Ham Dan Good Government

HAM DAN GOOD  GOVERNMENT Oleh:

Adang Djumhur Salikin Dosen STAIN Cirebon

isajikan pada Sosialisasi Kebijakan Bidang Politik dan HAM Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2005 agi Parpol, Ormas, LSM, Tokoh Agama/ Masyarakat 21 Maret 2005

i Islamic Centre, Cirebon adang djumhur s abu, 18 Mei 2005

1

RIWAYAT HIDUP N a m a : Adang Djumhur Salikin Tempat/ tgl. lahir : Garut, 21 Maret 1959 Pekerjaan : Dosen STAIN Cirebon Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Muda, Lektor Kepala, (IV/c). Alamat Kantor : Jl. Perjuangan, Sunyaragi  (0231) 480262 Cirebon 45132 Alamat Rumah : Jl. Wanagati, 24 Kelurahan Karyamulya, 03/04  480095 Cirebon 45135  Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri di Ciwidey, Bandung, 1971 Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 Th. di Kersamanah, Garut, 1975 Pondok Pesantren di Pulosari, Limbangan Garut, 1975 – 1976 Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 Th. Cokroaminito, di Garut, 1977 Sarjana Muda, Fakultas Syariah IAIN “SGD” Bandung, 1982 Sarjana, Fakultas Syariah IAIN “SGD” Bandung, 1984 Magister, Pascasarjana IAIN-SU Medan, 1997 Doktor, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.   Organisasi : Ketua Umum Pimpinan Majelis Wilayah KAHMI Jawa Barat, 2002-2006.

21 Maret 2005

adang djumhur s

2

AGENDA BANGSA INDONESIA Bagaimana membangun good government dan menegakkan HAM secara simultan dan sinergis, sehingga kinerja HAM dan pemerintahan di masa yang akan datang .menjadi lebih baik

21 Maret 2005

adang djumhur s

3

DEFINISI HAM HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM)

21 Maret 2005

adang djumhur s

4

Beberapa Aspek HAM 1.

Hak persamaan (Pasal 1 dan 2).

2.

Hak hidup bebas merdeka (Pasal 3, 4 dan 5).

3.

Hak hukum (Pasal 6, 7 dan 8).

4. Hak tidak ditangkap, atau dibuang sewenang-wenang (Pasal 9 dan 10). 5. Hak dianggap tidak bersalah sebelum terbukti (Pasal 11). 6.

  Hak privasi (Pasal 12).

7.     Hak bebas bergerak (Pasal 13 dan 14) 8.

Hak kewarganegaraan (Pasal 15).

9. Hak mencari jodoh dan membentuk keluarga (Pasal 16). 21 Maret 2005 10.

adang djumhur s Hak atas harta benda (Pasal 17).

5

11. Hak atas kebebasan berfikir. (Pasal l 12. Hak berpendapat dan berkumpul. (Pasal 19 dan 20). 13. Hak turut serta dalam pemerintahan. (Pasal 21). 14. Hak atas jaminan sosial. (Pasal 22). 15. Hak mendapat pekerjaan dan upah (Pasal 23 dan 24). 16. Hak mendapat taraf hidup layak. (Pasal 25). 17. Hak atas pendidikan. (Pasal 26). 18. Hak atas kebudayaan. (Pasal 27). 19. Hak atas ketertiban. (Pasal 28).

21 Maret 2005

adang djumhur s

6

HAM dalam Mukaddimah UUD l945: “Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pembentukan negara Indonesia utk menegakkan HAM, yakni “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

21 Maret 2005

adang djumhur s

7

Penegakan HAM di Indonesia: Dikeluarkan UU Nomor 39 Tahun l999 tentang HAM, Dibentuk Komite Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) Dibentuk komite-komite HAM, seperti KP HAM Timor Timur, KPP HAM Aceh, dan KPP HAM Tanjungpriok, serta maraknya masyarakat yang menuntut hakhaknya ke pengadilan.

21 Maret 2005

adang djumhur s

8

Good Government dalam konteks Indonesia modern, adalah pemerintahan yang memberi ruang bagi berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi, persamaan dan keadilan hukum, keadilan sosial, kebebasan dan kemerdekaan berpendapat dan berkumpul, perlindungan jiwa dan harta penduduk, serta berjalannya pengawasan dan pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip ini dalam perspektif HAM dapat dipandang relevan, atau setidaknya kondusif dengan nilai dan prinsipprinsip HAM.

21 Maret 2005

adang djumhur s

9

KARAKATER APARATUR Shidiq artinya benar, tidak dusta (kadzib). Termasuk sikap objektif, adil, tidak nepotis, memiliki komitmen yang tinggi terhadap kebenaran, dan tidak pernah melakukan kebohongan publik. Amanah artinya terpercaya, tidak khiyanat, menodai amanah. Termasuk taat aturan, komitmen terhadap tugas dan fungsi, komitmen terhadap amanat penderitaan rakyat, tidak melakukan korupsi dan manipulasi, atau memperkaya diri.

21 Maret 2005

adang djumhur s

10

Fathonah artinya cerdas, tidak bodoh (jahl). Termasuk pandai, memiliki visi dan misi yang hebat, mampu memahami dan menjabarkan aturan dan kebijakan, bisa memecahkan masalah (problem solving), mampu menangkap peluang dan tantangan, tidak bodoh dan melakukan pembodohan terhadap masyarakat dan aparat yang dipimpinnya. Tabligh artinya menyampaikan, tidak menyembunyikan (kitmân). Termasuk sikap terbuka, transparan, komunikatif, gemar musyawarah, tidak tertutup dan kuper (kurang pergaulan).

21 Maret 2005

adang djumhur s

11

KESIMPULAN penegakan HAM memerlukan good government, dan good government memerlukan good leadership; sedangkan good leadership memerlukan good leader atau good aparature. Maka, pembinaan aparatur dan calon aparatur pemerintahan yang memiliki karakter shidiq, amanah, fathonah, dan tabligh harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya penegakan HAM dan pembangunan sistem pemerintahan yang baik (good government).

21 Maret 2005

adang djumhur s

12

TERIMA KASIH Wassalamualaikum wr. wb.

21 Maret 2005

adang djumhur s

13