Akl 2 Kelompok.docx

MATERI AKL 2 “PERTIMBANGAN TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI LUAR NEGERI” Oleh Kelompok: 1. Fear Christa Sonopa’a 2. Yosefina Dombot 3. Jefry P. Lusi 4. Maria J. Pattymangoe 5. Kifly Hoke LiBA 6. Rosina Paru 7. Flavianus Koba 8. Yohanes Jhordy Nobbo

UNIVERSITAS NUSA CENDANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI AKUNTANSI

Pertimbangan Tambahan dalam Akuntansi untuk Kegiatan Usaha Luar Negeri

Isu akuntansi untuk entitas asing yaitu 1. Pengukuran kembali kertas kerja konsolidasi Seringkali anak perusahaan diluar negeri membuat laporan laba rugi yang berbeda penjabarannya dan pengukurannya kembali. Mengapa sampai hal ini dapat terjadi? Karena mata uang rupiah melemah terhadap negara dimana anak perusahaan itu berada selama tahun berjalan. Tentu saja ini dapat menguntungkan pengukuran kembali anak perusahaan karena melakukan transaksi dengan mata uang yang kursnya lebih tinggi dari mata uang rupiah. 2. Pembuktian Keuntungan Selisih Kurs Pengukuran Kembali Ketika anak perusahaan membuat pembuktian keuntungan pengukuran kembali, maka dibutuhkan pos penyeimbang untuk mensetarakan debet dan kredit dalam neraca saldo. Dimana hal ini dipengaruhi oleh pos-pos moneter. Pos moneter adalah pos yang berhubungan dengan aliran kas, untung atau rugi yang dihasilkan dari daya beli. Karena pos-pos tersebut diukur kembali diukur kurs awal periode 3. Laporan Arus Kas Dalam penjabaran laporan keuangan entitas asing, laporan arus kas harus disajikan kembali dalam rupiah dengan nilai kurs yang sama . Oleh karena itu dalam melakukan

penjabaran kembali laporan laba rugi maka digunakan kurs rata-rata dan ketika ingin menjabarkan laporan posisi keuangan menggunaka kurs spot akhir. Dimana kurs rata-rata adalah 4. Penilaian Persediaan Nilai yang Lebih Rendah antara Biaya Perolehan dengan Nilai Realisasi Neto dalam Pengukuran Kembali Anak perusahaan yang memiliki banyak persediaan tentu saja mempunyai masalah dalam menenentukan nilai akhirnya. Hal ini tentu tidak bisa terlepas dari perubahan nilai kurs antara awal dan akhir periode. Oleh sebab itu persediaan harus diukur kembali dengan menggunakan mata uang fungsional. Dalam PSAK 14 yang mengantur tentang persediaan, menjelaskan bahwa salah satu hal yang dipertimbangkan dalam Nilai Realisasi Neto yaitu mempertimbangkan flugtuasi harga atau biaya yang langsung terkait. Anak perusahaan berharap agar persediaan yang dimilikinya habis terjual, hal ini disebut nilai relisasi neto. Menurut Baker dkk, (2016:112), Nilai realisasi Neto adalah perkiraan harga jual dalam kegiatan jual beli dalam perusahaan dikurangi degan perkiraan biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Cara Untuk menentukan Nilai Realisasi Neto, yaitu 

Pertama, Biaya historis diukur menggunakan kurs historis



Kedua, ketika harga perolehan diukur dengan mengunakan prinsip biaya historis kembali kemudian membandingkan dengan Nilai Realisasi Neto dari persediaan yang dijabarkan menggunakan kurs kini.



Membandingkan biaya perolehan dengan Nilai Realisasi Neto yang sudah dalam mata uang fungsional.

Atau singkatnya harga jual dikurangi dengan biaya untuk melakukan penjualan, dimana semua nilai sudah dalam mata uang fungsional dan bukan mata uang local.

5. Transaksi Antar Perusahaan Apabila perusahaan Indonesia memiliki piutang dengan pihak asing, maka perusahan di Indonesia harus menilai kembali piutangnya, dengan mengubah nilai piutang mata uang asing kedalam mata uang rupiah. Ketika nilai piutang mata uang luar negeri dikonversikan ke nilai mata uang rupiah, selisih untung atau rugi dari transaksi antarperusahaan harus diklasifikasikan sebagai bagian dari akun penyesuaian penjabaran kumulatif dalam ekuitas pemegang saham dan bkan dalam laba neto dalam entitas untuk periode tersebut. 6. Pajak Pengahasilan Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs ketika melakukan transaksi mata uang asing menjadi objek pajak. Oleh sebab itu perlakuan atas pengakuan pajak tangguhan dimasukan dalam laba rugi, tetapi tidak diakui dalam periode yang sama. 7. Penjabaran Ketika mata Uang Ketiga adalah Mata Uang Fungsinonal Anak perusahaan di luar negeri yang membuat pembukuan dan pencatatan setiap transaksi dengan menggunakan mata uang lokal tetapi mempunyai mata uang ketiga sebagai mata uang fungsional. Apabila anak perusahaan luar negeri melakukan semua aktivitas dengan menggunakan mata uang local(mata uang asing), maka induk perusahaan akan memutuskan bahwa anak perusahaan akan memakai mata uang local atau asing sebagai mata uang fungsionalnya.

Mata uang Fungsional juga dibahas atau diatu oleh PSAK 54.