It Governance - Snti Untar 2008

IT GOVERNANCE:

Kerangka Strategi E-Development sebagai Pendekatan untuk Mewujudkan Keterpaduan TIK dalam Pembangunan Daerah*) Tatang A. Taufik**)

1.

PENDAHULUAN

Dalam banyak kesempatan seminar, konferensi, workshop, ataupun kegiatan akademis lain yang serupa, istilah yang dijadikan judul utama makalah ini (IT governance) telah banyak dibahas. Teori/konsep maupun prinsip dalam merancang dan mewujudkannya banyak berkembang, diwacanakan dan diimplementasikan. Umumnya, hal tersebut dilakukan pada tataran ”organisasi”, baik perusahaan maupun non perusahaan. Tentunya, urgensi pemanfaatan teknologi informasi (TIK) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia tidak terbatas pada konteks ”mikro” organisasi saja, tetapi juga yang lebih luas, misalnya pembangunan daerah, baik pada tataran provinsi ataupun kabupaten/kota. Seperti diketahui secara luas, pembangunan daerah merupakan kunci dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, maju dan mandiri. Pada tataran daerah inilah masyarakat dapat merasakan bagaimana kinerja suatu pemerintahan di lingkungan terdekat kesehariannya. Pada tataran daerah lah sebenarnya ”nilai” (value) pelayanan publik (public services) dikembangkan, kemanfaatannya dirasakan secara nyata oleh masyarakat, dan kinerja riilnya dapat dilihat dan dinilai. Tentunya di era otonomi daerah dewasa ini, kemampuan segenap elemen pembangunan, baik pemerintahan, dunia usaha maupun kalangan masyarakat di daerah dalam mendayagunakan potensi terbaiknya, menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah itu sendiri. Teknologi informasi (TI) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK), selain sebagai bidang/sektor ekonomi yang semakin penting, juga merupakan salah satu bidang teknologi yang sangat penting yang [sering diharapkan] memiliki daya pengungkit yang signifikan dalam pembangunan daerah di Indonesia. Dalam konteks pembangunan daerah, IT governance merupakan isu yang sangat penting, bukan saja karena merupakan salah satu dimensi yang menentukan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan TI/TIK, namun juga [pada akhirnya] semakin menentukan keberhasilan pembangunan daerah itu sendiri. Makalah ini mengangkat IT governance dan berfokus pada tataran pembangunan daerah. Bahasan ditekankan pada pengalaman penulis beserta tim BPPT dan mitra kerja lainnya dalam penerapan kerangka strategi e-development di daerah, terutama Kabupaten Jembrana dan Kota Pekalongan. Penulis berharap bahwa diskusi singkat berupa tinjauan praktis (practical review) tentang pengalaman Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PTIK-BPPT) ini dapat menjadi informasi/pengalaman berharga bagi pihak lain di kalangan akademis maupu non akademis

*)

Keynote Speech dalam Seminar Nasional Teknologi Informasi (SNTI) – Universitas Tarumanegara,di Jakarta, 25 Oktober 2008.

**)

Dr. Tatang A. Taufik, Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PTIK-BPPT). Kontak e-mail: [email protected], [email protected]. Blog: http://tatang-taufik.blogspot.com/

IT Governance: Kerangka Strategi E-Development sebagai Pendekatan untuk Mewujudkan Keterpaduan TIK dalam Pembangunan Daerah

„

2

serta bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam memperbaiki langkah-langkah pragmatis pengembangan dan pemanfaatan TIK di daerah.

2.

TINJAUAN SINGKAT IT GOVERNANCE

Sebagaimana telah diketahui, kata governance berasal dari bahasa latin gubernare yang memiliki arti to steer atau ”mengarahkan.” Sementara beberapa kamus bahasa Inggris mengartikan governance sebagai exercise of authority atau a method of system. Untuk padanan istilahnya dalam Bahasa Indonesia, banyak kalangan memilih menggunakan istilah ”tata kelola”, walaupun penulis sebenarnya lebih cenderung memilih kata ”penadbiran” (adopsi dari Bahasa Arab) yang memiliki makna serupa dengan gubernare.1 Governance sering diasosiasikan dengan konteks/tingkat organisasi (misalnya perusahaan atau lembaga pemerintah). Dalam konteks perusahaan, governance yang baik dapat membantu terjaminnya masa depan perusahaan melalui pengarahan strategi perusahaan sesuai dengan visi dan tujuan perusahaan. Karena itu, corporate governance pada hakikatnya merupakan sistem kendali organ perusahaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa governance merupakan struktur dan mekanisme yang terutama dirancang untuk dapat memberikan kendali yang cukup bagi pengelola organisasi, yaitu manajemen. Governance dan manajemen keduanya memiliki fungsi strategis, sementara manajemen juga memiliki fungsi operasional. Namun, ada saatsaat tertentu di mana memang batasan antara governance dengan manajemen perlu dipahami. Di lingkungan akademis, governance dan khususnya IT governance didominasi oleh bahasan pada tingkat organisasi (terutama entitas perusahaan/bisnis). Dalam konteks perusahaan, IT governance merupakan bagian integral dari good corporate governance. Namun sebagaimana diketahui, isu IT governance sebenarnya bukan isu teknologi informasi melainkan lebih merupakan “isu bisnis” (business issue). IT governance lebih menyangkut mekanisme untuk menyampaikan nilai (value), kinerja dan mitigasi risiko, dengan berfokus pada di mana dan bagaimana keputusan diambil, oleh siapa, keputusan apa, dan mengapa. Karena itu, IT governance pada dasarnya berkaitan dengan isu orang (sumber daya manusia/SDM), proses dan budaya. Tulisan ini tidak membahas secara spesifik governance pada tataran ini, tetapi lebih pada IT governance dalam konteks pembangunan, khususnya pembangunan daerah. Walaupun begitu, ada kesamaan hal mendasar tentang governance (IT governance) dalam konteks apapun, yaitu bahwa tujuan utamanya pada dasarnya adalah terorganisasinya sistem dalam mencapai tujuannya. Tiga hal pokok menyangkut IT governance dalam hal ini adalah: a.

1

IT governence [seharusnya] merupakan bagian integral dari organizational/ system governance. Dengan demikian, IT governance merupakan pendukung atau pemberdaya dari organizational governance atau system governance; Sebaliknya, organizational governance atau system governance, menjadi rujukan/pijakan bagi IT governance.

Semata untuk kepraktisan dalam makalah ini, penulis menggunakan secara bebas dan dipertukarkan istilah “penadbiran atau tata kelola TI (teknologi informasi)” dengan istilah IT governance. Demikian juga istilah teknologi informasi (TI) dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Tatang A. Taufik

„

3

b.

Para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan utama (key stakeholders) perlu menciptakan/mengembangkan kesejalanan (alignment) antara TI (TIK) dengan ranah (domain) organisasi/pengorganisasian atau sistem. Kesejalanan (alignment) ini merupakan landasan/fondasi bagi penadbiran/tata kelola TIK yang baik.

c.

Kesejalanan TIK dengan ranah organisasi atau sistem memerlukan ”penataan” (arrangement) kerangka strategi dan implementasi yang sesuai. Hal ini, terutama pada tahapan implementasi, pada dasarnya bersifat kontekstual.

3.

IMPLIKASI KEBUTUHAN IT GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

3.1

Pembangunan Daerah dan Relevansi Esensial TI/TIK Pembangunan daerah pada intinya merupakan keseluruhan upaya Š

membangun kapasitas seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan dalam mencapai tujuannya (kesejahteraan, kemajuan, kemandirian, dan peradaban);

Š

pemberdayaan masyarakat;

Š

pelaksanaan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.

Dalam konteks kekinian dan masa datang, setiap langkah pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan yang secara ringkas diilustrasikan pada Gambar 1 berikut. Kesejahteraan/Kemakmuran, Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian Kemandirian&&Peradaban PeradabanBangsa Bangsa

Knowledge Society

Knowledge Economy

Daya Saing dan Kohesi Sosial

SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil Infrastruktur komunikasi yang dinamis Sistem inovasi yang efektif Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim kelembagaan yang mendukung

Klaster Industri

1. 2. 3. 4.

Sistem Inovasi

1. Sistem informasi dan komunikasi 2. Pembelajaran seumur hidup dan budaya inovasi 3. Sistem inovasi yang efektif 4. Modal sosial 5. Kepemimpinan/kepeloporan dalam pemajuan sosial budaya masyarakat 6. Rejim kebijakan yang kondusif

Isu-isu Kontekstual Isu Isu-isu Kontekstual Kecenderungan dan Tantangan Universal Globalisasi Globalisasi

Kemajuan KemajuanIptek, Iptek, Inovasi Inovasi

® Ekonomi Ekonomi Pengetahuan Pengetahuan

Ekonomi Ekonomi Jaringan Jaringan

Gambar 1. Pembangunan di Era Pengetahuan.

Faktor-faktor Faktor-faktor Lokalitas Lokalitas

IT Governance: Kerangka Strategi E-Development sebagai Pendekatan untuk Mewujudkan Keterpaduan TIK dalam Pembangunan Daerah

„

4

Singkatnya, Gambar 1 tersebut memuat beberapa pemikiran pokok seperti berikut:

1.

Tujuan pokok pembangunan daerah perlu diwujudkan melalui langkah peningkatan daya saing dan kohesi sosial. Pembangunan sebagai suatu proses berkelanjutan harus secara kongkrit dapat meningkatkan kesejahteraan yang lebih tinggi dan lebih adil, memperkuat kemandirian, dan memajukan peradaban. Kunci dari pencapaian tujuan tersebut adalah meningkatkan daya saing dan memperkuat kohesi sosial. Dengan kata lain, langkah peningkatan daya saing dan kohesi sosial juga perlu dipandang sebagai bagian integral dari penurunan “kemiskinan” (poverty)2 sebagai suatu bentuk ketidaksejahteraan.

2.

Selain memiliki potensi terbaik dan karakteristik khas setempat, setiap daerah (bahkan negara) menghadapi tantangan yang bersifat universal maupun spesifik lokal. Lima kecenderungan (dan juga menajdi tantangan universal) tersebut utamanya adalah

3.

Kemampuan dalam mengembangkan, memanfaatkan, mendifusikan pengetahuan (termasuk teknologi) semakin menjadi kunci keberhasilan daerah/negara di masa sekarang. Oleh karena itu, pengembangan sistem inovasi (baik pada tataran nasional maupun daerah) menjadi kian penting.3 Dalam hal inilah sistem inovasi menjadi penentu keberhasilan melangkah ke era ekonomi pengetahuan (knowledge economy) dan masyarakat berpengetahuan (knowledge society), sebagai tumpuan bagi peningkatan daya saing dan kohesi sosial suatu negara maupun daerah.

4.

Dalam kaitan ini, TIK juga merupakan salah satu faktor sangat penting dalam konteks tersebut (lihat misalnya World Bank [2002], Taufik [2005, 2006, 2007]). Karena itu, langkah membawa pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam pembangunan menjadi bagian sangat penting dalam memperbaiki pembangunan agar lebih efektif, efisien dan memberdayakan. Beberapa telaah empiris pun menunjukkan hal ini. 4

3.2

IT Governance dalam Pembangunan Daerah

Pada tataran organisasi, khususnya organisasi pemerintah dan perusahaan, pijakan bagi organizational governance dan IT governance yang dinilai ”jelas” adalah landasan legal yang relevan. Sejauh ini, untuk lembaga pemerintahan (dan lembaga negara lainnya), landasan legal yang ada lebih menekankan pada konteks penanggulangan KKN (korupsi,

2

...poverty may be defined as a human condition characterized by sustained or chronic deprivation of the resources, capabilities, choices, security and power necessary for the enjoyment of an adequate standard of living and other civil, cultural, economic, political and social rights (UN Committee on Social, Economic and Cultural Rights, 2001).

3

Sistem Inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik) serta proses pembelajaran. Pendekatan sistem inovasi menunjukkan kesadaran perspektif kesisteman (holistik) tentang proses inovasi, difusi dan pembelajaran. Dari perspektif kebijakan, pandangan ini juga mengungkap “paradigma baru” tentang “kegagalan sistemik” (systemic failure) yang membutuhkan intervensi (kebijakan) pemerintah untuk mengatasi isu kebijakan yang dihadapi dan memecahkan tantangan-tantangan dalam memperkuat sistem inovasi (lihat Taufik [2005, 2006, 2007]).

4

Lihat misalnya kajian-kajian yang terkait dengan e-readiness, digital opportunity index, digital divide dan sejenisnya.

Tatang A. Taufik

„

5

kolusi dan nepotisme), khususnya tata kelola untuk menghindari/menekan/mengantisipasi penyimpangan dana (terutama yang bersumber dari keuangan negara). Dalam perkembangan dewasa ini, upaya-upaya reformasi birokrasi dan pengembangan good corporate governance, termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah terus ditingkatkan. Sepengetahuan penulis, hingga saat ini memang belum ada landasan legal khusus sebagai pijakan tegas bagi implementasi IT governance, terutama bagi tataran daerah, selain beberapa dokumen panduan misalnya seperti yang diterbitkan oleh Depkominfo. Peraturan perundangan yang terkait, seperti UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan berbagai peraturan perundangan lainnya memuat prinsip-prinsip atau mengisyaratkan aspek penting bagi tata kelola yang baik. Tetapi dalam tataran praktis, kesemua ini belum efektif dalam memecahkan atau setidaknya mengurangi persoalan IT governance di daerah. Tumpang tindih proyek-proyek TI/TIK di daerah, baik yang berasal dari program “Pemerintah Pusat” maupun “pemerintah Daerah” itu sendiri masih demikian besar. Pada tataran daerah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada umumnya tidak mudah dijadikan landasan yang jelas dalam mewujudkan IT governance di daerah. Beberapa daerah yang telah memiliki dokumen rencana induk TI, master plan TI, atau sejenisnya, dalam praktiknya sering kesulitan mengimplementasikannya dan mewujudkan good IT governance karena berbagai alasan. Perbaikan pada tataran regulasi memang penting. Namun hal ini tidak dapat dijadikan satu-satunya langkah dalam mewujudkan good IT governance di daerah. Kerangka pragmatis yang diiringi dengan kesungguhan, konsistensi dan peningkatan kemampuan para pihak, khususnya di daerah, merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan good IT governance di daerah. Banyak langkah berbeda yang dilakukan oleh para penggiat TIK beserta mitranya dalam menerapkan TIK dalam konteks pembangunan daerah, yang sebagian mungkin berhasil memuaskan dan sebagian tidak. Namun hal demikian tidak selalu mudah bagi pihak lain ”belajar dan meniru”-nya untuk diterapkan di daerahnya. Terlebih jika langkah-langkah yang dilakukan tersebut tanpa strategi yang jelas dan terlampau bersifat ad-hoc. Dari perkembangan yang terjadi di Indonesia juga nampak bahwa implementasinya demikian beragam, termasuk implikasi pada investasi dan biaya yang ditimbulkannya. Pembuatan situs web pemda misalnya, yang tak semestinya mahal dalam kenyataannya bisa mencapai angka fantastis. Gambaran demikian tentu dapat menciutkan minat daerah lain yang hendak mengembangkannya namun memiliki dana yang sangat terbatas. Lantas bagaimana agar para pihak dapat melakukan secara bertahap pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam pembangunan daerah? Salah satu langkah awal pentingnya adalah berstrategi. Strategi yang baik dapat membawa kepada rencana tindakan, pengorganisasian dan implementasi di daerah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan konteks spesifiknya masing-masing. Strategi pengembangan dan pendayagunaan TIK yang tepat diharapkan dapat mendukung IT governance dalam konteks pembangunan daerah.

IT Governance: Kerangka Strategi E-Development sebagai Pendekatan untuk Mewujudkan Keterpaduan TIK dalam Pembangunan Daerah

4

KERANGKA STRATEGI E-DEVELOPMENT DAERAH

4.1

Kerangka Strategi E-Development

„

6

Istilah e-development di sini pada dasarnya diartikan sebagai upaya menjadikan pembangunan (dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pembangunan daerah) agar lebih efektif, efisien dan memberdayakan, dengan pengembangan dan pendayagunaan TIK.5 Berkaitan dengan hal tersebut, “kerangka strategi e-development” pada dasarnya merupakan suatu kerangka kerja (framework) umum/generik bagaimana strategi pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam siklus perencanaan, implementasi, pemantauan, evaluasi dan perbaikannya secara berkelanjutan agar menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Sebaliknya, ini juga memiliki makna bahwa pembangunan daerah perlu semakin mendayagunakan TIK dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan daerah tersebut. Kerangka strategi ini dapat menjadi “panduan” yang cukup komprehensif namun pragmatis untuk disesuaikan dengan konteks masing-masing daerah dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Dengan demikian, rencana tindak dapat diterjemahkan sesuai dengan tantangan, kemampuan dan prioritas daerah. Koherensi dan keserentakan tindakan diharapkan dapat memberikan “kecukupan” (adequacy) bagi terjadinya perubahan dan fokusnya dapat memberikan dampak ungkitan (leverage effects) yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan pengertian e-development seperti itu, menurut hemat penulis, kerangka strategi e-development itu sendiri memberikan landasan filosofis bagi IT governance dalam pembangunan daerah. Strategi e-development yang dimaksud di sini pada dasarnya terdiri dari elemenelemen penting seperti berikut:

1.

Kepemimpinan (e-leadership), kebijakan dan kelembagaan;

2.

Infrastruktur informasi dan komunikasi yang terpadu;

3.

Penerapan TIK di pemerintahan (e-government);

4.

Pemanfatan TIK dalam pembangunan masyarakat (e-society); dan

5.

Pengembangan industri TIK dan pemanfaatannya bagi bisnis (e-Business).

Sudah barang tentu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian tak terpisahkan dalam kesemua elemen tersebut. Secara ringkas, strategi e-development dapat dirangkum dalam Gambar 2 berikut.

5

Beberapa diksusi tentang ini dapat dilihat antara lain dalam Clarke (2003), Hanna (2007, 2008), Labelle (2005), dan Schware (2006).

Tatang A. Taufik

3

„

7

E-Government

1

5

e-Leadership, Kebijakan & Kelembagaan

Industri TIK & E-Business

2

4

e-Society

Infrastruktur Infokom Terpadu

Gambar 2 Elemen Kerangka Strategi E-Development.

Seperti disampaikan pada Bagian 2 sebelumnya, hal pokok dalam mendorong IT governance adalah:

4.2

a.

IT governence (seharusnya) merupakan bagian integral dari system governance.

b.

Para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan utama (key stakeholders) perlu menciptakan/mengembangkan kesejalanan (alignment) antara TIK dengan ranah sistem (yaitu pembangunan daerah).

c.

Kesejalanan TIK dengan ranah organisasi atau sistem memerlukan ”penataan” (arrangement) kerangka strategi dan implementasi yang sesuai. Hal ini, terutama pada tahapan implementasi, pada dasarnya bersifat kontekstual.

Strategi E-Development sebagai Kerangka Pragmatis bagi IT Governance

Dengan kerangka strategi e-development inilah IT governance dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara serentak namun bertahap. Ini dapat ditelaah dari penjelasan singkat dari elemen-elemen kerangka dimaksud. 1.

Kepemimpinan (e-leadership), kebijakan dan kelembagaan Tujuan utama dari elemen strategi ini adalah: Š

Membantu memberikan arah, fokus dan kerangka rencana serta pentahapan yang jelas;

Š

Mendorong kepemimpinan/kepeloporan yang berkomitmen tinggi dan konsisten;

IT Governance: Kerangka Strategi E-Development sebagai Pendekatan untuk Mewujudkan Keterpaduan TIK dalam Pembangunan Daerah

„

Š

Mendorong pengembangan/penguatan kelembagaan pengorganisasian) yang tepat dan kompeten;

(organisasi

Š

Mendorong gerakan yang sinergis dan terciptanya lingkungan yang kondusif.

8

dan

E-leadership merupakan kemampuan seseorang (kelompok) dalam memformulasikan/memberikan gambaran masa depan ideal dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbaikan nyata, dengan mengarahkan, memotivasi, memfasilitasi pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam pembangunan/pemberdayaan masyarakat. Seorang pemimpin demikian memiliki kemampuan/kualitas karakteristik berikut: ƒ

Kepioniran dalam lingkungannya;

melakukan

perbaikan

diri,

organisasi/komunitas

dan

ƒ

Menggalang dukungan (politis dan non politis), membangun partisipasi, kemitraan dan konsensus;

ƒ

Mengatasi kekurangan/kelemahan yang dihadapi;

ƒ

Mengarahkan dan menggerakkan orang lain untuk bertindak.

Kepemimpinan diimpelementasikan dengan menjalankan kombinasi terbaik ”kekuasaan/kemampuan mempengaruhi orang lain” (exercising power), baik yang diperoleh melalui posisi (karena legitimasi ataupun kemampuan memberikan penghargaan/rewards) dan/atau personal (kepakaran/keahlian ataupun referent). E-leadership merupakan elemen kunci untuk membawa/mendorong agar edevelopment (secara keseluruhan dan/atau elemen-elemennya) menjadi suatu gerakan yang efektif dan efisien di daerahnya atau lingkungan organisasi/komunitasnya. Karena perbaikan dalam e-development pada dasarnya menyangkut proses perubahan (termasuk perubahan mindset), maka change menagement sangat penting saat pemimpin mengarahkan dan membawa langkah-langkah perubahan tersebut. Para pemimpin yang unggul akan meninggalkan ”warisan sangat penting/tak ternilai” (legacy) atas perbaikan yang terjadi. E-leadership di daerah perlu didorong dan tak terbatas pada kepala daerah dan pemerintahan daerah (lingkungan organisasi eksekutif dan legislatif) saja, tetapi juga dunia usaha, pendidikan, asosiasi bisnis/profesi, dan organisasi-organisasi non pemerintah, maupun di tengah masyarakat umum. Sementara itu, kebijakan daerah (termasuk kebijakan yang terkait dengan TIK) juga sangat penting untuk diperbaiki. Kebijakan (yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan publik) pada dasarnya merupakan sikap, pernyataan, dan tindakan pemerintah dalam mempengaruhi/mengubah status quo untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan menyangkut e-development sangat penting untuk mendorong berbagai elemen/dimensinya, baik menyangkut penataan/penguatan kelembagaan, pembangunan/penataan infrastrukturnya, pengembangan e-government, e-society, maupun industri TIK dan ebusiness. Esensi utama dari penataan kebijakan dalam konteks ini adalah mengupayakan kesejalanan (alignment) antara IT governenace dengan tata kelola pembangunan daerah dengan menciptakan/mencapai koherensi kebijakan daerah yang terkait dengan kebijakan TIK di daerah yang bersangkutan, dan sebaliknya. Sebagai contoh, bagaimana kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan “pengadaan” (procurement) perangkat TIK dan perijinan (misalnya perijinan bisnis) akan mempengaruhi bukan saja perkembangan TIK di daerah tetapi juga efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah itu sendiri.

Tatang A. Taufik

„

9

Demikian halnya dengan rencana strategis TIK. Proyek-proyek TIK yang tidak tepat sering berpangkal karena tidak adanya (ketidaksesuaian) dokumen acuan bagi para pihak yang melaksanakannya. Selain itu, kelembagaan juga merupakan dimensi yang penting untuk dikembangkan/diperkuat. Kelembagaan yang tepat (beserta kewenangan, tugas, dan fungsinya) akan sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Ketidaksesuaian kelembagaan yang menangani (bertanggung jawab) atas keterpaduan pengembangan dan pemanfaatan TIK sering bermuara pada koordinasi yang buruk, tumpang tindih, dan pemborosan belanja TIK di daerah. 2.

Infrastruktur informasi dan komunikasi yang terpadu

Tujuan pokok dari elemen ini adalah menyediakan infrastruktur informasi dan komunikasi terpadu yang efektif dan efisien di daerah. Infrastruktur infokom tersebut diharapkan dikembangkan secara kontekstual dan berkelanjutan. Cukup banyak bukti bahwa pengabaian pada keterpaduan infrastruktur inforkom di daerah ini mengakibatkan tumpang-tindih (pemborosan) pembangunan insfrastruktur infokom di daerah saat ini. Instansi sektoral “Pusat” dan juga “Daerah” bekerja sendiri-sendiri tanpa menghiraukan upaya yang dilakukan oleh pihak lain. Ketiadaan kerangka yang menyatukan (unifying framework) bagi infrastruktur infokom ini, ditambah oleh rendahnya good will dan lemahnya koordinasi seringkali membuat isu ini menjadi seolah tak terpecahkan di berbagai daerah. 3.

Penerapan TIK di pemerintahan (e-government)

Pengembangan dan pendayagunaan TIK di lingkungan pemerintahan (e-government) sangat penting untuk mendukung pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Namun perlu dicermati bahwa penerapan e-government tanpa perbaikan IT governance di sektor pemerintahan itu sendiri tidak akan serta-merta mengubah dan menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik, dan akhirnya hanya akan menjadi “kosmetik” bagi peran pemerintahan daerah semata. 4.

Pemanfatan TIK dalam pembangunan masyarakat (e-society)

Tujuan utama pengembangan elemen ini adalah meningkatkan pengembangan, pendayagunaan, difusi TIK serta proses pembelajaran melalui TIK, yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta mendukung pencerdasan, penyehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, demokratis dan maju (berdaya saing). Perkembangan TIK akan bermanfaat bagi masyarakat manakala mereka mampu mengakses dan mendayagunakannya dengan tepat, dalam keterjangkauan mereka (affordable), dan tersedia/berkembang dengan muatan (content) yang sesuai. Kata kunci bagi kesejalanan IT governance dengan pembangunan daerah adalah langkah yang tepat, sungguh-sungguh dan konsisten untuk mengembangkan dan mendayagunakan TIK dalam mendukung pemberdayaan masyarakat daerah. Artinya, TIK semestinya menjadi instrumen pemberdaya masyarakat di daerah. Jika tidak, maka TIK hanya akan menjadi sekedar “kemewahan” bagi masyarakat. Masyarakat pun hanya menjadi penonton kemajuan TIK yang demikian pesat.

IT Governance: Kerangka Strategi E-Development sebagai Pendekatan untuk Mewujudkan Keterpaduan TIK dalam Pembangunan Daerah

5.

„

10

Pengembangan industri TIK dan pemanfaatannya bagi bisnis (e-Business) Tujuan utama elemen strategi ini adalah:

1.

Mendorong pengembangan/penguasaan teknologi dan industri TIK spesifik (berbasis TIK) yang berdaya saing di daerah,

2.

Mendorong pemanfaatan TIK untuk mendukung peningkatan daya saing bisnis di daerah.

Dalam jangka panjang, keberhasilan pembangunan daerah terutama dalam pendayagunaan TIK dan keberlanjutannya akan dipengaruhi oleh perkembangan atau dukungan industri TIK setempat (sekitar). Jika tidak, maka daerah umumnya akan sangat tergantung pada pelaku industri TIK di Jakarta (atau kota besar lainnya), atau bahkan kekuatan industri TIK luar negeri. Ini yang sering juga mempengaruhi ketidakberlanjutan, terbengkalainya atau tidak efektnya dan tidak efisiennya “proyek-proyek TI/TIK di daerah.” Selain itu, keberhasilan TIK dalam pembangunan daerah juga sudah barang tentu tidak hanya ditentukan oleh penerapan e-government, melainkan juga oleh keberhasilannya dalam mendukung peningkatan daya saing bisnis di daerah sesuai dengan potensi terbaiknya (potensi keunggulan) masing-masing. Kunci dari langkah pengembangan IT governance dan pembangunan daerah adalah SDM. Karena itu, kelima elemen kerangka strategi e-development di daerah tersebut harus disertai dengan peningkatan kualitas SDM setempat di bidang TIK.

5.

CONTOH PRAKTIK

PTIK-BPPT terlibat dalam banyak upaya pengembangan dan pendayagunakan TIK di berbagai daerah. Namun patut diakui bahwa belum banyak yang dapat “menerima/mengadopsi” kerangka e-development ini. Dua daerah, yaitu Kabupaten Jembrana dan Kota Pekalongan, merupakan daerah yang hingga saat ini menjadi mitra kerja dalam implementasi kerangka strategi e-development. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, PTIK berkolaborasi dengan mitra kerja setempat (Pemda, perguruan tinggi, komunitas TIK, lembaga swadaya masyarakat) dan mitra kerja lain seperti Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP), Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga (KNPO), Departemen Perindustrian (Deperin), Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil), mengimplementasikan e-development di dua daerah tersebut.6

6

Beberapa daerah lain masih dalam proses sangat awal dalam memulai agenda kongkrit kerangka strategi e-development ini, antara lain Kabupaten Tegal, Kota Bogor, Provinsi Gorontalo, dan lainnya.

Tatang A. Taufik 5.1

„

11

Kabupaten Jembrana

Kerjasama antara BPPT dan Pemkab Jembrana telah dirintis sejak tahun 2002. Bantuan teknis yang dilakukan bertahap sejak saat itu memberikan pengalaman yang berharga bagi kedua pihak dalam implementasi TIK di daerah. Pada awalnya, IT governance belumlah menjadi isu yang semakin penting dalam upaya bersama ini. Kemanfaatan langsung dan isu-isu teknis dalam fungsi-fungsi tertentu penyelenggaraan pemerintahan daerah (implementasi e-government) lebih menjadi prioritas kegiatan. Sejak pertengahan 2006, penulis mulai memperkenalkan gagasan e-development ini kepada Kabupaten Jembrana. Pengalaman yang cukup lama memberikan pelajaran bahwa langkah-langkah parsial saja tidak cukup dalam mendorong perluasan/pengembangan, percepatan dan keberlanjutan pendayagunaan TIK di daerah. Upaya lanjutan dalam kegiatan yang lebih teknis tetap dilakukan, yang dibarengi dengan pemahaman kerangka strategi e-development. Dalam konteks ini, Kabupaten Jembrana telah mencanangkan developmentnya dalam rangka mewujudkan MDG 2010 Kabupaten Jembrana. 1.

tujuan

e-

Kepemimpinan (e-leadership), kebijakan dan kelembagaan;

Kepala Daerah (Bupati) sejauh ini menunjukkan komitmen kuat dalam implementasi TIK yang baik dan bertahap. Sementara ini, dalam mendukung konsistensi kebijakan daerah yang menyangkut TIK, pihak Pemkab masih mengkonsultasikannya kepada BPPT. Proses peningkatan kapasitas SDM setempat terus dilakukan untuk mendukung kapasitas SDM dan kelembagaan setempat dalam meningkatkan kesejalanan kebijakan, terutama yang menyangkut TIK di daerah. Reorganisasi perangkat daerah pun dilakukan oleh Pemkab Jembrana. Program/kegiatan yang terkait dengan TIK di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dapat lebih terorganisasi dan dikoordinasikan oleh Dinas Inyahud (Informasi, Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan, dan Data). 2.

Infrastruktur informasi dan komunikasi yang terpadu;

Pembangunan infrastruktur infokom secara signifikan dilakukan pada tahun 2007. Hingga sementara ini lebih dari 121 titik di seluruh SKPD (termasuk kecamatan), seluruh kantor kelurahan dan desa, dan sebagian sekolah telah tersambung dalam jaringan infokom terpadu yang disebut “Jimbarwana-Net.” Pengembangan infrastruktur ini masih terus dilanjutkan. 3.

Penerapan TIK di pemerintahan (e-government);

Implementasi beberapa paket aplikasi yang berbasis FOSS (Free/Open Source Software) untuk pemerintahan diterapkan oleh Pemkab Jembrana. Adopsi FOSS membantu interoperabilitas sistem dalam e-government di Kabupaten Jembrana. Artinya, hal ini juga mendukung IT governance (dalam dimensi/tataran teknis) di lingkungan pemerintahan di Kabupaten Jembrana. Selain paket-paket SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang bersifat sektoral, aplikasi groupware Kantaya (“Kantor Maya”) hingga perijinan terpadu juga terus diterapkan dan dikembangkan. Tim setempat kini telah mengembangkan lebih lanjut berbagai aplikasi yang diperkenalkan. Di awal 2008, Pemkab Jembrana mulai menerapkan teknologi smartcard untuk kartu pegawai Pemkab bekerjasama dengan Bank Provinsi Bali dan bantuan teknis tim PTIK-BPPT.

IT Governance: Kerangka Strategi E-Development sebagai Pendekatan untuk Mewujudkan Keterpaduan TIK dalam Pembangunan Daerah

„

12

Terlepas dari masih banyaknya kekurangan, Pemkab Jembrana menilai penghematan yang cukup signifikan dari implementasi TIK yang semakin baik. Minimalisai penyimpangan/korupsi, peningkatan transparansi, akuntabilitas dicapai secara signifikan.7 4.

Pemanfatan TIK dalam pembangunan masyarakat (e-society)

Usulan BPPT untuk mempercepat e-society disambut baik oleh Jembrana. Pembangunan koneksi TIK di sekolah-sekolah, pelatihan SDM di lingkungan pendidikan (sekolah), pelaku usaha, pusat-pusat pemberdayaan masyarakat dan komunitas/masyarakat umum ditingkatkan sejak 2007. Tenaga-tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat (petugas PPM) dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan TIK, termasuk pengembangan pendataan keluarga miskin di lingkungan kerja masing-masing. Pengembangan aplikasi (software) dan pendampingan teknis untuk ini tengah dilakukan oleh mitra kerja setempat, yaitu STITNA (Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Jembrana), yang juga melibatkan para mahasiswanya dalam aktivitas ini. Beberapa telecenter (sebagai tempat pemberdayaan masyarakat yang dilengkapi akses terhadap TIK, termasuk internet) mulai dikembangkan. Salah satu yang telah menjadi lokasi kunjungan dari berbagai pihak (termasuk daerah-daerah lain) adalah telecenter di Pengambengan. Kini, beberapa telecenter di sekolah-sekolah juga mulai dikembangkan. 5.

Pengembangan industri TIK dan pemanfaatannya bagi bisnis (e-Business).

Langkah ini masih pada tahapan yang sangat awal. Pendekatan klaster industri mulai diperkenalkan kepada komunitas lokal, dan upaya-upaya pengembangan/penguatan klaster industri potensial setempat tengah kini tengah dilakukan. Selain itu, terbatasnya pelaku bisnis bidang di TIK di Jembrana membuat proses ini belum dapat dipercepat seperti pada kegiatan lainnya.

5.2

Kota Pekalongan

Dalam bidang TIK, Pemkot Pekalongan telah mengadopsi kerangka e-development yang direkomendasikan oleh PTIK-BPPT. Persetujuan dan komitmen Kepala Daerah (Walikota) atas konsep yang diajukan oleh BPPT, pembentukan tim setempat, dan dukungan kolaborasi multipihak serta langkah-langkah sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM setempat dan asistensi yang terus-menerus oleh tim BPPT beserta mitra kerja lainnya merupakan kunci pragmatisasi pendekatan ini di Kota Pekalongan. Implementasi edevelopment yang dimulai tahun 2008 di Kota Pekalongan, pada saat makalah ini dibuat masih berada pada tahap awal. Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) ke13 (13 Agustus 2008), Kota Pekalongan mencanangkan “e-PEKALONGAN@BATIK-CITY2010”, dengan tujuan: ”e-development untuk mendorong percepatan pewujudan good governance, pendidikan berkualitas, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif Kota Pekalongan 2010”.

7

Beberapa laporan/paparan Pemkab Jembrana yang terkait mengungkap hal ini.

Tatang A. Taufik

„

13

Langkah yang diterapkan di Kota Pekalongan berbeda dari pengalaman di Kabupaten Jembrana. Di Kabupaten Jembrana, proses implementasi berjalan bertahap, berproses melalui waktu yang cukup lama dan ditata dalam kerangka strategi e-development berdasarkan pengalaman yang terakumulasi. Sementara itu, sejauh ini upaya di Kota Pekalongan lebih terorganisasi dalam kerangka strategi e-development dan dalam kerangka kolaborasi dengan banyak pihak sejak awal. Percepatan implementasi dan keberhasilan diharapkan dapat dicapai dengan pendekatan ini. Walupun begitu, masih terlampau dini untuk menyimpulkan bahwa pendekatan di Kota Pekalongan lebih baik dari pendekatan yang dilakukan di Kabupaten Jembrana. Upaya-upaya awal yang telah dilakukan dan beberapa capaian sementara (hingga September 2008) dapat dilihat pada bagian lampiran. Pengalaman PTIK-BPPT di kedua daerah tersebut dan beberapa daerah lainnya menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan konsep e-development dan penerapan teknis TIK di daerah sangat dipengaruhi elemen sosio-kultural. Implementasi yang disertai perubahan/perbaikan perilaku pengguna TIK (terutama di kalangan pemerintaha daerah) menentukan keberhasilan penerapannya. Karena itu, aplikasi TIK di daerah perlu disertai dengan proses rekayasa sosial (social engineering) yang baik.

6.

CATATAN PENUTUP

Makalah ini mengupas secara singkat tentang pengalaman dan gagasan kerangka strategi e-development sebagai salah satu pendekatan dalam mewujudkan keterpaduan TIK dalam pembangunan daerah. Melalui kerangka inilah IT governance dikembangkan. Tiga hal pokok dalam mendorong IT governance dalam pembangunan daerah pada dasarnya adalah: Š

IT governance (seharusnya) merupakan bagian integral dari system governance.

Š

Para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan utama (key stakeholders) perlu menciptakan/mengembangkan kesejalanan (alignment) antara TIK dengan ranah sistem, yaitu pembangunan daerah.

Š

Kesejalanan TIK dengan ranah organisasi atau sistem memerlukan ”penataan” (arrangement) kerangka strategi dan implementasi yang sesuai. Hal ini, terutama pada tahapan implementasi, pada dasarnya bersifat kontekstual. Dinamika sosiokultural dan dimensi spesifik lainnya akan berpengaruh pada tataran pragmatis. Karena itu, sekalipun prinsip-prinsip dasarnya berlaku universal, namun dalam implementasi e-development sebenarnya tidak berlaku one size fits all.

Walaupun belum dapat memberikan bukti (evidence) akademis keterujiannya, pengalaman praktis PTIK-BPPT di dua daerah (Kabupaten Jembrana dan Kota Pekalongan) memberikan optimisme bahwa kerangka strategi e-development dapat menjadi pijakan pragmatis dalam mendukung IT governance dan pembangunan daerah yang baik. Agar kerangka strategi e-development ini dapat menjadi pijakan dalam mewujudkan IT governance dalam konteks pembangunan daerah, penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1.

Perkuat komitmen (kesungguhan), pelihara konsistensi dan budayakan keterbukaan dan kepeloporan semua pihak (pemerintahan, dunia usaha, kalangan pendidikan,

IT Governance: Kerangka Strategi E-Development sebagai Pendekatan untuk Mewujudkan Keterpaduan TIK dalam Pembangunan Daerah

„

14

masyarakat umum) bagi langkah-langkah kreatif-inovatif perbaikan. Ini termasuk dalam pengembangan dan pendayagunaan TIK di berbagai segi di daerah.

2.

3.

Gali, kembangkan dan perkuat langkah kolaboratif banyak pihak dalam e-development. Ini sangat penting, karena implementasi e-development

Š

TIDAK BISA sekedar kegiatan linier-sekuensial, melainkan lebih bersifat interaktif, iteratif, serentak, dan dinamis;

Š

TIDAK BOLEH sesaat, tetapi perlu dilaksanakan dalam kerangka yang berkelanjutan;

Š

TIDAK BISA sekedar top-down atau bottom-up, melainkan harus didorong dalam proses yang semakin partisipatif;

Š

TIDAK BISA sendiri-sendiri, sehingga para pihak harus mau bersama dan bekerjasama; dan

Š

TIDAK BOLEH terfragmentasi, melainkan harus diupayakan terkoordinasi, menjadi kebijakan dan tindakan yang semakin koheren.

Keberhasilan penguasaan, pemanfaatan, pengembangan teknologi bagi pewujudan kesejahteraan rakyat, kemandirian, dan pemajuan peradaban akan sangat ditentukan oleh keberhasilan melakukan perubahan/perbaikan sosial (social engineering). Perubahan/perbaikan sosial (social engineering) merupakan salah satu kunci dalam setiap aktivitas penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan/difusi TIK atau teknologi apapun yang dapat membawa kepada keadaan masyarakat yang semakin cerdas, berdaya, sejahtera, dan maju.

DAFTAR PUSTAKA 1.

Clarke, M. (2003). E-Development?: development and the new economy. WIDER policy brief, no. 7. Helsinki: United Nations University, World Institute for Development Economics Research.

2.

Edquist, Charles. (2001). The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An Account of the State of the Art. Lead paper presented at the DRUID Conference, Aalborg, June 12-15, 2001, under theme F: ‘National Systems of Innovation, Institutions and Public Policies’ (Invited Paper for DRUID's Nelson-Winter Conference)

3.

Hanna, N. (2008). Transforming government and empowering communities the Sri Lankan experience with e-development. Washington D.C.: World Bank.

4.

Hanna, N. (2007). From envisioning to designing e-development: the experience of Sri Lanka. Washington, DC: World Bank.

5.

IT Governance Institute. (2005). IT Alignment: Who Is in Charge? IT Governance Domain Practices and Competencies.

6.

IT Governance Institute. (2005). Measuring and Demonstrating the Value of IT. IT Governance Domain Practices and Competencies.

7.

IT Governance Institute. (2004). IT Governance Global Status Report 2003.

8.

Labelle, R. (2005). ICT policy formulation and e-strategy development: comprehensive guidebook. UNDP-APDIP ICT4D series. New Delhi: Elsevier.

a

Tatang A. Taufik

„

15

9.

Lundvall, B.A. dan Susana Borras. (1997). The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation Policy. Report based on contributions from seven projects under the TSER programme. DG XII, Commission of the European Union. European Commission. Targeted Socio-Economic Research. December 1997.

10.

OECD. (1999). Managing National Innovation Systems. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). 1999.

11.

PTIK. Beberapa Laporan Program/Kegiatan. Tidak Dipublikasikan.

12.

Rogers, Everett M. (1995). Diffusion of Innovations. New York, Free Press. Fourth Edition. 1995.

13.

Schware, R. (2006). E-development from excitement to effectiveness. Washington, D.C.: World Bank.

14.

Taufik, Tatang A. (2007). Kebijakan Inovasi di Indonesia: Bagaimana Sebaiknya? Jurnal Dinamika Masyarakat Vol. VI, No. 2, Agustus 2007.

15.

Taufik, Tatang A. (2006a). Strategi Dual Pengembangan kemampuan Industri TIK Nasional. Prosiding Seminar Sistem Inovasi Nasional. LIPI. 2006.

16.

Taufik, Tatang A. (2006b). Konsep dan Pragmatisasi Peningkatan Daya Saing Daerah: Paradigma Sistem Inovasi. Keynote Speech. Disampaikan dalam Workshop dan Sosialisasi “Optimalisasi Kerjasama antar Daerah dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Berdasarkan Potensi Unggulan dan Inovasi Teknologi“ di Solo, 7 Desember 2006.

17.

Taufik, Tatang A. (2006c). “Gerbang Indah Nusantara” dalam Menurunkan Kemiskinan: Beberapa Pengalaman Praktik. Makalah disampaikan dalam Seminar Regional: “Realita, Tantangan, dan Inovasi Daerah Mengurangi Kemiskinan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal.” di Mataram, 11 September 2006.

18.

Taufik, Tatang A. (2006d). Pengembangan Sistem Inovasi Nasional. Makalah Konsep untuk Tim SIN KNRT dalam Penyusunan Strategi Implementasi Misi Iptek 2025.

19.

Taufik, Tatang A. (2006). Pengembangan SDM dan Kemampuan Teknologi di Era Ekonomi Pengetahuan. Orasi Ilmiah, disampaikan dalam Wisuda Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE-ISM di Jakarta, 10 Pebruari 2006.

20.

Taufik, Tatang A. (2005a). Konsep dan Prakarsa Implementasi Metode Koordinasi Terbuka untuk Mendukung Koherensi Kebijakan Inovasi Nasional. (dalam Agus Widodo dan Tatang A. Taufik (ed). 2005. ”Koherensi Kebijakan Inovasi Nasional dan Daerah.” P2KTPUDPKM – BPPT. 2005.

21.

Taufik, Tatang A. (2005b). Mendorong Kewirausahaan Teknologi (Technopreneurship) di Lingkungan Perguruan Tinggi: Peningkatan Peran dalam Membangun Daya Saing. Disampaikan sebagai Keynote Paper dalam “The 4th National Conference: Design and Application of Technology 2005” di Surabaya, 27th June 2005. Konferensi diselenggarakan oleh Universitas Widya Mandala – Surabaya.

22.

Taufik, Tatang A. (2005). Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan. P2KTPUDPKM – BPPT dan KRT. 2005.

23.

UNCTAD. Secretariat. (2006). ICT and e-business for development: note. Geneva: UN.

24.

World Bank. (2002). Building Knowledge Economies: Opportunities and Challenges for EU Accession Countries. Final Report of the Knowledge Economy Forum "Using Knowledge for Development in EU Accession Countries." Organized by the World Bank in cooperation with the European Commission the Organization for Economic Cooperation and Development, the European Bank for Reconstruction and

IT Governance: Kerangka Strategi E-Development sebagai Pendekatan untuk Mewujudkan Keterpaduan TIK dalam Pembangunan Daerah

„

16

Development and the European Investment Bank. Paris. February 19-22, 2002. World Bank. May 2002. Dari http://www.worldbank.org/eca/ knowledgeeconomy

LAMPIRAN Hingga saat ini, beberapa prakarsa telah dilaksanakan di Kota Pekalongan dengan hasil sementara seperti berikut. 1.

2.

3.

Pengembangan E-leadership, Penataan Kebijakan dan Kelembagaan: ƒ

Pelaksanaan rangkaian seminar, workshop, dan diskusi tentang pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam pembangunan daerah.

ƒ

Penyusunan rencana strategis TIK Kota Pekalongan dan penggalian masukan untuk penataan kebijakan TIK di Kota Pekalongan.

ƒ

Penetapan satuan kerja baru di lingkungan Pemkot Pekalongan.

ƒ

Pengembangan IGOS Center Kota Pekalongan.

ƒ

Apresiasi (dari Pemkot dan BPPT) terhadap organisasi yang menjadi pelopor dalam gerakan pengembangan dan pemanfaatan TIK legal: STMIK Widya Pratama dan SMKN 2 Pekalongan.

Pengembangan Infrastruktur Informasi dan Komunikasi Terpadu di Kota Pekalongan: ƒ

Ditatanya prasarana dan sarana infokom di beberapa simpul jaringan dan sistem komunikasi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk 4 kecamatan, dan 1 kelurahan percontohan. Jaring infokom terpadu yang akan dibangun ke depan adalah BatikNet.

ƒ

Instalasi beberapa paket perangkat lunak untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kantor Maya (KANTAYA), dan SMS Center Kota Pekalongan.

ƒ

Pelatihan administrasi jaringan.

ƒ

Inisiasi penataan Jardiknas di Kota Pekalongan dan instalasi 5 server di sekolah percontohan.

ƒ

Peluncuran Hot spot Mataram.

Prakarsa Migrasi ke Penggunaan Perangkat Lunak Legal: ƒ

TOT (Training for the Trainers) migrasi ke perangkat lunak legal.

ƒ

Proses migrasi di beberapa SKPD, perguruan tinggi dan sekolah pelopor.

ƒ

Pemkot Pekalongan beserta stakeholder setempat mendeklarasikan migrasi ke penggunaan perangkat lunak legal di lingkungan Pemkot (SKPD) beserta sekolah dan perguruan tinggi negeri. Pemkot Pekalongan merupakan Pemkot pertama di Indonesia yang mendeklarasikan migrasi ke penggunaan perangkat legal.

Tatang A. Taufik 4.

5.

6.

7.

„

17

Pengembangan Telecenter dalam rangka Perkuatan Klaster Industri Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan ƒ

Workshop pengembangan telecenter/multipurpose community telecenter, sebagai suatu fasilitas pemberdayaan komunitas yang diperkuat dengan akses TIK.

ƒ

Pelatihan penggunaan perangkat lunak legal dan murah berbasis FOSS (Free/Open Source Software), termasuk “Batik Fractal” untuk desain.

ƒ

Pengembangan percontohan beberapa telecenter di Kota Pekalongan (lokasi, fasilitas dan sarana dasar, penyediaan paket/perangkat lunak pendukung, penataan jaringan lokal, akses internet). Empat telecenter mulai dikembangkan, yaitu: Telecenter Museum Batik Nusantara, Telecenter Grosir Batik, Telecenter Widya Pratama, dan Telecenter Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja.

ƒ

Bantuan dan sumbangan perangkat komputer dan buku dari BPPT dan KNRT.

ƒ

Sumbangan laptop dari swasta.

Alih Pengetahuan/Teknologi kepada Masyarakat di Bidang TIK ƒ

Pelatihan TIK kepada Kelompok Perempuan dan Pemuda.

ƒ

Penyediaan akses kepada sumber pendidikan.

Pengembangan Basisdata dan Indikator TIK Daerah ƒ

Sosialisasi dan pelatihan pengembangan basisdata dan indikator TIK dan indikator sensitif gender di Kota Pekalongan.

ƒ

Penyiapan dan publikasi awal indikator TIK Kota Pekalongan.

Peluncuran Produk TIK BPPT

1.

Peluncuran kepada publik (public release) : Rebundle Package Produk TIK Berbasis FOSS (berisis paket SIMDA, KANTAYA, dan lainnya)

2.

Peluncuran kepada publik (public release) produk baru TIK:

a.

ILVC : IGOS Linux Voice Command – Linux yang dijalankan dengan suara

b.

SIDoBI 1.4 : Sistem Ikhtisar Dokumen Berbahasa Indonesia.

c.

Sukolix : Swauji Kompetensi Linux

d.

Website/portal untuk komunitas telecenter : www.kriyamaya.or.id

e.

Website/portal untuk basisdata dan indikator TIK : www.tikometer.or.id