Atas Dasar Itu Seharusnya Uud 1945 Dilaksanakan Secara Konsekwen.docx

Atas dasar itu seharusnya UUD 1945 dilaksanakan secara konsekwen. Namun, dalam kenyataan yang ada tidaklah demikian, sebab dengan dalih untuk melaksanakan Dekrit Presiden pada tanggal 20 Agustus 1959 Presiden menyampaiksn Surat kepada DPRGR, yakni Surat Presiden No. 2262/HK/1959 tertanggal 20 Agustus 1959 perihal Bentuk Peraturan-pemurah Negara, dan disusul dengan Surat Presiden tanggal 22 September 1959, Nomor 2775/ HK/ 1959 mengenai Kekuasaan Luar Biasa Presiden tentang Berbagai Peraturan Negara. Bila kedua Surat Presiden ini diperhatikan, surat yang kedua memberi penjelasan kepada DPRGR tentang landasan dapat dikeluarkannya berbagai bentuk peraturan di luar yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Antara lain Surat Presiden Nomor 2775/HK/l 959 menyebutkan: Undang-Undang Dasar, baik Undang-Undang Dasar 1945, maupun Konstitusi RlS atau Undang-Undang Dasar 1950, memberi wewenang kepada beberapa instansi untuk mengatur atau menetapkan sesuatu atau wewenang yang tersimpul didalamnya kekuasaan mengatur atau menetapkan, akan tetapi tidak memberi nama kepada semua peraturan atau penetapan itu. UUD 1945 hanja memberi nama kepada : 1. Peraturan yang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Undangundang); 2. Peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan peraturan yang dibuat bersama-sama oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (Peraturan Pemerintah); 3. Peraturan yang oleh Presiden dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa tentang sesuatu yang seharusnya dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang, Undang). Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberi nama kepada: 1. peraturan-peraturan yang dibuat atau tindakan-tindakan yang diambil oleh Presiden sebelum Majelis” Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar; 2. peraturan atau tindakan dari Presiden berdasarkan pasal 4 atau pasal lain dari Undang-Undang Dasar; 3. peraturan-peraturan atau tindakan-tindakan Menteri yang sebagai Pembantu Presiden atau sebagai Kepala Departemen tentunja akan mengeluarkan peraturan-peraturan atau mengambil tindakan-tindakan. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur hak negara untuk bertindak, jika negara dalam keadaan darurat (subjectief Staatsnoodrecht).

Ad. A. Wewenang yang bersumber pada pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar ada yang merupakan wewenang luar biasa, jaitu sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk. Peraturan yang dibuat dengan mempergunakan Penetapan Presiden. Ad. B. Bahwa, apabila negara dalam keadaan darurat, Kepala Negara dapat bertindak dengan mengenyampingkan semua peraturan, baik yang termuat dalam Undang-Undang Dasar ada yang merupakan wewenang luar biasa, jaitu sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk. Peraturan yang dibuat dengan mempergunakan Penetapan Presiden. ............................................. Pengakuan adanya kekuasaan Presiden yang luar biasa ini adalah terlepas dari Undang-Undang Dasar. Dengan diakuinya adanya kekuasaan Presiden luarbiasa ini, maka harus diakui pula adanya kekuasaan Presiden untuk mengatur segala sesuatu yang sangat erat hubunganya dan sesungguhnya inhaerent dengan tindakan yang diambil dengan wewenang luar biasa itu. Pengembalian konstelasi kenegaraan dari suasana Undang-Undang Dasar 1950 kesuasana Undang-Undang Dasar 1945 harus segera disusul dengan tindakan-tindakan lanjutan yang erat sekali hubungannya dengan pengembalian itu. Tindakan Presiden ini dijelmakan dalam bentuk Penetapan Presiden. Karena kita masih berada dalam keadaan darurat yang menjebabkan dikeluarkan Dekrit Presiden itu, maka Presiden.

Hal 126-127