Hukum Ham 10 Juli 2008

E d i si 10, J u n i 2 0 0 8

hukumham.info Medi a D epartemen H ukum dan H A M

hukum dan hak asasi manusia

Imigrasi Permudah Pelayanan dengan e-Office

A S P I R A S I PU B LIK s ms : 0 8 1 8 10 1 0 2 2 e ma i l : a s p i ra s i @ huk um ha m .inf o w e b s i t e : w w w. h u k um ha m .inf o

Daftar Isi Fokus RUU Tipikor Hampir Rampung

2

Seputar Kita Perancang UU Harus Berwawasan Luas

3

Lapas/Rutan Bebas Narkoba Tahun 2015

4

Catatan Perbaikan HAM untuk Indonesia

5

UKM Perlu Optimalkan HKI

6

Publik Penyuluhan peraturan keimigrasian terpusat dan sosialisasi e-office kepada segenap jajaran imigrasi se-Indonesia dan perwakilan imigrasi di luar negeri di Jakarta (23-24 Juni 2008)..

irektorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi secara resmi menerapkan teknologi e-office bagi seluruh jajaran Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi Basyir Ahmad Barmawi meresmikan e-office di Gedung Imigrasi, Jakarta (02/06). Dengan telah diterapkannya sistem e-office, akan mempermudah, memperpendek, dan mengefisiensik an pelayanan keimigrasian. Peresmian e-office dihadiri oleh seluruh pejabat imigrasi pusat dan beberapa pejabat imigrasi daerah. Setelah meresmikan e-office, Basyir melakukan pengecekan penggunaan e-office di seluruh jajaran imigrasi di Indonesia dengan berbicara kepada beberapa pejabat imigrasi daerah, yaitu Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Yogyakarta, Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, dan Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah NTT. Menurut Basyir, penerapan e-office memiliki delapan keunggulan. Pertama, terdapatnya platform dalam pengembangan sistem. Kedua, terciptanya standarisasi pelayanan keimigrasian. Ketiga, terwujudnya proses pelayanan lebih cepat karena bekerja secara manual digantikan dengan bekerja elektronik. Keempat, mempunyai data base WNA yang terpusat. Kelima, memiliki sistem manajemen dokumen. Keenam, proses digitalisasi file. Ketujuh, memiliki integrasi sisem cegah tangkal (cekal). Kedelapan, komunikasi melalui Voice of Internet Protocol (VoIP). Dalam penjelasannya, Basyir menyatakan bahwa implementasi e-office dilakukan oleh 33 Kantor Wilayah Depkumham, 103 Kantor Imigrasi, serta Akademi Imigrasi yang dikoordinasikan oleh Ditjen Imigrasi. Basyir mengatakan masih banyak tugas keimigrasian yang masih harus dilakukan agar dapat melaksanakan tugas pokoknya. Salah satunya masih ada sekitar 79 pos lintas batas yang belum terintegrasi dengan sistem ini. “e-office adalah bentuk transparansi internal. Siapa (petugas), berbuat apa, hasilnya apa. Komitmen akan lebih terkontrol. Saya punya mimpi, lima tahun ke depan kami (imigrasi) sudah established,” ujar Basyir. I Gede Widiartha, Direktur Sistem Informasi Keimigrasian, menjelaskan, aplikasi e-office akan sangat mendukung dalam sistem perlintasan perbatasan, sistem visa dan perijinan, sistem penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). ”E-office juga mendukung sistem keamanan dan penegakan hukum,” kata Widiartha. Penerapan e-office diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih cepat, kemudahan akses bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) keimigrasian, termonitornya keberadaan WNA di seluruh wilayah Indonesia, tersimpannya data dan informasi pada Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim) secara akurat dan lengkap. Basyir mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah bekerja dengan baik dalam proses pembentukan dan pengembangan e-office. ”Khususnya, kepada seluruh jajaran imigrasi dan perusahaan rekanan Imigrasi”, ungkap Basyir.***

D

Doktor HC untuk Hafid Abbas

7

Sekilas Info

Penasehat: Andi Mattalatta Abdul Bari Azed Penanggung Jawab: Wahiduddin Adams Dewan Redaksi: Djoko Sasongko Mas Achmad Santosa Kolier Haryanto Doddy Kusadrianto Heri Rakhmadi Redaktur Pelaksana Apriyanto Redaksi: Andi Irman, Dwi Satya, Oddi Arma, Mona Melinda, Wahyu Priyadi Konsultan: Bamboedoea Communications Penerbit: Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Departemen Hukum dan HAM

fokus

RUU Tipikor Hampir Rampung Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hampir rampung atau sedang dalam penyelesaian akhir. Pemerintah akan segera membawa RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera dibahas bersama. “Perkembangan Rancangan Undang-Udang Pengadilan Tipikor tinggal finishing touch,” ujar Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR Jakarta (23/06). Dalam kesempatan terpisah, Andi menyatakan bahwa sesuai keputusan MK, RUU Pengadilan Tipikor harus selesai pada tahun 2009. ”Kita harus optimis RUU ini selesai tepat pada waktunya. ”Insya Allah Desember 2009 bisa selesai,” ujar Andi saat diskusi dan makan siang bersama jurnalis di Ruang Soepomo Gedung Departemen Hukum dan HAM, Jakarta (30/05). Andi mengemukakan, ada tiga hal krusial dalam RUU Pengadilan Tipikor. Pertama, eksistensi pengadilan tipikor, sekuens pengadilan tipikor, dan hakim ad hoc. Jika eksistensi pengadilan tipikor dimasukkan dalam pengadilan khusus, seorang tersangka korupsi hanya bisa dituntut oleh pasalpasal dalam undangundang tindak pidana korupsi. Kedua, sekuens dari pengadilan t i p i k o r. S e k u e n s pengadilan adalah penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksana keputusan hakim. Wartawan menanyakan perkembangan RUU Berdasarkan Tipikor dalam acara diskusi media dengan Menkumham di Gedung Depkumham (30/05). K e p u t u s a n

Mahkamah Konstitusi yang harus integrated adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. ”Kami menafsirkan yang integrated adalah sekuens yang ketiga (pemeriksaan di sidang pengadilan),” ujar Andi. Jadi, penyelidikan dan penyidikan boleh dilakukan jaksa, polisi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara penuntutan oleh jaksa dan KPK. Namun, pengadilan hanya satu, yaitu tipikor dalam lingkungan pengadilan negeri. Ketiga, mengenai hakim ad hoc. Jika nanti dipilih pengadilan tipikor merupakan bagian dalam pengadilan umum (setiap pengadilan negeri ada pengadilan tipikor), maka ada 450-an pengadilan tipikor.“Jika eksistensi hakim ad hoc ada, hakim ad hoc harus ada di setiap 450 pengadilan (di Indonesia). Negara mungkin bisa membayar honornya, tapi sumber daya manusianya ada nggak?,” tanya Andi. Pilihan lainnya adalah hakim ad hoc diserahkan ke pengadilan negeri. Kehadiran hakim ad hoc saat ini bukan lagi karena tidak percaya pada hakim karier. Karena begitu canggihnya modus operandi korupsi, sehingga tidak bisa ditangani hanya dengan pengetahuan hukum konvensional. “Dibutuhkan pengetahuan baru untuk membongkarnya, misalnya hukum perbankan, teknologi informasi, dan sebagainya,” ujar Andi. Jika diserahkan ke pengadilan negeri, maka pengadilan yang akan melihat ada tidak kasus-kasus yang memerlukan pengetahuan-pengetahuan yang khusus (super konvensional). “Kalau pengadilan negeri mengatakan perlu, baru ditetapkan ada hakim ad hoc,” ujar Andi. Dengan begini, lanjut Andi, tidak perlu komposisi jumlah hakim ad hoc atau karier karena pendekatannya bukan lagi tidak percaya pada hakim karier, tetapi pendekatannya untuk mengawal. “Pola mana yang akan kita pakai, sementara masih didiskusikan. Kita ingin undang-undang yang masuk (ke DPR) 90 persen matang karena beban DPR sudah cukup banyak,” ujar Andi.***

Pejabat Kompeten di Posisi Tepat

2

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) kembali berbenah diri. Salah satunya adalah melalui penempatan pejabat-pejabat yang kompeten pada posisi yang tepat. “Departemen ini harus punya prinsip the right man on right place,” tegas Menkumham Andi Mattalata saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pejabat eselon II di Graha Pengayoman, Jakarta (05/06). Dalam acara ini, beberapa pejabat yang dilantik antara lain Sadikin sebagai Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Noor Muhammad Azis sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN. Selain Sadikin dan Azis, Prijatni Sawadi dan Chairijah dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) turut dilantik. Masing-masing menjabat sebagai Direktur Pidana dan Direktur Hukum Internasional pada Ditjen AHU. Kedua direktur baru Ditjen AHU tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap masalahmasalah ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. “Kedua direktur ini juga harus memberikan pembinaan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PNS) dan tugas yang lain di lingkungan unit kerja masing-masing,” pesan Andi. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) pun memiliki direktur baru. Adalah Zafrullah Salim yang menempati kedudukan sebagai Direktur

Publikasi Kerjasama dan Pengundangan. Jabatan Zafrullah tersebut memang membutuhkan kemampuan untuk berkoordinasi dan bekerjasama yang baik dengan lembaga legislatif, eksekutif, serta lembaga-lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. “Posisi ini kan berguna dalam menyebarluaskan dan mempublikasikan bahan pendukung perancangan perundang-undangan. Jadi,butuh kemampuan kordinasi,” ujar Andi. Di akhir acara, Andi tidak hanya memberikan ucapan selamat kepada pejabat-pejabat yang baru bertugas, tapi juga memberikan penghargaan kepada Made Kamini dan Yusridatara yang kini telah memasuki masa purna bhakti. “Selamat bertugas dan semoga saudara-saudara yang baru saja dilantik, dapat memberikan yang terbaik kepada negara ini. Bagi mereka yang telah memasuki masa purna bhakti, semoga apa yang telah disumbangkan kepada negara bernilai ibadah.” *** Depkumham harus punya prinsip the right man on right place. Menkumham Andi Mattalata pada acara pelantikan pejabat di lingkungan Depkumham (05/06).

seputar kita

Perancang UU Harus Berwawasan Luas Menkumham Andi Matalatta mengemukakan bahwa perancang peraturan perundang-undang (UU) harus berwawasan luas. ”Tidak cukup hanya memahami masalah hukum. Perancang undang-undang juga berwawasan luas tentang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat,” tegas Andi dalam kuliah umumnya di Graha Pengayoman, Jakarta (12/06). Dalam kuliah umum yang dihadiri oleh para calon perancang peraturan dan UU ini, Andi menegaskan bahwa UU harus bersifat adil. Menkumham juga menyarankan agar para perancang melihat arah dan tujuan dari UU yang dibuat. “Ibaratnya para perancang adalah arsitek jalan. Jalan yang akan dibuat harus memperhitungkan kondisi alam yang ada.” Menurut Andi, bila kondisi alamnya datar, maka jalan yang akan dibuat adalah lurus. Lain halnya bila kondisi alamnya landai, maka jalan yang harus dibuat berkelokkelok. “Berapa volume kendaraan yang akan melewati jalan tersebut tiap harinya dan sebagainya,” kata Andi. Andi melanjutkan, sebelum membuat peraturan harus melihat letak geografis, kultur budaya, organisasi, dan tingkat strata masyarakatnya. “Tidak mungkin membuat peraturan di Jakarta sama persis dengan peraturan untuk daerah Papua,” ujar Andi. Lalu yang tidak kalah penting, memperhatikan infrastruktur yang ada dan kemampuan mensosialisasikan peraturan yang telah dibuat. “Meskipun undang-undang

yang telah disahkan/ditetapkan dianggap masyarakat telah mengetahuinya, bukan berarti undang-undang tersebut tidak dipublikasikan.” Di akhir acara, Andi mengemukakan bahwa perancang peraturan dan UU sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Karena dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, keadaan di suatu daerah dapat menjadi sejahtera atau membunuh warganya secara perlahan-lahan. “Efek dari peraturan dan UU akan terlihat setelah lima sampai sepuluh tahun ke depan.”***

Para perancang undang-undang harus memiliki wawasan yang luas

Perubahan UU MA, MK, dan KY Pemerintah siap membahas Rancangan UndangKedua, peningkatan kualitas dan profesionalisme Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undanghakim. Andi mengatakan, penentuan kriteria persyaratan Undang tentang Mahkamah Agung (MA), Mahkamah hakim dan sistem rekrutmen, termasuk dalam penentuan Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). usia minimum atau maksimum hakim, sebaiknya Menkumham Andi Mattalatta mengatakan, didasarkan dari parameter yang valid. Salah satunya pemerintah menyambut baik dan siap melakukan bersumber dari pengalaman yang bersifat empiris, baik pembahasan terhadap ketiga RUU ini. “Pemerintah siap pengalaman dari negara sendiri maupun negara lain. melakukan pembahasan terhadap ketiga RUU ini,“ ujar Ketiga, pengaturan materi muatan ketiga RUU ini perlu Andi pada Rapat Kerja dengan memperhatikan konsistensi dan Komisi III DPR di Gedung DPR keharmonisan, baik antarketiga RUU Senayan Jakarta (02/06). Hadir juga tersebut maupun terhadap mewakili pemerintah Menteri peraturan perundang-undangan Negara Pendayagunaan Aparatur lainnya. “Dengan demikian, ketiga Negara Taufiq Effendi. RUU ini akan saling melengkapi dan Pemerintah juga tidak bertentangan antara satu dan mengharapk an pada proses lainnya serta tidak menimbulkan pembahasan terjadi sinergi yang berbagai kerancuan,” ujar Andi. positif, baik antarfraksi maupun Sementara itu, Ketua Komisi III antara anggota dewan dengan Trimedya Panjaitan mengatakan, DPR pemerintah, sehingga pembahasan dan pemerintah harus segera Menkumham Andi Mattalatta didampingi Sesjen dapat berjalan lancar dan selesai menyelesaikan ketiga RUU ini. Depkumham Abdul Bari Azed dan pimpinan tepat waktu. “Pemerintah diharapkan segera Depkumham di DPR. Andi mengemukakan, terdapat menyerahkan Daftar Inventarisasi tiga hal umum dalam pembahasan Masalah (DIM)-nya kepada Komisi ketiga RUU ini yang dapat menjadi bahan pertimbangan III,” ujar Trimedya. pembahasan. Pertama, keberadaan Komisi Yudisial yang Perubahan ketiga UU ini terkait keputusan MK yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Nomor hakim agung serta menjaga dan menegakkan 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 24 kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor ”Ruang lingkup pengertian hakim dan penjabaran 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan wewenang Komisi Yudisial dalam pengaturannya menjadi dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan berbagai hukum mengikat.*** penafsiran dan tumpang tindih dalam implementasinya.”

3

seputar kita

Lapas/Rutan Bebas Narkoba Tahun 2015

Sel khusus narapidana (warga binaan) kasus pengguna narkoba pemula di Lapas kelas I Malang

Badan Narkotika Nasional (BNN) memprediksi Indonesia akan bebas narkoba pada 2015. Jika program pengatasan kelebihan k apasitas lembaga pemasyarak atan (lapas)/rumah tahanan (rutan) berhasil, bukan tidak mungkin lapas/rutan juga akan bebas narkoba pada 2015. Kelebihan kapasitas disinyalir oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan (Pas) Untung Sugiyono sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba di lapas dan rutan. Untuk itu, berbagai strategi digunakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pas untuk mengatasinya. ”Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas, saat ini kami sedang

mengatasinya dengan membangun ruang hunian baru, rehabilitasi ruang hunian lapas/rutan, pemerataan penghuni lapas/rutan, serta optimalisasi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB),” ujar Untung saat membuka Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba untuk Kalangan Petugas Lapas/Rutan di Lapas Klas I Tangerang, Banten (19/06). Menurut Untung, jika kondisi orang keluar dan masuk lapas sama seperti tahun-tahun lalu, ruang hunian yang dibangun sama seperti tahun-tahun sebelumnya, serta PB, CMB, dan CB diberikan optimal, maka dua hingga tahun tahun lagi kelebihan kapasitas bisa diatasi. “Tapi dengan catatan, kondisinya harus sama,” kata Untung di hadapan 94 petugas lapas/rutan se-Indonesia. Untung berkesimpulan, jika kelebihan kapasitas bisa diatasi, penyalahgunaan narkoba di lapas/rutan juga bisa diatasi. ”BNN mencanangkan bahwa Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Jika tahun 2012 kita bisa menangani kelebihan kapasitas, empat tahun kemudian kita bisa mendukung pernyataan BNN bahwa Indonesia akan bebas dari narkoba tahun 2015,” lanjut Untung. Saat ini, Untung mengakui bahwa 30 persen penghuni lapas/rutan di Indonesia menyandang kasus narkoba. Bahkan di kota-kota besar, kasus narkoba disinyalir mencapai 50% sampai 60%. ”Kita lihat di Lapas Klas I Tangerang ini, dari 1.879 penghuni lapas, kasus narkobanya 879 orang atau sekitar 60 persennya. Untuk itu tidak menutup kemungkinan di tempat lain juga, tren ini terus naik karena belum mencapai titik jenuh,” papar Untung.***

Pengawasan untuk Perbaikan Kinerja Pegawai Inspektorat Jenderal (Itjen) Departemen Hukum dan HAM (Itjen Depkumham) menjadi sparing partner Menkumham dalam pengawasan kinerja pegawai Depkumham. Pengawasan menjadi cerminan bahwa Depkumham bersungguh-sungguh memperbaiki kinerja pegawai dalam pengelolaan manajemen dan pelayanan publik. Perbaikan kinerja pegawai, pembenahan manajemen, dan cara pandang mutlak dilakukan di tengah turunnya citra birokrasi. Sebagai wujud keseriusan, Itjen Depkumham mengawasi pengelolaan birokrasi secara menyeluruh di lingkungan Depkumham. Menurut Inspektur Jenderal Depkumham Marvel H. Mangunsong, Itjen sebagai alat kendali melakukan pengawasan kinerja agar selalu on the track. “Instrumen yang digunakan Itjen adalah pemeriksaan,” ujar Marvel pada pembekalan capacity building Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) di Jakarta (25/06). Marvel mengatakan, pemeriksaan sebagai bagian dari pengawasan dibagi menjadi dua, pertama pemeriksaan rutin dan kedua pemeriksaan khusus.“Dan yang kini menjadi isu strategis untuk pengawasan bagi Itjen adalah paradigma, sumber daya manusia (SDM), dan sistem pengendalian internal di lingkungan Depkumham,” kata Marvel. Selain itu, pengawasan melekat (waskat) di lingkungan Depkumham dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Waskat tersebut di antaranya adalah waskat terhadap manajemen, kinerja (idealisme yang menurun), penegakan disiplin, reformasi, cara pandang pegawai, dan hati nurani.

4

Pandangan yang mengatakan bahwa pemeriksaan adalah instrumen yang dilakukan untuk mengawasi kinerja dan mencari-cari kesalahan adalah cara pandang paradigma lama. “Kini, dengan paradigma baru, Itjen proaktif ikut mengambil peran, melakukan langkah preventif, dan bila ditemukan penyimpangan akan dilakukan action yang refresif.” Karena itu, arah pengawasan internal pemerintah tidak ditujukan untuk mendapatkan temuan yang terkesan mencari-cari kesalahan. "Melainkan sebagai quality assurance dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Marvel.***

Pengawasan melekat terhadap kinerja, penegakan disiplin, reformasi, cara pandang pegawai.

seputar kita

Catatan Perbaikan HAM untuk Indonesia Komisi Antidiskriminasi Ras (CERD) serta Komisi Anti pengungsi. Ada dua macam pengungsi, yaitu refugee dan Penyiksaan (CAT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Internal Displaced-Person (IDP). ”Refugee adalah pengungsi memberikan beberapa catatan untuk memperbaiki Hak dari negara lain, sedangkan IDP adalah pengungsi Asasi Manusia (HAM) bagi Indonesia. Sebuah kesempatan domestik yang mengungsi karena menjadi korban emas untuk memajuk an HAM di Indonesia. kekerasan atau korban bencana alam,” papar guru besar CERD meminta salah satunya agar Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. melaporkan perkembangan mengenai indigenous people Mengenai perbaikan untuk masalah anti penyiksaan, di daerah. ”Kami mengambil Harkristuti menjelaskan bahwa istilah masyarakat adat karena yang memberikan masukan indigenous people kalau di tersebut adalah CAT dan special Australia seperti Orang Aborigin rapporteur. ”Biasanya special yang ditindas oleh masyarakat rapporeur anti penyiksaan tidak pendatang,” jelas Direktur hanya mendatangi lapas atau Jenderal (Dirjen) HAM Harkristuti rutan, tapi juga panti-panti Harkrisnowo pada capacity rehabilitasi dan rumah sakit jiwa”. building seluruh pejabat dan Laporan terakhir dari special karyawan Direktorat Jenderal rapporteur menyatakan bahwa (Ditjen) HAM (12/06). impunitas masih terjadi di manaMenurut Harkristuti, mana. Di Papua, orang-orang beberapa isu yang terkait terkait tidak boleh diperiksa oleh dengan indigenous people yang special rapporteur. Begitu juga di ditanyakan oleh CERD, seperti Yogyakarta dan Jakarta. Bahkan Dirjen HAM Harkristuti Harkrisnowo memberi penjelasan masalah tanah adat atau ulayat di Lapas Anak Kutoarjo, anak catatan untuk memperbaiki Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. yang keberadaannya tidak jelas. dipukul kalau melakukan ”Di UU No. 5 Tahun 1960 tentang kesalahan. Pokok-Pokok Agraria (UUPA) masih ragu mengatur Hakristuti juga menyitir laporan dari special rapporteur mengenai hal ini,” kata Harkristuti di hadapan 110 pejabat buruh migran Jorge A. Bustamante. Salah satunya dan karyawati di lingkungan Ditjen HAM. mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pergi ke Masalah tanah adat ini juga berkaitan dengan illegal Malaysia. ”Adanya Memorandum of Understanding (MoU) logging. ”Dengan adanya illegal logging, masyarakat lokal yang memperbolehkan majikan untuk memegang paspor yang tinggal di hutan kehilangan mata pencahariannya, TKI,” kata Harkristuti. Dalam hal ini, ia juga memberikan seperti yang terjadi di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi,” catatan pada laporan tersebut, khususnya pertanyaan ungkap Harkristuti. kenapa Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak diatur dalam Masukan lainnya dari CERD, yaitu mengenai masalah undang-undang sendiri.***

Diseminasi Hukum Humaniter bagi Pejabat Pemerintah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Depkumham dan Pantap Humaniter bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross (ICRC)/Komite Internasional Palang Merah mengadakan seminar dan diseminasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) bagi pejabat pemerintah. Direktur Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Chairijah mengemukakan, seminar ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat pengetahuan HHI yang berlaku pada situasi konflik bersenjata dan memajukan pemahaman dalam masyarakat madani. “Selain itu, seminar ini diarahkan untuk membangun kapasitas pihak-pihak yang terkait dengan isu-isu humaniter dan menekankan pada transfer pembelajaran Peserta diseminasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) bagi pejabat pemerintah di Gedung AHU Jakarta (12/06).

dan kegiatan lanjutan,” ujar Chadijah saat membuka seminar yang berlangsung selama dua hari di Gedung AHU Jakarta (12/06). HHI adalah seperangkat aturan yang di masa perang melindungi orang yang tidak atau sedang ikut serta dalam pertikaian dan membatasi pemilihan sarana dan cara berperang. HHI berlaku dalam situasi konflik bersenjata internasional maupun noninternasional. Instrumen HHI yang terpenting adalah Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 bagi perlindungan korban perang. “Bahwa yang namanya perang, ada batasnya dan tidak terjadi kekosongan hukum. Ada objek-objek tertentu yang tidak boleh serang,” ujar Rina Rusman dan ICRC. Di Indonesia, badan/komite nasional yang bertugas mengembangkan program penyebarluasan HHI adalah Pantap Humaniter. Komite ini beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Hukum dan HAM dan departemen terkait lainnya. ”Agar HHI dimengerti dan dipahami oleh semua departemen,” ujar anggota Pantap Henry Sulaiman. Indonesia telah menjadi negara pihak (peserta) dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang (International Conventions for the Protection of Victims of War) dengan cara ratifikasi melalui UndangUndang Nomor 59 tahun 1958 tentang ikut sertanya negara Republik Indonesia dalam keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Namun, Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 pada Konvensi Jenewa tersebut.***

5

seputar kita

UKM Perlu Optimalkan HKI Memasuki zaman industri kreatif dan inovatif di tingkat global, industri nasional harus mampu berkompetisi dengan industri internasional, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pemanfaatannya perlu ditingkatkan bersama. Menkumham Andi Mattalatta mengemukakan, sejak tahun 2001 hingga Dirjen HKI Andy Noorsaman Sommeng. t a h u n 2 0 0 8 , j u m l a h Ditjen HKI memberikan kemudahan pendaftar karya desain bagi industri untuk mendaftar HKI. produk lokal jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah industri yang ada, khususnya UKM. “Situasi ini sangat memprihatinkan mengingat kawasan regional dan global telah menjadikan perlindungan hukum karya desain menjadi syarat utama negara-negara maju,” ungkap Andi dalam Seminar Sosialisasi HKI di Jakarta (25/06). Lebih lanjut Andi menyampaikan bahwa produk-produk Indonesia akan diproteksi memasuki beberapa negara yang secara keras memegang komitmen terhadap perlindungan karya desain. Sebaliknya, industri global yang telah menyadari hal ini sangat leluasa memasuki industri di Indonesia. Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) HKI Andy Noorsaman Sommeng menyatakan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) HKI telah memberikan fasilitas kepada

Industri di Indonesia dengan memberikan kemudahan mendaftarkan desain industrinya, hak cipta, desain produk dan sebagainya. “Mekanisme pendaftaran dibuat sangat transparan, mudah, dan terjangkau,” jelas Andy di depan 80-an pelaku UKM di Indonesia. Dirjen HKI juga mengingatkan pentingnya kekayaan intelektual dalam ranah pembangunan bangsa. Kekayaan Intelektual merupakan aset pembangunan bangsa bila dikelola secara baik dan efektif dalam pengeksplorasiannya. Kekayaan intelektual bisa menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia. ”Kekayaan intelektual adalah a new engine of growth,” kata Andy. Sementara, Taizo Hara dari Kantor Paten Jepang mengeluhkan minimnya pendaftar UKM untuk bidang paten di Jepang. ”Jumlah aplikasi paten dari UKM lebih sedikit dari perusahaan besar, 90 persen berasal dari perusahaan besar. Padahal, jumlah perusahaan besar dan UKM hampir sama. UKM di Jepang relatif sudah memanfaatkan desain industri dan merek, tetapi masih belum memanfaatkan paten secara optimum,” simpul Hara. Ketua Jakarta Japan Club (JCC) Shinji Fujii mengungkapkan bahwa bagaimana cara menggunakan HKI menjadi penting untuk pengembangan bisnis. ”HKI memiliki nilai baru jika digunakan secara efektif,” kata Fujii yang juga Wakil Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor. Sementara, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengatakan bahwa di Indonesia pendaftar HKI 95% dari asing, sedangkan 5 persen dari dalam negeri. ”Di Jepang, perbandingan antara pendaftar dari dalam negeri dengan luar negeri adalah empat berbanding satu, sedangkan di Amerika Serikat keduanya satu berbanding satu,” kata perwakilan dari Ketua Umum Kadin mencontohkan.***

Konsep Baru RUU Hukum Acara Perdata Salah satu konsep baru ditawarkan dalam Rancangan UndangUndang (RUU) Hukum Acara Perdata (HAPer). Pintu gugatan perwakilan kelompok (class action) dan gugatan oleh LSM (legal standing) dibuka lebar-lebar. Eliana Tansah, Ketua Tim Perancang RUU H A Pe r p e m e r i n t a h , menyampaikan bahwa selain mengatur hal tersebut, RUU HAPer juga mengatur mengenai sita jaminan (conservatoir beslag). ”Permohonan sita jaminan bisa diajukan sebelum gugatan. Namun, delapan hari setelah permohonan sita jaminan penggugat harus memasukan perkara,” ujar Eliana saat Sosialisasi RUU HAPer di Jakar ta (04/06). Selain itu, alat bukti juga tidak diperinci tidak seperti peraturan sebelumnya, yaitu het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). ”Para pihak yang berperkara boleh mengajukan alat bukti apa pun, sifatnya terbuka. Penilaian alat bukti ada pada majelis hakim, kecuali alat-alat bukti yang kekuatan buktinya sudah tidak diragukan,” jelas mantan hakim di depan 80 peserta wakil-wakil dari departemen, lembaga nondepartemen, praktisi hukum, penegak hukum, notaris, akademisi, dan LSM. Hal lain yang

6

juga dihilangkan adalah sumpah pemutus. Sutanto, salah seorang pembicara, memberikan masukan, antara lain soal class action dan legal standing. ”Salah satu syarat dalam RUU tersebut adalah wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Tidak mudah untuk menentukan persyaratan demikian. Apa tolak ukurnya?” kata Sutanto, dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini. Sementara, pembicara lainnya, advokat Ricardo Simanjuntak mempersoalkan ketiadaan batas waktu maksimum perkara harus diputus oleh hakim. ”Kalau kami (advokat) beracara, hanya mengetahui kapan perkara didaftarkan. Namun, kami tidak pernah tahu kapan perkara diputus dan akibat hukum apa jika hakim memutus melewati tenggang waktu itu.” Rencananya, masukan dari pembicara serta para peserta ini akan dijadikan masukan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), untuk mematangkan konsep dan materi RUU HAPer ini. ”Sosialisasi ini sangat penting untuk memperdalam dan memperkuat masukan-masukan dari masyarakat sebelum diajukan ke DPR, sehingga hasilnya akan lebih bagus daripada HIR,” kata Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Komaruddin mewakili Direktur Jenderal PP Abdul Wahid Masru.***

Publik

Doktor HC untuk Hafid Abbas Hafid Abbas, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan HAM (Balitbang Depkumham), mendapat hadiah istimewa. Bertepatan dengan acara Hari Wisuda (Graduation Day) Harford Seminary pada 30 Mei 2008, Hafid Abbas mendapat anugerah Doktor Honoris Causa dari Harford Seminary, Connecticut, Amerika Serikat (AS), dalam bidang kemanusiaan. Hadir pada acara tersebut segenap sivitas akademika Harford Seminary, ratusan wisudawan, dan para undangan. Pada hari khusus itu, hadir juga sejumlah mahasiswa Indonesia di AS dan peserta Interfaith Dialogues Indonesia dan AS. Pada pidato pengantar pemberian penghargaan itu, President Harford Seminary, Prof. Heidi Hadsel, menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan Senat dan Dewan Penyantun, Hafid Abbas dinilai berprestasi dalam memajukan HAM di Indonesia melalui kerjasama bilateral, regional, dan internasional. “Ia dinilai sebagai seorang arsitek pendidikan HAM dan pengembangan Rencana Aksi Nasional HAM terdepan di dunia,” ujar Hadsel. Harford Seminary adalah perguruan tinggi yang mempunyai pusat penelitian di bidang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan HAM, perdamaian, dan toleransi yang terbesar di AS, bahkan di dunia. Harford Seminary mempunyai program sarjana, master, dan doktor dalam bidang Kajian Islam, Hubungan Islam Kristen, Teologi, dan Etika. Dalam orasi ilmiahnya sebelum menerima penghargaan, Hafid Abbas menyampaikan berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia sejak satu dekade terakhir ini. “Indonesia telah berhasil melakukan reformasi di berbagai bidang, terutama yang terkait dengan hukum dan HAM, demokratisasi, desentralisasi, dan pemulihan ekonomi,” ujar Hafid.

Namun, menurut Hafid, sejak tragedi 11/9, salah satu kecenderungan berbahaya yang memerlukan kerjasama internasional adalah adanya polarisasi global yang b e r l o m b a - l o m b a meningk atk an anggaran belanja di bidang militer dan persenjataan. Sementara anggaran untuk kemanusiaan mengalami penurunan. Sebagaimana dilaporkan UNICEF, tiga negara besar (AS, Rusia, dan China) hanya Kepala Balitbang Hafid Abbas m e n g a l o k a s i k a n 2 % mendapat anugerah gelar Doktor HC anggarannya u n t u k dari Harford Seminary. pendidikan. Bahkan, Pakistan mengalokasikan anggaran pendidikan hanya 1%. Padahal, anggaran untuk militer rata-rata 15-40%. Hafid menambahkan, kecenderungan yang sama juga terjadi di negara-negara Timur Tengah, di Asia, Afrika dan Eropa. Bahkan, diperkirakan untuk kepentingan perang Iraq dan Afghanistan, AS telah menghabiskan sekitar US$ 3 trilliun. ”Indonesia termasuk sedikit negara di dunia yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikannya minimal 20% dari anggaran belanjanya,” kata Hafid. Di samping itu, Hafid juga memaparkan berbagai perkembangan pemajuan HAM di Indonesia, khususnya setelah jatuhnya Soeharto. ”Kami telah menghapus dan merevisi beberapa produk hukum masa lalu yang opresif dan melanggar HAM, misalnya UU tentang Antisubversi dan UU tentang Partai Politik.”***

Membangun Budaya Hukum dengan Nurani

Pusat Informasi dan Komunikasi Depkumham mendukung kegiatan Kampanye Hukum dan HAM

Membangun budaya hukum dengan nurani belakangan ini giat digencarkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Hal ini disebabkan menurunnya moral anak bangsa akan taat hukum dan menjadi episode sedih bangsa Indonesia. Terlebih di seratus tahun kebangkitan Indonesia. “BPHN, sebagai lembaga yang ditugasi membangun hukum nasional terpanggil mengkampanyekan membangun budaya hukum dengan hati nurani,” kata Susy Susilawati, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum pada pembekalan tugas pokok dan fungsi di PIK Depkumham, Jakarta (30/5). Menurut Susy, sudah menjadi perhatian pemerintah degradasi moral akan taat hukum harus dibenahi secepat mungkin. Kampanye halus mengedepankan kultur menjadi tantangan BPHN dalam membangun budaya hukum

dengan hati nurani. “Kampanye budaya hukum akan dipusatkan pada bagaimana cara memandang perilaku, tingkah laku dan filosofis yang terdapat di masyarakat,” ujar Susy. Kampanye dikemas sedemikian rupa, sehingga masyarakat dapat menangkap pesan yang disampaikan, seperti Lomba kadarkum, penunjukkan duta hukum, optimalisasi pesan hukum melalui iklan layanan masyarakat, talkshow ,dan dialog interaktif yang merupakan bentuk penyampaian informasi dan komunikasi dari sebagian kecil program BPHN yang dijalankan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik, keberadaan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) juga berperan sebagai sarana kampanye hukum dan HAM. ”Hukum dan HAM yang dikampanyekan secara intensif otomatis akan mendorong peningkatan reformasi hukum. Untuk itu, PIK telah melakukan pemberdayaan seluruh humas unit di kalangan,” kata Susy. Reformasi hukum yang lebih baik dapat diwujudkan dengan pemberdayaan dan koordinasi dari seluruh humas unit. Beberapa unit Depkumham yang memegang peranan penting dalam upaya reformasi hukum antara lain Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan yang bertugas dalam mensosialisasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan BPHN yang berperan dalam mempublikasikan hasil analisa dan penelitian hukum. Selain itu, BPHN juga berperan dalam melakukan sosialisasi dan diseminasi hukum. ”Tugas BPHN juga melaksanakan pembinaan struktur, sistem, dan budaya hukum nasional,” tegas Susy. ***

7

sekilas info Senggang Pemerintah Perbaiki RUU Rahasia Negara

Menkumham Andi Mattalatta dan M e n t e r i Pe r t a h a n a n J u w o n o Sudarsono hadir dalam pembahasan RUU Rahasia Negara di DPR (28/05).

Pemerintah akan memperbaiki Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara. Rancangan akan disesuaikan dengan perkembangan paradigma yang ada di masyarakat dan akan disesuaikan dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik (KIP). RUU Rahasia Negara sebenarnya sudah dipersiapkan sejak 1999 dan baru sampai di DPR pada 2006 serta baru dibahas pada 2008. “Pemerintah akan memperbaiki RUU ini dengan memperhatikan perkembanganperkembangan baru yang ada di masyarakat,” ujar Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta pada pembahasan RUU Rahasia Negara dengan Komisi I DPR di Gedung DPR Jakarta (28/05). Hadir juga mewakili pemerintah Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsano.

Pendidikan Berbasis Hak Asasi Pendidikan berbasis hak asasi diyakini dapat mengintegrasikan nilai-nilai universal hak asasi manusia (HAM) ke dalam seluruh proses perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan pendidikan. Namun, pendikan berbasis hak asasi perlu juga diikuti dengan empat dimensi pendidikan yang berbasis hak asasi. Prof. Dr. Hafid Abbas mengemukakan, empat dimensi tersebut adalah ketersediaan (availability) sarana dan prasarana pendidikan, perluasan akses (accessibility), peningkatan mutu dan relevansi (acceptability), dan adaptif (adaptability) sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara dan landasan yuridis. Pendapat ini mencuat dalam pidato pada pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Luar Sekolah pada Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta (16/06).

Pengukuhan Hafid Abbas sebagai Guru Besar di Universitas Negeri Jakarta (16/06).

Pannas RANHAM Capai 439 Personil Jumlah Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Panas Ranham) se-Indonesia telah mencapai 439 psersonil. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) saat menjadi pembicara dalam acara pelatihan manajemen informasi dan komunikasi di Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Depkumham. “Ditjen HAM sekarang telah membentuk 439 Panitia Nasional RANHAM. Jumlah tersebut sudah lebih dari 90 % yang direncanakan se-Indonesia” papar Harkristuti Harkrisnowo di Jakarta (04/06). Jumlah panitia nasional yang begitu besar mengharuskan panitia ini menjadi solid karena panitia ini bertugas dalam mendiseminasikan pendidikan HAM. Selain itu, panitia ini juga mempunyai tanggung jawab dalam menghasilkan draf panduan atau pedoman perancangan peraturan di daerah yang nantinya akan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri.

Kunjungan ke Penjara South Wales

Rombongan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Depkumham di New South Wales.

Departemen Pelayanan Pemasyarakatan New South Wales mengundang jajaran Direktorat Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Departemen Hukum dan HAM meninjau sistem pemasyarakatan di New South Wales Australia. Jajaran Ditjen Pas juga mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas) di New South Wales, antara lain ke Lapas Dilwynia (Penjara Wanita), Lapas Oberon (lapas khusus pemuda pria), dan Lapas Long Bay. Rombongan Ditjen Pas mengunjungi Akademi Pemasyarakatan Brush Farm. Humas Pemasyarakatan Ditjen Pas M.Akbar Hadi Prabowo menjelaskan, sekitar 20 orang jajaran Ditjen Pas yang terdiri atas Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara beserta beberapa direktur di lingkungan Ditjen Pas diundang ke New South Wales untuk berdiskusi dan bertukar informasi mengenai sistem pemasyarakatan di masing-masing negara. “Kami diundang untuk saling bertukar pikiran mengenai sistem pemasyarakatan,” ujar Akbar. Rombongan berangkat pada 10 Juni 2008

hukumham.info Newsletter ini diterbitkan oleh PIK Depkumham untuk lingkungan dan pemangku kepentingan Depkumham. Terbit rutin setiap bulan.

8

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Departemen Hukum dan HAM Gedung Utama Lantai M1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Karet Kuningan, Jakarta 12940 Telp: 021-52920746, 52920747, Fax: 021-52920311, Email: [email protected] Website: www.hukumham.info