Halaman 16-19 Pak Maro.docx

Kita bisa melihat bagaimana terjadinya perpecahan dan/atau perseteruan dalam satu negara akibat penyampain pesan politik yang kasar,tidak beretika,dan provokatif.Pada akhirnya,yang rugi adalah mereka,terutama rakyat kecil yang tidak mengerti apa-apa.Akibat perseturuan para elit politik di dalam negara,tidak sedikit warga negara satu negara yang menjadi pengungsi di negara lain.Lihat saja kasus politik yang terjadi di negara-negara Timur Tengah misalnya,dimana masyarakatnya banyak yang menjadi pengungsi di negara lain akibat konplik politik di negaranya. Negaranya hancur akibat perang yang tidak berkesudahan.Cara berpolitik seperti ini haruslah ditinggalkan. Dalam negara modern,penegasan tentang perlu adanya jaminanhak politik bagi setiap warga negara,dilatarbelakangi oleh praktek pelaksanaan pemerintahan di masa yang lalu yang bersifat otoriter. Sejarah mencatat bahwa pada waktu yang lalu,tidak semua orang dapat ambil bagian dalam bidang politik dan/atau tidak semua warga negara mempunyai hak politik yang sama.Pada pemerintahan yang berbentuk Monarkhi,biasanya yang dapat berpartisipasi dalam bidang politik hanyalah raja dan para bangsawan negara.Sebab,kekuasaan biasanya di pusatkan pada tangan raja,sedangkan rakyat biasa tidak mempunyai hak politik. Pemerintahannya pada akhirnya cenderung bersikap absolut(dictator). Dalam negara absolutisme(diktator),kekuasaan dipusatkan pada tangan penguasa.Rakyat berada dalam kekuasaan penguasa(raja). Barulah sekitar Tahun 1215 di Inggris lahir M agna Charta.Scott Davidson mengemukakan bahwa piagam ini merupakan kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawan, dan belum berlaku bagi seluruh warga negara. Pada tahun 1689 di Inggris muncul Bill of Rigbts,Piagam ini merupakan perjuangan

Parlemen melawan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad ke-17.Disahkan setelah raja James II dipaksa turun tahta dan William III serta M ary II naik kesinggasana menyusul revolusi gemilang (Glorious Revolution)pada tahun 1688.Bill of Rigbts dinyatakan sebagai deklarasi UndangUndang yang ada dan bukan merupakan Undang.Undang baru,menundukkan monarkhi di bawah kekuasaan Parlemen,dengan menyatakan bahwa kekuasaan Raja untuk membekukan dan memberlakukan seperti yang diklaim raja adalah illegal. Undang-Undang ini juga melarang pemungutan pajak dan pemeliharaan pasukan tetap pada masa damai oleh raja tanpa persetujuan Parlemen. Sejarah juga mencatat,bagaimana manusia pernah diperjualbelikan untuk dijadikan budak.Hal itu dapat dilihat,ketika bangsa kulit putih menangkapi orang-orang kulit hitam(orang Negro) di Afrika dan menjualnya ke pengusaha-pengusaha kulit putih di Amerika.Orang kulit hitam yang dibeli tersebut,dijadikan budak oleh para pengusaha kulit putih di Amerika. Para budak ini menjadi milik pengusaha yang membelinya,dan dapat diperlakukan sekehendaknya. Sebagai budak,tentu mereka tidak mem punyai hak apa pun.Para budak ini hanya mengabdi kepada majikannya. Di Indonesia dapat dilihat pada waktu dijajah Belanda.Rakyat Indonesia ketika itu kedudukannya tidak sama dengan orang-orang Belanda.Pembedaan rakyat dalam golongan-golongan Eropa, Bumiputera dan Timur Asing ditetapkan di dalam Pasal 163 Indische Staat.sregeling (I.S).Pembedaan rakyat dalam golongan-golongan ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.Pasal 163

I.S ini menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan, pemerintahan dan peradilan di"Hindia Belanda”dahulu.R.Supomo mengemukakan pembedaan ini pada pokoknya didasarkan pada jenis kebangsaan. Karena itu,terjadi "rasdiskriminas”' (pembedaan-pembedaan bangsa)di dalam perundangundangan,pemerintahan dan peradilan "Hindia Belanda”. Lebih lanjut R. Supomo mengatakan: "pada umumnya golongan Eropa mempunyai kedudukan kelas satu, yang menyebabkan sakit hati golongangolongan rakyat lainnya'. Setelah merdeka perbedaan golongan penduduk itu telah dihapus dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia.UUD 1945 secara tegas menyatakan tentang prinsip persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan sebagai bentuk pengejawantahan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia.23 Memang tidak ditemukan secara limitatif ada rumusan tentang perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 yang asli.Namun,dilihat dari tujuan dirumuskannya UUD 1945 tersebut adalah dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak politik warga negara secara konstitusional dijamin dalam UUD 1945.Perlindungan hak politik itu dimulai dari pembukaan UUD 1945,yang hal itu misalnya ditemukan dalam alinea pertama yang antara lain mengatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,...dst".Pernyataan ini merupakan suatu pernyataan yang luhur tentang pengakuan terhadap prinsip persamaan hak secara universal.Selanjutnya di dalam Pasal 27

Hal 116-117