Harga Pokok Penjualan.docx

Harga Pokok Penjualan 261. Harga pokok penjualan merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang industri maupun perdagangan, harga pokok penjualan meliputi harga perolehan atau harga pokok produksi barang yang dijual. Dalam menentukan harga pokok produksi, didalamnya termasuk biaya langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam proses produksi. 262. Berbeda dengan Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang jasa maupun bidang usaha tertentu seperti perbankan, perusahaan dana pensiun, perusahaan reksadana, organisasi sosial, perkumpulan, dan sebagainya, yang tidak melakukan proses produksi maupun penjualan barang dagang, tidak terdapat pemisahan atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan. Oleh karena itu, seluruh biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa maupun pelaksanaan usaha dianggap sebagai biaya usaha lainnya yang termasuk dalam poin B.3. 263. Komponen harga pokok penjualan dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam formulir 1770-I, di mana harga pokok penjualan disesuaikan dengan pembukuan Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut: (i) Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dagang, diisi dengan harga pokok penjualan usaha dagang selama Tahun Pajak yang bersangkutan; (ii) Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang industri, diisi dengan harga pokok penjualan usaha industri selama Tahun Pajak yang bersangkutan; (iii) Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di jasa, diisi dengan harga pokok usaha jasa, yaitu jumlah biaya yang berhubungan langsung dengan peredaran/penerimaan bruto selama Tahun Pajak yang bersangkutan. 264. Untuk lebih jelasnya, penentuan harga pokok penjualan bagi bidang usaha tertentu dapat dilihat pada kotak di bawah ini: Wajib Pajak Usaha Jasa Konstruksi: Yang menjadi harga pokok penjualannya adalah antara lain pembelian bahan (material), gaji mandor dan upah pekerja, penyusutan peralatan dan kendaraan operasional, dan sewa peralatan. Wajib Pajak Usaha Jasa Rumah Sakit: Yang menjadi harga pokok penjualannya adalah antara lain pembelian obat-obatan, gaji paramedis, penyusutan peralatan dan gedung, beban listrik serta sewa peralatan.

Wajib Pajak Usaha Jasa Pendidikan: Yang menjadi harga pokok penjualannya adalah antara lain gaji tenaga pengajar, alat bantu proses belajar-mengajar, penyusutan gedung dan peralatan proses belajar-mengajar, dan sewa peralatan. 265. Dalam komponen harga pokok harus diungkapkan informasi berupa pos-pos yang berhubungan dengan suatu kewajiban pajak direkonsiliasi dengan SPT-nya, besarnya perbedaan penyusutan, biaya sewa, dan biaya lainnya antara perhitungan komersial dengan perhitungan pajak, serta besarnya tiap jenis penyimpangan selama tahun buku dan bagaimana alokasinya. Selain itu, dalam akuntansi keuangan terdapat praktik bahwa atas penjualan bahan baku sisa pakai dapat dikurangkan sebagai pengurang harga pokok penjualan. A.1.6. Persediaan 35. PSAK 14 mendefinisikan persediaan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, maupun dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 36. Pada umumnya, perusahaan mengakui persediaan pada saat barang diterima. Namun terdapat pengecualian untuk barang dalam perjalanan dan barang konsinyasi. Penentuan kepemilikan untuk barang dalam perjalanan ditentukan berdasarkan metode pengiriman barang yang disepakati. Apabila metode pengiriman barang menggunakan metode f.o.b shipping point, maka persediaan dapat diakui saat pemasok telah mengirimkan barang walaupun belum diterima secara fisik. Jika menggunakan metode f.o.b destination point, persediaan baru dapat diakui saat barang secara fisik telah diterima. Sedangkan untuk penjualan secara konsinyasi, maka penjual perantara (consignee) tidak mengakui barang sebagai persediaan, melainkan persediaan tetap dimiliki oleh penjual (consignor). 37. Pengukuran persediaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (6) UU PPh yaitu hanya diperbolehkan menggunakan harga perolehan. Biaya persediaan yang diakui meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi saat ini.16 Termasuk dalam baya pembelian adalah harga beli, bea impor, pajak lain yang tidak dapat ditagih kembali kepada otoritas pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya langsung yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Dalam hal diskon atau pengurangan harga yang didapat dikurangkan dari biaya pembelian. Biaya konversi yang dimaksud adalah biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, sebagai contoh biaya tenaga kerja langsung, alokasi biaya overhead tetap dan

variabel yang timbul dalam mengkonversi barang menjadi barang jadi. Sedangkan biaya lainnya dapat diakui sebagai biaya persediaan sepanjang biaya timbul persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. 38. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, maka dapat mengakui persediaan, selama biaya persediaan diukur pada biaya produksinya. Biaya persediaan yang dimaksud adalah biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk personalia penyelia dan overhead yang dapat diatribusikan. 39. Dalam Tabel 3.1 terdapat perbedaan dalam hal pengukuran persediaan pada ketentuan pajak dan PSAK 14, atas selisih antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih harus dikoreksi fiskal, yang akan berakibat pada bagian penyesuaian fiskal dalam laporan rugi laba untuk tujuan pajak. 17 Ibid., par 19. Tabel 3.1 – Perbandingan Ketentuan Akuntansi dan Pajak tentang Persediaan UU PPh Pasal 10 ayat (6) PSAK 14 Metode Pengukuran Biaya perolehan Biaya perolehan atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah Cara Penilaian FIFO, Average FIFO, Average Sumber: UU PPh dan PSAK 14 40. Perhitungan biaya persediaan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (6) UU PPh dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO). Metode FIFO mengasumsikan persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga unit persediaan yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Sedangkan untuk metode rata-rata dilakukan dengan menghitung biaya setiap unit berdasarkan biaya rata-rata dari unit yang serupa pada awal periode dan biaya unit yang serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu periode.