Format Perubahan Kepbup Iku 2016 - 2021.docx

[ KOP SURAT PERANGKAT DAERAH] KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR : ……../Kep……LAMPIRAN : 1 (SATU)

/...

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS RSUD MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 – 2021 BUPATI BANDUNG, Menimbang

:

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing – masing; b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Bandung Tahun 2016 – 2021 yang termuat dalam Perubahan Rencana Strategis RSUD Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Rencana Strategis RSUD Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

2 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009tentangPerubahanatasPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan

3 Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 6); 16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 41).

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

: Indikator Kinerja Utama Perubahan Rencana Strategis RSUD Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis RSUD Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan RSUD Majalaya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Soreang Pada tanggal, ……………………

4 an. BUPATI BANDUNG Direktur Utama RSUD Majalaya

Dr. Hj. Tuty Heryati, MM Pembina TK.I/ IV b NIP. 1960111211988032002 Tembusan, disampaikan kepada : Yth. 1. Bupati Bandung; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. ___________________________________________________

Lampiran Nomor Tanggal Tentang

: Keputusan Direktur Utama RSUD Majalaya : : : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Rencana Strategis RSUD MAJALAYA Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021

5

INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD MAJALAYA 1. Nama Unit Kerja 2. Tugas Pokok

: Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya : Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, serasi,

terpadu

pencegahan

pemulihan dengan

serta

yang upaya

dilakukan

secara

peningkatan

melaksanakan

upaya

dan

rujukan,

melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit : Penyelenggaraan pelayanan medis

3. Fungsi

dan

penunjang

medis serta non medis; penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan dan pelayanan rujukan; pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4.

Indikator Kinerja Utama

NO. 1

:

SASARAN Meningkatnya Kualitas Indeks Pelayanan

ALASAN/

IKU

SUMBER DATA Kepuasan peraturan Menteri

Kesehatan Masyarakat (IKM)

Masyarakat

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

Penyelenggaraan 2

-% Indikator SPM

Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Baik kuantitas Kualitas

Sarana yang Mencapai Pelayanan Target

dari

segi maupun

Pelayanan Publik Menteri Kesehatan Republik Indonesia , Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Pelayanan Rumah Sakit

Standar Minimum

6 Soreang, ........................... DIREKTUR UTAMA RSUD MAJALAYA

Dr. Hj. Tuty Heryati, MM Pembina TK.I/ IV b NIP. 1960111211988032002

1. Formulasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) A. Pengukuran Skala Rikert Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masingmasing

unsur

pelayanan.

Dalam

penghitungan

survei

kepuasan

masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut: Jumlah Bobot Bobot nilai rata-rata tertimbang =

1

-------------------------------- = ----- = N Jumlah Unsur

X

7

N = Bobot Nilai per unsur Nilai Rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : Total dari nilai Persepsi Per unsur SKM

=

----------------------------------------------------- X Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : SKM Unit Pelayanan X 25 Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk: a. Menambah unsur yang dianggap relevan; b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. B. Pengolahan Data Survei Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 1. Pengolahan dengan komputer Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem data base. 2. Pengolahan secara manual a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX); b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut: 1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan. Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Contoh : Untuk

mendapatkan

nilai

rata-rata

tertimbang

per

unsur

pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot ratarata tertimbang. 3. Nilai indeks pelayanan

Untuk

mendapatkan

nilai

survei

unit

pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur 3. Pengujian Kualitas

8 Data Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden

yang

dihimpun

berdasarkan

kelompok

umur,

jenis

kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat

digunakan

untuk

mengetahui

profil

responden

dan

kecenderungan penerima layanan. 2. Formulasi Indikator % Indikator SPM yang Mencapai Target Sumber

:

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

,

Nomor

:

129/Menkes/SK/II/2008 % Indikator SPM yang Mencapai Target dengan perhitungan atau rumus sebagai berikut : Jumlah SPM yang mencapai target =

------------------------------------------------ X 100% Seluruh Target SPM

Soreang, ........................... DIREKTUR UTAMA RSUD MAJALAYA

Dr. Hj. Tuty Heryati, MM Pembina TK.I/ IV b NIP. 1960111211988032002