Etika Farmasi.docx

1.

Etika farmasi Judul : apotik rsu setio husodo salah berikan obat pada pasien dbd Permasalahan :

sebuah apotek salah membeikan obat kepada pasien

bernama arkan yang didagnosis oleh dokter terkena DBD, dimana obat tersebut atas nama M. Reva yang di berikan kepada arka. Lalu orang tua arkan kembali ke apotek tersebut untuk menukarkan obat yang tertukar dan menanyakan mengapa obat tersebut bisa tertukar. Tetapi apoteker yang bertugas di apotek tersebut malah tidak tahu menau masalah tersebut. Penyelesaian : undang- undang uang dilanggar pada kasus ini yaitu UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terkait dengan kelalaian dalam memberikan oba, apoteker salah satunya dilarang memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentua perundang-undangan maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. 2. Kode etik apoteker Judul : apoteker yuli divonis 4 bulan penjara Permasalahan : apoteker di laporkan oleh pemilik apotek karena apoteker tersebut membawa 15 jenis obat psikotropika kedeinas kesehatan tanpa pengetahuan pemilik apotek Penyelesaian : sesuai kasus yang tertera diatas sebaiknya apoteker yuli tidak dipenjarakan karena seuai dengan PP51 yaitu yang berhak menyerahkan dan membuat obatadalah tenaga kefarmasian. 3. Hierarki Judul : ikatan apoteker indonesia tuntut yuli bebas Permasalahan : ikatan apoteker Indonesia menolak secara tegas kriminalisasi propesi apoteker karena propesi apoteker adalah profesi yang dilindungi undang- undang. Hasil tuduhan yuli pihaknya tidak menemukan pelanggaran dilakuakan. Tuduhan penggelapan dan pencurian kepada yuli tidak beralasan

Penyelesaian : belum di katahui apakah apoteker yuli di bebaskan atau tidak. Tapi menurut PP51 yaitu yang berhak menyerahkan dan membuat obatadalah tenaga kefarmasian. Jadi menurut saya yuli tidak bersalah. 4. Peraturan perundang-undangan tentang registrasi, izin praktek, izin tenaga kefarmasian Judul : BPOM blokir 23 situs penjual obat illegal Permasalahan : BPOM memblokir situs penjualaan obat ilegala, sebagian merupakan obat- obatan kebugaran dan vitalitas pria. Penyelesaian : penjalan obat-obatan ini melanggar peraturan mengenai izin edar sediaan farmasi dalam UU kesehatan pasal 106 ayat 1. 5. Peraturan perundang undangan apotek Judul : KADIS DKI : apotek Jakarta timur terbukti memiliki vaksin palsu Permasalah : peredaran vaksin palsu untuk balita merebak di DKI Jakarta. Kepala dinas kesehatan dki jekarta menemukan satu apotek memiliki vaksin palsu. Penyelesaiaan : kasus diatas melanggar UU no.36 tahun 2009 pasal 196 tentang kesehatan yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagai mana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah 6. Peraturan perundang-undangan di rumah sakit Judul : kisah pilu bocah penderita gizi buruk di serang yang ditolak di rumah sakit Permasalahan: Riani anak berumur 9 tahun ditolak RSUD dr Drajat Pragwinegara serang, karena keluarganya hanya membawa surat keterangan mampu atau SKTM. Padalah dibutuhkan perawatan yang lebih intensif dari sakit gizi buruk dan tuberculosis yang di derita. Setelah di konfirmasi kepada

pihak pelaksanaan tugas Direktur RSUD dr Drajat Prawinegara yang menjabat sebagi kepala dinas serang, Sri Nurhayati mengaku bahwa dirinya belum mengetahui ihwal di tolaknya Riani karena hanya membawa surat keterangan tidak mampu dan mengatakan masih dinas di luar pada saat permasalahan itu terjadi. Penyelesaian : kasus ini melanggar UU kesehatan no 36 tahun 2009 pasal 23 menyatakan (1) dalam keadaan darurat pasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelanyanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan penjegahan kecatatan terlebih dahulu. (2) dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka.