Permasalahan Dalam Pembuatan Keterangan Hak Mewaris

{t

PERMASALAHAI\ DALAM PEMBUATAI\ KETERANGAN HAK MEWARIS SEHT]BUNGAN DENGAN BERLAKUNYA TINDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDT'DUKAN

OIeh: Milly Karmila Sareal, SH.

Disampaikan Dalam Kongres XX lkatan Notaris Indonesia

Tgl.29 Januari 2009rJ.W. Marriot Hotel Surabaya

PERMASALAHAN DALAM PEMBUATAN KETERANGAN HAK MEWARIS SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA

UNDANG.UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAI\ [Oleh : Milly Karmila Sareal, SH.]

Penghapusan Diskriminasi dengan Undane-Undans Nomor 23 / 2006

Dasar-dasar pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku pada tanggal 29 Desember 2006 adalah untuk menghapuskan diskriminasi dalam pengadministrasian kependudukan.

"Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yong didasarkon pada perlakuan dislcriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan dsn agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan dislviminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengabaikan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administasi kependuduknn yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administrasi seperti yang dikemukokan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administasi Kependudukan." (Penjelasan tJmum (l(l No. 23/2006) Tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 juga sejalan dengan Perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya yaitu

-

:

dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

-

dengan Undang-undang Nomor

29 Tahun 1999 tentang

Konvensi

Internasional Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial.

-

dengan Undang-undang Nomor

7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

-

dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

-

dengan Undang'undang Nomor 23 tahun2}}2tentang Perlindungan Anak

Tujuan tersebut merupakan langkah-langkah realisasi menuju pada persamaan hak semua warganegara, dalam pencatatan kependudukan yang nantinya dengan harapan

demi tercapainya perlindungan hak semua penduduk warga negara dan bukan warganegara sehingga selanjutnya yang ada hanyalah pembedaan Warga Negara

Indonesia dan Warga Negara Asing. Salah satu pasal yang secara tegas mau merealisasikan tujuan tersebut tercantum pada Pasal 106, yaitu menghapus dan mencabut peraturan-peraturan pencatatan sipil yang dimuat dalam

o

:

Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetback voor Indonesie, Staatsblad 1847:23)

o

Peraturan Pencatatan Spil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden

der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeenen, Staatsblad I 849

o

:

2

5, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad

1946:

I 3 6)

Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan China (Bepalingen voor Geheel

Indonesie Betrffinde het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129

jo.

Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir

dengan Staatsblad I 946 : I 36)

o

Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement

op

het

Holden van de Registers van den Burgerlijken Stancl voor Eenigle Groepen v.d. nit tot de Onderhoringer van een ZelJbestuur, behoorende Ind. Bevol king

vanJava en Madura, Staatsblad 1920:751 Jo. Staatsblad 1927:564)

r

Peraturan Pencatatan (Huwelijksordonantie

Sipil untuk Golongan Kristen lndonesia

voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa

en

Amboiena, Staatsblad 1933:74 Jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad I 93 9 : 2 88)

o

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan

Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 196l Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 21 54).

Mengamati hal-hal yang dimuat dalam UU No. 2312A06, segera kita sadari bahwa persamuuln yang dicapai hanya dalam akte-akte pencatatan sipil yang tidak lagi

menyebut golongan-golongan penduduk dan memuat tentang data-data penduduk dengan membedakan hanya kelompok Warga Negara Indonesia dan Warga Negara

Asing serta mutasi perubahan-perubahannya. Masih banyak yang perlu dirumuskan dalam Undang-undang tentang hak-hak sipil warga negara yang belum diatur dalam

UU No. 23/2006. Yang baru diatur adalah terrtang administasi kependudukan dalam

hal terjadi peristiwa-peristiwa lahir, kawin, cerai, kematian, pengangkatan

anak,

pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan kewarganegaraan. Untuk menunjang pencatatan yang akurat dan pelayanan kependudukan yang profesional disusunlah dengan UU tersebut suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan

dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi (Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan: SIAK) yang bertujuan untuk

l.

:

terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;

2.

terselenggaranya Administasi Kependudukan

yang bersifat

universal,

pernanen, wajib dan berkelanjutan;

3. terpenuhinya

hak penduduk di bidang Administasi Kependudukan dengan

pelayanan yang profesional, dan

4.

tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat,

lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan

kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara umum tiap peristiwa kependudukan

wajib dilaporkan oleh penduduk

dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (lahir, kawin, cerai, perubahan warganegara) dan dalam waktu 30

(tigapuluh) hari (mati, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama) kepada instansi pelaksana yang melaksanakan umsan Administasi Kependudukan.

Pemerintah Kabupaten

I Kota berkewajiban

melaksanakan Administrasi

Kependudukan sampai pada instansi Pelaksana Pencatatan

Sipil pada tingkat

Kecamatan yang diberi wewenang menerbitkan akte pencatatan sipil (Unit Pelaksana

Teknis Dinas Instansi Pelaksana

:

UPTD Instansi Pelaksana), juga dengan melibatkan

khusus bagi pencatat nikah. talak- cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama

Islam pada tingkat kecamatan oleh pegauai pencatat pada Kantor Urusan Agama di kecamatan setempat. Sebagai peraturan pelal:sana UU tersebut, terdapat Peraturan

Presiden dan Peraturan Pemerintah tentang syarat-syarat dan tatacara pencatatan

kelahiran, perkawinan, kematian, pengesahan, pengakuan anak, yaifu peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2A07 kntang Pelaksanaan Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan.

Ilubunsan Undang-undang Nomor

2312006 dengan Pembuatan

Keterangan Hak Waris

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 telah mengatur pencatatan bagi mereka

yang lahir, kawin, cerai, mati, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta

perubahan kewarganegataan, dengan ketentuan-ketentuan

di

dalamnya yang

menggantikan peraturan pencatatan sipil sebelumnya, setelah berlakunya Undang-

undang

ini tidak lagi dicantumkan dasar hukum berupa

Staatsblad tentang

penggolongan penduduk dalam akte-akte catatan sipil.

Mengikuti semangat menuju pada perundang-undangan yang menjamin persamaan hukum dan hak sebagai warganegar4 UU No. 12 tahun 2006 tentang Kew'arganegaruan Republik Indonesia dalam Pasal

2

menyebutkan bahwa Warga

Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara. Hal tersebut membawa dampak bahwa warga dari etnis Tionghoa, Arab, India dan lainnya (sesungguhnya sudah menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri) kini masuk menjadi kelompok bangsa Indonesia asli. Dalam kaitan di atas selama ini dasar pengaturan sistem Pencatatan Sipil Indonesia adalah menggunakan Golongan Penduduk sebagaimana dimaksud oleh berbagai Reglement Pencatatan Sipil yang tertuang dalam berbagai Staatsblad pada Kepala Akte Catatan Sipilr, yaitu :

staatsblad tahun 1920 nomor 751 yaitu Reglement pencatatan Sipil untuk golongan penduduk Indonesia asli bukan Nasrani b.

Staatsblad tahun 1933 nomor 75 yaitu Reglement pencatatan Sipil untuk golongan Indonesia asli beragama Nasrani

t

P. Heru Tumbelaka. SH: Undang-undang Kev,arganegaraan No Beberapa Permasalahannya. Horel Grand Mahakam, Jakarta, 20 SJptembe r 2006.

l2 Tahun

2006 dan

Staatsblad tahun 1917 nomor 130 yaitu Reglement Pencatatan Sipil untuk golongan Tionghoa d.

Staatsblad tahun 1849 nomor 25 yaitu Reglement Pencatatan Sipil untuk golongan Eropa.

Dahulu sebelum berlakunya UU nomor 2312006 Pencatatan

Staatsblad-

staatsblad tersebut menjadi petunjuk bagi praktisi hukum dalam masyarakat bahwa seseorang tunduk pada hukum perdata tertentu

(KUH Perdata (BW) / bukan). Akibat

daripada tidak dicantumkannya dasar-dasar hukum yang mengakibatkan perbedaan

hukum Perdata mana yang berlaku bagi subyek tertentu yang mewakili akte catatan

sipil tersebut,

memang bagi azas persamaan

hak

dapat mendukung hapusnya

diskriminasi dan rasialisme dalam pelayanan Administasi Kependudukan maupun dalam pelayanan publik lainnya, namun justru dalam membuat Keterangan Hak Mewaris jelas menimbulkan permasalahan yaitu tidak dapat dengan serta merta hanya melihat akta Pencatatan Sipil dapat diketahui subyek,yang bersangkutan yang berlaku baginya tunduk pada Hukum perdata yang mana.

Karena pencabutan peraturan-peraturan tentang Pencatatan Sipil yang dimuat

dalam pasal 106 UU No. 23

Negara Indonesia yang

I 2006 BELUM

kini

BERARTI terhadap penduduk Warga

seragam pencatatan sipilnya berdasarkan

UU

No.

2312006, mempunyai pula Hukum perdata yang sama. Hukum Perdata yang berlaku

bagi Penduduk Warga Negara Indonesia di negara kita tercinta masih dibeda-bedakan berdasarkan peraturan-peraturan yang lama yang mungkin perlahan-lahan harus juga

diperbaharui untuk menunjang maksud dan cita-cita pembuat UU dalam zaman reformasi ini, yaitu hukum yang memberikan kesamaan hak bagi semua warga Negara Indonesia. Pembedaan Hukum Perdata yang berlaku bagi golongan-golongan penduduk

tersebut belum terhapuskan. Dalam Hukum Perdata tersebut termasuk bagian yang amat penting dalam pembuatan Keterangan Hak waris yaitu Hukum waris.

Pluralisme hukum vang ditimbulkan oleh pembagian golongan-golongan penduduk, timbul sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Penggolongan penduduk

di Indonesia dibagi dalam tiga golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 131 juncto Pasal 16l Indische Staatsregeling (IS). Penggolongan penduduk dan sistem hukum yang diberlakukan

ialah sebagai berikut

l.

:

Golongan Eropa

Bagi golongan Eropa diberlakukan htrkum yang berlaku di negeri Belanda secara konkordansi. Jadi

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke

Wetboek), Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Wetboekvan Koophandel),

hukum'pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang berlaku

di negeri Belanda berdasarkan

asas konkordansi diberlakukan bagi golongan

Eropa di negeri-negeri jajahannya termasuk di Indonesia.

2. a. Golongan Timur Asing Tionghoa (1) Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, Kitab undang undang Hukum Perdata dan

Kitab undang Undang Hukum

Dagang

diberlakukan bagi mereka;

(2) Pada mulanya

dengan peraturan yang termuat

di dalam

Staatsblad

1855 Nomor 79 Hukum perdata Eropa (Kitab undang Undang

Hukum perdata dan Kitab undang undang Hukum Dagang) diberlakukan bagi golongan Timur Asing, tanpa adanya pembedaan antara golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur asing

lainnya- Dalam perkembangannya, bagi gorongan Timur Asing Tionghoa, hukum Eropa yang berlaku bagi mereka diperluas;

(3)

Sejak tahun 1917, dengan dikeluarkannya peraturan yang diletakkan

dalam Staatsblad 1917 Nomor 729, diberlakukan untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia);

(4)

sejak tahun 1925 ditenhrkan bahwa bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku seluruh hukum privat yang berlaku bagi golongan Eropa, kecuali perafuran-peraturan yang mengenai catatan sipil (Burgerlijke stand), upacara-upacara sebelum berlangsungnya perkawinan (Bagian

2

dan

3 dari Bab 4 Buku I

Kitab Undang Undang Hukum perdata). dan bagi golongan Timur 6

i;:;,,:;;"#,i::'i*I1,'#,"';;::';_:X1"il: dibuat peraturan tersendiri tentang pengangkatan anak (adoptie) yaitu dalam Bagian III Staatsblad tahun 1917 Nomor 129;

b.

Golongan Timur Asing Lainnya

Bagi golongan Timur Asing yang lain (Arab, India dan lain lain) diberlakukan sebagian dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan

Kitab undang-undang Hukum Dagang, yaitu pada pokoknya bagianbagian yang mengenai bidang hukum harta kekayaan;

3.

Golongan Indonesia Asli

Bagi golongan Indonesia asli, berlaku hukum adat, yang bersifat harta benda perkawinan dan harta waris bhineka pula, yaitu berbeda-beda dari daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Dengan demikian untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata pengaturan harta benda perkawinan dan harta waris terdapat dalam Kitab

Undang Undang Hukum Perdata Buku I tentang Orang dan Buku

Waris. Termasuk di dalam Buku

II

tentang Hukum

I diatur perkawinan dan akibat-akibat

hukumnya,

serta kedudukan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan maupun yang dilahirkan di luar perkawinan. Buku II mengatur dengan lengkap mengenai hak-hak waris dari para keluarga sedarah yang sah maupun anak-anak luar kawin.

Pluralisme Dalam Hukum Waris

Hukum waris yang bersifat nasional masih menjadi cita-cita. terobosanterobosan dibuat untuk mengatasi hal ini, misalnya keberadaan UU No. lllg74 tentang Perkawinan tidak dapat menggantikan secara keseluruhan masalah hukum keluarga, perkawinan dan pewarisan yang ada dalam KUH perdata, menimbulkan bermacam-macam tafsiran. Bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata, yaitu orang-orang Eropa dan golongan timur asing, berlaku Hukum waris dalam KUH Perdata dengan aturan-aturan yang sudah j elas.

Bagi orang-orang yang tidak tunduk pada hukum Perdata, misalnya penduduk

pribumi yang tidak beragama Islam tunduk pada hukum adat, sedangkan bagi mereka yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam. Pembedaan dalam hukum waris

juga melahirkan pembedaan instansi pembuat keterangan Hak Waris. Untuk orangorang Eropa dan Tingho4 diterima berlaku umum pembuatan surat keterangan hak

waris oleh notaris sebagai yang berwenang; untuk golongan timur asing non Tionghoa, surat keterangan waris dibuat oleh Balai Hartapeninggalan.

Hukum waris manakah yang berlaku bagi seseorang? pendapat umum mengatakan hukum waris yang berlaku adalah hukum si almarhum/pewaris. Sekalipun telah ada

uu

yang menghapus golongan-golongan penduduk, yaitu

:

- undang-undang No. I 2 I 2006 tentang Kewargane garaan Republik Indonesia - undang-undang No.23 D0a6 tentang Administrasi Kependudukan

narnun pada prakteknya penggolongan pencatatan menurut Staatsblad bagi kalangan notaris justru menguntungkan, karena memberi informasi kepada notaris, pada hukum

waris yang mana seorang pewaris tunduk. Bila dihilangkan penyebutan Staatsbladstaatsblad penggolongan penduduk maka akan ditemui kesulitan untuk membuat akte-

akte pewarisan bagi yang meninggal karena tak dapat diketahui lagi masuk golongan

penduduk yang tunduk pada hukum waris yang mana. Di satu sisi, penulis mendukung penghapusan golongan-golongan penduduk, di sisi lain, kami masih belum puas karena aturan-aturan tersebut masih belum lengkap menyentuh aspek-

aspek hukum keluarga, belum ada pengaturan Hukum Waris yang berlaku nasional terutama pewarisan, maka pluralisme dalam hal hukum waris masih berlangsung terus' Sehingga pembuatan keterangan hak waris masih mengikuti hukum waris yang berlaku bagi rupa-rupa golongan penduduk, yaitu sebagai berikut :

-

untuk warga keturunan Tionghoa berlaku KUH perdata Buku II Bab 12 dst bagi penduduk Warga Negara Indonesia pribumi non Islam, berlaku hukum adat masing-masing, yang sangat heterogen dan tidak ada kodifikasi.

Pada masa ini, di tengah era komunikasi sosial yang makin memperdekat umat

manusia dan dalam era globalisasi, Hukum Waris untuk mereka yang tunduk ada

hukum adat (Nasrani/non muslim), cenderung makin lama makin ditinggalkan, terutama oleh mereka yang hidup di kota-kota besar yang telah hidup modern. Bagi mereka yang sudah tidak lagi mempunyai hubungan batin dengan daerah asalnya dan

telah berpendidikan cukup tinggi dan berpikir maju, berkembang

tendensi

meninggalkan hukum adat masing-masing yang tidak jelas. LebihJebih bagi pasangan suami isteri, yang meniti jenjang

hasil

kair

lusaha masing-masing, mengharapkan semua

jerih payatnya dapat diwariskan kepada anak-anak dan

dikasihinya, merasa dirugikan bila harta

I

pasangan yang

mata pencaharian yang dicarinya dengan

susah payah harus diwariskannya kepada kaum keluarga lainnya yang bukan anakanaknya sendiri / pasangannya. Suamilisteri dan anak-anak adalah keluarga terdekat yang diharapkan menjadi ahliwaris. Mungkinkah terdapat atau dibentuk hukum waris yang bersifat Nasional ?

Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Adat, Hukum Islam maupun Hukum perdata Barat, terbuka pula kesempatan untuk memberlakukan hukum waris yang diinginkan

daripada yang diatur oleh hukum masing-masing golongan, yaitu dapat memilih baginya suatu hukum waris yang dimuat dalam Surat Wasiat I Testamen, penetapan / pengangkatan ahli waris menurut wasiat/testamen. Dalam hal ini, penulis SANGAT menganjurkan, bagi mereka yang tunduk pada hukum adat, terutama yang

tidak

tunduk pada hukum Islam, SEBAIKNYA memilih pengaturan warisan mereka secara tegas dalam SURAT WASIAT yang kuat dalam sebuah akte otentik di depan notaris.

Mereka berhak membuat surat wasiat, dan dengan memilih membuat surat wasiat dengan mengatur di dalamnya orang-orang yang diangkat sebagai ahliwaris, ataupun memberikan benda-benda tertentu kepada orang-orang tertentu (hibah wasiat), lebih menjamin kepastian hukum dan hak-hak para ahliwaris berdasarkan testamen tersebut setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Demikian pula bagi mereka yang tunduk

jika menginginkan warisannya dibagi tidak menurut hukum Islam, dapat pula memakai caraini. Agar dengan demikian dapat menentukan proporsi yang adil bagi orang-orang yang dikasihinya, pasangan suami/istri serta anak-anaknya, pada hukum Islam,

baik

laki-laki maupun perempuan. Dalam hal para ahliwaris tunduk pada hukum yang berbeda, terdapat pendapat sebagaimana diungkapkan oleh rekan notaris Herlien, dalam makalahnya: Menuju Keterangan Hak waris yang uniform2 : Dengan meninggalnya seseorang, maka hqrus ditentukan siapa ahli warisnya, penentuan mqno harus dilakuknn dengan memperhatikan hukum waris yang berlaku bagi pewaris. Apabila bagi peworis yang beragama Islam namun Dr. Herlien Budiono, SH.: Menuiu Keterangan Hak Waris yang (Jniform (lilacana ' "seminar pembuktian sebagai ahliwaris dengan akte notaris) *ukutuh disampaikan , yang f,ada diselenggarakan Pengda INI Surabayi pada tanggal

l6Juni 2007.

paro ahliwaris terdiri dari mereks yang tunduk pada hulntm yang berbedabeda, maka dalam hal demikian dapat digunakan Surst Edaran tentqng Petuniuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1990, dimana pqro ahli waris boleh memilih hukum mena yang akan berlaku bagi pembigian warisnya.

Masih diperlukan penentuan peraturan mengenai dimungkinkannya seseorang pewaris yang tidak tunduk pada salah satu hukum perdata yang tertulis (KUH Perdata atau Hukum Waris Islam) untuk memilih hukum perdata mana dan hukum waris mana yang dikehendakinya. Dalam hal ini perlu pengaturan perundangan lebih lanjut

yang memungkinkannya. Selama peraturan tersebut belum ada, subyek-subyek hukum yang bersangkutan mempunyai hak untuk memilih, misalnya dengan membuat surat wasiat. Apa jaminan agar suatu surat wasiat mencapai sasaran yang dikehendaki pembuatnya? Jika seseorang sudah membuat akte wasiat, maka pembuatan wasiat tersebut harus didaftarkan di Seksi Daftar Wasiat di Departemen Hukum dan HAM

Republik Indonesia. Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin surat wasiat dapat dilaksanakan, maka setiap instansi yang berruenang membuat keterangan hak waris

harus diwajibkan meminta keterangan dari Seksi Daftar Wasiat di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang akan menjawab setiap permintaan anggota masyarakat yang menanyakan adakah almarhum tertentu pernah membuat wasiat' Pejabat / instansi yang berwenang membuat Surat keterangan Hak Mewaris hendaknya diharuskan untuk menanyakan lebih dahulu ada tidaknya wasiat atas nama almarhum sebelum membuat memutuskan surat keterangan hak mewaris dari almarhum.

/

Seksi Daftar wasiat

di

Departemen Hukum dan

mendaftarkan wasiat-wasiat yang dibuat

di

HAM, hendaknya juga

bawah tangan menurut hukum adat,

wasiat-wasiat yang dibuat menurut hukum adat agarjuga dapat didaftarkan di Seksi Daftar Wasiat di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk itu Departemen Hukum dan HAM sebaiknya juga meningkatkan kemampuannya untuk menampung dan melayani masyarakat dengan cepat dan tepat bila mendaftarkan wasiat baik notariil dan maupun menurut hukum adat. Pendaftaran cukup mencatat : nama pembuat, tempat dan tanggal lahir, tempat wasiat dibuat dan disimpan.

Bila

dibuat di bawah tangan: nama dan pejabat dan tempat kedudukanyang membuat.

10

Perlu dipikirkan dalam hal penduduk yang tinggal di daerah terpencil dimungkinkan

untuk membuat wasiat di hadapan pejabat pemerintahan daerah setempat yang juga

harus didaftarkan

di

Departemen Hukum dan

HAM Republik lndonesia.

Perlu

menjadi pemikiran bersama jug4 dan mudah-mudahan menjadi bola salju yang terus menggelinding, adanya pemikiran menuju Hukum Waris yang bersifat nasional yang

diatur dalam sebuah Undang-undang sebagai pedoman dan pegangan bagi seluruh

komponen bangsa tentang hukum keluarga dan pewarisan. Masih menjadi keprihatinan penulis bahwa sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang belum

tahu dan tidak mengerti hukum keluarga dan waris mana yang berlaku baginya. Tetapi menurut pengamatan penulis, beberapa kalangan yang dinilai terpelajar dan sudah berpikir modern, mereka lebih cenderung berpendapat bahwa kepastian hukum

Iebih didapat, bila tunduk pada KUH perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkemban gar-tnyajuga telah tidak berlaku seutuhnya karena telah dicabut dengan beberapa undang-undang, antara

lain Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria yang telah mencabut sebagian ketentuan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pasal-pasal Buku

II Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang tidak turut dicabut adalah yang mengenai hipotik yang masih berlaku pada tanggal 24 September 1964 sampai saat dikeluarkannya Undang-undang

Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan dicabutnya Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diterapkannya hukum adat menjadi dasar hukum

tanah yang baru (konsideran/berpendapat serta Pasal 5 UUPA), maka diakhirilah dualisme dalam hukum tanah di Indonesia, dengan demikian tercapailah cita-cita unifikasi atau kesatuan hukum tanirh di Indonesia, yang sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa.

Sebagian dari peraturan tentang Hukum Keluarga yaitu khususnya tentang

perkawinan dicabut dengan undang Undang Nomor Perkawinan. Pasal 66 Undang Undang Nomor

I

I

tahun lg74 tentang

tahun 1974 tentang perkawinan

menentukan bahwa : unhrk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

l1

perkawinan, berdasarkan atas Undang Undang ini, maka dengan berlakunya Undang Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwetijl<s

Ordonantie Christen Indonesiers ,S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran Indonesia (Regeling op de Gemengde Huwelijken peraturan-peraturan Undang-undan g

S.

1898

no. 158) dan

lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur

ini, dinyatakan tidak berlaku.3

I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak jauh Buku II, yakni dilakukan untuk menciptakan unifikasi

Tujuan pencabutan Buku berbeda dengan pencabutan

hukum di bidang perkawinan

di

Indonesia. Untuk itu, Pembentuk Undang-undang

menetapkan berlakunya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua

warga negara.a

Dengan dinyatakan berlakunya Undang Undang Nomor

I

tahun 1974 tentang

Perkawinan dan kemudian dikeluarkan Peraturan Pelaksanaan dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983,

maka perkawinan di Indonesia didasarkan pada perlangsungan pemikahan menurut kesamaan agama dengan akibat muncul macam-macam kesulitan bagi pasangan pasangan yang ingin menikah

namun berbeda

agama hingga hal-hal tersebut

menambah peluang kesulitan pernikahan sah sebagaimana telah diuraikan di atas dan jelas menambah populasi anak-anak luar nikah.

Penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui berapa banyak mereka yang tak

dapat melaksanakan pernikahan resmi dan sah

di

hadapan pejabat-pejabat yang

bersangkutan, dan berapa banyak anak-anak luar nikah yang mempunyai hak waris

yang dibedakan dengan hak waris saudara-saudaranya yang adalah anak-anak sah. Lebih membingungkan lagi dalam Undang Undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut terdapat ketentuan yang bermaksud meniadakan situasi yang tidak nyaman bagi anak-anak yang tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibunya sendiri bila ia tidak diakui sah. Langkah yang diambil oleh pembentuk

3

Bandingkan: Satrio,

J. S.H.: Hukum l4taris

tentang Pemisahan Boeclel, cet.l ,

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, I 998), hal. 1 4- I 5. o Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata, Pembahasan Mengenai Azas Azas Hukum perdata, cet. I, (Setio Acness, Jakarta: 2001), hal. 6g-69

12

Undang-und*g, Undang-undang Nomor

I

tahun 1974 mengatur hal tersebut dalam

Pasal43 yang mengatakan bahwa:

"f. 2.

Anak yang dilahirkon

di luar perka,vinan hanya

mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak tersebut ayat (1) dalam Peraturan pemerinteh. "

di atas selanjutnya akan diatur

Ayat 2 Pasal 43 tersebut menyatakan tentang kedudukan anak yang dilahirkan di luar

perkawinan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai sekarang walaupun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang undang

tersebut telah ada yakni Peraturan Pemerintah Nomor

9 tahun 1975, belum

ada

ketentuan yang mengatur lebih lanjut status anak tersebut.s Namun yang diatur baru

sebagian saja tanpa pengaturan lebih

lanjut

antara

lain bagaimana hak-hak dan

kedudukan anak luar kawin dalam hukum keluarga antara anak dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Belum adanya pengaturan yang tegas tentang kedudukan hukum anak luar kawin juga menimbulkan macam-macam tafsiran. Sebagian berpendapat dengan ketentuan pasal 43 tersebut jelas: Undang-undang memberi kedudukan sama terhadap tiap anak yang dilahirkan ibu yang sama baik anak sah maupun anak luar kawin. Benarkah demikian ?

Ada pula yang berpendapat, berhubung undang-undang Nomor lllg74 tidak mengatur lebih lanjut hak-hak waris bagi anggota keluarga maupun bagi anak luar kawin maka mengenai hak-hak waris kembali kepada peraturan yang lama, yaitu dalam KUH Perdata, dengan pengertian ketentuan Pasal 43 memberikan kepada anak luar kawin kedudukan sama dengan anak luar kawin diakui sah karena bila dalam KUH Perdata untuk dapat mempunyai hubungan hukum dengan

ibunya perlu ada

pengakuan sah (Pasal 280, 281). Dengan adanya ketentuan Pasal 43 Undang-undang

Nomor lll974, hubungan hukum antaraanak luar kawin dengan ibunya berdasarkan ketentuan Undang-undang sudah tercipta tar:pa diperlukan pengakuan, Berhubung tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai hak warisnya maka berlaku ketentuan

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum perkawinan dan Kelyarga di Indonesiq, cet. -I, (Jakarta: Rizkita, 2002),ha]..96.

l1

pewarisan dalam hal ada anak luar nikah yang diakui sah (Pasal 863 KUH Perdata dst, yang secara rinci akan diuraikan dalam sub judul di bawah).

Menurut Hukum dalam KUH Perdata seorang anak luar kawin yang tidak diakui sah tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun, kecuali diakui sah ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang yang mengakui sah (ayahiibunya).

Dalam hal seorang wanita yang adalah anak luar kawin dan tidak diakui oleh ibu maupun ayal'nya, tidak menikah, meninggal dunia dan mempunyai anak luar kawin

yang lahir setelah

tgl. 1 Oktober

1975 (UU

No. 111975 telah berlaku, dengan

memperhatikan PP No.9/1975), maka yang berhak adalah yang mempunyai hubungan

hukum dengan wanita tersebut yaitu anak-anak luar nikahnya berdasarkan pasal 43

UU No. lll914 tentang Perkawinan. Dalam hal demikian dapatlah dimungkinkan penafsiran bahwa anak luar kawin yang lahir setelah

tgl. 1 Oktober

1975 menjadi

satu-satunya ahliwaris dari wanita anak luar i
Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang

No.l tahun

1974 tentang

Perkawinan, bagi mereka yang menikah setelah berlakunya UU tersebut patut diteliti

harta apa yang menjadi boedel warisannya. Ketentuan mengenai boedel harus memperhatikan ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU perkawinan yaitu hanya terdiri dari harta bawaannya ditambah harta yang diperoleh sebagai warisan dari kaum keluarganya atau hadiah dan separuh dari harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan' tidak termasuk : harta bawaan pasangan, harta yang diperoleh sebagai warisan/pemberian hadiah oleh pasangannya dan setengah dari harta bersama yang menjadi hak pasangannya.

Dalam bukunya berjudul Hukum Perkawinan dan Keluarga cli Indonesia, Prof' Wahyono6 menyatakan bahwa Undang-undang tidak mengatur dan tidak menyinggung persoalan harta bersama dalam hal perkawinan putus karena kematian

salah satu pihak (suami/isteri). Oleh karena Undang-undang perkawinan tidak mengaturnya, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan diberlakukan ketenhran yang ada dan berlaku bagi mereka. Dengan demikian bahwa bagi mereka yang tunduk kepada KUH Perdata mengenai akibat hukum karena kematian ini diatur Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarifi Op.Cit. hal.j0-12

14

mennrut KUH Perdata dan demikian juga bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Islam, akan diatur menurut hukum Islam.

Bila seorang suami menikah kedua kali dengan seorang isteri sesudah berlakunya UU Perkawinan, isteri baru pun mengalami masalah, karena UU Perkawinan tidak mengatur bagaimana pembagian harta dalam hal perkawinannya putus karena perceraian maupun karena kematian. Menurut hemat kami, karena pasal

66 UU perkawinan menyebutkan mencabut UU lama sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan, maka masih berlaku hukum masing-masing yang lama untuk hal hal

yang belum diatur. Dalam hal ini khusus bagi merekayang tunduk pada hukum perdata, terhadap isteri/suami kedua ada pembatasan dalam pasal 181, pasal t52a, Pasal 902- Baik karena percampuran harta (pasal 181) maupun karena pembagian warisan menurut UU (pasal 852a) dan juga karena surat wasiat (pasal 902), seorang pasangan dari orang yang menikah untuk kedua

kali atau lebih, tidak boleh mendapat

manfaaVkeuntungan

lebih besar daripada bagian terkecil seorang anak

perkawinan pertama

/

dari

perkawinan sebelumnya dengan maksimum seluruhnya l/4

bagian hingga berdasarkan pasal 181 harta campur

I hartatidak dibagi dua.

(Tinjauan Perbandingan menurut KIJH perdata)

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijke l|retboek) tersebut diatur tentang seorang anak yang tidak lahir dari perkawinan sah, yaitu anak luar

nikah (natuurliike kinderen) atau anak-anak yang lahir atau dibenihkan pernikahan. Mereka dibagi dalam dua golonganT

a' b.

di

luar

:

anak-anak luar nikah dalam arti kata luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa pernikahan orang tuanya;

dan anak-anak luar nikah dalam arti kata sempit, yaitu anak-anak luar nikah

dalam arti kata luas, kecuali

anak-anak

zina (overspelig) dan

sumbang

(bloedschennig).

Tan Thong Kie: Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Buku ' Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, Buku I. hal. 20.

I,

Ichtiar

l5

Menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan

bahwa: "dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya" 8 Pasal 283 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menentukan bahwa: 'osekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang, sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang

terakhir ini, apa yang ditentukan dalam Pasal 273"e, menimbulkan hal-hal yang janggal bahwa seorang wanita yangpada faktanya telah melahirkan seorang anak di luar perkawinan yang sah, dan dalam masyarakat pasti disebut anak ibunya, yaitu wanita yang telah melahirkan anak tersebut, namun tanpa adanya pengakuan yang sah yang dilakukan dengan cara-cara yang disebut dalam pasal 281: "Pengakuan terhadap seorang anak luar kowin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan, dolam aha kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiapliap aha otentik. Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harw dicatat dalam jihat aha kelahiron. Jika pengakuan itu dilakukan dengan akta otentik lain maka masing-masing yang berkepentingan berhak menuntut pencatatan pengakuan itu dalim jihat akta kelahiran anak.

Namun bagaimana tak bolehlah sesuatu kelalaian mencatatkan pengakuan itu dipersalahkan kepada anak yang diakui, untuk mempertengkarkan ieduiukan yang diperolehnya. " Bagaimana kedudukan seorang ibu yang melahirkan anak tidak mempunyai hubungan

hukum dengan anaknya sendiri dan karenanya juga menurut hukum waris yang diatur dalam Buku II tentang kebendaan, Bab XII tentang pewarisan karena kematian, juga menjadi tidak mempunyai hak saling mewaris anak dari ibu biologisnya sendiri / ibu terhadap anaknya.

Hal ini juga banyak dikecam oleh para ahli yang mengatakan dalam bahasa Belanda: "een moeder maakt geen bastard',l0 (seorang ibu tak mungkin membuat/melahirkan yang bukan anaknya), sehingga akhimya di dalam tahun 1947, ketentuan tersebut di negeri Belanda mengalami perubahan, diganti dengan ketentuan

8

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R Subekti dan R.

'ljitrosudibio, cet.25, (Jakarta: pradnya paramita, 1992),

e

pasal 2g0.

tbid., pasal 2g3.

r0

Komar Andasasmita, Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan 'Waris, Menurut K-itab. Ilndang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek), Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, l9B7,hal.2lL.

r6

bahwa sejak kelahiran anak timbullah hubungan hukum keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan ibunya (Pasal 336 ayat

I

Burgerlijke Wetboek Nederland).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia tidak mengambil alih perubahan tersebut, karena Indonesia pada waktu itu sudah merdeka (asas konkordansi tidak berlangsung setelah Indonesia lepas dari penjajahan Belanda) dan Indonesia tidak

mengikuti tersebut.l

perubahan Burgerlijke l|/etboek Nederland yang diadakan tahun 1947

I

Kedudukan hukum anak luar nikah berkaitan erat dengan hak mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya. Bilamana menurut hukum tersebut hubungan hukum keperdataan hanya timbul dengan adanya pengakuan sah maka bagi anak-anak luar

nikah yang tidak diakui, tidak ada peluang untuk dapat mewarisi harta orang tuanya, kecuali melalui surat wasiat. Sedangkan bagi anak luar nikah yang diakui sah, selain

timbul hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakuinya,

ia pun

mempunyai hak mewaris sesuai dengan ketentuan Pasal 862-873 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, hanya saja bagian warisan anak luar nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 863 sangat berbeda dengan bagian warisan anak-anak sah.12

Ketentuan tentang warisan

ini perlu kiranya

mendapat peninjauan kembali

apakah masih sesuai dengan harapan masyarakat jaman sekarang mengingat begitu

banyak orang yang dalam hidup sehari-hari berada dalam keadaan tidak jelas status pernikahannya yang disebabkan oleh macam-macam harnbatanlalasan, hingga tidak mempunyai akte nikah sah hingga terlahir begitu banyak anak-anak luar nikah. Hal ini juga membutuhkan penyuluhan dan penelitian agar kedudukan seorang anak manusia bersamaan hak dengan anak manusia yang lain seperti didambakan oleh hak-hak asasi

manusia karena sesuai prinsip-prinsip termuat dalam "Declaration of Independence,,

: "All

men ore created equal", semua orang mempunyai hak yang sama.

Anak-anak luar nikah dalam arti sempit, yaitu yang dilahirkan bukan karena

zinah ataupun sumbang, masih mempunyai peluang besar untuk ditingkatkan ll

''volmar, H.F.A, pengantar studi Hukum perdatq,

Adiwimarta (Jakarta: CV. Rajawali, 19g5), hal.122.

t2

Kitab Undang-tlndang Hukum perdara.op. cit pasal

jilid I,

terjemahan: LS.

g63.

t7

kedudukan hukumnya, dari tidak mewaris menjadi mewaris dari ayah-ibunya dengan

pengakuan sah (erkennen),bah*an lebih lanjut ditingkatkan lagi menjadi anak-anak

sah melalui tindakan yang disebut pengesahan (wettiging). Dalam masyarakat Indonesia banyak yang melangsungkan "pemikahan" tapi tidak mendaftarkan pemikahannya di Pencatatan Sipil. Seumur hidup hanya mempunyai satu pasangan

yang sama, hidup nyata-nyata dan dikenal masyarakat sebagai suami isteri dengan anak-anak sah. Namun sering bila diminta memperlihatkan akte nikah, tidak ada, dan

akte lahir anak-anaknya tercatat sebagai anak luar kawin dari ibunya. Keadaan ini memprihatinkan karena kedudukan anak luar nikah yang jelas-jelas menurut Undangundang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan juga tidak sebelum Undang-undang Nomor 1 I 1974 berlaku - dengan ibunya, sehingga ketika sang ayah meninggal dengan terkejut dan menyesal istcri dan anak-anaknya baru mengetahui

bahwa harta almarhum menurut Hukum Waris tidak menjadi bagian mereka melainkan bagian keluarga (bapak, ibu dan saudara-saudara) almarhum. Dalam praktek notaris perlu sekali melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat i klien yang datang agar diinformasikan posisi yang tak menguntungkan bagi kawan hidup dan anak-anak mereka dengan menempuh cara menurut Pasal 2T2KIJHperdata.

Menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata

arrtara

si anak dan bapak atau ibunya. Dalam istilah timbullah hubungan hukum

berarti

hanya karena ada tindakan pengakuan, maka hubungan hukum tersebut terbentuk. Dengan istilah hubungan hukum, tercakup hak dan kewajiban

timbal balik antara yang mengakui dan yang diakui dan diantarmtyaadalah hak waris dari orang tua yang mengakuinya, baik dari ayah maupun ibu yang mengakui sah.

Siapa yang dapat diakui? Hanyalah anak-anak luar nikah dalam arti sempit, yaitu yang bukan dilahirkan karena zinah maupun sumbang, yang diakui sah oleh ibunya maupun ayahnya. Bila tidak diakui oleh orang tuanya tidak terdapat hubungan

hukuml3. Sedangkan hak waris dari anak luar nikah dalam arti sempit (bukan anak zinah maupun anak sumbang) diatur dalam hukum waris dalam Buku II Kitab

Kitab Undang-Undang Hakum perdata. op. cit.., pasal 2g0 :

18

Undang-Undang Hukum Perdata khusus untuk anak-anak luar nikah yang lebih sempit lagi, yaitu yang diakui sah oleh orang tuanya (ibu dan bapaknya).

Pengakuan sah menurut Pasal 281 dilakukan terhadap anak luar nikah dengan

cara mencatatkan pada akte kelahiran si anak pada saat pernikahan kedua orang tuanya

di Kantor Catatan Sipil atau setiap rvaktu oleh bapak atau ibunya

dengan tiap{iap akte otentik yang diikuti oleh pencatatan

dengan

di Kantor Catatan Sipil.

Pengakuan dengan akte notaris dilakukan dengan akte khusus tentang pengakuan anak

ataupun dalam tiaptiap akte otentik, misalnya akte wasiat

seorang

laki-laki untuk dapat

notariil. Syarat bagi

mengakui seorang anak, harus berusia 19 tahun dan

mendapat persetujuan dari ibu biologis anak tersebut, sedangkan bagi perempuan,

tidak ada batasan usia untuk dapat mengakui anak, asal saja anak tersebut telah dilahirkan dari rahimnya sendiri. Mengakui sah seorang yang bukan anaknya baik oleh seorang laki laki ("bapak") maupun oleh seorang wanita ("ibu"), dapat dikenakan hukuman pidana 3 tahun karena kejahatan melakukan tindak pidana menggelapkan kedudukan t"s"otatg.ta Anak-anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang tidak dapat diakui, kecuali bila dengan ijin Presiden kedua orang tua anak tersebut menikah satu sama lain dan sekaligus anak anak tersebut disahkan.

Pengakuan anak harus dilakukan dengan akte otentik; segala akte otentik memenuhi syarat tersebut.ls Dengan demikian pengakuan anak tidak harus dilakukan dalam suatu akte khusus seperti akte notaris dan akte pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pengakuan juga dapat dilakukan dalam suatu akte wasiat, asal saja wasiat ifu bukanlah wasiat olografis.16 Pada umunmya pengakuan anak dilakukan oleh

masyarakat dengan akte yang dibuat di Kantor Catatan Sipil yang didaftarkan dalam register kelahiran di kantor tersebut dan dari pengakuan itu dibuat catatan pinggir pada surat asli akte kelahiran yang berada di kantor tersebut. Catatan pinggir ini

D

Pasal 277-278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidan4 terdapat dalam Engelbrecht (Leiden: A.W. Sijthofls Uitgeversmrj N.V. 1956J, hal. iPtZS_lqZt.

tt 16

Kitab ltndang-Undang Hukum perdata.op. cit., pasal 2gl. Suatu wasiat yang ditulis dan ditandatangani oleh pembuat wasiat sendiri sesuai

dengan pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

19

dibuat juga atas permintaanyangberkepentingan jika pengakuan anak telah dilakukan dengan akte otentik lain yang tidak dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

Agar status pasangan dan kedudukan hukum anak luar nikah menjadi lebih baik, jalan/carayangpaling tepat,tak cukup hanyadengan pengakuan sah (erkenning) menurut pasal 280 KUH Perdata, tetapi dlam hal kedua pasangan tidak terhalang satu

sama lain untuk menikah, adalah dengan pernikahan kedua orang tuanya dan sekaligus mengakui dan mengesahkan (wettiging) anak-anak yang telah dilahirkan

oleh pasangan tersebut menurut Pasal 272. Dengan demikian suamiiisteri saling mempunyai kedudukan sebagai pasangan nikah yang sah dan mempunyai hak untuk

saling mewaris, sekaligus anak-anaknya disahkan juga sehingga mempunyai status sebagai anak sah dengan hak-hak waris menurut Undang-undattg. Pasal 272, pasal

274 dan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kemungkinankemungkinan bagi pengesahan anak-anak luar kawin menjadi anak sah.

Tentang pewarisan dalam hal ada anak-anak luar nikah diatur dalam Bagian

Ketiga Bab Keduabelas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 863. pasal 863 membagi hak waris anak luar nikah menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

1'

anak luar nikah yang diakui sah yang mewaris bersama dengan anak-anak

sah atau pasangan suami/isteri yang meninggal. Besar warisan untuk golongan

ini adalah

113 bagian

dari seandainya ia atau mereka anak-anak

s&,

2'

anak luar nikah yang diakui sah yang mewaris bersama dengan keluarga sedarah garis ke atas atau saudara laki-laki/perempuan dan keturunannya dari si meninggal- Dalam hal ini, bagian waris seluruh anak luar nikah adalah dari seluruh warisan,

3'

ll2

bila anak luar nikah yang diakui sah mewaris bersama sanak keluarga dan saudara dari derajat yang lebih jauh dari yang disebutkan di kelompok 2, maka seluruh anak luar nikah mendapat bagian warisan sebanyak 3l4bagian

dari seluruh warisan. Ternyata makin banyak ahli waris dalam golongan pertama yang ikut mewaris, makin

kecil bagian seorang anak luar kawin yang diakui sah. Pada kelompok kedua. terjadi bilamana seorang anak luar nikah yang diakui sah menjadi ahlirvaris dari seorang yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak sah, tetapi mempunyai orang rua dan

20

saudara. Dalam hal

ini anak luar nikah yang diakui

sah tersebut mewaris bersama

keluarga sedarah garis ke atas. Bagian warisan seluruh anak luar nikah yang diakui

sah adalah 1/2 (setengah) bagian dan sisa 1i2 (setengah) bagian lagi untuk para saudara dan orangfua pewaris.

Bilamana tidak ada kaum keluarga sedarah dari pewaris sampai dengan derajat keenam, barulah anak luar nikah diakui sah mendapat seluruh warisanlT. Ketentuanketentuan bagian warisan anak luar kawin tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan

dalam zinah atau dalam sumbang.ls Anak-anak yang dibenihkan dalam zinah dan sumbang tak dapat diakuire, dengan kekecualian yang disebutkan dalam Pasal273.

Menjawab pertanyaan apakah anak luar nikah harus diakui sah terlebih dahulu

baru mewaris, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 280, jelas disebutkan bahwa seorang anak luar kawin harus diakui sah oleh ayah dengan persetujuan ibunya, dan juga oleh ibu yang melahirkannya, baru dapat menjadi ahli

waris. Pengakuan sah tersebut harus dilakukan pada saat yang mengakui dalam keadaan tidak menikah sah. Dalam keadaan demikian barulah anak yang diakui sah dapat memperoleh hak bagian warisan. Pengakuan sah yang dilakukan sepanjang perkawinan, membawa akibat anak yang diakui tersebut tidak dapat memperoleh bagian warisan apapunt0. Jadi sekian banyak anak luar nikah

diteliti

yang diakui,

kapan pengakuan itu dilakukan dan kapan anak yang diakui

harus

itu dilahirkan dan

dibenihkan.

Manakala ia dilahirkan atau dibenihkan sepanjang orang yang mengakuinya masih menikah sah dengan orang lain, maka anak tersebut termasuk anak zinah, yang

tidak diperkenankan untuk diakui oleh Undang-undang. Bilamana anak tersebut dilahirkan dan dibenihkan semasa orang tuanya tidak dalam pernikahan sah, ia dapat

17

Kitab Undang-Undang Hukum perdata.op. cit., pasal g65

:

"Jika si meninggal tak meninggalkan ahliwaris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan."

18 re 20

Kinb Undang-Undang Hukum perdata.op. cit., pasal

g67

Kilab Undong-Undang Hukum perdata.op. cit, pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.op. cit, pasal 285 ayat

I

21

diakui. tetapi hendaknl'a pengakuan sah dilakukan selagi orang tuanya tidak terikat dalam suatu perkawinan sah dengan siapapun. Pasal 285 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata menentukan dalam hal pengakuan sah dilakukan

sepanjang

pemikahan, pengakuan sah itu tak dapat merugikan pasangan nikah dan anak anak sah ,vang dilahirkan dari pernikahan tersebut; sehingga bagian anak luar nikah yang

diakui sah menjadi nihil, karena tidak boleh pengakuannya berakibat mendatangkan kerugian terhadap anak-anak sah yang telah ada dan pasangan (suami/isteri)dari yang mengakui.

Uraian mengenai warisan tersebut di atas adalah menurut ketentuan Undangundang (ab intestato). Bagaimana dengan warisan yang dapat diperoleh seseorang berdasarkan wasiat (testamen)? Terhadap anak-anak luar nikah yang diakui sah, untuk

mendapatkan keuntungan warisan melalui testamen lebih dari yang telah ditetapkan

oleh undang-undang, tidak dimungkinkan, karena ketentuan bagian warisan yang ditetapkan bagi anak-anak luar kawin yang diakui sah yang diatur dalam pasal 863 merupakan maksimum yang dapat dinikmati oleh anak-anak luar nikah.2r Oleh karena

itu dalam

pembahasan tentang warisan dimana terdapat anak-anak luar kawin yang

diakui sah, bagian anak luar kawin tersebut dikeluarkan terlebih dahulu. Seorang anak luar nikah yang diakui sah mendapat perlindungan dalam warisan orang tua yang mengakuinya berupa hak atas legitime portie (bagian mutlak) yang diatur dalam Pasal 916 Kitab Undang-undang Hukum perdata: "Bagian mutlak seorang anak luar km,in yang telah diakui sah adalah setengah dari ycmg menurut (Jndang-undang sedianya harus diwarisinya dalam piwariscm lagian

karena kematian"

Adalah lebih baik bagi seorang anak luar nikah bila ia tidak diakui oleh orang tuanya tetapi mendapat warisan melalui testamen. Dalam hal pemberian testamen kepada seseorang yang bukan anak luar nikah yang diakui, ia dianggap sebagai seorang pihak

ketiga, sehingga dimungkinkan baginya untuk menerima bagian lebih besar melalui wasiat (testamen), yaitu maksimum yang diperbolehkan bagi orang luar /orang yang bukan keluarga / pihak ketiga.

o

Kitab Undang-lJndang Hukum Perdata.op. cit., pasal 908

2?

Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris

Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat keterangan waris, terutama yang tersebut dalam Pasal 14 lhet op de Grootboeken der Nationale

Schuld harus dicantumkan dalam keterangan waris, yaitu22:

-

nanna, nama

-

nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih di bawah umur, tanggal dan

kecil, serta tempat tinggal terakhir pewaris

tahun kelahiran mereka yang mendapat hak dengan menyebutkan bagian mereka menurut undang-und*g, dan surat wasiat atau surat pemisahan dan pembagian

-

(b o e de I s che i ding)

sedapat mungkin nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak di

bawah umur (yaitu wali, pemegang kekuasaan orang tua), termasuk para pengurus khusus (bewindvoerder)

-

suatu perincian tepat surat wasiat, atau dalam hal pewarisan menurut undang-

undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris, yang menjadi dasar diperolehnya hak itu.

-

semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap

hak

untuk

memindahtangankan apa yangdiperoleh, dengan menyebut nama, nama kecil, dan sedapat mungkin tempat tinggal mereka yang terkenakan pembatasan itu, serta menyebut orang-orang yang boleh menerimanya dan mereka yang harus

membantunya apabila pemindahtanganan harus dilakukan

-

serta pernyataan pejabat yang membuat keterangan waris bahwa dia telah meyakinkan diri atas kebenaran dalJr apayang ditulisnya.

Ini bukan sekedar untuk memenuhi peruntlang-undangan

Indonesia, tetapi agar

keterangan ini diberikan selengkap mungkin.

Prakteknya notaris harus lebih meneliti dokumen-dokumen yang dilampirkan yang nantinya menjadi dasar penentuan bagian hak waris" termasuk meneliti tanggaltanggal peristiwa-peristiwa hukum yang tercatat dalam dokumen-dokumen asli / akteakte catatan sipil, misalnya apakah tanggal dilahirkannya seseorang terjadi sebelum / setelah perkawinan sah. Dapat terjadi tanggal-tanggal telah salah dicatat, misalnya

22

Tan Thong Kie: Studi llotariat dan Serba-serbi Praktek Notaris. Buku Baru Van Hoeve, Jakarta,2000, hal. 2gl-29g.

l, Ichtiar

tanggal lahir pada akte kelahiran dibuat berdekatan sehingga terjadi 2 kelahiran dalam

waktu kurang dart T bulan dari seorang ibu yang sama. Dalam hal demikian notaris harus hati-hati. Apakah hal tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Bila dirasa ada penggelapan datalkesalahan pencatatan / pemalsuan akte / isi akte tidak benar, notaris

sebaiknya menolak membuat keterangan

hak mewaris, atau paling

tidak

menganjurkan agar akte-akte 'bermasalah' tersebut dibereskan terlebih dahulu. Begitu pula tentang kesalahan pencatatan kelahiran pada kantor catatan sipil.

Misal : pada tahun 1971, pasangan A dan B menikah sah, dalam surat nikah dicatat turut disahkan seorang anak yang lahir 1969, menjadi anak sah menurut Pasal 272 KuHPerdata. Ternyata diserahkan pula akte lahir seorang anak yang lahir pada tahun 1974 darj wanita B, disebut sebagai anak luar kawin. Dalam hal

demikian sebaiknya dipertanyakan: benarkah akta tersebut, karena di dalam perkawinan seseorang tidak dapat melahirkan seorang anak luar kawin, kecuali disangkal keabsahan oleh suaminya. Kemungkinan besar telah terjadi kesalahan pencatatan pada akte lahir tersebut. Maka terlebih dahulu harus

dilakukan proses perbaikan akte kelahiran melalui Pengadilan Negeri. Akte-akte pencatatan sipil harus diperlihatkan aslinya pada waktu menghadap

notaris.

Sekalipun ada yang berpendapat bahwa setelah tahun 1974 dengan UU No'1/1974 pernikahan sah bila dilakukan menurut agama masing-masing, namun bagi

ketelitian seorang notaris dalam membuat keterangan hak waris, tetap diperlukan bukti-bukti dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Akte nikah yang dibuat/dikeluarkan oleh Pejabat Agama belum tentu dapat diterima sebagai bukti yang benar.

Misal : Penulis pernah menerima klien yang menyerahkan akte kematian suami, Surat Bukti Warga Negara Indonesia, Surat Pernyataan Ganti Nama dan akte pemikahannya dengan almarhum dari catatan pemikahannya telah dilakukan menurut agama

sipil, yang menyebutkan di hadapan pendeta .x,.

Setelah meneliti surat-surat Pernyataan Ganti Nama dan

WNI

almarhum,

tercatat bahwa almarhum mempunyai isteri lain (isteri pertama?). Oleh karena

mendapat nama isteri pertama, maka notaris menanyakan apakah ada akte

perceraian atau akte kematian

isteri pertama. sehingga

almarhum

dimungkinkan untuk menikah sah dengan u.anita tersebut. Temyata dijawab. bahwa sang suami tidak tega menceraikan isteri pertama dan sampai saat ini24

isteri pertama masih hidup. Penulis sebagai Notaris tentu saja terkejut dan langsung berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita tersebut bukanlah pemikahan yang sah, karena tidak mungkin seseorangyffiig

tunduk pada KUH Perdata yang masih terikat perkawinan sah dapat menikah

lagi dengan pasangan lain (bigami). Maka walaupun wanita tersebut memiliki

akte nikah dari Kantor Pencatatan Sipil, maka akte tersebut tidak dapat dipergunakan

untuk membuat keterangan hak waris, karena

tidak

dimungkinkan seorang yang tunduk pada hukum perdata memiliki 2 isteri yang sah dalam masa perkawinan yang silma.

Dalam hal-hal demikian, maka notaris dianjurkan untuk tidak membuat keterangan hak waris.dengan mendasarkanpadaakte Pencatatan Sipil yang 'sepertinya' sah tetapi

nantinya pasti menimbulkan masalah. Hal

ini

harus terlebih dahulu dibereskan

melalui pengadilan. Dari contoh-contoh tersebut, ternyata tetap dibutuhkan akte-akte Pencatatan Sipil untuk memastikan sebuah peristiwa hukum yang terjadi dan dialami

sebagai dasar pembuatan Keterangan Hak Waris. Maka untuk membuat akte Keterangan Hak Waris penulis menganggap tidak cukup, hanya mengandalkan surat yang dikeluarkan oleh pejabat agama yang bersangkutan, tetapi tetap diperlukan akte-

akte catatan sipil. Bahkan walaupun telah ada akte-akte catatan sipil tetap harus diperiksa dengan teliti akte-akte tersebut. Dalam rangka pembuatan keterangan hak waris. biasanya penulis

a.

meminta kepada klien akte-akte catatan sipil

:

:

-

Akte Kelahiran,

-

Akte perkawinan

-

Akte Perceraian (bila ada).

-

Akte Kematian,

-

Akte lahir anak-anak dan Akte kematian anak-anak (bila ada),

-

Testamen yang pernah dibuat

Akte WNI dan Ganti Nama,

di hadapan notaris. Untuk

memastikan

apakah wasiat itu berlaku atau tidak dengan terlebih dahulu mengecek pada seksi Daftar Wasiat pada Deparetemen Hukum dan

b.

HAM.

Hadirkan bukan saja semua ahli waris yang menerangkan semua di bawah sumpah, juga saksi van vai hubun terdekat den

25

almarhum atau yang mengenal betul almarhum sejak lama bahkan sebelum

menikah, yang dapat memberikan kesaksian kebenaran bahwa almarhum mempunyai berapa orang isteri dan berapa orang anak, atau tidak mempunyai

ahliwaris golongan satu tetapi mempunyai saudara-saudaru kandung, dan seterusnya yang membuat akte Keterangan dalam bentuk notariil.

Dari keterangan di bawah sumpah oleh 2 orang saksi tersebut diperoleh informasi data-data bagi pembuatan surat keterangan hak mewaris dibuat dalam bentuk di bawah tangan, tetapi mempunyai kckuatan sebagai akte resmi dari notaris yang berdasarkan pengetahuannya dalam hukum waris telah dapat menguraikan siapa

saja ahli waris dan berapa bagian-bagiannya. Akte keterangan hak waris dibuat mengikuti model akte di bawah tangan karena tidak mungkin dapat dterima seorang

notaris menjadi penghadap dalam akte yang dibuatnya sendiri dan menguatkan

keterangannya

dalam suatu relaas akte tentang hal hal

yang

diterangkan/dinyatakannya sendiri.

26

Upava Menuiu pada Hukum Waris yang ielas. Contoh-contoh / sikap notaris / formulasi

l.

:

Dalam menghadapi klien yang ingin membuat surat wasiat dan baginya tidak berlaku Hukum Waris dalam KUH Perdata tetapi yang bersangkutan ingin agar kelak orang-orang yang menjadi ahliwarisnyaadalahorang-orang yang disebutkan

menurut ketentuan Hukum Perdata, maka notaris sebaiknya lebih dahulu menjelaskan menurut status yang bersangkutan sebagai Warga Negara Indonesia

yang menikah sah atau tidak. Bila menikah sah maka ahliwarisnya adalah ahli

waris golongan

I

(suami/isteri dan anak-anak) dengan bagian yang sama yang

berasal dari Harta Warisan dengan memperhatikan hak pasangan hidup atas

ll2

bagian dari harta bersama.

Misalnya : tuan A, Warga Negara Indonesia, beragama Kristen bukan Tionghoa / Eropa, menikah tahun 1930 (UU No. l/1974 tentang Perkawinan sudah berlaku

baginya) tanpa membuat perjanjian kawin. Ada harta bersama. Mereka mempunyai 3 orang anak sah (2 laki-laki

[c & D] dan

1

perempuan [E]). Tuan A

mau membuat surat wasiat agar isteri dan ketiga anaknya mendapat bagian yang

sama besar dari harta peninggalannya. Maka dalam surat wasiat Tuan A, disiapkan oleh notaris antara lain berisi susunan kata-katasebagai berikut

:

"Saya tarik kembali dan hapuskan semua testamen dan semua akte dengan kekuatan testamen yang dibuat oleh saya sebelum testamen ini, tidak ada yang dikecualikan. -

Saya menghendaki agar harta warisan saya dibagi menurut ketentuan Hukum Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata eab XII dan Bab XIII khususnya bagi keluarga saya sebagaimana diatur dalam pasal 852. saya angkat sebagai para ahli waris saya : isteri saya: Nyonya B, dan anak-anak saya: tuan c, tuan D dan nona E, masing-masing untuk rl4 bagian yang sama atas harta warisan saya. Saya angkat sebagai pelaksana testamen saya, isteri saya: Nyonya B tersebut, dengan diberi hak yang dapat diberikan kepada seorang peiaksana testamenj terutama hak untuk mengambil dan memegang (in bezit nemen en houden), seluruh harta peninggalan saya, menurut penetapan dalam Undang-Undang.,, ------------------

27

2.

Dalam hal sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai notaris yang kemudian diminta membuat Keterangan Hak Mewaris untuk seorang sebagaimana tersebut

di nomor I

atas, maka dapat dibuat akte Keterangan dan kemudian surat

Keterangan Hak Mewaris dengan contoh sebagai berikut

Pada

jam

:

KETERANGAN Nonpr : ,-

hari ini,

Waktu Lndonesia Bag-ian

Barat,

-

hadir-di hadapan saya, MILLY KARMILA SAREAL Saljana Hukum, --notaris di lakarta, berkantor di jalan Mangga Besar VI Utara nomor 7A, Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang akan disebut pada akhir akte ini I

1.

nyonya janda

dilahi rkan di Warga Negara

B

.. .. pada tanggal Indonesia, partikelir, bertempat t.inggai

di --

pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor Induk Kependudukan

2. tuan

4.

C

- s.d.a. nona E .... - s.d.a. -

Para penghadap menerangkan dengan sesungguhnya dan dengan ____ berani disumpah : -------- bahwa. suami penghadap nyonya janda B .... dan ayah para penghadap tuan- C, tuan D dan nona E yaitu almarhum tuin A, dilahirftan oi pada tanggal sebagaimana ternyata dari telah meninggal dunia di pada tanggal sebagaimana ternyata dari semaia hidupnya 6"rt"*put tinggal d;' ::: : :: :: ::: :::: :::' - bahwa semasa hidupnya, almalfium tuan A:::::: tersebut pernah menikah, pernikahannya yang pertama dan terakhi" tunpu membuat Perjanj'ian Kawin (huwelijki voorwaarden) OenSan p"ngfiuOap ____ janda B pada tanggal 1yolyl (setelah IJII No. 7/1974 ientang perkawinan berTaku)-iebaga;mana ternyata dari nerkawinan tersebut tetah dii;hi;k;;'i'c.igu) __ :-?il.i-13111, orang anak sah, yalg sampai sekarang masih hidup, yiltu : ____ 1. tuan C, dilahi rkan d"i . . piAa tungjui-. : .::: . sebagaimana ternyata dari .. , . . . _ tuan 2. D, dilahirkan di .. pada tanggat ::::::... sebagaimana ternyata dari .. . ,. . _ 3. nona E, dilahirkan di .. pada tunggui ::::::... . sebagaimana

ternyata dari

;,lilill,'i;5lT"i:,::ff:?': ?:iiil1 i:::1

T:pe:i1i1______

- bahwa semasa hidupnya, armarhum tuan A tersebut tidak pernah mengadopsi_maupun mengakui sah (erkennen) seorang uniilprn; ___ - bahwa selain para penghadap nyonya jania e oan"a;i[ yang bernama tuan c, tuan D dan-nona E, tidak ada ahlianak --waris lain dari almarhum tuan A; -------Sekarang hadir d'i hadapan saya, notaris, dengan dihad-iri orehsaksi saksi: -----1. tuan X, dilahirkan di pada tanggal Warga Negara

2.

Indonesia, bertempat tinqgal di Kartu Tanda penduduk nyonya y, dilahirkan di da tanooal pemegang

28

Indonesia, bertempat tinggal di Kartu Tanda penduduk Para penghadap tuan X dan nyonya y menerangkan dengan sesungguhnya dan dengan berani disumpah, -------------------- bahwa apa yang diterangkan oleh para penghadap nyonya -----janda B dan anak anaknya yang bernama tuan C, tuan- D ian ----nona E sebagaimana tersebut di atas benar adanya; - bahwa para penghadap tuan A dan nyonya B dapit memberikan -keterangan tersebut berhubung mereka adalah adik kandung dan adik ipar dari almarhum tuan A tersebut. Masing masing penghadap dikenalkan kepada saya, notaris, ----oleh para penghadap 1a-innya. Dari segaia sesuatu yang tersebut di atas ini Warga Negara pemegang

di buatl ah,

---AKTE

INI

KETERANGAN WARISAN

Yang bertanda tangan

di

Nomor : bawah ini

.

: ---

-

MILLY KARMILA SAREAL, Sarjana Hukum,

notaris di Jakarta, menerangkan,

-

dari akte akte/dokumen dokumen yang diper'lihatkan kepada dan keterangan yang didapat berdasartin itte' saya,-notaris, tanggal

bahwa

-dari

(..... ternyata : -------- bahwa tuan A.

....) ....,

di

, sebagaimana

Warga Negara

nomor

Indonesia, dilahirkan

pada tanggal

ternyata dari

i:::: i::i::::: i:::;,!i";;;;:;;;,t:ll i*r", - bahwa semasa hidupnya, almarhum tuan A.... tersebut, juga "peninggal waris", pernah.. ----menikah, pernikahannya yang pertana dan

nyonya

B.....

:".'. sebaga'imana

,

Warga Negara

selanjutnya akan disebut

terakhir,

dengan

fndonesia, pada tanggal

(setelah urJ No. 1-/L974 tentang perkawinan bertaku) ternyata dar-i Kutipan

membuat.perjanjian kawin (huwelijks Illpu Karenanya menikah dengan harta bersama

voorwaarden), oleh diitur dalam Vrr undang -undang nomor 1 tahun 1974 (seriSu sembiranrarus tujuhpu'luh empat) ----tentang perkawinan. sebaga-imana

- bahwa dalam pernikahan anak sah

yaitu

_____

tersebut telah dilahirkan 3 (tiga)

Bab

orang

:

29

1. tuan C..... sebagaimana

_

, dilahirkan di

,

pada tanggal

,

pada tanggal

,

pada tanggal

ternyata dari

yang sampai sekarang masih hidup;

2. tuan D..... sebagaimana

, dilahirkan di ternyata dari

yang sampai sekarang masih hidup;

;.

nona

E

dilahirkan di

sebagaimana

ternyata dari

yang sampai

sekarang masih hidup; _ - bahwa pernikahan tersebut berakhir dengan meninggalnya "peninggal -waris"; -------- bahwa semasa hidupnya, "peninggal waris" tidak pernah mengadopsi -- maupun mengakui sah (erkennen) seorang anakpun; -------- bahwa menurut surat keterangan Direktur perdata Direktorat

lenderal Administrasi

Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia

tanggal .... nomor dalam buku register Seksi Daftar Wasiat Sub Harta --*-_. --- pen-inggalan Direktorat perdata, ..peninggal

Republik Indonesia

::..... Dlrektorat

waris" telah meninggalkan surat was'iatnya yang terakhir ya.itu akte Wasiat tertanggal .. . . nomor . . . yang dibuat di hadapan MILLY

:.

SAREAL, Sarjana Hukum,

notaris di lakarta yang bunyinya

KARMILA __

sebagai

berikut : -------"Saya tarik kembati dan hapuskan semta testamen dan semua akte dengan kekuatt testamen yang dibuat oleh saya sebelum testamen ini, tidak ada yang iikecuatikan.

Saya menghendaki agar harta warisan saya dibagi menurut ketentuan Hukum (Kitab undang-undang Hukum Perdata sab itt dan Bab nII khususnya bagt keluarga saya sebagaimana diatur dalam pasal 852.

g

saya angkat sebagai para ahli waris saya : isteri saya: Nyonya dan anaksaya: tuan tuan D dan nona E, masing-masing untuk I/4 bigian yang sama

c

slra

anokat sebagai pelaksana testamen saya, isteri saya: Nyonya B tersebut, dengan diberi hak yang dapat diberikan kepada teorig pelakmna testamei, terutama hak untuk mengambil dan memegang (in bezit neien en houden), seturuh hafta peninggalan saya, menurut penetapan datam Undang-undang.. -----:------------

-

bahwa oleh karena "peninggal waris" menikah setelah berlakunya ----undang undang Perkawinan nomor r- tahun 1974 (seribu sembilanritus ---tujuhpuluh empat) tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka harta yang diperoleh sepanjang pernikahan aoalltr harta bersama sedangkan yang ---dibawa sebelum pernikahan dan yang diperoleh karena hibah/warisan oleh masing-masing pasangan-adalah hak masing-masing, yanq disebut sebaoai-

30

harta bawaan/prfve;

-

bahwa

------

harta peninggalan "peninggal waris"

terdiri dari

:

a. L/2 (setengah) bag'ian dari harta bersama antara "peningga-l wari s" dan nyonya janda 8... .. . .. tersebut, ---------

_ _ _ _ _

sedangkan

1/2 (setengah) bagian lainnya dari harta

tersebut, berdasarkan hukum harta perkawinan adalah miiiknya nyonya janda

8.....

b, bila ada, harta

orang yang

.... tersebut; -----

segala sesuatu yang tersebut diatas, orang

tersendiri berhak atas harta peninggalan

s"sesuai dengan Surat Wasiat tersebutadalah : --------

wari

A. dari harta

1.

2. tuan C..... ; 3. tuan D.....

4.

_

nona

nomor . ....

waris" adalah

E.....

tersebut untuk 1/4 (seperempat)

"peninggal waris" adalah

1.

: --------

... ...tersebut untuk 1/4 (seperempat)

B. dari 1/2 (setengah) bagian harta

_

"pen-inggal

tersebut untuk L/4 (seperempat)

bagi an

bagi an;

----

8....... . .tersebut untuk 1-l4 (seperempat)

nyonya janda

;

tanggal

bawaan "peninggal

bagi an;

bagi an

---

bawaan/prfve "peninggal waris"

Maka berhubung dengan

-

bersama

bersama yang menjadi hak

: --------

B......... tersebut; ----. tuan C..... tersebut; -------. tuan D..... tersebut; nona E. .... tersebut; _____ nyonya janda

masing masing untuk 114 (seperempat) bagian

_ _

dari harta

peninggalan "peninggal waris" atau 1/g (satu per empat) bag'ian -

dari harta bersama seluruhnya; -------sehingga yang berhak atas seluruh harta bersama almarhum

tuan

_ _

A.

a.

dengan nyonya janda

nyonya janda B. . ..

bagian ditambah

.

..

.

i an;

..

adalah

: ----

tersebut untuk 1/2 (setenSah) -___

L/s (satu per delapan) bagian atau

5/8 (lima per delapan) bagian;

b. tuan C.....

8.....

sama dengan

--------

tersebut untuk 1/8 (satu per delapan)

3l

b. tuan D. ... . bagi an;

b.

nona E. ..,.

tersebut untuk 1/8 (satu per delapan) tersebut untuk L/8 (satu per delapan)

bagi an;

dan merekalah yang tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima ----segala barang dan uang yang termasuk harta peninggalan tersebut dan --memberi kwitansi atau tanda pelunasan untuk segala penerimaan." ---

3. Contoh dalam hal adaklien yang untuk pada Hukum

Menghadap kepada Notaris: tuan duda

B,

BW

:

ketunrnan Tionghoa, yang ingin

membuat surat Keterangan Hak Mewaris dari almarhum isterinya, yang juga golongan Tionghoa, yang menikah setelah berlakunya UU

No. lll974

tentang

Perkawinan, tanpa membuat perjanjian kawin (tahun 1986), tanpa ada wasiat,

memiliki 2 orang anak sah (nona C - lahir 1988 dan tuan D - lahir 1990) serta seorang anak luar kawin (nona

E lahir 1984), maka notaris dapat membuat

keterangan waris dengan memperhatikan hak anak luar nikah yang mewaris bersama Golongan I dengan contoh sebagai berikut

:

KETERANGAN WARISAN

Yang bertanda tangan dibawah

Norcr

ini

:

:

MILLY KARMILA SAREAL, Sarjana Hukum,

notaris di lakarta. ---berkantor d'i jalan Mangga Besar Vr Utara

Barat,

nomor

7A, Jakarta

menerangkan,

-

bahwa dari akte akte/dokumen dokumen yang d.iper'lihatkan kepada dan -dar"i keterangan yang didapat berdasart
.... nomor .., ternyata: _..,.. - bahwa almarhumah nyonya A, dilahirkan d.i

_____

pada tanggal sebagaimana

ternyata dari

telah meningga'l dunia di lakarta pada tanggal sebagaimana

ternyata dari

- bahwa semasa hidupnya, almarhumah nyonya A, selanjutnya akan disebut juga "peninggal waris", pernah menikah, pernika-hannya yang pertama dan terakhi r dengan tuan B pada tanggai sebaga-imana

ternyata dari

tanpa membuat perjanjian kawin (huwel'ijks voorwaarden), oleh karenanya

32

menikah dengan harta bersama sebagaimana diatur dalam Bab Undang nomor

1

VII

Undang

(seribu sembilanratus tujuhpuluh empat) ---

tahun 7974

tentang Perkawinan.

-

tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang ----

bahwa dalam pernikahan

anak sah:

,.

nonu C,

dilahirkan di

sebagaimana

pada tanggal

ternyata dari

2. tuan D, di'lahirkan di sebagaimana

ternyata

pada tanggal

dar-i

yang semuanya sampai sekarang masih h"idupi ---_____

-

bahwa pernikahan

tersebut berakhir

dengan meningga'lnya ,'peningga'l -

waris"; --------

-

bahwa semasa

hidupnya, "peninggal waris" tidak pernah mengadopsi

maupun mengaku'i

-

sah (erkennen) seorang anakpun;

bahwa "peninggal

masih hidup

waris"

-

________

1 (satu) anak luar nikah yang ---

yaitu : --------

llli.l:.dilahirkan dan

mempunyai

--

di

pada tanssal

tidak pernah diakui sah oleh siapapun;

luar nikah dari "peningga'l waris" yang bernama E ------tersebut tidak membutuhkan pengakuan sah oleh ibunya karena ia -----dilahirkan setelah berlakunya undang undang perkawinan nomor 1 tahun bahwa anak

1974 (seribu sembilanratus tujuhpuluh empat), maka berdasarkan

ketentuan Bab rX pasal 43 ayat 1 undang undang perkaw-inan

--*--nomor 1 ---

ta!!! 1974 (seribu sembilanratus tujuhpuiuh empat) anak yang - dilahirkan diluar perkawinan hanyi mempunyai'nu6unfan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya.

-

bahwa

I uar

peraturan pemerintah yang mengatur tentang kedudukan anak

kaw'in sampai hari ini belum ada sehingga mengena.i bag-ian warisan anakluar kawin berlaku ketentuan dalam pasal g63 kal-imat kesatu Kitab undang undang Hukum

---

perdata yang menetapkan besarnya bagian warisan -

anak luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan kesatu -_(keturunan yang sah atau seorang suami atau isti-i) adarah 1/3 (satu

per tiga) dari bagian yang mereka sedianya harus

andai kata

mendapatnya

't)

mereka anak anak yang

sah, sedangkan sisanya sesuai pasal 852 juncto

pasal 852a Kitab Undang Undang

untuk para

Hukum Perdata

ahli waris --

gotongun kesatu;

-

bahwa menurut

surat keterangan Direktur Perdata

lenderal Administrasi

Hukum Umum Departemen Hukum

Di

rektorat

dan Hak Asasi

Manusia Repubiik Indones'ia tanggal

nomor

...

dalam buku

register Seksi Daftar Wasiat

Sub

---

Direktorat Harta Peninggalan Direktorat perdata, tidak terdaftar aktawasiat atas nama "peninggal waris"; --------

-

unuung

oleh karena "peninggal waris" menikah seterah berrakunya

---undang Perkawinan nomor 1 tahun L974 (seribu sembilanratus ---

bahwa

-tujuhpuluh empat) tanpa

membuat

perjanjian perkawinan,

maka

harta yang d'iperoleh sepanjang pernikahan adalah harta bersama -_sedangkan yang d'ibawa sebelum pernikahan dan yang diperoleh -*----karena hibah/warisan oleh masing-masing pasangan adalah

-------

hak masing-masing, yang disebut sebagai harta bawaan/prive; --____---

_

bahwa

antara

berdasarkan hukum harta perkawinan adalah mi1-iknya tuan duda B -

tersebut; -----

b. bila ada, harta

orang yang wari s"-

adalah

bawaan/prive ',peninggal waris,,. ______

segala sesuatu yang tersebut diatas, orang

tersendiri berhak atas harta penfnggalan

A. dari 1/2 (setengah) bagian harta

L/24-

----

,,peninggal

: -------bersama yang menjadi hak

"peninggal waris", yang berhak adalah nona E

_ _

---_______

"peninggal waris" dan tuan duda B tersebut, sedangkan LIZ (setengah) bagfan 'lainnya dari harta bersama tersebut,

Maka berhubung dengan

-

terdiri dari :

a. 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama

_ _ _ _ _

harta peninggalan "peninggal waris"

tersebut:

mendapat

: -------1/3 (satu per tiga) dikali 1/4 __-

(satu per

empat

(satu per

duapu-luh empat) bagian

) dikali L/Z (setengah) atau sama dengan dari harta peninggalan ---_-

"peninggal waris" atau 1/48 (satu per empatpuluh delapan) bagian dari harta bersama seluruhnya;

---

--------

2,4

2. tuan duda B tersebut;

,, .

_

nona C tersebut;

tuan D tersebut;

masing masing mendapat

(sebel as-

1/3 (satu per tiga) dikali Ij-/24

per duapuluh empat) atau

_ _ _

sama dengan

Ll/72 (sebelas per --------

tujuhpuluh dua) bag'ian dari harta peninggalan "peninggal waris" atau LL/I44 (sebelas per seratus empatpuluh empat) bagian dari -

harta

-

bersama seluruhnya;

---------

sehingga yang berhak atas seluruh harta bersama almarhumah nyonya A dengan tuan duda B adalah

a. 3/72

_ _ _ _

nona E tersebut untuk L/24 (satu per duapuluh empat) atau

(tiga per tujuhpuluh dua) bag-ian; -------b- tuan duda B tersebut untuk 1/2 (setengah) bagian ditambah --11/72 (sebelas per tujuhpuluh dua) bagian atau sama dengan

--

47/72 (enpatpu"luh tujuh per tujuhpuluh dua) bagian; _________

.

nona C tersebut untuk

bagian;

_

.

Il/72

(sebelas per tujuhpuluh dua)

____

----

tuan D tersebut untuk 71/72 (sebelas per tujuhpuluh dua) ____

gian; ---B. dan bilamana ada harta bawaan/prive ,,peninggal waris", yang

_ per

berhak adalah

1.

: --------

1/3 (satu per tiga) dikali 1/4 (satu pat) atau sama dengan r/12 (satu per duaberas) atau sama --

nona E tersebut untuk

ngan 3/36

. _ _

____

(tiga per tigapuluh enam)

bag-ian; ________

tuan duda B tersebut untuk 1/3 (satu per

tisa) dikali

L]^/12

(sebelas per duabelas) atau sama dengan 11/36 (seberas per

tigapuluh enam) bagian;

.

nona C tersebut untuk

1/3 (satu per t-iga) dikali Il/I2

gapuluh enam) bagian;

.

--

------

(sebelas per duabelas) atau sama dengan

_

_

II/36 (sebelas per __

---*--

tuan D tersebut untuk 1/3 (satu per tiga) dika]ri 7I/LZ (sebelas per duabeias) atau sama dengan L7/36 (sebelas per --

35

_

tigapuluh

enam)

dan merekalah yang

bagian;

------

tersendiri berhak untuk menuntut

dan menerima

----

segala barang dan uang yang termasuk harta peninggalan tersebut dan memberi

kwitansi atau tanda pelunasan untuk segala

penerimaan

di atas disebabkan karena berdasarkan Pasal 43 UU No. lll974, anak bernama E (anak luar nikah tidak diakui sah) mempunyai

Contoh tersebut

hubungan hukum dengan ibunya tetapi karena

UU No.

111974 tentang

Perkawinan tidak mengatur besarnya warisan maka berdasarkan ketenfuan Pasal 66

UU Perkawinan tersebut pengaturannya kembali kepada Hukum

Waris yang diatur dalam KUH Perdata (Pasal 863 kalimat I).

36

Kesimpulan dan Saran

l. Undang-undang Nomor 23 I 2006 mempunyai tujuan yang sangat baik

dan

modern dalam arti sesuai dengan tuntutan zafinn yaitu adanya persamaan hak

anlara semua Warga Negara Indonesia, perlindungan terhadap data-data kependudukan serta perlindungan terhadap hak anak. Masih perlu ketertiban pencatatan data yang berasal dari informasi penduduk yang walaupun dengan

sanksi pidana pada Pasal 93 s.d Pasal 98 yaitu yang disebut tindak pidana kependudukan maupun penduduk yang dikenai sanksi administratif dalam Pasal 90 (terhadap penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa penting),

demikian juga pada Pasal 92 (instansi memperlambat pengurusan). belum dapat dipastikan apakah masyarakat dan instasi Pelaksana dapat sungguhsungguh mematuhi ketentuan UU

ini yang berakibat pendataan SIAK belum

memadai / menjamin kebenaran yang otentik. Untuk itu masih perlu sosialisasi

UU ini dan perlu peningkatan pengetahuan perundang-undangan, disiplin dan integritas yang tinggi dari para pelaksana, menyadari bahwa merekalah ujung

tombak pelayanan masyarakat/publik yang teramat penting untuk kepastian hukum dalam hal data kependudukan. 2. Terhadap para notaris yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk

menerbitkan Keterangan Hak Mewaris, dibutuhkan ketelitian yang lebih daripada sebelum UU No. 2312006 ini berlaku antara lain untuk meneliti lebih

jauh subyek hukum yang jadi pewaris tersebut tunduk pada Hukum perdata yang mana yang tak begitu saja kelihatan dari akte lahir, nikah dan matinya, tetapi perlu meneliti : akte lahir, kawin, mati dari orang tuanya terutama dari ayah/ibu, bahkan bila perlu sampai lebih dari 3 generasi masih perlu juga akte-

akte kakek dan nenek mereka

Ini selama Hukum

perdata (Hukum waris)

yang nasional belum terbentuk untuk memperhatikan tunduk pada Hukum Perdata yang manakah pewaris dengan meneliti akte-akte catatan sipil

menyebutkan Staatsblad

yang mana orangtua/kakek nenek mereka.

Penelusuran dalam hal ini perlu dibedakan antara anak-anak yang sah dari akte

lahir ayahnya sedangkan anak-anak luar kawin (yang tidak diakui) dari ibunya dan lebihiauh bagi orang tua mereka. a

-).

Tentang Pembuatan Keterangan Hak Mewaris yang lebih menjamin kepastian

hukum, membutuhkan juga selain ketelitian notaris dan kerjasama dari para 37

ahliwaris membuktikan dari akte-akte pencatatan sipil mereka juga partisipasi pemerintah yang menyelenggarakan

-

data-datayang akurat

I

:

dapat dipercaya kebenarannyayang dimuat dalam

akte-akte catatan sipil

-

data-data yang akurat dan tertib dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Pendaftaran Wasiat yang dikelola secara up to date dan nasional (seluruh Indonesia) bekerjasama dengan para notaris se-

Indonesia yang berdasarkan Pasal 15 ayat

I

huruf h dan i undang-undang

No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris wajib membuat dan mengirimkan daftar akte wasiat selambatlambatnyatanggal 5 tiap bulan.

-

mengharuskan kepada semua instansi yang berwenang membuat Keterangan

Hak waris (notaris. Balai Harta peninggalan, camat,

Pengadilan Negeri, dll) untuk terlebih dahulu meminta informasi tentang ada tidaknya surat wasiat terakhir dari almarhum yang hendak dibuatkan

Keterangan hak Mewaris

/ Penetapan ahli warisnya

kepada Departemen

Hukum dan HAM Republik Indonesia Bagian pendaftaran surat wasiat.

-

Demi kepastian hukum waris yang berlaku bagi merekayangtunduk pada

Hukum Adat, yang merasa hukum waris yang berlaku baginya kurang menjamin kepentingan para ahliwarisnya, pemerintah semestinya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan bagi seseorang yang terhadapnya belum berlaku Ketentuan Hukum waris dalam

uu

(misalnya dalam KUH perdata atau menurut Hukum Islam),

memilih hukum waris mana yang akan berlaku bilamana ia meninggal dunia, terhadap harta warisannya dan juga berlaku terhadap parc ahliwarisnya

(Dari pengalaman penulis sebagai pengajar Hukum waris di universitas Indonesia sebagian besar mahasiswa bertanya-tanya bagi mereka yang

bukan tunduk pada Hukum waris perdata dalam KUH perdata mungkinkah untuk memilih hukum waris bagi mereka kelak?!.)

-----oo0oo-----

38