Akuntansi Pajak.docx

AKUNTANSI PAJAK “KEWAJIBAN”

OLEH FEAR CHRISTA SONOPA’A

1610020173

APRILIA NATU SELAN

1610020036

PETRUS NALDI SATUR

1610020038

ROSINA CARMELITHA PARU

1610020106

INTAN RISANI WATIMENA

1610020120

UNIVERSITAS NUSA CENDANA FAKULTAS EKONOMI BISNIS JURUSAN AKUNTANSI 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kelompok haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatNya, kelompok mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik. Kelompok mengucapkan terima kasih atas pihak pihak yang telah membantu kelompok dalam menyelesaikan makalah ini. Kelompok berharap bahwa makalah ini mampu memberikan sedikit manfaat bagi pembacanya. Kelompok juga menyadari bahwa dalam makalah yang dibuat terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kelompok sangat senang apabila makalah ini mendapat kritik dan saran dari dosen pengasuh mata kuliah ini dan teman-teman lainnya untuk terus mengembangkan makalah ini.

Kupang, 5 Maret 2018

Kelompok

DAFTAR ISI

BAB I PENDHULUAN

1.1. Latar Belakang Akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Komponen-komponen dalam akuntansi perpajakan hampir sama dengan komponen akuntansi biasa, salah satunya adalah kewajiban atau liabilitas. Kewajiban merupakan hutag perusahaan yang timbul karena tindakan atau transaksi-transaksi di masa lampau untuk memperoleh aset atau jasa yang pelunasannya akan terjadi pada masa mendatang baik dengan penyerahan uang tunai, aset-aset tertentu lainnya, jasa, maupun dengan mencitakan hutang baru. Kewajiban juga dapat dibedakan menjadi kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar dan jangka panjang. Seperti apa perlakuan akuntansi perpajakan terhadap kewajiban baik itu kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang? Oleh sebab itu, kelompok akan membahas perlakuan akuntansi perpajakan terhadap kewajiban dalam makalah ini. 1.2. Rumusan Masalah 1.2.1. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? 1.2.2. Kewajiban-kewajiban apa saja yang digolongkan sebagai kewajiban lancar? Dan bagaimana perlakuan akuntansi perpajakannya? 1.2.3. Kewajiban apa saja yang digolongkan sebagai kewajiban jangka panjang? Dan bagagaimana perlakuan akuntansi perpajakannya? 1.3. Tujuan 1.3.1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kewajiban. 1.3.2. Untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang digolongkan sebagai kewajiban lancar dan perlakuan perpajakannya. 1.3.3. Untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang digolongkan sebagai kewajiban jangka panjang dan perlakuan akuntansi perpajakannya. BAB II PEMBAHASAAN

1.

Pengertian Kewajiban Menurut SAK-ETAP yang diatur oleh IAI tentang kewajiban diestimasi dan kontingensi. Kewaiban diestimasi adalah kewajiban kini entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, dan kemungkinan teradi bahwa entitas akan mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyelesaian dan jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal. Sedangkan, kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak diakui. Kewajiban menurut waktu penyelesaian dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan, kewajiban jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun dan sumber pembiayaannya tidak diambil dari aset lancar.

2.

Kewajiban Lancar a. Hutang Bank Dalam perpajakan, utang bank tidak dibedakan antara utang bank maupun uang bank jangka panjang. Peminjaman uang di bank dapat dilakukan dengan membuka tabungan atau deposito atau jasa giro dalam bank tersebut dengan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak bank. Di satu pihak, bank akan memberikan bunga atas tabungan atau deposito yang ada, tetapi dilain pihak bank akan memungut biaya bunga atas pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. Contoh : Pada tahun 2005, PT Ako mendapat pinjaman dari Bank Aki dengan batas maksimum sebesar Rp200.000.000 dan tingkat bunga pinjaman 20%. Jumlah tersebut telah diambil pada bulan Februari sebesar Rp125.000.000, pada bulan Juni diambil lagi sebesar Rp25.000.000 dan sisanya Rp50.000.000 diambil pada bulan Agutus Selain itu, WP mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan perincian sebagai berikut :

Bulan Februari s.d Maret sebesar

Rp50.000.000

Bulan April s.d Agustus sebesar

Rp46.000.000

Bulan September s.d Desember sebesar

Rp50.000.000

Bulan

Jumlah Deposito

Jangka Waktu

Rata-rata

(Rp)

(bulan)

Deposito (Rp)

Januari

0

1

0

Februari s.d Maret

25.000.000

2

50.000.000

April s.d Agustus

46.000.000

5

230.000.000

September s.d Desember 50.000.000 4 200.000.000 Jumlah 480.000.000 Rata-rata deposito per bulan adalah Rp480.000.000 : 12 = Rp40.000.000 Dengan demikian, bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah : Bulan

Jumlah Deposito

Jangka Waktu

Rata-rata

(Rp)

(bulan)

Deposito (Rp)

Januari

0

1

0

Februari s.d Maret

125.000.000

2

500.000.000

April s.d Agustus

150.000.000

5

300.000.000

September s.d Desember 200.000.000 4 1.000.000.000 Jumlah 1.800.000.000 Rata-rata deposito per bulan adalah Rp1.800.000.000 : 12 = Rp150.000.000 Jadi, bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah 20% x (Rp150.000.000 – Rp40.000.000) = Rp22.000.000

b. Hutang Usaha 1) Pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Utang usaha dalam pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan saldo dari ransaksi yang dilakukan dengan pihak dimana perusahaan mempunyai hubungan istimewaa. Hubungan istimewa dapat merupakan memiliki atau menguasai. Utang usaha dalam hubungan istimewah dapat timbul karena

teradinya transaksi seperti pembelian, atau pengalihan barang/ jasa, sewa, penjaminan, dan penyelesaian oleh perusahaan atas nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 2) Pihak ketiga. Utang usaha umumnya muncul karena adanya pembelian barang/jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Utang usaha dapat dicatat berdasarkan metode neto maupun bruto. Contoh : Pada tanggal 31 Januari 2012 perusahaan melakukan pembelian barang dagang sebesar Rp15.000.000 dan utang tersebut dilunasi pada tanggal 28 Februari 2012. Apabila pencatatn dilakukan dengan metode utang bruto (system periodic), maka dalam jurnal adalah sebagai berikut : Tanggal 31 Jan 2012

Keterangan Pajak keluaran Pajak masukan Kas/Bank

Debit 22.000.000

Kredit 18.000.000 4.000.000

c. Hutang Pajak. Utang pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan paak. Pemotongan dan/atau pemunutan memiliki makna yang berbeda. Istilah pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayarkan. Hal ini berarti bahwa kewajiban memotong pajak beradapada pihak yang membayarkan. Istilah pemotongan selalu terkait dengan jenis pajak yang diatur dalam PPh 21, PPh 23, dan PPh terkait dengan jenis pajak yang diatur dalam PPh 21, PPh 23, dan PPh 26. Sedangkan, istilah pemungutan pajak lebih berkaitan pada pihak yang menerima pembayaran. Hal ini berarti bahwa kewajiban memungut pajak ada pada pihak yang menerima pembayaran. Istilah pemungutan sangat terkait dengan PPN Pajak Penghasilan 21 Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pegawai tetap mendapatkan pendapatan dari pemberi kerja berupa penghasilan yang bersifat teratur dan juga penghasilan yang bersifat tidak teratur. Penghasilan yang bersifat teratur adalah gaji/upah, segala

macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodic termasuk lembur. Sedangkan penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan yang diterima sekali dalam 1 tahun/periode lainnya seperti bonus, Tunjangan Hari Raya(THR), dan imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Dalam makalah ini kelompok hanya akan membahas pegawai tetap penerima penghasilan yang bersifat teratur. Penghasilan pegawai tetap yang dipotong pajak setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai termaksud iuran THT/JHT yang dibayar oleh pegawai, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dibawah ini merupakan skema perhitungan atas penghasilan pegawai tetap: Penghasilan Bruto Gaji Pokok Tunjangan-Tunjangan Premi Angsuran yang ditanggung pemberi kerja Penghasilan tidak teratur Total Penghasilan Bruto Pengurang Penghasilan Bruto Biaya Jabatan Iuran pensiun yang dibayar oleh wajib pajak Iuran JHT/THT yang dibayar oleh wajib pajak Total Pengurang Penghasilan Bruto Penghasilan Neto 1 Bulan Penghasilan Neto Setahun/Disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Pasal 7 UU PPh) Penghasilan Kena Pajak (PhKP) PPh Terutang (Pasal 17 UU PPh)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX (XXX) XXX XXX

Pajak Penghasilan 23 Deviden Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang diperoleh anggota pribadi, dengan tarif sebesar 10% bersifat final. Namun, deviden yang dikecualikan dari objek PPh 23 adalah dividen yang diterima oleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/D dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat, dividen yang dibagikan beraal dari cadangan saldo laba dan kepemilikan saham paling rendah 25%

dari jumlah modal saham sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Thun 2008 Pasal 4 ayat (3). Contoh: Pada bulan Maret 2012 PT Wisata melakukan pembayaran dividen tahun 2011 kepada pemiliknya yaitu: PT Jaya (20%), PT Ancol (30%), PT Pembangunan (40%) dan sisanya kepada masyarakat umum (orang pribadi). Jumlah seluruh dividen yang dibyar sebesar Rp 200.000.000. PPh 23 yang harus dipotong disetorkan dan dilaporkan adalah: Dividen ke PT Jaya, PPh 23 → 15% × (20% × Rp200.000.000) = Rp6.000.000 Dividen ke PT Ancol dan ke PT Pembangunan → Tidak dipotong PPh 23 karena kepemilikan saham > 25%. Dividen ke masyarakat, PPh final dengan tarif pasal 17 ayat (2c) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 jo. PP 19 Thun 2009 → 10% × (10% × Rp200.000.000) = Rp2.000.000, berifat final sehingga tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Jurnal bagi PT Wisata Tanggal Keterangan Maret 2012 Dividen – PT Jaya Dividen – PT Ancol Dividen – PT Pembangunan Dividen – Masyarakat Utang PPh 23 Utang PPh final Kas/Bank

Debit 40.000.000 60.000.000 80.000.000 20.000.000

Kredit - 6.000.000 - 2.000.000 - 192.000.000

PPh atas dividen dapat dikreditkan oleh PT Jaya dan dibuatkan jurnal Tanggal Keterangan Maret 2012 Kas/Bank PPh 23 dibayar di muka Pendapatan dividen

Debit 34.000.000 6.000.000 -

Kredit 40.000.000

Sementara itu, pembukuan untuk PT Ancol Tanggal Keterangan Maret 2012 Kas/Bank Investasi dalam saham PT Wisata

Debit 60.000.000 -

Kredit 60.000.000

Bunga Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (24), bunga yang bukan merupakan objek PPh adalah bunga yang diterima bank karena dimasukan sebagai penghasilan bank. Contoh Pada bulan April 2012 PT Wisata membayar bunga pinjaman kepada Bank Mandi Rp70.000.000 dan kepada PT Sinar ( memiliki NPWP) sebesar RP40.000.000. PPh yang harus dipotong, disetorkan dan dilaporkan atas: Bunga ke Bank Mandi → tidak dipotong PPh 23 karena bunga yang diterima Bank bukanlah objek PPh 23. Sementara itu, bunga ke PT Sinar → dipotong PPh 23 sebesar 15% × Rp40.000.000 = Rp6.000.000 Jurnal PT Wisata Tanggal Apr 2012

Keterangan Biaya Bunga Utang PPh 23 Kas/Bank

Debit 110.000.000

Kredit -

6.000.000 104.000.000

Jurnal bagi PT Sinar Tanggal Apr 2012

Keterangan Kas/Bank PPh 23 dibayar di muka Pendapatan bunga

Debit 34.000.000 6.000.000

Kredit -

40.000.000

Royalti Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan/terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak. Khusus untuk royalti dari hasil karya sinematografi, perlakuan PPh 23 diatur dalam PER-33/PJ/2009 jo. SE58/PJ/2009. Contoh PT KanKan sebagai penerbit yang membayar royalti kepada RonRon (memiliki NPWP) salah seorang pengarangnya sebesar Rp40.000.000 dan dipotong PPh 23 sebesar 15% maka PT KanKan akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Keterangan Beban royalti

Debit 40.000.000

Kredit -

Utang PPh 23 - 6.000.000 Kas/Bank - 34.000.000 Hadia, Bonus, Penghargaan, dan lainnya. Hadiah yang termasuk sebagai objek pajak PPh23 adalah hadiah perlombaan, penghargaan dan prestasi tertentu, hadiah sehubungan dengan pekerjaan atau pemberian jasa selain yang telah dipotong PPh 21 ayat (1) huruf e, kecuali hadiah yang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Sewa Mulai 1 Januari 2009 sewa kendaraan angkutan darat dan sewa harta lainnya dikenakan PPh 23 Sebesar 2%. Semsntara itu, untuk tahun 2007 dan 2008 (PER70/PJ./207), sewa kendaraan angkutan darat dengan presentase penghasilan neto sebesar 10% dari penghasilan bruto. Sewa harta lainnya dengan presentase penghasilan neto sebesar 30% dari penghasilan bruto. Persewaan tanah dan/atau bangunan dikecualikan dari PPh 23 karena telah dikenakan PPh Pasal 24 ayat (2) sesuai dengan PP 5 Tahun 2002 jo. KMK-120/KMK.03/2002 jo. Kep-227/PJ/2002. Contoh PT Winnie menyewakan bus kepada PT Pooh untuk jangka waktu 6 bulan dengan biaya sewa per bulan Rp10.000.000 pada 1 Mei 2012. Berikut ini adalah jurnal yang dilakukan oleh kedua perusahaan. PT Winnie Tanggal Keterangan 1 Mei 2012 Kas/Bank PPh 23 dibayar dimuka Pajak keluaran Pendapatan sewa

Debit 64.800.000 1.200.000 -

Kredit 6.000.000 60.000.000

PT Pooh Tanggal Keterangan 1 Mei 2012 Sewa di bayar di muka Pajak masukan Utang PPh 23 Kas/Bank (pada saat dilakukan pemotongan PPh 23)

Debit 60.000.000 6.000.000 -

Kredit 1.200.000 64.800.000

Tanggal 10 Juni

Keterangan Utang PPh 23

Debit 1.200.000

2012

Kas/Bank (pada saat dilakukan penyetoran PPh 23 )

Kredit -

1.200.000

Imbalan Jasa Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasa 23 ayat (1) huruf c, imbalan jasa yang menjadi objek PPh 23 adalah imbalah sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, selain yang telah dipotong PPh 21. Pajak Penghasilan 26 PPh 26 adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima WP luar negeri selain BUT di Indonesia. Karena BUT merupakan WP luar negeri tetapi pengenaan pajaknya dipersamakan dengan WP badan dalam negeri. Namun tidak semua pembayaran kepada wajib pajak luar negeri harus dipotong PPh 26 karena harus memperhatikan ada atau tidaknya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara asing. Contoh: Pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Pada tanggal 18 Oktober 2011, PT Estris membayar gaji kepada karyawan asing Kwee Lie Siang sebesar Rp100.000.000 dan PPh 26 dibayar oleh perusahaan. Besarnya biaya yang dapat dibebankan oleh PT Estris dapat dihitung sebagai berikut: a. Gaji yang diterima Kwee Lie Siang sebesar Rp100.000.000 b. PPh 26 sebesar

100 80

x Rp100.000.000 = Rp125.000.000

Jumlah yang dicatat PT Estris atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 18 – Okt – 11

Keterangan Beban gaji

Debit 125.000.000

Utang PPh 26

25.000.000

Kas/Bank 10 – Nov – 11

Utang PPh 26 Kas/Bank

Kredit

100.000.000 25.000.000 25.000.000

d. PPN Keluran Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakkan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP. Tarif PPN umumnya adalah 10%, tetapi dengan peraturan pemerintah dapat dirubah serendah-rendahnya menjadi 5% dan setinggi-tingginya 15%, sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%. Contoh: PT Vanno melakukan penyerahan BKP Rp10.000.000 secara tunai pada tanggal 27 Juni 2012 yang sebelumnya telah melakukan pembelian sebesar Rp8.000.000 pada tanggal 9 Juni 2012. Sistem pencatatan yang dipakai sistem periodik. Tarif PPN 10% dan berikut pembukuan yang diakukan oleh PT Vanno adalah sebagai berikut. Tanggal 9 Juni 2012

Keterangan Pembelian

Debit 8.000.000

Pajak masukan 27Juni 2012

800.000

Kas/Bank Kas/Bank

8.800.000 11.000.000

Penjualan 22 Juli 2012

Kredit

10.000.000

Pajak Keluaran Pajak Keluaran

1.000.000 1.000.000

Pajak Masukan

800.000

PPN yang masih

200.000

harus dibayar PPN

yang

masih

harus

200.000

dibayar Kas/Bank 200.000 Penyetoran PPN harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya massa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Sedangkan, pelaporannya disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus dibayar ke kas negara palinh lambat sebelum SPT masa PPN tersebut disampaikan. Sedangkan apaila Pajak Keluaranlebih kecil daripada Pajak Masukan maka selisihnya merupakan kelebihan PPN yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau mengajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku

e. Biaya yang Masih Harus dibayar Akuntansi menganut sistem akrual, sehingga biaya-biaya yang telah terjadiyang akan dibayar pada kemudian hari tetap dicatat pada periode terjadinya biaya tersebut. Utang biaya dapat berupa utang gaji, utang sewa, utang bunga, utang biaya air PAM dan utang biaya listrik f. Utang Deviden Contoh: Pada tanggal 22 Desember 2011 PT Christiani mengumumkan akan membayar dividen tunai sebesar Rp15.000.000 pada tanggal 6 Januari 2012 kepada PT Yolan (10%), PT Christie (24%), PT Aldo (30%) dan PT Nada (36%). Berikut pencatatan yang dilakukan PT Christiani. Tanggal 22 Des 2011

Keterangan Dividen

Debit 15.000.000

Utang dividen (mencatat pengumuman pembagian dividen) Tanggal 22 Des 2012

Keterangan Utang Dividen

15.000.000

Debit 2.251.000

Utang PPh 23 (mecatat terhutangnya PPh23)

Tanggal 6 Jan 2012

Keterangan Utang Dividen

Keterangan Utang PPh 23

Kredit 2.250.000

Debit 12.751.000

Kas/Bank (mencatat pembayaran dividen) Tanggal 10 Jan 2012

Kredit

Kredit 12.751.000

Debit 2.250.000

Kredit

Kas/Bank 2.250.000 (mencatat penyetoran PPh 23) Apabila PT Yolan memiliki kepemilikan atas PT Christiani sebesar 10% maka PT Yolan menggunakan cost method sehingga jurnal yang dibuat sebagai berikut. Tanggal 22 Des 2011

Keterangan Piutang Dividen PPh 23 dibayar di muka Penghasilan

Debit 1.275.000

Kredit

225.000 1.500.000

Dividen (10%x15.000.000) Berbeda halnya, apaila PT Yolan memiliki kepemilikan atas PT christiani sebesar 20 % maka PT Yolan meggunakan equity method sehingga jurnal yang dibuat sebagai berikut. Tanggal 22 Des 2011

Keterangan Piutang Dividen

Debit 2.550.000

PPh 23 dibayar di muka

Kredit

450.000

Investasi pada PT

3.000.000

Christiani 6 Jan 2012

(20%x15.000.000) Kas/Bank

2.550.000

Piutang Dividen 2.550.000 Apabila kepemilikan saham PT Yolan lebih besar atau sama dengan 25% maka atas dividen tersebut tidak dikenakan PPh 23. g. Utang Wesel Utang wesel merupakan suatu surat utag yang disertai dengan dokumen perjanjian. Utang wesel ini dapat muncul akibat utang usaha yang tidak dibayar pada jatuh tempo sehingga

muncul

perjanjian

atau

kesepakatan

maupun

dikeluarkan

untuk

mendapatkan pinjaman. Wesel harus selalu dicatat nominalnya dan apabila terdapat bunga harus dicatat terpisah. Contoh: Pada tanggal 5 Mei 2007 PT Dolly meminjam uang dari bank dengan menyerahkan promes sebesar Rp8.000.000, bunga diskonto 15% dan jangka waktu 12 bulan, berikut pencatatannya. Tanggal 5 Mei 2007

Keterangan Bank

31 Des 2007

Wesel Bayar Biaya Bunga

Debit 8.000.000

Kredit 8.000.000

800.000

Diskonto

800.000

wesel bayar Saldo Laba Biaya Bunga

800.000 800.000

Pada pelunasan

saat Wesel Bayar

8.000.000

Bank

8.000.000

h. Pendapatan Diterima Dimuka Penghasilan yang diterima dari penjualan barang ataupun peyerahan jasa yang diterima sebelum terjadinya penyerahan barang/jasa maka akan diaporkan dalam kelompok kewajiban karena setelah pemberi jasa atau penjual barang tersebut menerima uang, maka akan timbul kewajiban baginya untuk menyerahkan barang maupun jasa di kemudian hari. Sesuai UU PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 11 ayat (2), dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean sebagaimana saat terhutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. 3.

Kewajiban Jangka Panjang a. Utang Obligasi Obligasi adalah janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada periode jatuh tempo. Pada obligasi dapat terjadi adanya agio (premium) dan juga disagio (discount). Agio terjadi apabila surat obligasi dijual dengan harga di atas nilai nominal. Disagio terjadi apabila surat obligasi dijual dengan harga di bawah nilai nominal. Agio ataupun disagio terjadi karena perbedaan suku bunga pasar dengan suku bunga yang terdapat dlalam obligasi. Apabila suku bunga pasar lebih tinggi dari pada suku bunga dari kontrak obligasi, maka obligasi menjadi tidak menarik dan dijual dengan harga diskon, tetapi apabila suku bunga pasar lebih rendah dari pada suku bunga kontrak obligasi, maka obligasi menjadi lebih menarik sehingga dapat dijual dengan harga diatas nominal obligasi. Agio dan disagio merupakan penyesuaian terhadap tarif bunga nominal, agio mengurangi biaya bunga dan disagio menambah biaya bunga sehingga perlu dilakukan amortitasi tahunan atas jumlah agio dan disagio tersebut. Terdapat dua alternatif amortiasasi yaitu dengan garis lurus dan bunga efektif. Surat Utang Negara (SUN) merupakan surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Bentuk dari SUN antara lain adalah (a)warkat yang diperdagangkan atau tidak

diperdagangkan dipasar sekunder, dan (b) tanpa warkat yang diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dipasar sekunder. Contoh : 1. PT Kaya menjual obligasi nilai nominal Rp300.000.000 dengan bunga 20% per tahun kepada PT Raya seharga Rp320.000.000. PPh atas premium obligasi sebesar Rp20.000.000 terutang PPh pasal 4 ayat (2) sebesar 15% x Rp20.000.000 = Rp300.000.000. PPh dipotong oleh PT Raya pada saat penerbitan obligasi. Atas pemotongan PPh tersebut tidak dapat dikreditkan oleh PT Kaya. Jurnal bagi PT Kaya adalah sebagai berikut : Tanggal Keterangan Saat obligasi Kas/Bank PPh pasal 4 ayat (2) diterbitkan Utang obligasi Premium obligasi

Debit 317.000.000 3.000.000 -

Kredit 300.000.000 20.000.000

-

Tanggal Saat

Keterangan Biaya bunga obligasi

Debit 60.000.000

pembayaran

Utang PPh 23

-

bunga

Kas/bank

-

Tanggal Saat obligasi lunas

Keterangan Utang obligasi Kas/bank

Debit 300.000.000 -

Kredit 9.000.000 54.000.000

Kredit 300.000.000

Jurnal bagi PT Raya adalah sebagai berikut : Tanggal Saat obligasi

Keterangan Investasi obligasi

diterbitkan

Bunga dibayar dimuka Utang PPh Psl 4 ayt (2)

Debit 300.000.000 20.000.000 -

Kredit 3.000.000 317.000.000

Kas/bank

Tanggal Saat pembayaran

Keterangan Kas/bank PPh pasal 23 dibayar di muka Pendapatan bunga obligasi

Debit

Kredit

bunga

2. Pada 1 Oktober 2011, PT Eka menerbitkan pinjaman 12% obligasi dengan nilai minimal Rp12.000.000. Pembayaran bunga dibayarkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober dengan jangka waktu 5 tahun. Pada tanggal penerbitannya PT Aybert membeli obligasi tersebut dengan harga Rp10.000.000.

PT Eka membukukan transaksi yang terjadi sebagai berikut. Tanggal 1 Okt 2011

Keterangan Kas/bank Diskonto Obligasi Utang PPh pasal 4 ayat (2) Utang obligasi (mencatat penerbitan dan pemotongan PPh)

Debit 10.300.000 2.000.000 -

Tanggal 10 Nov 2011

Debit 300.000 -

Kredit

Keterangan Debit Beban bunga 360.000 Utang PPh pasal 4 ayat (2) Utang bunga (mencatat penyesuaian bunga sebesar 12% x Rp12.000.000 x 3/12)

Kredit

Tanggal 31 Des 2011

Kredit

Keterangan Utang PPh pasal 4 ayat (2) Kas (mencatat penyetoran PPh)

Tanggal 31 Des 2011

Keterangan Beban bunga Diskonto obligasi

Debit 100.000 -

Kredit 300.000 12.000.000

300.000

54.000 306.000

100.000

(mencatat amortisasi diskonto sebesar Rp2.000.000 x 3/60) b. Utang Hipotek Utang hipotek umumnya hampir sama dengan obligasi, tetapi utang hipotek tidak memiliki agio maupun diskonto. Pinjaman hipotek terutama untuk pembelian tanah dan bangunan umumnya merupakan pinjaman dengan beban bunga tetap dan ditutup pada waktu yang lama. Biaya penutupan hipotek umumnya langsung merupakan beban pada periode tersebut.

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan Akuntansi perpajakan mempunyai komponen yang sama dengan akuntansi pada umumnya, salahsatunya adalah kewajiban. Kewajiban ini dapat dibagi menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban-kewajiban yang berada

dalam kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang memiliki perlakuan pajak yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA Agoes, Sukrisno, (2014), Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta Hery. 2014. Akuntansi Perpajakan, Jakarta: Penerbit PT Grasindo.