Evaluasi Provinsi Tengku Sulung.xlsx

NO. SK 2. a. 1)

a)

2. a. 1)

b)

2. a. 2)

2. a. 3)

a)

2. a. 3)

b)

2. a. 3)

c)

2. a. 4)

a)

2. a. 4)

b)

2. a. 5)

a)

2. a. 5)

b)

2. a. 6)

a)

2. a. 6)

b)

2. c.

2. d.

1)

2. d.

2)

2. e.

2. f. 1)

2. h. 1)

a)

2. h. 1)

b)

2. i.

1)

2. i.

2)

2. j. 1) a) 2. j. 2)

3. a.

3. b.

3. c.

3. e.

1)

3. e.

2)

3. e.

3)

3. f.

1)

3. f.

2)

URAIAN SK. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp7.659.255.064,00; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp8.686.460.450,00; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material Rp17.596.459.000,00 atau 2,63% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga Rp1.316.053.000,00; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.2.2.03.06. Belanja Kawat / Faksimili/ Internet Rp2.542.822.740,00; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Administrasi Peserta Rp4.042.417.000,00; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.2.2.03.15. Belanja Jasa atas Prestasi Rp4.795.774.000,00; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service Rp3.149.021.860,00; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang Rp2.383.889.750,00; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06.01. Belanja Cetak Rp8.448.946.000,00; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp3.071.707.729,00; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.096.154.000,00; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.2.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp23.688.783.450,00; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi Rp20.324.150.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, pemerintah daerah melakukan integrasi jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan yang bersumber dari APBN, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan sebagaimana dimaksud butir III.2.b.3).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp6.612.165.000,00 atau 0,99% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp2.642.041.300,00 atau 0,40% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp11.386.047.150,00 atau 1,70% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam rangka efisiensi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masingmasing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp48.936.799.116,00 atau 7,32% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019;

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Rp7.454.715.708,74 atau 1,12% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja dengan kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Rp5.706.754.708,74; Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Rp7.454.715.708,74 atau 1,12% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja dengan kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.2.2.17.03. Belanja Bimbingan Teknis Rp1.567.941.000,00;

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan Rp18.975.147.188,00 atau 2,84% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019; Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi Rp7.437.486.052,00 atau 1,11% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019; Hibah berupa barang/jasa dengan kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.28.01. Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat Rp53.994.842.470,00; Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.29. Belanja Bantuan Sosial Barang Rp251.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.29.01. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Rp251.500.000,00; Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dan memenuhi batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) serta memperhatikan aspek yang menjadi kewenangan daerah. Penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Indragiri Hilir. Selanjutnya, pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal Rp363.273.171.615,87 atau 16,13% dari total belanja daerah Rp2.251.940.855.743,94 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. Jumlah alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk alokasi anggaran pada jenis belanja lainnya yang ditujukan untuk barang modal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus melakukan penambahan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sehingga lebih besar dari rata-rata alokasi anggaran belanja modal kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2018, yaitu 20,28% dari total belanja daerah. Selain itu, alokasi anggaran jenis belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai maksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Rp16.649.485.000,00 atau 4,58% dari total belanja modal Anggaran 2019; Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp17.355.133.550,00 atau 4,77% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019; Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Rp4.408.957.500,00 atau 1,21% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019; Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Rp26.404.520.119,12 atau 7,27% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019; Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Rp1.043.915.500,00 atau 0,29% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019;

AMANAH SK.

Harus dikurangi dan dirasionalkan, mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai terlalu besar dan mengandung pemborosan anggaran. Untuk itu, penyediaan anggaran tersebut harus dikurangi dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011., Selanjutnya, selisih lebih dari pengurangan dan rasionalisasi penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, terutama untuk penambahan alokasi belanja modal terutama untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai maksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011., Selanjutnya, selisih lebih dari hasil rasionalisasi penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan pada jenis belanja modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum mampu menyediakan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan efisiensi dan selektifitas dengan memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.b.3).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam rangka efisiensi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, terutama untuk penambahan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai maksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.3).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah menyediakan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam butir V.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah sebagaimana maksud butir III.2.b.3).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Harus mempertimbangkan rasionalitas dan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah. Khusus untuk penyediaan anggaran tersebut pada angka 2), selain memperhatikan uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat., Selanjutnya, selisih lebih dari hasil rasionalisasi dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan., Dalam hal alokasi belanja daerah telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan wajib pemerintahan daerah terkait pelayanan dasar, penyediaan alokasi belanja hibah dimaksud dapat dianggarkan apabila bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran, sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011., Dalam pelaksanaannya juga harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. ,Selanjutnya, hasil pengurangan dan rasionalisasi serta selektifitas belanja tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,2019, terutama untuk alokasi belanja modaldengan untuk dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran namun dalampenambahan pelaksanaannya harus disesuaikan rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019., Khusus untuk penyediaan anggaran tersebut pada huruf a, selain memperhatikan uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

NO

4. 4. 4.

f. f. f.

URAIAN

1) 2) 3)

Penyediaan anggaran Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang tercantum pada kode rekening: x.xx.xx.x Penyediaan anggaran Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang tercantum pada kode rekening: x.xx.xx.x. Penyediaan anggaran Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang tercantum pada kode rekening: x.xx.xx.x

AMANAH 1

AMANAH 2

AMANAH 3

AMANAH 4

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dengan me dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dengan me dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dengan me

1 1 1