Etika & Wewenang Bidan Kel.6 Kespro.docx

MAKALAH KESEHATAN PEREMPUAN ETIKA DAN WEWENANG BIDAN DALAM KESEHATAN REPRODUKSI

Dosen Pembimbing : Resi Galaupa, M.Keb

Disusun Oleh Kelompok 6 : Jalvina Hastia Lita Ratnasari Ni Nyoman Suardini Sri Devi Widya Ningrum Yola Mandayani

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN STIKES ABDI NUSANTARA JAKARTA TAHUN AJARAN 2019/2020

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah ini. Dan tidak lupa pula kami panjatkan syukur kami kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kami dari alam kebodohan menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Tak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing kami, Ibu Resi Galaupa, M.Keb yang telah memberikan ilmu dalam mata kuliah ini.

Dalam makalah KESPRO ini kami membahas tugas mengenai etika dan wewenang bidan dalam kesehatan reproduksi. Kami selaku penyusun makalah ini berharap supaya makalah ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan baik dalam perkuliahan.

Kami menyadari bahwa makalah ini belumlah sangat sempurna oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca supaya makalah ini bisa menjadi lebih baik.

Jakarta, Maret 2019

Penyusun

i

DAFTAR ISI

Cover Kata Pengantar ................................................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................................................ ii BAB I Pendahuluan ........................................................................................................... 1 a. Latar Belakang ................................................................................................... 1

BAB II Pembahasan ........................................................................................................... 3 II. Penerapan Etika Dalam Pelayanan Kebidanan ................................................ 3 II.I Konseling ................................................................................................ 3 II.II Informed Choice dan Informed Consent dalam Pelayanan KB ............. 5 II.III Menjaga Kerahasiaan Privasi Klien ....................................................... 6 III. Kewenangan Bidan dalam Kesehatan Reproduksi .......................................... 6

BAB III Penutup ................................................................................................................. 10 a. kesimpulan ....................................................................................................... 10 b. Saran ................................................................................................................ 11

Daftar Pustaka .................................................................................................................... 12

ii

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Kesehatan wanita merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa, kenyataan menunjukan bahwa umur harapan hidup bangsa Indonesia semakin meningkat sejalan dengan peningkatannya kualitas kesehatan yang berarti termasuk pula wanita. Khususnya untuk kesehatan reproduksi kesehatan wanita memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan generasi yang berkualitas dalam segi fisiknya. Angka kematian Ibu dan perinatal merupakan ukuran penting dalam menilai keberhasilan pelayanan kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indosesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan salah satu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, dan norma-norma agama.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran kemauan serta kemampuan hidup sehat bagi setiap orang baik menyangkut fisik, mental maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah berkesinambungan. Masalah reproduksi di Indonesia mempunyai dua dimensi. Pertama: yang laten yaitu kematian ibu dan kematian bayi yang masih tinggi akibat berbagai faktor termasuk pelayanan kesehatan 1

yang relative kurang baik. Kedua ialah timbulnya penyakit degenerative yaitu menopause dan kanker.

Bidan memiliki tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi dan asuhan anak.

2

BAB II PEMBAHASAN

II. PENERAPAN ETIKA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN II.I

KONSELING Konseling merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan keluarga berencana.

Dengan melakukan konseling berarti petugas membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai pilihannya.Jika klien belum mempunyai keputusan karena disebabkan ketidaktahuan klien tentang kontrasepsi yang akan digunakan, menjadi kewajiban bidan untuk memberikan informasi tentang kontrasepsi yang dapat dipergunakan oleh klien, dengan memberikan informasi tentang kontrasepsi yang dapat dipergunakan oleh klien, dengan memberikan beberapa alternative sehingga klien dapat memilih sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan yang dimilikinya. a. TUJUAN KONSELING: 1. Calon peserta KB memahami manfaat KB bagi dirinya maupun keluarganya. 2. Calon peserta KB mempunyai pengetahuan yang baik tentang alasan berKB , cara menggunakan dan segala hal yang berkaitan dengan kontrasepsi. 3. Calon peserta KB mengambil keputusan pilihan alat kontrasepsi

b. SIKAP BIDAN DALAM MELAKUKAN KONSELING YANG BAIK TERUTAMA BAGI CALON KLIEN BARU 1. Memperlakukan klien dengan baik 2. Interaksi antara petugas dan klien Bidan harus mendengarkan, mempelajari dan menanggapi keadaan klien serta mendorong agar klien berani berbicara dan bertanya 3. Member informasi yang baik kepada klien 4. Menghindari pemberian informasi yang berlebihan Terlalu banyak informasi yang diberikan akan menyebabkan kesulitan bagi klien untuk mengingat hal yang penting.

3

5. Tersedianya metode yang diinginkan klienMembantu klien untuk mengerti dan mengingat. Bidan memberi contoh alat kontrasepsi dan menjelaskan pada klien agar memahaminya dengan memperlihtkan bagaimana cara penggunaannya. Dapat dilakukan dengan dengan memperlihatkan dan menjelaskan dengan flipchart, poster, pamflet atau halaman bergambar. c. LANGKAH – LANGKAH KONSELING: 1. Menciptakan suasana dan hubungan saling percaya 2. Menggali permasalahan yang dihadapi dengan calon 3. Memberikan penjelasan disertai penunjukan alat – alat kontrasepsi 4. Membantu klien untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat untuk dirinya sendiri.

d. KETRAMPILAN DALAM KONSELING 1. Mendengar dan mempelajari dengan menerapkan: 

Posisi kepala sama tinggi



Beri perhatian dengan kontak mata



Sediakan waktu



Saling bersentuhan



Sentuhlah dengan wajar



Beri pertanyaan terbuka



Berikan respon



Berikan empati



Refleks back



Tidak menghakimi

2. Membangun kepercayaan dan dukungan: a) Menerima yang dipikirkan dan dirasakan klien b) Memuji apa yang sudah dilakukan dengan benar c) Memberikan bantuan praktis d) Beri informasi yang benar 4

e) Gunakan bahasa yang mudah dimengerti/sederhana f) Memberikan satu atau dua saran.

II.II

INFORMED CHOICE DAN INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Informed Choice adalah berarti membuat pilihan setelah mendapat penjelasan tentang

alternative asuhan yang dialami. Pilihan atau choice lebih penting dari sudut pandang wanita yang memberi gambaran pemahaman masalah yang berhubungan dengan aspek etika dalam otonomi pribadi. Ini sejalan dengan Kode Etik Internasional Bidan bahwa : Bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab dari pilihannya.

Setelah klien menentukan pilihan alat kontrasepsi yang dipilih, bidan berperan dalam proses pembuatan informed concent. Yang dimaksud.Informed Concent adalah persetujuan sepenuhnya yang diberikan oleh klien/pasien atau walinya kepada bidan untuk melakukan tindakan sesuai kebutuhan. Infomed concent adalah suatu proses bukan suatu formolir atau selembar kertas dan juga merupakan suatu dialog antara bidan dengan pasien/walinya yang didasari keterbukaan akal dan pikiran yang sehat dengan suatu birokratisasi yakni penandatanganan suatu formolir yang merupakan jaminan atau bukti bahwa persetujuan dari pihak pasien/walinya telah terjadi.

Dalam proses tersebut, bidan mungkin mengahadapi masalah yang berhubungan dengan agama sehingga bidan harus bersifat netral, jujur, tidak memaksakan suatu metode kontrasepsi tertentu. Mengingat bahwa belum ada satu metode kontrasepsi yang aman dan efektif, maka dengan melakukan informed choice dan infomed concent selain merupakan perlindungan bagi bidan juga membantu dampak rasa aman dan nyaman bagi pasien.

Sebagai contoh, bila bidan membuat persetujuan tertulis yang berhubungan dengan sterilisasi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sterilisasi bersifat permanen, adanya kemungkinan perubahan keadaan atau lingkungan klien, kemungkinan penyelesaian klien dan kemungkinan kegagalan dalam sterilisasi. 5

II.III

MENJAGA KERAHASIAAN DAN PRIVASI KLIEN Berdasarkan KODE ETIK KEBIDANAN salah satu kewajiban bidan terhadap

tugasnya adalah setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.

III. Kewenangan Bidan Dalam Kesehatan Reproduksi Pasal 21 Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, Bidan berwenang memberikan: a. penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan b. pelayanan kontrasepsi oral, kondom, dan suntikan.

Bagian Ketiga Pelimpahan kewenangan Pasal 22 Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan: a. penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan; dan/atau b. pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.

Pasal 23 (1) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas: a. kewenangan berdasarkan program pemerintah; dan b. kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bidan setelah mendapatkan pelatihan.

6

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi terkait berdasarkan modul dan kurikulum yang terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bidan yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat pelatihan. (5) Bidan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 24 (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan ditempat kerjanya, akibat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya selama pelatihan. (2) Untuk menjamin kepatuhan terhadap penerapan kompetensi yang diperoleh Bidan selama pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas kesehatan kabupaten/kota harus melakukan evaluasi pascapelatihan di tempat kerja Bidan. (3) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelatihan.

Pasal 25 (1) Kewenangan berdasarkan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pemberian pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim dan alat kontrasepsi bawah kulit; b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit tertentu; c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; d. pemberian imunisasi rutin dan tambahan sesuai program pemerintah; e. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan; f. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah; g. melaksanakan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya;

7

h. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan i. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; (2) Kebutuhan dan penyediaan obat, vaksin, dan/atau kebutuhan logistik lainnya dalam pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 (1) Kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal telah tersedia tenaga kesehatan lain dengan kompetensi dan kewenangan yang sesuai. (2) Keadaan tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Pasal 27 (1) Pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan secara tertulis oleh dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama tempat Bidan bekerja. (2) Tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam keadaan di mana terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama tersebut. (3) Pelimpahan tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kompetensi yang telah dimiliki oleh Bidan penerima pelimpahan; b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan dokter pemberi pelimpahan; c. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan

8

d. tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus. (4) Tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dokter pemberi mandat, sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan.

9

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi :  Kewenangan normal : 

Pelayanan kesehatan ibu



Pelayanan kesehatan anak serta;



Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter.

Dalam rangka mewjudkan pembangunan kesehatan sebagai salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua lapisan masyarakat. Upaya tersebut didukung dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan. Dua macam penetapan yaitu penetapan negatif (penolakan) dan penetapan positif (permintaan dikabulakan). Penetapan negatif hanya berlaku sekali saja, sehingga seketika permintaannya boleh diulangi lagi. Penetapan Positif terdiri atas lima golongan yaitu :  Yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya ;  Yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja;  Yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum;  Yang memberikan beban (kewajiban);  Yang memberikan keuntungan.

Penetapan yang memberikan keuntungan adalah : dispensasi, yaitu pernyataan dari pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam surat permintaannya; izin (vergunning), yaitu dispensasi dari suatu larangan; lisensi, yaitu izin yang bersifat komersial dan mendatangkan 10

laba; konsesi, yaitu penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinkannya untuk memindahkan kampung, membuat jalan raya dan sebagainya. Oleh karena itu pemberian konsesi haruslah dengan kewaspadaan, kewicaksanan, dan perhitungan yang sematang-matangnya.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Adapun tujuan utama dari pembangunan kesehatan yaitu : Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan. Peningkatan status gizi masyarakat. Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas). Pengembangan keluarga sehat sejahtera.

B. Saran Diharapkan agar bidan senantiasa berpegang teguh pada kode etik profesi pada setiap keadaan dalam memberikan pelayanan kebidanan agar dapat memberikan layanan yang bermutu sesuai standar asuhan.

11

DAFTAR PUSTAKA

Depkes, 2007, Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Standar Profesi Bidan, Pengurus Pusat IBI, Jakarta. Depkes, 2003, Standar Profesi Kebidanan, IBI, Jakarta

Saifuddin B.A., 2003, Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepasi, YBP-SP, Jakarta. Soepardan S., 2008, Etika Kebidanan Dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta. http://armanjd.Wordpress.Com/2006/03/17/sulit-mendapatkan-anak-kedua-anda-mungkinkorban-malpraktek diakses tanggal 13 April 2009

12