Hukum Pajak

HUKUM PAJAK KELOMPOK 1 1. 2.

YOLANDA BAY (1610020013) FLAVIANUS KOBA (1610020028)

3.

VENTHY ELI MANAFE (1610020032)

4.

YOHANES E. MARDEN (1610020042)

5.

APRILIA NATU SELAN (1610020036)

SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK

PENGERTIAN PAJAK Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat

CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA PENGERTIAN PAJAK 1. Peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah 2. Dipungut berdasarkan/dengan kekuatan UU serta aturan pelaksaannya, sehingga dapat dipaksakan 3. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah 4. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah

5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah 6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah 7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung

FALSAFAH PAJAK Falsafah Pajak Indonesia terkandung dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945

"Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undangundang"

FUNGSI PAJAK Dibagi atas 2, yaitu: a. Fungsi finansial (budgeter) b. Fungsi mengatur (regulerend)

KEBIJAKAN FISKAL Menurut Jhingan, kebijakan fiskal memiliki tujuan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan laju investasi

2.

Mendorong investasi yang optimal secara sosial

3.

Meningkatkan kesempatan kerja

4.

Meningkatkan stabilitas ekonomi

5.

Upaya menanggulangi inflasi

6.

Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

PENDEKATAN PAJAK 1.

Segi ekonomi

2.

Segi pembangunan

3.

Segi penarapan praktis

4.

Segi hukum

DEFINISI HUKUM PAJAK Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Hk perdata HUKUM Hk publik

Hk tata negara Hk administrasi

Hk pajak Hk pidana

Sistematika Hukum Pajak

Hukum Pajak Formal Hukum Pajak Material

PERLAWANAN TERHADAP PAJAK Dibagi atas 2, yaitu : 1. Perlawanan Pasif

2. Perlawanan Aktif

ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK 1.

Equality

2.

Certainty

3.

Convenience of Payment

4.

Economic of Collections

TEORI-TEORI PEMBENARAN P E M U N G U TA N PA JA K 1.

Teori Asuransi

2.

Teori Kepentingan

3.

Teori daya pikul/gaya pikul

4.

Teori kewajiban mutlak

5.

Teori daya beli

SYARAT-SYARAT PEMBUATAN UU PAJAK

A.

S YA R A T K E A D I L A N *. KEADILAN HORIZONTAL *. KEADILAN VERTIKAL. B. S YA R A T Y U R I D I S. C . S YA R A T E KO N O M I S D. S Y A R A T F I N A N S I A L .

S T E L S E L P E M U N G U TA N PA JA K Ada 3 macam stelsel pajak, yaitu :  Stelsel nyata

 Stelsel fiktif  Stelsel campuran

PEMBAGIAN PAJAK Golongan

PAJAK

Wewenang Pemungut

Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung

Pusat Daerah Subjektif

Sifat Objektif

A S A S P E M U N G U TA N PA JA K

1.Asas Domisili (Tempat Tinggal) 2.Asas Sumber 3.Asas Kebangsaan (asas nationaliteit)