Hukum Dagang (bab I-bab Xiv) Silabus Dan Materi Kuliah (jeremia Alexander Wewo,sh,mh).pptx

Silabus Hukum Dagang & Materi Hukum Dagang (Bab I-Bab XIV)

Oleh Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

1

Bab I Pengertian dan Kedudukan Hukum Dagang Bab II Sejarah Hukum Dagang Bab III Perusahaan dan Pekerjaan Bab IV Urusan Perusahaan Bab V Pengusaha dan Pembantu-pembantunya Bab VI Pembukuan Bab VII Daftar Perusahaan Bab VIII Nama Perusahaan Bab IX Merek Perusahaan dan Perniagaan Bab X Hak Cipta Bab XI Persaingan Melawan Hukum Bab XII Hak Reklame Bab XIII Pasar Uang dan Modal Bab XIV Kamar Dagang dan Industri Indonesia 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

2

REFERENSI Ali, Chidir, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1991) Gautama, Sudargo, Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 No.1 Perbandingan dengan Peraturan Lama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) Hadhikusuma, R.T. Sutantya R. dan Sumatoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1991) Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001) Hamzah, Andi, Kamus Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986) Hartini, Rahayu, Hukum Komersial, (Malang : UMM Press, 2005) Ichsan, Achmad, Dunia Usaha Indonesia, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986) ---------------------, Hukum Dagang: Lambaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan- aturan Pengangkutan,(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993) Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), Cetakan ke 7 Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986) Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Murjiyanto, R., Pengantar Hukum Dagang : Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli, (Yogyakarta : Liberty, 2002) Pachta W., Andjar; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, (Jakarta: Kencana, 2005) 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

3

Partadireja, Iting, Pengetahuan dan Hukum Dagang, (Jakarta: Erlangga,1978) Pramono, Nindyo, Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986) Prasetya, Rudhi, Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995) -----------------------------,Pengertian Pokok Hukum Dagang (Bentuk-bentuk Perusahaan), Jilid 2, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1991 Said, M.Natzir, Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan), (Bandung: Alumni, 1987) Sembiring, Sentosa, Hukum Dagang, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2001)

Soemitro, R. Rochmat, Himpunan Kuliah-kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: PT. Eresco, 1966) ------------------------------, Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan, (Bandung: Eresco, 1979) Soekardono, R., Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 (Bagian Pertama), (Jakarta: Dian Rakyat, 1981) Sumantoro, Hukum Ekonomi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) Suryatin, R., Hukum Dagang, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982)

Untung, Budi, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005) Widjaya, I.G.Rai, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Kesaint Blanc,2005) Widiyono, Try, Direksi Perseroan Terbatas, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, (PT. RajaGrafindo Persada, 1999) 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

4

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Pemeritah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

5

Materi Kuliah Hukum Dagang Oleh

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

6

Bab I Pengertian dan Kedudukan Hukum Dagang

Apa itu Hukum???

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

7

Pengertian Hukum menurut para ahli 1. Plato; Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat. 2. Immanuel Kant; Hukum adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. 3. Tullius Cicerco; Hukum ialah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam pada diri setiap manusia untuk menetapkan segala sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 4. Mochtar Kusumaatmadja; Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Hukum ialah aturan atau norma yang mengatur, melindungi setiap manusia atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat mengikat dan mempunyai sanksi yang tegas apabila tidak dipatuhi serta tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia/masyarakat tersebut 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

8

Tujuan Hukum 1. Kepastian 2. Kemanfaatan 3. Keadilan

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

9

Sumber-Sumber Hukum Hukum Materil Sumber hukum yang menentukan isi dari suatu peraturan (kaidah hukum) yang mengikat setiap orang. Sumber hukum materiil ini berasal dari perasaan hukum masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, pendapat umum (public opinion), tradisi, agama, hasil penelitian ilmiah, moral, perkembangan geografis, perkembangan internasional dan politik hukum Sumber hukum materiil ini merupkan faktor penentu materi berlakunya hukum. Faktor-faktor yang juga ikut serta di dalam menentukan isi dari hukum yaitu faktor idiil dan faktor kemasyarakatan, sehingga untuk memahami secara mendalam mengenai sumber hukum materiil ini, harus ditinjau dari beberapa aspek cabang ilmu hukum, contohnya dari sudut pandang sosiologi hukum, psikologi, sejarah, agama dan pemerintahan. Faktor idill yang menentukan isi dari hukum ini ialah patokan-patokan tetap mengenai keadilan yang harus dicermati oleh para pembentuk UU. Faktor kemasyarakatan merupakan suatu faktor yang betul-betul hidup di dalamnya, yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

10

Hukum Formil 1. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yangmempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh negara. Contohnya : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

2. Kebiasaan (Konvensi) adalah semua tindakan atau peraturan yang ditaati karena adanya keyakinan bahwa tindakan atau peraturan itu berlaku sebagai hukum dan dilaksanakan berulang-ulang. Terdapat kata kunci disini yaitu "Keyakinan" dan dilaksanakan "berulang-ulang", jadi tidak sembarang kebiasaan dapat menjadi sumber hukum formil.

Keyakinan disini memiliki dua arti, yaitu: Keyakinan dalam arti materil : adalah tindakan atau peraturan tersebut memuat hukum yang baik. Keyakinan dalam arti formil : adalah tindakan atau peraturan tersebut harus diikuti dengan taat dan baik tanpa peduli apapun isinya. Berulang-ulang : kebiasaan ini harus dilakukan berulang-ulang sehingga diikuti oleh orang lain dan akhirnya menjadi suatu sumber hukum.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

11

3. Yurisprudensi adalah keputusan hakim atau putusan pengadilan terdahulu yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh hakim berikutnya dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini adalah karena hakim juga berperan sebagai : 1) Pembentuk Undang-Undang 2) Pengundang-undang 4. Traktat adalah perjanjian antar negara. perjanjian antar negara ini kemudian menjadi sumber hukum dalam negara dengan syarat: 1) Penetapan isi perjanjian oleh negara-negara peserta, 2) Persetujuan perjanjian tersebut oleh negara-negara peserta, 3) Ratifikasi atau dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan negara peserta dengan disahkan sebagai undang-undang di masing-masing negara peserta,

4) Pengumuman oleh negara peserta kepada rakyatnya, misalnya jika di Indonesia dengan meletakkannya di Lembaran Negara dan diumumkan melalui Berita Negara. 5. Doktrin adalah Pendapat Ahli Hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Doktrin ini bisa saja berasal dari buku-buku atau karya para ahli hukum tersebut. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

12

Pembagian Hukum Menurut bentuknya -Hukum Tertulis -Hukum tidak tertulis Menurut waktu berlakunya -Ius Constitutum -Ius Constituendum -Hukum Alam: Hukum yang universal, dan tidak kenal batas waktu dan tempat itu, hukum dulu dan sekarang, ex hukum taurat Menurut isinya -Hukum Privat: Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Ex: hukum perdata -Hukum Publik: Hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alatalat perlengkapan atau hubungan antar negara dengan warganya ex: HTN, HAN,Pidana, HI, HPerburuan 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

13

Pembagian Norma Hukum di Indonesia -Hukum Pidana:keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. -Hukum Tata Negara: Kekuasaan suatu negara beserta aspek-aspek yang tertuang dan berkaitan dengan organisasi negara membutuhkan suatu aturan yang mengatur organisasi kekuasaan negara tersebut. -Hukum Administrasi negara:peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. -Hukum Perdata: hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya (kemampuan) sendiri. Hukum perdata dibagi dalam 4 (empat) bidang hukum: -Hukum perorangan (personenrecht) -Hukum keluarga (familyrecht) terdiri dari hukum perkawinan dan hukum hubungan keluarga -Hukum warisan

-Hukum harta kekayaan (vermogenrecht) terdiri dari hukum kebendaan (zakenrecht) dan hukum perikatan (verbintenisenrecht), dalam bidang inilah terletak hukum dagang 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

14

Hukum Perikatan Ialah hukum yang mengatur akibat hukum. Yang disebut perikatan ialah suatu hubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing berdiri sendiri, yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi. Prestasi ialah kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama. Jadi perikatan ialah hubungan hukum dan hubungan adalah salah satu dari akibat hukum. Akibat hukum ini timbul karena kenyataan hukum. Kenyataan hukum ini terdiri, kenyataan belaka ex: menjadi gila, jatuh bangkrut serta tindakan manusia ex menerima atau menolak warisan dan membuat perjanjian. Perikatan bersumber dari perjanjian dan UU (pasal 1233 KUHPerdata) Pasal 1352 KUHPerdata perikatan yang timbul karena UU dapat timbul langsung atas dasar kekuatan UU (Pasal 625 KUHPerdata) dan dapat pula timbul dengan perantaraan manusia yang berwujud perbuatan hukum (psal 1354 KUHPerdata) dan PMH (Psal 1365 KUHPerdata) 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

15

Hukum Dagang Konsep Dagang Dagang ialah menjual / membeli barang dari suatu tempat / suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain/pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan Dagang zaman modern : pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen u/ menjualkan & membelikan barang2 yg memudahkan & memajukan pembelian dan penjualan tersebut Hukum Dagang Purwosutjipto : Hukum perikatan yang timbul khusus dalam lapangan perusahaan. Achmad Ichsan : Hukum yang mengatur masalah perdagangan/perniagaan, yaitu masalah yang timbul karena perbuatan manusia (persoon) dalam perdagangan/perniagaan. Soekardono : Himpunan peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan terutama yang terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPer.

Hukum Dagang ialah: aturan/norma/kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha untuk memperoleh keuntungan 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

16

Dimana Hukum Dagang Diatur • KUHPerdata: - Buku I (subjek hukum : manusia dan badan hukum) - Buku III (perikatan) • KUHD terdiri dari 2 buku, tentang dagang umumnya & tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

17

•

4/1/2019

Peraturan Perundang-Undangan: •

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

•

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

•

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;

•

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

•

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

18

4/1/2019

•

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

•

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

•

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

•

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

•

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

•

Undang-Undang Nomor Perseroan Terbatas.

40

Tahun

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

2007

tentang

19

Hubungan KUHD – KUHPerdata Hukum Perdata • Pasal 1 KUHD: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.” • Subekti : Kedudukan KUHD terhadap KUHPerdata adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

20

• Sudiman Kartodiprojo : KUHD merupakan lex specialis terhadap KUHPerdata, dan KUHPerdata sebagai lex generalis terhadap KUHD. • Purwosutjipto : Secara historis, hukum dagang merupakan hukum perdata khusus bagi pedagang.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

21

Sistematika KUHD Buku I: Tentang Perniagaan atau dagang pada umumnya Buku II:Tentang Hak dan Kewajiban yang ditimbulkan dari pelayaran Buku III (dihapus): Tentang Kepailitan diganti dengan Stb 1976 No.217 Jo Stb 1906 No

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

22

Contoh Aturan KUHPerdata yang disimpangi KUHD •

Pasal 402. KUHD :

•

Penent ua n a k a n up a h dalam jumlah uang yang harus dibayar, tidak boleh diserahkan kepada kehendak salah s a t u pihak.

•

Perjanjian-kerja-laut, iapu n a t a s a n c a m a n kebatalan , h a r u s t et a p k a n u p a h yang h a r u s dibayar dalam u a n g atau menentukan b a ga ima na upah itu akan ditetapkan . S a t u s a m a lain d a p a t juga dilakukan dal am s u a t u p e r a t u r a n upah , kepada p e r a t u r a n m a n a dal am perjanjian-kerja-laut tersebut dia daka n penunjukan , d a n yang t idak boleh dirobah u n t u k kerugian si b u ru h .

•

Ter h a da pper a t u r a n u pa h t er sebu t tida kla h ber la k u pa sal2 1601j-1601m dari Kitab Undang 2 H u k u m P e rda t a .

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

23

Sumber-Sumber Hukum Dagang diIndonesia KUHPerdata KUHD Undang-Undang Khusus • UU Dokumen Perusahaan • Undang-Undang Pengangkutan • Undang-Undang PT, Koperasi • dll

Persetujuan Kebiasaan Jurisprudensi 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

24

BEBERAPA UNDANG-UNDANG BIDANG BISNIS • ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM KEBERADAAN LEMBAGALEMBAGA YANG MEWADAHI PARA PELAKU BISNIS DLM MENJALANKAN AKTIFITASNYA. • • • • • •

UU NO.25 TAHUN 1992 Tentang PERKOPERASIAN UU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIAN UU N0.40 TAHUN 2008 Tentang PERSEROAN TERBATAS UU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIA UU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbarui UU No.28 Th 2004)

• UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) • UU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

25

• ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM DALAM MENGATUR PERILAKU PELAKU BISNIS DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS • • • • • • • • • • • •

•

4/1/2019

UU No.3 Tahun 1982 Tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN UU No. 5 Tahun 1984 Tentang PERINDUSTRIAN UU NO. Tahun 1992 Tentang PENERBANGAN UU.No.8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODAL UU No. 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UU No. 24 Tahun 1997 Tentang PENYIARAN UU No.32 Tahun 1997 Tentang PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT. UU No.8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN UU No.24 Tahun 1999 Tentang LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR UU No.18 Tahun 1999 Tentang JASA KONSTRUKSI UU No.9 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI. UU No. 36 Tahun 1999 Tentang TELEKOMUNIKASI

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

26

UU No.29 Tahun 2000 Tentang PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN • UU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANG • UU No. 31 Tahun 2000 Tentang DESAIN INDUSTRI • UU No.32 Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU. • UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATEN • UU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREK • UU No.19 Tahun2002 Tentang HAK CIPTA • UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MINYAK DAN GAS BUMI • UU No.15 Tahun 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG • UU No. 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA • UU No.21 Tahun 2003 Tentang PENGESAHAN KONVENSI ILO NO.81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DLM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

27

• UU No.19 Tahun 2004 Tentang KEHUTANAN (UU No.41/1999Perpu No.1/2004-judicial review di MK larangan penambangan di hutan lindung tdk dikabulkan) • UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN • UU No.37 Tahun 2004 Tentang KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (No. 4 Tahun 1998) • UU No. 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN • UU No. 25 Tahun 2007 Tentang PENANAMAN MODAL • UU No. 39 Tahun 2007 Tentang CUKAI • UU NO..19 Tahun 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA • UU. No.1 TH 2009 Tentang Penerbangan • UU.No.4 TH 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara • UU.No.5 TH 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime • UU.No.9 TH 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

28

BAB II SEJARAH HUKUM DAGANG

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

29

Pertumbuhan Hukum Dagang

Abad Pertengahan (Tahun 1000-1500) • Negara Italia dan Perancis telah berkembang kota pusatpusat perdagangan (barcelona, venatia, marceille ), yg saat itu masih menggunakan “Hukum Romawi” (Corpus Juris Civilis) sebagai KUHPerdata • Hukum Romawi tdk lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat • Akhirnya timbul hukum pedagang (Koopmansrecht)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

30

Abad 17 • Raja Louis XIV membuat 2 peraturan yaitu Ordonance Du Commerce (1673) dan Ordonance De La Marine (1681) • Tahun 1807 2 peraturan tersebut diatas dikodifikasikan menjadi Code Du Commerce oleh Raja Napoleon

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

31

Abad 18

• Tahun 1809 Perancis menjajah Belanda • Code Du Commerce jg berlaku di belanda (azas konkordandi) • Tahun 1819 dimulai membuat kodifikasi hukum dagang • 1 oktober 1838 disahkan wetbook van koophandle • Tahun 1848 wvk diberlakukan di Hindia Belanda

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

32

PERUBAHAN KUHD 1. Dihapuskannya buku III tahun 1893 dan diganti UU Kepailitan dgn stb.348 tahun 1906 dan berlaku 1906 2. Dihapuskannya pasal 2 s/d pasal 5 KUHD tgl 17 juli 1938 dgn stb. 1938 – 276 • Pasal 2 KUHD : Pedagang : Mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sbg pekerjaannya sehari-hari

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

33

• Pasal 3 KUHD : Perbuatan Perniagaan : perbuatan pembelian barang u/ dijual lagi • Pasal 4 KUHD : Perbuatan perniagaan lain a/ perusahaan komisi, perniagaan wesel, perbuatan bankir, kasir makelar,ekspedisi perniagaan • Pasal 5 KUHD : Perbuatan yg timbul dr kewajiban menjalankan kapal, kewajiban mengenai tubrukan kapal

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

34

Digantikannya istilah perdagangan dengan perusahaan. Istilah perdagangan lebih sempit drpd perusahaan. Perdagangan mrpkan salah satu kegiatan perusahaan. Tetapi istilah “perusahaan “tdk diberikan intrepestasi otentik dalam UU. Pengertian perusahaan berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

35

• Rumusan perusahaan oleh Molengraaff Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yg dilakukan scr terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dgn cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

36

BAB III PERUSAHAAN DAN PEKERJAAN

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

37

Konsep Perusahaan Usaha: kegiatan dengan mengerahkan pikiran, tenaga atau badan untuk mencapai suatu maksud Hukum dagang ialah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan (Purwosucipto), istilah “perusahaan” merupakan hal baru, dimana sebelumnya lazim disebut sebagai “perdagangan” Kata perusahaan sangat sering kita dengar dan diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita pun sesungguhnya sering berhubungan dengan perusahaan baik itu perusahaan kecil, menengah atau perusahaan ternama. Menurut Ebert dan Griffin, (2006): “Perusahaan adalah satu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba.” “Bahwa berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi dengan acuan laba.”

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

38

Menurut Willem Molengraaff, pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau pengadaan perjanjian perdagangan. Menurut Andasasmita, pengertian perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Menurut Murti Sumarni, definisi perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan menyediakan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Menurut Much Nurachmad pengertian perusahaan adalah semua bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutun, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pegawai dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

39

Selain itu menurut Swastha dan Sukotjo (2002) pengertian dari perusahaan adalah:

“Suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumbersumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang

menguntungkan”. Pengertian perusahaan pun tertera di perundangan negara pada UndangUndang Wajib Daftar Perusahaan (UU No 3 Tahun 1982) pada Pasal 1 huruf

b, yang berbunyi: “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan. Dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memeroleh keuntungan dan atau laba.” Menurut M. Polak, sebuah perusahaan dikatakan ada apabila di dalamnya ada perhitungan tentang laba dan rugi yang dicatat di dalam pembukuan (Pasal 6 KUHD). Disamping itu, istilah ini mengacu pada sebuah tempat yang menjadi pusat kegiatan produksi dan faktornya. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

40

Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan ialah salah satu bentuk usaha yang mencari suatu keuntungan atau laba, baik yang bergerak dalam bidang usaha produksi barang ataupun dalam bidang usaha jasa dan

memiliki suatu struktur organisasi, manajemen, lokasi dan karyawan atau pegawai.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

41

Unsur-Unsur Perusahaan Beberapa unsur yang terdapat di dalam perusahaan atau company adalah sebagai berikut: 1. Badan Usaha Setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau bukan badan hukum. Contoh: Usaha dagang, CV, PT, Koperasi, dan lain-lain. 2. Kegiatan di Bidang Ekonomi Meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. 3. Terus-menerus Artinya, kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian, dilakukan secara terus menerus dan bukan kegiatan insidentil. 4. Bersifat Tetap Kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu panjang. 5. Diketahui Publik Artinya, usaha yang dijalankan diketahui dan ditujukan untuk publik secara umum, diakui dan dibenarkan oleh undang-undang Republik Indonesia. 6. Mendapatkan Laba Tujuan dari usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha. 7. Pembukuan Sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha. Jeremia Alexander Wewo,SH,MH 4/1/2019 42

Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia Jenis-jenis perusahaan dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Jenis-jenis Perusahaan Berdasarkan Lapangan Usaha Perusahaan Ekstratif, yaitu perusahaan yang fokus di bidang pemanfaatan kekayaan alam, mulai dari penggalian, pengambilan dan pengolahan kekayaan alam yang tersedia. Misalnya: tambang batu bara.

Perusahaan Agraris, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan lahan atau ladang. Misalnya perusahaan yang bekerja di bidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan, dan lainnya. Perusahaan Industri, yaitu perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi setengah jadi atau setengah jadi menjadi produk siap jual. Bisa juga perusahaan yang meningkatkan nilai guna barang. Perusahaan Perdagangan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang, membeli barang yang sudah jadi tanpa diolah lagi. Misalnya usaha pertokoan, usaha minimarket, dan lainnya.

Perusahaan Jasa, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau layanan. Misalnya jasa perbankan, asuransi, perhotelan, pembiayaan, dan lainnya. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

43

2. Jenis-jenis Perusahaan berdasarkan Kepemilikan Pertama, Perusahaan swasta yaitu perusahaan yang seluruh modalnya di miliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Contohnya; a) perusahaan swasta nasional yaitu perusahaan swasta milik Negara Indonesia. b),

perusahaan swasta-asing adalah perusahaan swasta milik Negara asing. c), perusahaan swasta campuran (joint-venture) adalah perusahaan swasta milik warga negara Indonesia dan warga negara asing Kedua, Perusahaan Negara yaitu perusahaan yang modal seluruhnya milik Negara Indonesia mengenai jenis perusahaan terdiri atas beberapa macam: a. Perusahaan Negara berdasar IBW (indonesisch bedrijven wet) dimana tiap tahun mendapat pinjaman uang dengan bunga dari pemerintah. Misalnya DKA (Jawatan kereta Api) dulu, dengan keuangan yang otonom. Ini selanjutnya menjadi PNKA (perusahaan Negara Kereta Api) ini di bentuk berdasarkan PP No. 22 Tahun 1963 (LN1963-1964) selanjutnya PNKA ini menjadi PJKA (perusahaan Jawatan kereta Api) yang di bentuk dengan PP No. 61 tahun 1971-1975). b.

Perusahaan Negara dengan ICW (Indonesisch Comptabiliteits) perusahaan tersebut tidak mempunyai keuangan otonom (keuangan sendiri) keuangannya merupakan bagian dari keuangan Negara pada umumnya, misalnya jawatan pegadaian Negara. Berdasarkan PP No. 178 tahun 1961 dan akhirnya menjadi perusahaan jawatan (perjan pegadaian) berdasarkan PP No.7 Tahun 1969 c. Perusahaan Negara berdasarkan Undang undang no.86 Tahun 1958. d. Perusahaan Negara berdasarkan undang undang No.19 tahun 1960 yaitu perusahaan Negara adalah perusahaan dengan bentuk apa saja, yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia Ketiga, Koperasi yakni perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh anggotanya. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

44

Bentuk Perusahaan di Indonesia 1. Perusahaan Berbadan Hukum Perusahaan ini bisa dimiliki oleh negara atau swasta. Bisa juga bentuknya persekutuan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha baik sasta atau negara yang sudah memiliki syarat-syarat hukum. Contoh perusahan berbadan hukum diantaranya: PT (Perseroan Terbatas) P.T. Tbk. (Perseroan Terbatas, Terbuka) Perusahaan Perseroan (Persero) Koperasi (Co-operative) Perusahaan Umum

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

45

2. Perusahaan yang Bukan Berdasarkan Badan Hukum Jenis perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang dimiliki dan didirikan oleh beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Mereka bisa menjalankan berbagai bidang perekonomian seperti perdagangan, perjasaan dan perindustrian. Perusahaan ini dimiliki oleh swasta, bisa berbentuk perseorangan atau persekutuan. Contoh perusahaan yang bukan berdasarkan badan hukum yaitu: Perusahaan Perseorangan Firma (FA) Commanditaire Vennootschap (CV) Persekutuan Perdata Yayasan – Foundation

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

46

3. Perusahaan Multinasional Ketika sebuah bisnis sudah menyentuh ranah nasional dan berhasil tumbuh sukses, pengertian perusahaan akan lebih berkembang dan bisa berubah menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan ini akan tumbuh dan mendapatkan posisi yang kuat dan kebanyakan bisa bersing di era globalisasi. Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan bisa tumbuh dan berkembang, salah satunya adalah terlengkapinya unsur-unsur perusahaan sesuai dengan jabaran pengertian perusahaan di atas, antara lain: Kegiatan dalam bidang ekonomi Memiliki badan usaha Bersifat konsisten Terang-terangan Memiliki keuntungan atau laba Ada pembukuan 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

47

Beberapa Peraturan Khusus mengenai Pelaksanaan Perusahaan Pasal 6 KUHD, Pasal 16 KUHD, Pasal 36 ayat (1) KUHD, Pasal 1878 ayat

(3) KUHPerdata, Pasal 92 bis KUHP, Pasal 396 ayat (3) KUHP, Pasal 397 KUHP

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

48

Konsep Pekerjaan Kerja: kegiatan melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian Pada pasal 2 KUHD perdagangan adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan Kalau pada pengertian perusahaan unsur laba merupakan unsur mutlak, maka pada pekerjaan unsur laba tidak menjadi unsur mutlak. Beberapa macam pekerjaan, yaitu 1. Pekerjaan dinas pemerintahan yang melayani rakyat misalnya; pencatatan sipil, pencatatan perkawinan, peradilan, pamongpraja, kepolisian, dan lain-lain. 2. Pekerjaan sosial mislanya; Palang merah Indonesia. Perkumpulan olah raga, perkumpulan kebudayaan 3. Pekerjaan untuk agama misalnya; muhammadiyah, dkwah islamiyah, nahdatul ulama Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi. peraturan tentang pelaksanan pekerjaan salah satunya adalah pasal 113 (1) KUHPER menetapkan bahwa wanita yang sudah kawin, yang menjalankan pekerjaan atas dasar persetujuan dari swaminya, maka dia dapat mengikatkan diri dala segala perjanjian berkenan dengan pekerjaanya itu, tanpabantuan swaminya. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

49

Beberapa Peraturan Khusus mengenai Pelaksanaan Pekerjaan Pasal 113 ayat (1) KUHPerdata Pasal 1967 KUHPerdata

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

50

APA BEDA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJAAN? PERUSAHAAN MENCARI KEUNTUNGAN

PEKERJAAN MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP

CENDERUNG LEBIH BANYAK CENDERUNG LEBIH BANYAK MEMPERGUNAKAN MODAL MEMPERGUNAKAN TENAGA MANUSIA

LEBIH BANYAK MEMERLUKAN IZIN KHUSUS 4/1/2019

RELATIF KURANG MEMBUTUHKAN IZIN KHUSUS Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

51

BAB IV Urusan Perusahaan

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

52

PENGERTIANNYA Urusan perusahaan Terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa belanda handelszaak (Purwosutjito). Ada juga pakar hukum lain menerjemahkannya dengan “usaha perniagaan” (Soekardono). Dari dua terjemahan tersebut, yang lebih tepat adalah urusan perusahaan karena cakupan pengertiannya lebih luas, melingkupi segala objek yang ada dalam lingkungan perusahaan, baik berupa harta kekayaan perusahaan maupun usaha perusahaan.Urusan perusahaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum. Dari Segi Ekonomi Urusan perusahaan adalah segala kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan dengan perusahaan, yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.Tanpa kekayaan dan usaha, perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan, dalam arti ekonomi sebagai tujuan utama.Secara ekonomi, urusan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan dapat pula menimbulkan kerugian.Sifat urusan perusahaan dapat berkembang dan dapat pula berkurang, susut, ataupun hilang.Kedua keadaan tersebut dicatat dalam pembukuan. Urusan perusahaan dapat juga dikatakan masalah keuntungan dan kerugian. Dikatakan masalah keuntungan karena adanya kekayaan sebagai modal berkembangnya usaha, modal yang bersifat produktif menimbulkan nilai lebih, dari keadaan awal yang lebih sedikit lalu berkembang menjadi keadaan akhir yang lebih banyak. Dikatakan masalah kerugian karena dalam perhitungan ekonomi, setiap kekayaan selalu mengenal penyusutan yang mengakibatkan jumlah nilainya berkurang dari waktu ke waktu, baik digunakan maupun tidak digunakan, misalnya, penyusutan karena membayar pajak ataupun penyusutan karena sifat barang yang menjadi rusak, aus, busuk, atau menguap. Oleh karena itu kekayaan perusahaan sebagai modal usaha harus produktif guna menghindari kerugian tersebut. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

53

Urusan perusahaan adalah usaha atau kegiatan yang bergantung pada sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia (pengusaha) berkemampuan tinggi, kreatif, dan produktif, baik dari segi berpikir maupun cara mengelola perusahaan (manajemen), nilai lebihnya makin besar. Artinya, modal yang diusahakan itu bertambah jumlahnya yang disebut keuntungan. Sebaliknya, apabila sumber daya manusia (pengusaha) berkemampuan rendah, kurang produktif, tidak kreatif, dan mismanajemen, diusahakan dapat nilai lebih, modal usaha yang ada pun akan menjadi habis (rugi). Di sini arti penting sumber daya manusia (human resource) dari segi ekonomi. Dari Segi Hukum Urusan perusahaan yang berupa kekayaan dan usaha perusahaan itu dapat dialihkan pada pihak lain atau dapat dilakukan tanpa merugikan orang lain atau tidak. Urusan perusahaan yang berupa kekayaan adalah benda yang dapat dialhkan kepada pihak lain, baik tersendiri terpisah dari perusahaan maupun bersama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan, dari segi hukum, kekayaan yang berupa benda dapat dijadikan objek jual beli, sewa menyewa dan ini diatur oleh hukum bagaimana cara melakukan jual beli, sewa menyewa, dan cara melakukan penyerehan benda dan membayar harga. Dari segi hukum, urusan perusahaaan yang berupa “usaha perusahaan” terdiri atas perbuatan hukum dan produk yang dihasilkannya. Setiap perbuatan hukum diatur oleh (undang-undang, kebiasaan) sebagai perbuatan seharusnya perusahaan berbuat dan bertindak menjalankan perusahaannya.Sedangkan produk perbuatan hukum tersebut dapat berupa benda dan bukan benda. Perbuatan hukum dan produk yang bukan benda tidak dapat dialihkan (dijiual) kepada pihak lain karena tidak ada aturan hukum (undang-undang) yang mengaturnya. Karena merupakan satu kesatuan dengan perusahaan, hanya dapat dialihkan (dijual) bersama dengan perusahaan jika perusahaaan itu dijual.Dalam hal ini, yang mempunyai arti penting adalah perusahaannya yang di dalamnya melekat usaha perusahaan. Produk perubahan yang mana yang bukan benda, akan diuraikan dalam pokok bahasan tersendiri, yaitu usaha perusahaan. 4/1/2019 Jeremia Alexander Wewo,SH,MH 54

KEKAYAAN PERUSAHAAN Pengertiannya Kekayaan adalah benda milik orang, mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Menurut ketentuan pasal 499 BW, benda meliputi barang dan hak.Barang adalah benda wujud (tangible goods), sedangkan hak adalah benda tidak berwujud (intangible good).Pada benda melekat suatu hak.Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu.Hak atas benda milik disebut hak milik, disingkat “milik” saja. Orang pemilik benda dapat berupa manusia pribadi dan dapat pula berupa badan hukum.Apabila pemilik benda adalah manusia pribadi, miliknya itu disebut milik pribadi, milik pribadi dapat berupa milik satu orang, dapat pula milik bersama (sosial).Apabila pemilik benda adalah badan hukum, miliknya itu disebut milik badan hukum.Milik badan hukum dapat berupa milik negara (pemerintah) dan dapat pula milik swasta.Apabila swasta itu adalah perusahaan, benda itu dikatakan milik perusahaan.Setiap benda pasti ada pemiliknya.Benda itu dikatakan milik perusahaan.Setiap benda pasti ada pemiliknya.Apabila tidak ada pemiliknya, benda bergerak disebut tak bertuan (res nullius), sedangkan benda tidak bergerak dimiliki oleh negara. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

55

Setiap benda mempuanyai nilai ekonomi, yaitu nilai kebutuhan yang diukur dengan sejumlah uang.Apabila benda tidak mempunyai nilai ekonomi, benda tersebut bukan kekayaan. Nilai ekonomi merupakan nilai baku bagi kehidupan manusia. Makin banyak benda milik seseorang, makin tinggi pula jumlah nilai ekonominya sehingga orang itu dikatakan orang kaya. Karena memiliki nilai ekonomi, benda dapat dialihkan kepada pihak lain dapat pihak lain itu mau menerimanya. Baik benda maupun hak yang melekat di atasnya diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah. Diakui oleh hukum artinya masyarakat menghargai dan tidak akan mengambil, menunggu, atau merugikan benda milik orang. Dilindungi oleh hukum artinya hukum mencegah dengan ancaman hukuman apabila ada pihak lain yang akan mengambil, menunggu, atau merugikan benda milik orang. Apabila benar-benar telah terjadi kerugian atas milik orang, pihak yang merugikan itu berhak menuntut pemulihannya sesuai dengan hukum yang berlaku.Adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas benda milik orang karena adanya bukti yang sah, yaitu bukti yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.Bukti tersebut menyatakan bahwa yang menguasai benda itu adalah benar memiliknya.Di samping itu, dalam pasal 1977 ayat (1) BW juga diakui bahwa setiap orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

56

Karena benda itu memiliki nilai ekonomi, maka setiap benda memiliki orang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Pengalihan karena perjanjian artinya pemilik benda setuju memindahkan penguasaannya kepada pihak lain, dan pihak lain itu setuju menerima pengusaan tersebut, misalnya pada jual beli dan sewa menyewa. Pengaliahan karena undangundang artinya ketentuan undang-undanglah yang memerintahkan pemindahan penguasaan benda kepada pihak lain walaupun tidak ada persetujuan sebelumnya, misalnya pada pewaris. KLASIFIKASI KEKAYAAN Kekayaan adalah benda yang menjadi objek hak yang dapat dialihkan (dijual atau disewakan) kepada pihak lain. Kekayaan diklasifikasikan sebagai berikut: a. Benda bergerak (movable goods) Benda bergerak terdiri atas benda berwujud (tangible goods), misalnya kendaraan bermotor, komputer, televisi, dan lemari besi: sedangkan benda tidak berwujud (intangible goods) berupa hak, misalnya piutang, goodwill, gadai, hak cipta, dan paten. b. Benda tidak bergerak (unmovable goods) Benda tidak bergerak terdiri atas benda tidak bergerak berwujud (tangible unmovable goods), misalnya tanah pekarangan, rumah, gedung, pabrik, dan tanaman buah-buahan; sedangkan benda tidak bergerak tak berwujud (intangible unmovable goods), misalnya hipotek, hak tanggungan, hak guna bangunan, dan hak sewa rumah. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

57

C. Bukan benda: utang, langganan, rahasia perusahaan, relasi dan lain-lain. Klasifikasi ini mempunyai arti penting dalam pengalihannya.Pengalihan benda bergerak berbeda dengan benda tidak bergerak. Setiap jenis benda tersebut di atas dapat dialihkan (dijual) kepada pihak lain menurut ketentuan undang-undang yang mengaturnya, antara lain seperti berikut ini: a) Komputer dapat dijual dan dialihkan (diserahkan) kepada pembelian dari tangan ke tangan (Pasal 612 BW). b) Kendaraan bermotor dapat dijual dan dialihkan (diserahkan) kepada pembelian dan cara balik mana di Kantor Samsat setempat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan). c) Hak cipta dapat dialihkan kepada penerbit buku dengan perjanjian tertulis (UndangUndang Nomor 19 Tunan 2002 tentang Hak Cipta). d) Rumah dan tanah pekarangan dapat dijual dan dialihkan (diserahkan)kepada pembeli dengan cara akta otentik balik nama di muka PPAT dan didaftarkan di Bagian Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997). Kekayaan perusahaan adalah benda yang dapat dialihkan menurut hukum. Kekayaan perusahaan terdiri atas: a. Modal perusahaan berupa uang tunai. b. Inventaris perusahaan berupa barang dan hak. c. Produk usaha perusahaan berupa keuntungan (nilai lebih) berupa uang dan barang serta piutang (tagihan) perusahaan. Kekayaan perusahaan lebih mengutamakan motif komersial dari pada motif sosial. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

58

GOODWILL Istilah goodwill adalah salah satu unsure dari sebuah urusan perusahaan, termasuk di dalamnya kelompok barang dan jasa. Goodwill terdapat pada perusahaan yang berkembang dengan baik sehingga perusahaan itu mendapatkan banyak laba.

Menurut pendapat S.J. Fockema, goodwill adalah suatu benda ekonomis tak bertubuh, yang terjadi pada hubungan antara perusahaan dengan para pelanggan dan kemungkinan perkembangan perusahaan yang akan datang. Hal tersebut dapat dipindah tangankan bersama dengan urusan perusahaan dan dapat meraup keseimbangan dalam keuntungan perusahaan Dengan kata lain, goodwill akan terwujud bila terjadi keseimbangan pengaturan dalam perusahaan serta berdampak pada hasil laba yang diperoleh. Dapat juga dimaknai sebagai suatu kesatuan utuh kegiatan usaha apabila dibandingkan dengan jumlah nilai keseluruhan benda yang merupakan urusan perusahaan. Goodwill dapat tercipta akibat dari adanya hubungan relasi yang baik, manajemen yang baik, cara mengatur jalannya perusahaan yang sistematis dan efesien sesuai aturan perusahaan. Aspek lainnya juga mencakup pemilihan tempat penjualan produk yang strategis, pemasangan iklan produk yang tepat serta menarik para konsumen, pemilihan bahan baku yang tepat, kualitas produk yang baik guna memenuhi selera dan kebutuhan konsumen, dan juga penepatan harga yang sesuai. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

59

Perusahaan yang telah mewujudkan goodwill dapat dipindah tangankan dengan nominal harga yang tinggi karena mempunyai banyak keuntungan dan saham perusahaan tersebut dapat dijual dengan harga tinggi pula dalam bursa perdagangan. Salah satu dari unsur perusahaan ini termasuk dalam penjualan barang dan jasa yang disebabkan karena adanya hubungan timbal balik yang baik antara perusahaan dan para pelanggan serta adanya prospek perkembangan operasional yang memiliki peluang bagus untuk waktu ke depan, misalnya hasil dari barang dan jasa perusahaan selalu dibutuhkan oleh para konsumen yang sejalan waktu kebutuhan itu makin bertambah dengan faktor bertambanya jumlah penduduk.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

60

HUBUNGAN ANTARA HARTA KEKAYAAN PERUSAHAAN DAN HARTA KEKAYAAN PRIBADI Banyak orang berpendapat bahwa harta kekayaan perusahaan itu harus dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi. Pendapat ini tidak dibenarkan oleh Polak dan Molengraaff, karena: 1. Pasal 1131 KUHPER menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur yang tetap maupun yang bergerak, baik yang telah ada, maupun yang akan diperolehnya, merupakan jaminan bagi seluruh perikatan-perikatan pribainya. 2. Pasal 1132 KUHPER menetapkan bahwa harta kekayaan itu (pasal 1131 KUHPER) merupakan jaminan bagi semua krediturnya bersama-sama. Hasil penjualan dari harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut imbangan besar-kecilya piutang masing-masing, kecuali bila diantara para krediur itu mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 3. Pasal 6 KUHD mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat pembukuan, yaitu catatan mengenai harta kekayaan pribadi maupun harta kekayaan perusahaanya, sedemikian rupa sehingga tiap saat dapat diketahui hak dan kewajiban pengusaha itu. 4. Pasal 19 peraturan kepailitan ( S. 1905-217) menetapkan bahwa kepailitan itu tidak hanya mengenai seluruh harta kekayaan debitur pada saat dinyatakan pailit, tetapi mengenai juga harta kekayaan yang didapat selama kepailitan berjalan. 5. Pasal 18 KUHD menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari persekutuan firma bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruh perikatan dari persekutuan firma itu. Tetapi bila perusahaan berbentuk badan hukum, maka harta kekayaan perusahaan itu seluruhnya merupakan satu kesatuan yang bulat, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para sekutu-sekutunya. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

61

URUSAN PERUSAHAAN YANG DAPAT DIJUAL Dasar hukum yang mengatur mengenai urusan perusahaan yang dapat dijual secara en bloc belum ada, tetapi par analogiam dapat ditunjuk pasal 1537 KUHPER, yang memperbolehkan penjualan harta warisan tanpa perincian, dan pasal 1533 KUHPER, yang menentukan bahwa penjualan piutang itu berikut segala sesuatu yang melekat padanya seperti: jaminan, hak istimewa, hak hipotik dan lian-lain. Meskipun urusan perusahaan itu dapat dijual secara en bloc(bersama-sama sehingga merupkan satu kesatuan) tetapi tidak dapat diserahkan secara en bloc, sebab tiap-tiap benda itu mempunyai cara penyerahannya sendiri-sendiri, yang dapat diperinci sebagai berikut: 1. Penyerahan barang-barang bergerak bertubu (lichamelijik roerende zaken), cukup dengan penyerahan dari tangan ke tangan ( hand by han), atau dengan menyerahkan kunci gudang, dimana barang-barang yang diserahkan itu kepada di dalamnya ( pasal 612 KUHPER). 2. Penyerahan surat piutang atas nama atau benda tak bertubuh lainnya, dilaksanakan dengan cessie, yaitu dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, yang khusus dibuat untuk memindah tangankan piutang atau benda tak bertubuh itu, dan harus diberitahukan kepada debitur ( pasal 613-(1) dan (2) KUHPER). 3. Penyerahan surat piutang atas pembawa (aan toonder) cukup dengan penyerahan dari tangan ke tangan ( hand by hand), sedangankan penyerahan surat piutang atas pengganti (aan order) harus disertai dengan andosemen ( pasal 613-(3) KUHPER). 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

62

4. Penyerahan benda tetap yang berwujud tanah, diatur dalam PP No 10 tahun 1961 ( LN 1961-28) 5. Penyerahan benda bergerak khusus, misalnya: kenderaan bermotor dan lain-lain diatur dengan peraturan tersendiri secara khusus untk kepentingan ketertiban dan perpajakan.

PENYERAHAN BENDA BERGERAK Penyerahan itu adalah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum pindahya hak milik. Penyerahan benda-benda bergerak diatur dalam pasal 612, 613 KUHPER dan peraturan-peraturan khusus lainnya. Adapun isi pasal 612 dan 613 KUHPER dapat dirincikan sebagai berikut: a) Penyerahan benda bergerak yang bertubuh data dilakukan:

·

Secara fisik dari tangan ke tangan ( hand by hand)

·

Dengan penyerahan kunci gudang, dimana benda itu berada

·

Tidak perlu diserahkan, bilamana benda yang akan diserahkan itu adalah sudah ada didalam kekuasaan si penerima atas dasar alias (title) lain.

b) Penyerahan piutang atas nama atau benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan cara membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan (cessie), dengan mana hak kebendaan itu diserahkan kepada orang lain. Cessie itu harus diberitahukan, diakui atau disetujui oleh debitur, agar cessie itu berlaku bagi debitur. c) Penyerahan piutang atas pembawa (aan toonder), cukup diserahkan secara fisik (hand by hand), sedang penyerahan piutang atas pengganti (aan order) harus dilakukan dengan cara andosemen dan penyerahaan fisik. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

63

PENYERAHAN BENDA TETAP Penyerahan benda tetap pertama kali diatur dalam”overschrijvingsordonnantie” (S.1834-27), yaitu suatu ordonansi yang mengatur balik nama benda tetap dan mendaftar hak hipotik di Indonesia. “Overschrijvingsordonnantie” itu mengatur balik nama tanah-tanah yang berstatus/berkedudukan hukum eropa, sedang balik nama mengenai tanah yang berkedudukan hukum adat diatur menurut hukum adat. Pengaturanoverschrijvingsordonnantie itu mempunyai stelsel negative, artinya pihak ketiga masih diberi hak untuk menuntut tanah atau benda tetap yang sudah didaftarkan. Tuntutan itu harus diajukan kepda hakim yang berwenang. Ini berarti bahwa pendaftaran itu tidak menimbulkan suatu suatu hak milik mutlak, karena terhadap tanah yang sudah didaftarkan itu masih ada kemungkinan bagi pihak ketiga untuk menuntutnya. Overschrijvingsordonnantie itu menganut sistem pasif karena pendaftar dalam peraturan ini dianggap cukup, bila telah mengetahui secara formil tentang kebenaran (sahnya) hak orang yang menyerahkan benda itu. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

64

URUSAN PERUSAHAAN YANG PINDAH KEPADA PIHAK PEMBELI Dalam perjanjian jual-beli perusahaan, yang sebaliknya harus dengan akta notarill, harus dicantumkan apa saja yang beralih kepada pembeli. Apakah nama perusahaan, merek, dan goodwill turut beralih? Kalau urusan perusahaan dijual secara”en bloc” sudah tentu semuanya itu akan beralih. Tetapi perlu diingat bahwa penjualan nama perusahaan, merek, dan goodwill adalah tidak mungkin tanpa urusan perusahaan seluruhnya, sebab akan membingungkan para konsumen, langganan, dan kreditur. Jika dalam perjanjian jual beli itu tidak dicantumkan secara khusus barang-barang apa saja yang beralih, maka peralihan barang-barang ada urusan perusahan itu harus dinyatakan dalam akta cessie, yang harus diberitahukan kepada debitur ( pasal 613 ayat (1) KUHPER). Kalau yang akan dipindahkan kepada pembeli itu adalah benda tetap, misalnya tanah, maka peralihan itu harus dilakukan sesuai dengan PP No. 10 tahun 1961 (LN 1961-28) tentang pendaftaran tanah.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

65

PENGAWASAN ATAS PERALIHAN URUSAN PERUSAHAAN ASING Pengawasan atas perusahaan-perusahaan asing telah diatur dengn keputusan bersama mentri perindustrian dan mentri perdagangan tanggal 3 september 1957, No. 2077/M/Perind. atau no. 2430/M/Perdag. Keputusan ini dibuat berdasarkan pasal 3 PP No. 1 tahun 1957, m.b 19 januari 1957. Menurut kepentingan bersama itu setiap orang asing yang akan mendirikan, memperluas atau memindahkan tempat/hak perusahaannya harus mendapat ijin lebih dahulu dari menteri perdagangan, bila mengenai bidang perdagangan, dan ijin menteri perindustrian, perusahaan semacam itu disebut perusahaan asing. Yang dimaksud dengan perusahaan asing disini adalah: 1. Perusahaan yang termaksud dalam cabang usaha perniagaan yang tidak dimiliki oleh warga Negara Indonesia. 2. Perusahaan yang termaksud dalam cabang perusahaan yang berbadan hukum atau berbentuk hukum lainnya, dari perusahaan mana satu atau beberapa pemegang sahamnya atau peserta tidak berkebangsaan Indonesia. Izin yang demikian harus dimintakan bagi kantor pusat dan masing-masing kantor cabangnya sendiri. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

66

BAB V PENGUSAHA DAN PEMBANTUNYA

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

67

PENGUSAHA Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Menjalankan Perusahaan artinya: mengelola sendiri perusahaannya, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

68

KEDUDUKAN PENGUSAHA: • Dia dpt melakukan perusahaannya sendirian tanpa pembantu • Melakukan perusahaannya dengan pembantupembantunya • Menyuruh orang lain untuk melakukan perusahaannya tetapi dia tidak turut serta dlm melakukan perusahaan

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

69

PEMIMPIN PERUSAHAAN Pemimpin Perusahaan adalah: Pemegang Kekuasaan tertinggi dalam menjalankan perusahaan. Dia bertanggungjawab penuh mengenai kemajuan dan kemunduran perusahaan. Perusahaan besar Pemimpin perusahaan berbentuk dewan pimpinan yang disebut DIREKSI yang diketuai seorang direktur utama (dirut). Direktur utama atau direktur secara yuridis mereka sebenarnya bukan pengusaha, melainkan pemegang kuasa dari pengusaha. Kecuali pada perusahaan yang dijalankan sendiri oleh pengusahanya, maka dengan sendirinya pemimpin perusahaan itu adalah pengusaha.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

70

PEMBANTU PENGUSAHA

Pembantu Pengusaha adalah: setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dngan memperoleh upah. Pembantu Pengusaha terbagi 2 yaitu: Pembantu dalam lingkungan perusahaan dan pembantu di luar perusahaann 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

71

PEMBANTU-PEMBANTU PERUSAHAAN 1. • • • • •

4/1/2019

Pembantu –pembantu dlm perusahaan: Pelayan toko Pekerja Keliling Pengurus Filial Pemegang Prokurasi Pimpinan prusahaan

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

72

2. • • • • •

PEMBANTU-PEMBANTU DILUAR PERUSAHAAN : Agen Pengacara Notaris Makelar Komisioner

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

73

PEMBANTU-PEMBANTU DLM PERUSAHAAN • Pelayan Toko semua pelayan yg membantu pengusaha. Misalny ; kasir, pelayan penjual, bagian pembukuan • Pekerja Keliling org yg bekerja keliling diluar kantor untuk memperluas dan memperbanyak perjanjian antara majikan dgn pihak ketiga

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

74

• Pengurus Filial Org yg bertugas mewakili pengusaha mengenai semua hal tetapi terbatas pada 1 cabang perusahaan saja • Pemegang Prokurasi Pemegang kuasa dari perusahaan dan sebagai wakil pimpinan • Pimpinan Perusahaan Pemegang kuasa pertama dari pengusaha (manager)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

75

PEMBANTU DI LUAR PERUSAHAAN 1)Mempunyai hubungan kerja tetap dan koordinatif dengan pengusaha yaitu: a) Agen Perusahaan: perusahaan yang berdiri sendiri yang mewakili kepentingan pengusaha yang diageninya di suatu daerah tertentu. b) Perusahaan Perbankan: lembaga keuanagan yang mewakili pengusaha untuk melakukan pembayaran, penerimaan dan penyimpanan uang.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

76

2.) Mempunyai hubungan kerja tidak tetap dan koordinatif dengan pengusaha yaitu - Makelar: Perantara yg menghubungkan pengusaha dgn pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian (psl.62-72 WvK) Makelar harus diangkat resmi dari pemerintah c.q menteri Kehakiman (psl.62 ayat 1WvK) Sebelum menjalankan tugasnya harus diambil sumpah oleh Ka.PN (psl.62 ayat 2)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

77

• Makelar mendapat upah yg disebut dgn provisi • Makelar harus membuat buku harian & buku saku dan catatan makelar ini mempunyai kekuatan pembuktian (psl.66) • Makelar dilarang berdagang dimana ia diangkat dan dilarang menjadi penjamin perjanjian yg dibuat dgn perantaranya (psl.65)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

78

MAKELAR TIDAK RESMI • Tanpa pengangkatan dan sumpah (psl.63 WvK jo.1794 BW) dan dipandang sebagai pemegang kuasa biasa

4/1/2019

Makelar resmi

Pemegang kuasa biasa

Hrs mndpt provisi

Upah bila diperjanjikan

Hrs membuat buku saku & buku harian

Membuat catatan menurut psl.6

Wajib menyimpan contoh barang

Tdk berkewajiban

Hrs menanggung sahnya TTD surat berharga

Tidak ada

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

79

KOMISIONER (psl.76-85WvK) •

• 1. 2. 3.

4.

4/1/2019

Orang yg menjalankan perusahaan dgn membuat perjanjian atas namanya sendiri, mendapat provisi atas perintah dan atas pembiayaan org lain. Ciri khs Komisioner : Tidak ada pengangkatan dan sumpah Komisioner menghubungkan komiten dng pihak ketiga atas namanya sendiri (psl.76) Komisioner tdk berkewajiban u/ menyebut namanya komiten Komisioner jg bertindak atas nama pemberi kuasanya Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

80

HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN KOMISI Pemberian kuasa dan pelayanan berkala Menurut Polak hubungan hukumnya bersifat perjanjian pemberian kuasa khusus, yg terletak pd : 1. Komisioner bertindak atas nama sendiri 2. Komisioner mndp provisi bila pekerjaannya selesai • •

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

81

HUBUNGAN KOMISIONER DGN PIHAK KETIGA • Dalah hubungan para pihak dalam perjanjian (psl.78) sehingga komiten tdk dpt menggugat pihak ketiga ----begitu jg sebaliknya • Komisioner bertanggungjawab thd komiten----apabila terjadi kerugian • Adanya janji khusus ”Del Credere” dlm perjanjiannya dng komiten dan dpt diperjanjikan secra terangterangan tau secara diam-diam berdasarkan hukum kebiasaan

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

82

HAK-HAK KHUSUS KOMISIONER • Hak Retensi, hak komisioner untuk menahan barangbarang komiten apabila provisi dan biaya yang lain blm dibayar (psl.85 jo.1812 BW) • Hak Privelege (psl.80-83), komisioner mempunyai hak istimewa pada barang-barang komiten yg ada ditangan komisioner Untuk : dijualkan, untuk ditahan bagi kepentingan lain yg akan datang, yg dibeli dan diterimanya komiten

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

83

NOTARIS DAN PENGACARA Pembantu pengusaha dalam hubungan tidak tetap dan koordinasi. Bantuan jasa mereka diperlukan insidental saja apabila pengusaha memerlukannya.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

84

EKSPEDITUR • Adalah perantara untuk mencarikan pengangkutan bagi pengirim • Bertindak atas nama sendiri

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

85

Hubungan Hukum Pengusaha dan Pembantu-Pembantu • HUBUNGAN PERBURUHAN Didasarkan atas Perjanjian Melakukan Pekerjaan (Bab VII A, BUKU III BW). Perjanjian ini meliputi perjanjian pelayanan berkala (psl.1601 BW), perjanjian perburuhan (psl.1601a BW) dan perjanjian pemborongan (psl.1601b jo.psl.1604-1617BW). Hubungan perburuhan ini bersifat sub ordinat (atas –bawah) 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

86

• HUBUNGAN PEMBERIAN KUASA Diatur di pasal 1792 BW, pengusaha sbg pemberi kuasa dan manager sbg pemegang kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kpd org lain untuk mentelenggarakan urusan atas nama pemberi kuasa. Perjanjian pemberian kuasa ini bersifat sederajat dan dapat terjadi tanpa mengharap upah

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

87

HUBUNGAN KERJA Adalah: Perikatan (hubungan) yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan perjanjian. Perjanjian Kerja diatur dalam Buku III BAB VII A KUHPdt yang meliputi perjanjian pelayanan berkala, perjanjian ketenagakerjaan dan perjanjian borongan.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

88

• Perjanjian pelayanan berkala adalah perjanjian yang dilakukan hanya untuk waktu tertentu dan perbuatan tertentu pula. • Perjanjian ketenagakerjaan adalah: perjanjian yang dilakukan antara pengusaha dan pekerja. • Perjanjian borongan adalah: pemborong mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan secara borongan dan pihak pemberi pekerjaan mengikatkan diri untuk membayar harga borongan yang telah ditentukan.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

89

BURSA PERNIAGAAN • Pengertian tentang bursa mengutamakan tentang temapt atau gedung berkumpulnya para pedagang, nahkoda, makelar, kasir dan lain-lain yang berhubungan dgn perniagaan (psl.59 KUHD) • Dari bursa maka akan terbit dan ditetapkannya harga barang perniagaan, harga pekan obligasi dalam dan luar negeri dsb (psl.60 KUHD) • Perdagangan uang dan efek-efek, pemerintah mengeluarkan UU darurat No. 13 tahun 1951 (LN 1951-79) dan diganti menjadi UU No. 15 tahun 1952 (LN 1952-67). 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

90

BAB VI PEMBUKUAN

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

91

• Tidak ada pasal yang menggunakan istilah pembukuan • Buku I dan II KUHD hanya mengatur ttg pemegang buku (pasal 6-13 KUHD, psl 10,11,13 dihapuskan) • Pembukuan a/ catatan yg berisi ttg kekayaan & ttg segala sesuatu yg berhubungan dgn perusahaan • Disebut buku (pasal 6 (3) KUHD)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

92

PERUBAHAN BAB II • Perubahan I : 9 Juni 1927 dgn stb.1927 no.146 dgn dihapuskannya keharusan perdagangan u/ mengadakan & pemeliharaan buku tertentu(buku harian & buku copy. Diganti dengan keharusan u/ mengadakan catatan ttg keadaan kekayaan & segala sesuatu yg berhub.dg perusahaan. Dan dari catatan itu dpt diketahui segala hak & kewajibannya

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

93

Perubahan II : stb.1938 no.276 perkataan pedagang diganti dgn”setiap org yg menjlnkan perusahaan (pengusaha). Baginya diwajibkan : 1. Membuat catatan/pembukuan yg berisi keadaan kekayaan perusahaan & segala sesuatu yg berkenaan dgn perusahaan 2. Membuat neraca tiap 6 bln 1-2 kali dlam setahun sehingga dapat diketahui keuntungan dan kerugian perusahaan •

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

94

• Menurut Polak neraca adalah:  Seluruh harta kekayaan beserta harga dari masing-masing benda  Segala utang-utang dan saldonya • Pengusaha harus menyimpan neraca dan segala hal yg berkaitan selama 30 tahun (pasal 6 ayat 3 KUHD)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

95

KEWAJIBAN PERUSAHAAN • Menyelenggarakan Pembukuan(Pasal 6 KUHD). • Keharusan mengadakan pembukuan bertujuan agar pihak pihak yang berkepentingan dpt mengetahui hakhak dan kewajiban pengusaha/perusahaan. • Ancaman terhadap kelalaian dan manipulasi pembukuan,bila terjadi kepailitan (Ps.396 dan 397 KUH Pidana).

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

96

HUBUNGAN KEWAJIBAN PEMBUKUAN DG PS.1131 DAN 1132 KHPDT • Bhw seluruh harta benda debitor,baik bergerak maupun tidak bergerak,baik yg telah ada maupun yg masih akan diperoleh,dipertanggunga jawabkan bagi pemenuhan perikatan2nya.Semua harta debitor merupakan jaminan bagi pelunasan utang2nya thd para kreditornya.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

97

PASAL 7 KUHD • Penilaian thd pembukuan tsb diserahkan pd hakim utk mempergunakan catatan/pembukuan tsb sbg alat bukti,bahkan untuk menguntungan orang yg membuat catatan itu. • Hakim dpt memerintahkan utk memrintahkan utk memperlihatkan catatan itu atas permintaan salah satu pihak apabila terjadi sengketa. • Penyimpanan catatan selama 30 th dan 10 th.(Berhubungan dg kedaluarwarsa/verjaring suatu pembebasan dari suatu perikatan. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

98

SIFAT PEMBUKUAN ADALAH RAHASIA (ASAS KERAHASIAAN) • Penerobosan Asas tsb: 1. Representation yaitu hakim(Ps.8 KUHD). • • • •

pembukaan

pembukuan

oleh

Penerobosan rahasia pembukuan(surat-surat dll). Hanya dpt dilakukan oleh hakim secara ambtshalve(krn jabatanya). Atas izin hakim dpt diambil turunan surat. Hakim dpt meminta pendapat ahli(akuntan).

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

99

2. Communication : Pihak yg berkepentingan dpt minta diperlihatkan pembukuan masing masing secara terbuka atas pemintaan salah satu atau kedua belah pihak, dan atas permintaan pihak yg berkepentingan dpt minta hakim krn jabatannya dalam persidangan utk membuka pembukuan. Jadi Communication dpt diminta dg perantara hakim bila ada penolakan dr salah satu pihak.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

100

APABILA DI DEPAN HAKIM MASIH ADA PENOLAKAN UTK MEMEPRLIHATKAN PEMBUKUAN Maka pihak tergugat dpt dihukum: 1. Membayar biaya, kerugian dan bunga. 2. Membayar uang paksa(dwangsom). 3. Memerintahkan paksa badan(lijfsdwang)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

101

PIHAK YG BERKEPENTINGAN DLM COMMUNICATION • Para ahli waris. • Yg berkepentingan dlm perseroan(Klien). • Pesero. • Kreditor dlm kepailitan. • Komisaris/pengawas.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

102

MACAM PEMBUKUAN 1. Pembukuan ttg Hutang yg menyajikan mengenai saldo hutang pd saat tertentu dan mutasi hutang selama periode tertentu dgn membukukan semua transaksi 2. Pembukuan ttg Modal meliputi modal yg disetor o/ pemilik/ pemegang saham.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

103

Fungsi Pembukuan • Lihatlah pasal 7 KUHD,. • Bandingkan dengan pasal 1881 KUHpdt • Bagaimana dgn pembukuan yg lewat waktu /daluarsa?

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

104

KERAHASIAAN PEMBUKUAN • Pembukuan dr seorg pengusaha bersifat rahasia (pasal 12 KUHD) • Artinya maksud pmbukuan a/ agar pihak ke3 dpt mengetahui hak-haknya tidak otomatis setiap orang diperbolehkan memeriksa / melihat pembukuan pengusaha

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

105

PENTINGNYA PEMBUKUAN • Dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, SPT mrpkn objek pemeriksaan. Oleh karena itu maka wajib pajak (badan)hrs melaporkan laporan keuangan • Sedangkan wajib pajak orang pribadi tdk wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan dan melampirkan perhitungan penghasilan bruto

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

106

ADAKAH SANGSI BG PENGUSAHA YG TIDAK/ LALAI MEMBUAT PEMBUKUAN ? • Lihatlah pasal 396 KUHP • Pasal 397 KUHP • Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

107

PASAL 396 KUHP Pedagang dgn pailit sederhana, jika: • Ongkos penghidupan terlalu boros • Tdk dpt menunjukkan pembukuan atau catatancatatanya yg disimpan menurut KUHD

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

108

Pasal 376 KUHP • Mengarang / menyembunyikan keuntungan / melarikan barang dr harta bendanya • Hanya menguntungkan salah satu penagih hutang • Tidak mencatat dan menyimpan buku, dan suratsurat lainnya

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

109

PASAL 263 KUHP • Membuat secara tdk benar atau memalsu surat yg dpt menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang yg dapat menimbulkan kerugian dipidana penjara maks.6 thn (ayat 1) • Dengan sengaja memakai surat/buku2 yg isinya dipalsu sehingga seolah-olah benar dan menimbulkan kerugian dipidana maks.6 thn

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

110

DOKUMEN PERUSAHAAN • Lihat kembali pasal 6 (3) KUHD • Beberapa kelemahan pasal ini : Dari segi ruang, penyimpanan pasti membutuhkan ruang penyimpanan yg besar Dari segi kekuatan bahan, dokumen-dokumen kertas pasti memerlukan perlakuan khusus

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

111

UU NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN PERTIMBANGAN Salah satu faktor yang mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan adalah ketentuan yang mewajibkan penyimpanan buku, catatan, dan neraca selama 30 (tiga puluh) tahun dan penyimpanan surat, surat kawat beserta tembusannya selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan; 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

112

PERUSAHAAN PERUSAHAAN

DAN

DOKUMEN

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

113

• Dokumen Perusahaan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. • Data pendukung administrasi keuangan waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. • Dokumen perusahaan yg tdk terkait dg keuangan jangka waktu penyimpanannya ditetapkanberdasarkan nilai guna dokumen tersbut.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

114

• Berangkat dari filosofi “Law As A Tool Of Social Engineering” bukan “A New Trouble Maker” • Maka dibuatlah UU NO.8 / 1997 ttg Dokumen Perusahaan. • Tujuan UU ini adalah mencapai efisiensi dlm pengelolaan dokumen perusahaan dan memberikan kepastian hukum segala dokumen perusahaan

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

115

BAB VII WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

116

TUJUAN DAN SIFAT WDP • Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas,data,serta keterangan lainnya ttg perusahaan yg tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. • Sifatnya adalah terbuka bagi semua pihak. Daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap orang yg berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yg tercantum dalam Daftar Perusahaan tertentu, setelah membayar biaya administrasi yg ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

117

MANFAAT WDP • BAGI DUNIA USAHA 1. Merupakan ajang promosi sehingga memuahkan pemasaran produknya 2. Memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dr pihak lain yg berminat 3. Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan 4. Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai permodalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen usaha. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

118

• BAGI PEMERINTAH 1. Memudahkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh 2. Memudahkan penetapan kebijaksanaan dan pengembangan usaha dalam rangka: a. bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan b. Penciptaan iklim usaha yg sehat dan tertib c. Pengembangan usaha dalam rangka perkembangan ekonomi nasional d. Sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dibidang investasi, pasar modal, perbankan/perkreditan dan hutang luar negeripihak swasta di masa mendatang. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

119

WAKTU PENDAFTARAN  Dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya (pada saat menerima izin usaha dr instansi teknis yg berwenang).  Pendaftaran perusahaan dilakukan di kantor Departemen Perdagangan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II: 1. Di tempat kedudukan kantor perusahaan (pusat atau tunggal) 2. Di tempat kedudukan setiap kantor cabang 3. Di tempat kedudukan setiap kantor pembantu perusahaan 4. Di tempat kedudukan setiarp kantor anak perusahaan 5. Di tempat kedudukan setiap agen dan perwakilan perusahaan. 6. Di kantor wilayah Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku kantor pendaftaran perusahaan Ibukota Provinsi. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

120

HAL YG WAJIB DIDAFTARKAN • Tergantung pada bentuk perusahaan, seperti: perseroan terbatas, koperasi, persekutuan atau perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh bentuk perusahaan. Beberapa contoh yg wajib didaftarkan bagi suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut: A. UMUM 1. Nama perseroan 2. Merek perusahaan 3. Tanggal pendirian perusahaan 4. Jangka waktu berdirinya perusahaan 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

121

5. kegiatan pokok an kegiatan lain dr kegiatan usaha perseroan 6. izin-izin usaha yg dimiliki 7. Alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya 8. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

122

B. MENGENAI PENGURUS DAN KOMISARIS 1. Nama lengkap dengan alias-aliasnya 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri 4. Alamat tempat tinggal yg tetap 5. Alamat dan tempat tinggal yg tetap, apabila tidak bertempat tinggal indonesia 6. Tempat dan tanggal lahir 7. Negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar wilayah negara RI

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

123

8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran 9. Setiap kewarganegaraan ahulu apabila berlainan dengan yg sekarang 10. Tanda tangan 11. Tanggal mulai menduduki jabatan C. KEGIATAN USAHA LAIN-LAIN OLEH SETIAP PENGURUS DAN KOMISARIS 1. Modal Dasar 2. Banyaknya nilai nominal masing-masing saham 3. Besarnya modal yang ditempatkan 4. Besarnya modal yang disetor 5. Tanggal dimulainya kegiatan usaha 6. Tanggal dan nomor pengesahan badan hukum 7. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran 4/1/2019 Jeremia Alexander Wewo,SH,MH 124

D. Mengenai Setiap Pemegang Saham 1. Nama Lengkap dan Alias-aliasnya 2. Setiap Namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang 3. Nomor dan tanggal bukti diri 4. Alamat tempat tinggal yang tetap 5. Alamat dan tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di wilayah negara RI 6. Tempat dan tanggal lahir 7. Negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar wilayah RI 8. Kewarganegaraan 9. Setiap kewarganegaraan dulu, bila berlainan dengan dengan kewarganegaraan yang sekarang 10. Jumlah saham yang dimiliki 11. Jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

125

E. Akta Pendirian Perseroan Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan Salinan resmi akta pendirian perseroan F. Perseroan Terbatas yang menjual Sahamnya Melalui Pasar Modal Hal-hal yang wajib didaftarkan khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya melalui Pasar Modal diatur secara khusus oleh keputusan Menteri Perdagangan No.288/Kp/II/85, tanggal 6 Februari 1985

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

126

BAB VIII NAMA PERUSAHAAN

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

127

Nama suatu perseroan terbatas (“PT”) tidak boleh sama dengan nama PT lain, walaupun domisili antara kedua PT tersebut berbeda karena hal itu dilarang peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut diatur dalam PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (“PP 43/2011 “). Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b PP 43/2011 disebutkan antara lain bahwa: “(1) Nama Perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan: b. belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain.” Apabila terjadi kesamaan nama antara PT yang didaftarkan dengan PT yang telah terdaftar, maka Menteri menolak pendaftaran PT tersebut sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 43/2011. Pengajuan tersebut, menurut Pasal 3 ayat (3) PP 43/2011, diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

128

Selain itu, nama suatu PT akan terkait antara lain pada dua faktor berikut: · Citra Perusahaan

Citra suatu perusahaan terkait erat dengan nama perusahaan tersebut, apabila terdapat lebih dari satu perusahaan yang terdaftar dengan nama yang sama maka akan timbul kebingungan di masyarakat mengenai citra perusahaan tersebut. Jika satu perusahaan yang memiliki nama tersebut mengalami suatu gugatan hukum atau melakukan kesalahan maka perusahaan lain yang bernama sama akan terkena imbasnya.

· Domisili Perusahaan Dalam dunia perusahaan seringkali satu perusahaan memiliki lebih dari satu domisili. Sehingga perbedaan domisili perusahaan bukanlah pembenaran atas penggunaan nama perusahaan yang sama dengan perusahaan pihak lain. Dasar hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

129

BAB IX MEREK PERUSAHAAN

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

130

PENGERTIAN MEREK • MEREK ADALAH SUATU TANDA YANG BERUPA GAMBAR, NAMA, KATA, HURUF-HURUF, ANGKA-ANGKA, SUSUNAN WARNA ATAU KOMBINASI DARI UNSUR-UNSUR TERSEBUT YANG MEMILIKI DAYA PEMBEDA DAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN BARANG DAN JASA Dasar Hukum UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

131

DAYA PEMBEDA • MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK DIGUNAKAN SBG TANDA YANG DAPAT MEMBEDAKAN HASIL PERUSAHAN YANG SATU DENGAN PERUSAHAAN YANG LAIN

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

132

FUNGSI MEREK • SBG TANDA PENGENAL UTK MEMBEDAKAN HASIL PRODUKSI YANG DIHASILKAN SESEORANG ATAU BE BERAPA ORANG SECARA BERSAMA SAMA ATAU BDAN HUKUM DGN PRO DUKSI SESEORANG/BBRP ORANG ATAU BADAN HUKUM LAIN • SBG ALAT PROMOSI, SEHINGGA MEM PROMOSIKAN HSL PRODUKSINYA CU KUP DGN MENYABUT MEREKNYA • SBG JAMINAN ATAS MUTU BARANG NYA

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

133

JENIS MEREK • MEREK DAGANG • MEREK JASA • MEREK KOMBINASI

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

134

MEREK JASA • MEREK YANG DIGUNAKAN PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN OLEH SESEORANG ATAU BBRP ORANG SECARA BERSAMA-SAMA ATAU BADAN HUKUM UNTUK MEMBEDAKAN DENGAN BARANG BARANG SEJENIS LAINNYA

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

135

MEREK JASA • MEREK YANG DIGUNAKAN PD JASA YANG DIPERDAGANGKAN OLEH SE- SEORANG ATAU BBRP ORANG SECA RA BERSAMA-SAMA ATAU OLEH BA DAN HUKUM UNTUK MEMBEDAKAN DENGAN JASA-JASA SEJENIS LAIN - NYA

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

136

MEREK KOLEKTIF • MEREK YANG DIGUNAKAN PADA BARANG DAN ATAU JASA DGN KARAK TERISTIK YANG SAMA, YANG DIPER DAGANGKAN OLEH SESEORANG ATAU BBRP ORANG ATAU BADAN HUKUM SECARA BERSAMA-SAMA UNTUK MEMBEDAKAN DENGAN BARANG DAN/ATAU JASA SEJENIS LAINNYA

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

137

HAK ATAS MEREK • HAK EKSKLUSIF YANG DIBERIKAN NEGARA KPD PEMILIK MEREK YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR UMUM MEREK UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU UNTUK MENGGUNAKAN SENDIRI MEREK TSB ATAU MEMBERIKAN IZIN KEPADA ORANG LAIN UNTUK MENGGUNAKANNYA

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

138

TIDAK DAPAT DIDAFTAR • MEREK TIDAK DAPAT DIDAFTAR ATAS DASAR PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON YANG BERITIKAT TIDAK BAIK • PEMOHON ADA NIAT DAN SENGAJA UTK MENIRU, MEMBONCENG ATAU MENJIPLAK KETENARAN MEREK LAIN DEMI KEPENTINGAN USAHANYA YANG MENGAKIBAT KAN MENIMBULKAN KERUGIAN PIHAK LAIN ATAU MENYESATKAN KONSUMEN

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

139

PEMOHON PENDAFTARAN MEREK • ORANG PESEORANGAN • BADAN HUKUM • BEBERAPA ORANG / BERSAMA/MEREK KLEKTIF)

4/1/2019

BADAN

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

HUKUM

(PEMILIKAN

140

FUNGSI PENDAFTARAN MEREK • SBG BUKTI BAGI PEMILIK YANG BERHAK ATAS MEREK YANG TERDAFTAR • SBG DASAR PENOLAKAN TERHADAP MEREK YG SAMA KESELURUHAN / SAMA PADA POKOKNYA YANG DIMO HONKAN OLEH PEMOHON LAIN UTK BARANG /JASA SEJENIS • SBG DASAR UTK MENCEGAH ORANG LAIN MEMAKAI MEREK YANG SAMA KESELURUHAN ATAU SAMA PADA POKOKNYA DLAM PEREDARAN UNTUK BARANG/JASA SEJENIS

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

141

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUATU MEREK TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN • DIDAFTARKAN OLEH PEMOHON YANG BERETIKAD TIDAK BAIK; • BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MORALITAS KEAGAMAAN, KESUSILAAN, ATAU KETERTIBAN UMUM; • TIDAK MEMILIKI DAYA PEMBEDA; • TELAH MENJADI MILIK UMUM; ATAU • MERUPAKAN KETERANGAN ATAU BERKAITAN DENGAN BARANG ATAU JASA YANG DIMOHONKAN PENDAFTARANNYA. (PASAL 4 & PASAL 5 UUM)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

142

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUATU PERMOHONAN MEREK HARUS DITOLAK OLEH DIRJEN HKI • MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK MILIK PIHAK LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA YANG SEJENIS; • MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK YANG SUDAH TERKENAL MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA. • MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK YANG SUDAH TERKENAL MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK SEJENIS SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH;

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

143

• MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN INDIKASI GEOGRAFIS YANG SUDAH DIKENAL; • MERUPAKAN ATAU MENYERUPAI NAMA ORANG TERKENAL, FOTO, ATAU NAMA BADAN HUKUM YANG DIMILIKI ORANG LAIN, KECUALI ATA PERSETUJUAN TERTULIS DARI YANG BERHAK; • MERUPAKAN TIRUAN ATAU MENYERUPAI NAMA ATAU SINGKATAN NAMA, BENDERA ATAU LAMBANG ATAU SIMBOL ATAU EMBLEM SUATU NEGARA ATAU LEMBAGA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL,KECUALI ATAS PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIHAK YANG BERWENANG • MERUPAKAN TIRUAN ATAU MENYERUPAI TANDA ATAU CAP ATAU STEMPEL RESMI YANG DIGUNAKAN OLEH NEGARA ATAU LEMBAGA PEMERINTAHAN, KECUALI ATAS PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIHAK YANG BERWENANG 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

144

PERSAMAAN PADA POKOK • KEMIRIPAN YANG DISEBABKAN OLEH ADANYA UNSURUNSUR YANG MENONJOL ANTARA MEREK YANG SATU DENGAN YANG LAIN YANG DAPAT MENIMBULKAN KESAN ADANYA PERSAMAAN BAIK MENGE NAI BENTUK, CARA PENEMPATAN, CARA PENULISAN ATAU KOMBINASI ANTARA UNSUR-UNSUR ATAU PERSAMAAN BUNYI UCAPAN YANG TERDAPAT DALAM MEREK TSB

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

145

PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR • ATAS PRAKARSA DIRJEN HKI • ATAS DASAR PERMOHONAN DARI PE MILIK MEREK YBS • ATAS PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN GUGATAN PENGHA- PUSAN • TIDAK DIPERPANJANG JANGKA WAKTU BERLAKU PENDAFTARAN MEREK

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

146

DASAR PENGHAPUSAN • MEREK TIDAK DIPERGUNAKAN SELA MA TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG ATAU JASA SEJAK TANGGAL PENDAFTARAN ATAU PEMAKAIAN TERAKHIR • MEREK DIGUNAKAN UNTUK JENIS BARANG/JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN JENIS BARANG /JASA YANG DIMOHONKAN

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

147

MEREK TERDAFTAR DIBATALKAN • MEREK TERDAFTAR DAPAT DIBA- TALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG BERKE KUATAN HUKUM TETAP ATAS GUGATAN PIHAK YANG BERKEPEN TINGAN DGN ALASAN BERDASAR - KAN PASAL-PASAL 4, 5 DAN 6 UUM

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

148

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN • MEREK TERDAFTAR MENDAPAT PER LINDUNGAN HUKUM UNTUK JANGKA WAKTU 10 TAHUN SEJAK TANGGAL PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU TSB DAPAT DIPER- PANJANG. • PERMOHONAN PERPANJANGAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS OLEH PEMILIK MEREK ATAU KUASANYA DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN SEBELUM BERAKHIR JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR TERSEBUT

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

149

PERMOHONAN PERPANJANGAN DISETUJUI • BILA MEREK YBS MASIH DIGUNAKANPADA BARANG/JASA SE BAGAIMANA YANG DISEBUT PADA MEREK TSB • BARANG ATAU JASA DARI MEREK TERSEBUT MASIH DIPRODUKSI DAN DIPERDAGANGKAN

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

150

PERPANJANGAN DITOLAK • PERMOHONAN DITOLAK APABILA PERMOHONAN PERPANJANGAN DI AJUKAN KURANG DARI 12 BULAN DARI MASA BERAKHIRNYA PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERSEBUT • APABILA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOK ATAU MEREK TERKE NAL MILIK ORANG LAIN

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

151

INDIKASI GEOGRAFI • SUATU TANDA YANG MENUNJUK KAN DAERAH ASAL SUATU BARANG YANG KARENA FAKTOR LINGKUNGANANGEOGRAFIS TERMASUK FAKTOR ALAM, MANUSIA ATAU KOMBINASI DARI KEDUA FAKTOR TSB MEMBERI KAN CIRI DAN KUALITAS TERTENTU PADA BARANG YANG DIHASILKAN

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

152

INDIKASI ASAL • SUATU TANDA YANG MEMENUHI KE TENTUAN TANDA INDIKASI GEOGRA FIS YANG TIDAK DIDAFTARKAN / SE MATA-MATA MENUNJUKKAN ASAL SUATU BARANG ATAU JASA

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

153

PIHAK YG MENGAJUKAN PENDAFTARAN • LEMBAGA YANG MEWAKILI MASYARAKAT DI DAERAH YANG PRODUKSI BARANG YANG BERSANGKUTAN • LEMBAGA YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK ITU, ATAU • KELOMPOK KONSUMEN BARANG TERSEBUT

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

154

BAB X HAK CIPTA

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

155

Definisi 1 • Menurut UU. 19 Tahun 2002 pada Pasal 1 Ketentuan Umum, Hak Cipta adalah “hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

156

Definisi 2 • Menurut UU. 28 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ketentuan Umum, Hak Cipta adalah “hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

157

Hak Eksklusif • Yang dimaksud dengan ‘Hak eksklusif” dalam Pasal 4 UU No 28 Tahun 2014 bagian Pasal Demi Pasal adalah “hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak ekslusif berupa hak ekonomi”.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

158

Hak Eksklusif • Dalam Pasal 20 UU No 28 Tahun 2014, Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak ekslusif yang meliputi: a. Hak moral Pelaku Pertunjukan b. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan c. Hak ekonomi produser Fonogram d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

159

Fonogram • Fonogram adalah Fiksasi suara petunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya. • Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

160

Pencipta • Menurut UU. 19 Tahun 2002 pada Pasal 1 Ketentuan Umum, Pencipta adalah “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

161

Pencipta • Menurut UU. 28 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ketentuan Umum, Pencipta adalah “seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

162

• Menurut UU. 19 Tahun 2002 pada Pasal 1 Ketentuan Umum, Ciptaan adalah “Hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

163

• Menurut UU. 28 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ketentuan Umum, Ciptaan adalah “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan tas Inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

164

Pemegang Hak Cipta • Menurut UU. 19 Tahun 2002 pada Pasal 1 Ketentuan Umum, Pemegang Hak Cipta adalah “Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

165

Pemegang Hak Cipta • Menurut UU. 28 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ketentuan Umum, Pemegang Hak Cipta adalah “Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerika hak tersebut secara sah”.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

166

Direktorat Jenderal • URL : http://www.dgip.go.id/hak-cipta • Menurut UU. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ketentuan Umum no. 17, Direktoral Jenderal adalah “Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektuan yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri”.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

167

• UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menimbang, pada huruf d dikatakan bahwa “dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undnag Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan UU No. 16 Tahun 1982 Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997”. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

168

• UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menimbang, pada huruf d dikatakan bahwa “UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undangundang yang baru”.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

169

• Jadi, UU yang berlaku tentang Hak Cipta saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

170

Ketentuan Umum • UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terdapat 17 Nomor dalam Ketentuan Umum • UU No 28 Tahun Tahun 2014 Tengtang Hak Cipta Terdapat 28 Nomor dala Ketentuan Umum

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

171

Lingkup Cipta Bagian Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan 4/1/2019

Hak • Lingkup

Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 terdapat dalam BAB II yang terbagi dalam beberapa bagian.

Hal Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pencipta Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui Ciptaan yang Dilindungi Pembatasan Hak Cipta Hak Cipta atas Potret Hak Moral Sarana Kontrol Teknologi

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

Pasal 2–4 5–9 10 & 11 12 & 13 14 – 18 19 – 23 24 – 26 27 & 28

172

Perlindungan Hak Cipta • Dalam BAB II Bagian Keempat UU No 19 Tahun 2002 Ciptaan yang Dilindungi di atur dalam Pasal 12 & 13. • Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan: Dalam UU ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a. buku, Program Komputer, pamphlet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

173

Perlindungan Hak Cipta b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu, c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, d. Lagu atau music dengan atau tanpa teks; e. Drama atau drama musical, tari koreografi, pewayangan, dan pantonim, f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolasi, dan seni terapan, g. Arsitektur

h. Peta i. Seni batik, j. fotografi, k. sinemtografi, l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudkan.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

174

Perlindungan Hak Cipta (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf I dilindungi sebagai cptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud padat aya (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

175

Perlindungan Hak Cipta • Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa Tidak ada Hak Cipta atas: a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, b. Peraturan perundang-undangan, c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badanbadan sejenis lainnya.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

176

Asosiasi Hak Cipta di Indonesia • • • • • • • • • •

KCI : Karya Cipta Indonesia ASIRI : Asosiasi Industri Rekaman Indonesia ASPILUKI : Asosiasi Piranti Lunak Indonesia APMINDO : Asosiasi Pengusaha Musik Indonesia ASIREFI : Asosiasi Rekaman Film Indonesia PAPPRI : Persatuan Artis Penata Musik Rekaman Indonesia IKAPI : Ikata Penerbit Indonesia MPA : Motion Picture Assosiation BSA : Bussiness Software Assosiation YRCI : Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

177

Perlindungan Hak Cipta • Pasal 34 menyebutkan, “Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi: a. Selama 50 tahun b. Selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Penciptta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

178

Pembatasan Hak Cipta • Diatur dalam Bagian Kelima Tentang Pembatasan Hak Cipta dalam Pasal 14 – 18 di UU No 19 Tahun 2002.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

179

Pembatasan Hak Cipta • Pasal 14 menyebutkan bahwa: Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambing Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli,

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

180

Pembatasan Hak Cipta b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan seagla sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan eprnyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak, atau

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

181

Pembatasan Hak Cipta c. Pengambilan berita actual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

182

Prosedur Pendaftaran • BAB IV dalam UU No. 19 Tahun 2002 merupakan aturan dalam PENDAFTARAN CIPTAAN yang diatur dalam Pasal 35 – 44.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

183

Prosedur Pendaftaran

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

184

Persyaratan Pendaftaran

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

185

Pendaftaran Umum

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

186

Alur Pengajuan Pencatatan Ciptaan

Permohonan

• Menurut: http://www.dgip.go.id/hak-cipta • Berlaku mulai 1 Agustus 2012 • Alur ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

187

Alur Pengajuan Permohonan Pencatatan Ciptaan

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

188

Alur Pengajuan Permohonan Pencatatan Ciptaan • Bukti/tanda telah mengajukan permohonan, merupakan Sertifikat pencatatan ciptaan.

bukan

• Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan masing-masing rezim HKI hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir. (Lihat prosedur Pencatatan Hak Cipta) url : http://www.dgip.go.id/hak-cipta/prosedurpencatatan-hak-cipta 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

189

Prosedur Pencatatan Hak Cipta

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

190

Tarif & Biaya

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

191

Tarif & Biaya

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

192

Tarif & Biaya

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

193

Tarif & Biaya

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

194

Tarif & Biaya

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

195

Tarif & Biaya

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

196

Tarif & Biaya

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

197

Tarif & Biaya

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

198

Formulir Pendaftaran HKI

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

199

Formulir Pendaftaran HKI

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

200

Formulir Pendaftaran HKI

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

201

BAB XI PERSAINGAN USAHA

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

202

Asas Hukum Persaingan Usaha • Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum (pasal 2). • Demokrasi ekonomi: menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi atau pemasaran barang atau jasa.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

203

Tujuan UU Perlindungan Usaha (pasal 3) • Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; • Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; • Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

204

Materi yang Terkandung dalam UU No.5 Tahun 1999 • Perjanjian yang dilarang • Kegiatan yang dilarang • Posisi dominan • Komisi Pengawas Persaingan Usaha • Penegakan hukum • ketentuan-ketentuan lain 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

205

Prinsip Umum dlm Hukum Persaingan Usaha

1. Rule of Reason (ROR) dan Per se (Ps) • ROR : untuk melihat apakah suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum peraingan usaha, maka harus dilihat adakah akibat dari satu perbuatan yg melanggar hukum persaingan itu telah terjadi (Pasal 4 ayat 1) • Ps : rumusan mengenai perbuatan tertentu yang dilarang sudah dapat terbukti tanpa harus menunjukan akibat atau kerugian yang nyata terhadap persaingan (Pasal 6) 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

206

2. Pendekatan Struktur Pasar (SP) dan Tingkah Laku (TL) • SP: penguasan pasar oleh pelaku usaha menjadi ukuran/bahan analisis apakah Pelaku Usaha melangar hukum persaingan (merger & monopolis) • TL: Pelaku Usaha tidak dilarang menjadi besar sepanjang posisinya tidak mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

207

TUJUAN DAN LATAR BELAKANG (ps.3) • Menjaga kepentingan umum • Meningkatkan efisiensi ekonomi • Mewujudkan iklim usaha yang kondusif • Mencegah praktek monopoli dan persaingan curang

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

208

PERJANJIAN YANG DILARANG • • • • • • • • • • 4/1/2019

Oligopoli (ps.4) Penetapan Harga(ps. 5-8) Pembagian wilayah (ps.9) Pemboikotan (ps.10) Kartel (ps.11) Trust (ps.12) Oligopsoni (ps.13) Integrasi vertikal (ps.14) Perjanjian tertutup (ps.15) Perjanjian dengan pihak luar negeri (ps.16) Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

209

OLIGOPOLI (PASAL 14)

Penguasaan produksi Contoh: dulu, produksi dari tepung terigu dikuasai penuh oleh bogasari, sehingga produsen mie instant hanya bisa mendapatkan stock dari bogasari Pemasaran barang atau jasa contoh: barag berupa teh botol, tidak boleh hanya dikuasai oleh perusahaan sosro saja, tapi perusahaan lain juga bisa memproduksi jenis barang tersebit Menguasai >75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

210

Penetapan Harga (pasal 5-8) • Pada pasar yang sama dengan pesaing, kecuali pada usaha patungan. contoh : pedagang baju di tanah abang menetapkan harga lebih rendah dibandingkan pedagang lainnya di Tanah Abang. • Berbeda untuk pembeli yang berbeda untuk barang/jasa yang sama • Contoh : perusahaan roti unyil menjual harga yang tidak sama ke para pelanggannya. • Dibawah harga pasar • Lebih rendah dari harga yang lebih diperjanjikan 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

211

Pembagian wilayah (pasal 9) • Membuat perjanjian dengan pesaing untuk pemasaran/alokasi pasar barang/jasa

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

212

Pemboikotan (pasal 10) • Membuat perjanjian dengan pesaing untuk menghalangi pesaing yang melakukan usaha yang sama untuk pasar dalam/luar negeri • Menolak menjual barang/jasa dari pelaku usaha lain • Membatasi penjualan/pembelian barang/jasa • Contoh: Perusahaan penerbangan Indonesia dilarang memasuki wilayah udara Uni Eropa

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

213

KARTEL (Pasal 11) • Membuat perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi/pemasaran

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

214

TRUST (pasal 12) • Membentuk gabungan perusahaan (masing-masing perusahaan tetap eksis) yang bertujuan mengontrol produksi barang/jasa Pengelompokkan penguasaan ekonomi dari hulu sampai ke hilir (dari perkebunan pinus sampai kertas tissue) dan sektor2 yg tidak berkaitan (group mobil memiliki perkebunan kelapa sawit) sangat tidak sehat utk ekonomi jangka panjang negara tsb dan cenderung menyebabkan terjadinya monopoli dan oligopoli (kartel) di sektor ekonomi dan perdagangan kepada segilintir kapitalis besar saja 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

215

OLIGOPSONI (Pasal 13) • Menguasai pembelian/pasokan agar dapat mengendalikan harga barang/jasa • Menguasai >75% pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

216

INTEGRASI VERTIKAL (Pasal 14) Menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang/jasa tertentu yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan langsung/tidak langsung yang merugikan masyarakat 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

217

PERJANJIAN TERTUTUP (Pasal 15) • Penerima barang hanya akan memasok/tidak memasok kembali kepada pihak tertentu. • Penerima barang tertentu harus bersedia membeli barang lain dari pemasok. • Penerima barang harus bersedia membeli dari pemasok/tidak akan membeli barang yang sama dari pemasok lain.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

218

PERJANJIAN DENGAN PIHAK LUAR NEGERI (Pasal 16)

Perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

219

KEGIATAN YANG DILARANG • Monopoli (ps.17) • Monopsoni (ps.18) • Penguasaan pasar (ps.19-21) • Persekongkolan (ps. 22-24)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

220

MONOPOLI (Pasal 17) Penguasaan produksi/pemasaran barang/jasa yang belum ada substitusinya, pelaku usaha lain yang tidak dapat masuk, menguasai lebih dari 50% pangsa pasar.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

221

MONOPSONI (Pasal 18) Menguasai pasokan atau pembelian barang/jasa tertentu yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

222

PENGUASAAN PASAR (Pasal 19-21) • Menghalangi pelaku usaha tertentu melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar tertentu • Menghalangi konsumen dari pesaing untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pesaing tersebut • Membatasi peredaran/penjualan barang/jasa pada pasar tertentu

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

223

PENGUASAAN PASAR (cont.) (Pasal 19-21) • Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu • Melakukan pemasokan barang/jasa dengan cara jualrugi atau menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar tertentu • Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

224

PERSEKONGKOLAN (Pasal 22-24) • Untuk mengatur/menentukan pemenang tender • Untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya (rahasia perusahaan) • Untuk menghambat produksi atau pemasaran barang/jasa dari pesaingnya agar berkurang jumlah, kualitas, dan tidak tepat waktu.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

225

POSISI DOMINAN (Pasal 25) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: • menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau • membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau • menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: • satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau

• dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

226

JABATAN RANGKAP (Pasal 26) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut : berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau • secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat • •

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

227

PEMILIKAN SAHAM TERTENTU (Pasal 27) Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabilakepe milikan tersebut mengakibatkan: • satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; • dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

228

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (Pasal 28) Penggabungan/peleburan/dan pengambilalihan tertentu yang megakibatkan nilai aset/nilai jualnya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU dalam waktu 30 hari.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

229

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Status : lembaga Independen ( Pasal 30) Keanggotaan : Pasal 31 – 34

4/1/2019

Tugas - penilaian thdp perjanjian ( Psl 4 s/d 16) - penilaian thdp kegiatan usaha (Psl 17 s/d 24) - penilaian thdp ada tidaknya posisi dominan ( Psl 25 s/d 28) - tindakan sesuai kewenangan (Psl 36) - saran & pertimbangan thdp kebijakan pemerintah - menyusun pedoman (regulasi) dan publikasi - laporan berkala Jeremia kepada Presiden & DPR Alexander Wewo,SH,MH

230

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) • Wewenang (Pasal 36) - menerima laporan dugaan monopoli / persaingan usaha tidak sehat; - penelitian atas laporan; - penyelidikan atau pemeriksaan kasus; - menyimpulkan hasil penyelidikan; - memanggil (Pelaku Usaha, Saksi, Ahli; - memutuskan & menetapkan ada/tdknya kerugian; - memberitahukan dan menjatuhkan - sanksi; 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

231

Dasar Hukum Prosedur Penanganan Laporan di KPPU • Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang: Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat; • PERMA No. 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU; • Keputusan KPPU: Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU; • KUHP, yaitu ketentuan hukum acara pidana jika perkara tersebut dilimpahkan kepihak penyidik sesuai dengan pasal 44 ayat (4) UU No. 5/1999 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

232

Dasar Hukum Prosedur Penanganan Laporan di KPPU

4/1/2019

• Laporan dapat disampaikan ke KPPU oleh: - masyarakat umum (Psl 38 ayat 1); - Pihak yang dirugikan (Psl 38 ayat 2); - Inisiatif KPPU melalui monitoring(Psl 40) Laporan dibuat tertulis dan disampaikan kepada ketua KPPU , ditandatangani oleh Pelapor, dibuat dalam Bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran thd UU dgn menyertakan identitas diri Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

233

Tahapan Pemeriksaan di KPPU 1. Penelitian dan klarifikasi laporan (30 hari); a.Persona standi Pelanggar; b.Perjanjian yg diduga dilanggar; c. Dampak perjanjian thd kepentingan umum; d.Ketentuan yg dilanggar 2. Gelar laporan; 3. Pemeriksaan pendahuluan; perubahan perilaku, atau

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

234

4. Pemeriksaan lanjutan (60 hri dan 30 hri); a. Meminta ket terlapor; b. Ket saksi, ahli, instansi pemerintah; c. Meminta alat2 bukti terlapor; d. Penyelidikan thd keterkaitan pihak ke 3; 5. Hasil pemeriksaan lanjutan; 6. Pembelaan diri terlapor; 7.Rapat pembuatan Putusan

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

235

Alat Bukti di KPPU

(ps. 42 UU No.5/1999, ps.64 Peraturan Komisi No.1/2006)

A. B. C. D. E.

4/1/2019

Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat dan/atau dokumen; Petunjuk; Keterangan terlapor

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

236

Pengecualian dalam Ketentuan UU ini (Pasal 50) 1. Perrjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang,serta waralaba 3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan 4. Perjanjian keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasokkembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan 5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk perbaikan standar hidup masyarakat luas 6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia 7. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu 8. Kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri 9. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau 10.Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

237

Kasus dan Putusan KPPU UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sumber: www.kppu.go.id & www.detik.com

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

238

1.Cineplex 21 ( 2002 ) Gugatan tentang penguasaan pasar dan distribusi film di Indonesia, pemegang hak tunggal oleh Group 21. Memutuskan denda pada salah satu perusahaan distribusi Group 21, yaitu PT. Nusantara Sejahtera Raya karena melanggar UU No.5 tahun 1999 Pasal 27 tentang Kepemilikan Saham Mayoritas di beberapa perusahaan distribusi film. Pengusahaan saham mayoritas ini membuat penguasaan pasar secara tidak sehat dan menghambat persaingan usaha di perindustrian film nasional, terutama distributor film.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

239

2. Logo PT. Pertamina (2006) Pertamina dinyatakan secara sah telah melanggar UU Persaingan Usaha.

Spesifiknya melanggar Pasal 19d yang berisi tentang praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha. Dalam kasus ini berkaitan dengan pembuatan logo baru pertamina dengan tujuan memperbaiki citra dan penyesuaian visi, misi perusahaan. Pertamina melakukan penunjukan langsung kepada LANDOR international branding consultant. Sehingga melakukan diskriminasi terhadap Konsultan Merk lainnya untuk bersaing secara sehat. Pertamina dikenakan denda sebesar Rp. 1 Milyar yang harus disetorkan ke kas negara.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

240

3. Tender LCD Pemprov DKI Jakarta (2007) Pelanggaran berkaitan dengan tender pengadaan LCD proyektor di Biro Administrasi wilayah sekretariat daerah provinsi DKI Jakarta. Putusan KPPU menghukum PT.Sima Agustus, PT.Tiga Permata Hati, PT. Buana Rimba Raya, Panitia pengadaan barang dan jasa DKI anggaran 2006 dan Kepala Biro Administrasi karena terbukti bersalah melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha tentang Persekongkolan. Yaitu, sengaja mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antara perusahaan peserta tender.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

241

4. Kartel SMS (2008) PT. Excelcomindo Pratama, PT. Telekomunikasi Selular, PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Bakrie Telecom, PT. Mobile-8 Telecom, PT. Smart Telecom bersama-sama telah melakukan penetapan harga SMS. Melanggar Pasal 5 tentang Penetapan Harga, UU Persaingan Usaha. Telkomsel dan XL masing-masing harus membayar denda Rp.25M, Telkom Rp18 M, Mobile 8 Rp.5 M dan BakrieTelecom sebesar Rp.4 M. Semua operator yang dikenakan putusan tersebut saat ini sedang melakukan persiapan banding ke Pengadilan Negeri

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

242

4. Kartel SMS (2008)

(Lanjutan)

Dalam putusannya, KPPU memaparkan tentang consumer loss atau kerugian pelanggan akibat terjadinya praktik kartel SMS tersebut. Selama periode 2004 hingga 1 April 2008 konsumen disebut telah mengalami kerugian Rp 2,827 triliun akibat seragamnya tarif SMS lintas operator: yakni Rp 250 sampai Rp 350. Pelanggan Telkomsel dianggap mengalami kerugian terbesar, Rp2,1 triliun. Disusul oleh pelanggan XL Rp 346 miliar, Telkom Rp 173,3 miliar, Bakrie Telecom Rp 62,9 miliar, Mobile-8 Rp 52,3 miliar, dan Smart Telecom Rp 0,1 miliar.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

243

BAB XII HAK REKLAME

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

244

Hak reklame yaitu hak penjual untuk menarik kembali barang yang sudah dibeli pembeli dengan harga tertentu baik tunai atau kredit yang belum dibayar atau dibayar sebagian selama jangka waktu 30 hari Tujuan dari Hak Reklame adalah untuk melindungi kepentingan penjual apabila pembeli tidak membayar harga penjualan maka dengan menarik kembali secara sepihak barang yang dijadikan objek jual beli. Pasal 1513 KUH Perdata menyatakan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Sifat Hukum Hak Reklame (Soekardono) menyatakan bahwa hak reklame itu sebagai upaya yang diberikan oleh Undang – Undang kepada penjual untuk memperoleh kembali hak milik atas barang yang sudah dijual. Pendapat Soekardono perlu ditambah bahwa hak khusus tidak berasal dari Undang – undang saja (KUH Perdata atau KUHD) tetapi juga dari perjanjian jual beli yang dibuat secara tertulis yang oleh para pihak dan pembayaran harga barang selain secara tunai dan belum dibayar dapat juga secara angsuran dan angsuran belum dibayar. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

245

Pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak tentu ada sebabnya. Sebabnya yaitu debitor (pembeli) tidak memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 1513 KUH Perdata (wanprestasi) membayar harga barang itu. Dengan pembatalan perjanjian maka terjadi pemulihan hak yaitu pengembalian barang yang sudah dijual karena harganya belum dibayar. Upaya khusus yang diberikan undangundang kepada penjual tidaklah bertentangan dengan pasal 1338 kalimat kedua KUH Perdata. Subekti menyatakan bahwa harga pembelian haruslah berupa uang. Kalau dibayar dengan barang bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar menukar dan kalau dibayar dengan jasa, perjanjiannya akan menjadi perjanjian kerja atau perburuhan. Pasal 1191 memberikan kepada penjual barang-barang yang belum dibayar suatu wewenang yang memang tidak termasuk bilangan hak istimewa, namun itu mempunyai hubungan yang erat dengan hak istimewa dari penjual. Wewenang itu dinamakan hak reklame. Singkatnya ialah, bahwa dalam keadaan tertentu penjual dapat menuntut kembali barang-barang yang terkena hak istimewa dan yang ada pada pembeli, bahkan untuk kepastian hak tersebut si penjual dapat mengenakan sita revindikatur. Pengaturan hak reklame terdapat dalam KUH Per dan KUHD. Hak reklame selainnya diatur dalam B.W. juga diatur dalam W.v.K. (pasal 230 dan selanjutnya). 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

246

Dasar Hukum Hak Reklame: 1. Pasal 1145 dan 1146a KUH Perdata yaitu berupa Hak Reklame diluar Kepailitan 2. Pasal 230 sampai dengan pasal 239 KUHD yaitu Hak Reklame dalam Kepailitan 3. Dalam Perjanjian Jual Beli dalam bentuk tertulis (sales contract) yang sudah dibuat secara baku/standard. Hak reklame selainnya diatur dalam B.W. juga diatur dalam W.v.K. (pasal 230 dan selanjutnya), bukan di situ terdapat suatu peraturan yang agak panjang lebar, akan tetapi peraturan dalam W.v.K. itu hanya berlaku dalam hal si pembeli dinyatakan pailit. Peraturan yang diberikan oleh B.W. memang hanya dimaksudkan untuk jual beli barang secara kecil-kecilan saja, yang biasanya dilakukan tunai, sedangkan peraturan dalam W.v.K. juga dimaksudkan untuk jual beli barang secara besar-besaran, yang banyak dilakukan atas kredit.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

247

Secara garis besar ketentuan dalam pasal 1145 KUH Perdata menetapkan syarat – syarat Hak Reklame diluar Kepailitan sebagai berikut : 1. Benda yang diperjual belikan adalah benda tetap 2. Jual beli dilakukan secara kontan 3. Benda yang dijual sudah diserahkan kepada pembeli 4. Benda masih berada ditangan pembeli 5. Harga pembelian belum dibayar atau diangsur sebagian 6. Jangka waktu pelaksanaan Hak Reklame adalah 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan barang. KUHD menambahkan bahwa Hak Reklame dalam Kepailitan selain diatur dalam Pasal 1145 KUH Perdata juga ada syarat tambahan antara lain : 1. Jual beli dilakukan secara tunai atau angsuran. 2. Pembeli dinyatakan jatuh pailit 3. Jangka waktu pelaksanaan Hak Reklame selama 60 (enam puluh) hari 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

248

Ciri-Ciri Hak Reklame: 1. Merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terdapat siapapun juga 2. Mempunyai zaaksgevolg atau droit de suit (Hak yang mengikuti), yaitu hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada 3.Yang lebih dahulu terjadinya, tingkatannya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. 4. Droit de Preference, yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya 5. Pemindahannya secara sepenuhnya dilakukan 6. Gugatan kebendaan (zakelijke actie), yaitu hak untuk menggugat apabila terjadi gangguan atas hak tersebut

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

249

Sifat Hak Reklame: 1. Absolut (mutlak), yaitu dapat dipertahankan atau dilindungi terhadap setiap gangguan dari pihak ketiga. 2. Droit de Suit, yaitu mengikti bendanya dimanapun benda berada. 3. Sifat Prioritas, yaitu hak yang lebih dahulu terjadinya dimenangkan dengan hak yang terjadi kemudian. Pelaksanaan Hak Reklame: 1. Pelaksanaan hak reklame diluar kepailitan apabila telah memenuhi persyaratan maka penjual menyampaikan permohonan sommatie kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, Ketua Pengadilan memerintahkan Jurusita untuk menyampaikan sommatie kepada pembeli mengenai pengembalian benda yang telah diserahkan itu 2. Pelaksanaan Hak Reklame dalam Kepailitan apabila telah memenuhi persyaratan pelaksanaanya dapat dilakukan secara lisan saja, tidak perlu digugat atau dengan permohonan kepada Pengadilan Negeri, namun apabila tidak dapat dilakukan secara lisan, barulah ditempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. 3. Pelaksanaan Hak Reklame dalam Kepailitan apabila telah memeuhi persyaratan pelaksanaanya dapat dilakukan secara lisan saja, tidak perlu digugat atau dengan permohonan kepada Pengadilan Negeri, namun apabila tidak dilakukan secara lisan saja, tidak perlu digugat atau dengan permohonan kepada Pengadilan Negeri, namun apabila tidak dapat dilakukan secara lisan barulah ditempuh penyelesaikan melalui Pengadilan Negeri. 4. Pelaksanaan Hak Reklame menurut perjanjian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian jual beli yang dibuat secara tertulis Lazimya dilakukan secara lisan , artinya pembeli diberitahu terlebih dahulu bahwa belum melakukan kewajibannya untuk membayar harga barang atau angsuran dan diberi kesempatan untuk segera melakukan kewajibannya dan apabila tidak memenuhi kewajibannya barulah Hak Reklame dilaksanakan.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

250

Asas-asas Umum Hukum Benda: 1. Merupakan hukum pemaksa 2. Dapat dipindahkan 3. Individualiteit 4. Totaliteit 5. Tak dapat dipisahkan 6. Prioriteit 7. Percampuran 8. Perlakuan yang berbeda atas jenis benda yang berbeda 9. Publiciteit 10. Sifat perjanjian

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

251

BAB XIII PASAR UANG DAN MODAL

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

252

PASAR UANG Pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

253

Fungsi Pasar Uang  Bagi Bank Sentral sebagai piranti untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui Operasi Pasar Terbuka  Sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek  Sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi  Sebagai perantara bagi investor luar negeri dlm menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia  Memberikan informasi mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

254

Karakteristik Pasar Uang  Orientasi profit  Menekankan pada kredit jangka pendek  Pasar Uang bersifat abstrak, tidak ada tempat khusus untuk perdagangannya seperti pasar modal atau pasar barang. Transaksinya secara Over the Counter (OTC). Dilakukan oleh setiap peserta melalui Desk atau Dealing Room masing-masing pelaku pasar.  Transaksi pasar uang bagi bank dilakukan oleh pejabat yang diberi kuasa yang disebut dengan Dealer Money Market  Instrumen pasar uang mudah untuk diperdagangkan kembali  Likuid (mudah untuk dicairkan)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

255

Manfaat Pasar Uang  Terpenuhi kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan, lembaga keuangan dan pemerintah dari overnight sampai tempo satu tahun  Bagi pihak yang surplus dana, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang idle (tidak terpakai).  Bagi bank, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya agar saldo giro pada Bank Sentral tidak negatif akibat kegiatan kliring. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

256

Peserta Pasar Uang Bank Lembaga Pemerintah Perusahaan Asuransi Yayasan Lembaga Keuangan lainnya Pegadaian ) Perusahaan-perusahaan besar Individu Broker 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

(Mis.:

Koperasi,

257

Contoh Mekanisme Transaksi di Pasar Uang Bank Indonesia

Nota Kredit

Nota Kredit

Bank Harta

Pinjam Rupiah

Bank Karun

Bang Harta mengalami kalah kliring, sehingga meminjam kepada Bank Karun di Pasar Uang Antar Bank. Dengan demikian, Bank Indonesia akan mengkredit account Bank Karun di BI dan mendebet Account Bank Harta di BI. Dengan demikian, Bank Harta memiliki cadangan giro yang cukup Di Bank Indonesia. Namun bank tersebut berhutang ke Bank Karun

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

258

Instrumen Pasar Uang Call Money Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Surat Berharga PasarUang (SBPU) Sertifikat Deposito Banker’s Acceptance Repurchasement Agreement (Repo)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

259

Call Money  Call Money adalah penempatan atau peminjaman dana jangka pendek (dalam hitungan hari) antar bank. Lebih jelasnya, call money adalah instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara.  Bagi bank yang menempatkan, pinjaman singkat merupakan aktiva bank, sedangkan bagi bank yang menerima penempatan, pinjaman singkat merupakan kewajiban (utang atau pasiva).  Pinjaman singkat dibukukan dalam rekening antar bank. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

260

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)  Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga.  SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai Rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

261

 Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme "BI rate" (suku bunga BI), yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

262

Surat Berharga Pasar Uang  SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.  SBPU sama halnya dengan SBI merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh BI dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

263

Sertifikat Deposito  Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu.  Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.  Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuli temponya melalui lembaga lembaga keuangan lainnya. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

264

Banker’s Acceptance  Suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing.  Eksportir sangat tergantung pada pembiayaan akseptasi oleh bank domestik atau suatu bank asing. Dengan demikian, aksep adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk mengalihkan resiko perdagangan internasional kepada pihak ketiga yang akan mengambil resiko tersebut karena ia memiliki keahlian dalam menilai resiko kredit dan menyebarkan resiko tersebut dalam berbagai pinjaman. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

265

Repurchasement Agreement • Transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali suratsurat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

266

Resiko yang Muncul dalam Pasar Uang • Resiko Pasar (interest rate risk) • Resiko Investasi • Resiko Gagal Bayar • Resiko Inflasi • Resiko Valuta Asing • Resiko Politik 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

267

Indikator Pasar Uang Indikator pasar uang meliputi: 1. Suku bunga Pasar Uang Antar Bank (Rp) Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. 2. Volume transaksi Pasar Uang Antar Bank (Rp) Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah. 3. Suku bunga Pasar Uang Antar Bank (US$) Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam danadalam bentuk US $. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

268

Indikator Pasar Uang 4. Volume transaksi Pasar Uang Antar Bank (US$) Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US $. 5. JIBOR (Jakarta Interbank Offered)

Suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank.

6. Suku bunga deposito Rupiah (%/Th) Tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk Rupiah 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

269

Indikator Pasar Uang 7. Suku bunga deposito US$ (%/Th) Tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US $. 8. Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya 9. Suku bunga kredit Tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

270

Indikator Pasar Uang 10. Inflasi Kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus suatu waktu tertentu 11. Indeks Harga Konsumen (IHK) Angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. 12. Sertifikat Bank Indonesi (SBI) Instrumen investasijangka pendek yang bebas resiko 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

271

PASAR MODAL (Money Market) • UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 : Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek • Secara teoritis Pasar Modal, sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang dalam bentuk utang (obligasi) mau - pun equity (saham)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

272

• Pasar Modal merupakan pasar dalam pengertian abstrak maupun dalam pengertian yang konkrit. • Dalam pengertian abstrak Pasar Modal adalah perdagangan surat berharga yaitu saham dan obligasi. • Dalam arti konkret Pasar Modal adalah suatu tempat yang terorganisir, dimana efek (surat berharga) diperdagangkan yang disebut Bursa Efek (stock exchange)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

273

• Keppres 60/1988, dalam pengertian operasional Pasar Modal dipahami sebagai “Bursa” yang mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang dalam bentuk efek • UU No. 8 Tahun 1995 : Bursa Efek (stock exchange) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

274

• Bursa Efek (stock exchange) adalah suatu sistem yang terorganisir, yang mempertemukan Investor (pembeli/unit surplus) dengan Emiten (penjual/unit defisit) efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya (dealer, broker) • Fungsi Bursa Efek a.l menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

275

Manfaat Pasar Modal : • Menyediakan sumber pembiayaan Jangka Panjang bagi dunia usaha, memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal • Memberi wahana investasi bagi investor, memungkinkan upaya diversifikasi • Menyediakan leading indikator bagi trend ekonomi negara • Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah • Penyebaran kepemilikan keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

276

• Menyediakan lapangan kerja/profesi yang menarik • Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek • Alternatif investasi yang memberi potensi keuntungan dengan risiko yang bisa dipertimbangkan melalui keterbukaan, likuiditas dan diversifikasi investasi • Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, mendorong pemanfaatan manajemen profesional • Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

277

FUNGSI PASAR MODAL • FUNGSI EKONOMI menyediakan fasilitas/wahana untuk mempertemukan yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana. • FUNGSI KEUANGAN memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return).

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

278

SEKURITAS (EFEK) YANG DIPERDAGANGKAN • SAHAM (STOCK) • SAHAM PREFEREN (PREFERRED STOCK) • OBLIGASI (BOND) • OBLIGASI KONVERSI (CONVERTIBLE BOND)

• RIGHT (RIGHT) • WARAN (WARRANT)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

279

Instrumen Pasar Modal • Saham (stock) adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu PT, diterbitkan atas nama atau atas unjuk, terbagi atas Saham Biasa (common stock) dan Saham Preferen (prefered stock) • Right, adalah opsi yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham biasa dengan harga dibawah pasar dan waktu tertentu • Warrant , sama dengan right namun harga saham sesuai pasar dan waktu penawaran lebih lama • Obligasi (bond) adalah 1surat bukti utang jangka panjang yang diperdagangkan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

280

SEJARAH PASAR MODAL DI INDONESIA • ZAMAN PENJAJAHAN – 1912 Vereniging Voor de Effectenhandel 13 anggota bursa perusahaan perkebunan • PERANG DUNIA II – 1940 Perdagangan efek ditutup • MASA ORDE LAMA – 1952 Penyelenggara : PPUE (Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek) • MASA KONFRONTASI – 1958

Perusahaan Belanda dinasionalisasikan.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

281

• ERA PRA DEREGULASI ( 1977 – 1987 ) selama 10 tahun yang diperdagangkan hanya 24 perusahaan • ERA DEREGULASI ( 1987 – 1990 ) 1. paket Desember 1987 (Pakdes 87) 2. paket Oktober 1988 (Pakto 88) 3. paket Desember 1988 (Pakdes 88) • ERA PASCA DEREGULASI ( 1995 – SEKARANG ) UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995 - 336 emiten - kurang lebih 197 anggota bursa.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

282

FINANCIAL MARKET

(Pasar Keuangan) • Pasar Keuangan, dimana klaim keuangan (financial claim dan jasa-jasa keuangan diperdagangkan • Penghubung antara unit defisit dan unit surplus dana

•Merupakan jantung dari sistem keuangan, karena kemampuannya menarik dana dan mengalokasikan nya, menetapkan tingkat bunga dan menciptakan harga dari sekuritas (efek) yang diperdagangkan di pasar ini 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

283

-

Financial Market

Capital Market

Money Market

Capital Market (Pasar modal)

merupakan bagian dari Financial Market (Pasar Keuangan ) untuk surat berharga jangka panjang, seperti saham, obligasi waran, right, obligasi konvertibel dan berbagai produk tutunan (derivatif) seperti opsi (put atau call)

Money Market (Pasar Uang) merupakan bagian dari financial market untuk

surat berharga jangka pendek a.l SBI, SBPU, Commmercial Paper, Promissory Notes, Call Money, Repurchase Agreement, Banker’s Acceptance, Treasury Bills dll.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

284

PERBEDAAN PASAR UANG & PASAR MODAL Indikator Pasar

Pasar Uang

Pasar Modal

Jangka Waktu

Jangka Pendek

Jangka Panjang

Produk yang diperjualbelikan

1.Sertifikat Bank Indonesia 2.Surat Berharga Pasar Uang

1.Saham 2.Obligasi 3.Reksa Dana

Hasil (return)

Bunga

1.Dividen 2.Capital Gain

Bank Indonesia

1.Perusahaan Efek 2.Bursa Efek

Peranti Operasi Pasar Terbuka

Alternatif Pendanaan perusahaan dan Alternatif Investasi bagi pemilik modal

Pelaksana Peranan

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

285

Persamaan Pasar Modal & Pasar Uang • Merupakan bagian dari Financial Market • Merupakan sarana investasi bagi unit surplus (investor) • Merupakan sarana mobilisasi/sumber dana bagi unit defisit

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

286

BAB XIV KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

287

Arti dan Keberadaan Kadin Kamar Dagang dan Industri atau disingkat KADIN adalah suatu badan atau organisasi yang anggotanya terdiri atas para pengusaha atau gabungan usaha nasional dari berbagai sektor, baik itu badan usaha milik swasta, koperasi maupun badan usaha milikpemerintah. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sebagai badan tingkat nasional dibentuk pada tanggal 29 September 1968. Kadin Indonesia ini berfungsi sebagai Wadah Koordinato, Konsultasi dan Kerjasama Kadin Daerah seluruh Indonesia.Pada tanggal 26 Desember 1973 Pemerintah Republik Indonesia mengakui keberadaan Kadin Indonesia sesuai isi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973 tentang Kamar Dagang Dan Industri (KADIN), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasarnya merupakan organisasi dari para pengusaha/gabungan usaha nasional, baik ditingkat nasional maupun daerah yang bertujuan untuk mempersatukan dan mengerahkan kemampuan dan usahanya dalam rangka meningkatkan prestasinya dalam pembangunan. 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

288

Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 1987 lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN, yang berisi ketentuan-ketentuan Dagang dan Industri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tersebut disebutkan , bahwa KADIN adalah wadahBagi perusahaan Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

289

Asas dan Tujuan Kadin a. Asas Kadin :Kamar Dagang dan Industri (KADIN) berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. b. Tujuan Kadin : Kamar Dagang dan Industri bertujuan : • Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan , dan kepentingan pengusaha Indonesia dibidang usaha negara, usaha koprasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalm rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. • Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia, sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

290

Sifat, Fungsi dan Kegiatan Kadin Kadin adalah wadah perusahaan Indonesia yang bersifat mandiri. Bukan merupakan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan. Kadin berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dengan pemerintah, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdaganga, perindustrian, dan jasa. Untuk mewujudkan tujuan , KADIN melakukan kegiatan –kegiatan, antara lain, sebagai berikut : 1) Menyebar luaskan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia ; 2) Menyampaikan informasi permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia dalam pengaruhnya dengan ekonomi dan dunia usaha nasional kepada pemerintah dan para pengusaha; 3) Menyalurkan aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan;

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

291

4) Menyelenggarakan pendidikan, latihan, dan kegiatan pengusaha Indonesia; 5) Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar pengusaha Indonesia; 6) Menyelenggarakan upaya memelihara kerukunan di satu pihak lain dengan mencegah persaingan yang tidak sehat; 7) Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri dengan tujuan Pembangunan Nasional; 8) Menyelenggarakan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistic, dan pusat informasi usaha; 9) Membina hubungan kerja yang serasi antara pekerja dengan pengusaha; 10) Menyelenggarakan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam dalam upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

292

Dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan menciptaka iklim usaha yang sehat dan tertib, maka KADIN dapat pila melakukan : 1) Jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi, dan rekomendasi mengenai pengusaha Indonesia, termasuk Legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya. 2) Tugas-tugas lain yang diberikan pemerintah.

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

293

Keanggotaan Kadin Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia beranggotakan Kadin-kadin Daerah seluruh Indonesia. Kadin daerah dapat beranggotakan organisasi ekonomi/perdagangan dan asosiasi industry, termasuk didalamnya : badan-badan, ikatan-ikatan, persatuan-persatuan, majelis-majelis, gabungan-gabungan dan perusahaan-perusahaan yang berada di daerah tertentu. Pada pokoknya, anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) adalah Pengusaha Indonesia. Ruang lingkup keanggotaan Kamar Dagang dan Industri ini meliputi : • Usaha Negara • Usaha Koperasi • Usaha swasta. Keanggotaan dalam Organisasi Internasional Untuk meningkatkan hubungan dan kegiatan ekonomi luar negri, KADIN INDONESIA telah masuk sebagai anggota organisasi Internasional, di antaranya adalah sebagai anggota : • Confederation of Asian Chambers of Commerce and Industry (CACCI). • International Chamnbers of Commerce (ICC). 4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

294

GUNAKANLAH KESEMPATAN SAAT INI UNTUK MEMBENTUK DIRIMU AGAR KELAK TIDAK ADA YANG MEREMEHKANMU (JEREMIA ALEXANDER WEWO,SH,MH)

4/1/2019

Jeremia Alexander Wewo,SH,MH

295