International Civil Law

INTERNATIONAL CIVIL LAW NAMA

NIM

ILHAM AGUNG SATRIO

1600024037

MUHAMMAD FAIZ ISHAQ

16000240

ARIFAH YAHYA

1600024007

M. SYAHYUN NOOR DICKY PRANATA

1600024091

YOGYAKARTA, 27 MARET 2018

RESIPROSITAS (ASAS TIMBAL BALIK) A. DEFINISI DAN NAMA LAIN

Resiprositas merupakan asas timbal balik dan pembalasan merupakan pandanan dari istilah Gleichberechtegung Und Ergeltung atau Gegenrecht Atau Reciprozitat (Jerman), Wederkerigheiden Vergelding atau Reciprociteit (Belanda), Reciprocity (Inggris) dan Reciprocita (Italia) Asas ini merupakan pencerminan dari asas persamaan hak, persamaan penilaian dan persamaan perlakuan yang berlaku dalam pergaulan internasional. Asas ini juga menjadi dasar suatu tindakan mengesampingkan berlakunya hukum asing yang menurut norma HPI bahwa hakim seharusnya dipergunakan.

B. PENGGOLONGAN RESIPROSITAS • RESIPROSITAS FORMAL

adalah apabila orang asing di suatu negara sendiri mendapat perlakuan yang sama dengan warganegara sendiri apabila dinegara orang asing tersebut, warganegara sendiri diperlakukan sama dengan warganegara dari negara asing tersebut. • RESIPROSITAS MATERIAL

adalah apabila dalam peraturan perundang – undangan yang menentukan hak – hak yang diberikan kepada orang asing dalam suatu negara sama dengan hak – hak yang diberikan warganegaranya negara yang bersangkutan. hal ini merupakan tindak lanjut dari kebijaksanaan suatu negara yang berupa “ national treatment”

C. PENGGUNAAN ASAS RESIPROSITAS Penggunaan asas ini bilamana hakim dalam suatu perkara HPI telah menemukan hukum yang berlaku (lex causae) adalah hukum asing, maka hakim harus menerapkan hukum asing yang bersangkutan. Namun ada beberapa pengecualian berlakunya hukum asing yaitu karna bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku atau karena adanya penyesuaian (anpasung). Persoalan resprositas dalam HPI tidak merupakan keharusan, karena bagaimana pun juga penggunaan hukum asing dalam suatu hubungan hukum HPIjusteru sesuai dengan rasa keadilan dan merupakan kebutuhan hukum dalam lalu lintas Internasional. Timbal balik atau resprositas mempunyai suatu lingkungan yang berlaku umum, yakni terhadap semua negara asing. Sebaliknya pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang melawan hukum telah melakukan perbuatan hukum yang harus dibalas.

TIMBAL BALIK DAN PEMBALASAN DAPAT DILIHAT SEBAGAI BERIKUT

Timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian adanya persamaan oleh negara asing, setelah itu baru diberikan persamaan. Pembalasan terlebih dahulu terjadi persamaan, yang dihentikan apabila dibuktikan kelak adanya pemberlakuan yang tidak sama oleh negara asingyang bersangkutan. Keduanya terdapat suatu perbedaan waktu timbulnya. Namun pada umumnya keduanya sejalan

Contoh : hukum acara perdata negara a orang asing tidak diberikan hak berpekara bebas biaya apabila kepada orang yang bernegara a dinegara asing yang bersangkutan tidak diberikan hak yang serupa (par. 114 sub, 2 z.P.0) Hal ini Untuk membebaskan orang asing dari suatu kewajiban yang sesungguhnya tidak ada untuk warga negara sendiri

PENYELUDUPAN HUKUM (PENGHINDARAN PELAKSANAAN HUKUM) A. ISTILAH Penyeludupan hukum merupakan padanan istilah westonduiking (belanda), fraude a la loi (prancis), fraus legis (latin), gesetzesumgelung, das hadeln in fraudem legis (jerman), fraudulent creation of contract (english), dan frode alla legge (italia). B. Pengertian dan tujuan Penyeludupan dalam HPI dilakukan untuk tujuan tertentu, yaitu agar dalam hubungan hukum yang bersangkutan hukum yang lain dari seharusnya dipergunakan atau berlaku. Tujuan perbuatan tersebut adalah untuk menghindarkan suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.

PENYELUDUPAN HUKUM TERJADI BILA MANA ADA SESEORANG ATAU ADA SATU PIHAK UNTUK MENDAPATKAN BERLAKUNYA HUKUM ASING TELAH MELAKUKAN SUATU CARA YANG TIDAK WAJAR, DENGAN MAKSUD UNTUK MENGHINDARI PEMAKAIAN HUKUM NASIONALNYA.

C. AKIBAT PENYELUDUPAN HUKUM Pendapat fraus omnia corrumpit bahwa penyeludupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan itu secara keseluruhan.

Namun ada pendapat lain mengatakan bahwa perbuatan akibat penyeludupan hukum itu dianggap sah. Orang yang melakukan penyeludupan hukum tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

D. CONTOH PENYELUDUPAN HUKUM DALAM PRAKTEK INDONESIA 1. AGAMA KASUS PERKAWINAN CAMPURAN (ANTAR AGAMA) MENJADI TERJADINYA PENYELUNDUPAN HUKUM. PADA SAAT SEPASANG KEKASIH HENDAK MENIKAH NAMUN TERHALANG KARENA AGAMANYA BERBEDA, MAKA UNTUK MENSIASATINYA, SALAH SATU PIHAK BERPURA-PURA TELAH MEMELUK SALAH SATU AGAMA AGAR TERJADI PERSAMAAN KEYAKINAN. UNTUK KASUS SEPERTI INI DI DALAM HPI TELAH BANYAK DISEBUT-SEBUT CONTOH KASUS “JACQUES VAN HEMMER” SEORANG LAKI-LAKI BELANDA YANG MENIKAHI WANITA INDONESIA PADA TANGGAL 4 NOVEMBER 1946 SETELAH TERLEBIH DAHULU MENGAKU MUSLIM DAN MENGGANTI NAMANYA MENJADI ZEKI BIN AHMAR DI DEPAN PENGHULU AGAR TUJUANNYA INGIN MENIKAHI WANITA INDONESIA TERCAPAI.

2. FAKTA – FAKTA : A) SEORANG WANITA WARGA NEGARA SPANYOL DAN SEORANG PRIA WARGA NEGARA ITALIA, BERDOMISILI DI SWISS. B) MEREKA BERNIAT UNTUK MENIKAH DI INGGRIS C) PRIA ITALIA PERNAH MENIKAH DI ITALIA DAN BERCERAI DARI PERKAWINAN PERTAMA ITU DI SWISS. D) PERMOHONANPERKAWINAN KEDUA INI DIAJUKAN DI INGGRIS.

• POKOK PERKARA :

• PARA PIHAK BERNIAT UNTUK MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DI INGGRIS KARENA ALASAN – ALASAN : • A) SEANDAINYA MEREKA MENIKAH DI SWISS (DOMICILE), BERDASARKAN HPI SWISS KEMAMPUAN HUKUM DAN HAK PRIA UNTUK MENIKAH HARUS DITETAPKAN BERDASARKAN HUKUM ITALIA (SEBAGAI LEX PATRIE PIHAK PRIA). KAIDAH HPI SWISS DALAM HAL INI MENGANUT ASAS NASIONALITAS. • B) SEANDAINYA HUKUM INTERN ITALIA YANG DIGUNAKAN, PARA PIHAK TIDAK AKAN DIIZINKAN UNTUK MENIKAH, SEBAB PERCERAIAN ANTARA PIHAK PRIA DAN ISTRI PERTAMANYA DIANGGAP TIDAK SAH. HUKUM PERKAWINAN ITALIA MENGANUT ASAS PERKAWINAN MONOGAMY MUTLAK, DAN MENUTUP KEMUNGKINAN PERCERAIAN ANTARA SUAMI ISTRI YANG TELAH MENIKAH DENGAN SAH. OLEH KARENA ITU TERTUTUP KEMUNGKINAN BAGI PIHAK PRIA UNTUK MENIKAHI WANITA SPANYOL TERSEBUT. • C) MEMPERHATIKAN KETENTUAN HUKUM ITALIA ITU, MAKA HUKUM SWISS AKAN MENGANGGAP PIHAK PRIA TIDAK DAPAT MENIKAH DENGAN WANITA SPANYOL ITU. • D) MEMPERHATIKAN SITUASI INI, PARA PIHAK BERNIAT UNTUK MENIKAH BERDASARKAN HUKUM INGGRIS DAN MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN KEDUANYA DI INGGRIS. JIKA PERMOHONAN PERNIKAHAN DIAJUKAN DI INGGRIS, KAIDAH HPI INGGRIS DIANGGAP AKAN MENUNJUK KEA RAH HUKUM SWISS (KARENA HPI INGGRIS MENGGUNAKAN ASAS DOMICILE)UNTUK MENENTUKAN KEMAMPUAN HUKUM PIHAK PRIA UNTUK MENIKAH.

• E) PARA PIHAK MENYADARI BAHWA SEANDAINYA KAIDAH HPI MENUNJUK KE ARAH HUKUM INTERN SWISS, KEWENANGAN PIHAK SUAMI UNTUK MENIKAH AKAN DIAKUI, MENGINGAT PERCERAIAN PIHAK SUAMI DARI ISTRI PERTAMANYA TELAH DILAKUKAN DENGAN SAH BERDASARKAN HUKUM SWISS. • • PUTUSAN PERKARA : • MEMPERHATIKAN LATAR BELAKANG PERKARA DAN NIAT PARA PIHAK ITU MAKA HAKIM INGGRIS MENETAPKAN. “MENGINGAT PARA PIHAK TELAH DATANG KE INGGRIS UNTUK SEMENTARA WAKTU DEMI SATU TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI YAITU UNTUK MENGHINDARKAN DIRI DARI HUKUM (HPI) TEMPAT MEREKA BERDOMISILI, MAKA PENGADILAN INGGRIS TIDAK MENGABULKAN PERMOHONAN MEREKAUNTUK MENIKAH BERDASARKAN HUKUM INGGRIS. • CARA BERFIKIR HAKIM INGGRIS DIATAS MENGGAMBARKAN PENGGUNAAN THE DOCTRINE OF EVASION OF THE LAW YANG PADA DASARNYA DAPAT DISERTAKAN DENGAN PENGGUNAAN ALASAN PUBLIC ORDER /KETERTIBAN UMUM, UNTUK MENGENYAMPINGKAN HUKUM YANG SEHARUSNYA BERLAKU.