2. Ketentuan Umum Perpajakan.ppt

Dasar Hukum  Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan

adalah Undang-Undang  No. 6 tahun 1983  No. 9 tahun 1994  No.16 tahun 2000  No. 28 tahun 2007  No. 16 tahun 2009

UU KUP  Asas dan sistem perpajakan,  Ketentuan umum,  Tata cara perpajakan,

 Sanksi perpajakan.

Ketentuan Umum Perpajakan Segala ketentuan umum formal dari pajak-pajak negara, meliputi peristilahan, hak mendahului tagihan pajak, daluwarsa penagihan pajak, perwakilan dan kuasa, tanggung jawab pihak ketiga, pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Tata Cara Perpajakan Berkaitan dengan tata cara (prosedur) yang berlaku bagi Wajib Pajak dan aparat pajak dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan, meliputi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, penagihan, keberatan dan banding, pembukuan, pemeriksaan, penyidikan dan kerahasiaan.

Sanksi Perpajakan Diatur dalam berbagai pasal dan dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Wajib Pajak Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengusaha Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pekerjaan Bebas Pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Masa Pajak Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan.

Tahun Pajak  Jangka waktu satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.  Bagian tahun pajak bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.

Pajak Yang Terutang Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kredit Pajak(PPN) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Kredit Pajak (PPh) Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Skema Pelunasan Pajak Penghasilan PPh Terutang Perhitungan Pajak Akhir Tahun B

Pelunasan Tahun Berjalan A Pemotongan/ Angsuran Kredit Pajak Pemungutan Sendiri Luar Negeri Pihak Lain Pemotongan Pemungutan

Restitusi

B ≥ A? Ya Pelunasan Akhir Tahun

Skema Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Masukan (A) Dikreditkan

Pajak Keluaran (B)

B ≥ A? Ya

Tidak

Pelunasan Akhir Diperhitungkan Masa Masa Berikutnya

Restitusi

Skema Kewajiban Wajib Pajak Subjek Pajak

Objek Pajak

Wajib Pajak

Pendaftaran

Pembayaran Pelaporan

Pendaftaran

Pembayaran

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak )  Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.  Sarana dalam administrasi perpajakan  Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan

 Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam

pengawasan administrasi perpajakan.

Format NPWP Nomor Pokok Kode kelompok WP

00.000.456.4.541.000

Angka Pengecekan

Kode KPP

Kantor Cabang/ Pusat

Yang wajib memperoleh NPWP  Setiap WP pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam

satu tahun di atas Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)  Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis  Setiap badan usaha termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi subjek pajak walalupun menderita kerugian  Wajib pajak pemotong atau pemungut pajak

Yang tidak wajib memperoleh NPWP  Setiap WP pribadi yang mempunyai penghasilan neto

dalam satu tahun di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP)  WP pribadi yang memperoleh penghasilan semata-mata hanya dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak penghasilan oleh pemberi kerja

Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)  Nomor

yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak (PKP).  Format nomor sama dengan NPWP

Yang diwajibkan untuk memiliki NPPKP  Pengusaha yang telah melakukan penyerahan barang

kena pajak lebih dari Rp240.000.000 setahun atau pengusaha yang melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan nilai lebih dari Rp120.000.000  Pengusaha yang melakukan kegiatan impor barang kena pajak (importir)

Yang diwajibkan untuk memiliki NPPKP  Pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor barang kena

pajak (eksportir)  Pedagang eceran besar, yaitu pedagang eceran yang mempunyai omzet penjualan lebih dari Rp1.000.000.000 setahun

Jenis dokumen/persyaratan yang harus dilampirkan pada permohonan NPWP  Wajib pajak perseorangan

Fotokopi identitas seperti KTP/Kartu Keluarga/PASPOR pemohon Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi Wajib Pajak perseorangan yang mempunyai usaha Surat kuasa khusus bermeterai apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain

Jenis dokumen/persyaratan yang harus dilampirkan pada permohonan NPWP Wajib pajak badan

Fc akte pendirian/akte perubahan dari notaris Fc surat ijin usaha atau surat keterangan tempat usaha Fc tanda bukti diri sebagai pengurus/KTP pengurus Fc kartu NPWP pusat (bagi Wajib Pajak cabang) Fc bukti adanya BUT, misalnya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Deperindag (Bagi WP BUT) Surat kuasa khusus bermeterai apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain

Jenis dokumen/persyaratan yang harus dilampirkan pada permohonan NPWP  Wajib pajak bendaharawan

Fc tanda bukti diri KTP/SIM/PASPOR Fc surat keputusan pengangkatan/ bendaharawan

penunjukkan

Penghapusan NPWP/NPPKP dan Tata Cara Penghapusan NPWP/NPPKP  WP pindah dari satu KPP ke KPP lain  WP meninggal dunia  WP wanita kawin dan tidak pisah harta

 Warisan telah selesai dibagi  Badan dibubarkan

Pembayaran Pajak  Membayar sendiri pajak yang terutang

PPh pasal 25 dan PPh pasal 29  Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain  Melalui pembayaran pajak di luar negeri  Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau pihak bendaharawan pemerintah  Pembayaran pajak-pajak lainnya seperti PBB, BPHTB dan Bea Meterai  Pembayaran pajak menggunakan SSP atau SSP khusus

Skema Pelunasan Pajak Penghasilan PPh Terutang Perhitungan Pajak Akhir Tahun B

Pelunasan Tahun Berjalan A Pemotongan/ Angsuran Kredit Pajak Pemungutan Sendiri Luar Negeri Pihak Lain Pemotongan Pemungutan

Restitusi

B ≥ A? Ya Pelunasan Akhir Tahun

Skema Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Masukan (A) Dikreditkan

Pajak Keluaran (B)

B ≥ A? Ya

Tidak

Pelunasan Akhir Diperhitungkan Masa Masa Berikutnya

Restitusi

Pemotongan/Pemungutan  PPh pasal 21  PPh pasal 22  PPh pasal 23

 PPh pasal 26  PPh pasal 4 ayat (2)  PPh pasal 15  Pajak pertambahan nilai  Pajak penjualan atas barang mewah

Pemotongan/Pemungutan Pajak Pemotong /Pemungut

Transaksi

Pihak Dipotong /Dipungut

Utang Pajak

Keharusan Dipotong/ Dipungut Jumlah Dipotong/ Dipungut Pelunasan Tahun Berjalan

Disetor ke Kas Negara/ Pelunasan

Dikreditkan pada Pajak terutang Akhir tahun

Kewajiban Memotong/ Memungut Jumlah Dipotong/ Dipungut

PPh Pasal 21, 22, 23 Dan 26 Jumlahnya Sama

Surat Pemberitahuan (SPT)  Surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Fungsi SPT (PPh)  Sebagai

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang  Melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak

Fungsi SPT  Melaporkan harta dan kewajiban  Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut

tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Fungsi SPT (PPN) Sebagai

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang

Melaporkan pengkreditan pajak keluaran Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang

telah dilaksankan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masal pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Macam SPT  SPT Masa

- SPT Masa PPh - SPT Masa PPN/PPnBM  SPT Tahunan

SPT Masa PPh  SPT masa PPh pasal 21 dan pasal 26  SPT masa PPh pasal 22  SPT masa PPh pasal 23 dan pasal 26

 SPT masa pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)  SPT masa pajak penghasilan pasal 15  PPh pasal 25 (SSP)

SPT Masa PPN/PPnBM  SPT masa PPN/PPnBM menggunakan form 1111 dan

1111DM

SPT Tahunan  SPT tahunan WP perseorangan

form 1770 (WP orang pribadi) form 1770 S (WP orang pribadi) form 1770 SS (WP orang pribadi penghasilan
SPT Tahunan  SPT tahunan WP badan

form 1771 form 1771$ (menggunakan mata uang dolar US)

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan No.

Jenis SPT

Batas Waktu Pembayaran

Batas Waktu Pelaporan

Masa 1.

PPh Pasal 21/26

Tgl 10 bulan berikutnya

20 hari setelah akhir masa pajak

2.

PPh Pasal 23/26

Tgl 10 bulan berikutnya

20 hari setelah akhir masa pajak

3.

PPh Pasal 25

Tgl 15 bulan berikutnya

20 hari setelah akhir masa pajak

4.

PPh Pasal 22, PPN 1 hari setelah dipungut & PPnBM oleh Bea Cukai

7 hari setelah pembayaran

5.

PPh Pasal 22 Bendaharawan

Tgl 14 bulan berikutnya

Pada hari yang sama saat penyerahan barang

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan (Masa) No.

Jenis SPT

Batas Waktu Pembayaran Sebelum Delivery Order dibayar

Batas Waktu Pelaporan

6.

PPh Pasal 22 Pertamina

-

7.

PPh Pasal 22 Tgl 10 bulan berikutnya Pemungut tertentu

20 hari setelah akhir masa pajak

8.

PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl 10 bulan berikutnya

20 hari setelah akhir masa pajak

9.

PPN dan PPnBM PKP

Tgl 15 bulan berikutnya

20 hari setelah akhir masa pajak

10.

PPN dan PPnBM Bendaharawan

Tgl 17 bulan berikutnya

20 hari setelah akhir masa pajak

11.

PPN dan PPnBM Pemungut non Bendaharawan

Tgl 15 bulan berikutnya

20 hari setelah akhir masa pajak

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan No.

Jenis SPT

Batas Waktu Pembayaran

Batas Waktu Pelaporan

Tahunan 1.

PPh WP Orang Pribadi

Tgl 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak

Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak

2.

PPh WP Badan

Tgl 25 bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak

Paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak

3.

PBB

Enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT

-

4.

BPHTB

Dilunasi pada saat terjadingya perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pembetulan SPT  Jika belum dilakukan tindakan pemeriksaan, yang

mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar  Jika sudah dilakukan tindakan pemeriksaan tapi belum dilakukan tindakan penyidikan  Jika jangka waktu pembetulan SPT sudah berakhir (lewat 5 tahun), Dirjen belum menerbitkan SKPKB

Surat Ketetapan Pajak  SKPKB (surat ketetapan pajak kurang bayar)  SKPKBT (surat ketetapan pajak kurang bayar

tambahan)  SKPN (surat ketetapan pajak nihil)  SKPLB (surat ketetapan pajak lebih bayar)

Batas waktu pembayaran ketetapan pajak  Satu bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan

Kelebihan Pembayaran Pajak  Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang

sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran yang tidak seharusnya terutang.  Wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak  Wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis

kepada direktur jenderal pajak atau pejabat yang ditunjuk  Setelah diperiksa oleh dirjen pajak, surat ketetapan harus diterbitkan selambat-lambatnya 12 bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain oleh Dirjen Pajak Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga 2% perbulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Surat Tagihan Pajak (STP)  Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi

administrasi berupa bunga dan atau denda.

Penagihan seketika dan sekaligus  Penagihan seketika artinya penagihan dilaksanakan

sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengikuti jadwal waktu penagihan  Penagihan sekaligus artinya untuk seluruh jenis pajak PPh, PPN dan PPnBM serta biaya penagihan

Surat Paksa  Sarana penagihan pajak  Diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar

berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Keberatan  Apabila

WP berpendapat bahwa jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya, dapat mengajukan keberatan.  Keberatan diajukan atas dasar: SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jadwal Waktu dan Tata Cara Pengajuan  Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Jadwal Waktu dan Tata Cara Pengajuan  Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan seperti

disebutkan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.  Tanda Penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

Jadwal Waktu dan Tata Cara Pengajuan  Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan

pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberi keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.  Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Banding  Apabila WP masih belum puas dengan Surat Keputusan

Keberatan atas keberatan yang diajukannya, WP masih dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

Peninjauan Kembali (PK)  Putusan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah

Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh WP atau oleh Dirjen Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.  Apabila WP masih belum puas dengan putusan banding, WP masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan ini hanya dapat diajukan satu kali kepada MA melalui Pengadilan Pajak.

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan

secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi-laba pada setiap Tahun Pajak berkahir.

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur

tentang peredaran bruto atau penjualan bruto dari usahanya dan penerimaan penghasilan lainnya dari luar usaha dengan tujuan untuk mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan, mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan mempermudah penghitungan PPN/PPnBM.

Kewajiban Penyelenggaraan Pembukuan/ Pencatatan dan Pengecualiannya  Yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28

ayat(1)) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan/usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia  Yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh, seperti misalnya Wajib Pajak yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja.

PENELITIAN  Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

PEMERIKSAAN  Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka (24) UU No.16/2000).

Sasaran Pemeriksaan  Interpretasi dari Undang-undang yang tidak benar  Kesalahan hitung  Penggelapan secara khusus dari penghasilan

 Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya

PENYIDIKAN  Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh penyidik untuk mencari atau mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Dasar Tindakan Penyidikan  Jika ditemukan bukti setelah diadakannya pemeriksaan

adanya indikasi tindakan pidana dibidang perpajakan.

Penyidik Pajak  Penyidik pajak adalah pegawai negeri sipil yang berada

dilingkungan Dirjen Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.8 tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

SANKSI PAJAK  Sanksi Administrasi

Berupa bunga, denda administrasi , kenaikan 50% dan 100%.  Sanksi Pidana Denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara

Sanksi Administrasi No.

Pasal

Masalah

Saksi

Denda 1.

7 ayat 1

SPT tidak disampaikan: a. SPT Masa PPN

Rp500.000

b. SPT Masa lainnya

Rp100.000

c. SPT Tahunan PPh WP Badan

Rp1.000.000

d. SPT Tahunan PPh WP OP

Rp100.000

2.

8 ayat 3

Pembetulan sendiri dan belum disidik

150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar

3.

14 ayat 4

a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat faktur pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap c. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak

2% dari Dasar Pengenaan Pajak

Sanksi Administrasi No.

Pasal

Masalah

Saksi

Denda 4.

14 ayat 5

PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian pajak masukan

2% dari Dasar Pengenaan Pajak

5.

25 ayat 9

Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian

50% dari jumlah berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

6.

27 ayat 5d Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian

100% dari jumlah berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Sanksi Administrasi No.

Pasal

Masalah

Saksi Bunga

1.

8 ayat 2

Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun

2% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran

2.

8 ayat 2a

Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun

2% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran

3.

9 ayat 2a

Keterlambatan pembayaran pajak masa

2% dari jumlah pajak yang terutang, dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran

4.

9 ayat 2b

Keterlambatan 2% dari jumlah pajak yang terutang, pembayaran pajak tahunan dihitung mulai berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d tanggal pembayaran

Sanksi Administrasi No.

Pasal

Masalah

Saksi Bunga

5.

13 ayat 2

SKPKB karena pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar, dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan

2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maksimal 24 bulan

6.

13 ayat 5

SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana

48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

7.

14 ayat 3

a. PPh tahunan berjalan tidak/kurang dibayar b. SPT kurang bayar

2% per bulan dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, maksimal 24 bulan

8.

15 ayat 4

SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana

48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

Sanksi Administrasi No.

Pasal

Masalah

Saksi Bunga

9.

19 ayat 1

SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar

2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan atau diterbitkannya Surat Tagihan Pajak

10.

19 ayat 2

Mengangsur atau menunda pembayaran

2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal diterbitkannya STP

11.

19 ayat 3

Kekurangan pajak akibat penundaan SPT

2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut

Sanksi Administrasi No.

Pasal

Masalah

Saksi

Kenaikan 1.

8 ayat 5

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP

50% dari pajak yang kurang dibayar

2.

13 ayat 3

a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran b. PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% c. Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang

50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam setahun

100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetor, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak atau kurang disetor, atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak/kurang dibayar

Sanksi Administrasi No.

Pasal

Masalah

Saksi

Kenaikan 3.

13 A

Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan pertama kali

200% dari pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB

4.

15 ayat 2

Kekurangan pajak pada SKPKBT

100% dari jumlah kekurangan pajak

5.

17C ayat 5 SKPKB yang terbit dilakukan 100% dari jumlah kekurangan pengembalian pendahuluan pembayaran pajak kelebihan pajak bagi WP dengan kriteria tertentu

Sanksi Administrasi No.

Pasal

Masalah

Saksi

Kenaikan 6.

17D ayat 5

SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi WP dengan persyaratan tertentu

100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

Sanksi Pidana  Meliputi pasal-pasal: Pasal

Pasal

38 ayat 1

41A

39 ayat 1

41B

39 ayat 2

41C ayat 1

39 ayat 3

41C ayat 2

39A

41C ayat 3

41 ayat 1

41C ayat 4

41 ayat 2

Contoh Penghitungan  Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang

dibayar. Pajak penghasilan pasal 25 bulan Juni 2015 setiap bulan Rp100.000.000. Pajak penghasilan pasal 25 bulan Juni 2015 dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000. Atas kekurangan pembayaran tersebut diterbitkan Surat Hitunga tagihan pajak pada tanggal 18 September 2015?

Jawaban Kurang bayar Bunga: 3 x 2% x Rp60.000.000 Jumlah yang harus dibayar

60.000.000 3.600.000 63.600.000

Contoh Penghitungan  Hasil penelitian surat pemberitahuan.

SPT Tahunan PPh WP OP tahun 2015 yang disampaikan tanggal 31 Maret 2016 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan pajak kurang bayar sebesar Rp1.000.000. Atas kekurangan PPh tersebut diterbitkan STP pada tanggal 12 Juni 2016. Hitung STP yang diterbitkan?

Jawaban Kurang bayar Bunga: 3 x 2% x Rp1.000.000 Jumlah yang harus dibayar

1.000.000 60.000 1.060.000