiyani Zainal Abidin Dea Eka Pratiwi Afifah Nur’ain Khusnul Khotimah

931335515 931336515 931350515 931357115 931358015

RAHASIA BANK A. Pengertian Rahasia Bank Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpananannya serta Nasabah Investor dan Investasinya. 1 Dengan kata lain Rahasia bank adalah segala sesuatu yang behubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal- hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.2 Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kotraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengacu kepada rahasia bank, maka rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sungguhpun juga bersifat rahasia, tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia bank tersebut, misalnya, rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan ank oleh Bank Indonesia.3 B. Teori Rahasia Bank Teori Rahasia Bank terbagi menjadi 2 (dua) yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif (nisbi). Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak (absolute theory), bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keteranganketerangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Sebaliknya pendirian aliran nisbi berpijak pada asas proporsional yang menhendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat untuk membuka atau tidak membuka rahasia bank, berkaitan demi kepentingan yang besar, yaitu kepentingan Negara atau kepentingan hukum. Bagi kita rahasia bank bukan sesuatu yang mutlak atau merupakan “harga mati”, melainkan “dalam hal tertentu”, bank masih dimungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyarakat bank.4 Berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945 terlihat bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Hal tersebut harus tercermin pada industri perbankan yang akan tumbuh dan berkembang seiringan dengan tumbuhnya kepercayaan dari masyarakat kepada bank untuk menjaga seluruh data keuangannya sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dengan pertumbuhan tersebut haruslah juga tidak menjadi penghambat didalam penegakan hukum di Indonesia.5 C. Dasar Hukum Ketentuan dan Cakupan Rahasia Bank Ketentuan rahasia bank, mula-mula diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1967, yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Namun sebelumnya, ketentuan rahasia bank ini diatur dalam UU No. 23 Prp Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Apabila dibandingkan, terdapat rumusan pengertian rahasia bank yang berbeda antara UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998.6 Dari aturan tersebut, dapat diketahui bahwa ruang lingkup rahasia dibatasi atau dipersempit, yaitu:

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab 1 Pasal 1 Ayat 14. Muhammad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia) (Bandung: Citra Aditya Bakti 1996), 111. 3 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), 5. 4 Rahmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 332. 5 John Bert Christian, dkk. “Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan)”, USU Law Journal, 4, 2016, 134. 6 Rahmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, 337. 2

Menyangkut keterangan mengenai “nasabah penyimpan” dan “simpanan”-nya. Ini berarti tidak termasuk keterangan mengenai “nasabah debitur” dan “pinjaman”-nya. 2. Pada dasarnya bank dan pihak terafiliasi berkewajiban memegang teguh kerahasiaan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. 3. Situasi tertentu dalam mana informasi mengenai “nasabah penyimpanan” beserta dengan “simpanan”-nya dibolehkan, dimungkinkan atau dibenarkan saja dibeberkan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kualifikasi kerahasiaan bank.7 Dibeberapa negara ruang lingkup dari rahasia bank tidak ditentukan hanya terbatas kepada keadaan keuangan nasabah saja, tetapi meliputi pula identitas nasabah yang bersangkutan.8 1.

D. Pihak-Pihak Yang Berkewajiban Merahasiakan Rahasia Bank Dalam Perbankan Syariah Dari ketentuan dalam Pasal 41 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui, pihak-pihak yang berkewajiban merahasiakan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan dyariah, yaitu Anggota Direksi, Anggota Komisaris, Pegawai Bank Syariah, Pegawai Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan Pihak Terafiliasi lainnya. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan siapa saja yang termasuk sebagai Pihak Terafiliasi dalam kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:9 1. Komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; 2. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau 3. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi. E. Pengecualian atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank Ketentuan rahasia bank dalam perbankan syariah “dalam hal tertentu” dapat dibuka atau “dilanggar”. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan pengecualian atau disclosure rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: 10 No Kepentingan Pemohon Izin Pemberi Izin Dasar Hukum 1. Penyidikan pidana Menteri Keuangan Pimpinan Bank Pasal 42 perpajakan Indonesia 2. Peradilan dalam Perkara Kapolri, Jaksa Agung, Pimpinan Bank Pasal 43 Pidana Ketua Mahkamah Agung, Indonesia dan Pimpinan Instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan 3. Perkara Perdata antara Pengadilan Direksi Bank yang Pasal 45 Bank dengan Nasabah bersangkutan Bank yang bersangkutan 4. Tukar-menukar informasi Bank Lain Direksi Bank yang Pasal 46 11 antar bank bersangkutan 5. Atas permintaan, Nasabah penyimpan atau Bank yang Pasal 47 persetujuan atau kuasa nasabah investor yang bersangkutan dari nasabah penyimpan bersangkutan atau nasabah investor 6. Memperoleh keterangan Ahli waris yang sah Bank yang Pasal 48 mengenai simpanan bersangkutan nasabah F. Kewajiban Bank Memberikan Keterangan dan Hak Nasabah Untuk Mengetahui Isi Keterangan yang Diungkapkan oleh Bank Syariah Secara tegas ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undnag Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan, bahwa Bank Syariah wajib memberikan keterangan keadaan keuangan nasabah penyimpan atau 7

Rahmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, 339. Bambang Poernomo, dan Aruan Sakidjo, Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 99-100. 9 Rahmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, 340. 10 Rahmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, 346. 11 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2008), 25. 8

nasabah investor tertentu untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan peradilan dalam perkara pidana. Dengan merujuk kepada ketentuan ini, maka Bank Syariah diwajibkan memberikan keterangan keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu dalam rangka kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan peradilan dalam perkara pidana sepanjang telah mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap kewajiban memberikan keterangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat dikenakan sanksi administratif dan juga sanksi pidana. G. Sanksi Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank Perbuatan pelanggaran atas rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah dikategorikan sebagai “tindak pidana kejahatan” dan karenanya dapat dikenakan ancaman hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dengan merujuk kepada ketentuan pasal tersebut menentukan dua jenis perbuatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu sebagai berikut: 1. Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang atau mereka yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia, yang memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi dalam rangka kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. 2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008. Sementara itu, mengenai ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008, dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut: 1. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. 2. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) bagi anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 47, dan 48. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui, bahwa akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48.12 DAFTAR PUSTAKA Christian, John Bert, dkk. “Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan)”. USU Law Journal. 4. 2016. Djumhana, Muhammad. Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia). Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996. Kasmir. Pemasaran Bank. Jakarta: Kencana. 2008. Poernomo, Bambang, dan Aruan Sakidjo. Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990. Sutedi, Adrian,.Hukum Perbankan. Jakarta:Sinar Grafika, 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bab 1 Pasal 1 Ayat 14. Usman, Rahmadi. Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. 12

Rahmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, 361-362.