Hki-1.docx

TUGAS HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL “Rahasia Dagang”

Disusun Oleh :

Ahmad Faqihurrohman

(205152003)

Gladwin Lukman

(205152001)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA 2018

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami limpahkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan kasih sayangnya, telah memberikan kami nikmat sehat, sehingga kami dapat menyelesaikan sebuah karya tulis yang ditujukan untuk dapat melengkapi nilai tugas kami dalam mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini serta juga kiranya dapat menjadikan apa yang kami tulis ini bermanfaat sebagai penambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca. Pada kesempatan ini kami selaku penulis ingin membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual serta serba-serbi mengenai Rahasia Dagang yang dimana hal tersebut adalah merupakan pokok bahasan yang akan kami sajikan, juga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Rahasia Dagang dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual dengan bersumber pada literatur-literatur dan survey langsung ke badan-badan yang berhubungan dengan HAKI. Dalam perkembangannya HAKI di Indonesia masih mengalami berbagai masalah yang dimana masalah tersebut dari yang kami amati selaku penulis, terdapat pada penegakan hukum terhadap kasus-kasus HAKI yang dimana hingga pada saat ini pelaku kejahatan dalam bidang HAKI masih terbilang cukup banyak dan seakan-akan hal tersebut dibiarkan berlangsung, seperti hal nya buku-buku yang terbit di toko-toko buku yang sering kita jumpai ternyata pada kenyataannya masih terdapat banyak buku yang melanggar ketentuan HAKI dimana seperti hal menjiplak keseluruhan kumpulan puisi dari para seniman puisi dan merangkumnya ke dalam satu buku, padahal seniman itu sendiri menerbitkan rangkuman puisi-puisi karyanya, dan jika kita harus membandingkan dengan untuk membeli buku kumpulan puisi yang menawarkan harga sama dengan pembeda yang satu karya original dari satu orang seniman dan yang satu merupakan kumpulan karya puisi dari berbagai seniman di Indonesia, tidak dapat dipungkiri kita pasti akan memilih buku yang mendapatkan semua karya puisi seniman-seniman di Indonesia karena jika diperhitungkan kita menjadi lebih hemat jika harus dibandingkan membeli bukunya satu persatu dari berbeda seniman. Namun hal tersebut merupakan pelanggaran dan membuat Hak Ekslusif yang seharusnya di dapatkan oleh seniman tersebut yang juga selaku penulis nya berkurang dan bahkan kian lama jika dibiarkan para pelaku pelaku pencipta karya tersebut akan kehilangan semangat dalam berkarya dan merasa tidak dihargai serta dampaknya enggan untuk berkarya kembali. Kasus tersebut dipaparkan secara nyata berdasarkan pengalaman seorang Professor dari Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, yang sempat berbagi pengalaman serta ilmu yang sangat bermanfaat yang beliau miliki.

Dengan demikian dari apa yang telah kami tuliskan didalam tugas ini kiranya akan dapat membantu dalam memberikan dan berbagi ilmu kepada para pembaca serta dapat menambah pengetahuan mengenai berbagai masalah serta hal-hal yang berpotensi penting dalam segala hal yang berkaitan dengan HAKI dan semoga dapat pula sebagai pemecah suatu masalah dalam bidang HAKI. Tentunya dalam menyelesaikan penulisan ini, kami selaku penulis tidak luput dari berbagai kesalahan dan kekurangan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan karya tulis ini adalah menjadi tanggung jawab kami. Tegur sapa dan masukan-masukan akan sangat bermanfaat bagi kami untuk terus dapat berkembang dan memperbaiki berbagai kesalahan yang ada.

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... 2

BAB I: PENDAHULUAN............................................................................................................ 4

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.................................................................................................. 6

BAB III: PEMBAHASAN............................................................................................................ 31

BAB IV: PENUTUP..................................................................................................................... 59

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................

LAMPIRAN.......................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rahasia Dagang adalah hukum yang melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan, dan dijaga dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Dalam Rahasia Dagang tidak terdapat batasan beerapa lama informasi tersebut akan dilindungi. Dalam hal Rahasia Dagang, contoh yang dapat kita lihat adalah informasi yang dilindungi oleh hukum Rahasia Dagang adalah formula resep pembuatan minuman kola yang dirahasiakan oleh perusahaan minuman yakni PT. Coca Cola. Resep pembuatan minuman tersebut tidak dibuka kepada siapapun sejak resep itu pertama kali ditemukan atau dibuat dan telah berlangsung hampir selama 100 tahun Coca Cola dapat mempertahankan serta menjaga kerahasiaan resep minumannya tersebut (resep tersebut sebenarnya disimpan didalam kotak penyimpanan yang aman di Amerika dan hanya sedikit dari eksekutif Coca Cola yang dapat memiliki akses terhadap resep tersebut). Coca Cola menggunakan Rahasia Dagang dalam melindungi rahasia resepnya, bukan paten (meskipun resep tersebut dapat dipatenkan ketika pertama kali Coca Cola menemukan resep tersebut). Mengapa demikian, alasannya yakni adalah dalam hal perlindungannya paten memiliki perlindungan yang bersifat terbatas, sedangkan hukum Rahasia Dagang memberikan perlindungan yang tidak terbatas. Rahasia Dagang juga melindungi berbagai jenis informasi dalam perlindungannya yakni mencakup daftar pelanggan hingga metode bisnis.

Oleh karena hukum Rahasia Dagang melindungi berbagai informasi maka hukum ini sering digunakan sebagai alternatif melindungi ciptaan atau invensi jika tidak menginginkan perlindungan dari bentuk-bentuk HAKI lainnya atau bentuk lainnya dianggap tidak mampu untuk melindungi informasi yang dirahasiakan (misalnya: karya sastra yang gagal memenuhi syarat perlindungan Hak Cipta atau sebuah penemuan ilmiah yang tidak dapat dipatenkan). Agar dapat dilindungi oleh Rahasia Dagang maka informasi itu harus benar-benar bersifat rahasia, jika informasi tersebut telah terungkap pada masyarakat luas maka informasi tersebut akan menjadi milik masyarakat umum. Oleh karena itu, Rahasia Dagang sering bukan merupakan cara yang tepat untuk melindungi produk-produk yang dijual dalam skala perdagangan yang besar dan luas atau dapat direkayasa ulang dengan mudah.

4

B. Rumusan Masalah

1.) Apa yang dimaksud dengan Rahasia Dagang ? 2.) Bagaimana perkembangan Rahasia Dagang pada saat ini? 3.) Bagaimana hubungan Rahasia Dagang terhadap Ekonomi Kreatif, Industri Kreatif dan bagaimana hubungannya dengan Integrasi Ekonomi?

C. Tujuan Penulisan

1.) Sebagai media informasi kepada para pembaca mengenai segala hal yang berkaitan dengan Rahasia Dagang, baik dari peraturannya dalam perspektif hukum hingga kepada penerapan hukum di Indonesia.

2.) Untuk mengetaui perkembangan yang terjadi terhadap Rahasia Dagang dari masa lalu hingga pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

3.) Mengetahui kaitan Rahasia Dagang terhadap Ekonomi Kreatif, Industri serta hubungannya pada Integrasi Ekonomi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud, seperti halnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang mengoptimalkan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat) karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.

Demikian pula hasil pemikiran (intelektualitas) masnusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia juga dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kemampuan otak untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistis, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri. Berbeda dengan misalnya hasil kerja fisik, seperti halnya petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi juga merupakan hak milik namun hak milik dalam bentuk materil. Hak milik atas benda berwujud.

Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan Intellectual Property Rights. Kata ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”. Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum

6

perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satunya diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda kedalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dalam hal ini dapat dilihat pada pasal 499 KUH Perdata mengenai batasan benda, yang menyatakan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Barang yang dimaksudkan oleh pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil (stofelijk voorwerp), sedangkan hak adalah benda immateril. Hal ini sesuai dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda dalam benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Hak Atas Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukannlah benda materil. Namun merupakan hak kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immateril. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya. Kemudian untuk memperjelas mengenai pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual maka terdapat pengertian yang dikemukakan oleh para pakar yang berpendapat sebagai berikut :

a. Menurut Ismail Saleh, HaKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. b. Menurut Bambang Kesowo, HaKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. c. Menurut Adrian Sutedi, HaKI adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Aristoteles berpendapat bahwa, manusia adalah makhluk sosial (zoonpoliticon). Pendapat Aristoteles ini menggambarkan bagaimana manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya, saling berbagi, saling membantu dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi, konsepsi ini mengalami pergeseran. Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan intangible things, kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Konsep inilah yang dicoba digunakan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kekayaan intelektual membutuhkan olah pikir dan kreatifitas si pencipta, penemu atau sang kreator. Oleh karena itu pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Landasan moral ini pula yang dikenal dalam teori filsafat sebagai teori hukum alam. Dalam ajaran moral dikenal doktrin jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan hakmu. Pendekatan landasan moral atas tuntutan untuk melindungi hak kekayaan intelektual ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Oleh karena kepemilikan atas hak kekayaan intelektual termasuk dalam hak asasi manusia sebagai individu yang berolah pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Universal Declaration of Human Rights

8

menyatakan bahwa ”Everyone has the right to the protection of the moral and material intersts resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (sic) is the author.” Doktrin moral diadopsi oleh rezim HAKI untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HAKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Namun sesungguhnya doktrin hukum alam diatas bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik HAKI, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihakpihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional atas pengetahuan tradisionalnya. Lebih jauh dasar filosofis rezim HAKI adalah alasan ekonomi. Bahwa individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikirannya bahkan biaya demi sebuah karya atau penemuan yang berguna bagi kehidupan. Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan pemberian hak eksklusif terhadap individu yang bersangkutan agar dapat secara eksklusif menikmati hasil olah pikirnya itu. Ajaran Aristoteles juga telah menggambarkan argumentasi diatas dalam upaya menciptakan keadilan. Salah satu keadilan yang dikenal dalm teorinya adalah keadilan distributif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang bagian yang sesuai dengan jasanya. Artinya bukan keadilan yang didasari kesamaan jumlahnya tetapi kesebandingan. Rezim HAKI mengadopsi dan mengembangkan pula teori utilitarian, Jeremy Bentham. Teori ini menjelaskan bahwa hukum dibentuk agar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar warga masyarakat. Pembentukan perundang-undangan di bidang HAKI merupakan bentuk perlindungan agar masyarakat memperoleh kemanfaatan itu. Inilah yang dalam konteks pembangunan ekonomi terutama di bidang HAKI menjadi reward theory. Reward theory mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi. Dengan kata lain, rezim HAKI merupakan sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam

jangka panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.

B. Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual

Berdasarkan uraian dasar filosofis mengenai HAKI diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan dalam HAKI lebih dominan pada perlindungan individual. Namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HAKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice). Pencipta sebuah karya atau orang lain yang membuahkan hasil kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa surat kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yaitu hak eksklusif.

2. Prinsip Ekonomi (the economic argument). HAKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya, kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sebagai keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

10

3. Prinsip Kebudayaan. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HAKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berirdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

C. Sistem dan Hak dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual

1.) Adanya Hak Private 2.) Sebagai bentuk penghargaan atas suatu karya 3.) Sebagai bentuk insentif 4.) Adanya mekanisme pasar 5.) Menunjang sistem dokumentasi 6.) Menunjang kompetisi sehat 7.) Pemicu kreatifitas Selain daripada sistem yang menunjang dalam berjalannya aktifitas hak atas kekayaan intelektual, terdapat pula hak-hak yang dikenal didalam lingkup hukum hak atas kekayaan intelektual yang diantaranya adalah: 1.) Hak Eksklusif Yakni hak yang dimana pemilik berhak menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap suatu karyanya.

2.) Hak Mutlak Yakni pemilik mempunyai suatu hak monopoli yang dimana dapat melarang siapapun tanpa hak dan persetujuannya, menggunakan, menjiplak, atau memperbanyak ciptaan atau karyanya.

D. Konsep Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hukum yang mengatur soal perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu fenomena yang relatif masih baru bagi banyak negara di dunia terutama negara berkembang. Pemahaman teori akan Hak Atas Kekayaan Intelektual belum banyak diketahui oleh masyarakat. Di sini akan diuraikan pemahaman konsepsi dalam bidang hak atas kekayaan intelektual dari unsur-unsur yang ada dalam istilah HAKI yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dipisah satu dengan lainnya. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Unsur Hak. Hak yang dimaksud di sini adalah hak yang diberikan negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan aset. Menurut hukum perdata, hak yang melekat pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan. Hak yang mempunyai sifat kebendaan disebut Hak Kebendaan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak kebendaan itu yang dalam urutannyaterletak paling atas dan paling sempurna, disebut sebagai hak milik. Pasal 499 KUH Perdata adalah dasar hukum atas hak kebendaan yang dapat dikuasai dengan hak milik. Dijelaskan dalam pasal ini bahwa yang dimaksud dengan kebendaan dapat berupa barang, jasa atau hak yang dapat dikuasai sebagai hak milik. Hak milik adalah hak yang absolut artinya:

1. Hal yang harus dihormati oleh semua orang selama tidak terdapat hubungan hukum tertentu tidak dapat diganggugugat dan dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang menggunakan tanpa hak.

12

2. Mempunyai sifat “melekat”,mengikuti benda itu bila dipindahtangankan (droit de suite), dan 3. Mempunyai sifat ”droit de preference” (hak untuk didahulukan). Selain hal di atas, benda di dalam Hukum Perdata dibagi menjadi beberapa kategori. Namun, yang terpenting di sini adalah pembagian benda menjadi benda bergerak (tidak tetap) dan benda tidak bergerak (tetap). Benda bergerak atau benda tidak tetap contohnya adalah mobil, perhiasan, furniture, dan lain-lain. Benda tetap contohnya adalah tanah, rumah, dan lain-lain. Kategori benda bergerak dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud contohnya adalah piutang, hak atas paten, hak cipta, dan lainlain.

Hukum Perdata tidak mengatur tentang ini. Hak-hak itu seperti dikatakan Roscoe Pound sebagai immateriel. Atas pembagian itu Hak Kekayaan Intelektual dipahami sebagai benda bergerak tidak berwujud atau immateriel dan intangible. Hak kekayaan Intelektual dianggap benda bergerak tidak berwujud yakni karena sifatnya yang dapat dipindahkan seperti benda-benda lainnya dan bentuknya abstrak, tidak dapat dilihat dan diraba. Karena sifat kebendaan itu Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dimiliki oleh subyek hukum, orang maupun badan hukum atau dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 570 KUHPerdata (Buku II tentang Kebendaan) memberi pengertian tentang hak milik sebagai berikut: ”hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi

kemungkinan pencabutan hak itu atau tindakan pembatasan lainnya demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang, dan atau dengan pembayaran ganti rugi”.

Pemahaman tentang hak milik memang memang masih banyak mengundang permasalahan kontradiksi dan sulit didefinisikan secara baku, karena para ahli masih mempunyai pendapat masing-masing. Di samping itu ada kekeliruan penggunaan istilah hak milik. Misalnya umum mengartikan milik sebagai harta benda. Sedangkan ahli hukum dan filsafat mengartikan milik sebagai hak. Milik diidentikan dengan milik pribadi, suatu hak yang eksklusif. Hak orang untuk mengesampingkan yang lain dalam hal penggunaan dan memanfaatkan sesuatu. Pemahaman hak milik yang terkandung di dalam hak atas kekayaan intelektual adalah hak milik dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan,seni, sastra dan teknologi juga termasuk desain dan informasi yang berawal dari suatu ide. Ini berarti perlindungan diberikan kepada kemampuan intelektual yang dicurahkan dari bentuk ide, gagasan ke dalam bentuk nyata, baik baru (orisinil) maupun pengembangan lebih lanjut yang dapat dilihat, dinikmati, didengar, dirasakan, dibaca dll. Kedua, unsur kekayaan. Menurut V. Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu hukum menjelaskan bahwa Hukum Kebendaan merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Kekayaan menurut Paul Scholten dalam Zaakenrecht adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Ini berarti bahwa unsur kekayaan pada hak kekayaan intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimilik dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial. Menurut ilmu pengetahuan hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Ketiga, unsur intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan; atau yang mempunyai kecerdasan tinggi. Bahasa Indonesia memberi pengertian intelektual adalah cendekiawan atau orang yang memiliki sikap hidup yang terus menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau

14

memahami sesuatu. Dari ketiga unsur pemahaman itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta rasa dan karsa. Pengorbanan tenaga pikiran, waktu dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai. Nilai ekonomi yang melekat menimbulkan konsepsi kekayaan (property). Dengan konsep kekayaan maka perlu perlindungan hukum dan hak. Perlu dipertahankan keberadaannya terhadap siapa saja. Ketiga hal ini merupakan landasan konsepsi HAKI.

E. Pengelompokkan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengelompokan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :

1) Hak Cipta (Copyrights) 2) Hak Milik (hak kekayaan) Perindustrian (industrial property rights)

Hak Cipta diklasifikasikan kedalam dua bagian yaitu : 1) Hak Cipta 2) Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (Neighbouring Rights)

Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi : 1) Paten (Patent) 2) Utility Models (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah paten sederhana (Simple Patent) 3) Industrial Design (Desain Industri) 4) Trade Mark (Merk Dagang) 5) Trade Names (Nama Niaga atau Nama Dagang) 6) Indication of Source or Appelation of Origin (Sumber tanda atau sebutan asal)

Pengelompokan hak atas kekayaan perindustrian seperti tertera diatas didasarkan pada Convention Establishing The World Intellectual Property Organization. Dalam beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, bidang hak kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut, masih ditambah lagi beberapa bidan lain yaitu, trade secrets, service mark, dan unfair competition protection. Sehingga hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan sebagai berkut : 1) Patent 2) Utility Models 3) Industrial Design 4) Trade Mark 5) Service Marks 6) Trades Names or Commercial Names 7) Appelations of Origin 8) Indications of Origin 9) Unfair Competition Protection

Secara umum yang kita kenal dalam lingkup hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia mencakup 2 bagian yaitu:

1. Hak cipta (copyrights) 2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)

Dan Hak Kekayaan Industri tersebut terbagi lagi kedalam beberapa lingkup perlindungan yang mencakup :

a. Paten (Patent). b. Merek (trademark). c. Desain industri (industrial designs).

16

d. Desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuits). e. Rahasia Dagang (trade secret). f. Indikasi Geografis (Geographical Indication), dan g. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Dari jenis-jenis HAKI tersebut, hanya perlindungan terhadap Varietas Tanaman saja yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sedang jenis-jenis HAKI lainnya dikelola oleh Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dari berbagai jenis HAKI tersebut, saat ini Indonesia baru memiliki 7 (tujuh) buah Undang-undang (UU), yaitu: 1. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ( LN. Th. 2000 No. 242, TLN. 4044). 2. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (LN. Th. 2000 No. 243, TLN. 4045). 3. UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (LN. Th. 2000 No. 244, TLN. 4046). 4. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), (LN. Th. 2000 No. 245, TLN. 4047). 5. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, (LN. Th. 2016 No. 176, TLN. 5922). 6. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, (LN. Th. 2001 No. 110, TLN. 413), dan 7. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (LN. Th. 2014 No. 266, TLN. 5599).

Di

samping

peraturan

perundang-undangan

tersebut

diatas,

konvensi

internasional mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual juga menjadi sumber hukum, terutama bagi konvensi–konvensi yang sudah ikut ditandatangani oleh Indonesia yaitu : 1) Berne Convention. 2) Universal Copyright Convention. 3) Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

4) Paten Cooperation Treaty. 5) Strasbourg Convention. 6) Budapest Convention. 7) European Patent Convention.

Secara umum pengertian dan ruang lingkup jenis-jenis HAKI tersebut adalah sebagai berikut: 1. Hak Cipta Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Paten Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

3. Merek Merek adalah suatu “tanda” yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angkaangka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

4. Desain Industri Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat

18

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Disini Sirkuit Terpadu dimaksudkan sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

6. Indikasi Geografis Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

7. Rahasia Dagang Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang, yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

8. Perlindungan Varietas Tanaman Perlindingan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurangkurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

20

F. Sejarah Perundang-undangan HAKI di Dunia dan Indonesia

Dalam peradaban manusia, perkembangan konsep HAKI merupakan perjalanan yang relatif panjang. HAKI tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, sehingga masalah HAKI sudah merupakan masalah kesehari-harian dan ada di hampir segala aspek kehidupan manusia mulai dari pulpen, peralatan dapur, kendaraan, televisi, jamu, sampai ke roket dan internet. Berdasarkan catatan sejarah, teks undang-undang HAKI tertua adalah UU Paten Venesia tahun 1474. Menurut Kamil Idris, terciptanya sistem HAKI yang sistematis diilhami oleh invensi mesin ketik dan pres percetakan oleh Johannes Guttenberg pada sekitar tahun 1440. Kemudian pada sekitar tahun 1516, terciptalah UU Hak Cipta pertama di Venesia, Italia, yang menjamin monopoli untuk mencetak selama 5 tahun. Pada sekitar tahun 1586, Raja Richard III dari Inggris, memberlakukan dekrit Star Chamber yang menentukan bahwa setiap buku memerlukan ijin, dan setiap orang dilarang mencetak tanpa ijin. Di tahun 1624, Kerajaan Inggris mengundangkan UU Paten yang dikenal dengan nama “Monoploy Act” yang memperkenalkan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi pemahaman tentang Paten di masa kini. Sedangkan di Perancis, dimulai dengan diberlakukannya ordonansi (peraturan) yang melindungi desain ornamental untuk industri tenun tekstil pada tahun 1711, tepatnya di kota Lyon. Kemudian, Perancis baru memberlakukan UU Paten pada tahun 1791 dan “Legislation Relating to Commercial Marks and Product Marks” pada tahun 1857. Pada tanggal tanggal 20 Maret 1883, untuk pertama kalinya dalam sejarah, secara internasional disetujuinya “Paris Convention for Industrial Property”, yang pada saat penandatanganannya, hanya dilakukan oleh 11 negara. Namun, ketika konvensi ini mulai berlaku terhitung tanggal 7 Juli 1884, jumlah anggotanya bertambah menjadi 14 negara. Sejak ditandatangani pada tahun 1883, konvensi ini telah mengalami beberapa kali perubahan atau revisi. Dan revisi terakhir adalah pada tanggal 28 September 1979.

Kemudian pada tanggal 9 September 1886, disepakatilah Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Konvensi ini merupakan konvensi internasional tertua di bidang hak cipta. Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Berne ini juga telah mengalami beberapa revisi dan revisi yang terakhir juga pada tanggal 28 September 1979. Baik Konvensi Paris maupun Konvensi Berne, keduanya mensyaratkan pembentukan suatu Union (perserikatan) lengkap dengan sekretariatnya masing-masing. Kedua Sekretariat Union tersebut berlokasi di Berne, dan berada di bawah pengawasan Pemerintahan Federal Swiss. Kemudian pada tahun 1893, kedua Sekretariat tersebut dilebur menjadi satu dengan nama Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), atau yang dalam bahasa inggrisnya The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (Biro Internasional untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual). Kemudian pada tahun 1960, BIRPI pindah dari Berne ke Geneva. Ini dimaksudkan agar BIRPI lebih dekat lokasinya dengan kantor PBB dan organisasi internasional lainnya. Kemudian pada tahun 1967, BIRPI berubah menjadi WIPO sejak lahirnya Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO). Dan terhitung sejak tanggal 17 Desember 1974, WIPO resmi menjadi Badan Khusus PBB, yang khusus menangani masalah HAKI. Perkembangan HAKI pada awal abad ke-20 ditandai dengan disepakatinya Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs pada tanggal 6 November 1925 dan diakuinya hak atas karya manusia sebagai salah satu bentuk HAM dalam Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Ketentuannseruap juga tertuang dalam Konferensi Negara-negara Islam dalam forum The Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers yang diselenggarakan di Kairo, Mesir, pada Tanggal 31 Juli s.d. 5 Agustus 1990. Dalam perkembangan selanjutnya, eksistensi perlindungan HAKI semakin kuat dengan disepakatinya Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property

22

Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS Agreement) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Paket Persetujuan Pendirian World Trade Organization (WTO) yang ditandatangani di Marakesh, Maroko, tanggal 15 April 1994. Dan agar tidak terjadi tabrakan kepentingan antara WIPO dan WTO karena banyaknya ketentuan persetujuan TRIPS ini yang merujuk pada konvensi-konvensi internasional yang dikelola oleh WIPO, maka pada tanggal 22 Desember 1995 ditandatanganilah perjanjian antara kedua organisasi tersebut. Selanjutnya secara historis, peraturan perundang-undangan dalam bidang HAKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-undang Merek (1885), Paten (1885), Hak Cipta (1921). Ketika masih dalam penjajahan Hindia Belanda, Indonesia telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak 1888, anggota Madrid Convention dari 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak 1914. Pada zaman pendudukan Jepang 1942 – 1945, semua peraturan di bidang HAKI tersebut di atas tetap berlaku sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan berjalannya waktu dan adanya tuntutan dari masyarakat internasional, bahwa Indonesia selain harus melindungi HAKI warganegaranya juga dari negara-negara anggota WTO lainnya (TRIPS: prinsip nasional treatment). Dari keterangan yang telah dijelaskan tersebut bahwa dapat dijabarkan lebih lanjut sejarah mengenai HAKI sebagai berikut:

1. Masa Penjajahan Belanda Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undangundang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri

Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Pada masa itu bidang hukum hak kekayaan intelektual mendapatkan pengakuan baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang, dan Industri, serta Paten. Adapun peraturan perundang-undangan pada masa pendudukan pemerintahan Hindia Belanda adalah sebagai berikut : a. Auterswet 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang 1912, Undang-Undang Hak Cipta 1912-600). b. Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912-545 jo.S.1913-214) c. Octrooiwet 1910 (Undang-Undang Paten 1910 S.1910-33, yis S.1911-33,s S.1922-54). Undang-undang hak cipta Belanda diundangkan pertama kali pada tahun 1803, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1817 dan diperbaharui lagi sesuai dengan konensi Bern 1886 menjadi Auterswet 1912, Indonesia (Hindia-Belanda saat itu) sebagai negara jajahan Belanda, terikat dalam konvensi Bern tesebut, sebagaimana diumumkan dalam S.1914-797. Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912 merupakan undang-undang merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 Maret 1913 terhadap wilayah-wilayah jajahannya Indonesia, Suriname, dan Curacao. Undang-Undang Paten 1910 tersebut mulai berlaku sejak tanggal

2. Perundang-undangan HAKI pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual zaman penjajahan

24

Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuaanya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Setelah 16 tahun Indinesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961, barulah Indonesia mempunyai undang-undang hukum atas kekayaan intelektual dalam hukum positif yang diundangkan dalam UndangUndang pada tahun 1961, diasusul dengan Undanng-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang-Undang Paten pada tahun 1989. Undang-undang

merek pertama Indonesia lahir pada tahun 1961 dengan

diundangkannya Undang-Undang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961, yang dikenal juga dengan noemenklatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini, maka Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1992 terjadi pembaruan hukum merek di Indonesia, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutanya pada tahun 1997, kembali terjadi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Terakhir kembali disempurnakan pada tahun 2001, dengan dilahirkannya UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang Hak Cipta pertama di Indonesia pasca kemerdekaan baru ada pada tahun 1982, dengan diundangkannya dan diberlakukkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian pada tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Tahun 1987 tersebut. Dan terakhir pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jis. Undnag-Undang Nomor 76 Tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Undang-Undang Paten Indonesia pertama baru ada pada tahun 1989 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Dan terakhir pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang telah disempurnakan dibanding dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Dengan demikian semenjak tahun 1961 sampai dengan tahun 1999, yang berarti telah 54 tahun sejak Indonesia merdeka, bidan hak kekayaan intelektual yang telah mendapatkan perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia baru terdapat 3 (tiga) bidang, yaitu merek,hak cipta, dan paten. Adapun 4 (empat) bidang hak kekayaan intelektual yang lainnya varietas tanaman, Rahasia Dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu, baru mendapatkan pengaturan didalam tata hukum Indonesia disekitar tahun 2000., dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

F. Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia

Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja negeri ini juga memiliki beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari bahwa banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran atas pentingnya aset dan kekayaan intelektual lokal ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.

26

Pelanggaran HAKI berupa pembajakan (piracy), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (counterfeiting), dan pelanggaran hak paten (infringement), jelas merugikan secara signifikan bagi para pelaku ekonomi, terutama akan melukai pemilik sah dari karya intelektual tersebut. Begitupun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HAKI. Pelanggaran HAKI yang terjadi antara lain juga karena saat itu DPR belum menyelesaikan Undang-Undang tentang HAKI serta ketidak pahaman penegak hukum dan masyarakat terhadap hal tersebut.

G. Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 1. Doktrin Pelindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan yang tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang, untuk itu doktrin perlindungan hukum HAKI diberlakukan secara efektif, hukum nasional menyerapnya menjadi undangundang yang berlaku dan mengikat setiap orang, sehingga undang-undang mewajibkan pemilik HAKI untuk mendaftarkan haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran.

2. Sistem Perlindungan Hukum Perlindungan hukum HAKI merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur sistem yaitu: subjek perlindungan, objek hukum perlindungan, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan, tindakan hukum perlindungan.

3. Upaya Perlindungan Upaya perlindungan hukum HAKI terdiri dari beberapa sistem yaitu:

1) Sistem Konstitutif Dalam sistem konsitutif perlindungan hukum atas HAKI dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Sistem tersebut diatur oleh Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

2) Sistem Deklaratif Sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran HAKI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum. Sistem ini memberikan perlindungan hukum pada pencipta/pemegang/pemakai pertama HAKI. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggunakan sistem tersebut.

4. Perubahan Deklaratif Dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif Perubahan sistem tersebut dilakukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, perubahan sistem tersebut dialami oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebelumnya menggunakan sistem deklaratif.

5. Penentuan Masa Perlindungan Masa perlindungan setiap bidang HAKI tidak sama. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan masa perlindungan selama hidup pencipta ditambah lima puluh tahun setelah meninggal dunia. UndangUndang No.14 Tahun 2001 tentang Paten menentukan masa perlindungan selama dua puluh tahun, sedangkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan masa perlindungan selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang.

28

6. Penindakan dan Pemulihan. Penindakan dan pemulihan dilakukan pada setiap pelanggaran HAKI yang dapat merugikan pemilik/pemegangnya dan/atau kepentingan umum/negara. Ada tiga kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu, secara perdata, secara pidana, dan secara administratif.

7. Tempat Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pemilikinya atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual atau kuasanya. Permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual diajukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun untuk permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman diajukan kepada kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

H. Perspektif Ekonomi Atas Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual

Analisis ekonomi terhadap hukum menurut Posner adalah penggunaan prisipprinsip dalam ilmu ekonomi sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah hukum, selanjutnya dikatakan bahwa “...economics is powerful tool for analyzing a vast range of legal questions”. Menurut Polinsky, pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum dilakukan oleh ahli hukum, dilakukan dengan maksud ..in order to focus on how to think like an economics about legal rules. Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum merupakan pendekatan yang relatif baru dikenal. Pendekatan ini diperkenalkan kurang lebih 40 tahun yang lalu oleh ahli hukum dari Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1968, Richard Posner menerbitkan sebuah buku yang menguraikan pendekatan ekonomi atas hukum secara sistematis. Analisis ekonomi terhadap hukum adalah suatu bahasan interdisipliner yang membawa secara bersama-sama dua bidang studi dan mengantarkan kepada pengertian yang lebih mengenai dua bidang yaitu hukum dan ekonomi. Menurut pendekatan ini, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan soasial yang penting. Untuk mengetahui

pengaruh hukum terhadap tujuan-tujuan tersebut, maka pembuat undang-undang harus mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari suatu kebijakan terhadap efisiensi. Selalu relevan dengan pembuatan kebijakan, karena lebih baik memperoleh suatu kebijakan dengan biaya rendah daripada biaya yang tinggi.

30

BAB III PEMBAHASAN

A. Rahasia Dagang 1. Latar Belakang Sejarah Perkembangan Rahasia Dagang Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh dikalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi global dibidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kebutuhan akan perlindungan hukum akan Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diberlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatannya pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, untuk melakukan pelayanan dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak menutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jendral yang membidangi Hak Atas Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan. Dalam perkembangannya, pada saat ini masalah perdagangan dan industri internasional tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di

dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan merupakan informasi yang bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan. Berkenaan dengan hal itu maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat membutuhkan akan adanya perlindungan terhadap Rahasia Dagang usaha mereka, demi untuk menjaga kerahasiaan informasi usaha mereka, melalui sistem perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan terhadap Rahasia Dagang pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara. Dipandang dari sudut pandang hukum hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap Rahasia Dagang pada hakikatnya secara ekonomis akan sangat merugikan bagi para penemu dan pemilik rahasia ataupun pelaku usaha yang memiliki kerhasiaan atas dagangannya tersebut. Rahasia Dagang menjadi faktor yang essensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur (fair competition), sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Bahaya dari kelalaian akan perlindungan terhadap Rahasia Dagang cukup berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada, terutama dari menjaga informasi rahasia atas strategi ataupun resep dan semacamnya yang membuat keunggulan tersendiri bagi para pelaku usaha tersebut. Serta yang terjadi diluar sana masih sangatlah terbuka kesempatan untuk pemanfaatan tanpa hak, pencurian maupun hal lainnya dalam dunia bisnis guna mendapatkan Rahasia Dagang dari lawan bisnisnya, demi menjadi lebih unggul dalam persaingan tersebut. Sehinnga terjadi kecurangan dalam persaingan yang jauh dari prinsip keadilan dan kejujuran serta persaingan sehat. Mengingat bahwa pemilik Rahasia Dagang adalah yang paling berhak atas suatu kepemilikan, tidak terkecuali Rahasia Dagang yang termasuk ke dalam kategori aset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi

32

pemiliknya karena berguna bagi keberlangsungan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan yang dilaksanakannya. Hukum tentang Rahasia Dagang itu sendiri mulai dikembangkan pada abad XIX. Salah Satu kasus yang dapat dijadikan contoh yang berkaitan dengan Rahasia Dagang adalah kasus Prince Albert V.Strange. Kasus Rahasia Dagang yang terjadi pada tahun 1849 ini adalah sebagai berikut: Ratu Victoria dan Pangeran Albert memiliki kegemaran membuat lukisan-lukisan pada logam. Ratu dan suaminya membuat lukisan-lukisan pada logam itu untuk hobi dan kesenangan mereka yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi mereka sematamata, meskipun kadang-kadang lukisan itu mereka berikan sebagai kenang-kenangan bagi teman-teman dekat mereka. Suatu saat lukisan itu diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk digravir dan ahli gravir itu secara diam-diam membuat tiruan-tiruan yang kemudian diserahkan kepada Pangeran Albert yang berniat memamerkan karya-karya tersebut dalam suatu pameran yang terbuka untuk umum yang penyelenggaranya dikomersialkan. Pengadilan memutuskan untuk melarang penyelenggaraan pameran tersebut karena pemilikan atas lukisan-lukisan itu diperoleh berdasarkan pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerahasiaan yang terangkum dalam sebuah kontrak. Kasus lain di Inggris berkenaan dengan hukum kerahasiaan adalah Coco V. AN Clark (engineer) Ltd. 1969 yang menyangkut suatu desain mesin pembersih yang dibuat oleh penggugat yang terlibat negosiasi bisnis dengan tergugat. Tergugat dalam hal ini dinyatakan telah melanggar Rahasia Dagang karena telah mengingkari kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Hal terpenting dari kasus ini, pengadilan menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap telah melanggar Rahasia Dagang jika memenuhi unsur-unsur: pertama: bahwa informasi itu memiliki nilai kerahasiaan, kedua, adanya kewajiban para pihak untuk merahasiakan informasi tersebut dan ketiga, adanya unsur

perbuatan berupa tindakan penggunaan informasi tersebut secara melawan hukum yang merugikan pemilik informasi. Berikutnya, kasus Thomas Marshall (exports) Ltd. V. Giunle 1976, di mana pihak tergugat yang sebelumnya meletakkan jabatan sebelum habis 10 Tahun jabatannya kemudian mendirikan perusahaan saingan. Informasi yang menjadi persoalan menyangkut sumber-sumber pemasok dan nama-nama pejabat serta kontrak-kontrak lainnya di Eropa dan Timur Jauh. Hakim memenangkan pihak penggugat dan ia menyatakan bahwa diperlukan empat unsur dalam mengkaji kualitas kerahasiaan, yaitu: pertama, pembocoran informasi akan merugikan pemilik informasi atau akan menguntungkan pihak lain; kedua, pihak pemilik informasi harus yakin bahwa informasi itu benar-benar rahasia dan belum diketahui masyarakat luas; ketiga, keyakinan pemilik informasi atas hal itu harus bersifat wajar; dan keempat, informasi itu harus dinilai dari segi kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik perdagangan atau industry khusus yang terkait. Jika kita lihat juga, sebenarnya dalam konsepsi hukum di Indonesia perlindungan Rahasia Dagang bukan merupakan hal yang baru meskipun tidak secara detail namun sudah ada upaya perlindungan hukum sejak dahulu terbukti ada dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dalam KUHP masuk ke dalam lingkup kejahatan. Dasar Hukum yang digunakan adalah Pasal 322 ayat (1) KUHP, di mana dinyatakan bahwa “bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik itu yang sekarang atau yang dulu, dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”. Jika pelanggaran Rahasia Dagang tersebut dilakukan seteleh buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu di mana ia masih harus menjaga Rahasia Dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi Pasal 322 ayat (1), tetapi menggunakan Pasal 323 ayat (1). Pasal 323 ayat (1) menyatakan “bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan

34

dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”. Dalam Pasal 323 ayat (2) disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan (aduan). Secara perdata, buruh dapat dikenakan tuntutan telah melakukan wanprestasi (jika masih bekerja di tempat pemilik Rahasia Dagang) atau perbuatan melawan hukum. Dasar untuk melakukan tuntutan penuntutan wanprestasi adalah klausul perjanjian mengenai kewajiban melindungi Rahasia Dagang yang terdapat dalam perjanjian kerja. Klausul perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam melakukan gugatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Adapun untuk perbuatan melawan hukum, dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Tuntutan atas dasar wanprestasi lebih mudah dalam hal pembuktian dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan pada perjanjian kerja yang memuat mengenai Rahasia Dagang. Namun demikian, dalam beberapa aturan yang sudah menyinggung mengenai Rahasia Dagang dirasa belum benar-benar melindungi secara rinci terkait dengan adanya pelanggaran dan hal lain yang berkaitan dengan itu. Momentum kehadiran Rahasia Dagang secara utuh di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional khususnya TRIPs. Adanya pengaturan Rahasia Dagang dalam TRIPs menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan, minimal bagi anggota peserta WTO, Perlindungan Rahasia Dagang dalam suatu negara akan mendorong masuknya investasi, inovasi industri dan kemajuan teknologi. Para investor merasa aman dan dihargai karena ada perlindungan atas Rahasia Dagangnya dan akan berpengaruh langsung pada keseluruhan perekonomian negara. Rahasia Dagang merupakan bagian HAKI, sehingga hal ini diatur dalam Persetujuan TRIPs/WTO. Persetujuan TRIPs/WTO menggunakan istilah Undiscloused Information untuk menunjukan informasi yang harus dirahasiakan.

Berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs Indonesia harus memenuhi kewajiban yang tertera dalam perjanjian WTO dan TRIPs yang mengharuskan setiap peserta dalam WTO, juga mentaati dan menerima dalam undang-undang tersendiri di bidang HAKI atau aturan lainnya secara nasional segala ketentuan yang termaktub dalam perjanjian TRIPs termasuk di dalamnya Rahasia Dagang yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dengan Amanat Presiden Nomor R.43/PU/XII/1999 tanggal 8 Desember 1999, oleh Pemerintah disampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibicarakan dalam siding Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuannya. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2000 akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengaturan mengenai Rahasia Dagang di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang namun juga terdapat pada Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian dengan lahirnya Undang-Undang Rahasia Dagang, maka undang-undang ini adalah berlaku sebagai lex specialis derogat legi generali.

B. Teori Perlindungan Rahasia Dagang Rahasia Dagang sebagai suatu aset yaitu lebih tepatnya intangible asset memiliki beberapa teori dalam perlindungannya. Perlindungan Rahasia Dagang didasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut:

36

1. Teori Hak Milik Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan Rahasia Dagang karena Rahasia Dagang merupakan salah satu asset. Sebagai hak milik Rahasia Dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Prinsip Hak milik ini juga dikenal dalam KUH Perdata atau burgelijkwetbook (BW) dalam Pasal 570 yang menyatakan bahwa: “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”. Albdulkadir Muhammad menyatakan bahwa hak milik mempunyai ciri sebagai hak utama, induk dari semua kebendaan. Dikatakan sebagai hak utama karena hak milik paling dulu terjadi jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya. Tanpa ada hak milik lebih dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan atas suatu barang. Hak kebendaan seperti hak pakai, hak guna bangunan melekat pada hak milik. Penggunaan hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas karena melekat pada hak milik oranglain. Ciri kedua dari hak milik adalah hak milik merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah. Ciri terakhir adalah hak milik bersifat tetap, tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian, misalnya hak milik terhadap hak pakai, hak pungut hasil, hak mendiami, namun sebaliknya hak kebendaan yang membebani hak milik dapat lenyap apabila hak milik berpindah tangan, misalnya karena dijual, daluarsa atau pewarisan.

Rahasia dagang yang diperoleh dari hasil kerja otak ini adalah hak milik yang juga merupakan hak azasi, yaitu hak yang ada pada setiap orang untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu yang sekaligus juga anggota masyarakat, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang terhormat. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan apapun selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya atau berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain. Hal ini nampak pada Rahasia Dagang, yang tidak memerlukan pendaftaran untuk diakui haknya oleh negara, tetapi negara telah otomatis memberikan hak kepadanya. Kondisi inilah yang membedakan Rahasia Dagang dengan bidang HAKI lainnya kecuali hak cipta. Demikian pula dalam hal pembatasan perlidungan atas penggunaan hak tersebut, undangundang memberikan masa berlakunya seumur hidup sepanjang pemegang hak dapat menjaga kerahasiaan dari haknya. Perlindungan Rahasia Dagang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya.

2. Teori Kontrak Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai Rahasia Dagang. Dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata). Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi. Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan know-how dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir. Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting

38

berkenaan. Berkenaan dengan Rahasia Dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan Rahasia Dagang ini diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Teori ini pun terkait dengan masalah “orang dalam” perusahaan (insider trading). Perlu ditegaskan di sini bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan public domain adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum.

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum Perlindungan Rahasia Dagang juga terkait dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai Negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain. Sebagaimana yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang diikuti oleh yurisprudensi di

Indonesia

telah

memperluas

pengertian

“perbuatan

melawan

hukum”

(onrechtmatigedaad) sebagai berikut: “….Suatu perbuatan atau kelalaian yang lenggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain….” Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal Rahasia Dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi Rahasia Dagang dengan cara :

1) Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim.

2) Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya, atau

3) Mempelajari Rahasia Dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga

4) Mempelajari Rahasia Dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan Rahasia Dagang dengan sengaja

Perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual atau HAKI, termasuk Rahasia Dagang di Barat dilandasi beberapa teori, yang dikenal sebagai teori “reward”, teori “recovery” dan teori “incentive”, yang dimaksud dengan teori-teori ini adalah:

1. Teori reward Teori Reward menyatakan, sebenarnya bahwa pencipta atau penemu yang menghasilkan penemuan yang harus dilindungi harus diberi penghargaan atas jerih payahnya menghasilkan penemuan. Terkandung pengertian dari masyarakat mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang, atau suatu pengakuan atas keberhasilan yang dicapai. Reward theory mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi.

40

2. Teori Recovery Teori Recovery menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah dan waktu serta biaya, harus memperoleh kesempatan untuk memperoleh kembali sesuatu dari apa yang telah dikeluarkannya.

3. Teori Incentive Teori Incentive menyatakan bahwa dalam rangka menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu “intensif” yang dapat memacu agar kegiatan-kegiatan penelitian yang dapat dimaksudkan dapat terjadi.

4. Teori Risk Teori Risk mengakui bahwa kekayaan intelektual adalah hasil karya yang mengandung resiko. Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain telah lebih dahulu menemukan cara tersebut ataupun memperbaikinya, dan dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

Terdapat teori lain mengenai peranan perlindungan milik intelektual di Negaranegara berkembang, disebut dengan istilah teori “public benefit” atau “economic growth stimulus”, atau “social rate of return” atau bahkan teori “more things will happen”. Inti teori ini mengakui bahwa perlindungan atas hak kekayaan intelektual adalah suatu alat

dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas system perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang efektif.

C. Pengertian Rahasia Dagang Rahasia Dagang adalah padanan kata untuk undiscloused information sebagaimana tertulis dalam TRIPs. Istilah undiscloused information memberi jaminan bagi mereka yang memang tidak ingin membuka informasi usahanya yang berada dalam kontrolnya, dengan beberapa syarat antara lain: informasi tersebut memang rahasia dalam pengertian bahwa informasi itu bukan seperangkat konfigurasi atau perakitan (assembly) yang persis dari komponen-komponen yang umumnya dikenal oleh lingkungan orang yang biasa berurusan dengan informasi tersebut, dan informasi itu dijaga kerahasiaannya. Menurut Restatement of the Law of Torts tahun 1939, yang merupakan himpunan dan harmonisasi dari ketentuan Rahasia Dagang negara-negara bagian Amerika Serikat, telah menjabarkan definisi Rahasia Dagang pada komentar dari ketentuan Seksi 757 bahwa Rahasia Dagang adalah suatu formula senyawa kimia, pola, alat atau kompilasi informasi, proses manufakturing, bahan-bahan percobaan dan pengawetan, pola mesin atau alat lain, atau daftar para langganan atau nasabah, yang digunakan dalam bisnis seseorang dan memberikan kepadanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan melebihi saingan-saingannya yang tidak mengetahui atau tidak menggunakannya. Jenis Informasi yang merupakan Rahasia Dagang juga mulai nampak yaitu hanya informasi dalam bidang bisnis dan tehnologi. Dalam Black’s Law Dictionary yang dikategorikan sebagai Rahasia Dagang meliputi formula-formula, pola, formula atau bahan kimia, proses industri, perawatan atau pengawetan bahan-bahan, pola mesin atau alat lain, daftar langganan atau alat kompilasi informasi yang digunakan seseorang dalam bisnisnya dan yang mana

42

memberikan orang tersebut kesempatan untuk memperoleh keuntungan melebih dari siangannya yang tidak tahu atau tidak menggunakan itu. Termasuk juga rencana atau proses, peralatan/ perkakas atau bahan mesin yang hanya diketahui olehnya dan pegawainya yang perlu disampaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Rahasia adalah sesuatu yg sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Sedangkan Dagang artinya pekerjaan yg berhubungan dng menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Menurut Ahmad Ramli pengertian Rahasia Dagang adalah segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomi yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan pengertian Rahasia Dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pengertian Rahasia Dagang dalam Pasal 1 UU No 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Dagang tidak sejelas apabila dibandingkan dengan pengertian dalam Pasal 757 Restatement of Tort Amerika Serikat. Dalam Pasal 757 secara limitatif ditegaskan bahwa informasi yang dikategorikan sebagai Rahasia Dagang adalah formula, pola, alat/cara kerja atau kumpulan informasi yang digunakan seseorang dalam bisnis, rumus-rumus untuk campuran kimiawi, suatu proses pada pabrik, pengujian atau pemeliharaan material, suatu pola untuk mesin atau alat lainnya atau suatu daftar konsumen. Dan dalam pasal 3 ayat (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kalau melihat pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Rahasia Dagang dapat ditarik beberapa unsur:

1. Informasi rahasia yang tidak diketahui oleh umum Pengujian apakah suatu informasi dapat dikualifikasikan sebagai Rahasia Dagang pertama-tama diukur sampai taraf mana informasi itu diketahui oleh kalangan luar perusahaan itu. Berdasarkan hal ini maka pemilik Rahasia Dagang harus dapat membuktikan bahwa informasi itu benar-benar hanya diketahui oleh perusahaannya bukan merupakan informasi yang berifat umum. Bersifat rahasia artinya informasi tersebut bukan menjadi milik umum atau public domain. Ada dua kategori yang menempatkan informasi sebagai public domain, yaitu :

1) Informasi tersebut bersifat sangat umum dan dapat dengan mudah diakses sehingga diketahui oleh public

2) Informasi tersebut diketahui oleh orang lain dalam jumlah yang cukup dan cukup dan orang yang mengetahui tersebut memiliki keterkaitan dengan informasi tersebut.

Derajat kerahasiaan itu sendiri tidak diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia. Akibatnya, banyak pertanyaan penting yang tidak dapat dijawab dengan pasti. Sebagai contoh adalah ukuran tentang jumlah maksimal orang yang mengetahui sebuah informasi yang bersifat rahasia. Derajat kerahasiaan tidak ditentukan oleh berapa jumlah orang yang mengetahuinya, tetapi penekanannya kepada latar belakang orang yang mengetahui dan tempat dimana tempat orang itu diketahui. Jika informasi rahasia itu diberitahukan kepada para pegawai oleh pemilik Rahasia Dagang, informasi tersebut masih bersifat rahasia karena informasinya masih berada di lingkungan perusahaan tersebut.

2. Memiliki nilai ekonomis karena berguna bagi kegiatan usaha

44

Untuk menentukan kualitas suatu informasi, apakah rahasia ataupun bukan, serta memiliki nilai ekonomi, sehingga perlu dilindungi, maka menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah hal ini bisa diuji dengan melihat empat kriteria, yaitu:

1) Apakah dengan terbukanya informasi itu mengakibatkan pemiliknya memperoleh kerugian. 2) Pemilik informasi itu yakin bahwa informasinya itu mempunyai nilai yang perlu dirahasiakan, dan tidak semua orang memilikinya. 3) Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugiannya maupun keyakinan kerahasiaan informasi itu. 4) Informasi rahasia tersebut mempunyai kekhususan, dan bermula secara khusus dari atau dalam praktek perdagangan, dan perindustrian.

Usaha dan jerih payah penemu serta nilai ekonomis atau komersial dari informasi itu merupakan syarat lain suatu informasi dapat dinyatakan sebagai Rahasia Dagang. Ukuran yang diterapkan adalah sampai sejauh mana usaha atau dana yang dikeluarkan untuk mengembangkan dan menjaga informasi itu. Hal ini akan menunjukkan tingkat upaya perusahaan itu dalam menemukan informasi tersebut. Hal ini pun akan menjadi salah satu bukti bahwa dia adalah penemu sebenarnya dan bukan memperolehnya dari inventor lain secara ilegal. Seseorang yang menyatakan sebagai pemilik Rahasia Dagang juga harus dapat membuktikan bahwa informasi itu merupakan bagian dari hasil pemikirannya dan menunjukkan upaya untuk menjaga kerahasiaannya itu, karena informasi itu memang benar-benar memiliki nilai dalam aktivitas perdagangan yang dilakukannya. Rahasia Dagang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi akibat dari pesatnya perkembangan tehnologi, sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan sangat ketat di antara pelaku usaha dalam dunia perdagangan. Penemuan atau informasi apa saja yang bernilai ekonomi sudah dianggap sebagai intangible asset perusahaan, oleh karena

itu harus dilindungi agar terhindar dari itikad buruk pesaingnya. Apabila tidak dijaga dengan baik maka informasi rahasia tersebut akan terungkap dan menjadi tidak bernilai lagi. Tidak semua penemuan atau informasi yang berharga dapat dilindungi dengan ketentuan Rahasia Dagang. Dalam Section 7 Article 39 paragraf 2 TRIPs secara tegas menentukan bahwa informasi rahasia yang dapat dilindungi dengan ketentuan Rahasia Dagang, haruslah bersifat rahasia atau memiliki sifat kerahasiaan; mempu-nyai nilai ekonomi karena kerahasiaannya dan dijaga kera-hasiaannya oleh pihak yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi itu. Prinsip-prinsip perlindungan dalam TRIPs adalah Prinsip kebebasan pengaturan hukum, Prinsip Standar Minimal, Prinsip National Treatment, Prinsip Most Favoured Nation Treatment, Prinsip Sederhana, Cepat dan Murah. Hubungan informasi itu dengan kompetitor adalah faktor penting, oleh karena itu harus dipertanyakan sampai sejauh mana informasi itu berpengaruh terhadap kompetitor jika sampai bocor, apakah informasi itu akan memberikan kemungkinan kompetitor untuk memperoleh keuntungan lebih atau dapat menyebabkan pemilik akan kehilangan keuntungan yang semestinya. Rahasia Dagang merupakan bagian hak milik dari seseorang, informasi itu didapat dan dimiliki oleh seseorang, misalnya karena pengalamannya, keahliannya, ataupun merupakan hasil yang dicapai dalam sistem kerja sama yang dilakukan di perusahaannya. Informasi rahasia ini memiliki nilai strategis untuk menghadapi pesaing-pesaingnya dengan kata lain jika informasi ini jatuh ke tangan kompetitor, maka dapat mengurangi keuntungan pemilik Rahasia Dagang. Kandungan nilai ekonomi dan kreatifitas intelektual dalam Rahasia Dagang ini menjadikan informasi rahasia ini dimasukkan sebagai bagian dari HAKI. Pada prinsipnya semua informasi yang tidak bersifat publik dapat diberi perlindungan di bawah rezim hukum Rahasia Dagang baik yang menyangkut rahasia perdagangan selama memenuhi syarat-syarat dikatakan sebagai Rahasia Dagang. Perlindungan hukum Rahasia Dagang berkaitan dengan argumen ekonomi. Argumen ekonomi adalah lazim terhadap bidang HAKI lainnya, termasuk Rahasia Dagang, yang berhubungan dengan memberikan insentif dan penghargaan kepada para penemu dan inovator, serta meningkatkan

46

penyebarluasan “informasi” melalui masyarakat. Perlindungan Rahasia Dagang yang memadai, relevan pula terhadap mobilitas tenaga kerja dalam perekonomian. Sedangkan teori pendekatan insentif ekonomi mengakui bahwa pengeluaran waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan proses kreativitas tidak pernah dapat bersaing dengan para peniru yang biayanya lebih rendah karena tidak adanya proses kreativitas.

3. Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang

Pemilik Rahasia Dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya. Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan penjelasan pemilik Rahasia Dagang telah menjaga Rahasia Dagangnya apabila telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Namun Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut. Dalam praktik, langkah-langkah tertentu dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan, diantaranya :

1) Mengungkapkan Rahasia Dagang hanya kepada orang-orang yang perlu mengetahuinya atas dasar sebuah perjanjian Rahasia Dagang.

2) Membuat perjanjian Rahasia Dagang dengan pegawai atau pihak ketiga 3) Melindungi data yang bersifat rahasia dengan membuat kode rahasia.

4) Menyimpan dokumen-dokumen rahasia di tempat yang aman dan tidak dapat diakses dengan mudah oleh karyawan atau pihak lain. 5) Mencantumkan kata “rahasia” pada bagian luar dari dokumen rahasia.

6) Membatasi akses para pegawai untuk memasuki unit atau departemen lain dari sebuah perusahaan.

7) Melarang pegawai bekerja di luar di luar jam kerja yang telah ditentukan.

D. Ruang Lingkup Rahasia Dagang Pada dasarnya Rahasia Dagang mencakup data rahasia, informasi, atau kompilasi informasi yang digunakan dalam penelitian, bisnis, perdagangan atau industri. Informasi tersebut dapat berupa data rahasia teknis dan ilmiah, serta informasi bisnis, komersial atau finansial yang tidak diketahui masyarakat umum dan berguna bagi suatu perusahaan serta memberi

keuntungan

kompetitif

bagi

seseorang

yang memiliki

hak

untuk

menggunakannya. Mengenai ruang lingkup Rahasia Dagang masih terdapat perbedaan pendapat, namun demikian dapat diambil contoh penerapan lingkup baku dalam hukum Amerika Serikat yang merinci bentuk-bentuk Rahasia Dagang sebagai berikut:

1. Informasi Teknikal/Penelitian dan Pengembangan, contoh sebagai berikut : informasi teknologi, informasi yang berhubungan riset dan pengembangan, formula-formula ( rumus-rumus ), senyawa-senyawa/bahan campuran, prototip, proses-proses, catatan-catatan laboratorium, percobaan-percobaan dan data eksperimen, data analisis, kalkulasi, semua jenis-gambar, semua jenis diagram, desain data dan data manual, informasi pemasok, semua jenis-laporan riset dan pengembangan.

2. Informasi tentang Proses Produksi contoh : data/biaya/harga, informasi-informasi yang berhubungan dengan proses produksi,

perlengkapan-perlengkapan

khusus

produksi,

teknologi

pemrosesan

(manufacturing), spesifikasi-spesifikasi untuk proses produksi dan perlengkapannya.

48

3. Informasi tentang Pemasok contoh : informasi tentang pemasok, data biaya/harga.

4. Informasi tentang Kendali Mutu contoh : informasi yang berhubungan dengan kendali mutu, prosedur-prosedur kendali mutu, kendali mutu manual, data kendali mutu, know how & negative know how.

5. Informasi Penjualan dan Pemasaran contoh : informasi yang berhubungan dengan penjualan dan pemasaran, peramalan penjualan, perencanaan promosi penjualan dan pemasaran, laporan penjualan, informasi tentang competitor, informasi yang berhubungan dengan pelanggan, daftar pelanggan, kebutuhan pelanggan dan perilaku pembelian, know-how berkaitan dengan kebutuhan konsumen, hasil studi dan laporan-laporan penjualan dan pemasaran.

6. Informasi Keuangan Internal contoh : informasi keuangan, dokumen-dokumen keuangan internal, anggaran, peramalan, hasil cetak melalui computer, marjin produksi, biaya produksi, laporan pengoperasian, data untung-rugi, informasi administratif.

7. Informasi Administrasi Internal contoh : organisasi internal, kunci-kunci dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategi bisnis, perangkat lunak computer internal perusahaan.

Rahasia Dagang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi akibat dari pesatnya perkembangan tehnologi, sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan sangat ketat di antara pelaku usaha dalam dunia perdagangan. Penemuan atau informasi apa saja yang bernilai ekonomi sudah dianggap sebagai intangible asset perusahaan, oleh karena itu harus dilindungi agar terhindar dari itikad buruk pesaingnya. Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan : “Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat”.

E. Pelanggaran Rahasia Dagang Pencipta informasi akan perlu memperlihatkan bahwa penerima menggunakan konsep atau informasi tanpa ijin dari si pencipta. Ada dua bentuk penggunaan tanpa ijin:

1) Dimana pencipta informasi tidak memberikan izin kepada pengguna sama sekali,

2) Dimana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu, tetapi si penerima informasi telah menggunakan informasi itu untuk tujuan lain dicakupan izin yang diberikan.

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kepesapakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain jika ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai suatu

50

pelanggaran Rahasia Dagang jika tindakan mengungkapkan Rahasia Dagang atau penggunaan pertahanan Keamanan, Kesehatan atau keselamatan masyarakat; serta tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik

orang

lain

yang

dilakukan

dengan

semata-mata

untuk

kepentingan

pengembanganlebih lanjut produk yang bersangkutan.

A. Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam Ekonomi Kreatif adalah era ekonomi yang baru yang mengutamakan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Dengan pengembangan ekonomi kreatif banyak manfaat yang dapat dihasilkan, seperti penggalian terhadap potensi-potensi lokal dan pemberian manfaat nonekonomi lain, seperti pemeliharaan dan pengembangan nilai budaya serta warisan budaya, peningkatan kualitas hidup, dan toleransi sosial, peningkatan kepariwisataan, sumber daya terbarukan serta peningkatan terhadap citra dan identitas bangsa. Sementara itu, klasifikasi industri kreatif menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia adalah “industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut”. Dan hal tersebut terdapat 14 subsektor industri yang berbasis kreativitas, yakni meliputi:

1) Periklanan Seperti kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya: riset pasar,

promosi kampanye, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elekronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar.

2) Arsitektur Seperti kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (Town planning, urban design, landscape architecture) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya: arsitektur taman, desain interior).

3) Pasar Barang Seni Seperti kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barangbarang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet.

4) Kerajinan Seperti kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, kulit, rotan, bambu, kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan sebagainya. Produk kerajinan pada umumnya hanya produksi dalam jumlah yang relatif kecil.

5) Desain Seperti kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.

52

6) Fashion Seperti kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultansi lini produk fashion, serta distribusi produk fashion.

7) Video, Film dan Fotografi Seperti kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film.

8) Permainan Interaktif Seperti kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.

9) Musik Seperti kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara.

10) Seni Pertunjukan Seperti kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.

11) Penerbitan dan Percetakan Seperti kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko, cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, formulir, poster, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film.

12) Layanan Komputer dan Piranti Lunak Seperti kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi

termasuk

jasa

layanan

komputer,

pengolahan

data,

pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.

13) Televisi dan Radio Seperti kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti: games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.

14) Riset dan Pengembangan Seperti kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta penerapan ilmu dan

54

pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra dan seni; serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

Seperti batasan dan konsep ekonomi kreatif maka defenisi, konsep, dan batasan industri kreatif juga sangat beragam, akan tetapi pada umumnya mengacu pada pengertian “Bagaimana usaha-usaha mentransformasikan kreativitas individu, kecakapan, dan keterampilan ke dalam bentuk nilai tambah.”

B. Hubungan Ekonomi Kreatif dengan Industri Kreatif

Inti atau jantungnya ekonomi kreatif adalah industri kreatif (at the heart of the creative economy are the creative industries). Inti utama ekonomi kreatif adalah industri kreatif yang melakukan proses penciptaan melalui penelitian dan pengembangan (research and development). Kekuatan industri kreatif terletak pada riset dan pengembangan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa baru yang bersifat komersial. Dengan stock knowledge yang dimiliki para intelektual melahirkan ide-ide atau gagasangagasan, inspirasi-inspirasi, dan khayalan-khayalan (dreams) yang diwujudkan dalam bentuk kekayaan intelektual seperti desain, merek dagang, paten, hak cipta, dan roylati.

C. Integritas Ekonomi

Integritas itu sendiri adalah merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsipprinsip,ekspetasi-ekspetasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Dalam hal ini maka Integritas Ekonomi itu sendiri dapat diartikan bahwa seberapa jauh nilai-nilai yang terkandung akan konsistensi prinsip-prinsip ekonomi terhadap suatu hal yang sedang

berlangsung atau yang sedang dihasilkan. Sejauh mana aspek ekonomi berperan terhadap keberlangsungan hal yang dimaksud tersebut.

D. Hubungan Rahasia Dagang dalam lingkup Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif terhadap Integritas Ekonomi

Dalam hal ini hubungan antara hal-hal Perlindungan Rahasia Dagang dalam perannya terhadap bidang Ekonomi Kreatif serta Industri Kreatif merupakan hubungan yang saling berkesinambungan dalam rangka memajukan Integritas Ekonomi, yang dimana sebagaimana yang dimaksud tersebut adalah bahwa dalam proses pelaksanaan aktivitas ekonomi didalam kehidupan bermasyarakat, amat sangatlah memerlukan sebuah perlindungan terhadap suatu karya atau temuan yang dihasilkan oleh para pelaku intelektual terutama dalam bidang perdagangan, yang dimana bahwa dalam persaingan dunia perdagangan, sangat amatlah jelas walaupun persaingan terlihat sehat namun dalam hal ini pada dasarnya dapat menjatuhkan satu sama lain apabila terjadi suatu kelalaian terhadap hal yang menjadi kunci sukses suatu perusahaan tersebut. Hal-hal tersebut bisa merupakan hal yang menjadikan perusahaan atau pelaku usaha itu memiliki ciri khas ataupun menjadi yang terbaik didalam melaksanakan usahanya, yang oleh sebab itu dalam mempertahankan suatu ciptaan atau karya dan temuannya tersebut dalam tujuan agar perekonomian perusahaan tersebut tetap berlangsung dan tetap sukses serta stabil hingga seterusnya maka dibutuhkan perlindungan yang khusus terhadap informasi, strategi ataupun teknologi yang dimana memiliki sifat kerahasiaan dan kepentingan yang tinggi didalam perusahaan tersebut. Perlindungan yang diberikan untuk melindungi hal-hal yang bersifat penting dan rahasia tersebut direalisasikan dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai Rahasia Dagang, hal ini menjamin hak-hak para pelaku intelektual dalam menjaga karya dan temuannya agar tidak disalahgunakan tanpa persetujuan dan tanpa hak si pemilik, sehingga pemilik hak tetap dapat menjaga ke aslian dan keberlangsungan suatu

56

produknya yang dimana hal ini dapat menjaga keberlangsungan ekonomi terhadap halhal yang terdapat dalam bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif, yang menjamin akan semangat para pencipta karya untuk tetap semangat dalam menghasilkan hal-hal baru serta menjamin hak-hak akan royalti atas hasil suatu ciptaannya, yang hal tersebut dapat memajukan serta menstabilkan sektor perekonomian khususnya di Indonesia dan menjaga keberlangsungan dan keberagaman dunia kreatif tanah air.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Rahasia Dagang adalah hukum yang melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan, dan dijaga dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Dalam Rahasia Dagang tidak terdapat batasan beerapa lama informasi tersebut akan dilindungi. 2. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh dikalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi global dibidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kebutuhan akan perlindungan hukum akan Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. 3. Dalam hal ini hubungan antara hal-hal Perlindungan Rahasia Dagang dalam perannya terhadap bidang Ekonomi Kreatif serta Industri Kreatif merupakan hubungan yang saling berkesinambungan dalam rangka memajukan Integritas Ekonomi, yang dimana sebagaimana yang dimaksud tersebut adalah bahwa dalam proses pelaksanaan aktivitas ekonomi didalam kehidupan bermasyarakat, amat sangatlah memerlukan sebuah perlindungan terhadap suatu karya atau temuan yang dihasilkan oleh para pelaku intelektual terutama dalam bidang perdagangan, yang dimana bahwa dalam persaingan dunia perdagangan, sangat amatlah jelas walaupun persaingan terlihat sehat namun dalam hal ini pada dasarnya dapat menjatuhkan satu sama lain apabila terjadi suatu kelalaian terhadap hal yang menjadi kunci sukses suatu perusahaan tersebut. Hal-hal tersebut bisa

58

merupakan hal yang menjadikan perusahaan atau pelaku usaha itu memiliki ciri khas ataupun menjadi yang terbaik didalam melaksanakan usahanya, yang oleh sebab itu dalam mempertahankan suatu ciptaan atau karya dan temuannya tersebut dalam tujuan agar perekonomian perusahaan tersebut tetap berlangsung dan tetap sukses serta stabil hingga seterusnya maka dibutuhkan perlindungan yang khusus terhadap informasi, strategi ataupun teknologi yang dimana memiliki sifat kerahasiaan dan kepentingan yang tinggi didalam perusahaan tersebut.

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

H. OK. Saidin, 1995, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Prof. Tim Lindsey, dkk, 2003, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, PT. ALUMNI, Bandung. Data, 2010–2014, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta. Data, 2008, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta. UNCTAD & UNDP, 2008, Summary Creative Economics, Creative Economy Report. Christine S.T Kansil, 2018, Materi Kuliah Rahasia Dagang, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta. Christine S.T Kansil, 2018, Materi Kuliah Filosofi HAKI, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta. Data, 2007, Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum, Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Jakarta. Ir. Dadan Samsudin, 2016, Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

60

LAMPIRAN

62