Proposal Silmi Latihan.docx

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh : SILMI AGUSTIN NIM. B200160365

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kualitas pelaporan keuangan menjadi isu yang banyak mendapat perhatian sejak terjadinya berbagai skandal dan masalah ekonomi pada beberapa dekade yang lalu (Knechel, 2009:2). Hal ini telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan yang dapat menyajikan informasi yang benar, jujur, relevan, andal, dapat diperbandingkan. Laporan keuangan yang berkualitas penting karena akan dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai sehingga akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang tidak berkualitas memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan dibidang keuangan. Fenomena buruknya laporan keuangan pemerintah daerah menuntut setiap pengelola keuangan harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai laporan keuangan sehingga laporan yang dipublikasikan dapat disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan keuangan. Tingkat pendidikan menjadi indikator yang menunjukan derajat intelektualitas seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengeahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai, seseorang akan lebih mudah melaksanakan tugasnya dalam mengelola keuangan yang baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari : Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi dan Pelayanan prima. Semenjak era reformasi dimulai telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai implikasi yang mendalam terhadap penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah tuntutan pembangunan sistem organisasi khususnya institusi berbasis good corporate governance dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Objek penelitian yang dipilih peneliti pada penelitian kali ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pekalongan periode 20132017. Laporan keuangan pemerintah daerah dipilih karena masih buruknya kualitas laporan tersebut diberbagai daerah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menemukan buktibukti empiris mengenai pengaruh Tingkat Pendidikan Pegawai dan Good Corporate Governance terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pekalongan Peeriode 2013-2017. 1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 1. Tingkat Pendidikan Semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. 2. Good Corporate Governance Penerapan Good Corporate Governance membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggungjawab dan pengawasannya sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. 1.3. Cakupan Masalah Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan maksud, tujuan, serta agar lebih efektif dalam melakukan penelitian. Dari identifikasi permasalahan diatas, dalam penelitian ini dibatasi untuk meneliti berkaitan dengan pengaruh Tingkat Pendidikan Pegawai dan Good Corporate Governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan selama lima tahun yaitu dimulai dari periode 2013 sampai dengan tahun 2017. 1.4. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Apakah Tingkat Pendidikan Pegawai berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 2. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 1.5. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pengaruh Tingkat Pendidikan Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Mendeskripsikan pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 1.6. Kegunaan Penelitian 1.6.1. Aspek Teorities Penelitian ini secara teorities diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai pengaruh Tingkat Pendidikan Pegawai dan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 1.6.2. Aspek Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah praktik sehubungan dengan pengaruh Tingkat Pendidikan Pegawai dan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat diubah menjadi informasi kalau diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank,2003). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang beramanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : 1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. 2.1.2. Dimensi Kualitas Informasi Huang, et al. (1999) dalam Lillrank (2003) mendefinisikan 15 dimensi kualitas informasi yang dikelompokkan menjadi empat kelas : 1. Kualitas intrinsik : akurasi, obyektivitas, believability, dan reputasi, 2. Kualitas aksesibilitas : akses, dan keamanan, 3. Kualitas kontekstual : relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu, kelengkapan dan jumlah data dan, 4. Kualitas representasi : interpretasi, kemudahan pemahaman, representasi ringkas, dan perwakilan konsisten. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : a) Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peritiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evalusi mereka di masa lalu. b) Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. c) Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dialakukan secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan, perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. d) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. 2.1.3. Sumber Daya Manusia Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). 2.2. Penelitian Terdahulu 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel bebas yaitu tingkat pendidikan pegawai dan good corporate governance. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Tingkat Pendidikan Pegawai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Good Corporate Governance

2.4.Hipotesis 2.4.1. Hubungan Tingkat Pendidikan Pegawai dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.4.2. Hubungan Good Corporate Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Desain Penelitian Peneletian ini merupakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian yaitu pengujian hipotesis (Hypothesis Study). Pengujian hipotesis memiliki tujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan membuktikan secara empiris hubungan antar variabel penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pegawai dan good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari laporan data pegawai dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pekalongan pada kurun waktu 2013-2017. 3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi penelitian adalah pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel atas dasar pertimbangan bahwa DPKAD/ DPPKD merupakan SKPD yang melakukan konsolidasi laporan keuangan semua SKPD dalam lingkup Kabupaten Pekalongan dan menghasilkan output akhir berupa laporan keuangan pemerintah kabupaten. 3.3. Variabel Penelitian Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dua variabel independen yaitu Tingkat Pendidikan Pegawai dan Good Corporate Governance. 3.3.1. Kualitas Laporan Keuangan (Y) 3.3.2. Tingkat Pendidikan Pegawai 3.3.3. Good Corporate Governance 3.4. Metode Pengambilan data Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari pihak lain, kemudian mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan

penelitian ini. Data penelitian diperoleh dari laporan data pegawai dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan periode 2013-2017. 3.5. Metode Analisis Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang digunakan untuk adalah data kualitatif maka analisis kauntitatif dilakukan dengan cara mengkuantitatifkan data-data penelitian kedalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala likert 5 poin (5-point likert scale). Metode analisis yang digunakan adalah linear regression. Ghozali (2006) menjelaskan linear regression adalah regresi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian dianalisis dengan berbagai uji statistik sebagai berikut : 3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel penelitian secara individual. Alat analisis yang digunakan dalam analisis statistik deskriptif adalah rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel penelitian. 3.5.2. Uji Asumsi Klasik 3.5.2.1.Uji Normalitas Data Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan memperhatikan penyebaran data (titik) pada normal p-plot of regression standardized residual dari variabel dependen, dimana: 1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 3.5.2.2.Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen saling berhubungan secara linier. Multikolinearitas terjadi apabila antara

variabel-variabel independen terdapat hubungan yang signifikan. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas adalah dengan memperhatikan : 1. Besaran korelasi antar variabel independen Pedoman suatu model regresi bebas multikolinearitas , memiliki kriteria sebagai berikut : a) Koefisien korelasi antara variabel-variabel independen harus lemah, tidak lebih besar dari 90 persen atau dibawah 0,90 (Ghozali,2006). b) Jika korelasi kuat antara variabel-variabel independen lainnya (umumnya diatas 0,90), maka hal ini menunjukkan terjadinya multikolinearitas yang serius (Ghozali, 2006). 2. Nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) Nilai tolerance dan VIF menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Persamaan yang digunakan adalah : 𝑉𝐼𝐹 =

1 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

Nilai cutoff yang digunakan dan dipakai untuk menandai adanya faktor-faktor multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 3.5.2.3. Uji Heterokedastisitas Heterokedastisitas adalah terjadinya varians yang tidak sama untuk variabel independen yang berbeda. Heterokedastisitas dapat terdeteksi dengan melihat plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Yang mendasari dalam pengambilan keputusan adalah : 1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk satu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka akan terjadi masalah heterokedastisitas. 2. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu-sumbu maka tidak terjadi heterokedastisitas. 3.5.3. Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (Multiple Regression) dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel-variabel independen (tingkat pendidikan pegawai dan good corporate governance). Persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 𝐾𝐿𝐾𝑃𝐷 = 𝛼0 + 𝛼1(𝑇𝑃) + 𝛼2(𝐶𝐺𝐶) + 𝜀 Dimana : KLKPD

= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

TP

= Tingkat Pendidikan

GCG

= Good Corporate Governance

Kemudian untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan kualitas laporan keuangan daerah maka dilakukan pengujian-pengujian hipotesis terhadap variabel-variabel dengan pengujian dibawah ini : 3.5.3.1.Koefisian Determinasi Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari dua maka digunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. Koefisien determinasi untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh regresi. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, apabila R2 = 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel TP, GCG dengan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD), sedangkan jika R2 = 1 berarti terdapat suatu hubungan yang sempurna. 3.5.3.2.Uji F Uji ini dilakukan untuk menguji variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (a = 5%). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel TP, GCG berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD). 2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel TP, GCG tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD).

3.5.3.3. Uji t Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independent secara individu (partial) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (a = 5%). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara partial variabel TP, GCG berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD). 2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara partial variabel variabel TP, GCG tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD).