Bank Sentral Ips2.docx

BANK SENTRAL, SISTEM PEMBAYARAN DAN ALAT PEMBAYARAN BANK SENTRAL, SISTEM PEMBAYARAN DAN ALAT PEMBAYARAN

A.

1.

BANK SENTRAL

Pengertian dan Status Bank Indonesia (Bank Sentral) Bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah menajdi UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk

memperjelas

pemahamanmu

tentang

hubungan antara

Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, kamu perlu memperhatikan UU Nomor 3 Tahun 2004, antara lain, memuat

1.

sebagai

Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.

berikut.

Untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat

2.

menerima

pinjaman

menyelesaikan

luar

tagihan

negeri,

dan

menatausahakan

kewajiban

serta

keuangan

pemerintah terhadap pihak luar negeri. Pemerintah

3. en

wajib

gundang

BI

masalah

ekonomi,

meminta

dalam

sidang

pendapat kabinet

perbankan

dan

BI

yang

dan

atau

m

membahas

keuangan

yang

berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Memberikan

4. ri

pendapat

dan

pertimbangan

kepada

peme

ntah mengenai Rancangan APBN. Dalam

5.

hal

pemerintah

menerbitkan

surat-surat

utang

negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan u

BI

berkonsultasi

dan

pemerintah

dengan

juga

wajib

terlebih

dahul

DPR.

Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat

6. utang

negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Bank

7.

Indonesia

dilarang

memberikan

kredit

kepada

pemerintah. Selanjutnya

hubungan

antara Bank

Indonesia

dan

dunia

internasional, antara lain, sebagai berikut. 1)

Dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral negara lain dan organisasi atau lembaga internasional.

2)

Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan

atau

lembaga

multilateral

adalah

negara,

maka

BI

dapat bertindak untuk dan atas nama negara RI sebagai anggota.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

1.

Fungsi Bank Sentral (Bank Indonesia) Bank Indonesia dapat berfungsi sebagai lender of the last

resort dengan memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek (maksimal 90 hari). Bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai minimal sama dengan jumlah pinjaman. Adapun fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan sebagai bank dari bank umum (banker’s bank), dan bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur

dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.

Wewenang, Tugas, dan Tujuan Bank Indonesia Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia selaku bank sentral tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalamrangka nakan

melaksanakan

kebijakan

moneter,

tugas BI

menetapkan

dan

melaksa

memiliki kewenangan:

1) menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi; 2) melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan caracara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1.

operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;

2.

penetapan tingkat diskonto;

3.

penetapan cadangan wajib minimum;

4.

pengaturan kredit atau pembiayaan.

5.

Dalam rangka

melaksanakan

tugas

mengatur

dan

menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI diberi kewenangan: 

Menetapkan penggunaan alat pembayaran, meliputi : mengeluarkan, mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang rupiah, termasuk menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan, serta tanggal mulai berlakunya. 

Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran

meliputi kewenangan memberikan izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antar bank serta menyelenggarakan penyelesaian akhir (setelmen) transaksi pembayaran antarbank. Dalam rangka mengawasi

melaksanakan

tugas mengatur dan

bank, BI memiliki kewenangan:

1) memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank 2) menetapkan peraturan di bidang perbankan 3) melaksanakan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung 4) mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.

Adapun tugas pokok bank sentral tercantum dalam tiga pilar utama BI yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tiga pilar utama BI, yaitu, sebagai berikut:

1.

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

2.

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

3.

mengatur dan mengawasi bank. Ketiga bidang tugas tersebut

mempunyai keterkaitan yang erat.

Oleh karena itu, tugas-tugas tersebut harus dilakukan secara saling

mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara

efektif dan

efisien. Apalagi

tugas BI tersebut dilaksanakan melalui

empat sektor, yaitu sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran dan sektor manajemen intern. Adapun dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu sebagai berikut.

1.

kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, yang tercermin pada perkembangan laju inflasi;

2.

kestabilan terhadap mata uang negara lain, yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan,

konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

1.

Independensi Bank Indonesia Disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 mengatur lima indepensi yang harus ditaati oleh Bank Indonesia. Kelima independensi tersebut, yaitu sebagai berikut.

2.

Independensi Kelembagaan(Institutional Independence) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

3.

Independensi Sasaran Akhir(Goal Independence) Bank Indonesia dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter yaitu sasaran inflasi mempunyai tingkat independensi yang rendah, karena harus berkoordinasi dengan pemerintah.

4.

Independensi Instrumen(Instrument Independence)

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri sasaran-sasaran moneter dan melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen moneter yang lazim digunakan. IndependensiPersonal (Personal Independence)

5.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun. 6.

Independensi Keuangan(Financial Independence) Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran kegiatan operasional, anggaran kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan.

1.

Organisasi Bank Sentral Setiap organisasi, sangat penting memiliki struktur organisasi yang akan menggambarkan secara sistematis tugas dan tanggung jawab setiap orang yang memegang jabatan dalam organisasi tersebut. Begitu pula dalam lembaga pemerintahan negara seperti Bank Indonesia pun memiliki struktur organisasi. Nah, perhatikanlah struktur organisasi bank Indonesia berikut. Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.

Dewan Gubernur terdiri atas sebagai berikut.

1.

Gubernur (sebagai ketua)

2.

Deputi Gubernur Senior (sebagai wakil ketua)

3.

Deputi Gubernur, minimal empat orang dan maksimal tujuh orang (sebagai anggota) Dewan Gubernur mempunyai masa jabatan maksimal lima tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR. Pada organisasi bank sentral umumnya terdapat tiga badan yang memiliki kewenangan tertinggi:

1.

Badan Pembuat Kebijakan (Policy Making Unit) =

Dewan

Gubernur 2.

Badan Pelaksana Kebijakan (Executing Unit) =

Angota Dewan

Gubernur 3.

Badan Pengawas (Supervisory Unit) = dilaksanakan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat

Badan Pengawasan Perbankan akan dipindahkan ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2013.

1.

Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan adalah stabilitas lembaga keuangan dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan, sedagkan

Stabilitas moneter terkait dengan stabilitas tingkat harga secara umum (inflasi). Stabilitas lembaga dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan selalu dijaga oleh Bank Indonesia. Stabilitas pasar keuangan adalah dapat mengganggu

minimalnya volatilitas harga yang

perekonomian.

Stabilitas Sistem Keuangan bertujuan untuk:

1.

menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi deposan dan investor;

2.

meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan;

3.

meningkatkan fungsi pasar keuangan dan memperbaiki alokasi sumber daya;

4.

mengembangkan sistem keuangan yang sehat dan transparansi;

5.

mengurangi gejolak dan risiko sistemik. Adapun lima pilar utama stabilitas sistem keuangan, yaitu sebagai berikut:

1.

lingkungan makro-ekonomi

yang stabil ;

2.

kerangka pengawasan prudensial yang sehat;

3.

lembaga keuangan yang dikelola dengan baik;

4.

pasar keuangan yang beroperasi secara efisien dan lancar;

5.

sistem pembayaran yang aman dan lancar.

B.

1.

SISTEM PEMBAYARAN DAN ALAT PEMBAYARAN

Sistem Pembayaran

Pembayaran adalah perpindahan nilai antara dua belah pihak (secara sederhana kita memakai istilah pembeli dan penjual), dimana secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa.

Maka, proses pembayaran antara kedua belah pihak dalam

kegiatan ekonomi digambarkan sebagai berikut. 2.

Sistem Pembayaran Tunai

Sistem pembayaran tunai sudah dilakukan sejak ditemukannya uang sebagai alat pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai biasanya terjadi di antara kedua belah pihak, baik individu, kelompok, lembaga, maupun negara. Sistem pembayaran tunai sudah sering terjadi setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kamu membeli buku tulis di toko buku, ayahmu membeli keperluan kantor, dan ibumu membeli kebutuhan harian di pasar.

3.

Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran nontunai melibatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibat merupakan nasabah pada bank yang sama, proses perpindahan dana lebih sederhana. Bank tersebut cukup melakukan proses

pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun, tidak demikian halnya jika kedua pihak merupakan nasabah bank pada bank yang berbeda. Untuk hal tersebut diperlukan suatu lembaga lain yang dikenal sebagai lembaga kliring yang mengakomodir transaksi antarbank tersebut. Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri atas sebagai berikut.

1.

Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran.

2.

Penyelenggara adalah lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya.

3.

Infrastrukur adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran.

4.

Instrumen adalah alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi.

5.

Pengguna adalah konsumen yang memanfaatkan sistem pembayaran. Sebagai suatu sistem, sistem pembayaran terdiri atas beberapa subsistem, yang secara garis besar disebutkan dalam materi Pengantar Sistem Pembayaran, yaitu sebagai berikut.

1.

Kebijakan

2.

Kelembagaan

3.

Alat Pembayaran

4.

Mekanisme Operasional

5.

Infrastruktur Teknis

6.

Perangkat Hukum Sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia tersebut, biasanya diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu sistem pembayaran nilai besar (high value payment system)

dan sistem pembayaran nilai

kecil/retail (retail payment system). Sistem Pembayaran Nilai Besar (High Value Payment System)

1. 1)

Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

2)

Bank Indonesia Scripless Securities Settlement (BI-SSSS) Sistem Pembayaran Nilai Kecil/Retail (Retail Payment

2.

System) 1)

Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), yaitu terdiri atas sebagai berikut.

a) Kartu kredit b) Kartu ATM/Debit c) Kartu prabayar (prepaid) d) Uang elektronik (e-money) 2) oleh

Kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU), diselenggarakan industri (bank dan non-bank)

3)

1.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Alat Pembayaran Untuk memperlancar berkembangnya kegiatan ekonomi, pembayaran atas transaksi keuangan digunakan suatu alat pembayaran, yang terdiri atas sebagai berikut.

2.

Alat Pembayaran Tunai Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran dengan memakai uang kartal (uang kertas dan logam), yang terdiri atas uang dengan nilai nominal Rp100, Rp200, Rp500, Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, dan Rp100000. Alat pembayaran tunai berupa uang kartal tersebut masih berperan penting dalam lalu lintas pembayaran dalam transaksi sehari-hari yang tentu saja bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral.

3.

Alat Pembayaran Nontunai Alat pembayaran nontunai adalah alat pembayaran dengan tidak memakai uang kartal (uang kertas dan logam), yang terdiri atas paper based (cek/BG), APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), dan uang elektronik. Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini

memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (settlement) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement), dan sistem kliring.

1.

Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Dalam Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas Bank Indonesia tersebut, ditentukan dalam Pasal 15 Nomor 23 Tahun 1999, bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melakukan hal-hal berikut.

1.

melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;

2.

mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;

3.

menetapkan penggunaan alat pembayaran. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan

oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen.



Prinsip Aman



Prinsip Efisiensi



Prinsip Kesetaraan Akses



Prinsip Perlindungan Konsumen Tujuan utama Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terdiri atas sebagai berikut.

1.

Peran Bank Indonesia sebagai Operator

2.

Peran Bank Indonesia sebagai Regulator

3.

Peran Bank Indonesia sebagai Fasilitator

4.

Peran Bank Indonesia sebagai Development Coordinator

5.

Peran Bank Indonesia sebagai Pengguna

C.

UANG

Sejarah Uang

1.

Sebelum saling

ada

uang,

bertukar

untuk

barang

memenuhi

atau

disebut

kebutuhan juga

manusia

barter.

Dari

siste

m pertukaran (barter) ini ternyata terdapat suatu kesulitan, yaitu kesulitan saling

untuk

mempertemukan

membutuhkan

antarbarang

yang

dan

kedua

menentukan

ditukarkan.

Oleh

belah

pihak

ukuran

karenanya,

yang

perbandingan manusia

berusaha untuk menentukan suatu barang sebagai alat tukar. Menurut sejarah, kita mengenal berbagai macam alat tukar di antaranya ternak, kulit, bulu, besi, tembaga, emas, perak, intan berlian, mutiara, dan kerang. Seiring

perkembangan

masyarakat

atau

negara,

penggunaan

uang sebagai alat tukar dirasakan makin penting. Oleh karena itu, suatu negara menentukan pengunaan uang logam dan uang kertas sebagai alat tukar. Bahkan dikembangkan

lagi penggunaan alat

tukar berupa giro atau cek yang disebut juga uang giral.

Pengertian Uang

1. Uang,

yaitu

alat

untuk

mempermudah

pertukaran

(money

was made to facility business transaction), yang secara umum dapat diterima di dalam bentuk pembelian barang-barang atau jasa- jasa serta untuk pembayaran utang.

Fungsi Uang

1.

Fungsi uang dibagi menjadi dua macam, yaitu fungsi asli dan fungsi

turunan. a. Fungsi Asli atau Fungsi Primer

1. 1)

Sebagai alat tukar umum (medium of exchange), yaitu uang

berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natura (barter). 2)

Sebagai

satuan

hitung

(unit

of account), yaitu uang

berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa, serta untuk menentukan besarnya harga. b.

Fungsi Turunan atau Fungsi Sekunder

1)

Sebagai

berfungsi

alat

untuk

transaksi,

pembayaran melakukan

misal

(means

of payment ), uang

pembayaran

pembayaran

pajak,

berbagai iuran,

dan

sebagainya. 2)

Sebagai

pembayaran g

berfungsi

menentukan

utang untuk

( standard

of deferred

melakukan

pembayaran

payment ),

dan

kewajiban

atau

digunakan untuk

standar pembayaran utang. 3)

Penimbun kekayaan artinya uang dapat disimpan telebih

dahulu,

yang

nantinya

akan

pertukaran di masa mendatang.

uan

mempermudah

dalam

4)

Sebagai

modal

alat

(transfer

menambah

atau

dipergunakan

pembentukan

modal

dan

pemindahan

of value), yaitu uang berfungsi untuk memperbesar

sendiri

maupun

modal

usaha,

dipinjamkan

baik

kepada orang lain

yang membutuhkan modal tersebut. 5)

Sebagai

f value ),

ukuran

yaitu

menentukan harga

harga

uang

atau

berfungsi

pengukur sebagai

nilai

(standard

alat

untuk

barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu

perusahaan.

Jenis- jenis Uang

1.

a. Berdasarkan Bahan (Material) :

b.

1)

Uang

logam

2)

Uang kertas

Berdasarkan Iembaga atau Badan Pembuatnya : 1)

Uang kartal

2)

Uang giral

c. Berdasarkan Nilainya 1)

Uang bernilai penuh (full bodied money)

2)

Uang yang tidak bernilai penuh (representative full bodied

money) atau uang bertanda (token money.

o

d. Berdasarkan Kawasan/Daerah Berlakunya 1)

Uang domestik artinya uang yang berlaku hanya di suatu

negara tertentu, di luar negara tersebut mungkin berlaku dan 2)

mungkin

tidak

berlaku.

Uang internasional yaitu uang yang berlaku tidak hanya

dalam

suatu

berbagai

negara,

negara

di

tetapi dunia.

juga

berlaku

Terdapat

dan

diakui

di

tujuh mata uang dunia

yang biasanya di perdagangkan di pasar valuta asing. Ketujuh mata uang dunia tersebut adalah : Dolar Amerika / USD, Poundsterling Inggris / GBP, Euro Dolar / EUR, Swiss Franc / CHF, Japanese Yen / JPY, Australian Dolar / AUD dan Canadian Dolar / CAD

2.

Syarat Uang Alat pertukaran yang dapat disebut sebagai uang, harus memiliki syarat-syarat (kriteria) sebagai berikut:

1.

Digemari atau diterima oleh umum (acceptability)

2.

Mudah disimpan dan dipindahtangankan (Portability)

3.

Tahan lama dan tidak lekas rusak (durability)

4.

Dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya (devisibility)

5.

Mempunyai nilai yang stabil atau tetap (stability of value)

6.

Jumlahnya memenuhi kebutuhan (uniformity) Uang rupiah memiliki ciri-ciri khusus dan umum agar uang tersebut tidak dipalsukan dan bisa dikenali sebagai uang asli. Adapun ciri-ciri uang rupiah dibedakan menjadi ciri umum dan ciri khusus, yaitu sebagai berikut.

3.

Ciri-Ciri Umum Uang Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: 1) gambar lambang negara ”Garuda Pancasila”; 2) frasa ”Negara Kesatuan Republik Indonesia”; 3)

sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;

4) tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia; 5)

nomor seri pecahan;

6)

teks

”DENGAN

RAHMAT

TUHAN

YANG

MAHA

ESA,

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI …”; dan 7) tahun emisi dan tahun cetak.

Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: 1) gambar lambang negara ”Garuda Pancasila”; 2) frasa ”Republik Indonesia”; 3)

sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan

4) tahun emisi.

4.

Ciri-Ciri Khusus Uang Setiap pecahan Rupiah selain memiliki cirri umum juga memiliki

ciri

khusus

sebagai

pengaman

yang

terdapat pada

desain, bahan, dan teknik cetak. Dan bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

5.

Permintaan dan Penawaran Uang a. Permintaan Permintaan dibutuhkan

Uang

uang oleh

(Demand

adalah

of Money)

sejumlah

masyarakat

uang

untuk

tertentu

melakukan

yang

transaksi

dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Dalam

analisis

John

kukan

permintaan

yaitu sebagai berikut.

Maynard

uang

untuk

Keynes,

masyarakat

memenuhi

mela

tiga keinginan,

1)

Permintaan

2)

Permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga,

3)

Permintaan

Faktor-faktor

uang

uang

yang

untuk

tujuan

untuk

tujuan

memengaruhi

transaksi

spekulasi,

permintaan

uang

di

antaranya sebagai berikut. 1) Adanya

keinginan

memegang

untuk

memegang

uang

atau

motif

uang (motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif

spekulasi). 2)

Ekspektasi (perkiraan /ramalan masa yang akan datang)

3)

Tinggi rendahnya tingkat bunga.

4) Adanya

investasi

membutuhkan

atau

pengembangan

Tingkat harga yang berlaku di pasar.

b.

Penawaran uang

sehingga

dana/uang.

5)

Penawaran

usaha

Uang

(Supply

adalah

of money)

sejumlah

uang

tertentu

yang

disediakan oleh pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki oleh

masyarakat.

Faktor-faktor

yang

memengaruhi

antaranya sebagai berikut.

penawaran

uang

di

1)

Kebutuhan

pemerintah,

untuk

menekan

untuk

menambah

untuk

tingkat

2)

Selera masyarakat

3)

Tingkat suku bunga

4)

Sistem

perbankan

memenuhi

inflasi

jumlah

yang

(kenaikan

uang

yang

anggaran, harga)

dan

beredar.

berlaku (Sistem pembayaran dan

kebijakan moneter) 5) Penciptaan

uang

yang

baru

untuk

menambah

jumlah

uang yang beredar. 6)

Tingkat pendapatan riil, yaitu tingkat pendapatan yang benar-benar

diterima

memperhitungkan 7) 6.

oleh

unsur

masyarakat

dan

telah

inflasi.

Tingkat harga barang Nilai Uang

Nilai uang atau daya beli uang merupakan kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang atau jasa, maupun ditukarkan dengan uang yang lain. Nilai

uang

dapat

dibedakan

n asalnya dan ukurannya. a.

Dilihat dari Asalnya

menjadi

dua,

yaitu

berdasarka

Berdasarkan asalnya, nilai uang terdiri atas nilai nominal dan nilai intrinsik. 1)

Nilai nominal, yaitu nilai yang berdasarkan tulisan yang tertera

pada uang. 2)

Nilai intrinsik, yaitu nilai yang berdasarkan bahan yang

digunakan

b.

untuk

membuat

uang.

Dilihat dari Ukurannya

Berdasarkan ukurannya, nilai uang terdiri atas nilai internal dan nilai eksternal. 1)

Nilai internal, nilai yang diukur oleh kemampuan uang untuk

tersebut ditukarkan dengan sejumlah barang dan jasa. 2)

Nilai eksternal, yaitu nilai yang diukur oleh kemampuan uang

tersebut untuk ditukarkan dengan sejumlah mata uang luar negeri atau uang asing.

1.

Uang yang Beredar dalam Masyarakat dan Uang Inti a. Uang yang Beredar Dalam arti sempit, uang yang beredar adalah mata uang dalam peredaran atau jumlah mata uang yang telah diedarkan oleh bank

sentral ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perorangan, perusahaan, dan badan pemerintah (M1). Sementara meliputi 1)

dalam

bagian-bagian

arti

luas

berikut

uang

yang

beredar

(M2)

ini.

Mata uang dalam peredaran/uang kartal (uang kertas dan

uang 2)

itu,

logam). Uang giral (cek dan giro).

3) Uang kuasi (near money/hampir uang), yang terdiri atas deposito berjangka, tabungan dan rekening, serta valuta asing milik swasta domestik.

b.

Uang Inti (Reserve Money)

Uang inti merupakan inti dari proses penciptaan uang, baik bagi penciptaan uang kartal maupun uang giral. Tanpa ada uang inti, tidak akan ada uang kartal maupun uang giral.

1.

Sistem Standar Moneter a. Pengertian Standar Moneter Standar

moneter

adalah

sistem

moneter

yang

didasarkan

atas standar nilai uang, termasuk di dalamnya peraturan tentang ciri- ciri/sifat-sifat dari uang, pengaturan tentang jumlah uang yang beredar (baik logam maupun kertas), ekspor-impor logam

mulia serta fasilitas bank dalam hubungannya dengan demand

deposit (simpanan yang setiap saat dapat diambil) Standar uang dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. 1)

Standar kertas, adalah sistem keuangan di mana uang kertas

berlaku sebagai alat tukar/alat pembayaran yang sah dan tak terbatas,

akan

tetapi

tidak

ditukarkan

dengan

emas

dan

perak pada bank sirkulasi. 2)

Standar

ua, yaitu

logam

(metalisme)

monometalisme

a) Monometalisme (standar standar

moneter

yang

dan

kan

pada

Jika

dua

suatu

merupakan

menggunakan

merupakan

dibedakan

menjadi

d

bimetalisme.

tunggal)

satu buah logam mulia, bisa emas b)Bimetalisme

yang

standar

sistem uangnya berupa

maupun

sistem

standar

moneter

yang didasar

logam. negara

menggunakan

standar

kembar

atau

bimetalisme, maka dalam negara tersebut akan berlaku Hukum

Gresham,

yang

berbunyi

“Bad money alway

s drives out good money from circulation” artinya uang yang nilai bahannya lebih rendah akan mendesak uang yang nilai bahannya lebih tinggi dari peredaran. Syarat (1)

berlakunya

Hukum

Gresham

adalah

Negara menggunakan standar kembar.

sebagai berikut.

(2)

Bank

Sentral

berupa (3)

(4)

emas

Masyarakat

ataupun

memperjualbelikan maupun

diberikan

logam

mulia,

baik

perak.

kebebasan

untuk

menempa

melebur uang emas maupun perak.

Perbandingan

emas

dan

perak

menurut

pemerintah dan

pasar berbeda.

b. Macam-Macam Standar Moneter Standar

moneter

pada

hakikatnya

dikategorikan

menjadi

d

ua golongan, yaitu standar barang dan standar kepercayaan. 1)

Standar

Standar g dijamin

barang

(commodity standard)

barang

adalah

sistem

sama

dengan

berat

moneter tertentu

di

mana

barang

(emas

perak). Setiap nilai uang yang beredar dijamin dengan barang tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar barang ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: a) standar emas

(the

gold standard),

b) standar perak

(the

silver standard),

c) standar kembar

(emas

dan perak).

nilai

uan atau

2)

Standar

kepercayaan

(faith

standard) atau standar kert

as Untuk lebih jelasnya, berikut ini dapat kamu simak penjelasan masing-masing

sistem

moneter

beserta

kebaikan

dan

keburukannya. a) Standar Emas b) Standar

Perak

c) Standar

Kembar

d) Standar

Kepercayaan/Standar

1.

Kertas

Unsur Pengaman Uang Rupiah

A. Keaslian uang Rupiah dapat dikenali melalui berikut: 1) bahan yang digunakan; 2) disain dan ukuran; 3) teknik cetak.

B. Unsur pengaman (Security Features) uang Rupiah dibuat pada bahan uang dan teknik cetak uang. Dijelaskan sebagai berikut. 

Bahan Uang Bahan uang bisa dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut.

1.

Warna uang terlihat terang dan jelas.

2.

Terdapat Benang Pengaman, yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis melintang atau berbentuk anyaman yang dapat berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu.

3.

Pada uang pecahan Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000 dan Rp 10.000 (Desain Lama), di sudut kanan bawah terdapat Optically Variable Ink (OVI), yaitu berupa logo BI dalam bidang tertentu yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.

4.

Pada uang pecahan Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000

dan

Rp 10.000 (Desain Baru) terdapat Cetak Pelangi (Rainbow

Printing), yaitu cetak pelangi dalam bidang tertentu yang akan

berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang

tertentu. 5.

Pada setiap uang terdapat Tanda Air (Watermark), yaitu

suatu

gambar tertentu yang akan terlihat bila diterawangkan

ke arah

umumnya berupa Gambar Pahlawan.

6.

Pada setiap uang kertas terdapat Gambar Saling Isi (RECTOVERSO), yaitu Logo BI yang akan terlihat secara

utuh



apabila diterawangkan ke arah cahaya

Teknik Cetak Uang

1.

Tehnik Cetak Khusus, yakti Pada angka nominal, huruf terbilang, gambar utama dan Lambang Negara Burung Garuda pada bagian ini akan terasa kasar bila diraba.

2.

Kode Tunanetra, yakni Kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tunanetra. Pada uang kertas Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000 dan Rp 2.000 terletak pada bagian muka uang di atas tulisan Bank Indonesia.

2. 

Tingkatan Security Features (Unsur Pengaman) Level 1 (Overt) yakni Diperuntukkan bagi orang awam dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan Panca Indera (Peraba dan Pengelihatan)



Level 2 (Overt dan Covert) yakni Diperuntukkan bagi profesional dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan bantuan peralatan (loupe dan sinar ultra violet).



Level 3 (Covert) yakni Diperuntukkan bagi Bank Sentral dan hanya dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus.

3. 

Unsur Pengaman Lain Pada Bagian Muka Terasa kasar bila diraba (Lambang Negara Ri), yaitu Gambar Burung Garuda, dicetak timbul dan

terasa kasar

apabila diraba. 

Gambar tersembunyi (latent image), yaitu tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen yang dapat dilihat dari sudut pandang

Miniteks, yaitu Tulisan Bank Indonesia yang berbentuk garis



melengkung dengan ukuran teks dan warna berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar. Gambar Saling Isi (Rectoverso), yaitu gambar logo BI yang



akan 

terlihat utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya. Kode Tunanetra (Blind Code), yaitu Kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi

tunanetra berbentuk dua

lingkaran 

Mikroteks, yaitu Tulisan BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar.



Tinta Berubah Warna–Optical Variable Ink (OVI), yaitu tinta OVI Logo BI akan berubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.



Tanda Air (Watermark), yaitu Tanda air

gambar Pahlawan

Nasional R. Supratman akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya. 

Pigmen Berubah Warna (Irisafe), yaitu Jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau, dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.



Cetak Pelangi (Rainbow Printing), yaitu bidang dengan bentuk tertentu yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.

3.

Unsur Pengaman Lain Pada Bagian Belakang



Nomor Seri–(Serial Number), yaitu terdiri atas tiga huruf dan enam angka berukuran tidak simetris yang akan memendar di bawah sinar ultra-violet dari warna hitammenjadi warna hijau dan dari warna merah menjadi warna oranye.



Tinta Tampak (Visible Ink), yaitu tinta gambar kepulauan

Indonesia dan beberapa bagian di sekitarnya akan memendar di bawah sinar ultra violet. 

Miniteks, yaitu tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan kasat mata maupun menggunakan kaca pembesar.



Inta Tidak Tampak-Invisible Ink, yaitu gambar siluet Gedung

MPR/DPR yang akan memendar kemerah merahan di bawah sinar ultra violet dan pada uang dengan Angka nominal 100000

yang akan memendar Hijau Kekuningan di

bawah sinar ultra violet.

1.

Pengelolaan Uang Rupiah oleh BI Berdasarkan UU Nomor Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 disebutkan bahwa Pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan

dan

Penarikan,

serta

Pemusnahan

Rupiah yang

dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berkaitan dengan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, penggunaan uang rupiah dalam kegiatan perekonomian diatur pada Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. 1. Rupiah wajib digunakan dalam: 1) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

2) penyelesaian dengan 3)

kewajiban

lainnya

yang

harus

dipenuhi

uang; dan/atau

transaksi keuangan lainnya yang

dilakukan

di

Wilayah

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia. 2. Kewajiban tersebut tidak berlaku bagi: 1) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; 2) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; 3)

transaksi perdagangan internasional;

4)

simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau

5)

transaksi pembiayaan internasional.

3. Beberapa Istilah Tentang Uang Berikut istilah yang berkaitan dengan uang. 1.

Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri.

2.

Deflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus menerus atau terjadi peningkatan nilai uang.

3.

Devaluasi adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri dan membatasi jumlah impor serta menambah devisa negara. 4.

Revaluasi adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang di dalam negeri terhadap mata uang asing.

5.

Apresiasi adalah suatu proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme perdagangan.

6.

Depresiasi adalah suatu proses penurunan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan adanya mekanisme pedagangan.

7.

Sanering adalah kebijaksanaan pemerintan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara memotong uang (nilai mata uang). Cara ini dilakukan bila berbagai cara untuk menjaga kestabilan nilai mata iang tidak membawa hasil.

1.

ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI Pengertian Alat Pembayaran Nontunai

Pembayaran nontunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar melainkan menggunakan cek atau bilyet giro (BG) dan alat pembayaran menggunakan kartu (ATM, kartu kredit, kertu debit, prabayar). Hal ini terlihat pada ketersediaan jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank. Transaksi pebayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indnesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan sistem kliring.

Jenis-Jenis Alat Pembayaran Nontunai 1.

Paper Based (Cek/BG)

2.

APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) 

Kartu ATM (Authomatic Teller Mechine)



Kartu Debet



Uang Elektronik