Hal-hal Penting Bagi Notaris Dalam Ketentuan Umum Perpajakan

-a

HAL.HAL PENTING BAG NOTARIS DALAM KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN KONcRES INI XX, sURABAYA

?8 - 31 JANUARI

2OO9

,f:t'. tti) \y''

I Pendaftaran NPWP * Pengukuhan PKP Penghapusan NPwPlPenoabutan PKP Surat Pemberitahuan Pembetulan Surat Pemberitahuan Sunset Policy Permintaan Keterangan dari Notaris Tindak Pidana Perpaiakan

t

I I

t

t

ilIGilSGF{ POKG*TWAJf,B PA-gAK DAru

Pffiil{GUSAil{A

*(E$.*5A

r=\ 'V

-

Kewajiban perpajakan

PA-9AK {fersa{ 2I

WP dimulai sejak memenuhi

peryaratan subjektif dan objektif. Wanita kawin yang tidak hidup terpisah, atau tldak pisah harta dan penghasilan, apabila memenuhi syar:at subjektif dan objektif, dapa! mendaftarkan diri untuk rT€mperoleh NPWP atau dapat juga digabung dengan suaminya dengan NPWP cabang.

-

Pendaftaran untuk WP badan paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (saat pendirian). menjalankan usaha atau Pendaftaran untuk WP OP yang pekerjaan bebas bulan setelah melakukan pekeriaan bebas paling oalino lama 1 bule rnelakukan dfialankan (nyata-nyata dijaiankan). dijalankan saat usaha mulai dijalanka Pendaftaran untuk WP OP yang tidak menjalankan usaha pekenaan bebaS; penghasilannya bebas, yang penghasila4qy? atau tidak melakukan pekerjaair PTKF lebih besar dari PTKP, oFetanu Dulan yang suatu bulan dalam suau vans disetahunkan paling lama akhir bulan berikutnya

NOJVJ OFT P E iY G U

3,1!i-lA il(E IUA P4\JF\K

{ A - Tempat pendaftaran un,r*Yeil;r"i

{-;r nj r.ttan

Hpvw

""

.

} di

ke KPP tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, atau"J","n

-

tertentu. WP vano tidak mendaftarkan diri akan diterbitkan NPWP secara kewajiban perpajakan dihitung sejak me'rnenuhi iabafan,'dan -syarat subjeldif dan-objektif paling lama 5 tahun. DJP dapat menerbitkan skp/STP untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak: Sebelum WP diberikar/diterbitkan NPWP apabila diperoleh datafi nfonrrasi. ./ Sebelum dan/atau setelah penghapusan NPI/VP apabila penghapusan diPeroleh data/informasi.

{

setelah

g

i I :. rr j , :i r : ;

PENGUSAHA KENA PAJAK

o

(l-anjutan....)

Pengukuhan PKP - PKP adalah Pengusaha yang rnelakukan penyerahan

BKP

-

dan/at5u penydrahEn JKP yang diken-ai pajak UU PPN dan perubahannya. Kewaiiban oemaiakan dimulai seiak memenuhi dbrs'raritari iubiektif dan obiektif. Pehoukuhan PKP hanya merupakin sarana administ-ratif, bukan sebagaidasar timbulnya kewajban perpajakan WP vano memenuhi ketentuan sebaqai PKP waiib ' rfrenilaftarkan diri untuk dikukuhkan sibagai PKP. Tempat pendaftaran untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah ditempat usaha, atau ke KPP tertentu. WP vano tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebadai PKP akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatin, kewajiban perp?jakq4- ainitung seja! memenuhisyarat subjektif dan objektif paling lama 5 tahun.

berdasarkan

'

-

i

:

dan

f'lclttrtcln p'ot
,f\ V'

n

Penghapusan NPwPlPencabutan PKP

r

Kriteria WP yang NPWP-nya dapat dihapuskan:

r

Penghapusan NPWP dilakukan setelah melakukan pemeriksaan: paling lama 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan paling lama 12 bulan untuk W4ib Pajak badan; sejak permohonan. Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan seteiah melakukan pemeriksaan dan harus diselesaikan paling lama 6 bulan

{ \{P/ahli waris tidak memenuhi persyaratan subjekttf/objektif; { Wajib Pajak dilikuidasi; { Wdib pajak BUT menghentikan kegiatan usaha; dan { apabila dianggap perlu oleh DJP. { {

r

i

SURAT PEMBERITAHUAN (Pasal 3 -

7)

1.

. .

. 2. 3.

4.

s.

Benar adahh benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan UU, dalam penulisn, dan sesuai keadaan sebenamya. Lengkap adalah memuat semua unsur berkaitan dengan objek pajak dhn objek lain yang harus dilaporkan. j:Fi,fr11i,X5xfltffirkan asal-usul atau sumber dari objek pajak

SPT berbentuk furnulir kertas (hardcopy) atau e-SPT. SPT dapat diambil secara langsung (hardnpyl*PT) atau dengan cara lain yaitu mengunduh format SPT/aplikasi e-SPT dari situs DJP. SPT waiib ditandatanqani \AlP/Kuasa WP. ADabila ditandatanqani oleh kuasa lihusus harus-ditampiri surat kuasa'khusus. Untuk Spf WP badan harus ditandatangani pengurus/direksi. Penandatanganan SPT dapat dilakukan dgryan tarlda tangan biasa, tanda trangan stempel, atau tanda tangan elekFoniUdigital.

€URAT PEMBFRITAHUAN (Lanjutalt. . .l ,A

6. penyampataisti*p",J*;"V a. u.

c.

r.

Secara langsung dengan diberikan tanda penerimaan surat; Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; Dengan cara lain, yaitu:

. .

Melalu.i perusahaan jasa ekspedisi pengirirnan surat; e-filing melalui ASP dengan Bukti Penerimaan Elektronik. Batas rvaktu penfanpaian SPT (untuk Tahun Paiak 2008 dst):

.

. . .

SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak; SPT Tahunan WP OP, 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak; SPT Tahuanan WP Badan, 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Peroanianoan ianoka waktu Denvamoaian SPT Tahunan adalah untuk oalino lamb 2'buTan,'dai'dllakukan'euliup dengan penrberitahuan secara tertdlls k6 KPP, sebelum batas

. . .

9.

mktu penyampaian-SPT tahunan berakhir, dilampiri:

Penghitungan sementara pajak terutang; Laporan keuangan sementara; SSP pelunasan pajak terutang.

!;Bf pil$h*,irTJf

rusditandatansaniwPataukuasanya(densandilampiri

i

SURAT PEMBERITAHUAN (Laniutan" . .) i i

10.

I i I

:

.

SPT dianggap tidak disampaikan, apabila:

. . .

r

I

t I

. .

. l

i

j !

i l

11.

Tidak ditandatangani; Tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen; Menyatakan LB dan disarnpaikan 3 tahun sesudah akhir Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan/atau Tahun Pajak, dan WP telah ditegur tertulis; Disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan; Laporan Keuangan diaudit olehKAP tetapi tidak dilampirkan.

Denda keterlambatian menyampaikan SPT (untuk Tahun Pajak 2008):

. . . .

SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp100.000,00; SPT Tahunan PPh badan Rp1.000.000,00; SPT Masa PPN Rp500.000,00; SPT Masa Lainnya Rp100.000,00.

$U RAT

Pffiilffi ffi ffiffi.flT&F{UAru {Laffi$H"ntsetrs . ., "}

tz. Sanksi denda tidak dikenakan

. .

.

terhadap:

WPOP yang telah meninggal dunia; WPOP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; WPOP yang bersiatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di lndonesia; BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di ln{lot resia; WF tsadan yang tidak lagi melakukan kegiaian usaha; Bendahara )'ang tidak rrrelakukan pembayaran lagi; \t/P yang terkena bencana.

13. WPOP vanq dalarn satu Tahun Paiak menenma atau memDerolefi' penqhasilan neto tidak melebihi PTKP kewaiiban menvamDaikan sPT dikeiualikan PMKTahunan PPh CP (Pabal 3 ayai (s) 183/PMK.03/2007).

'dafi

jo

SURAT PEIIiBERITAHUAN (Pasal 8) WP dengan kemauan,pendiri dapat membetulkan

SPT: .

U}

Sarnpai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.

Dengan pernyataan tertulis berupa pemberian tanda dalam SPT

bahwa yg bersangkutan membetulkan SPT.

2. Pembetulan SPT Tahunan juga dapat

dilakukan

apabila ada rugi fiskal yang berbeda yang telah dikompensasikan, dengan syarat

. . .

Pembetulan

ini

dilakukan

3 bulan

setelah

diterimanya

skp/Sl(Putusan, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Penghitungan jangka_waktu.3..bulan adalah setelah tanggal stempel pos pengiriman atau tanggal diterimanya secara langsung. Apabila WP tidak membetulkan, DJP akan memperhitungkan dalam

pembetulan

menyebabkan

utang

$|,JN$FT POLICY (Fasal 37A).,,_

,n V Latar belakang: 1. Perlu adanya keterbukaan. O Pasal 35A. Ayat (1): lnstansi/lembaga/asosiasi/pihak lain

baik

swasta maupun pemerintah wajib rnenyampaikan data perpajakan ke DJP. O Ayat (2r.: Bila data DJP kurang mencukupi, DJP dapat secara aktif

mencari data tanpa adanya batasan harus sedang dilakukan pemeriksaan.

2. Dengan adanya Pasal 35A masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakan mudah diketahui dan dapat ditagih beisamaan dengan tambahan sanksi yang memberatkan.

3. Untuk menghindarkan penge.naan sanksi atas kewaiiban perpajakan masa lalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang diberikan kesempatan sunset

policv. '

SUNSET POLICY (Laniutan.. ..)

* Sunset Policy merupakan

* *

fasilitas penghapusan sanksi sebagaimana diatur dalam bunga administrasi berupa Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2407. Kebrjakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Bersifat khusus dan hanya berlaku dalam jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum KUP tidak berlaku. Berakhirnya Sunset PolicY:

)

semula 31 Desember 2008, Untuk WP Lama Dengan Perpu No. 5 Tahun 2008 diperpanjang menjadi 28 Februari 2009 berakhir 31 Maret 2009. Untuk WP OP Baru

)

$UNSET POLIGY (Laniutall. . ..)

*

Penentuan Tahun Pajak terkait dengan SPT Tahunan PPh yang akan disampaikan atau dibetulkan dalam rangka suns et policy diserahkan ' kep-ada Wajib Pajak. Wajib Pajak diberi kepgrc?.yaan untuk penghasilan menounokaokan pengnasllal Denohasilan mengungKapKan mehgungkapkan termbsuk perubahan harta & termasuk SPT lPembetulan dalam Dl iiban oalam KewajlDan kewaii SPT Tahunan PPh. Data/informasi dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tidak dapat digunakan sbg dasar pemeriksaan. .

*

*

$UN$ffiT P$tlGY tl-anjutan.. ..)

r} Tata cara pemanfaatan sMset policy: + Menggunakan

fonn SPT Tahunan PPh Tahun

Pajak ybs.

* a oa a

att l'

Menuliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" atau "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT lnduk & setiap lampirannya. Kurang bayar ciim SPT Tahunan PPh harus dilunasi dg menggunakan SSP.

Melampirkan SSP ibr-3 pd SPT Tahunan PPh.

Disampaikan ke KPP tempat terdaftar.

KffiTHRAruffiAIU ffiAffi! f€GTARIS {Peasat 3$ y"F Pasal 4{A}

PffiSTillfiNNq*EAT-d

pasii

3s:

'O'

Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, hotarls, konsdltan pajak, kantoi administrasi, dan/atau pihbk ketiga tdinnya,

.

yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang di[ak,1kan pemeriksaan bajak, penagifian pajak,-atau pehyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihakjihak tersebut rvaiib memberikan keterangan atau bukti yeng diminta. Dalam hal pihak-pihak tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan demeriksaan, penagihan pajak, atau pbnyidikan tindak pidana di bidano oeroaiakan. kewailban merahashkan tesebut dit'adakan. kecuali untuk-liank, kewajifran m'erahasiakan ditiadakan atas permintaan teitulis dari Menteri Keuangan.

Pasal 41A: Setiap orang yang wa;ib memberikan keterangan atau bukti yang diminta -dim-aksud

dalam Pasal 35 tetaol denoan senqala tldak memf,ert keterangen atau buktl, atau memtirl ketdrangen itiu bult$ vano tidak benar ilioldane denqan oldana kurunqan palinq lema I (satu) letrrin dan denda dating banyif Rp25.000.000,@ (dul pirluh llmi luti ruphh). sebaoaimana

TINDAK PIOANA PERPAJAKAN (Pagal 39) Setiap orang yanb oengbRengaja: . tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau

. . . . ,.

'

dikukuhkan sebagai PKP. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau-Peng'l,r kuhan PKP; tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; menyappai(a.n Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang

sebenarnya;

i

i i i

TilruffiAK PIDANA PERPAJAKAN

tidakmenyel9ngga,"-j:ffi|J3,,;6upencat;6;di

lndonesia, tidak mqmperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; tidak menyirypgn buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pen€tatan dan dbkumen lain termasuk hasil pqngolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenqqarakan secara prggram apllkasi on- tine di lndonesia sebag?Tmana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan pe-niara' palinSi negarEdipidana dipidbna dengan pidana pe-njara sing 6 oalinci sinqliaf legarq (ed"am) bulan palinq lama (e?.am) (enam) ppling.. q bdlan lgtl Uq!.".1 dan paling lama' 6 (enam) ienam) tahuntbhun-dan dan -(denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak ferutang yang ticiak paling banyak 4 (empa atau kurang dibayar dan paling (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kuran-g dibayar.'

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN 39A) setiap orans yrns

J";r"":t;:m

a. rnenerbitkan dan/etau menggunakan b.

faktut' pajak, bttkti

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kalijumlah pajak dalarn faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau,Sukti

Direktorot Pern

eri ksoon don

j

Penogihon:

{.'F:F*SEKIAN

TERIMAKASIH

\ o

.€..

.'t"*'F:&

) ) ) Copyright

@ 2 009