Hukum Dan Ham

NAMA : DHIKA WIGHUNA SUPRIYADI KELAS : A NPM 10040008061 TUGAS HUKUM DAN HAM

DUHAM

1. PENGERTIAN DUHAM DUHAM adalah akronim Deklarasi Universal HAM yang dicetuskan di Paris oleh Majelis Umum PBB. 10 Desember 1948. Ada 30 pasalnya. Semua isinya berkisar pada isu kebebasan pribadi, kemerdekaan bernegara, hak untuk hidup, perlindungan dari pengangguran, demokrasi, kebebasan bergerak, berkomunikasi, berdiam di dalam batas-batas setiap negara, menyampaikan dan menerima informasi tanpa hambatan, tanpa memandang batas-batas wilayah negara (regardless of frontiers) melalui segala macam media yang tersedia, memiliki pendapat dan memberikan pendapat. 2. PASAL 17 DUHAM “Juga tak seorangpun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena”

3. PENJELASAN Dikatakan bahwa tidak satu orang pun yang boleh dirampas hartanya dengan paksa atau dengan tidak berprikemanusiaan, karena itu merupakan HAK yang harus dilindungi oleh Negara,HAK tidak bias diganggu oleh pihak manapun, karena HAK adalah sesuatu mutlak yang diberikan Allah S.W.T kepada setiap manusia.Tapi mengapa tetap saja dilanggar???...berikut contohnya: Nyatanya PBB yang mencetuskan DUHAM justru sering melanggarnya sendiri atas kehendak Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang dikuasai hobby Yahudi. Pada level internasional tak ada demokrasi karena hanya 5 negara mempunyai hak veto di PBB. AS dan Inggris, misalnya dengan leluasa merampas harta negara-negara lain atas dukungan PBB. Seperti, misalnya, melucuti dan memusnahkan persenjataan Irak. Hanya AS dan sekutu-sekutunya boleh memiliki senjata nuklir. Negara-negara lain tidak boleh memiliki harta berupa senjata seperti itu (melanggar pasal 17 DUHAM).

60 tahun DUHAM pun terjadi seiring dengan kemeriahan pesta demokrasi di Indonesia, yaitu Pemilu 2009. Momentum ini adalah momen yang penting bagi kelanjutan perjuangan pemajuan perlindungan HAM di Indonesia. Hingga saat ini, kepekaan partai politik dalam menjawab persoalan HAM masih sangat minim. Padahal, kebebasan politik dalam bentuk multipartai adalah hasil dari perjuangan reformasi. Sehingga kebebasan politik yang merupakan salah satu hakikat kebebasan yang dicita-citakan oleh DUHAM sedianya tidak hanya dapat dinikmati oleh kaum yang memiliki akses terhadap partai politik, tetapi juga harus terwujud dalam pemenuhan HAM bagi masyarakat yang lebih luas. Maka pada Pemilu 2009 nanti, agenda HAM harus menjadi agenda politik dari partai politik yang berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia dan bukan kepentingan kelompok atau golongannya semata.

Beranjak dari kondisi hak asasi manusia di atas, dalam rangka peringatan 60 Tahun DUHAM yang jatuh pada 10 Desember 2008 tahun ini, ELSAM merekomendasikan:

1.. DPR dan Pemerintah harus mengambil langkah sesegera mungkin untuk melakukan harmonisasi seluruh ketentuan UU dengan UU hasil ratifikasi tentang Konvensi SIPOL dan EKOSOB. Jika pemerintah dan DPR tidak melakukan harmonisasi sesegera mungkin, maka seluruh kebijakan dalam bidang hak asasi manusia hanya akan menjadi lip service diplomasi semata. 2.. DPR dan Pemerintah harus mengambil langkah yang konsisten dalam menegakan hukum atas peristiwa kejahatan terhadap kemanusian. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas setiap orang yang diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan harus berjalan secara imparsial dan fair. 3.. DPR dan Pemerintah harus tegas menjalankan reformasi TNI agar wibawa DPR dan Pemerintah tidak direndahkan. Maka dari itu DPR dan Pemerintah secara bersama-sama harus menuntaskan, beberapa agenda reformasi TNI, yaitu soal bisnis TNI, soal keberadaan dan fungsi komando teritorial, soal Pengadilan Militer. 4.. DPR dan Pemerintah harus mengambil langkah perbaikan bagi POLRI untuk memastikan POLRI adalah lembaga sipil. Serta mencegah aparat POLRI di seluruh jajaran melakukan penyiksaan. 5.. DPR dan Pemerintah harus mulai memperhatikan secara seksama gejala PHK massal dan pengangguran. Perlu kiranya diambil langkah-langkah ekstra untuk

melindungi hak atas pekerjaan dan akses terhadap sumberdaya alam agar rakyat tidak terjerumus ke dalam kemiskinan yang akut. Langkah itu juga diperlukan untuk mencegah terpicunya kekerasan komunal atau konflik horizontal di kalangan rakyat. 6.. DPR dan Pemerintah harus memastikan perlindungan bagi kebebasan berekspresi dan pluralisme di dalam masyarakat Indonesia yang beragam, dan tidak justru membuat kebijakan yang mendiskriminasi satu kelompok atau golongan. Serta mengambil tindakan hukum tegas kepada kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan dan memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain. 7.. Partai politik dan para politisi yang berjuang dalam Pemilu 2009 dapat membuktikan komitmen politiknya bagi rakyat Indonesia dengan memasukkan HAM sebagai platform dan agenda politiknya dalam Pemilu serta dengan konsisten melaksanakannya.

EKOSOB

1. PENGERTIAN EKOSOB hak ekosob merupakan hak asasi manusia dan pemenuhannya sudah seharusnya dijamin oleh negara. Namun selama ini, pemenuhan hak asasi masih berkutat pada penjaminan hak sipil dan politik seperti hak kebebasan mengeluarkan pendapat atau pun hak aspirasi politik.

2. PASAL 11 AYAT ( 1 ) KONVENAN HAK EKOSOB Hak atas Tempat Tinggal yang Layak (Pasal 11 [1] Perjanjian Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

3. PENJELASAN PASAL 11 AYAT ( 1 ) : 1.

Menurut pasal 11 (1) Perjanjian, Negara "mengenali hak setiap orang untuk memperoleh standar hidup yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, juga peningkatan kondisi-kondisi hidup yang berkelanjutan.” Hak asasi manusia atas tempat tinggal yang layak, yang dengan demikian ditarik dari standar hidup yang layak, adalah sumber penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Komite telah mampu mengumpulkan informasi seputar hak ini. Sejak 1979, Komite dan para pendahulunya telah mempelajari berbagai laporan yang berkaitan dengan hak atas tempat tinggal yang layak. Komite juga telah mengadakan sebuah diskusi-sehari mengenai topik ini dalam sesi-sesi ketiga (baca E1989/22, par. 312) dan keempat (EI990/23, par. 281-285. Selain itu, Komite telah secara cermat mencatat informasi yang dihasilkan oleh the

International Year of Shelter for the Homeless (1987) termasuk the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 yang dicantumkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 42/191 tertanggal 11 December 1987.1 Komite juga telah meninjau berbagai laporan dan dokumentasi lain oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan SubKomisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kelompokkelompok Minoritas. 4. PENDAPAT Menurut saya, yang harus diperhatikan bahwa pemenuhan hak ekosob adalah bagian dari kewajiban negara untuk mengimplementasikan hak-hak asasi manusia, yang tidak sekadar kewajiban moral, tetapi sudah menjadi kewajiban hukum dan konstitusi. Tiadanya komitmen pemerintah terhadap hak ekosob sama halnya dengan melakukan kesengajaan pelanggaran hak asasi manusia. Kita semua berharap bahwa tidak terulang kembali penyelahgunaan kekuasaan di masa sebelumnya, dan kewajiban ini bisa dipegang teguh oleh penyelenggara negara untuk segera membebaskan kemiskinan yang terjadi.

ICCPR

1. PENGERTIAN ICCPR

1

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) adalah perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966, dan berlaku dari 23 Maret 1976. La melakukan para pihak untuk menghormati hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, hak dan hak pemilihan untuk proses dan peradilan yang adil. Pada Oktober 2009, Kovenan waktu 72 penandatangan dan 165 pihak. [1] ICCPR adalah bagian dari International Bill of Human Rights, bersama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

2.

2.

PASAL 14 ICCPR

“Setiap orang bebas atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani” 3. PENJELASAN Bahwa setiap orang bebas menuangkan pendapat ataupun pikiran kepada Negara, tidak ada larangan bagi setiap orang untuk tidak mengutarakan pendapat ketika terjadi sesuatu pada Negara. Contoh : Ketika pemilu, kita bebas menentukan siapa yang menjadi pemimpin kita.

4. PENDAPAT Menurut saya, memang benar setiap orang bebas menuangkan pendapat / aspirasi kepada Negara tetapi harus dipahami bahwa cara menuangkannya juga harus baik dan harus sesuai dengan tingkat permasalahannya, banyak kita temui bahwa seseorang mengutarakan pendapat dengan tidak berpendidikan, dengan anarkis, itulah yang harus kita perbaiki dari sekarang dan untuk nanti.