Ebook Persiapan Pppk Dan Cpns 2019 V2.pdf

MATERI PERSIAPAN SUKSES CPNS DAN PPPK TAHUN 2019

DISUSUN OLEH @DUNIACPNS

TES WAWASAN KEBANGSAAN TES INTELEGENSI UMUM TES KARAKTERISTIK PRIBADI

DILARANG KERAS MEMPERBANYAK, MENYALIN, MENGKOPI, MENYEBARKAN, MENCETAK DAN MEMPERJUALBELIKAN PDF INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PIHAK @DUNIACPNS

APABILA TERDAPAT KESALAHAN PADA PENULISAN EBOOK, SILAHKAN MENGIRIMKAN EMAIL: [email protected]

TEAM AKAN SELALU MELAKUKAN PERBARUAN MATERI DAN REVISI SESUAI DENGAN KONDISI TERBARU PENERIMAAN CPNS DAN PPPK

SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

Salah satu tahapan penting dalam seleksi CPNS adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Tahapan ini harus dilalui oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti tahun lalu, pelaksanaan SKD CPNS tahun 2019 ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), dan kelulusan menggunakan nilai ambang batas (passing grade). Nilai SKD memiliki bobot 40 persen, sementara Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bobotnya 60 persen.

Setiap peserta SKD harus mengerjakan 100 soal yang terdiri dari soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal.

TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. NKRI ini mencakup sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peran bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, serta kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Sedangkan TIU dimaksudkan untuk menilai intelegensia peserta seleksi. Pertama, kemampuan verbal atau kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. Selain itu, kemampuan numerik, atau kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. Dari setiap jawaban yang benar pada kelompok soal ini akan mendapat skor 5, dan yang salah nilainya nol (0).

TIU juga untuk menilai kemampuan figural, yakni kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, dan diagram. Selain itu juga kemampuan berpikir logis, atau penalaran secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analisis, atau kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. Dari setiap jawaban yang benar pada kelompok soal ini akan mendapat skor 5, dan yang salah nilainya nol (0).

Kelompok soal ketiga adalah Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Soal-soal dalam kelompok soal ini mencakup hal-hal terkait dengan pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi. Selain itu, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, bekerja mandiri dan tuntas. Juga kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, bekerjasama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Berbeda dengan dua kelompok soal sebelumnya, TWK dan TIU, nilai untuk kelompok soal ini terbesar 5 dan tidak ada nilai nol (0) untuk setiap jawaban. Karena itu, peserta diimbau untuk menjawab seluruh soal TKP.

Passing Grade Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing grade) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018. “Passing grade bagi peserta SKD dari kelompok pelamar jalur umum sama seperti tahun lalu, yakni 143 untuk TKP, 80 untuk TIU dan 75 untuk TWK,” Sementara untuk pelamar dari formasi khusus, yang tahun lalu menggunakan sistem perangkingan, kali ini jumlah akumulasi dan nilai TIU ada batas minimalnya. Untuk pelamar dari formasi sarjana cumlaude dan diaspora, akumulasi nilai paling sedikit 298 dengan nilai TIU minimal 85. Sedangkan bagi penyandang disabilitas, nilai kumulatifnya 260, dengan TIU minimal 70. Putra-putri Papua/Papua Barat, nilai akumulatif 260 dengan TIU minimal 60. Untuk eks tenaga honorer K-II, nilai akumulatif minimal 260 dan TIU minimal 60. “Untuk peserta seleksi dari olahragawan berprestasi internasional, nilai terendah merupakan nilai ambang batas hasil SKD,”. Ditambahkan, Permen PANRB No. 37/2018 ini juga mengatur adanya pengecualian untuk beberapa jabatan. Untuk dokter spesialis dan instruktur penerbang, nilai kumulatif minimal 298, dengan nilai TIU sesuai passing grade. Sedangkan untuk jabatan juru ukur, rescuer, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pawang hewan, dan penjaga tahanan, akumulasi nilainya paling sedikit 260 dengan nilai TIU minimal 70.

MATERI SELEKSI KOMPETENSI DASAR Materi Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi: 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan: a) Nasionalisme; b) Integritas; c) Bela Negara; d) Pilar negara; e) Bahasa Indonesia; f) Pancasila; g) Undang-Undang Dasar 1945; h) Bhinneka Tunggal Ika; dan i) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar

2. Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai: a) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan; b) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka; c) Kemampuan figural yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, dan diagram; d) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis; dan e) Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. 3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai: a) Pelayanan publik; b) Sosial budaya; c) Teknologi informasi dan komunikasi; d) Profesionalisme; e) Jejaring kerja; f) Integritas diri; g) Semangat berprestasi; h) Kreativitas dan inovasi; i) Orientasi pada pelayanan; j) Orientasi kepada orang lain; k) Kemampuan beradaptasi; l) Kemampuan mengendalikan diri; m) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas; n) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan; o) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok; dan p) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

TWK

Tes Wawasan Kebangsaan Tes Wawasan kebangsaan (TWK) merupakan, salah satu Tes Kompetensi Dasar yang wajib diikuti oleh para peserta dalam uji seleksi penerimaan CPNS. Tujuan diberlakukannya Tes Wawasan Kebangsaan adalah untuk menguji kemampuan penguasaan materi kebangsaan Indonesia dari para peserta tes yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi: a. b. c. d.

Sistem testa negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sejarah perjuangan bangsa. Peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global. Kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

PANCASILA Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Kata Pancasila terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila atau yang biasa dikenal dengan lima sila dalam Pancasila adalah: 1. 2. 3. 4. 5.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan/perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kebijaksanaan

dalam

Kelima sila tersebut tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusar Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. SEJARAH PERUMUSAN Perumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi diawali dari usulanDIGITAL PROJECT #2201410001

III-2

usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu: 1.

Lima Dasar oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu: a. Peri Kebangsaan b. Peri Kemanusiaan c. Peri Ketuhanan d. Peri Kerakyatan e. Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia.

2.

Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila", yaitu a. Kebangsaan b. Internasionalisme c. Mufakat d. Kesejahteraan e. Ketuhanan

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah: • Rumusan pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945. • Rumusan kedua: Pembukaan Undangundang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945 • Rumusan ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949. • Rumusan keempat: Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tanggal 15 Agustus 1950 • Rumusan kelima: Rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959). Pancasila yang digali dari bumi Indonesia merupakan: 1. Dasar negara yang merupakan sumber sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita. 2. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan serta memberi petunjuk bagi masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. 3. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. 4. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual DIGITAL PROJECT #2201410001

III-3

5.

berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang dijunjung tinggi, bukan sekedar karena ditemukan dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikar kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

Apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang dimaksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawratan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang digunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Seperti yang telah ditunjukkan oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena masingmasing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari silasila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila. FALSAFAH PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA INDONESIA Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah ditemukan dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundangundangan negara Indonesia sebagai berikut: 1. Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 2. Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta) 3. Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV 4. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1945, alinea IV DIGITAL PROJECT #2201410001

III-4

5. 6.

Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950 Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 di

UUD 1945 DAN AMANDEMEN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undangundang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai UndangUndang Dasar Republik Indonesia. 1.

2.

3.

Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949). Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950). Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959). Pada periode

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-5

4.

UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950. Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966). Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gaga) menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undangundang dasar.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya: • Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. • MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. • Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. 4.

Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966) Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan: • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

5.

Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999. Pada masa inl dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

6.

Periode Perubahan UUD 1945 (1999 - 2002). Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasalpasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-6

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR, yaitu: 1. 2. 3. 4.

Sidang Umum MPR 1999, tanggal 1421 Oktober 1999: pertama UUD 1945. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000: kedua UUD 1945. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001: ketiga UUD 1945. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002: keempat UUD 1945.

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

BHINNEKA TUNGGAL IKA Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. PENTINGNYA SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA Secara mendalam Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan benders, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lainlain yang sama. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda DIGITAL PROJECT #2201410001

III-7

Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru bersatu dalam satu kesatuan yang justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu: a. Kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah b. Kesatuan nasib, yaitu berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama yaitu dalam penderitaan penjajah dan kebahagiaan bersama c. Kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional d. Kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya ide, cita-cita dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Berdasarkan prinsip-prinsip nasionalisme yang tersimpul dalam sila ketiga tersebut dapat disimpulkan bahwa nasionalisme (Persatuan Indonesia) pada masa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia memiliki peranan historis yaitu mampu mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi "Persatuan Indonesia" sebagai jiwa dan semangat perjuangan kemerdekaan RI. Cita-cita untuk mencapai Indonesia merdeka dalam bentuk organisasi modern baik berdasarkan agama Islam, paham kebangsaan ataupun sosialisme itu dipelopori oleh berdirinya: 1. Serikat Dagang Islam (1990). 2. Budi Utomo (1908). 3. Serikat Islam (1911). 4. Muhammadiyah (1912). 5. Indische Partij (1911). 6. Perhimpunan Indonesia (1924). 7. Partai Nasional Indonesia (1929). 8. Partindo (1933). 9. dan sebagainya. Integrasi pergerakan dalam mencapai cita-cita itu pertama kali tampak dalam bentuk federasi seluruh organisasi politik/organisasi masyarakat yang ada yaitu permufakatan perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia (1927). Kebulatan tekad untuk mewujudkan "Persatuan Indonesia" kemudian tercermin dalam ikrar "Sumpah Pemuda" yang dipelopori DIGITAL PROJECT #2201410001

III-8

oleh pemuda perintis kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang berbunyi: 1. 2. 3.

PERTAMA, Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah darah Satu Tanah Air Indonesia. KEDUA, Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Satu Bangsa Indonesia. KETIGA, Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan Sumpah Pemuda terdapat tiga aspek Persatuan Indonesia, yaitu: 1.

2.

3.

Aspek Satu Nusa, yaitu aspek wilayah. Wilayah yang dilambangkan untuk disatukan adalah wilayah pulau-pulau yang tadinya bernama Hindia Belanda yang saat itu dijajah oleh Belanda. Ini untuk pertama kali secara tegas para pejuang kemerdekaan mengklaim wilayah yang akan dijadikan wilayah Indonesia merdeka Aspek Satu Bangsa, yaitu nama baru dari suku-suku bangsa yang berada di wilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda yang tadinya dijajah oleh Belanda memplokamirkan satu nama baru sebagai Bangsa Indonesia. Ini adalah awal mula dari rasa nasionalisme sebagai kesatuan bangsa yang berada di wilayah Sabang sampai Merauke Aspek Satu Bahasa, yaitu agar wilayah dan bangsa baru yang berdiri dari berbagai suku dan bahasa bisa berkomunikasi dengan baik maka dipakailah sarana bahasa Indonesia yang ditarik dari bahasa Melayu dengan pembaharuan yang bernuansakan pergerakan ke arah Indonesia yang Merdeka. Untuk pertama kali para pejuang kemerdekaah memplokamirkan bahasa yang akan dipakai negara Indonesia merdeka yaitu bahasa Indonesia.

SEJARAH INDONESIA Sejarah Indonesia selama 1945-1949 dimulai dengan masuknya Sekutu diboncengi oleh Belanda (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi kabinet, Aksi Polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya.

1945 Kembalinya Belanda Bersama Sekutu Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu DIGITAL PROJECT #2201410001

III-9

bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya. Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (South West Pacific Area Command/SWPAC). Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC (South East Asia Command) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indocina. SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentara Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI). Mendaratnya Belanda Diwakili NICA Berdasarkan Civil Affairs Agreement, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian harp akan dibentuk sebuah persemakmuran yang diantara anggotanya adaiah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda. Pertempuran Melawan Sekutu dan NICA Terdapat berbagai pertempuran yang terjad pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah: 1. 2. 3.

Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya dan sekitarnya Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya Perjuangan Gerilya Jenderal Soedirman, meliputi Jawa Tengah dan

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-10

Jawa Timur 4. Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya 5. Pertempuran Medan Area, di daerah Medan dan sekitarnya 6. Pertempuran Margarana, di Bah 7. Serangan Umum 1 Maret 1949, di Yogyakarta 8. Pertempuran Lima Hari Lima Malam, di Palembang 9. Pertempuran Lima Hari, di Semarang 10. Ibukota pindah ke Yogyakarta Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) yang makin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta pindah ke Yogyakarta sekaligus memindahkan ibukota.

1946 Perubahan Sistem Pemerintahan Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Pada tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Diplomasi Sjahrir Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan (Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen), J H.A. Logemann, yang berkantor di Den Haag: "Mereka sendiri (Sjahrir dan Kabmetnya) dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan". Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknva dan menawarkan mendiskusikannva dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia, yang terdiri dari daerahdaerah dengan Permacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana. Pada bulan April dan Mei 1946, Sjahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Lagi, ia menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat. Atas dasar itu Indonesia baru mau berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Karena itu Pemerintah Belanda menawarkan suatu kompromi yaitu "Mau mengakui Republik sebagai salah satu unit negara federasi yang akan dibentuk sesuai dengan Deklarasi 10 Februari".

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-11

Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan de facto Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan Sekutu. Karena Iljahrir tidak dapat menerima syaratsyarat ini, konferensi itu bubar dan is be lamateman-temannya kembali pulang Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan surat rahasia kepada van Mook, menganjurkan bahwa mungkin perundingal yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Sjahrir mengirimkan surat rahasianya kepada van Mook, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di Negeri Belanda. Pada tanggal 24 Juni 1946, surat kabar Indonesia menuntut dijelaskan desas desus tentang Sjahrir bersedia menerima pengakuan de facto Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Sumatra. Penculikan Terhadap PM Sjahrir Tanggal 27 Juni 1946, dalam Pidato Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama Yogyakarta, dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada Sjahrir, akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap Sjahrir. Pada malam itu terjadi peristiwa penculikar terhadap Perdana Menteri Sjahrir, yang sudah terlanjur dicap sebagai "pengkhianat yang menjual tanah airnya". Sjahrir diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, kota dekat Solo, di rumah peristirahatan seorang pangeran Solo dan ditahan di sana dengan pengawasan Komandan Batalyon setempat. Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta. Ia mengumumkan, "Berhubung dengan keadaan di dalam negeri yang membahayakan keamanan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, saya, Presiden Republik Indonesia, dengan persetujuan Kabinet dan sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946, untuk sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah". Selama sebulan lebih, Soekarno mempertahankan kekuasaan yang luas yang dipegangnya. Tanggal 3 Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan. Namun, baru tanggal 14 Agustus 1946, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet dan tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri. Konferensi Malino - Terbentuknya "Negara" Baru Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah mengusai sebelah Timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van Mook dan minta organisasiorganisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian; DIGITAL PROJECT #2201410001

III-12

Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Raya.

1946 -1947 Peristiwa Westerling Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946 - Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan). Perjanjian Linggarjati Konferensi antara Indonesia dan Belanda diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan netral, seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggariati dekat Cirebon. Dalam pertemuan ini, tercapai suatu persetujuan pada tanggal 15 November 1946 yang pokokpokoknya adalah sebagai berikut: • • •

Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949 Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya

Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres. Peristiwa yang Terjadi Terkait dengan Hasil Perundingan Linggarjati Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, S.M. Kartosuwiryo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Sidang tersebut membahas apakah DIGITAL PROJECT #2201410001

III-13

Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak. Van. Mook kepaia Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal 3 pulau ini. Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur, dengan presiden Sukowati, lewat Konferensi Denpasar tanggal 18 - 24 Desember 1946. Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia. Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia. Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada prakteknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan. Proklamasi Negara Pasundan Usaha Belanda tidak berakhir sampai di NIT. Dua bulan setelah itu, Belanda berhasil membujuk Ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa, memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947 Agresi Militer I Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi: 1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama 2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikanlembaga devisa bersama. 3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda. 4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama). 5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor. Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama Jawaban ini mendapatkan reaksi kerns dari kalangan parpol-parpol di Republik. Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus mengembalikan ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malarn (tepatnya 21 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama. Aksi Belanda rnenguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa di Sumatera perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi DIGITAL PROJECT #2201410001

III-14

minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pernerintah RI dengan Belanda. Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I, pengganti Sjahrir adalah Aram Syarifudin yang sebelurnnya rnenjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia rnenggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Perjanjian Renville Sementara peper-angan sedang berlangsung, Dewan Keamanon PBB, atas desakan Australia dan mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-jasa Baik, yang terdiri dari wakil wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan. Tanggal 17 Januri 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville ternyata rnenghasilkan persetujuan lain yang bisa diterima oleh yang kedua belan pihak yang berselisih pada tanggal 19 lanuari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggariati: hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Hatta sebagai Perdana Menteri. Hanya empat hari sesudah Perianjian Renville ditandatangani, pada tanggal 23 Januari1948, Arnir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal 29 Januari1948. Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap rnemangku jabatan sebagai Wakil Presiden. .

1948 – 1949 Agresi Militer II Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang dimulai dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh DIGITAL PROJECT #2201410001

III-15

lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukanBelanda. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta. Perjanjian Roem Royen Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kernbali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanlian Roem Royen. Serangan Umum Surakarta Serangan Umum Surakarta berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh Para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar.Mereka berhasil membumihanguskan dan menduduki markas-markas Belanda di Solo dan sekitarnya. Konferensi Meja Bundar (KMB) KMB adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag. Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949, yang menghasiikan kesepakatan: • •

Belanda mengakui kedaulatun Republik Indonesia Serikat. Irian Barat akin diselesaikan setahun setelah pengukuan kedaulatan.

Penyerahan kedaulatan oleh Belanda Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 2 Desember 1949, selang empat tahun setelah praklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika coevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di istana Dam, Amsterdarn. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa DIGITAL PROJECT #2201410001

III-16

mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele actiec (aksi polisionil) pada 1945-1949 adalah ilegal. TATA NEGARA Lembaga-lembaga negara menurut UndangUndang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Majelis Permusvawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelum Reformasi MPR merupakan Lembaga Negara Tertinggi, yang terdiri dari anggota Dewan aerwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Jumlah anggota MPR periode 2009-2014 adalah 692 orang, terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Tugas dan wewenang MPR antara lain: 1. 2. 3.

4.

5. 6.

Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar). Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapa melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Anggota MPR memiliki hak mengajukan usu perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler. Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi oleh MPR. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri: 1. 2. 3.

Sekurang-kurangnya 3/4 % dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Sekurang-kurangnya 2/3 % dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD. Sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-17

Putusan MPR sah apabila disetujui: 1. 2.

Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Sekurang-kurangnya 50% + 1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Alat kelengkapan MPR terdiri atas: 1. Pimpinan 2. Panitia Ad Hoc 3. Badan Kehormatan. Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR. Pimpinan MPR periode 2009-2014 adalah: 1. Ketua: Taufiq Kiemas digantikan Sidarto Danusubroto pada 8 Juli 2013 (F-PDIP) 2. Wakil Ketua: Hajriyanto Y. Thohari (F-PG) 3. Wakil Ketua: Melani Leimena Suharli (F-PD) 4. Wakil Ketua : Lukman Hakim Saifudin (F-PPP) 5. Wakil Ketua : Ahmad Farhan Hamid (Kelompok DPD) Berdasarkan UUD 1945 (sebelum perubahan), MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Kini MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presideh dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamasama. Undang-undang yang mengatur susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewasa ini ialah Undang-Undang No. 16 tahun 1969 jo. UU No. 5 Tahun 1975, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-18

Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum amandemen adalah: 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. 3. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 4. MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. (Pasal 4) Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5). Tugas dan wewenang Presiden antara lain: 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 10). Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang lugs dan mendasar bagi Negara (Pasal 11). Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU (Pasal 12) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangar DPR (Pasal 13). Presiden memberikan grasi dengan pertimbangar MA, dan memberikan amnestl dan abolisi dengan pertimbangar DPR (Pasal 14). Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menurut UU (Pasal 15). Presiden membentuk dewan pertimbangar yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16). Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden (Pasal 17).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 2009-2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada scat anggota DPR yang Baru mengucapkan sumpah/janji. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama dipilih Mr. Kasman DIGITAL PROJECT #2201410001

III-19

Singodimedjo sebagai Ketua Tugas dan wewenang DPR antara lain: 1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan. 4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah. 6. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 8. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. 9. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 10. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan. 11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi. 12. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perciamaian, dan perjanjian dengan negara lain. 13. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindakanjuti aspirasi masyarakat. 14. Mernperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 15. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undangundang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungar daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Pada anggota DPP melekat hak judikasi dan legislasi yakni berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak DIGITAL PROJECT #2201410001

III-20

meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Alat kelengkapan DPR terdiri atas: 1.

Pimpinan Kedudukan Pimpinan dalam DPR dapat dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembagalembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi. Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, terdiri dari seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.

2.

Komisi Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi. Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing: 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9.

Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi. Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Komisi III. membidangi hokum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan. Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Komisi VI, membidangi perdagangan. perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecti dan menengah), dan badan usana milik negara. Komisi VII membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan. Komisi VIII membidangi agama, social dan pemberdayaan perempuan. Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-21

dan transmigrasi. 10. Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, Olah Raga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. 11. Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankar, dan lembaga keuangan bukan bank. 3.

Badan Musyawarah Bamus merupakan miniatur DPR. Sebagian bestir keputusan penting DPR digodok erlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU). Pembentukar Bamus sendiri dilakukan oleh DPR melalui Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah sebanyak. banyaknya sepersepuluh dari anggota DPR, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh Pimpinan DPR

4.

Badan Anggaran Badan Anggaran DPR dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang memiliki tugas pokok nnelakukan pembahasan Anggaran Pendapatan oan Belanja Negara. Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggotaanggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota fraksi.

5.

Badan Kehormatan BK DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

6.

Badan Legislasi Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg antara lain: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-22

DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR. Badan Legislasi dibentuk DPR dalam Rapat paripurna, dan susunan keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). 7.

Badan Urusan Rumah Tangga Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertugas menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya yang berkaitan bidang keuangan/administratif anggota dewan adalah membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.

8.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. BKSAP bertugas: 1.

2. 3. 4.

9.

Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan atau anggota parlemen negara lain. Menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR Mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri Memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen

Panitia Khusus

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-23

Jika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan DPR) dapat membentuk panitia yang bersifat sementara yang disebut Panitia Khusus (Pansus). Komposisi keanggotaan Pansus ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Pansus mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna. DPR dalam permulaan masa keanggotaan dan permulaan tahun sidang DPR membuat susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang beranggotakan paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul dari fraksi-fraksi DPR yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan tugas untuk penelaahan setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Keanggotaan DPR dipilih melalui pemilu. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 19). DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden secara bersama-sama dan selanjutnya disahkan oleh Presiden. Fungsi DPR adalah sebagai berikut: 1. 2. 3.

Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang. Fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan pada presiden. Hak angket, hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan Presiden/ Pemerintah. Hak menyampaikan pendapat. Hak mengajukan pertanyaan. Hak imunitas, hak DPR untuk tidak dituntut dalam pengadilan. Hak mengajukan usul RUU.

Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21). Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu, dan pada DIGITAL PROJECT #2201410001

III-24

masa persidangan DPR berikutnya Perpu tersebut harus dimintakan persetujuan DPR. Apabila DPR tidak menyetujuinya maka Perpu harus dicabut (Pasal 22). Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 22B).

DEWAN PERWAKILAN Visi Terwujudnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga legislatif yang kuat, setara dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan ualam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misi Berdasarkan visi tersebut, rurnusan rnisi DPD RI masa bakti 2004-2009, disepakati sebagai berikut: 1.

2. 3.

4.

5.

Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat dalam rangka memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkesimbungan. Mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu-isu penting di daerah Memperjuangkan penguatan status DPD RI sebagai salah satu badan legislatif dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukar usul, ikut membahas, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, terutama yang menyangkut kepentingan daerah. Meningkatkan fungsi dan wewenang DPD RI untuk memperkuat sistem check and balance melalui arnandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mengembangkan pola hubungan dan kerja sama yang sinergis dan strategis dengan pemilik kepentingan utama di daerah dan di pusat.

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggta DPD tidak lebin dari 1/3 jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 22C). DPD berhak rnengajukan RUU kepada DPR dan ikut rnembahasnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat-daerah, serta memberi pertimbangan atas RUU APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D). DPD dapat melakukan pengawasan terhadap UU yang usuian dan pembahasannya dimiliki oleh DPD.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-25

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tenting Susunan dan Kedudukan MPR. DPR, DPD, dan DPRD bahwa Anggota DPD mempunyai hak kewajiban sebagai berikut: Hak 1. Menyampaikan usul dan pendapat. 2. Memilih dan membela diri 3. Imunitas. 4. Protokoler 5. Keuangan dar administratif. 6. Mengamalkar Pancasila. 7. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan. 8. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 9. Mempertahankan dan rnemelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; 10. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraar rakyat; 11. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah; 12. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 13. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. 14. Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD 15. Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya. Kewajiban Berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik legislatif Anggota DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang didirikan oleh sifat kekuatan mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat "otoritatif" atau mandat rakyat kepada Anggota; di samping itu ciri sifat ikatan atau "binding" yaitu ciri melekatnya pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang sernata-mata didasarkan pada kepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah KOMISI PEMILIHAN UMUM Dalam rangka pelaksanaan Pemilik agar terselenggara sesuai asas (luberjudil), maka dibentuklah sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22E). KPU selain ada ditingkat pusat, juga terdapat KPU daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. BANK SENTRAL Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan UU (Pasal 23D). BADAN PENAWAS KEUANGAN DIGITAL PROJECT #2201410001

III-26

Pasal 23 ayat (5. UUD Tahun 1945 rnenetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan keoada Dewan Perwakilan Rakyat. MPRS dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966 mengembalikan Kedudukan BPK RI pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1971 dengan UU No 5 Tahun 19: 3 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal bidang Keuangal Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain rnenegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannva perlu lebih diman-tapkan sebagai lernbaga yang independen dan profesional. Untuk lebih mernantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalarn Perubandn Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat UndangUndang di bidang Keuangan Negara, yaitu; • UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara. • UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. • UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Visi Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Misi Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintah yang baik, bersih, dan transparan.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-27

Tujuan Strategis 1. 2.

3.

4. 5.

6. 7.

Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan professional. BPK mengedepankan nilai-nilai independensi dan profesionalisme dalam semua aspek tugasnya menuju terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan BPK bertujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat pada umumnya dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemilik kepentingan atas penggunaan, pengelolaan, keefektifan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertujuan menjadi pusat pengaturan di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkekuatan hukum mengikat, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi BPK sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan standar yang efektif, mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada pemilik kepentingan dan menilai efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Nilai-Nilai Dasar: 1.

Independensi BPK RI adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.

2.

Integritas BPK RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi Kode Etik Pemeriksa dan Standar Perilaku Profesional.

3.

Profesionalisme BPK RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksaan keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-28

MAHKAMAH AGUNG (MA) Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah: 1.

2. 3.

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Muhammad Hata All menjabat Mahkamah Agung pada periode 1 Maret 2012 hingga April 2017. Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24). MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim Agung diusulkan komisi yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Presiden. Ketua dan Wakil MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung (Pasal 24A). KOMISI YUDISIAL Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengaDIGITAL PROJECT #2201410001

III-29

laman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B). MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Sejarah berdirinya MK diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal HI Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah rnenyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah: 1.

2.

Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Ketua MK periode 2013-2016 adalah Hamdan Zoelva. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. DIGITAL PROJECT #2201410001

III-30

PERANAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA A. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan Aktif Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri? Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri yang berbedabeda. Mengapa demikian? Karena politik luar negeri suatu negara tergantung pada tujuan nasional yang akan dicapai. Perang Dunia II berakhir, keadaan dunia dikuasai oleh dua kekuatan yang berideologi berbeda, yaitu blok Barat dan blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat yang berideologi liberal. Sebaliknya, blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang berideologi komunis. Negara-negara dunia pun terpecah dalam kebijakan luar negerinya. Ada negara yang melaksanakan kebijakan luar negerinya beraliran liberal dan tidak sedikit pula yang melaksanakan kebijakan komunis. Walaupun demikian, muncul pula negara-negara yang tidak mengikuti kebijakan yang ada. Mereka bersifat netral, seperti yang dilakukan Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negerinya yang bersifat bebas aktif. Jelas sekali bahwa politik luar negri bebas aktif yang dijalankan Indonesia dapat bermakna sebagai usaha untuk mengabdikan kepada kepentingan nasional dan internasional.Dengan demikian, kebijakan politik luar negri Indonesia bersifat fleksibel. Artinya, tidak kaku dalam menjalin hubungan dengan negara lain, tetapi tidak mau negara lain mencampuri urusan negri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negri Indonesia dilakukan melalui proses diplomasi oleh para diplomat Indonesia, baik yang berada di berbagai perwakilan luar negeri maupun dalam negeri. Para petugas hubungan luar negeri atau dilpomat dalam dalam sebuah dinas dilpomatik berada di bawah Departemen Luar Negeri yang diberikan wewenang oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri. Tujuan melaksanakan hubungan luar negeri adalah dalam rangka meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Dasr pelaksanaan hubungan luar negeri adalah sikap saling menguntungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri, memantapkan persatuan bangsa untuk keutuhan NKRI.

Dalam menjalankan hubungan luar negerinya, Indonesia memiliki beberapa prinsip, yaitu: memelihara, memperjuangkan, dan mempertahankan kemerdekaan, perdamaian, serta keadilan sosial di antara bangsa-bangsa di dunia. Prinsipprinsip tersebut harus dipegang teguh dalam menjalankan hubungan atau kerja sama antara bangsa di dunia. Adapun faktor-faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri mencakup hal-hal berikut : a. Letak geografis Indonesia Indonesia memiliki letak geografis yang strategis yaitu di posisi silang antara negara-negara di dunia. Hal ini dapat membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. b. Sejarah perjuangan Selama kurang lebih 350 tahun Indonesia dijajah oleh bangsa lain, dan terus berjuang agar tidak kembali dijajah dalam bentuk apapun. c.Penduduk Jumlah penduduk Indonesia sangat banyak sehingga dapat menjadi modal atau kekuatan bagi pembangunan bangsa apabila dipimpin dan dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknaya, apabila jumlah penduduk Indonesia yang banyak tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik akan mengundang kelemahan-kelemahan dalam hubungannaya dengan politil luar negeri. d. Kekayaan alam Tanah air Indonesia adalah negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Apabila bangsa Indonesia tersebut dapat memanfaatkan kekayaan tersebut secara efektif dan optimal, bangasa Indonesia dapat memainkan peranan yang besar dalan menanggulangani krisis pangan dunia. e. Militer Apabila militer Indonesia kuat, akan dapat menangkal ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar. f. Situasi internasional Berbagai pertikaian antar negara ndan perkembangan teknologi dapat memicu timbulnya konflik yang bersifat internasional. g. Diplomasi Para diplomat harus dapat menjalankan tugas secara efektif sesuia dengan tugas, kewajiban, dan fungsional. h. Pemerintahan yang bersih

Untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan, baik dari rakyat maupun negara lain, sangat diperlikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolisi, dan nepotisme. i. Kepentingan nasional Kepentingan nasional lebih berorientasi pada pembangunan disegala bidang. Oleh karena itu, pelaksaan politik luar negeri Indonesia harus mengabdi kepada kepentingan nasional yang selaras dengan kiprah perjuangan bangsa. B. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia 1. Landasan idiil pancasila Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. 2. Landasan konstitusional atau struktur UUD 1945 Landasan konstitusional atau landasan hukum terlaksananya politil luar negeri Indonesia tercantum dalan pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan alinea yang keempat. Dalam pembukaan UUD 1945 jelas terlihat bahwa arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional menitikberatkan pada solidaritas antar negera berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatakan kemandirian bangsa dan kerja sama untuk kesehjateraan rakyat.Selain itu, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamainan abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat UUD 1945 yang harus diperjuangkan secara terus-menerus. 3. Landasan operasional Landasn operasional politik luar negeri : · Ketetapan MPR tentang GBHN · Kebijakan Presiden yaitu Kepres · Kebijakan Menteri Luar negeri C. Peranan Departemen Luar Negeri Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang politik dan hubungan luar negeri. Dalam menjalankan tugasnya, Departemen Luar Negeri dibantu oleh badan-badan di bawahnya yang berada di luar negeri di negara-negara penerima atau pada organisasi-organisasi internaional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, antara lain sebagai berikut. a. Perwakilan Diplomatik

Setiap negara yang menjalin hubungan dengan negara lain ditandai dengan dilakukannya pertukaran perwakilan diplomatik. Bagamana pertukaran perwakilan diplomatik itu? Pertukaran perwakilan diplomatik, yaitu pertukaran perwakilan diplomatik antar negara yang dilakukan dengan cara menempatkan pejabat di negara penerima. Pejabat perwakilan diplomatik disebut diplomat. Perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri merupakan perwakilan pemerintah Indonesia yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh negara penerima. Seorang diplomat memiliki kekebalan diplomatik. Seperti berikut ini : · Kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima Kekebalan seperti ini dibutuhkan dalam rangka melindungi seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas. Contoh seorang pejabat Diplomatik Singapura di Indonesia bepergian menggunakan kendaraan dinas kedutaan. Di tengah perjalanan, ia menabrak mobil lain yang diparkir. Dengan kejadian itu, polisi Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penilangan atau menahan SIM, kendaraan, atau menahan orangnya. · Berhak Mendapat Perlindungan Seorang diplomat dalam menjalankan tugasnya berhak mendapat perlindungan dari gangguan. · Memiliki wewenang untuk menolak bersakasi di pengadilan Pejabat diplomatik mempunyai hak untuk menolak bersakai di pengadilan, meskipun tidak mutlak. Dalam hal tertentu, ia dapat menjadi saksi demi menjaga hubungan baik kedua negara. · Rumah tinggal dan gedung kedutan bebas dari penggeledahan Seorang duta besar bertempat tinggal di gedung kedutan tempat melaksanakan tugasnya. · Kekebalan surat menyurat diplomatik Kekebalan ini diberikan untuk melindungi segala dokumen atau arsip yang dimiliki dan untuk menjaga kerahasiaan surat-menyurat yang dikirim ataupun yang diterima. Kekebalan ini termasuk tas yang dibawa bepergian, baik melalui darat, laut, maupun udara. Seorang diplomat selain mempunyai kekebalan juga mempunyai keistimewaan diplomatik, seperti berikut ini: Ø Bebas dari kewajiban membayar pajak, misalnya pajak kendaraanbermotor, pajak penghasilan, pajak orang asing, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya.

Ø Bebas dari kewajiban pabean atau bea masuk, bea keluar, cukai terhadapbarang-barang yang masuk atau yang keluar untuk kepentingan dinas pejabat dilpomatik. Perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dapat berupa kedutaan besar yang ditempatkan pada suatu negara dan perutusan tetap yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional. Kedutaan Besar Republik Indonesia dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Duta besar diangkat oleh presiden. Duta besar Indonesia ditempatkan pada negara yang menjalin hubungan dengan Indonesia. Perutusan tetap Republik Indonesia kedudukannya sama dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Contohnya Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Selain duta besar dan perutusan tetap juga dikenal adanya kuasa usaha sementara yang merupakan Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Mereka menjadi perwakilan diplomatik untuk sementara waktu karena mewakili duta besar yang tidak di wilayah kerjanya atau sama sekali berhalangan melaksanakan tugasnya. b.Perwakilan konsuler Tugas pokoknya tidak jauh berbeda dengan tugas pokok perwakilan diplomatik. Perwakilan konsuler merupakan wakil negara pengirim yang melaksanakan tugas dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan negara pengirim. 1) Konsulat jenderal yang dipimpin oleh seorang konsul jenderal. 2) Konsulat yang dipimpin oleh seorang konsul. D. Tujuan Kebijakan Politik Luar Negeri Politik luar negeri bertujuan sebagai berikut : 1. Membentuk negara kesatuan yang demokratis 2. Membentuk masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan semua negara di dunia 3. Membentuk satu dunia baru yang bersih dari penjajahan dalam segala bentuk untuk menuju kepada perdamaian dunia 4. Membina persaudaraan dan menjalin kerja sam antar bangsa dalam upaya kemakmuran dan kesehjateraan bersama. E. Peranan Politik Luar Negeri Bebas Aktif di Era Globalisasi Saat ini kita berada pada era globalisasi, dimana batas-batas negara sudah menjadi kabur. Dengan demikian kita sudah menjadi negara dunia karena kemajuan teknologi yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan warga negara lainnya di belahan bumi manapun. Sebagai warga dunia di era globalisasi ini, Indonesia mau tidak mau ikut terlibat dalam segala aktivitas internasional. Perkembangan dunia yang sudah melintasi

batas-batas wilayah negara lain sangat membutuhkan alasan yang jelas dan tegas agar tercipta suasana kerukunan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Peranan politik luar negeri Indonesia di era globalisasi ini diwujudkan dalam beberapa program, antara lain berikut ini: 1. Program pemantapan diplomasi Indonesia Pemerintah Indonesia mengupayakan jalur diplomasi untuk memantapkan politik luar negeri Indonesia yang telah menghasilkan beberapa kerja sama di berbagai bidang. a. Melakukan perundingan tentang batas negara dengan negara tetangga, antara lain sebagai berikut. 1) Perundingan delineasi dan demarkasi batas darat dengan Timor leste 2) Perundingan batas maritim dengan Malaysia 3) Perundingan batas laut dengan Singapura b. Melakukan kerja sama mengenai penanganan masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan Malaysia dan Jordania 2. Program perdamaian dunia Sebagai negara yang ikut serta aktif dalam proses perdamaian dunia, Indonesia merupakan negara yang diperhitungkan dalam upaya perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan pada tahun 2006, Indonesia telah memperoleh kepercayaan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2009. Kesempatan ini sangatlah penting bagi Indonesia untuk turut serta berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan internasional, seperti masalah IsraelPalestin, masalah narkotika dan sebagainya, yang juga erat kaitannya dengan berbagai kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia melakuakn kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas batas negara seperi terorisme, pencucian uang, kejahatan narkotika, penyelundupan dan perdagangan manusia. 3. Program ekonomi Indonesia telah mengadakan kerja sam ekonomi, baik secar bilateral maupun multilateral dalam rangka meningkatkan kesehjateraan bersama. a. Penggalangan usaha Indonesia untuk promosi terpadu di berbagai negara amerika dan Eropa. b. Peningkatan perdagangan internasional 4. Program budaya

Dalam rangka memperkenalkan kebudayaan nasional Indonesia, hasil-hasil pembangunan dan daerah-daerah tujuan wisata, pemerintah Indonesia memfasilitasi berbagai kegiatan budaya antara lain: a. Pagelaran budaya Indonesia Magiliticum Quantum b. Pengiriman duta belia keberbagai negara. c. Program maganng bagi petani Fiji yang ingin belajar lebih khusus tentang pertanian di Indonesia. d. Pemberian beasiswa kebudayaan dan seni bagi masyarakat dalam lingkup South West Pasifiv Dialogue. F. Contoh Pelaksanaan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diwujudkan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Selain itu bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia tyang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia dimaksudakan untuk meningkatakan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melaluai berbagai macam forum sesuia dengan kepentingan dan kemampuan bangsa Indonesia. Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dapat kita lihat pada beberapa contoh berikut: 1. Indonesia ikut aktif dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955. KAA dihadiri oleh 29 negara di kawasan Asia-Afrika KAA menghasilkan 10 prinsip dasar yang dikenal dengan Dasasila bandung, Yaiti sebagai berikut. a. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan –tujuan dan sas-asa yang termuat dalam piagam PBB b. Menghormati kedaulatan dan integrutas semua bangsa c. Mengakui persamaan semua susku bangsa dan persamaan semua bangsa d. Tidak melakukan intervensi e. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian f. Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan bersama untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain g. Tidak melakuakn ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan suatu negara h. Menyelesaikan segala perselisihan internasioanl dengan jalan damai, seperti perindingan, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun lain-lain secara damai menurut pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. i. Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama

j. Menghormati hukum dan kewajiban internasional 2. Keaktifan Indonesia sebagi salah satu atau pendiri Gerakan Nom-Blok tahun 1961, yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni-Soviet. 3. Memprakasai berdirinya ASEAN Indonesia aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia memiliki peranan khusus di ASEAN, begitu juga di negara anggota lainnya. Bagi Indonesia, ASEAN merupakan organisasi regional yang mampu menjamin keamanan nasional sehingga dapat meningkatkan ketahan nasional. Selain itu, memperlancar proses pembangunan nasional dengan berbagai kegiatan ASEAN. ASEAN dipandand dapat menciptakan stabilitas di Kawasan Asia Tenggara berdasarkan semangat perdamaian, saling pengertian, dan saling membantu. 4. Ikut serta membentu penyelesaian konflik berbagai negara dengan mengirimkan perdamaian PBB. Pasukan Indonesia yang dikirimkan untuk meredakan internasional antara lain sebagai berikut. a. Pasukan Garuda 1 tahun 1956 yang dikirimkan ke Mesir dalam rangka ikut menyelesaikan sengketa terusan Suez b. Pasukan Garuda II tahun 1960-1961 dikirim ke Zaire c. Pasukan Garuda III tahun 1963-1964 dikirim ke Zaire menggantikan Garuda II d. Pasukan Garuda IV tahun 1973 dikirim ke Vietnam e. Pasukan Garuda V menggantikan pasukan Garuda IV f. Pasukan Garuda VI tahun 1973 dikirim ke Timur Tengah untuk mengawasi gencatan senjata antara Mesir dan Israel g. Pasukan Garuda VII ke Vietnam menggantikan pasukan Garuda V h. Pasukan Garuda VIII menggantikan Pasukan Garuda VI ke Timur Tengah i. Pasukan Garuda XI, berugas dalam Perang Teluk Persia (1979-1989) j. Pasukan Garuda X, ditugaskan di Namibia k. Pasuakan Garuda XI, tahun 1991, ditugaskan ke perbatasan Irak-Kuait l. Pasukan Garuda XII, tahun 1992 dikirim ke Kamboja m. Pasukan Garuda XIII, dikirim ke Somalia n. Pasukan Garuda XIV dikirim ke Bosnia o. Pasukan Garuda XV tahun 1994 ke Filipina membantu penyelesaian masalah Moro p. Pasukan Garuda XVI tahun 1995 dikirim ke Mozambik, Afrika Timur q. Pasukan Garuda XVII 1995 dikirim ke Georgia, salah satu bekas daerah di Uni Soviet

45 BUTIR PENGAMALAN PANCASILA DAN CONTOH PENGAMALAN Butir – butir Pancasila yang dahulu ada 36 butir sekarang diubah menjadi 45 butir pancasila. Dan sekarang ini masyarakat banyak yang belum tahu mengenai hal ini. Karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam mengumumkan butir–butir pancasila. Pada jaman dahulu tahun 1980 an untuk murid di Sekolah Dasar diwajibkan menghafal 36 butir pancasila dan dulu terdapat banyak film yang merupakan pengamalan dari butir pancasila. Dalam masa reformasi menurut Tap MPR no. I/MPR/2003 ada perubahan isi butir – butir Pancasila dengan masa sebelumnya, sehinggga menjadi 45 butir. Butir butir pancasila sila ke 1: Ketuhanan Yang Maha Esa 1. Bangsa Indonesia Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh: Memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh: Tidak menganggu ibadah agama yang lain 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh: Menghormati sesama manusia 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh: Kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa Indonesia 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh: Setiap manusia bebas memilih agama yang sudah disahkan pemerintah 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contoh: Saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh: Kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan tuhannya, kita hanya diwajibkan mengingatkan saja. Butir butir pancasila sila ke 2: Kemanusiaan yang adil dan beradab 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Contoh: Tidak boleh sewenang – wenang/ kurang bermartabat terhadap sesama sebab manusia mempunyai hak asasi yang sama 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Contoh: Menghargai perbedaan Kita perlu menyadari bahwa kita hidup memang berbeda beda dari suku, ras, maupun agama yang berdeda jadi perbedaan itu memang ada. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh: Tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Contoh: Bersedia mengikuti kerja bakti dengan berbaur masyarakat yang lain 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh: Tidak boleh memperlakukan orang lain secara semau kita sendiri yang buruk 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh: Saling menghormati dan menghargai 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh: Memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh: Sebagai manusia kita perlu menjunjung suatu kebenaran, jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Contoh: Sebagai bangsa Indonesia ketika saudara kita yang berada jauh ada musibah kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Contoh: Manusia merupakan mahkluk sosial. Jadi manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu satu sama lain Butir butir pancasila sila ke 3: Persatuan Indonesia 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh: Bila di negara kita ada suatu masalah bukan berarti kita malah pindah negara. Kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contoh: Kita perlu ikut berpatisipasi berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contoh: Hargailah produk-produk dalam negeri jangan semua produk menggunakan buatan dari luar. Kita perlu ikut mensejahterakan perekonomian nasional 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Contoh: Menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh: Bila kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari yang terkecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Eka. Contoh: Tidak diperkenankan membeda bedakan antara suku, ras dan agama satu dengan lainnya. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh: Menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras.

Butir butir pancasila sila ke 4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran / perwakilan 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contoh: Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sama memperoleh pendidikan 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh: Tidak boleh kita terlalu memaksa kehendak sendiri terhadap orang lain apalagi melakukan penyuapan. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh: Ketika ada perbedaan kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah, tidak boleh mau menang sendiri. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh: Dalam bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contoh: Kita perlu patuh, menerima dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat 6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contoh: Dalam menerima suatu keputusan kita perlu ikhlas dalam menjalaninya 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh: Di dalam bermusyawarah perlu mengutumakan kepetingan bersama daripada kepentingan pribadi 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contoh: Bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia,

nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Contoh: Dalam pengesahan keputusan sehendaknya keputusan tersebut sesuai dengan norma pada TYME serta tetap mempertahankan martabat 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Contoh: Mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap wakil – wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya Butir butir pancasila sila ke 5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Contoh: Wajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh: Dalam berkehidupan perlu hidup adil terhadap manusia, contoh yang sering kita lihat perlakuan hukum terhadap kejahatan dengan koruptor. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh: Dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan akan tetapi haruslah seimbang. Misal anda berhak memperoleh kenyamanan berkendara tapi wajib hukumnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. 4. Menghormati hak orang lain. Contoh: Saling menghormati, baik, dan rukun terhadap sesama manusia 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh: Memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0% misalnya 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Contoh: Bersifat sewajarnya terhadap sesama, misal jangan sampai anda memberatkan orang lain apalagi sampai jatuhnya pemerasan 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Contoh: Bersikaplah hemat, lebih baik sisihkan uang anda untuk orang yang lebih membutuhkan. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan

kepentingan umum. Contoh: Jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga kanan kiri kita, misal membangun pabrik industri tapi limbah dibuang sembarangan yang menjadikan rugi masyarakat di sekitar kita. 9. Suka bekerja keras. Contoh: Hidup jangan banyak mengeluh, kita perlu kerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contoh: Dalam hidup jangan mengklaim hak yang memang itu sudah dipantenkan pemiliknya. Apabila memang mau digunakan untuk kepentingan kita ada baiknya disertakan sumber dan pengarangnya 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contoh: Melakukan kegiatan kegiatan membangun seperti bela negara, kerja bakti, gotong royong dan lain sebagainya.

BELA NEGARA Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan NKRI dari Sabang hingga Merauke. Namun, negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukan merupakan tujuan semata-mata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. A. Landasan Idiil: Pancasila Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rumusan nilainilai dimaksud adalah sebagaI berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara sebagaimana diuraikan terdahulu, dengan demikian Pancasila menjadi idiologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem, karena keterkaitan antar sila-silanya, menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila, sekaligus juga harus diamalkannya dengan baik sila-sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai idiologi negara tersebut, maka berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Tap MPR No.I/MPR/2003, bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal, nilai nilai luhur budaya bangsa

sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi “acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa”. Etika sosial dimaksud mencakup aspek sosial budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakkan hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan. Secara terperinci, makna masing-masing etika sosial ini dapat disimak dalam Tap MPR No.VI/MPR/2001. B. UUD 1945: Landasan konstitusionil SANKRI 1. Kedudukan UUD 1945 Dari sudut hukum, UUD 1945, merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran lima norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum SANKRI pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Konstitusi atau UUD, yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil Amandemen I, II, III dan IV terakhir pada tahun 2002 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 2. Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Dasar (Groundnorms) Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945, merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi, kandungan cita-cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi Batang-tubuh UUD 1945 maupun bagi UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. Norma-norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusur pada Pembukaan UUD 1945 tersebut yang terdiri dari empat (4) alinea : Alinea Pertama : “Bahwa sesungguhya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Alinea ini merupakan pernyataan yang menunjukkan alasan utama bagi rakyat di wilayah Hindia Belanda bersatu sebagai bangsa Indonesia untuk menyatakan hak kemerdekaannya dari cengkeraman penjajahan Kerajaan Belanda. “Di mana ada bangsa yang dijajah, maka yang demikian itu bertentangan dengan kodrat hakekat

manusia, sehingga ada kewajiban kodrati dan kewajiban moril, bagi pihak penjajah pada khususnya untuk menjadikan merdeka atau membiarkan menjadi bangsa yang bersangkutan”. Norma dasar berbangsa dan bernegara dari alinea pertama ini adalah asas persatuan, artinya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 modal utama dan pertamanya adalah bersatunya seluruh rakyat di wilayah eks Hindia Belanda, dari Sabang hingga ke Merauke, sebagai bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Dengan demikian alinea pertama Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah bermakna sebagai pembenaran bagi upaya kapanpun sebagian bangsa Indonesia yang telah bersatu tersebut untuk memisahkan diri dengan cara berpikir bahwa negara Republik Indonesia sebagai pihak penjajah. Alinea Kedua : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” Alinea kedua ini memuat pernyataan tentang keinginan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia, tentang wujud negara Indonesia yang harus didirikan. Cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut sebagai norma dasar berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan apa yang dalam literatur kontemporer disebut visi, merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan atau digapai pencapaiannya. Alinea Ketiga : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Alinea ini merupakan formulasi formil pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri, yang diyakini (norma dasar berikutnya) kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan didukung oleh seluruh rakyat serta untuk kepentingan dan kebahagiaan seluruh rakyat. Alinea Keempat : berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam alinea keempat itulah dicanangkan beberapa norma dasar bagi bangunan dan substansi kontrak sosial yang mengikat segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kerangka berdirinya suatu negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat dirinci dalam 4 (empat) hal : a. Kalau alinea kedua dikategorikan norma dasar berupa cita-cita luhur atau visi bangsa Indonesia maka dari rumusan kalimat alinea keempat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia … dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, ini mengemukakan norma dasar bahwa dalam rangka mencapai visi negara Indonesia perlu dibentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dengan misi pelayanan (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintahan Negara misi pelayanan tersebut merupakan tugas negara atau tugas nasional, artinya bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Preseiden atau lembaga eksekutif pemerintah saja; kata ‘Pemerintah’ dalam alinea ini harus diartikan secara luas, yaitu mencakup keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan negara beserta lembaga negaranya; b. Norma dasar perlu dibuat dan ditetapkan Undang Undang Dasar (UUD), sebagaimana disimpulkan dari kalimat “… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia”; c. Norma dasar tentang Bentuk Negara yang demokratis, yang dapat dilihat pada kalimat “…yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”; d. Norma dasar berupa Falsafah Negara Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam kalimat “… dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa …serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila yang mencakup lima Sila (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia,(4) Kerakyatan yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan, (5) Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, merupakan norma-norma dasar filsafat negara bagi rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang digali dari pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Pancasila pada dasarnya merupakan formulasi muara berbagai norma dasar berbangsa dan bernegara yang termuat pada alinea pertama, kedua dan ketiga secara terpadu

yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya segenap norma hukum yang dibangun Indonesia dalam sistem dan hierarkhi peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, rujukan utamanya adalah lima sila dari Pancasila. 3. Batang Tubuh UUD 1945 sebagai Norma Hukum Dasar Negara Dari sudut hukum, batang tubuh UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 (lima) norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Batang Tubuh UUD 1945 hasil Amandemen I-IV pada tahun 2002 terdiri atas 21 bab, 74 pasal, serta tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan. Dalam UUD 1945 hasil Amandemen 2002 sebagaimana dipraktekkan di berbagai negara tidak ada lagi Penjelasan Pasal-Pasal. Pasal-pasal UUD 1945 dimaksud merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan. Rumusan pasal tersebut merupakan landasan kebijakan yang paling mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun cakupan pasal demi pasal dalam UUD 1945 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari sudut hukum, UUD 1945, merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran lima norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta normanorma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem penyelengagaran negara pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Konstitusi atau UUD, yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil Amandemen I, II, III dan IV terakhir pada tahun 2002 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945, merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi, kandungan cita-cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi Batangtubuh UUD 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. Norma-norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusur pada Pembukaan UUD 1945 tersebut yang terdiri dari empat (4) alinea. Dari sudut hukum, batang tubuh UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 (lima) norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

BENTUK NEGARA KESATUAN DAN MAKNA KESATUAN A. Bentuk Negara Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagaimana disebutkan dalam Bab I, pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Ini berarti bahwa Organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia bersifat unitaris, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian terdesentralisasikan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Pembagian daerah ke dalam provinsi, kemudian kabupaten, kota dan desa tentunya tidak dimaksudkan sebagai pemisahan apalagi pemberian kadulatan sendiri. Pada dasarnya bentuk organisasi pemerintahan negara adalah unitaris, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat saja diakukan pendelegasian urusan pemerintahan atau kewenangan kepada pemerintahan provinsi, kabupaten/kota maupun desa. B. Makna Kesatuan dalam Sistem Penyelenggaraan Negara Sebagai sebuah negara kesatuan (unitary state), sudah selayaknya dipahami benar makna “kesatuan” tersebut. Dengan memahami secara benar makna kesatuan, diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki pandangan, tekat, dan mimpi yang sama untuk terus mempertahankan dan memperkuat kesatuan bangsa dan negara. Filosofi dasar persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditemukan pertama kali dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Dalam kitab itu ada tulisan berbunyi “BhinnekaTunggal Ika tan hana dharma mangrwa”, yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua”. Frasa inilah yang kemudian diadopsi sebagai semboyan yang tertera dalam lambing negara Garuda Pancasila. Semangat kesatuan juga tercermin dari Sumpah Palapa Mahapatih Gajahmada. Sumpah ini berbunyi: Sira Gajah Mahapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa". Terjemahan dari sumpah tersebut kutang lebih adalah:

Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa". Informasi tentang Kitab Sutasoma dan Sumpah Palapa ini bukanlah untuk bernostalgia ke masa silam bahwa kita pernah mencapai kejayaan. Informasi ini penting untuk menunjukkan bahwa gagasan, hasrat, dan semangat persatuan sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah bangsa Indonesia. Namun dalam alam modern-pun, semangat bersatu yang ditunjukkan oleh para pendahulu bangsa terasa sangat kuat. Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, misalnya, para pemuda pada tahun 1928 telah memiliki pandangan sangat visioner dengan mencita-citakan dan mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang betbangsa dan bertanah air Indoensia, serta berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada saat itu, jelas belum ada bahasa persatuan. Jika pemilihan bahasa nasional didasarkan pada jumlah penduduk terbanyak yang menggunakan bahasa daerah tertentu, maka bahasa Jawa-lah yang akan terpilih. Namun kenyataannya, yang terpilih menjadi bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan tidak adanya sentimen kesukuan atau egoisme kedaerahan. Mereka telah berpikir dalam kerangka kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dengan demikian, peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah inisiatif original dan sangat jenius yang ditunjukkan oleh kalangan pemuda pada masa itu. Peristiwa inilah yang membentuk dan merupakan kesatuan psikologis atau kejiwaan bangsa Indonesia. Selain kesatuan kejiwaaan berupa Sumpah Pemuda tadi, bangsa Indonesia juga terikat oleh kesatuan politik kenegaraan yang terbentuk dari pernyataan kemerdekaan yang dibacakan Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia secara resmi menjadi entitas politik yang merdeka, berdaulat, dan berkedudukan sejajar dengan negara merdeka lainnya. Makna kesatuan selanjutnya adalah kesatuan geografis, teritorial atau kewilayahan. Kesatuan kewilayahan ini ditandai oleh Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang menjadi tonggak lahirnya konsep Wawasan Nusantara. Dengan adanya Deklarasi Juanda tadi, maka batas laut teritorial Indonesia mengalami perluasan dibanding batas teritorial sebelumnya yang tertuang dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie 1939 (Ordinasi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) peninggalan Belanda. Deklarasi Juanda ini kemudian pada tanggal 18 Februari 1960 alam Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia. Konsep Wawasan Nusantara sendiri diakui dunia

internasional pada tahun 1978, khususnya pada Konferensi Hukum Laut di Geneva. Dan puncaknya, pada 10 Desember 1982 konsep Wawasan Nusantara diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan BangsaBangsa, atau lebih dikenal dengan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS Dengan penegasan batas kedaulatan secara kewilayahan ini, maka ide kesatuan Indonesia semakin jelas dan nyata. Konsep kesatuan psikologis (kejiwaan), kesatuan politis (kenegaraan) dan kesatuan geografis (kewilayahan) itulah yang membentuk “ke-Indonesia-an” yang utuh, sehingga keragaman suku bangsa, perbedaan sejarah dan karakteristik daerah, hingga keanekaragaman bahasa dan budaya, semuanya adalah fenomena ke-Indonesia-an yang membentuk identitas bersama yakni Indonesia. Sebagai sebuah identitas bersama, maka masyarakat dari suku Dani di Papua, misalnya, akan turut merasa memiliki seni budaya dari suku Batak, dan sebaliknya. Demikian pula, suku Betawi dan Jakarta memiliki kepedulian untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi dan pranata sosial di suku Dayak di Kalimantan, dan sebaliknya. Hubungan harmonis seperti ini berlaku pula unruk seluruh suku bangsa di Indonesia. Ibarat tubuh manusia, jika lengan dicubit, maka seluruh badanpun akan merasa sakit dan turut berempati karenanya. Dengan demikian, Indonesia adalah melting pot atau tempat meleburnya berbagai keragaman yang kemudian bertransformasi menjadi identitas baru yang lebih besar bernama Indonesia. Indonesia adalah konstruksi masyarakat modern yang tersusun dari kekayaan sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ideologi yang tersebar di bumi nusantara. Gerakan separatisme atau upaya-upaya kearah disintegrasi bangsa, adalah sebuah tindakan ahistoris yang bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan tersebut. Disamping kesatuan psikologis, politis, dan geografis diatas, penyelenggaraan pembangunan nasional juga harus didukung oleh kesatuan visi. Artinya, ada koherensi antara tujuan dan cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, hingga Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, maka program-program pembangunan di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pada hakekatnya membentuk derap langkah yang serasi menuju kepada titik akhir yang sama.

Bahkan keberadaan lembaga politik, pelaku usaha sektor swasta, hingga organisasi kemasyarakatan (civil society) sesungguhnya harus bermuara pada tujuan dan cita-cita nasional tadi. Ini berarti pula bahwa pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bukanlah tanggungjawab dari seseorang atau instansi saja, melainkan setiap warga negara, setiap pegawai/pejabat pemerintah, dan siapapun yang merasa memiliki identitas ke-Indonesia-an dalam dirinya, wajib berkontribusi sekecil apapun dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. C. Perspektif Sejarah Negara Indonesia Konstistusi dan sistem administrasi negara Indonesia mengalami perubahan sesuai tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa yang dirasakan oleh elite politik dalam suatu masa. Kuntjoro Purbopranoto (1981) menyatakan bahwa sejarah administrasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1816, dimana setelah pemerintahan diambilalih oleh Belanda dari pihak Inggris, segera dibentuk suatu dinas pemerintahan tersendiri. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, maka dinas pemerintahan setempat mulai merasakan perlunya diterapkan sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Desentralisasi mulai dilakukan pada tahun 1905, dan dibentuklah wilayah-wilayah setempat (locale ressorten) dengan dewan-dewannya (locale raden) di seluruh Jawa. Namun ternyata, tugas-tugas yang dilimpahkan kepada locale ressorten tersebut sangat sedikit, sehingga desentralisasi yang direncanakan tersebut dianggap kurang bermanfaat. Semenjak tanggal 1 Maret 1942, Pasukan Jepang mendarat di beberapa tempat di Pulau Jawa, yakni Banten serta dekat Kota Indramayu di Pantai Laut Jawa lainnya antar Tayu dan Juana dan di daerah Kragan. Masa itu merupakan awal masa pendudukan Jepang, yang diikuti dengan penyerahan diri panglima sekutu dan penawanan terhadap pembesar - pembesar Belanda. Perubahan penting dalam perkembangan tata pemerintahan selama jaman pendudukan Jepang, ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang No.27 yang berlaku secara efektif mulai tanggal 8 Agustus 1942. Menurut Undang– Undang ini maka tata pemerintahan daerah pada jaman tersebut yang berlaku di tanah Jawa dan Madura, kecuali Kooti (Swapraja), susunan pemerintah daerahnya terbagi atas Syuu (Karesidenan), Si (Kota), Ken (Kabupaten), Gun (Kawedanan), Sen (Kecamatan) dan Ku (Desa). Aturan-aturan tentang tata pemerintahan daerah terdahulu tidak berlaku lagi, kecuali aturan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta aturan yang berlaku buat Kooti. Kemudian dalam Undang-Undang No.28 tanggal 11 Agustus 1942 diberikan aturan mengenai pemerintahan Syuu dan Tokubotu-Si. Sedangkan mengenai ketentuan tentang Kooti disebutkan pada

bagian penjelasan kedua Undang-Undang tersebut yang menerangkan tentang kedudukan Kooti Surakarta dan Yogyakarta yang dianggap mempunyai keadaan istimewa, akan ditetapkan aturan tata pemerintahan yang bersifat istimewa juga. Pada awal masa kemerdekaan, perubahan sistem administrasi negara di Indonesia masih dalam keadaan darurat, karena adanya transisi pemerintahan. Sehingga Bangsa Indonesia berusaha sebisa mungkin untuk membentuk piranti– piranti yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraaan negara sebagai suatu negara yang berdaulat. Pada saat pertama lahirnya negara Republik Indonesia, suasana masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan, disebabkan oleh berakhirnya Perang Dunia Kedua. Maka belum dapat segera dibentuk suatu susunan pemerintahan yang lengkap dan siap untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintahan seperti dikehendaki oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia baru memulai sejarah sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, semenjak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan. Sebagai suatu Badan Perwakilan seluruh rakyat Indonesia yang mewakili daerah – daerah dan beranggotakan pemimpin yang terkenal, kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ditugaskan oleh pasal I Aturan Peralihan UndangUndang Dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan perpindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia. Sebelum hal tersebut terlaksana, untuk sementara waktu dalam masa peralihan tersebut, pasal IV Aturan peralihan UUD menetapkan bahwa : “ Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang – Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”. Marbun (2001) menyatakan, pada awal masa berlakunya UUD 1945, seluruh mekanisme ketatanegaraan belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan amanat dalam UUD 1945. Semua masih didasarkan pada aturan peralihan yang menjadi kunci berjalannya roda pemerintahan negara. Pada saat itu lembaga – lembaga kenegaraan seperti DPR, MA, MPR, DPA maupun BPK belum dapat terbentuk, kecuali Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih untuk pertama kalinya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini disebabkan oleh karena proses pengisian atau pembentukan lembaga – lembaga kenegaraan seperti tersebut diatas memakan waktu yang relatif lama, karena harus melalui mekanisme perundang – undangan. Sedangkan DPR sebagai

partner Presiden belum juga dapat terbentuk. Menyadari hal ini, maka pembentuk UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara dengan dibantu Komite Nasional (Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945). Selanjutnya ditetapkanlah Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945, yang meningkatkan maka kedudukan Komite Nasional menjadi badan legislatif yang berkedudukan sejajar dengan DPR. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tersebut, telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan negara. Perubahan tersebut adalah perubahan Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parlementer, yang berarti Menteri-menteri tidak bertanggungjawab kepada Presiden melainkan kepada parlemen. Perubahan sistem kabinet tersebut menghendaki dibentuknya partai – partai sebagai wadah politik dalam negara. Namun kabinet parlementer tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat 1949. Pada saat itu, sistem pemerintahan saling berganti dari kabinet parlementer ke presidensiil kepada kabinet parlementer dan sebaliknya dari presidensiil ke parlementer. Mekanisme pemerintahan negara dapat dikatakan belum menentu atau stabil dan pasal-pasal dalam aturan tambahan juga tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan UUD 1945 masih terbatas pada penataan dan pembentukan lembaga–lembaga kenegaraan, karena pemerintah Indonesia juga harus menghadapi pergolakan politik dalam negeri. Pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan ternyata juga belum berhasil, mengingat usaha untuk mengokohkan negara kesatuan mendapat tantangan dari pihak Belanda melalui agresi-agresi yang dilancarkannya dalam usaha menanamkan kembali imperialisme. Penyerahan kekuasaan oleh sekutu kepada pemerintah Belanda setelah Perang Dunia II dijadikan momentum untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menghancurkan pemerintah negara Republik Indonesia yang sah. Pada tanggal 3 Juli 1946 bertenpat di Yogyakarta, kekuasaan atas Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku diserahkan oleh sekutu kepada pemerintahan Hindia Belanda. Demikian juga pada tanggal 7 – 8 Desember 1946, telah dibentuk Negara Indonesia Timur di bawah kekuasaan Belanda Muhamad Yamin, 1960). Agresi Belanda terus berlanjut dengan tindakan polisional yang pertama dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 dan yang kedua pendudukan Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Selama perang melawan agresi Belanda tersebut, telah dilakukan beberapa kali persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak negara Republik Indonesia, antara lain persetujuan Linggarjati 25 Maret 1947 dan persetujuan Renville.

Kesemuanya ini berakhir dengan terbentuknya negara-negara bagian yang bertujuan untuk memperlemah negara Indonesia, sehinga mempermudah pemerintah Belanda untuk menguasai dan menanamkan kembali kekuasannya. Dengan terbentuknya negara-negara bagian tersebut sebagai negara boneka, pada akhirnya terbentuk negara serikat pada tahun 1949. Dengan sendirinya penyelenggaraan negara berdaasrkan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi terhambat atau terputus. Pada saat itu, UUD 1945 hanya berlaku dalam negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian yang berkedudukan di Yogaykarta. Prinsip – prinsip negara hukum Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan mekamisme kenegaraan Indonesia yang juga merupakan landasan pokok bagi pengembangan administrasi negara tidak berjalan. Pembentukan hukum maupun pengembangan perundang – undangan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 belum dapat diwujudkan karena tatanan hukum yang berlaku masih tetap diwarnai oleh hukum pada penjajah Belanda. Produk hukum dan perundang-undangan yang dibentuk pada masa ini belum banyak yang menyangkut kepentingan umum dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hubungan Indonesia-Belanda semakin memburuk setelah agresi kedua tanggal 18 Desember 1948. Atas jasa baik Komisi PBB untuk Indonesia, telah diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag antara Pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Hasil KMB tersebut adalah bahwa Kerajaan Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Pada saat itulah negara Indonesia berubah menjadi negara federal yangterdiri dari 16 negara bagian. Dengan demikian, menurut Ismail Sunny (1977) sejak saat itu, Negara Indonesia resmi berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat dengan Konstitusi RIS (KRIS) 1949 sebagai Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, dimana pertanggungjawaban seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah ditangan menteri-menteri sedangkan presiden tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, dilain pihak yang dimaksud dengan pemerintah adalah presiden dengan seorang atau beberapa orang menteri. Tugas eksekutif adalah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia, khususnya mengurus supaya konstitusi, undang – undang federal dan peraturan lain yang berlaku untuk RIS dijalankan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa sekalipun presiden termasuk pemerintah, namun pertanggungjawabannya ada di tangan menteri. Mengingat DPR yang ada pada waktu itu bukan DPR hasil pemilihan umum, maka terdapat ketentuan bahwa parlemen tidak dapat menjatuhkan menteri atau kabinet. Sehingga sistem pemerintahan parlementer yang dianut KRIS adalah tidak murni (quasi parlementer cabinet). Dalam KRIS 1949 juga tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai siapa pemegang kedaulatan dalam negara RIS. Tetapi dalam KRIS 1949 tersebut secara implisit disebutkan bahwa pemegang kedaulatan dalamnegara RIS bukan rakyat, melainkan negara. Dengan kata lain, RIS menganut paham kedaulatan negara dan pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh menteri-menteri sesuai dengan sistem pemerintahan parlementer. Tugas-tugas yang menyangkut kepentingan umum dilaksanakan oleh menteri dengan ketentuan harus dirundingkan terlebih dahulu dalam kabinet yang didalamnya teradapat menteri-menteri lain dari beberapa partai. Mengingat berbagai kebijaksanaan harus dirundingkan terlebih dahulu dalam sidang kabinet, maka dalam pelaksanaannya sering timbul benturan kepentingan dikarenakan perbedaan pandangan, sehingga sulit ditemukan jalan keluarnya. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan berjalan tidak stabil. Selain itu, kesulitan di bidang ekonomi dan politik sulit dikendalikan oleh pemerintah dalam suasana sistem multi partai tersebut. Pembentukan negara-negara bagian menimbulkan pertentangan dalam negara, antara lain terjadi antara golongan federalis dan kaum republik. Struktur negara federal tidak diterima oleh sebagian besar aliran-aliran politik yang sejak proklamasi kemerdekaan 1945 menghendaki bentuk negara kesatuan. Pertentangan tersebut berakhir dengan diadakannya persetujuan antara Negara RIS yang menghasilkan perubahan kepada bentuk negara kesatuan berdasarkan UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanah mukadimah KRIS tidak dapat terealisasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan yang berumur sekitar tiga bulan tersebut, pemerintahan diwarnai dengan pertentangan mengenai bentuk negara Indonesia. Administrasi negara tidak dapat menunjukkan peranan yang menonjol dalam upaya menegakkan negara hukum kepada terciptanya masyarakat yang sejahtera, karena pada masa itu aktivitas kenegaraan lebih banyak diwarnai oleh pertentangan politik khususnya mengenai paham bentuk negara. Dengan demikian, menurut Marbun (2001), meskipun KRIS 1949 menganut paham negara hukum dengan tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat, tetapi

administrasi negara tidak memperoleh tempat untuk mengambil posisi sebagai sarana hukum yang menjembatani pemerintah sebagai adminsitratur negara yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum dengan rakyat sebagai sarana dan tujuannya. Atau dapat dikatakan bahwa dalam bidang administrasi negara telah terjadi kevakuman yang disebabkan oleh adanya pergolakan dalam bidang politik sebagai usaha untuk menuju terciptanya kembali bentuk negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Mei Tahun 1950 telah disepakati bersama untuk mewujudkan kembali negara kesatuan dengan memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Dengan UU Federal No. 7 Tahun 1970, ditetapkanlah UUDS 1950 berdasarkan pasal 190 KRIS 1950 untuk kemudian menjadi UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 17 Agustus Tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut, tanpak bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan rakyat. Akan tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga yaitu Pemerintah dan DPR. Kekuasaan di bidang eksekutif tetap merupakan wewenang penuh pihak pemerintah. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam KRIS 1949 yang menyatakan bahwa pemerintah adalah presiden dengan menteri-menteri, maka dalam UUDS 1950 tidak terdapat ketentuan semacam itu. Ketidakstabilan pemerintahan pada saat ini disebabkan pula oleh kedudukan Presiden Soekerno yang menjadi dimbol pemimpin rakyat, disamping sebagai simbol kenegaraan. Dalam kedudukannya tersebut sering terjadi konsepsikonsepsi yuridis yang seharusnya menjadi sendi-sendi negara hukum tidak dilaksanakan sepenuhnya, karena tindakannya sering melanggar konstitusi. Dalam masa ini, kedudukan hukum berada di bawah kekuasaan dan kedudukan Presiden sebagai pemimpin besar revolusi atau rakyat. Bahkan bukan konstitusi melainkan ketokohan (figur) yang berlaku sebagai pedoman dalam pemerintahan. Sehingga menurut Muhammad Tolchah Mansoer (1977) keadaan ini bukanlah pemerintahan ruled by the law tetapi rule by the person. Di samping itu kedudukan Perdana Menteri yang tidak jelas dalam UUD 1950 juga merupakan salah satu sebab ketidakstabilan pemerintah. Dengan sistem banyak partai, menteri-menteri secara terang-terangan membela kepentingan dari golongannya sendiri, sehingga bagi Perdana Menteri sulit untuk menjamin solidaritas maupun kebulatan suara dalam putusan-putusan kabinet. Akibatnya tidak pernah tercipta adanya pemerintahan yang relatif lama dalam melaksanakan tugasnya karena kabinet silih berganti dalam waktu relatif cepat. Adanya banyak partai cenderung menimbulkan gejala perpecahan diantara Bangsa Indonesia. Karena itulah negara terus menerus dilanda krisis kabinet yang ditimbulkan oleh koalisi kabinet multipartai. Inilah yang melatar belakangi dikeluarkannya Konsep

Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Di bidang parlemen, ketidakstabilan politik timbul karena adanya oppositionisme terhadap segala aktivitas pemerintahan. Hal ini timbul selain dari akibat paham demokrasi liberal yang menjiwai percaturan politik pada kurun waktu itu, juga diakibatkan oleh pengaruh sikap oposisi Bangsa Indonesia terhadap pemerintah Belanda pada masa lampau. Parpol pada saat itu masih lebih banyak berkisar pada kepribadian pemimpin-pemimpin daripada ideologinya. Dalam menghadapi pemerintahan nasional seringkali parpol masih dipengaruhi oleh cara pandang lama seperti pada saat menghadapi pemerintahan penjajahan. Seperti halnya KRIS 1949, UUDS 1950 dibentuk dengan sifat sementara. Selain dari namanya, sifat sementara ini dapat juga dilihat dari pembentukan Konstituante (sidang pembuat UUD) yang bersama-bersama dengan pemerintah bertugas selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD 1950. Konstituante ini diharapkan cukup representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang permanen mengingat keanggotaannya akan dipilih melalui pemilihan umum. Akan tetapi, sidang Konstituante menjadi medan perdebatan dan pertentangan diantara partai-partai dan pemimpinpemimpin politik dalam memilih dasar negara. Selama 2,5 tahun sidang Konstituante tidak menghasilkan UUD sebagaimana diamanatkan oleh UUDS 1950. Mengingat kebuntuan sidang Konstituante, pemerintah mengusulkan ide”demokrasi terpimpin” dalam usahanya menuju kembali kepada UUD 1945, untuk mengganti sistem demokrasi liberal. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara karena macetnya sidang Konstituante, maka pada tanggal 5 Juli Tahun 1959 dikeluarkanlah Dekrit Presiden yang berisi pemberlakuan kembali UUD 1945, membubarkan Konstituante dan tidak memberlakukan UUDS 1950. Dari uraian di atas, pada masa UUDS 1950, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada sistem parlementer tidak menghasilkan suatu rintisan kearah tercapainya tujuan negara yang sejahtera sesuai dengan amanat dari konstitusi. Mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang menjadi tugas pemerintah dalam sistem banyak partai sebagai akibat pengaruh liberal, justru menimbulkan perpecahan diantara penyelenggara pemerintahan. Kepentingan golongan sebagai aspirasi partai lebih menonjol daripada kepentingan umum masyarakat Indonesia. Akibatnya perkembangan Tata Negara tidak jauh berbeda dengan perkembangan didalam negara liberal yang masih tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dalam arti sempit. Dalam perkembangan yang tidak stabil tersebut, negara kesatuan yang demokratis

ternyata menimbulkan perpecahan diantara partai-partai politik yang ada. Negara ukum (Pancasila) seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan sebaliknya tersisih oleh mekanisme penyelenggaraan yang bersifat liberal. Artinya, pada masa UUDS 1950, administrasi negara tidak dapat tumbuh dalam suatu wadah yang penyelenggaraan negaranya tidak mengindahkan norma norma hukum dan asas-asas hukum yang hidup berdasarkan falsafah hukum atau ideologi, yang berakar kepada faham demokrasi dan berorientasi kepada penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dicanangkan kembali melalui Dekrit Presiden Tahun 1959 dengan diwarnai oleh pertentangan politik antara parpol-parpol sebagai warisan dari sistem pemerintahan parlementer berdasarkan UUDS 1950. Dengan dalih untuk mengatasi keadaan negara, menyelamatkan kelangsungan negara, menyelamatkan kelangsunagn negara dan kepentingan revolusi, peranan presiden sangatlah besar. Kehidupan demokrasi yang belum dapat berjalan secara lancar menurut UUD 1945 berimbas terhadap hubungan antar lembaga lembaga kenegaraan, seperti MPR, DPR yang ditentukan oleh Presiden sebagai pengendalinya. Ditambah pula munculnya lembaga inskonstitusional yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Presiden sebagai kepala eksekutif terlalu turut campur dalam bidang legislatif dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang notabene bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula dalam bidang Yudikatif, Presiden telah campur tangan dalam masalah peradilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa ini kekuasaan Ekskutif, Legislatif dan Yudikatif terpusat di tangan Presiden. Konsep negara hukum yang menggunakan landasan Pancasila dan UUD 1945 telah diinjak-injak oleh kepentingan politik. Hukum hanya dijadikan sebagai alat politik untuk memperkokoh kekuasaan yang ada. Hukum telah tergeser bersamasama dengan demokrasi dan hak asasi yang justru menjadi ciri dan pilar sebuah negara hukum. Puncak kekacauan terjadi pada saat Partai Komunis Indonesia (PKI) menjalankan dominasi peranannya di bidang pemerintahan yang diakhiri dengan pengkhianatan total terhadap falsafah Pancasila dan UUD 1945 pada tanggal 30 September Tahun 1965. Kondisi ini memaksa Presiden RI saat itu yaitu Soekarno untuk mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret” yang ditujukan kepada Letnan Jenderal. Soeharto dengan wewenang sangat besar dalam usaha untuk menyelamatkan negara menuju kestabilan pemerintahan. Peristiwa ini menjadikan tonggak baru bagi sejarah Indonesia untuk kembali melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta tanda dimulainya jaman orde baru.

Keinginan untuk pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen telah dituangkan dalam bentuk yuridis dalam Pasal 2 Tap MPRS No. XX Tahun 1966 dengan Pancasila sebagai landasan atau sumber dari segala sumber hukum. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, telah ditetapkan beberapa ketentuan antara lain tentang Pemilihan Umum, kebijaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kesatuan bangsa dan sebagainya. Kewenangan-kewenangan lembaga lainnya sudah mulai disesuaikan dengan UUD 1945, walaupun undang-undang sebagai dasar pembentukannya belum dibuat bersama dengan DPR. Pada masa orde baru, keberadaan administrasi negara lebih berperan seiring dengan perkembangan dan keterlibatan pemerintah sebagai pemeran administrasi negara dalam lingkup tugas publik untuk menyelengarakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Landasan pengembangan dan arah serta posisi administrasi negara dalam konteks negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan masalah yang dihadapi dalam negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengacu pada kronologi sejarah Negara Indonesia, maka pada hakekatnya, UUD 1945 sebagai konstitusi negara disusun pertama kali sebagai sarana bagi negara bangsa untuk dapat survive dalam melalui masa revolusi kemerdekaan. UUD 1945 menjadi dasar pembentukan sistem administrasi negara yang memecahkan masalah legitimasi, penetrasi, identitas, distribusi, dan integrasi sesuai dengan nilai nilai revolusioner waktu itu. Semangat national brotherhood yang kuat tertuang dalam UUD 1945 dengan gagasan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mewakili seluruh kelompok dalam masyarakat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Disisi lain UUD 1945 mengakomodir dan ide kepemimpinan paternalistik dimana kosentrasi kekuasaan pemerintahan berada pada tangan Presiden. Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang efisien berhadapan dengan masalah masalah pembangunan nation-state waktu itu. Namun demikian, tanpa pembatasan masa jabatan yang tegas tidak adanya mekanisme check and balance yang memadai membuka peluang bagi terwujudnya kekuasaan otoriter. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Presiden Sukarno pada tahun 1959 yang menjadikan UUD 1945 untuk melegitimasikan konsep Demokrasi terpimpin. Demikian juga halnya dengan Presiden Suharto yang menjadikan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen merupakan dasar untuk menjalankan demokrasi kekeluargaan. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru menggambarkan perubahan mendasar dari harapan sebagian besar masyarakat dan sikap elite yang berkuasa mengenai cara cara mengatasi permasalahan pembangunan negara bangsa. Salah satu perubahan mendasar dari amandemen disini adalah adanya sharing of power

dan penguatan balance of power baik di antara unsur unsur penyelenggara negara maupun antara negara dan masyarakat (civil society). Setiap organ negara menjalankan kekuasaannya secara fungsional dengan tidak lagi menganut paham distribution of power sesuai Trias Politica (eksekutif, legistlati dan yudikatif), Presiden tidak lagi disebut Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, prinsip check and balances system dikembangkan sebagai mekanisme kontrol. Desentralisasi pemerintahan ditegaskan, dengan pemberian otonomi kepada daerah. Namun demikian implementasi konstitusi masih menyisakan sejumlah persoalan, seperti kedudukan dan peran DPD, anggaran pendidikan 20%, susunan kementerian negara, dan yang lebih mendasar adalah belum ada peningkatan yang signifikan terhadap keadilan dan kemakmuran rakyat yang lebih baik. Sebagaimana disebutkan dalam Bab I, pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Ini berarti bahwa Organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia bersifat unitaris, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian terdesentralisasikan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Bentuk negara dan perubahan politik ketatanegaraan sangat dipengaruhi oleh dinamika konstitusi dan arah kebijakan penyelenggaraan negara. Dalam perspektif sejarah, konstistusi dan sistem administrasi negara Indonesia mengalami perubahan sesuai tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa yang dirasakan oleh elite politik dalam suatu masa. Perubahan ini membawa dampak pada tatanan kehidupan penyelenggaraan negara pada masingmasing periode tersebut. LAMBANG-LAMBANG NEGARA Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur di dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Persatuan; 2. Kedaulatan; 3. Kehormatan; 4. Kebangsaan; 5. Kebhinnekatunggalikaan; 6. Ketertiban; 7. Kepastian Hukum; 8. Keseimbangan; 9. Keserasian; dan 10. Keselarasan. B. Bendera Negara. Bendera negara diatur menurut UUD '45 pasal 35, UU No 24/2009, dan Peraturan Pemerintah No.40/1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Bendera Negara Republik Indonesia, yang secara singkat disebut Bendera Negara, adalah Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih, Merah Putih, atau kadang disebut Sang Dwiwarna (dua warna). Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti keberanian, putih berarti kesucian. Merah melambangkan raga manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun Indonesia.Bendera Negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Bendera Negara dibuat dengan ketentuan ukuran: 1. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan; 2. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum; 3. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan; 4. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden; 5. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara; 6. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum; 7. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal; 8. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api; 9. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; 10. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. 11. 3 cm x 5 cm untuk penggunaan di seragam sekolah. Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam,dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan pada malam hari. Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang

menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari di: 1. Istana Presiden dan Wakil Presiden; 2. Gedung atau Kantor Lembaga Negara; 3. Gedung atau Kantor Lembaga Pemerintah; 4. Gedung atau Kantor Lembaga Pemerintah Nonkementerian; 5. Gedung atau Kantor Lembaga Pemerintah Daerah; 6. Gedung atau Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 7. Gedung atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 8. Gedung atau Halaman Satuan Pendidikan; 9. Gedung atau Kantor Swasta; 10. Rumah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; 11. Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Negara; 12. Rumah Jabatan Menteri; 13. Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian; 14. Rumah Jabatan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat; 15. Gedung Atau Kantor atau Rumah Jabatan lain; 16. Pos Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 17. Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; 18. Taman Makam Pahlawan Nasional. Bendera Negara dapat digunakan sebagai: 1. Tanda perdamaian; 2. Tanda berkabung; dan/atau 3. Penutup peti atau usungan jenazah. Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara. Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Setiap orang dilarang: 1. Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain

dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara; 2. Memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial; 3. Mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; 4. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan 5. Memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara. C. Bahasa Negara. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum dalam: 1. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, ”Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar RI 1945 Bab XV (Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan) Pasal 36 menyatakan bahwa ”Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Dari Kedua hal tersebut, maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai: 1. Bahasa kebangsaan, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. 2. Bahasa negara (bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundangundangan. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Didalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:

1. Lambang kebanggaan kebangsaan 2. Lambang identitas nasional 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya 4. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda kedalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, Bahasa Indonesia mencerminkan nilai nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, Bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Sebagai lambang identitas nasional, Bahasa Indonesia kita junjung disamping bendera merah putih dan lambang negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini Bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri pula sehingga serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Fungsi Bahasa Indonesia yang ketiga – sebagai bahasa nasional – adalah sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Berkat adanya bahasa nasional kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat bepergian dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air dengan hanya memanfaatkan Bahasa Indonesia sebagai satusatunya alat komunikasi. Fungsi Bahasa Indonesia yang keempat dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, adalah sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda beda kedalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Didalam hubungan ini Bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh diatas kepentingan daerah atau golongan. Dalam kedudukan sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan,

3. Bahasa perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional, dan 4. Bahasa pengantar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang baku, terbuka, dinamis seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai dampak pembangunan nasional. D. Lambang Negara

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958 Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain: 1. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17 2. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8 3. Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19

4. Jumlah bulu di leher berjumlah 45 perisai. Perisai merupakan lambang pertahanan negara Indonesia. Gambar perisai tersebut dibagi menjadi lima bagian: bagian latar belakang dibagi menjadi empat dengan warna merah putih berselang seling (warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia, merah berarti berani dan putih berarti suci), dan sebuah perisai kecil miniatur dari perisai yang besar berwarna hitam berada tepat di tengah-tengah. Garis lurus horizontal yang membagi perisai tersebut menggambarkan garis khatulistiwa yang tepat melintasi Indonesia di tengah-tengah. Emblem. Setiap gambar emblem yang terdapat pada perisai berhubungan dengan simbol dari sila Pancasila. Bintang Tunggal. Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala lima menggambarkan agama-agama besar di Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Rantai Emas. Sila ke-2: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu. Gelang yang lingkaran menggambarkan wanita, gelang yang persegi menggambarkan pria. Pohon Beringin. Sila ke-3: Persatuan Indonesia. Pohon beringin (Ficus benjamina) adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang – sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar tersebut dengan bertumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Ini menggambarkan kesatuan Indonesia. Pohon ini juga memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Hal ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai akar budaya yang berbeda-beda. Kepala Banteng. Sila ke-4: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Binatang banteng (Latin: Bos javanicus) atau lembu liar adalah binatang sosial, sama halnya dengan manusia cetusan Presiden Soekarno dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (musyawarah), gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Padi Kapas. Sila ke-5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi dan kapas (yang menggambarkan sandang dan pangan) merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya, namun hal ini bukan berarti bahwa negara Indonesia memakai ideologi komunisme. Motto. Pita yang dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara

Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat bahasa Jawa Kuno karangan Mpu Tantular yang berarti “Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu” yang menggambarkan keadaan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, adat-istiadat, kepercayaan, namun tetap adalah satu bangsa, bahasa, dan tanah air. Pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 1. Cakar Garuda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika" berwarna hitam. 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular Kata "bhinneka" berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, kata "tunggal" berarti satu, kata "ika" berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Di tengah-tengah perisai sebagaimana terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. Pada terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut: 1. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkandengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; 2. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; 3. Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai; 4. Dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan 5. Dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan denga kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai. Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: 1. Warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; 2. Warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; 3. Warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; 4. Warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan 5. Warna alam untuk seluruh gambar lambang

Lambang Negara wajib digunakan di: 1. Dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan; 2. Luar gedung atau kantor; 2. Lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara; 3. Paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah; 4. Uang logam dan uang kertas; atau 5. Materai. Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan: 1. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan 2. Gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara. Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor digunakan untuk kantor: 1. Presiden dan Wakil Presiden; 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Dewan Perwakilan Rakyat; 4. Dewan Perwakilan Daerah; 5. Mahkamah Agung dan badan peradilan; 6. Badan Pemeriksa Keuangan; 7. Menteri dan pejabat setingkat menteri; Setiap orang dilarang: 1. Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara; 2. Menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; 3. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan 4. Menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini. Beberapa aturan dalam penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN 2009 Nmr 109, TLN 5035). Sebelumnya

lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan PemerintahNo. 43/1958. E. Lagu Kebangsaan. Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Penggunaan Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan: 1. Untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden; 2. Untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara; 3. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah; 4. Dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah; 5. Untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat alam kunjungan resmi; 6. Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional;dan 7. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan: 1. Sebagai pernyataan rasa kebangsaan; 2. Dalam rangkaian program pendidikan danpengajaran; 3. Dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakanoleh organisasi, partai politik, dan kelompokmasyarakat lain; dan/atau 4. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan,teknologi dan seni internasional. Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan cara: 1. Diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental. 2. Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikanlengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan padarefrein. 3. Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik,dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama. Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Setiap orang dilarang: 1. Mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata,dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan;

2. Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau 3. Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. UUD 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36 , Pasal 36A , Pasal 36B dan untuk implementasinya kedalam UU diperintahkan melalui Pasal 36 C. Dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini adalah untuk (a) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Warga Negara Indonesia berhak dan wajib memelihara,menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2009. MENGIDENTIFIKASI DAN MENTAATI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Setelah norma-norma dasar negara dijabarkan dalam norma-norma hukum dasar dalam konstitusi sebagai kerangka dasar sistem administrasi negara beserta aspekaspeknya --- aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusia ---, maka selanjutnya sistem administrasi negara tersebut dalam operasionalisasinya akan dituangkan dalam format berbagai bentuk dan jenjang kebijakan publik. Dalam konteks negara hukum, pada umumnya, berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik tersebut akan mengambil format dalam berbagai bentuk dan jenjang peraturan perundang-

undangan. Hal ini sesuai dengan pengertian UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan, sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2011. Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukanatau tidak boleh dilakukan. Sedangkan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat. Demikian pula dengan undang-undang atau peraturan negara. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. Dengan undang undang atau peraturan,kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan pemerintahan daerah.Peraturan perundang-undangan dan peraturan memiliki kekuatan yangmengikat. Artinya, undang-undang dan peraturan harus dilaksanakan.Seseorang yang melanggar peraturan dan undangundang, akan dikenakan sanksi atau hukuman. Misalnya, peraturan lalu lintas. Jika kita melanggar peraturan lalu lintas, kita akan mendapatkan hukuman. Hukuman dapat berupa denda atau kurungan penjara.Peraturan perundangundangan dalam suatu negara adalah suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. B. Pengertian Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, maka definisi peraturan perundangundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan. 1. Berbentuk peraturan tertulis Pada hakekatnya, hukum dikelompokkan ke dalam hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, dan hukum tidak tertulis berupa hukum kebiasaan (hukum adat), norma agama, atau putusan hakim (yurisprudensi). Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan hanya merupakan sebagian dari hukum yakni dalam arti hukum tertulis. Pengertian ini mengandung makna masih diakui, perlu dihormati dan wajib ditaati ketentuan-ketentuan hukum adat (kebiasaan) yang secara empiris berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Misal, masih dikenal dan diakui keberadaan Lembaga Subak di Bali, hak ulayat, dan sebagainya.

2. Pembentukannya harus dilakukan Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang. Pengertian ini mengandung makna suatu peraturan perundang-undangan hanya sah secara hukum apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya. 3. Mengikat secara umum. Isi peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, tidak mengikat orang tertentu (untuk hal-hal tertentu) saja. Ciri umum ini dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan tertulis dari pejabat berwenang, yang biasanya bersifat individual, konkret, dan einmalig, yang lebih dikenal sebagai “keputusan/penetapan” (beschikking). Pengertian mengikat umum dalam peraturan perundang-undangan tidak harus dimaknai sebagai mengikat semua orang, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Karena itu, tidak disebut sebagai ”sesuatu yang mengikat umum” melainkan ”sesuatu yang mengikat secara umum”. C. Kedudukan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Pancasila, merupakan sumber segala sumber hukum negara. 2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. b. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. c. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. D. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundangundangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengacu pada pengertian tersebut, maka jenis dan hierarki peraturan perundang undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). a. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. b. Perpu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 4. Peraturan Pemerintah. Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya; 5. Peraturan Presiden. Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi. Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 7. Perda Kabupaten/Kota. Perda Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Sedangkan kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas. Di samping jenis dan hierarki di atas, masih ada jenis peraturan perundangundangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan perundangundangan dimaksud mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah UndangUndang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Secara khusus, mengenai Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud di atas, adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. UU No. 12 Tahun 2011 menggantikan UU No. 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai pembanding, tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 tersebut adalah: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. 3. Peraturan Pemerintah. 4. Peraturan Presiden. 5. Peraturan Daerah, meliputi : a. Peraturan Daerah Provinsi; b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat. E. Kebijakan Publik dalam Format Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”) yang diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2014, memuat perubahan penting dalam penyelenggaran birokrasi pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. mengenai jenis produk hukum dalam administrasi pemerintahan; 2. Pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk diskresi; 3. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya. Dalam UU AP tersebut, beberapa pengertian penting yang dimuat di dalamnya adalah sebagai berikut: 1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang

melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya; 2. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan; 3. Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; 4. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. F. Ketaatan Warga Negara Pada Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Mentaati berasal dari kata dasar taat yang artinya patuh atau tunduk. Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila: 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia, 2. Memiliki Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak tersebut. 3. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum 4. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut. Dengan kata lain dia akan menjadi patuh terhadap berbagai peraturan yang ada. Orang menjadi patuh, karena: 1. Sejak kecil dia dididik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan berbagai aturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar maupun yang berlaku secara nasional (Indoctrination). 2. Pada awalnya bisa saja seseorang patuh terhadap hukum karena adanya tekanan atau paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut. Pelaksanaan aturan yang semula karena faktor paksaan lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan

(habit), sehingga tanpa sadar dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Orang taat karena dia merasakan, bahwa peraturan yang ada tersebut dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungannya (utiliy) 4. Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Masalah ketaatan dalam penegakan negara hukum dalam arti material mengandung makna : 1. Penegakkan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum baik atau hukum yang buruk 2. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan judikatif 3. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hakhak asasi manusia 4. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia 5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan badan eksekutif. Hukum bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat harus tunduk, mentaati dan bersikap positif terhadap hukum. Manfaatnya adalah tidak terjadi kesewenang-wenangan, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan tenteram. Sikap taat diwujudkan dalam kemauan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Contoh perwujudan sikap taat terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari seperti mematuhi peraturan lalu lintas (memakai atribut keselamatan dalam berkendara dll) , mematuhi peraturan terkait dengan interaksi masyarakat (tidak mencuri, menganiaya dll) dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan (membuat KTP, membayar pajak, membuat KK dan lain-lain). G. Hakekat Mentaati Perundang-undangan Nasional. Sejak Indonesia merdeka tangal 17 Agustus 1945 ada beberapa peraturan yang mengalami tata urutan perundang-undangan, yaitu: Pertama, Ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 tentang “Memorandum DPRGR mengatur “Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia”. Kedua, pada era reformasi, MPR telah mengeluarkan produk hukum yang berupa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan”. Ketiga pada tahun 2004 melalui UU RI no. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keempat pada tahun 2011

melalui UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pentingnya perundang-undangan nasional bagi warga Negara adalah sebagai berikut: 1. Memberikan kepastian hukum bagi warga Negara 2. Melindungi dan menganyomi hak-hak warga Negara 3. Memberikan rasa keadilan bagi warga Negara 4. Menciptakan ketertiban dan ketentraman Dengan demikian kita ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban di masyarakat. Ketertiban dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bagaikan satu mata uang dengan dua sisinya. Mengapa? Cicero kurang lebih 2000 tahun yang lalu menyatakan: “Ubi societas ibi ius” artinya apabila ada masyarakat pasti ada kaidah (hukum). Kaidah (hukum) yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan corak dan sifat masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya kaidah atau norma membuat setiap anggota masyarakat menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya di masyarakat. J.P. Glastra van Loan menyatakan, dalam menjalankan peranannya, hukum mempunyai fungsi: 1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup; 2. Menyelesaikan pertikaian; 3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib danaturan, jika perlu dengan kekerasan; 4. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; 5. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi hukum sebagaimana disebutkan di atas. H. Asas Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, maka dalam membentuk Peraturan Perundang undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 1. kejelasan tujuan. setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 4. dapat dilaksanakan. Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. kejelasan rumusan. Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 7. keterbukaan. dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: 1. pengayoman. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat 2. Kemanusiaan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional 3. Kebangsaan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kekeluargaan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 5. Kenusantaraan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bhinneka Tunggal Ika. Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Keadilan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial 9. ketertiban dan kepastian hukum. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Antara lain: 1. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; 2. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. I. Landasan/Dasar Keberlakukan Peraturan Perundang-undangan Secara umum ada beberapa landasan/dasar agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku dengan baik. Baik disini dalam arti bahwa peraturan perundang undangan dapat berlaku secara efektif dan baik (sempurna) dalam teknik penyusunannya. Ada paling tidak 3 dasar keberlakuan peraturan perundangundangan, yaitu dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar yuridis. Hal lain yang tidak mempengaruhi keberlakuan peraturan perundang-undangan, tetapi menyangkut baik atau tidaknya rumusan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 1. Dasar Filosofis Dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar

hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum, yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, penyusunan peraturan perundangundangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. 2. Dasar Sosiologis Dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan harus memperhatikan struktur masyarakat kita yang lebih bersifat agraris. 3. Dasar Yuridis Dasar yuridis ini sangat penting dalam penyusunan peraturan perundangundangan. Dasar yuridis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang undangan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap peraturan perundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum, artinya peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak pernah ada, begitu juga dengan segala akibat hukumnya. Secara mudah dapat dikatakan bahwa batal demi hukum disini adalah mati dengan sendirinya, tidak perlu ada suatu tindakan apapun. Sebagai contoh yang berwenang membuat peraturan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Apabila ada peraturan daerah yang dibuat bukan oleh kepala daerah dan DPRD, maka Peraturan Daerah tersebut adalah batal demi hukum. Namun dalam praktek yang namanya batal demi hukum ini tidak pernah terjadi, karena peraturan perundang-undangan tersebut nyatanya tidak mati (batal) dengan sendirinya tetapi ada suatu tindakan. Apabila ada suatu tindakan, maka berarti dibatalkan, bukan batal demi hukum; b. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, Pasal 23 UUD 1945 menyatakan “segala pajak diatur dengan undang-undang”. Hal ini jelas bahwa masalah pajak hanya merupakan materi muatan undang-undang. Jadi jika ada masalah pajak diatur dengan keputusan menteri, maka keputusan menteri tersebut dapat dibatalkan;

c. Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Jika tata cara atau prosedur tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan tersebut kemungkinan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat. Sebagai contoh, Perda harus dibuat oleh kepala Daerah dan DPRD, maka Perda tersebut batal demi hukum. Setiap Perda tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat; d. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, undang-undang misalnya. J. Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-undangan Dalam menyusun peraturan perundang-undangan dikenal beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh para perancang atau penyusun peraturan perundangundangan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain : 1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan Dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus ada landasan yuridis yang jelas. Tanpa ada landasan atau dasar yuridis, peraturan perundang-undangan akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Landasan atau dasar yuridis penyusunan peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundangundangan, tidak dimungkinkan hukum lain yang dijadikan dasar yuridis selain peraturan perundang-undangan. Misalnya saja kita menyusun peraturan perundangundangan dengan mengambil bahan dari hukum adat, yurispudensi, dan sebagainya. 2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan dasar yuridis penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi hanya peraturan perundangundangan tertentu saja. Peraturan peundang-undangan yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Dengan demikian, tidak mungkin peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dijadikan dasar yuridis dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Begitu juga, peraturan perundang-undangan yang tidak terkait langsung tidak dapat dijadikan dasar yuridis peraturan perundangundangan. 3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Dengan prinsip ini, maka sangat penting peranan tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan. Prinsip ini tidak mengurangi kewenangan hakim

dalam suatu perkara untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran (interpretasi), konstruksi hukum dan penghalusan hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan perundang-undangan lama. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang terbaru. Dalam bahasa latin prinsip ini lebih dikenal dengan lex posteriori derogat lex priori. Dalam praktik prinsip ini ternyata tidak mudah diterapkan, karena banyak peraturan perundang-undangan yang sederajat saling bertentangan isinya, namun prinsip ini justru sering dilanggar terutama oleh pihak yang merasa berkepentingan. Contohnya antara Undang-undang tentang Kejaksaan dan Undang-undang tentang Kepolisian terjadi tarik menarik mengenai kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi (kasus 3 pejabat BI yang dituduh melakukan korupsi). Kejaksaan Agung mengklaim bahwa berdasarkan UndangUndang tentang Kejaksaan, Kejaksaan Agunglah yang berwenang melakukan penyidikan. Sebetulnya tarik menarik kewenangan ini tidak akan terjadi apabila masing-masing pihak memahami prinsip lex posteriori derogat lex priori. Berdasarkan pada prinsip ini semestinya Kepolisianlah yang berwenang melakukan penyelidikan, karena Undang-Undang tentang Kepolisian lebih baru daripada Undang-Undang tentang Kejaksaan. Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut.. Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat.. Tujuan undang undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak era reformasi UUD 1945 telah mengalami perubahan yang dilakukan melalui sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan pertama tanggal 12 Oktober 1999, perubahan kedua tanggal 18Agustus 2000, perubahan ketiga tanggal 9 November dan perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dalam upaya menjawab tuntutan reformasi di bidang politikdan/atau ketatanegaraan. Konsekwensi perubahan terhadap UUD 1945 berubahnya struktur kelembagaan,baik dilihat dari fungsi maupun kedudukannya. Ada lembaga negara yang dihilangkan, ada juga lembaga negara yang baru. Lembaga yang dihilangkan adalah Dewan Pertimbangan Agung, lembaga yang baru di antaranya Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Jenis dan hierkhi peraturan perundang-undangan saat ini diatur berdasarkan UU

No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang tersebut, diatur pula mengenai asas dan landasan yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***) BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

1

Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undangundang Dasar. ***) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/ ****) (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****) BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*) (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***) (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*** ) Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***) (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***) (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***) (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****) (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

2

Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*) Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***) Pasal 7B (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***) (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***) (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***) (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***) (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*** ) (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***) (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***) Pasal 7C Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.*** )

3

Pasal 8 (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*** ) (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.*** ) (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****) Pasal 9 (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.” Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*) (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*) Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 11 (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****) (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***) (3) Ketentuan lebih lanjut tentang undang.***)

perjanjian internasional diatur dengan undang-

Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya

4

ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13 (1) (2) (3)

Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.* Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*) Pasal 14

(1)

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung.*)

(2)

Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

. Pasal 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*) Pasal l6 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Dihapus****)

BAB V KEMENTERIAN NEGARA Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*) (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*) (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

5

BAB VI PEMERINTAH DAERAH Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.** ) (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**) (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** ) (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**) (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**) (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** ) (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.** ) Pasal 18A (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**) (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.** ) Pasal 18B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang.**) (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.** ) BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 19 (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**) (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.** )

6

Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*) (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.* ) (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.* ) (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.* ) (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.** ) (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.** ) (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.** ) (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.** )

Pasal 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang.*) Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pasal 22A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

7

Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA***) DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.*** ) (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***) (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*** ) (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undangundang.*** ) Pasal 22D (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***) (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.*** ) (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undangundang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*** ) (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

8

BAB VIIB***) PEMILIHAN UMUM Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*** ) (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** ) (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*** ) (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*** ) (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***) (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*** ) BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*** ) (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***) (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***) Pasal 23B Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.*** Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.*** Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***

9

BAB VIIIA ***) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pasal 23 E (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*** ) (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*** ) (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.*** )

Pasal 23F (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***) (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** )

Pasal 23G (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*** ) (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undangundang.***) BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*** )

untuk

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***) (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.** **)

10

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*** ) (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***) (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*** ) (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***) (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***) (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*** ) (3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*** ) (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undangundang.*** )

Pasal 24C*** (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*** ) (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*** ) (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***) (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.*** (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.*** ) (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

11

Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang BAB IXA**) WILAYAH NEGARA Pasal 25****) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undangundang.** ) BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Pasal 26 (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.** ) (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.** )

Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***) Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA**) HAK ASASI MANUSIA Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.** ) Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.** ) (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )

12

Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** ) (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**) (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**) (3) Setiap warga negara berhak pemerintahan.**)

memperoleh kesempatan

yang sama dalam

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )

Pasal 28E (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.** ) (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**) (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**) Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** ) Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**) (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.** )

13

Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**) (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.** ) (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.** )

Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** ) (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**) (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**) (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** ) (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** ) (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.** )

14

BAB XI AGAMA Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. BAB XII PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**) Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.** ) (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** ) (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** ) (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**) (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.** )

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****) (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****) (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)

15

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.**** ) (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.**** ) BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****) (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.****)

Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** ) (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**** ) (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****) (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.****)

16

BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **) Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih. Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 36A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.** Pasal 36B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**) Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**) BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37 (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****) (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****) (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** ) (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****) (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.**** ) ATURAN PERALIHAN Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

17

Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** ) Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.**** ) ATURAN TAMBAHAN Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.**** ) Pasal II Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**** )

Ditetapkan di Jakarta Pada tangal 10 Agustus 2002.

KETERANGAN : Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti; - Perubahan Pertama

:*

- Perubahan Kedua

: **

- Perubahan Ketiga

: ***

- Perubahan Keempat

: ****

-(Sos Pol/s-2)

18

19

BAHASA INDONESIA EJAAN YANG DISEMPURNAKAN (EYD)

Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambanglambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antara lambang-lambang itu dalam sutau bahasa. Dalam sistem ejaan suatu bahasa ditetapkan (a) bagaimana fonem dilambangkan dengan huruf, (b) bagaimana satuan-satuan morfologis, seperti kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan kata majemuk dituliskan: (c) bagaimana menuliskan kalimat dan bagian-bagian kalimat; serta (d) bagaimana pemakaian tanda baca. Penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca tidak boleh diabaikan karena akan mengakibatkan perbedaan makna. Bandingkan contohcontoh berikut: 1. a. Saya baru saja datang dari Barat (dari Eropa). b. Saya baru saja datang dari barat (dari arah barat). 2. a. Ini adalah buku sejarah-baru (sejarah baru). b. Ini adalah buku sejarah baru (buku sejarah yang baru). 3. a. Orang itu bernama Sarjono S.H (Sastro Hadiprawiro) b. Orang itu bernama Sarjono, S.H. (Sarjana Hukum)

Pemakaian Huruf Huruf yang digunakan adalah huruf latin dari /a/ sampai dengan /z/. Hurufhuruf /q/ dan /x/ tidak digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Indonesia, kecuali untuk menuliskan nama atau istilah. Huruf-huruf yang tidak dapat menempati posisi akhir adalah /c/, /ny/, /v/, /w/, dan /y/. Pemenggalan Suku Kata Pemenggalan suku kata digunakan jika kata terpisah oleh pergantian baris. Cara pemenggalan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3.

4.

5. 6.

Jika ada dua vokal berurutan, pemenggalan dilakukan antara vokal pertama dengan vokal kedua; misalnya ma-in, la-ut. Huruf diftong tidak boleh dipenggal; misalkan sau-da-ra, au-la. Jika ada dua vokal yang mengapit sebuah konsonan, pemenggalannya dilakukan antara vokal pertama dengan konsonan; misalnya: a-da, nada. Jika terdapat dua konsonan atau lebih secara berurutan, pemenggalannya dilakukan antara konsonan pertama dengan konsonan kedua; misalnya cap-lok, infra, in-truk-si. Imbuhan termasuk morfonemiknya dipenggal sebagai satu kesatuan; misalnya pe-la-jar-an, trans- mi-g- ra-si. Kata yang terdiri atas dua unsur dipenggal atas unsur-unsurnya misalnya: ki-lo-gram, bi-o-gra-fi.

Catatan: Dalam pergantian baris akhiran (-i) dan suku kata yang terdiri atas satu vokal tidak boleh dipisahkan; misalnya: meng-a-lami, a-kan, itu. Penulisan Huruf Kapital Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama: 1. 2. 3.

4.

5.

Awal kalimat: Dia mengantuk. Awal petikan langsung, misalnya Ibu berkata, "Kapan Anda pulang?" "Kapan Anda pulang,"tanya Ibu "sebaiknya besok saja". Dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama tahun dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan, misalnya: Yang Mahakuasa, Yang Maha Esa, Alquran, hamba-Mu. Nama gelar kehormatan, keagamaan, dan keturunan yang diikuti nama orang misalnya: Mahaputra Yamin, Roden Ayu Murtini, Haji Agus Salim. Unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instasi dan nama tempat, misalnya: Presiden Habibie, Menteri Agama, Gubernur Irian Jaya.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-32

6.

7. 8. 9.

10. 11.

12.

13. 14.

Unsur nama orang, misalnya : Amir Hamzah Dewi Sartika, Abdul Karim Al Ashari. Jika nama itu telah berubah menjadi nama jenis atau nama satuan ukuran, nama tersebut tidak ditulis dengan huruf kapital, misalnya: 10 volt, 200 watt. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa misalnya: bangsa Arab, suku Sunda, bahasa Inggris. Nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah, misalnya: tahun Masehi, bulan April, hari Lebaran, Perang Candu. Nama geografi, misalnya: Sungai Citarum, Pulau Jawa, dan sebagainya. Jika nama geografi digunakan sebagai nama jenis, nama geografi tersebut ditulis dengan huruf kecil, misalnya: gula jawa, jerut garut, garam inggris, salak pondoh. Unsur nama negara, lambang pemerintahan, serta nama dokumen resmi, misalnya: Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI. Setiap unsur bentuk ulang sempurna yang dipakai sebagai nama badan, lembaga pemerintah serta nama dokumen resmi, misalnya: Yayasan Ilmu-Imu Sosial, Undang-Undang Dasar 1945. Semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, judul karangan, kecuali kata tugas, misalnya: dari, ke, yang, dan sebagainya yang tidak menduduki posisi awal, misalnya: Dari Ave Maria ke Jalan lain ke Roma, Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Siswa SMP Kelas VII. Unsur singkatan nama orang, gelar, dan sapaan, misalnya: Drs, Tn.S.H. Kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan dan pengacuan, misalnya: Ibu Lurah, Pak Guru.

Penulisan Huruf Miring Huruf miring adalah huruf yang dicetak miring, pada tulisan tangan atau ketikan, huruf miring ialah huruf yang digarisbawahi. Huruf miring dipakai: 1. Untuk penulisan nama buku, majalah dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, misalnya: Negara Kertagama, Suara Karya. 2. Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata, misalnya: bab ini tidak membicarakan. 3. Untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing yang belum disesuaikan ejaannya, misalnya: politik devide et impera, gnetum gnemon, oryza saliva. Penulisan Kata A. Kata Dasar Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya: Ibu percaya bahwa engkau tahu. B. Kata Turunan 1. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya, misalnya: bergeletar, penetapan, mempermainkan. DIGITAL PROJECT #2201410001

III-33

2.

3.

4.

Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, imbuhan ditulis serangkai dengan kata mengikuti atau mendahuluinya, misalnya: bertepuk tangan, sebar luaskan, bertanggung jawab, garis bawahi, tondo tangani. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata dengan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, unsur gabungan itu harus ditulis serangkai, misalnya: menggarisbawahi, dilipatgandakan, mempertanggungjawabkan, men galihbahasakan. Jika salah satu satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu harus ditulis serangkai, misalnya: adipati, aerodinamika, antarkota, prasangka, purnawirawan, paccasarjana.

Catatan: (1) Jika bentuk terikat tersebut diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital diantara kedua unsur ditulis tanda hubung, misalnya: non — Indonesia, antar-SMA. (2) Bentuk terikat (maha-) ditulis terpisah jika diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar, misalnya: Maha Esa, Mahn Pengasih. C. Bentuk Ulang Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, misalnya: anak-anak, buah-buahan, buku-buku, tungganglanggang, dibesarbesarkan, bermain-main, buah-buahan. D. Gabungan Kata 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

Gabungan kata ditulis terpisah, misalnya: duta besar, meja tulis, orang tua, rumah sakit. Gabungan kata yang mungkin dapat menimbulkan salah arti dapat ditulis dengan menggunakan tanda hubung, misalnya: alat pandang dengar, ibu - bapak kami, orang - tua muda. Gabungan kata berikut ditulis serangkai: acapkali, adakalanya, bilamana, bismilah, bumiputra, kilometer, daripada, dukacita, halalbihalal, hulubalang, kacamata, kasatmata, keretabahasa, manakala, manasuka, matahari, olahraga, peribahasa, puspawarna, radioaktif saputangan, sediakala, segitiga, sukacita, sukarela, syahbandar, titimangsa. Klitik (-ku), (-mu), dan (-nya) ditulis serangkai, rnisalnya: kuambil, bukuku, bajumu, dipukulnya. Kata depan ditulis terpisah, misalnya: ke luar, ke sana, di depan. Katakata keluar (antonim kata masuk), kesamping, kemari ditulis serangkai. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah, misalnya: si pengirim, sang raja. Partikel (-fah), (-kah), dan (-tah) ditulis serangkai, rnisalnya: apakah,

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-34

8.

cobalah, apatah. Partikel per ditulis terpisah jika berarti mulai, demi, dan setiap, misalnya: per April, satu per satu, per lembar.

Penulisan Singkatan Singkatan dibagi menjadi dua macam yaitu singkatan biasa (disebut singkatan) dan akronim. A. Singkatan adalah kata atau gabungan kata yang dipendekkan dengan satu huruf atau lebih: a. Singkatan nama-nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan titik, misalnya: A.S. Kramawijaya M.B.A (Master of Business Administration) Bpk. (Bapak) Kol. (Kolonel) b. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan badan atau organisasi, serta nama organisasi serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata dituli dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya: DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) c. Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih satu tanda titik, misalnya: dll (dan lain-lain) hlm (halaman) Yth. Sdr. Moh. Hasan Perhatikan singkatan yang menggunakan dua huruf berikut! a.n. (atas nama) d.a. (dengan alamat) u.b. (untuk beliau) u.p. (untuk perhatian) s.d. (sampai dengan) d.

Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, timbangan dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya: Cu (Cuprum) TNT (trinitrotoluen) L (liter) cm (centimeter dilafalkan sentimeter) Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

B. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. DIGITAL PROJECT #2201410001

III-35

a.

Akronim nama dari yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata, misalnya: TNI (Tentara Nasional Indonesia) LAN (Lembaga Administrasi Negara) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

b.

Akronim nama dari yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital, misalnya: Iwapi (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Kowani (Kongres Wanita Indonesia) Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat)

c.

Akronim yang bukan nama dari yang gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil, misalnya: pemilu (pemilihan umum) rapim (rapat pimpinan)

Penulisan Angka dan Lambang Bilangan 1.

Angka dipakal untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Dalam tulisan lazim digunakan angka arab atau angka romawi. Angka arab: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Angka romawi : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M.

2.

Angka digunakan untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, luas dan isi, (ii) satuan waktu, (iii) nilai uang, dan (iv) kuantitas, misalnya: (i) 0,5 sentimeter 10 liter (ii) 1 jam 20 menit pukul 15.00 (iii) Rp5.000.000,00 50 dolar Amerika 2.000 rupiah (iv) 27 orang

3.

Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, atau, kamar pada alamat, misalnya: Jalan Tanah Abang Nomor 3, Hotel J.W. Marriot, kamar 67 Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci, misalnya: Bab X, pasal 5, halaman 252 Surat Yasin: 9

4.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-36

5.

6.

7.

8.

9.

Penulisan lambang bilangan yang dengan huruf dilakukan sebagai berikut: a. Bilangan utuh dua belas dua puluh dua b. Bilangan pecahan setengah seperenam belas seperseratus satu dua persepuluh Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut. Misal: • Paku buwono X • Pada awal abad XX • Dalam kehidupan abad ke-20 ini • Lihat bab II • Pasal 5 • Dalam Bab ke-2 buku itu • Daerah tingkat II itu • Di tingkat kedua gedung itu • Di tingkat ke-2 itu • Kantor di tingkat II itu Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran (-an) mengikuti cara yang berikut. Misalnya: • Tahun 50-an atau tahun lima puluhan • Uang 5000-an atau uang lima ribuan • Lima uang 1000-an atau lima uang ribuan Lambang bilangan pada awal kalimat di tulis dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan, misalnya: • Amir menonton drama itu sampai tiga kali. • Ayah memesan tiga ratus ekor ayam. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalnya: • Lima betas orang tewas dalam kecelakaan tersebut. • Pak Joko mengundang 250 orang tamu. Bukan: • 15 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. • Dua ratus lima puluh orang tamu diundang Pak Joko.

10. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya mudah dibaca, misalnya: • Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah. • Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 200 juta orang. 11. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kuintansi. DIGITAL PROJECT #2201410001

III-37

Misalnya: • Kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. • Di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Bukan: • Kantor kami mempunyai 20 (dua puluh) orang pegawai • Di lemari itu tersimpan 805 (delapan ratus lima) buku dan majalah. 12. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat, misalnya: Saya lampirkan tondo terima uang sebesar Rp991.200,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Penulisan Unsur Serapan Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sansekerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, atau bahasa Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman bahasa dalam bahasa Indonesia, dapat dibagi atas dua golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle, shuttle cook, I' exploitation del homme par I homme. Unsurunsur pinjaman yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat diperbandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah yang berlaku pada unsur serapan adalah sebagai berikut: aa ae au ae ai c c cc cch

(Belanda) menjadi a paal--pal, baal--bal, actaaf--oktap jika bervariasi dengan e, menjadi e haemoglobin--hemoglobin, haematite--hematite tetap au tetap ae jika tak bervariasi dengan e aerobe--aerob, aerodinamics--aerodinamika tetap ai trailer--trailer, caisson--kaison di muka a, u, o, dan konsonan menjadi k calomel--kalomel, cubic--kubik di muka e, i, oe, dan y menjadi s central--sentral , cylinder--silinder di muka e dan i menjadi k accommodation--akomodasi, acclamation--aklamasi dan ch di muka a,o, dan konsonan menjadi k saccharin-- sakarin, chromosome--kromosom

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-38

ch ch e ea ee ei eo eu f gh gue i ie kh oe oo oo ou ph ps pt q rh sc

yang lafalnya s atau sy menjadi s achelon--eselon, machine--mesin yang lafalnya c menjadi c chek--cek, China--Cina tetap e effek--efek, synthesis—sintesis tetap ea idealist--idealis, habeas–habeas (Belanda) menjadi e stratofeer--stratosfer, systeem--sistem tetap ei eicosane--eikosan, eidetic--eidetik tetap eo stereo--stereo, geometry--geometri tetap eu neutron--neutron, eugenol--eugenol tetap f fanatic--fanatik, fossil--fosil menjadi g sorghum--sorgum menjadi ge igue--ige, gigue--gige pada awal suku kata di muka tetap i ion--ion, iambus--iambus tetap i jika lafalnya bukan i variety--varietas, patient--pasien (Arab) tetap kh khusus--khusus, akhir--akhir menjadi e oestrogent--estrogen, foetus--fetus (Inggris) menjadi u cartoon--kartun, pool--pul tetap o coordination--koordinasi, zoology--zoologi menjadi u gouvemour--gubernur, coupon--kupon menjadi f phase--fase, physiology--fisiologi tetap ps pseudo--pseudo, psychiatry--psikiatri tetap pt ptyalin--ptialin, pterosour--pterosour menjadi k aquarium--akuarium, aquator--equator menjadi r rhythm--ritme, rhetoric--retorik di muka a, o, u dan konsonan menjadi k scenografhy--senografi, scyphistoma--sifistoma

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-39

sch t th u ua ue ui uo uu v x x xc xc y y z

di muka vokal menjadi sk schema--skema, schzophrenia--skizofrenia di muka i menjadi s ratio--ratio, action--aksi menjadi t theocracy--teokrasi, method--metode tetap u unit--unit, institute--institut tetap ua dualism--dualisme, quality--kualitas tetap ue duet--duet, suede--sued tetap ui conduite--konduite, equinox--ekuinoks tetap uo quota--kuota, quorum--kuorum menjadi u prematuur--prematur, vacuum--vakum menjadi v vitamin--vitamin, television--televisi pada awal kata tetap x xenon--xenon, xanthate--xantat pada posisi lain menjadi ks taxi--taksi, exsekutive—eksekutif di muka e dan i menjadi ks exception--eksepsi, exsess--ekses di muka a,o,u, dan konsonan ksk excavation--ekskavasi, ekclusive--eksklusif tetap y jika lafalnya y yen--yen, yuan--yuan menjadi i jika lafalnya i dynamo--dinamo, propyl--propil tetap z zenith--zenit, zygote--zigot

Pemakaian Tanda Baca 1. Tanda Titik ( . ) digunakan: a. Pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan, misal: • Ayahku tinggal di Solo. • Mereka mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini ayah akan membeli rumah di Surabaya. b. Di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ihtisar, atau daftar, misal: 1. Patokan umum 1.1 Isi karangan 1.2 … DIGITAL PROJECT #2201410001

III-40

c.

d.

e.

f.

2.

Untuk memisahkan angka jam, menit, detik, yang menunjukkan waktu atau jangka waktu, misal: • Puku113.30.20 • 13.35.20 jam Di antara nama penulis, judul karangan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka: • Siregar, Merari. 1920. Azab dan Sengsara. Jakarta: Balai Pustaka. • Firdausi, Aulia Najwa. 2006. Statistik Modern. Surakarta: CV Merdeka. Untuk memisahkan bilangan ribuan, atau kelipatannya, tetapi tidak dipakal jika tidak menunjukkan jumlah, misal • Jumlahnya ada 24.200 orang. • Nomor teleponnya 081548514855 • NIP 197305142007011012 Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, kepala ilustrasi, tabel, di belakang alat pengirim dan tanggal surat atau penerima surat, misal: Acara Kunjungan Adam Malik Bandung, 1 April 1992 Yth. Sdr. Moh. Hasan JI. Aril 43

Tanda Koma ( , ) digunakan: a.

Di antara unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan, misal: • Saya membeli kenos, pena, dan tinta. • Satu, dua, tiga!

b.

Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan, misalnya: • Saya ingin datang, tetapi hari hujan. • Didi bukan anak Saya, melainkan anak Pak Kanto.

c.

Untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya, misalnya: • Koichi hari hujan, saya tidak akan datang. • Ketika saya sedang membaca, tiba-tiba lampu padam. • Meskipun kedua orang tuanya sangat kaya, kedua gadis itu tidak sombong. Namun, tanda baca (,) tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu rnengiringi kalimatnya, misalnya: • Saya tidak akan datang kalau hari hujan. • Dia lupa akan janjinya karena sibuk. • Kedua gadis itu tidak sombong meskipun kedua orang tuanya sangat kaya.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-41

d.

Di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya: oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, misalnya : • Akhir-akhir ini kasus kejahatan semakin marak. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. • Kita harus menghadapi ujian nasional dalam waktu dekat ini. Jodi, kita harus belajor lebih giat lagi. e. Untuk memisahkan kata seru, seperti: o, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat dalam, misalnya: • O, begitu? • Wah, bukan main! • Amboi, indahnya pemandangan itu! f. Untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, misalnya: • Kota Ibu, "Saya gembira sekali" • "Saya gembira sekali," kata Ibu, "karena kamu lulus" g. Di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, (iv) nama dan tempat wilayah atau negeri yang ditulis berurutan, misalnya: • Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta. • Sdr. Abdulah, Jalan Pisang Batu I, Bogor • Kuala Lumpur, Malaysia h. Untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam penulisan daftar pustaka, misalnya: Alisjahbana, Sutan Takdir. 1949. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Djakarta: PT Pustaka Rakyat. i. Di antara bagian-bagian dalam catatan kaki, misalnya: W.J.S. Purwodarminto, Bahasa Indonesia untuk Karangmengarang (Yogyakarta : UP Indonesia, 1967), hal.4. j. Di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama keluarga atau marsga, misalnya: • B. Ratulangi, S.E. • Ny. Khadijah, M.A. k. Di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, misalnya: • 12,5 m • Rp12,50 l. Untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi (Iihat juga pemakaian tanda pisah), misalnya: • Guru saya, Pak Ahmad, sedang membaca koran di perpustakaan. • Di daerah kami, misalnya, masih banyak yang makan sirih. m. Untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat, misalnya: DIGITAL PROJECT #2201410001

III-42

Atas bantuan Agus, Susilo mengucapkan terimakasih. Namun, tanda baca (,) tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri dengan tanda baca tanya atau tanda seru, misalnya: "Di mana Saudara tinggal ?" tanya Karim. 3.

Tanda Titik Koma ( ; ) digunakan: a. Memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, misalnya: Malam makin larut; pekerjaan belum selesai juga. b. Sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk, misalnya: Ayah mengurus tanaman; ibu sibuk bekerja didapur; adik menghapal nama-nama pahlawan.

4.

Tanda Titik Dua ( : ) digunakan: a. Pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti suatu pemberian atau rangkaian, misalnya: • Kita memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari. • Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. (tidak memakai titik dua).

5.

b.

Sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan suatu pemerian, misalnya: Ketua : Ahmad Wijaya Sekretaris : Susilo Hamdani Bendahara : Bogus Hartawan

c.

Dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku, misalnya: Ibu : "Bawa kopor ini, Mir .1" Amir : "Baik, Bu !"

d.

(i) di antara jilid atau nomor dan halaman, iii) di antara bab dan ayat dalam kitab suci, (iii) di antara judul suatu karangan, (iv) nama kota dan penerbit buku acuan, misalnya: • Tempo, I ( 1971 ), 37:7 • Surat Yasin : 9

Tanda Hubung ( -) digunakan: a. Untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris, misalnya: -ada juga cara barub. Untuk menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata didepannya, misalnya: -untuk mengukur panas-

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-43

c. Untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, misalnya: anak-anak, berulang-ulang d. Untuk memperjelas (i) hubungan kata dengan ungkapan, (ii) penghilang bagian kelompok kata, misalnya: ber-evolusi dua puluh lima-ribuan (20 x 5000) e. Untuk merangkaikan (i) (se-) dengan kata berikutnya yang mulai dengan huruf kapital, (ii) (ke-) dengan angka, (iii) angka dengan akhiran (-an), (iv) singkatan hursuf kapital dengan imbuhan atau kata, (v) jabatan rangkap, misalnya: • se- Indonesia • ke-2 • 50 —an • di—PHK-kan • Menteri — Sekretaris Negara f. Untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur asing, misalnya: di—smash, pen—tackle—an 6. Tanda Pisah (-) digunakan: a. Membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat, misalnya: Kernerdekaan itu-saya yakin akan dapat dicapai—harus diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. b. Untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas, misalnya: Temuan ini—evolusi, teori kenisbian, dan kini pembelahan atom — telah mengubah wajah dunia ilmu pengetahuan. c. Di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti `sampai ke' atau `sampai dengan', misalnya: 1945 — 1950, Bandung — Jakarta 7. Tanda Elipsis ( … ) digunakan: a. Dalam kalimat yang terputus— putus, misalnya: Kalau begitu . . . ya, marilah kita berangkat! b. Untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan, misalnya: Sebab-sebab kemerosotan … akan diteliti lebih lanjut 8. Tanda Tanya (?) digunakan: a. Akhir kalimat tanya, misalnya: Kapan Anda berangkat ? b. Di dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya, misalnya: Ia dilahirkan tahun 1883(?) 9. Tanda Seru ( ! ) digunakan: Sesudah anggapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidak percayaan, ataupun emosi yang sangat kuat, misalnya: • Alangkah sempitnya kamar itu! • Merdeka! 10. Tanda Kurung ((...)) digunakan: a. Untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, misalnya: … telah selesai menyusun DIK (Daftar Isian Kegiatan). DIGITAL PROJECT #2201410001

III-44

b.

c.

d.

Untuk mengapit bagian keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan, misalnya: Keterangan itu (lihat label!) menunjukkan anus… Untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya dapat dihilangkan, misalnya: Pejalan kaki itu berasal dari (kota) Surabaya Untuk mengapit kata atau huruf yang memerinci suatu aturan atau keterangan, misalnya: Faktor produksi menyangkut masalah (a) dana, (b) tenaga, dan (c) kemampuan.

11. Tanda Kurung siku ([...]) digunakan: a. Untuk mengapit huruf, kata, kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain, misalnya: Sang Supraba men[d]engar bunyi gemerisik. b. Untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung misainya: Persamaan kedua proses mi (perbedaannya dibicarakan dalam Bab II [lihat halaman 35] tidak dibicarakan) perlu. 12. Tanda Petik ("...") digunakan: a. Untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain, misalnya: "Saya belum siap," kata Nira, " tunggu sebentar!" b. Untuk mengapit judul syair, karangan atau Bab buku yang dipakai dalam kalimat, misalnya: Bacalah "Bola Lampu" dalam buku Dari Suatu Masa, Dari Suatu Tempat. c. Untuk penutup yang mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung, misalnya: Kata Tono, "Saya juga minta satu". d. Untuk menutup kalimat atau bagian kalimat yang ditempatkan di belakang tanda titik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dalam arti khusus, misalnya: Karena kulitnya hitam, Budi mendapat julukon "Si Hitam". 13. Tanda Petik Tunggal ( ‘…’ ) digunakan: a. Untuk mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain, misalnya: "Kau dengar bunyi 'kring - kring' tadi?", tanya ayah pada Kok Rita. b. Untuk mengapit makna, terjemah, atau pemelasan kata atau ungkapan asing, misalnya: feed back 'balikan' 14. Tanda Garis Miring ( / ) digunakan: a. Dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwin, misalnya: No. 7/PK/1993. Tahun anggaran 2009/2010.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-45

b.

Sebagai pengganti kata atau, tiap misalnya Dikirim lewat darat/laut (darat atau laut) Rp 12.500.00/lembar (tiap) 15. Tanda penyingkat atau apostrof (') digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. misalnya: • Ali 'kan kusurati. 'kan = akan • 1 Januar, '92 '92 = 1992 KOSAKATA Bagian tata bahasa yang mempelajari seluk beluk struktur morfem serta kemungkinan terjadinya perubahan golongan kata, anti, dan fungsi sebagai akibat perubahan strukturnya disobut morfologi. Yang menjadi objek penelitian morfologi adalah: a. Morfem dan proses pembentukannya menjadi kata. b. Pengulangar kata dan proses pembentukannya. c. Pemajemukan kata dan proses pembentukannya. Morfem Morfem adalah satuan bentuk bahasa yang terkecil yang mengandung makna dan atau fungsi yang relatif stabil sehingga tidak dibagi atas bagian yang lebih kecil. Dengan perkataan lain, morfem merupakan kesatuan yang membedakan arti dalam pembentukan kata. Secara garis besar, morfem terdiri atas dua macam, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Penjelasannya sebagai berikut: a. Morfem bebas yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan mengandung makna leksikal. Misalnya: meja (KB), pukul (KK), baik (KS), dsb. b. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata, dan hanya mempunyai makna gramatikal. Morfem terikat ini ada dua macam, yaitu morfem terikat morfdlogis; contohnya afiksasi (imbuhan); dan morfem terikat sintaksis; contohnya partikel dan kata tugas. Di samping kedua jenis morfem tersebut masih terdapat morfem yang mempunyai makna leksikal, tetapi tidak dapat berdiri sendiri dalam kalimat, misalnya juang, temu, pukang, dsb. Morfem seperti ini disebut morfem unik. 1. Pembentukan Kata Jadian Proses pembentukan kata jadian disebut afiksasi atau pengaglutinasian. Proses ini terjadi apabila bentuk dasar dibubuhi imbuhan. Polanya adalah sebagai berikut: (bentuk dasar) + imbuhan DIGITAL PROJECT #2201410001

III-46

Bentuk dasar adalah bentuk bahasa tunggal maupun kompleks yang menjadi alas (dasar) pembentukan kata yang lebih luas, misalnya: • berperikemanusiaan = (ber-) + perikemanusiaan (bentuk dasar) • perikemanusiaan = (peri-) + kemanusiaan (bentuk dasar) • kemanusiaan = (ke - an) + manusia (bentuk dasar) Bentuk dasar pada manusia pada contoh di atas tidak dapat dipecahkan menjadi bentuk yang lebih kecil. Bentuk dasar yang demikian disebut bentuk asal. Bentuk asal ini pada hakikatnya adalah kata kerja berimbuhan (me-) atau kata kerja berimbuhan (ber-), misalnya: penulis: menulis (bentuk dasar); (me-) + tulis pemandangan: memandang (bentuk dasar); (me-) + pandang peladang: berladang (bentuk dasar); (ber-) + ladang Pada kata benda berimbuhan (per-) atau (pe-an) bentuk dasarnya adalah kata kerja berimbuhan (per-), misalnya: petinju: bertinju (bentuk dasar); (ber-) + tinju perbuatan: berbuat (bentuk dasar); (ber-) + buat 2. Pembentukan Kata Ulang Proses pembentukan kata ulang disebut reduplikasi. Prosesnya terjadi apabila bentuk dasar diulang. Polanya adalah sebagai berikut: (bentuk dasar) + (bentuk dasar) Proses pengulangan itu ada dua macam, yaitu: a.

Proses pengulangan seluruhnya Proses ini dengan atau tanpa variasi fonem dengan atau tanpa imbuhan, misalnya: kursi → kursi-kusi rumah sakit → rumah sakit- rumah sakit buah → buah-buahan b. Proses pengulangan sebagian, misalnya: berlarian → berlari-larian rumah besar → rumah-rumah besar berjalan → berjalan-jalan

Prinsip proses pengulangan ada dua macam, yaitu

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-47

a.

Bentuk dasar yang diulang hendaknya bentuk berterima, yaitu bentuk yang digunakan dalam pemakaian bahasa, misalnya: kura-kura: bukan kata ulang karena bentuk dasar kura tidak terdapat dalam pemakaian bahasa. mengata-ngatakan: bentuk dasarnya mengatakan bukan mengata.

b.

proses pengulangan tidak mengubah golongan kata/jenis kata, misalnya: berkata (kata kerja) berkata-kata (kata kerja) cepat (kata sifat) cepat-cepat (kata sifat)

Makna proses pengulangan: a. Menyatakan intensitas dalam arti: • kualitas, misalnya: Ia berkata baik-baik. • kuantitas, misalnya: Rumah-rumah terendam air. • frekuensi, misalnya: Ia menggeleng-nggelengkan kepalanya. b.

Melemahkan arti dalam arti: • agak, misalnya: Ia berkata ragu-ragu. • menyerupai, misalnya: Mobil-mobilan itu sangat kuat karena terbuat dari besi. •. menyatakan pekerjaan berbalasan (resiprok) atau saling, misalnya: Para tamu bersalam-salaman ketika menghadiri acara itu. •. menyatakan bermacam-macam, misalnya: sayur-sayuran, buahbuahan, pohon-pohonan. •. menyatakan kolektif, misalnya: dua-dua, empat-empat.

3.

Proses Pembentukan Kata Majemuk Proses pembentukan kata majemuk dapat juga disebut komposisi atau pemajemukan. Prosesnya yaitu dengan menggabungkan dua kata atau lebih. Pola kata maiemuk ditentukan oleh golongan kata yang membentuk kata majemuk itu, misalnya: a. kb + kk = kapal terbang b. kb + kb = buah tangan c. kb + ks = rumah sakit d. ks + kb = besar kepala e. kk + kb = naik daun Kata majemuk harus dibedakan dengan frasa karena proses penggabungan pada kata majemuk dapat menimbulkan makna baru, misalnya:

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-48

kamar kecil jalan besar

→ kata majemuk karena bukan kamar yang kecil. → frasa karena menunjukkan jalan yang besar.

Kata majemuk yang makna barunya tidak dapat ditelusuri dart unsurunsurnya disebut kata majemuk idiomatik atau ungkapan, misalnya: kambing hitam → makna barunya tidak dapat dicari dari kata kambing dan hitam, tetapi bermakna orang yang disalahkan. Ciri-ciri kata majemuk: a. Membentuk makna baru. b. Membentuk satu unsur pusat atau inti. c. Biasanya terdiri atas kata dasar. d. Mempunyai frekuensi pemakaian yang tinggi. e. Harus seluruhnya jika diulang. f. Masih dapat diberi imbuhan. Macam-macam kata majemuk: a. Kata majemuk kopulatif, yaitu persenyawaan dua kata yang sederajat, misalnya: tanah air, sumpah serapah. b. Kata majemuk deternatif, yaitu persenyawaan yang mempunyai hubungan atributif. Kata pertama sebagai yang diterangkan dan kata yang kedua sebagai yang menerangkan, misalnya: kamar tidur, raja muda, saputangan. c. Kata majemuk posesif, yaitu jika kata pertama sebagai yang menerangkan, sedangkan kata kedua sebagai yang diterangkan, misalnya: panjang tangan, keras kepala (menunjukkan kiasan), panjang tangan, keras kepala. Artinya kath majemuk menunjukkan kiasan. 4.

Imbuhan dalam Bahasa Indonesia Imbuhan atau afiks adalah morfem terikat morfologi yang digunakan dalam pembentukan kata. Imbuhan mempunyai bentuk, fungsi, dan makna/nosi. a.

Menurut bentuknya afiks itu ada lima macam, yaitu: 1) prefiks (awalan), misalnya: (me-), (ber-), (di-), (ter-), (pe-), (se-), dan (ke-). 2) infiks (sisipan), misalnya: (-el-), (-em-), dan (-er-). 3) sufiks (akhiran), misalnya: (-kan), (-i), (-an), (-nya). 4) konfiks (imbuhan terputus), misalnya: (ke-an), (per-an), (pean), dan (ber-an). 5) imbuhan gabung, misalnya: (me-kan), (di-kan), (me-i), (beran), (ke-an).

b.

Menurut fungsinya imbuhan itu ada dua macam, yaitu: 1) afiks pembentuk kata kerja, misalnya: (me-), (ber-), (di-), (ter-). 2) afiks pembentuk kata benda, misalnya: (pe-), (per-), (-an).

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-49

Imbuhan pembentuk kata kerja: Kata kerja atau verba adalah kata yang mengandung makna dasar tindakan (aksi), proses, dan keadaan yang bukan sifat. Ciri-ciri kata kerja adalah: a. dapat diperluas dengan sekelompok kata dengan + kata sifat. b. dinegasikan/diingkari dengan kata tidak. c. fungsi utamanya adalah sebagai predikat atau inti predikat dalam kalimat. Bentuk kata kerja: a. Verba asal, berdiri sendiri tanpa afiks, misalnya: ada, duduk b. Verba turunan 1) dasar bebas afiks wajib, misalnya: mendarat, melebar 2) dasar bebas afiks manasuka, misalnya: membaca, bekerja 3) dasar terikat afiks wajib, misalnya: bertemu, berjuang 4) reduplikasi, misalnya: berjalanjalan, memukul-mukul 5) majemuk, misalnya: naik haji, campur tangan c.

Imbuhan yang digunakan sebagai pembentuk kata kerja adalah: 1) prefiks (me-), (ber-), (ter-), (di-) 2) sufiks (-kan), dan (-i) 3) imbuhan gabung seperti terlihat dalam tabel di bawah ini. Prefiks 1 (me-) (di-) (ter-) (ke-

DIGITAL PROJECT #2201410001

Sufiks 2 3 (per-) (-kan) (ber-) (-i) (-an)

III-50

Berikut imbuhan pembentuk kata kerja dengan alomorf/variasi bentuk, nosi, dan contohcontohnya. Nama Imbuhan dengan Alomorfnya (me-)

(be-)

(ter-)

(per-)

(di-)

•

diikuti huruf /k/, /g/, /h/, /kh/, dan semua vokal • diikuti huruf /i/, /m/, /n/, /ng/, / ny/, /r/, /y/, dan /w/ • diikuti huruf /b/, /p/, dan /f/ • diikuti huruf /d/, /t/, /c/, hil, /sy/ • menjadi (menge-) jika diikuti kata bersuku kata satu • diikuti huruf /k/, /g/, /h/, /kh/, dan semua vokal • diikuti huruf /i/, /m/, /n/, /ng/, / ny/, /r/, /y/, dan /w/ • diikuti huruf /b/, /p/, dan /f/ • diikuti huruf /d/' It/, /c/, hil, /sy/ • menjadi (menge-) jika diikuti kata bersuku kata satu • diikuti kata ajar • diikuti kata yang diawali konsonan r atau kata pertama bersuku kata /er/ alternasinya sama dengan awalan (ber-)

tidak mengalami alternasi

DIGITAL PROJECT #2201410001

Nosi / Makna Gramatikal • menuju ke• melakukan perbuatan • bekerja dengan alat • mencari/ mengumpulakn • bembuat seperti • membuatjadi • membubuhi • menghasilkan/ mengeluarkan • menjadi seperti

Contoh

mempunyai • memakai • berada dalam keadaan • kumpulan/terdi n atas • mengadakan, mengerjakan • reflektif • resiprok • memanggil/ menganggap • mengeluarkan

beristri berbatu berbahagia berdua berkebun berapat bercukur bertinju berabang berkata bekerja

• • • • • • •

tidak sengaja dapat di ... tiba-tiba sampai ke ... superlatif intensitas menganggap sebagai • membuatjadi • intensitas menyatakan pasif

menepi menari mengail merotan mambabi buta membubur mengapur meratap melembaga mengecat mengelas

terambil terangkat terkejut terulang tertinggi tersipu-sipu

perbudak perlebar perturut

dibawa

III-51

Berikut imbuhan pembentuk kata benda dengan alternasi/alomorf, nosi, dan contohcontohnya. Nama Imbuhan dengan Alomorfnya (peng-), (pe-), alternasinya (pem-), (pensama dengan ),(peny-), (penge-) awalan (meng-)

(per-)

alternasinya seperti awalan (ber-)

(ke-)

(se-)

(-el-), (-em-), (-er-)

(peng-an), (pe-an), (pem-an) (pengan), (peny-an), (penge-an) (per-an), (pe-an), (pel- an) (-an)

(-wan), (-wati)

Nosi / Makna Gramatikal 1. orang yang (meng-) 2. orang yang (di ) 3. orang yang (ber-) 4. orang yang mudah … / memiliki sifat orang yang (ber-)

Contoh pembeli pesuruh petinju pemarah, pemalu

1. orang yang dianggap sebagai 2. menunjukan gabungan 3. menunjukan tingkat 1.menyatakan satu 2. menyatakan sama 3. menyatakan waktu 1. alat untuk 2. banyak 3. mengandung sifat 1. proses cars 2. hasil (meng-) 3. alat untuk (meng-)

ketua, kekasih kedua orang bangku kedua sebuah setinggi gunung sepulang telunjuk gerigi, geligi gemuruh

1. hal/keadaan (ber-) 2. wilayah yang( ber-) 3. tempat untuk (ber-) 1. hasil 2. alat 3. sesuatu yang (di-) 4. cara/poses 5. kumpulan/banyak 6. macam-macam 7. tiap-tiap 8. yang bersifat 9. tempat 1. ahli 2. bersifat 3. mempunyai banyak

pergerakan pegunungan persembunyian karangan timbangan makanan aturan daratan sayuran harian asinan belokan

pertapa

pembuatan penyelesaian penghidupan

negarawan dermawan hartawan

Pronomina Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu kapada nomina lain, misalnya nomina pesawat dapat diacu dengan pronomina ia. Dalam bahasa Indonesia, ada tiga macam pronomina yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-52

1. Pronomina Persona Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu pada orang. Berikut adalah bagan pronomina dalam bahasa Indonesia.

Persona Pertama

Kedua

Ketiga

2.

Tunggal saya, aku, daku, (ku-), (-ku) engkau, kamu, dikau (kau-), (-mu)

Netral

Makna Ekslusif kami

Inklusif kita

kalian kamu (sekalian), anda (sekalian) Mereka (-nya)

ia, dia beliau, (-nya)

Pronomina Penunjuk

Pronomina penunjuk ada tiga macam, yaitu pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, dan pronomina penunjuk ihwal. Contoh pronomina ialah ini (mengacu kepada yang dekat), itu (mengacu kepada yang jauh), dan anu (mengacu kepada yang tidak dapat disebutkan). Pronomina penunjuk dapat berfungsi atribut/pelengkap, dan predikat, misalnya: Ini rumah saya



Saya membeli ini



3.

sebagai

subjek,

objek,

ini dapat S atau P bergantung intonasi ini = O

Pronomina Penanya

Pronomina penanya digunakan sebagai pertanyaan. Pada garis besarnya pronomina penanya ada dua macam yaitu apa dan mana. Berikut pronomina penanya dalam bagan. O SiMengBerk-n

+apa

+apa Di Ke Dari Bagai bila

DIGITAL PROJECT #2201410001

mana

Apa Siapa Mengapa Berapa Kapan apabila di mana ke mana dari mana bagaimana bilamana

menanyakan barang menanyakan orang menanyakan sebab menanyakan jumlah menanyakan waktu menanyakan waktu menanyakan tempat menanyakan tempat menanyakan tempat menanyakan keadaan menanyakan waktu

III-53

Numeralia Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya (orang, binatang, atau barang) maupun konsep. Pada dasarnya ada dua numeralia dalam bahasa Indonesia, yaitu (1) numeralia pokok, dan (2) numeralia tingkat. 1.

Numeralia pokok mengacu kepada bilangan. Numeralia ini ada lima macam, yaitu: a. Numeralia pokok tertentu, misalnya: satu, dua, sepuluh, dsb. b. Numeralia pokok klitika, misalnya: (eka-), (catur-), (panca-), dsb. c. Numeralia pokok kolektif, misalnya: ketiga, keempat d. Numeralia distributif, misalnya: tiapHap, setiap, dsb. e. Numeralia pokok tak tentu, misalnya banyak, sedikit, dsb.

2.

Numeralia bertingkat mengacu kepada bilangan tingkat, misalnya: orang kedua, bangku ketiga, dsb.

Adjektiva Adjektiva, yang disebut juga kata sifat atau kata keadaan adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, Benda, atau binatang. 1. Dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, paling. Misalnya: lebih baik, paling baik. 2. Dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sekali. Misalnya: amat indah, sangat indah, indah sekali. 3. Dapat diingkari dengan kata ingkar tidak. Misalnya: tidak benar. 4. Dapat diulang dengan (se-nya). Misalnya: sebaik-baiknya. 5. Pada unsur serapan dapat berakhir (-er), (-wi), (-if), (-ah), (-al), (-ik). Misalnya: honorer, duniawi, ilmiah, formal, elektronik, negatif, dsb. Bentuk adjektiva ada beberapa macam, yaitu: 1. Adjektiva dasar, misalnya: anggun, lemah, rusak, murah, dsb. 2. Adjektiva turunan, misalnya: a. Dengan afiksasi: alami, penakut, keibuan, kebapakan, dsb. b. Dengan reduplikasi: kebarat-baratan, besar-besar, dsb. c. Dengan pemajemukan: tinggi hati, lemah lembut, dsb. Salah satu ciri utama adjektiva ialah bahwa kata tersebut dapat digunakan untuk tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan adjektiva ada tiga macam, yaitu: 1. Tingkat perbandingan ekuatif, menyatakan bahwa satu hal itu sama atau sebanding dengan yang lainnya. 2. Tingkat perbandingan komparatif, menyatakan bahwa suatu hal itu lebih atau kurang dari yang lain. 3. Tingkat perbandingan superlatif, menyatakan bahwa dari sekian hal DIGITAL PROJECT #2201410001

III-54

yang dibandingkan satu melebihi yang lain. Caranya dengan menggunakan paling atau (ter-) + adjektiva, contohnya: paling menyedihkan, terindah, dsb. Fungsi adjektiva dalam kalimat ada tiga macam, yaitu: 1. Sebagai predikat, misalnya: Gedung itu sangat megah 2. Sebagai atribut, misalnya: Anak rajin itu dipuji orang tuanya. 3. Sebagai nominal, misalnya: Dalam laut dapat diduga. Adverbia Adverbia adalah kata yang memberi keterangan dengan keterangan sebagai fungsi dalam kalimat, misalnya: • Saya ingin lekas-lekas pulang. (lekas-lekas = adverbia) • Orang itu sangat baik. (sangat = adverbia) Adverbia sebagai kategori harus dibedakan dengan keterangan sebagai fungsi dalam kalimat, misalnya: la datang kemarin. Kemarin merupakan nomina yang berfungsi sebagai keterangan waktu dalam kalimat itu Bentuk adverbia ada bermacam-macam: 1. Adverbia dasar, misalnya: sangat, hanya, lebih, segera, dsb. 2. Adverbia turunan, misalnya: a. Dengan afiksasi (-nya): agaknya, sebaiknya, sesungguhnya, dsb. b. Dengan afiksasi (se-nya): sebenarnya, sesungguhnya, dsb. c. Dengan pengulangan kata dasar: diam-dim, lekas-lekas, dsb. d. Dengan pengulangan kata dasar + (-an): habis-habisan. e. Dengan pengulangan kata dasar + (senya): sekuat-kuatnya… Kata Tugas Kata tugas adalah kata yang mempunyai ciri-ciri: 1. Hanya mempunyai makna gramatikal (tidak memiliki makna leksikal). 2. Tidak mengalami perubahan bentuk, kecuali kata tugas yang sifatnya ambivalen, misalnya: • Kata depan di, ke, dari tidak bermakna leksikal. • Kata depan di, ke dari tidak dapat diberi imbuhan serta tidak dapat diulang. Macam-macam kata tugas: 1. Preposisi atau Kata Depan Bertugas sebagai unsur pembentuk frasa preposional. Preposisi terletak di depan frasa yang mengikutinya berupa nomina, verba, atau adjektiva. Bentuk preposisi bermacam-macam, yaitu: a. bentuk tunggal, misalnya: bagi, untuk, guna  menandai, DIGITAL PROJECT #2201410001

III-55

b.

di



ke



dari dengan oleh

  

pada



sejak



hubungan peruntukan menandai hubungan tempat berbeda menandai hubungan arah menuju tempat menandai hubungan asal menandai hubungan kesertaan/cara menandai hubungan pelaku menandai hubungan ihwal peristiwa menandai hubungan waktu dari saat

bentuk turunan Dengan cara afiksasi, misalnya: bersama,  menandai hubungan beserta kesertaan menjelang  menandai hubungan waktu sesaat sebelum menuju  menandai hubungan terhadap  tujuan/arah menurut  menandai hubungan sumber sekeliling  menandai hubungan sekitar  ruang lingkup geografi selama  menandai hubungan kurun waktu mengenai  menandai hubungan sasaran bagaikan  menandai hubungan pemiripan

Dengan menggabungkan preposisi + preposisi, misalnya: daripada  menandai hubungan perbandingan kepada  menandai hubungan arah oleh karena  menandai hubungan oleh sebab penyebab sampai  menandai hubungan dengan, ke batas waktu/tempat selain dari  menandai hubungan perkecualian Dengan menggabungkan preposisi + bukan preposisi, misalnya: di otos, di dalam, ke samping, di bawah, dsb.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-56

2.

Konjungsi

Konjungsi atau kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih, seperti dan, atau, tetapi, dsb. Pada garis besarnya konjungsi itu ada dua macam, yaitu: a.

Konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang setara, misalnya: dan  menandai hubungan penambahan atau  menandai hubungan pemilihan tetapi  menandai hubungan perlawanan

b.

Konjungsi subornatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak setara, misalnya: sesudah  menandai hubungan ketika, waktu sebelum jika, kalau,  menandai hubungan manakala syarat andaikan,  menandai hubungan seandainya pengandaian agar,  menandai hubungan supaya,  tujuan buat biarpun,  menandai hubungan sekalipun, konsesif walaupun seakan-akan, menandai hubungan seolah-olah pemiripan sebab,  menandai hubungan karena penyebaban sehingga,  menandai hubungan sampai pengakibatan bahwa  menandai hubungan penjelasan dengan  menandai hubungan cara

c.

Konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang setara, misalnya: • baik maupun • tidak hanya tetapi juga • sedemikian + kata sifat + (-nya) sehingga • jangankan ... pun

d.

Konjungsi antarkalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, misalnya: "Akhir-akhir ini kasus pencurian sangat marak terjadi. Oleh karena itu,

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-57

kits harus meningkatkan kewaspadaan." e.

Konjungsi antarparagraf, yaitu konjungsi yang melalui suatu paragraf yang mempunyai hubungan dengan paragraf lain, misalnya: adapun, akan hal itu, dsb.

3.

Interjeksi Interjeksi atau kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan perasaan manusia, seperti sedih, heran, sakit, jijik, dsb. Contoh interjeksi: a. Bernada negatif: cis, cih, bah, idih, brengsek. b. Bernada positif: aduhai, amboi, asyik, syukur. c. Bernada keheranan: ai, lo, Masya Allah. d. Bernada netral: ayo, hai, halo, wah, oh.

4.

Artikel Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Bentuknya ada tiga macam, yaitu: a. Menyatakan jumlah tunggal, misalnya: sang untuk menyatakan manusia, bends, yang ditinggikan. sri untuk menyatakan manusia yang berderajat tinggi (sri Paus). hang, dang (terdapat dalam kasusastraan lama). b. Menyatakan kelompok, misalnya: para untuk manusia yang memiliki sifat tertentu (para ilmuwan). c. Menyatakan makna netral, misalnya: si untuk mengiringi nama orang (si Aminah). si hitam manis untuk membentuk nomina dari adjektiva.

5.

Partikel Partikel adalah kata tugas yang berbentuk klitik karena harus selalu dilekatkan pada kata yang mendahuluinya. Ada empat macam partikel, yaitu: a. (-kah) yang berfungsi untuk: • membentuk kalimat tanya, misalnya: Diakah yang datang? • membuat kalimat lebih formal, misalnya: Ke manakah anak itu? • memperjelas bahwa kalimat itu kalimat tanya, misalnya: Haruskah saya memilih jalan ini? b. (-Iall) yang berfungsi untuk: • menghaluskan nada perintah, misalnya: Pergilah sekarang! • mempertegas perintah, misalnya: Ambil berapa sajalah yang kau inginkan! c. (pun) yang berfungsi untuk menegaskan. • Mereka pun berkehendak seperti itu. • Kadang-kadang pun dipakai bersama lah, misalnya: Mereka pun berangkatlah.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-58

d.

(-tah) yang digunakan untuk misalnya: Apatah hidup ini tanpa engkau?

TATA MAKNA Ilmu yang mempelajari makna kata serta perubahan-perubahannya disebut semantik Makna kata ialah hubungan kata itu sebagai lambang bunyi dengan benda, perbuatan, serta sifat yang dimaksudkan. Proses pembentukan kata adalah sebagai berikut: Kata (lambang bunyi)  makna  bendanya, tindakan, sifat Semantik mencakup makna kata, perubahan makna kata, perpindahan makna kata, dan nilai rasa kata. Macam-macam Makna Kata Berdasarkan sifat hubungan antara kata dengan maknanya, makna kata dapat dibagi menjadi dua macam. 1.

Makna leksikal (disebut juga makna kamus), yaitu makna kata yang langsung mengacu kepada benda, tindakan, atau sifat yang dimaksudkan oleh kata itu. Misalnya: rumah  langsung mengacu kepada benda tertentu pergi  langsung mengacu kepada tindakan tertentu baik  langsung mengacu kepada sifat tertentu

2.

Makna gramatikal/struktural (disebut juga makna tata bahasa), yaitu makna kata yang timbul kemudian setelah mengalami proses tata bahasa. Proses tata bahasa itu ada dua macam, yaitu proses morfologis (pembentukaan kata) dan proses sintaksis (pembentukan frasa dan klausa atau kalimat). Misalnya: • prefiks (ber-) pada kata berilmu  mempunyai ilmu • prefiks (meN-) pada kata mendarat  menuju ke darat • kata saya dalam kalimat: Saya membaca buku  yang melakukan

Berdasarkan ada tidaknya makna tambahan makna kata dapat dibedakan atas: 1. Makna denotatif (disebut juga makna konseptual, makna objektif, makna lugas, atau makna sebenarnya), yaitu makna kata dalam alam wajar dan sesua dengan konsep makna kata asal. Makna denotatif merupakan makna kata apa adanya karena tidak mengandung makru tambahan, baik tambahan rasa maupun tambahan denotasi lainnya atau kiasan. Misalnya: • Bulan bersinar terang. • Anak itu jatuh dari tangga.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-59

2.

Makna konotatif (disebut juga makna kontekstual, makna subjektif atau tambahan rasa, makna kiasan), yaitu aspek makna sebuah kata atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicaraan dan pendengar atau pada penulis dan pembaca. Makna ini merupakan tambahan dari sikap sosial serta sikap pribadi yang dikemukakan pada makna konseptual. Misalnya : • Pada bulan muda banyak orang bepergian. • Harga karet jatuh di pasar dunia.

Berdasarkan hubungan makna antara satu kata dengan kata lain, dikenal beberapa istilah: 1.

2.

3.

4.

Sinonim, yaitu dua kata atau lebih yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuk luarnya. Misalnya: telah — sudah. Homonim, yaitu dua kata atau lebih yang sama lafal dan ejaannya, tetapi mengungkapkan makna yang berbeda karena dari asal yang berlainan atau tidak mempunyai hubungan makna. Misalnya : • bisa (dapat) bisa (racun) • tanggal (lepas)  tanggal (kalender) Menurut tingkatan, homonim itu ada dua macam: a. Homograf, yaitu dua kata atau lebih yang sama ejaannya, tetapi berbeda lafalnya dan tidak mempunyai hubungan makna. Misalnya • apel (buah) apel (berkumpul, berkunjung) • serak (sebar) serak (parau) b. Homofon, yaitu dua kata atau lebih yang sama lafalnya, tetapi berlainan ejaannya dan tidak mengandung hubungan makna. Misalnya • songs (ragu-ragu) sanksi (hukuman) • bank (tempat menyimpan uang)  bang (kakak) Hiponim, yaitu dua kata atau lebih yang maknanya terangkum oleh sebuah kata yang makna lebih luas atau superordinatnya. Misalnya: • mawar, melati, cempaka hiponim kepada bunga • ayam, itik, bebek  hiponim kepada unggas Polisemi, kata-kata yang memiliki makna ganda, tetapi masih dalam satu alur pengertian. Kepolisemian terjadi karena pergeseran makna atau tafsiran yang berbeda. Misalnya: • kepala (jawatan)  kepala (anggota tubuh) • jatuh (dari atas ke bawah) jatuh (nilai ujiannya) jatuh (sakit)

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-60

Perubahan Makna Kata Berdasarkan cakupan makna yang dimiliki sebuah kata, dikenal beberapa perubahan makna kata yaitu: 1.

2.

3.

Meluas, yaitu apabila cakupan makna kata sekarang lebih luas dibandingkan cakupan makna asalnya/semula. Misalnya: berlayar:  dulu  sekarang

: bergerak di laut dengan menggunakan kapal layar : mengarungi lautan dengan apa saja

bapak:  dulu sekarang

: orang tua laki-laki : siapa saja laki-laki yang patut dihormati

Menyempit, yaitu apabila cakupan makna kata sekarang lebih sempit dibandingkan cakupan makna asalnya/ semula. Misalnya: sarjana:  dulu sekarang

: untuk menyebut semua orang cendikiawan : untuk menyebut lulusan universitas

pendeta:  dulu sekarang

: untuk menyebut orang yang berilmu agama : untuk menyebut guru agama Kristen

Amelioratif, yaitu proses perubahan makna kata yang dirasakan nilainya menjadi lebih baik atau nilai konotasinya positif. Misalnya: wanita: dulu  sekarang tunanetra:  sekarang

: nilai konotasinya rendah : nilai konotasinya tinggi

: nilai konotasinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang buta

4.

Penyoratif, yaitu proses perubahan makna kata yang dirasakan nilainya menjadi lebih rendah atau nilai konotasinya negatif. Misalnya: • gerombolan  sekarang dirasakan nilai konotasinya negatif • oknum  nilai konotasinya negatif

5.

Sinestesia, yaitu perubahan makna akibat pertukaran tanggapan antara dua indra yang berlainan. Misalnya: Kalimat "Kata-katanya pedas". Kata pedas sebenarnya

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-61

merupakan tanggapan indra perasa, tetapi dalam kalimat tersebut dikaitkan dengan indra pendengar. 6.

Asosiasi, yaitu perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Misalnya: Kalimat "Beni saja amplop". Kata amplop dalam kalimat tersebut bermakna memberi uang suap.

Perpindahan Makna Kata Perpindahan makna kata terjadi jika sebuah kata menduduki nilai semantik baru dalam penggunaan bahasa umum. Beberapa macam perpindahan makna di antaranya: 1. 2. 3. 4.

Kata yang berasal dari tiruan bunyi (onomatope), misalnya mengetuk, menggedor, mengaum, tokek, tekukur. Kata yang berasal dari nama orang (apelativa), misalnya mujair, boikot, delman, honda. Majas (disebut juga kiasan), yaitu kata yang maknanya diganti dengan makna konotasi yang lain. Istilah, yaitu kata atau gabungan kata yang secara tepat mengungkapkan makna konsep, proses, dan sifat dalam bidang tertentu.

Majas Majas kadang-kadang disalahtafsirkan dengan istilah gaya bahasa. Seperti disebutkan di atas majas hanyalah sebagian dari gaya bahasa yang menggunakan katakata dalam arti kiasan atau bukan dalam arti sebenarnya. Pada garis besarnya, majas itu ada tiga macam, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas pertautan. 1. Majas Perbandingan Majas perbandingan ada tiga macam, yaitu perumpamaan, metafora, dan personlfikasi. a.

b.

c.

Perumpamaan/simile ialah majas yang menggunakan perumpamaan atau peribahasa yang menggunakan kata seperti, umpama, sebagai, laksana, ibarat, serupa, bak . Contoh: • Keadaan seperti makan buah simalakama. • Dia berada di kota besar seperti rusa masuk kampung. Metafora ialah majas perbandingan yang menggunakan kata-kata kiasan yang tidak menggunakan kata seperti, disebut juga perbandingan langsung. Contoh: • Bunga bangsa gugur di medan laga. • Dia adalah pelita hatiku. Personifikasi ialah majas perbandingan dengan cara meletakkan sifatsifat insan (orang) pada benda matt.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-62

Contoh: • Peluit kereta api menjerit. • Senja memanggil burung kesayangannya. 2. Majas Pertentangan Majas pertentangan ada tiga macam, yaitu hiperbola, litotes, dan ironi. a.

b.

Hiperbola yaitu majas pertentangan yang menggunakan kata-kata yang mengandung makna berlebih-lebihan padahal maknanya biasa-biasa saja. Contoh: • Sejuta kenangan mengusik pikiranku. • Harga-harga bergerak naik secepat kilat. Litotes yaitu majas pertentangan yang menggunakan kata-kata yang mengandung makna merendahkan, padahal maksudnya tinggi. Contoh: • Sumbangan ini hanyalah setetes air pemuas dahaga. • Mamplrlah ke gubuk buruk kami.

c.

Ironi yaitu majas pertentangan yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan yang dimaksud. Contoh: • Baru pukul dua dini hari, mengapa engkau sudah pulang?

3.

Majas Pertautan

Majas pertautan ada empat macam, yaitu metonimia, sinekdok, alusio, dan eufemisme. a. Metonimia ialah majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan hal-hal pembuat atau merek dagang benda itu. Contoh: • Ia sedang mengisap Gudang Garam (rokok). • Setiap pergi ke sekolah, is naik Honda (mobil). b. Sinekdok ialah majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan hal-hal yang dipentingkan. Contoh: • Indonesia hanya memenangi satu gelar dalam kejuaraan All England (sinekdok totem proparte, yaitu keseluruhan untuk menyatakan sebagian). • Dalam rangka memperingati HUT ke-64 RI, setiap kepala keluarga dikenat iuran Rp 25.000,00 (pars prototo, yaitu sebagian untuk menyatakan keseluruhan). c. Alusio ialah majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan peristiwaperistiwa umum yang terjadi atau menggunakan bahasa yang umum untuk menggunakan suatu maksud. Contoh: • Hati-hati jangan sampai terjadi peristiwa Madiun terjadi lagi. • Engkau ini hanya kura-kura dalam perahu saja. d. Eufemisme ialah majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan'kesopanan atau kata-kata pantang. DIGITAL PROJECT #2201410001

III-63

Contoh: • kencingdiganti dengan kata ke belakang • bodohdiganti dengan kurangpandai Misal: Maaf, Pak, saya akan ke belakang sebentar. Istilah Istilah adalah kata atau gabungan kata yang secara cermat mengungkapkan suatu konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Perangkat peraturan pembentukan istilah dan istilah yang dihasilkannya disebut tata istilah. Adapun, perangkat peraturan penamaan beberapa cabang ilmu dan nama yang digunakan secara umum bahasa disebut istilah umum, misalnya: • metabolism istilah biologi • natrium kloridanama zat kimia • diagnosis istilah khusus kedokteran • daya istilah umum TATA KALIMAT Ilmu yang mempelajari kalimat disebut sintaksis. Yang menjadi objek penelitian sintaksis adalah frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Frasa (Kelompok Kata) Frasa atau kelompok kata adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan, tetapi tidak membentuk Subjek — Predikat dan tidak membentuk makna baru. Bentuk baru itu tidak menimbulkan makna yang berbeda dengan makna kata sebelumnya. Misalnya dalam frasa: buku saya artinya tetap, yaitu buku milik saya. Berbeda dengan mata majemuk yang dapat menimbulkan makna baru, misalnya rumah sakit bukan bermakna rumah yang sakit. 1.

Macam-macam Frasa a.

2.

Frasa nominal yaitu frasa yang berintikan kata benda, misalnya rumah baru (inti atau yang diterangkan adalah rumah). b. Frasa verba yaitu frasa yang berintikan kata kerja, misalnya sudah pergi (berintikan kata kerja pergi). c. Frasa adjektiva yaitu frasa yang berintikan kata sifat, misalnya sangat baik (berintikan kata sifat baik). d. Frasa adverbia yaitu frasa yang tidak mempunyai inti, frasa ini hanyalah gabungan dua kata keterangan atau lebih, misalnya: sudah akan, hampir tidak. e. Frasa preposional yaitu frasa yang didahului kata depan dan frasa ini juga tidak mempunyai inti. Menurut tipe strukturnya frasa itu dapat dibagi menjadi: a. Frasa endosentris yaitu frasa yang salah satu atau kedua unsurnya

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-64

b.

3.

menjadi inti frasa itu. Frasa endosentris dibagi menjadi tiga yaitu: • Frasa endosentris yang subordinatif yaitu apabila salah satu unsurnya sebagai inti dan unsur lainnya sebagai keterangan, misalnya: harga pasar beberapa guru D M M D D = diterangkan = inti M = menerangkan = penjelas Mayoritas frasa dalam bahasa Indonesia berpola (D - M), frasa yang berpola (M - D) sangat sedikit. • Frasa endosentris yang koordinatif yaitu apabila semua unsur frasa itu dapat berlaku sebagai inti, misalnya: suami istri, baik buruknya, sawah Wang, meja kursi. Frasa setara dapat disisipi konjungsi dan, atau, maupun tanpa mengubah makna. • Frasa endosentris yang apositif apabila salah satu unsurnya sebagai keterangan, tetapi keterangan itu dapat mengganti kedudukan yang diterangkannya. Misalnya: Pak Ahmad, guru baru di sekolah kami, melambaikan tangannya. Frasa guru baru di sekolah kami dalam kalimat tersebut berfungsi menjelaskan Pak Ahmad. Frasa eksosentris yaitu frasa yang unsur- unsurnya tidak menjadi Intl frasa itu. Frasa eksosentris dibagi dua, yaitu: • Frasa eksosentris yang efektif yaitu frasa yang menunjukan arch, misalnya di sekolah, kepada peminta-minta, dari pasar. • Frasa eksosentris yang objektif yaitu frasa yang salah satu unsurnya sebagai objek, misalnya melambaikan tangan. Pola Pembentuk Frasa

Pola pembentukan frasa adalah sebagai berikut: a. Kata benda + kata benda, misalnya rumah beton, kapal layar b. Kata benda + kata kerja, misalnya kapal terbang, baju renang c. Kata benda + kata sifat, misalnya baju kotor, kitab suci d. Kata kerja + kata benda, misalnya pulang kampung, mandi madu e. Kata keterangan + kata sifat, misalnya sangat indah, what kuat Klausa Klausa adalah suatu konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung hubungan fungsional yang menurut tata bahasa tradisional dikenal sebagai Subjek dan Predikat. Klausa ini merupakan bagian dari kalimat yang luas atau kalimat majemuk. Klausa terdiri atas dua macam, yaitu: 1.

Klausa utama/induk kalimat yaitu klausa yang dapat berdiri sebagai kalimat. Cirinya bahwa klausa utama tidak boleh didahului konjungsi, misalnya Bapak membaca Koran. lbu memasak di dapur. Bapak membaca koran merupakan klausa utama. Demikian juga lbu memasak

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-65

2.

di dapur. Klausa bawahan/ anak kalimat yaitu klausa yang tidak dapat berdiri sebagai kalimat. Cinnya didahului oleh konjungsi, misalnya Saya datang ketika la tidur. Klausa ketika la tidur dalam kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri.

Kalimat Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titi nada, disela oleh jeda, serta diakhiri oleh intonasi selesai. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya(?), atau tanda seru (!). Menurut ahli tata bahasa tradisional, kalimat ialah satuan kumpulan kata yang mengandung pengertian yang lengkap. Kelengkapan ini merupakan keharmonisan bentuk dan tanggapan. Pola yang menentukan sempurna atau tidaknya suatu kalimat adalah Subjek — Predikat (Objek) Menurut ahli tata bahasa modern, kalimat ialah suatu bagian ujaran yang didahului oleh kesenyapan dan diakhiri oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Kalimat harus mencakup beberapa segi, yaitu: 1. Unsur segmental/utama kata, frasa, dan klausa. 2. Unsur suprasegmental/prosodi berupa intonasi. 3. Makna/arti. 4. Situasi. Sebelum membicarakan kalimat, berikut ini beberapa istilah yang berhubungan dengan kalimat, yaitu: 1.

Kategori dan Fungsi

Kata yang mempunyai bentuk dan perilaku yang sama dimasukkan dalam kategori/ kelompok yang sama. Bahasa Indonesia memiliki empat kategori yang sama: (1) verba atau kata kerja, (2) nomina atau kata benda, (3) adjektiva atau kata sifat, dan (4) adverbia atau kata keterangan. Di samping itu ada satu kelompok lain yang dinamakan kata tugas yang terdiri dari atas kelompok preposisi atau kata depan, konjungsi atau kata sambung, interjeksi atau kata seru, dar partikel. Setiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata atau frasa lain yang ada dalam kalimat itu. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Di samping itu ada fungsi lain yaitu atributif (yang menerangkan), predikatif (yang dianggap sebagai sebutan), dan DIGITAL PROJECT #2201410001

III-66

substantif (yang dianggap sebagai kata benda). Dalam bab ini hanya dibicarakan tentang fungsi kata atau fungsi frasa dalam kalimat. a.

Predikat Predikat merupakan bagian yang dipentingkan dalam kalimat dan memberikan penjelasan tentang subjek. Misalnya kalimat saya makan, kata makan dalam kalimat itu merupakan intinya. Oleh karena itu, makna dalam kalimat itu adalah predikat. Contoh lain kalimat saya yang makan. Kata saya dalam kalimat itu merupakan bagian yang dipentingkan atau predikat.

b.

Subjek Subjek adalah bagian yang diterangkan dalam kalimat. Misalnya kalimat dia guru. Dia dalam kalimat itu adalah bagian yang diterangkan atau subjek. Contoh lain: Anak itu rajin. Kucing itu binatang. Ayah sedang bekerja. Kata anak, kucing dan ayah dalam kalimat itu merupakan bagian yang diterangkan atau subjek.

c.

Objek Objek adalah bagian predikat dalam kalimat yang mempunyai kedudukan yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan dalam kalimat kecuali berubah bentuk atau arti. Misalnya kalimat saya membaca buku di perpustakaan. Membaca buku dalam kalimat itu tidak dapat dipisahkan, kecuali berubah bentuk kata membaca menjadi baca atau berubah artinya. Ada fungsi lain dalam kalimat yang seperti objek yaitu pelengkap. Perbedaannya terletak pada objek dapat dijadikan subjek dalam kalimat pasif, sedangkan pelengkap tidak dapat dijadikan subjek.

d.

Keterangan Keterangan adalah bagian predikat dalam kalimat yang kedudukannya renggang sehingga dapat dipisahkan tanpa menimbulkan perubahan makna. Contoh frasa di perpustakaan dalam kalimat saya membaca buku di perpustakaan dapat dipisahkan tanpa mengubah makna kalimat menjadi di perpustakaan saya membaca buku.

2.

Bagian Kalimat

Jika dilihat dari bentuk sintaksisnya, kalimat dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian inti kalimat disebut juga unsur inti dalam kalimat (bagian kalimat yang tidak dapat dilepaskan) dan bagian bukan inti kalimat (bagian kalimat yang dapat dilepaskan). Bagian inti (unsur inti) kalimat DIGITAL PROJECT #2201410001

III-67

yaitu S — P — (0), dan bagian yang bukan inti yaitu keterangan, misalnya: • Kami kemarin sore mendatangi pertemuan itu. • Kami mendatangi pertemuan itu (bagian inti), kemarin sore (bukan bagian inti). 3.

Ragam Kalimat

Menurut tata bahasa tradisional, jika dilihat dari bentuknya, kalimat dapat berupa kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Adapun menurut tata bahasa modern, kalimat itu dapat berupa kalimat mayor dan kalimat minor. Jika ditinjau dari segi maknanya, kalimat dapat berupa kalimat deklarat-if atau kalimat berita, kalimat interogat-ifatau kalimat tanya, kalimat imperatif atau kalimat perintah, kalimat eksklamat-if atau kalimat seru, dan kalimat emfatik atau kalimat penegasan. Kalimat Tunggal Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu klausa atau satu susunan Subjek-Predikat. Kalimat tunggal terdiri atas satu kesatuan baik dengan atau tanpa bagian bukan inti, misalnya: • Saya menulis. • Saya menulis surat. • Saya menulis surat untuk ibu. 1)

Kalimat Tunggal Berpredikat Nomina Kalimat berpredikat nomina disebut juga kalimat skuatif atau kalimat persamaan. Pola pembentukkannya ialah dengan menggabungkan dua nomina/frasa nomina sebagai S dan P. Jika S atau P atau kedua-duanya panjang, digunakan kata adalah. Dalam tata bahasa lama, kalimat seperti ini disebut kalimat nomina, misalnya: Saya mahasiswa IKIP. S P Jika frasa nomina pertama dibubuhi partikel (—lah), frasa pertama berubah fungsinya menjadi P, misalnya: Dialah adik saya. P S Jika kalimat ekuatif yang menggunakan adalah, kata adalah berfungsi sebagai P dan frasa nomina di belakangnya yang asalnya berfungsi sebagai P berubah menjadi pelengkap. Misalnya: Penghentian seorang karyawan S adalah masalah biasa. P pelengkap

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-68

2)

Kalimat Tunggal Berpredikat Adjektiva Kalimat berpredikat adjektiva disebut kalimat states. Dalam tata bahasa lama, sama seperti kalimat ekuatif disebut kalimat nominal. Pola pembentukannya adalah dengan menjejerkan nomina/frasa nomina dengan adjektiva/frasa adjektiva sebagai S dan P. Jika S atau P atau kedua-duanya panjang, dapat digunakan kata adalah, misalnya: Ayahnva sakit. S P Pernyataan Ketua Koperasi itu S adalah tidak benar. P pelengkap

3)

Kalimat Tunggal Berpredikat Verba. Kalimat berpredikat verba disebut kalimat verbal. Kalimat verbal ada tiga macam, yaitu: •

•

Kalimat transitif Kalimat transitif adalah kalimat berobjek. Kalimat transitif dibagi menjadi (1) kalimat ekatransitif, yaitu yang berobjek satu, misalnya: Pemerintah akan memasok semua S P kebutuhan lebaran. O Kalimat dwitransitif, yaitu kalimat yang berobjek dua misalnya: Ia mencarikan adiknya pekerjaan. S P O pelengkap

•

Kalimat tak transitif Kalimat tak transitif adalah kalimat tak berobjek dan tak berpelengkap. Seperti halnya dengan kalimat tunggal lain kalimat tak transitif dapat diikuti oleh keterangan. Polanya adalah S — P (Ket). Jika verba tak transitif diikuti nomina, nomina itu merupakan bagian dari verba, misalnya : Padinya menguning. S P Ia berjalan kaki ke sekolah. S P keterangan

•

Kalimat semitransitif. Kalimat semitransitif adalah kalimat tak berobjek, tetapi berpelengkap. Verba dalam kalimat semitransitif adalah verba semitransitif. Misalnya: Botol itu berisi airputih. S P pelengkap

4)

Kalimat dengan Frasa lain sebagai Predikat

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-69

Selain frasa nomina, frasa verbal, frasa adjektiva, dan frasa lainnya pun dapat berfungsi sebagai predikat. Contoh kalimat dengan P frasa lainnya: • Tinggalnya di Ujungpandang. (di Ujungpandang = P = frasa preposional). • Anaknya banyak. (banyak = P = numeralia/kata bilangan). Kalimat Aktif dan Pasif Kalimat aktif dan pasif dalam kalimat menyangkut beberapa hal: (1) macam verba yang menjadi predikat, (2) subjek dan objek, dan (3) bentuk verba yang dipakai. Kalimat pasif adalah perubahan kalimat aktif transitif dengan cara sebagai berikut: a. Pertukarkanlah S dengan 0. b. Gantilah P yang berprefiks (me-) dengan (di-), atau hapuslah (me-) clan verbanya jika pelaku perbuatannya pronomina pertama dan pronomina kedua. c. Tambahan kata oleh pada pelaku pronomina ketiga sifatnya fakultatif Jika pelakunya pronomina pertama atau pronomina kedua, tidak perlu ditambahkan kata oleh. Misalnya kalimat transitif berikut: 1) Pak Toha mengangkat asisten baru. 2) Mereka mernperbaiki rumah itu. 3) Kami tidak rnemaksa orang lain. 4) Toni ingin mencium Tini. Jika kalimat di atas diubah menjadi kalimat pasif, maka akan menjadi: • Asisten baru diangkat (oleh) Pak Toha. • Rumah itu diperbaiki (oleh) mereka. • Orang lain tidak kami paksa. Kalimat (4) tidak dapat dijadikan kalimat pasif karena akan mengubah anti asalnya. Jika dipasifkan akan menjadi Tini ingin dicium. Padahal, seharusnya Toni yang ingin mencium Demikian juga kalimatkalimat aktif transitif yang mengandung kata-kata yang secara kodratnya mengacu keinginan seperti senang, mau, berhasil tidak dapat dijadikan kalimat pasif. Kalimat pasif berperfiks (ter-) menunjukkan ketidaksengajaan dan tidak memasalahkan siapa yang menjadi pelakunya. Misalnya: • Penumpang bus itu terlempar ke luar. • Soal itu terlepas dari rasa senang dan tidak senang. Kalimat Menurut Isinya Ditinjau dari segi maknanya, kalimat terbagi menjadi lima kelornpok, yakni: DIGITAL PROJECT #2201410001

III-70

a. Kalimat Berita Kalimat berita ialah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu kepada pambaca atau pendengar. Kalimat berita tersebut juga kalimat deklaratif. Ciri-ciri kalimat berita adalah sebagai berikut: 1) Isinya memberitahukan sesuatu. 2) Intonasinya netral (nada suara berakhir turun). 3) Tanggapan pembaca atau pendengar tidak ada (zero). 4) Dalam tulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh kalimat berita: • Tadi pagi terjadi tabrakan mobil di dekat Monas. • Saya melihat orang itu memberi sesuatu kepada pengemis. b.

Kalimat Perintah

Kalimat perintah ialah kalimat yang isinya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah disebut juga kalimat imperatif. Ciriciri kalimat perintah adalah sebagai berikut: 1) Isinya perintah untuk melakukan sesuatu. 2) Intonasinya perintah (nadanya agak naik). 3) Tanggapannya dalam bentuk perbuatan. 4) Dalam tulisan, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru (!). Contoh kalimat perintah: • Berliburlah ke ternpat nenekmu! (aktif tak transitif) • Carilah pekerjaan apa saja! (aktif transitif) • Dijual saja mobil setua ini, ya! (pasif) Macam-macam kalimat perintah: 1) Perintah biasa: Usirlah anjing itu! 2) Permintaan: Coba ambilkan majalah itu! 3) Ajakan: Mari kita berangkat sekarang! 4) Syarat: Tanyakan kepadanya, tentu is mau menerangkannya! 5) Ejekan/cemooh: Buatlah sendiri jika engkau bisa! 6) Larangan: langanlah merokok di sini! c.

Kalimat Tanya

Kalimat tanya ialah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu kepada seseorang. Kalimat tanya disebut juga kalimat interogatif. Pada garis besarnya kalimat tanya itu ada dua macam: (1) kalimat tanya total, yaitu kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak, (2) kalimat tanya parsial, yaitu kalimat tanya yang jawabannya ditentukan oleh kata tanyanya.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-71

Ciri-ciri kalimat tanya: 1) Isinya menanyakan sesuatu. 2) Intonasinya tanya (naik pada akhir kalimat). 3) Tanggapannya berupa jawaban. 4) Dalam bahasa tulis diakhiri dengan tanda tanya (?). Cara membentuk kalimat tanya total ada empat cara, yaitu: 1) Dengan menambahkan kata apakah, misal: Apakah Anda sakit? 2) Dengan menambahkan partikel (-kah), misal: Sakitkah Anda? 3) Dengan mengubah intonasinya, misal: Anaknya malas? 4) Dengan menambah kata bukan, ya, belum, dan tidak, misal: Dia sakit, bukan? Cara membentuk kalimat tanya parsial ialah dengan menambahkan kata tanya apa (siapa, berapa, kapan, apabila) dan mana (di mana, ke mana, dari mana, bagaimana, bilamana), misalnya: • Siapa yang dicarinya? • Apa yang dikehendakinya? • Kapan peristiwa itu terjadi? d.

Kalimat Seru

Kalimat seru ialah kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. Karena rasa kagum berhubungan dengan sifat, maka kalimat seru dibentuk dari kalimat statif. Kalimat seru disebut juga kalimat interjektif. Cara membuatnya adalah sebagai berikut: 1) Balikkan urutan kalimat dari 5 — P menjadi P — S. 2) Tambahkan partikel (-nya) pada P. 3) Tambahkan kata seru di depan P. Contoh: Gadis itu contik  Cantik gadis itu Cantiknya gadis itu Alangkah cantiknya gadis itu! e.

Kalimat Emfatik

Kalimat emfatik kalimat memberikan penegasan khusus kepada subjek. Penegasan ini dilakukan dengan (1) menambah partikel (-lah) di belakang 5, dan (2) menambah kata sambung yang di belakang S. Dengan penegasan itu, berubah fungsi menjadi P. Contoh: Dia memulai pertengkaran. S P O Dijadikan kalimat emfatik menjadi: Dialah yang memulai pertengkaran. P S Kalimat Majemuk Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. DIGITAL PROJECT #2201410001

III-72

Pada garis besarnya kalimat majemuk terbagi menjadi dua macam, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat mejemuk bertingkat. a.

Kalimat Majemuk Setara

Kalimat majemuk setara ialah kalimat yang terdiri atas dua klausa yang hubungannya setara. Klausa-klausa dalam kalimat majemuk setara merupakan klausa utama. Klausa satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan kata penghubung atau yang disebut koordinator. Itulah sebabnya kalimat majemuk setara disebut juga kalimat koordinasi atau kalimat gabung. Hubungan antarklausa dalam kalimat majemuk setara dapat digambarkan sebagai berikut:

Menurut hubungan antarklausanya, kalimat majemuk setara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1)

2)

3)

b.

Kalimat majemuk setara dengan hubungan penjumlahan. Hubungannya ditandai oleh kata sambung dan, serta, atau baik… maupun… Jika dilihat konteksnya, hubungan penjumlahan itu dapat dinyatakan: (1) sebab akibat, misalnya: Pengaruh revolusi itu tertanam dalam dirinya dan dari situ idenya tentang perjuangan berkembang cepat; (2) urutan waktu, misalnya: Ia hanya mengangguk-angguk dan air matanya mengalir deras; (3) pertentangan, misalnya: Keberhasilannya dicapai dengan kerja keras dan hanya kegagalon yang dapat diharapkan dari hidup bermalas-malas; (4) perluasan, misalnya: Ujian seperti itu disebut uji bakat dan terutama mengukir kemampuan intelektual seseorong. Kalimat majemuk setara dengan hubungan memilih. Hubungannya ditandai oleh kata atau, misalnya: Beliau sedang melamun atau sedang memikirkon saya. Kalimat majemuk setara dengan hubungan perlawanan. Hubungannya ditandai oleh kata tetapi. Jika dilihat isinya, hubungan perlawanan ini dapat menyatakan (1) penguatan, misalnya: Bapak menjadi perhatian penduduk tidak hanya dari keluarga, tapi juga menjadi perhatian penduduk di desaku; (2) implikasi, misalnya: Adikku belum bersekolah, tetapi dia sudah dapat membaca buku; (3) perluasan, misalnya: Adat dipertahankan supaya tidak berubah, tetapi unsur baru dari luar yang dianggap baik boleh dimasukkan. Kalimat Majemuk Bertingkat Kalimat majemuk bertingkat adalah

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-73

kalimat tunggal yang diperluas dan perluasan itu berbentuk klausa baru. Hubungan antra klausa satu dengan klausa lain disambung dengan subordinator. Itulah sebabnya, kalimat majemuk bertingkat disebut juga kalimat subordinasi atau kalimat kompleks. Hubungan antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat dapat digambarkan sebagai berikut:

Konjungsi atau kata sambung yang digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat adalah: 1) Sejak: menyatakan hubungan waktu awal. 2) Sewaktu, ketika: menyatakan hubungan waktu bersamaan. 3) Sebelum, sehabis: menyatakan hubungan waktu berurutan. 4) Hingga, sampai: menyatakan hubungan waktu hadir. 5) Jika, kalau, andaikan: menyatakan hubungan syarat. 6) Supaya, agar: menyatakan hubungan tujuan. 7) Walaupun, biarpun, kendatipun, meskipun: menyatakan hubungan konsesif/perlawanan. 8) Seperti, ibarat: menyatakan hubungan perbandingan. 9) Sebab, karena: menyatakan hubungan penyebab. 10) Sehingga, sampai-sampai, maka, akibatnya: menyatakan hubungan akibat. 11) Seakan-akan, seolah-olah: menyatakan hubungan sangkalan. 12) Padahal: menyatakan hubungan kenyataan. 13) Makanya: menyatakan hubungan hasil. 14) Bahwa, apa: menyatakan hubungan penjelas. 15) Yang: menyatakan hubungan atribut/ keterangan. Berdasarkan klausa sematannya/anak kalimatnya, kalimat majemuk bertingkat dapat dibagi menjadi kalimat majemuk bertingkat: 1)

2) 3)

4) 5) 6)

Anak kalimat pengganti keterangan waktu, misalnya: Sejak aku diserahkan orang tua kepada nenek, aku tidur di atas dipan di kamar nenek. Anak kalimat pengganti keterangan syarat, misalnya: Jika anda mau mendengarkannya, saya tentu akan senang sekali. Anak kalimat pengganti keterangan tujuan, misalnya: Nenekku bercerita tentang kepahlawanan agar aku memiliki keberanian seperti pahlawan itu. Anak kalimat pengganti keterangan konsesif, misalnya: Walaupun hatinya sedih, dia tidak pernah menangis di hadapanku. Anak kalimat pengganti keterangan perbandingan, misalnya: Daripada menganggur, cobalah engkau bekerja di kebun saya. Anak kalimat pengganti keterangan sebab, misalnya: Keadaan menjadi

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-74

genting karena musuh akan melancarkan aksinya. 7) Anak kalimat pengganti keterangan akibat, misalnya: Biaya pengobatannya sangat mahal sehingga perhiasan istrinya habis terjual. 8) Anak kalimat pengganti keterangan cara, misalnya: Ia mencoba bertahan dengan kedua tangannya menutup mukanya. 9) Anak kalimat pengganti keterangan sangkalan, misalnya: Dia diam seakan-akan dia tidak mengetahui mosalah itu. 10) Anak kalimat pengganti keterangan objek, misalnya: Dia mengatakan bahwa isi buku ini belum sempurna. 11) Anak kalimat pengganti keterangan predikat, misalnya: Ayahnya adalah orang yang mendidik siswa. 12) Anak kalimat pengganti keterangan subjek, misalnya: Orang yang sedang bermain gitar itu ternyata penyanyi terkenal. c.

Kalimat Efektif Kalimat yang baik harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah: (1) unsurunsur penting yang ada dalam sebuah kalimat, (2) aturan-aturan tentang EYD, dan (3) cara memilih kata/diksi dalam kalimat. Kalimat yang jelas dan baik akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif.

Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kalimat efektif adalah: 1)

Kesepadanan dan Kesatuan Yang dimaksud dengan kesepadanan dan kesatuan dalam kalimat ialah kemampuan struktur bahasa dalam mendukung gagasan ide. Struktur tersebut paling kurang mengandung subjek dan predikat. Tanpa subjek atau predikat, kalimat tersebut tidak akan menjadi efektif, misalnya: (1) Kepada para mahasiswa diharap mendaftarkan diri. (2) Di dalam keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat menguntungkan umum. Penjelasan: Kalimat (1) kehadiran preposisi kepada dalam kalimat tersebut menjadikan kalimat tersebut tidak mempunyai subjek sehingga preposisi kepada harus dihilangkan. Kalimat tersebut menjadi: Para mahasiswa (S) diharap (P) mendaftarkan diri (K). Demikian juga kalimat (2) seharusnya menjadi : Keputusan itu (S) merupakan kebijaksanaan yang dapat menguntungkan umum. Dalam kalimat efektif ide pokok kalimat harus jelas. Ide pokok tersebut biasanya ditempatkan pada awal kalimat. Perhatikan contoh kalimat berikut: (1) Ia ditembak mati ketika masih dalam tugas, (2) Ia masih dalam

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-75

tugas militer ketika ditembak mati. Ide pokok atau inti kalimat (1) Ia ditembak mati, sedangkan ide pokok kalimat (2) Ila masih dalam tugas militer. Kalimat panjang yang mengandung beberapa anak kalimat dapat menimbulkan ide pokok menjadi tidak jelas, misalnya: Kami sependapat dan terima kasih atas saran Saudara untuk memberikan honor yang lebih banyak kepada para guru, namun honornya sekarang ini tampaknya sudah yang paling tinggi yang dapat kami berikan dikaitkan dengan kemampuan keuangan yayasan. Kalimat di atas dapat dipecah menjadi beberapa kalimat sehingga tampak ide pokoknya, misalnya: Kami berterima kasih atas saran untuk memberikan honor yang lebih tinggi kepada guru. Saran itu kami setujui. Namun, tampaknya honor tersebut sudah yang paling tinggi yang dapat kami berikan bila dikaitkan dengan keuangan yayasan. 2) Kesejajaran (Paralelisme) Yang dimaksud dengan kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama yang digunakan dalam secara paralel atau sejajar. Jika sebuah pikiran dinyatakan dengan frasa, pikiran lain harus dalam bentuk frasa. Jika satu gagasan dinyatakan dengan kata benda atau kata kerja, gagasan lain pun harus dinyatakan dengan kata benda atau kata kerja, misalnya: (1) Penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara AS dari Filipino akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika. (2) Dihapusnya pangkalan asing dan ditariknya tentara AS dari Filipino akan mempercepat terwujudnya cita-cita segenap bangsa Asia Afrika. (3) Penekanan Ide Pokok Sebuah kalimat memiliki sebuah ide pokok. Dalam bahasa lisan ide pokok yang akan ditonjolkan biasanya dilafalkan dengan intonasi tertentu, misalnya memperlambat ucapan atau meninggikan suara. Dalam bahasa tulisan terdapat beberapa cara untuk menonjolkan ide pokok itu, yaitu: (a) Penempatan ide pokok pada awal kalimat, misalnya: Dia berpendapat bahwa salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya perusahaan adalah rasio yang masih timpang antara jumlah karyawan dengan produksi. (b) Penyusunan peristiwa menurut urutan yang logis, misalnya: Kehidupan anak itu susah, sulit. dan tragis. (c) Pengulangan kata, misalnya: Pembongunan mempunyoi banyok dimensi, tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-76

4)

5)

Penghematan Penggunaan Kata Unsur penting dalam pembentukan kalimat efektif adalah penghematan penggunaan kata yang tidak diperlukan. Unsurunsur penghematan yang perlu diperhatikun, yaitu: (1) Penghindaran pengeluaran subjek, misalnya: Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui pejabat tinggi memasaki ruang pertemuan. Kalimat ini akan menjadi efektif jika subjek tidak diulang, menjadi: Hadirin serentak berdiri setelah mengetahui pejabat tinggi memasuki ruang pertemuan. (2) Penghindaran unsur atas dalam hiponirn, misalnya: Warna merah dan warna ungu adalah warna kesayangannya. Kalimat ini akan menjadi efektif jika kata warna dihilangkan sehingga menjadi: Merah dan ungu adalah warna kesayongannya. (3) Penghilangan kata depan yang tidak perlu, misalnya: Anggota DPRD dori Jawa Barat mengadokon kunjungan ke daerah (kata dari dihilangkan). Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ini kepentingon daripada rakyat harus diutamakan. (kata daripada dihilangkan). Bapak guru sedang membicarakan mengenai masalah kebudayaan. (kata mengenai dihilangkan karena setelah predikat transitif (me-) langsung diikuti objek). Kevariasian dalam struktur kalimat. Kalimat—kalimat yang menggunakan pola dan bentuk yang sama akan menimbulkan kebosanan dan suasana monoton pada pernbaca. Oleh karena itu, dalam penulisan diperlukan pola dan bentuk kalimat yang bervariasi. Kemungkinan variasi kalimat adalah sebagai berikut: (1) Variasi dalam pembukaan kalimat. (2) Variasi dalam pola kalimat. (3) Variasi dalam jenis kalimat.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-77

LATIHAN SOAL TWK: PANCASILA Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Penilaian : Nilainya 0 jika salah dan 5 jika benar Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia! 1.

Undang-undang Dasar 1945 dirancang oleh suatu badan yang dibentuk oleh bala tentara Jepang pada tahun 1945, yaitu… A. PPKI B. DPR C. BPUPKI D. MPR E. Seikoden

2.

Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah… A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama. C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing. E. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia.

3.

Dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal berikut, kecuali… A. Patriotisme B. Sukuisme Chauvimisme C. Ekstrimisme D. Jingoisme

4.

Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai… A. Sumber dari segala sumber hukum. B. Hukum tertinggi di Indonesia. C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia. D. Setingkat dengan UUD 1945. E. Hukum tidak tertulis tertinggi di Indonesia.

5.

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan… A. Pandangan hidup B. Falsafah dan dasar negara

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-78

C. Sumber hukum D. Semua benar E. Semua salah 6.

Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut perlu dijaga keserasian hubungan antar manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu sikap dan perbuatan… A. Menghormati hak-hak orang lain B. Semangat perjuangan yang tinggi C. Tekad yang bulat D. Pengendalian diri E. Semena-mena

7.

Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam… A. TAP MPR RI No.II/MPR/1978 B. INPRES No.12 Tahun 1968 C. UU No.5 Tahun 1985 D. TAP MPR No.I/MPR/1983 E. UUD 1945

8.

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal… A. 2 Maret 1978 B. 4 Maret 1978 C. 12 Maret 1978 D. 14 Maret 1978 E. 22 Maret 1978

9.

Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai… A. Dasar negara B. Dasar kenegaraan C. Dasar beragama D. Dasar ketatanegaraan E. Dasar perjuangan bangsa

10. Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung pengertian bahwa… A. Mengatur batas hak asasi manusia. B. Mengatur kepentingan bersama. C. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia. D. Hak asasi manusia setiap manusia. E. Menuntut hak baru melaksanakan kewajiban. 11. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan … A. Presiden DIGITAL PROJECT #2201410001

III-79

B. C. D. E.

Presiden dan wakil presiden Dewan Perwakilan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat Menteri

12. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam… A. Pidato Bung Karno B. Proklamasi 17 Agustus 1945 C. Pembukaan UUD 1945 D. Piagam Jakarta E. Kitab Sutasoma 13. Landasan idiil negara kita adalah… A. UUD 1945 B. Tap MPR C. Pancasila D. Proklamasi Kemerdekaan E. Keputusan Presiden 14. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepecayaan adalah merupakan asasi… A. Pribadi B. Perlakuan dan perlindungn C. Politik D. Sosial budaya E. Hukum 15. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan… A. TAP MPR B. Keputusan presiden C. Pancasila dan UUD 1945 D. Wilayah Indonesia E. Undang-undang 16. Sebelum secara resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat-istiadat, kebudayaan dan religius yang terangkum pada ... A. Ma Lima B. Sutasoma C. Tripakara D. Gotong royong E. Perundang-undangan 17. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu : A. Sila kedua DIGITAL PROJECT #2201410001

III-80

B. C. D. E.

Sila ketiga Sila keempat Sila kelima Sila pertama

18. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia, dengan demikian Pancasila memenuhi syarat empat kausalitas, sebagai mana tercantum di bawah ini, kecuali causa… A. Prima B. Materialis C. Formalis D. Efisien E. Finalis 19. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran… A. Sila pertama B. Sila kedua C. Sila ketiga D. Sila keempat E. Sila kelima 20. Pembahasan dasar Negara dikaji pada dua badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada ... A. 9 Agustus 1945 B. 1 Juni 1945 C. 17 Agustus 1845 D. 18 Agustus 1945 E. 1 Agustus 1945

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-81

LATIHAN SOAL TWK: UUD 1945 Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia! 1.

Kapan amandemen pertama dilakukan? A. 19 Oktober 1999 B. 19 Oktober 2000 C. 19 Oktober 2001 D. 19 Oktober 1998 E. 19 Oktober 2002

2.

Berapa kali UUD 1945 di-amandemen? A. 1 kali B. 2 kali C. 3 kali D. 4 kali E. 5 kali

3.

Kapan amandemen ketiga dilakukan? A. 9 November 2001 B. 9 November 2002 C. 9 November 2003 D. 9 November 2004 E. 10 November 2002

4.

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal ... A. 31 ayat 1 B. 31 ayat 2 C. 31 ayat 3 D. 31 ayat 4 E. 32 ayat 3

5.

Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU no. 24 tahun 2003 adalah… A. Surat atau tulisan B. Keterangan saksi C. Keterangan ahli D. Semua jawaban benar E. Semua jawaban salah

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-82

6.

Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali… A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum E. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata

7.

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal ... A. 31 ayat 1 B. 31 ayat 2 C. 31 ayat 3 D. 31 ayat 4 E. 22 ayat 1

8.

Menurut Pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena… A. Kedaulatan berada di tangan rakyat. B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung. C. Kedaulatan berada ditangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi E. Kedaulatan dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandataris MPR

9.

Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali diamandemen? A. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24. B. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25. C. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26. D. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27. E. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 24, dan 25.

10. Siapa yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi? A. Presiden B. DPR C. MPR D. Semua jawaban benar E. Semua jawaban salah 11. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal… A. 23A B. 23B C. 23C D. 23D E. 22A DIGITAL PROJECT #2201410001

III-83

12. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali diamandemen? A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21. B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23. D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24. E. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21 dan 24. 13. Apa yang dimaksud dengan referendum? A. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945. B. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang. C. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi. D. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara tidak langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang. E. Semua jawaban salah. 14. Kapan amandemen kedua dilakukan? A. 18 Agustus 2000 B. 18 Agustus 2001 C. 18 Agustus 2002 D. 18 Agustus 2003 E. 17 Agustus 2001 15. Apa dasar hokum pembentukan Mahkamah Konstitusi? A. UU Nomor 21 tahun 2003 B. UU Nomor 22 tahun 2003 C. UU Nomor 23 tahun 2003 D. UU Nomor 24 tahun 2003 E. UU Nomor 25 tahun 2003 16. Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen? A. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35. B. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36. C. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37. D. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38. E. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 35, dan 36. 17. Pada waktu Indonesia berbentuk RIS, UUD 1945 ... A. Tidak berlaku sama sekali di Indonesia. B. Hanya berlaku beberapa pasal. C. Masih berlaku di wilayah Jakarta. DIGITAL PROJECT #2201410001

III-84

D. Masih berlaku di seluruh Indonesia. E. Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS. 18. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah… A. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia B. Negara Indonesia dilandasi oleh beragann budaya C. Negara nnennajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan nnenjannin kebebasan nnasyarakat dalann nnennelihara dan nnengennbangkan nilai-nilai budayanya D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional E. Negara memperbolehkan masyarakat Indonesia menyerap dan mengembangkan kebudayaan asing 19. Dewan Perwakilan Rakyat nnenniliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal… A. 20A B. 20B C. 20C D. 20D E. 20E 20. Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang… A. Interpelasi B. Budget C. Mosi tidak percaya D. Menyatakan pendapat E. Referendum

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-85

LATIHAN SOAL TWK: BHINNEKA TUNGGAL IKA Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia! 1.

Seorang pemimpin seharusnya memberikan pekerjaan kepada bawahannya dengan bijaksana yaitu… A. Selalu memberikan contoh pada setiap pekerjaan. B. Melakukan pengecekan langsung terhadap semua hasil bawahan. C. Memberikan pekerjaan sesuai dengan kodrat kemanusiannya. D. Memilih dengan teliti pekerjaan yang pantas akan diberikan. E. Menasehati setiap agar melakukan pekerjaan dengan baik.

2.

Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti… A. Meletakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. C. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakan kepentingan pribadi sebagai yang pertama. D. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. E. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan.

3.

Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara… A. Mengekspor semua hasil hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang luar negeri. B. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi. C. Menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membelinya. D. Tidak menggunakan produksi luar negeri meskipun mampu membelinya. E. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil.

4.

Pada saat menjelang perayaan HUT Republik Indonesia sering diadakan pawai dan perlombaan untuk memeriahkannya. Bentuk keikutsertaan anda untuk memeriahkannya adalah dengan … A. Memasang bendera B. Menyanvikan lagu Indonesia Raya

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-86

C. Menikmati hari libur tanggal 17 Agustus D. Menyumbang untuk kegiatan E. Menonton perlombaan 5.

Sikap manusia yang bertakwa dapat dibuktikan dengan cara… A. Selalu melindungi kesalahan orang lain B. Bekerja slang dan malam agar berbahagia C. Hanya beribadah tanpa berusaha lebih baik D. Bersyukur dan selalu berusaha lebih baik E. Kurang bersyukur terhadap hasil yang dicapai

6.

Prinsip-prinsip dasar demokrasi telah tercermin dalam kehidupan masyarakat desa, terutama pada saat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, yaitu denga cara seperti di bawah ini, kecuali… A. Partisipasi B. Berdoa C. Sumbangan D. Gotong royong E. Kerja bakti

7.

Putusan yang diambil dalam musyawarah mufakat serta diliputi dengan semangat kekeluargaan adalah dengan… A. Mengutamakan putusan golongan yang berkuasa B. Melaksanakan hasil putusan bersama C. Mempertahankan pendapat golongan yang sefaham D. Meninggalkan ruang rapat karena berbeda pendapat E. Menghormati pendapat yang disampaikan

8.

Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai… A. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah B. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan dimana saja. C. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan D. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan E. Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi

9.

Proses penebangan hutan yang tidak mengindahkan keseimbangan antara alam dan manusianya akan berakibat… A. Pengusaha semakin kaya dan korup B. Meluaskan ozon di seluruh dunia C. Kemiskinan bagi penduduk sekitar hutan D. Reboisasi dan rehabilitasi hutan

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-87

E.

Bencana alam yang tak terkendali

10. Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945; Negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk… A. Republik B. Presidensial C. Parlementer D. Demokrasi E. Monarki 11. Melaksanakan sila kedua dari pancasila, harus dilaksanakan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan… A. Menghormati dan menghargai orang lain B. Menilai baik hasil kerja orang lain C. Suka memberi pertolongan kepada yang lain D. Meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya E. Berani membela kebenaran dan keadilan 12. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sehingga kepentingan ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh… A. DPR dan MPR B. DPA dan BPK C. Presiden D. DPR E. MPR 13. Tujuan wawasan nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan… A. Ekonomi nasional B. Flora dan fauna C. Politik demokrasi D. Sosial budaya E. Penduduk keterampilan 14. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah… A. Pro aktif B. Eksklusivisme C. Kuriositas D. Adaptif E. Profesionalisme 15. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah… A. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi DIGITAL PROJECT #2201410001

III-88

B. Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya C. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan D. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya E. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pimpinan 16. Seorang pemimpin harus berani mendorong orang-orang yang menjadi asuhannya, agar berani mengambil misiatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Pola kepemimpinan ini adalah… A. Ing Ngarsa Sung Tulada B. Ing Madya Mangun Karsa C. Tut Wuri Handayani D. Idealis dan karismatik E. Demokratis dan populis 17. Sikap kritis dan inovatif sangat dominant pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini, tetapi cara penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya bangsa yang bersumber pada norma… A. Hukum B. Kesopanan C. Susila D. Filsafat E. Adat istiadat 18. Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945 ... A. Bab III pasal 4 ayat (1) B. Bab IV pasal 16 ayat (2) C. Bab I pasal I ayat (2) D. Bab IV pasal 18 E. Bab II pasal 2 ayat (2) 19. Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37, dengan persyaratan… A. Dihadiri oleh ½ jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju. B. Disetujui oleh 1/2 jumlah anggota MPR dan dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota M PR. C. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh ½ yang hadir. D. Dihadiri dan disetujui oleh ½ jumlah anggota MPR lebih satu ( ½ + 1) jumlah anggota MPR. E. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir. 20. Untuk mengambil keputusan dalam suatu rapat, banyak cara yang digunakan. Cara yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah… A. Suara terbanyak B. Musyawarah dan mufakat DIGITAL PROJECT #2201410001

III-89

C. Bergantung pada pemimpin D. Aklannasi pada kuorum E. Perwakilan dan utusan

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-90

LATIHAN SOAL TWK: SEJARAH INDONESIA Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia! 1.

Sejak kemerdekaan, Pemilihan Umum untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di .. A. MPR dan DPR B. Konstituante C. Konstituante dan DPR D. DPR E. MPR

2.

Tuntutan rakyat Indonesia melalui Trikora antara lain ... A. Perkuat ketahanan revolusi Indonesia B. Bubarkan PKI dan antek-anteknya C. Bantu perjuangan rakyat Sabah dan Serawak D. Bubarkan kabinet seratus menteri E. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat

3.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh… A. Majelis Permusyawaratan Rakyat B. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia C. Komite Nasional Indonesia Pusat D. Dewan Perwakilan Rakyat E. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

4.

Setelah Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966, Ruslan Abdul ditunjuk sebagai… A. Duta besar Indonesia di PBB B. Konsultan perwakilan Indonesia di PBB C. Utusan tetap Indonesia di PBB D. Ketua anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB E. Kepala perwakilan tetap di PBB

5.

Salah satu basil yang paling menonjol dari Orde Baru yang telah mendapatkan pengakuan internasional adalah… A. Pelaksanaan transmigrasi B. Pembangunan industri C. Swasembada pangan D. Penyelenggaraan KB

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-91

E.

Pemberantasan buts huruf

6.

Kabinet Juanda yang secara resmi dibentuk pada tanggal 9 April 1957 merupakan Zaken kabinet, yaitu… A. Kabinet yang beranggotakan partapartai politik terkuat B. Kabinet yang beranggotakan tokoh politik dan militer C. Kabinet yang beranggotakan tenagatenaga ahli dalam bidangnya D. Kabinet tanpa menteri-menteri negara E. Kabinet yang mengikutsertakan golongan oposisi

7.

Konsideran yang diambil dalam memutuskan Dekrit Presiden 1959 adalah… A. Kembali ke UUD 1945 B. Dukungan rakyat Indonesia atas keadaan yang membahayakan persatuan C. Dukungan partai politik terhadap kepemimpinan Soekarno D. Dorongan pemerintah RRC E. Soekarno terpengaruh oleh golongan komunis

8.

Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah digunakan operasi militer… A. Pagar Betis B. Kerukunan C. Corps Tjadangan Nasional (CTN) D. Operasi Merdeka Timur E. Komando Mandala

9.

Usulan penyelesaian Irian Barat yang berisi penyerahan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu 2 tahun dilakukan oleh… A. U Thant B. Ronald Reagen C. Ellsworth Bunker D. Bhoutros Ghali E. JF Kennedy

10. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan gagasan Sumitro pada masa Kabinet Natsir yang menganjurkan pembangunan ekonomi baru dengan cara… A. Mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional B. Mengubah ekonomi komunis menjadi ekonomi liberal C. Menata ekonomi Indonesia ke arah yang baru D. Mengubah ekonoomi liberal menjadi ekonomi campuran E. Menumbuhkan perkembangan ekonomi swasta 11. Langkah-langkah yang dilakukan Deandels untuk mempertahankan Jawa dan serangan lnggris, adalah dengan berbagai upaya, kecuali… A. Memperbanyak jumlah tentara yang diambil dari penduduk pribumi. DIGITAL PROJECT #2201410001

III-92

B. C. D. E.

Mendirikan benteng-benteng pertahanan. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Membangun jalan raga Anyer — Panarukan. Mewajibkan penduduk pribumi memasok beras ke bentengbenteng pertahanannya.

12. Berbeda dengan organisasi pergerakan sebelumnya Muhammadiyah bergerak di bidang sosial-keagannaan karena… A. Perkumpulan politik kurang cepat memperbaiki kehidupan sosial masyarakat B. Pimpinan pusat berkedudukan di Yogyakarta C. Modernisasi Islam memberi jawaban terhadap Kepincangan sosial D. Perbaikan sosial merupakan dasar perjuangan politik E. Ingin memberantas kemiskinan 13. Pada masa pendudukan di Indonesia, Jepang berkepentingan untuk merangkul golongan nasionalis sekuler dan intelektual Indonesia dalam membantu usahanya menghadapi perang melawan sekutu. Untuk itu Jepang membentuk suatu organisasi yang bernama… A. PUTERA B. Seinendan C. Keibondan D. PETA E. Heiho 14. Propaganda Pemerintah Jepang di Indonesia dikenal dengan gerakan tiga A, yaitu Nippon pelindung, cahaya dan pemimpin Asia. Pada tahun 1943, gerakan ini chrubah menjadi PUTERA dan beranggotakan tokohtokoh pergerakan nasional di bawah ini, kecuali… A. Soekarno B. Muhammad Hatta C. Muhammad Yamin D. Ki Hajar Dewantara E. Ki Haji Mas Mansyur 15. Tujuan utama Jepang mengobarkan perang Pasifik adalah… A. Membantu Jerman untuk memenangkan perang di kawasan Eropa B. Ingin menggantikan kedudukan bangsa Barat di Asia C. Membantu negara-negara Asia agar lepas dari penjajahan D. Balas dendam terhadap Amerika Serikat E. Menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang negara besar 16. Pemerintah Belanda sangat gigih untuk menaklukkan Aceh, karena berkaitan dengan… A. Pemaksaan terhadap rakyat Aceh untuk menerima kehadiran Snouck Hurgronje. B. Tujuan Belanda dalam pembulatan negeri jajahan. C. Keinginan untuk menjalin hubungan yang erat dengan para ulama. DIGITAL PROJECT #2201410001

III-93

D. Tujuan Belanda untuk membumi hanguskan kerajaan Aceh. E. Keinginan untuk menguasai sumber daya alam di wilayah Aceh. 17. Kaum wanita Indonesia tidak ketinggalan ikut berjuang untuk kemerdekaan tanah air Indonesia dari penjajah Belanda. Di samping Kartini di Jawa Tengah, Dewi Sartika di Jawa Barat, Cut Nya Dhien di Aceh, maka yang mewakili pejuang Sumatera Barat adalah… A. Cut Meutiah B. Siti Walidah Ahmad Dahlan C. Maria Martina Tiahahu D Rasuna Said E. Rahmah El Yunusiah 18. Pada jaman revolusi, pers nasional mempunyai andil yang besar bagi peduangan menegakkan kemerdekaan, dengan cara… A. Memberikan informasi tentang kelemahan musuh B. Menyebarluaskan tentang kebohongan musuh C. Mengumumkan orang-orang yang menjadi antek Belanda D. Meyakinkan negara-negara lain tentang tujuan perjuangan E. Mengadakan per uangan masyarakat ke arah sasaran yang dituju 19. Yang mendesak untuk dilaksanakannya politik etika di Indonesia adalah… A. Van Mook B. Daendels C. Van Deventer D. Raffles E. Van den Bosch 20. Cita-cita Indische Partij (SP) adalah menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Beberapa butir dalam programnya adalah… A. Memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintahan B. Meresapkan cita-cita kesatuan nasional Hindia C. Memberantas kebencian antar suku D. Berusaha untuk memperoleh persamaan hak bagi semua mua orang Hindia E. Pendidikan harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-94

LATIHAN SOAL TWK: TATA NEGARA Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia! 1.

Pertimbangan dikeluarkannya POLRI dari institusi ABRI adalah… A. Memperbaiki dan meningkatkan citra POLRI dalam masyarakat B. Dapat menegakkan hukum lebih konsekuen dalam masyarakat C. Meningkatkan profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas D. Memperoleh keleluasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya E. Dapat bekerja sama dengan ABRI melindungi masyarakat

2.

Paradigma Baru tentang peran politik TNI pada hakikatnya menunjukkan… A. Peningkatan peran sosial politik TNI B. Pemantapan peran sosial politik TNI C. Pengurangan peran sosial politik TNI D. Pembalasan peran sosial politik TNI E. Penambahan peran sosial politik TNI

3.

Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah… A. Mahkamah Agung B. UUD 1945 C. Pancasila D. TAP MPR E. Keputusan Presiden

4.

Yang dimaksud pemerintah pusat adalah… A. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR dan MA B. Presiden dan Wakil Presiden C. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, TNI D. Presiden dan Wakil Presiden, MA, POLRI E. Presiden dan Wakil Presiden, Menteri

5.

Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai… A. Dasar Negara B. Dasar Keimanan C. Dasar Kenegaraan D. Dasar Beragama E. Dasar Ketatanegaraan

6.

Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-95

pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah… A. Pendidikan B. Agama C. Sosial D. Pertahanan E. Kesehatan 7.

Susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari… A. Kepala Daerah dan Wakilnya. B. Kepala Daerah dan DPRD. C. Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah. D. Kepala Derah dan dinas-dinas. E. Kepala Deerah dan Tripida/Muspida.

8.

Propenas adalah singkatan dari… A. Perancanaan Pembangunan Nasional B. Proyek Pembangunan Nasional C. Program Pembangunan Nasional D. Prosedur Pembangunan Nasional E. Program Pengembangan Nasional

9.

Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam… A. Pasa114 B. Pasal 25 C. Pasal 24 D. Pasal 27 E. Pasal 7

10. Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan… A. Sentralisasi B. Desentralisasi C. Presidensial D. Parlementer E. Monarki 11. Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR, kecuali… A. Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris. B. Mengubah UUD 1945. C. Memberhentikan Presiden. D. Menetapkan GBHN. E. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 12. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah… A. Hukum dasar tertulis B. Hukum adat DIGITAL PROJECT #2201410001

III-96

C. Hukum tidak tertulis D. Konvensi E. Hukum Negara 13. Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan Presiden selaku kepala negara adalah… A. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU. B. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya. C. Memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. D. Memberikan tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan. E. Memilih menteri dan melantiknya. 14. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung bertugas sebagai pemikir, perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah… A. Presider B. TNI C. Ahli-ahli ekonomi D. Masyarakat umum E. Pegawai Negeri 15. Perekonorman Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip sebagai benkut, kecuali… A. Efisiensi B. Kebangsaan C. Berwawasan lingkungan D. Kemandirian E. Kebersamaan 16. Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui… A. Wakil Gubernur B. Sekretarts Daerah C. Unit Pelaksana Teknis D. Kepala Dinas E. Menteri 17. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen adalah… A. Presiden B. Mahkamah Konstitusi C. Mahkamah Agung D. Depkumham E. MPR 18. Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam … A. PP Nomor 151 B. PP Nomor 150 DIGITAL PROJECT #2201410001

III-97

C. PP Nomor 105 D. PP Nomor 106 E. PP Nomor 107 9.

Peraturan pemerintah tentang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada ... A. 25 Juli 2000 B. 25 Agustus 2000 C. 25 September 2000 D. 25 Oktober 2000 E. 25 November 2000

20. UUD 1945 telah mengalami amandemen yang ke ... A. Satu B. Dua C. Tiga D. Empat E. Lima

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-98

LATIHAN SOAL TWK: PERAN NEGARA Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah sate jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia! 1.

Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali… A. Pelaku publik B. Kebijakan publik C. Lingkungan publik D. Dana kebijakan E. Tidak ada yang benar

2.

Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbaga upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah… A. Pembinaan kesadaran warga negara B. Pengembangan proyek-proyek yang strategis C. Pungutan pajak yang proporsional D. Penegakan hukum secara konsisten E. Peningkatan kesejahteraan rakyat

3.

Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah yang Baru adalah kecuali… A. Pembangunan lembaga keuangan B. Penyelesaian utang dunia usaha C. Mewujudkan efisiensi ekonomi D. Meningkatkan keterbukaan E. Menegakkan hukum dengan adil

4.

Undang-undang terbaru tentang ketenagalistrikan adalah… A. UU No.21 tahun 2009 B. UU No.22 tahun 2008 C. UU No.21 tahun 2009 D. UU No.30 tahun 2009 E. UU No.21 tahun 2010

5.

Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan… A. Keppres No.27 tahun 1999 B. UU nomor 2 tahun 1999 C. TAP MPR No.II/MPR/1978

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-99

6.

D. TAP MPR NO.IV/MPR/1978 E. TAP MPR NO.V/MPR/1978 Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam… A. TAP NOV/MPR/2000 B. PP No.25 tahun 2000 C. Keppres No.30 tahun 2003 D. Keppres No. 102 tahun 2001 E. PP No.30 tahun 2003

7.

Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah… A. Otoriter B. Tidak terbatas C. Tidak tak terbatas D. Absolut E. Mutlak

8.

Asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut… A. Asas keterbukaan B. Asas proporsionalitas C. Asas profesionalistas D. Asas akuntabilitas E. Asas hukum

9.

Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut, kecuali… A. Partisipasi B. Aturan hukum C. Transparansi D. Individualis E. Keadilan

10. Kebijakan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berdasarkan… A. Adat istiadat B. Hukum dan kewenangan tertentu C. Agama dan kepercayaan D. Musyawarah untuk mufakat E. Keinginan masyarakat 11. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan… A. Keadilan pemerintah B. Kebijakan pemerintah C. Peraturan pemerintah D. Strategi pemerintah DIGITAL PROJECT #2201410001

III-100

E.

Keputusan pemerintah

12. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah … A. Mewujudkan efisiensi birokrasi B. Mencapai peningkatan produksi C. Mengatasi kelemahan manajemen D. Mengoptimalkan penggunaan tenaga E. Meningkatkan sumber days manusia 13. Undang-undang terbaru tentang minyak dan gas bumi adalah… A. UU No.21 tahun 2001 B. UU No.22 tahun 2002 C. UU No.21 tahun 2002 D. UU No.21 tahun 2001 E. UU No.22 tahun 2001 14. Waktu beban puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadi pada jam ... A. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB B. Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB C. Antara 17:00 WIB sampai 21:00 WIB D. Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB E. Antara 17:00 WIB sampai 22:00 WIB 15. Visi kebijakan energi nasional adalah… A. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional B. Menurunnya intensitas penggunaan energi C. Menerapkan struktur pasar yang kompetitif D. Menciptakan open access pada sistem penyaluran energi, khususnya untuk BBM, gas dan listrik E. Meningkatkan konsumsi listrik oleh publik 16. Pelaksanaan Demand Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan listrik, penerapan standard dan pengendalian pemakaian energi, pada dasarnya bertujuan untuk… A. Peningkatan efisiensi energi B. Peningkatan penguasaan teknologi energi C. Peningkatan usaha penunjang energi nasional D. Peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional E. Peningkatan penggunaan energi 17. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan mengembangkan dan memanfaakan teknologi hemat energi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir A. Intensifikasi B. Diversifikasi C. Konversi DIGITAL PROJECT #2201410001

III-101

D. Regulasi E. Kooperasi 18. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 diadakan di ... A. Kuala Lumpur B. Bangkok C. Bandung D. Mesir E. Singapura 19. Teori atau model kebijakan pemerintah yang memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan pemerintah masa lampau disebut… A. Teori institusionalisme B. Teori kelompok C. Teori inkrementalisme D. Teori rasionalisme E. Teori chauvinisme 20. Indonesia keluar dari OPEC pada tahun… A. 2004 B. 2006 C. 2009 D. 2012 E. 2000

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-102

LATIHAN SOAL TAW: BAHASA INDONESIA Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah sate jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia! 1.

Pernyataan berikut ini yang termasuk ragam bahasa dalam surat keputusan resmi adalah… A. Direktur Bank Buana Cipta menetapkan nama-nama berikut ini sebagai panitia lelang untuk tahun 2007. B. Berkenaan dengan hasil rapat ketua organisasi mahasiswa, kami sampaikan putusan hasil rapat sebagai berikut. C. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan nomor 15/UP/J36.1.1/2007, setiap kegiatan mahasiswa harus diketahui oleh dosen kokurikuler. D. Yang bertanda tangan di bawah ini kedua belah pihak dan sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut. E. Ketua panitia lomba menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa berikut ini telah melaksanakan tugas sebagai juri.

2.

Gadis cantik itu ... masa kecilnya di Kota Bukit Tinggi. Konstruksi yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong adalah… A. Bercerita B. Bercerita perihal C. Menceritakan tentang Bercerita tentang D. Menceritakan mengenai

3.

Pelayanan kesehatan di berbagai tempat di tanah air belum berorientasi kepada pasien. Hal ini ditandai oleh maraknya pemberian obat antibiotik yang tidak sesuai dengan kondisi Pemakaian antibiotik yang melebihi kebutuhan bisa mengakibatkan resistansi dalam tubuh pasien. Kuman penyakit dalam tubuh menjadi kebal. Oleh karena itu,… Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah… A. Pasien harus selalu mematuhi semua instruksi dari dokter B. Pasien harus pasrah pada layanan kesehatan yang diterima C. Perlu ditumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap layanan kesehatan D. Pasien harus diberi antibiotik di atas kebutuhan supaya daya tahan tubuh lebih tinggi E. Setiap penyakit harus diobati dengan antibiotik

4.

Bentuk perulangan yang menyatakan makna resiprokal terdapat dalam kalimat…

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-103

A. Kita perlu mewaspadai gerak-gerik orang asing yang baru datang ke desa ini. B. Hormat-menghormati sesama tetangga merupakan perilaku yang baik untuk menciptakan kedamaian dalam bermasyarakat C. Sesama tetangga yang tinggal dalam satu kawasan diharapkan dapat saling membantu D. Polisi mematai-matai kegiatan kelompok itu selama satu tahun E. Ketika ditanya, orang itu memberikan jawaban yang berbelit-belit sehingga penduduk di sana menjadi marah 5.

Bangsa Indonesia dan bangsa Jepang sama-sama memiliki sistem feodalisme yang berorientasi vertikal. Namun, bangsa Jepang memiliki budaya malu yang tinggi. Mereka sangat malu jika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Di Indonesia, penerapan kedisiplinan kita soot ini masih terdorong oleh rasa takut terhadap sanksi atau kerugian yang akan diterimanya apabila melanggar peraturan. Rasa malu cenderung timbul apabila kesalahannya diketahui orang lain dan menyebabkan harga dirinya berkurang. Orang Jepang dan orang Indonesia sama-sama memiliki daya tahan dalam menjalankan kehidupan yang sulit dan penuh rintangan. Bedanya orang Indonesia menerjemahkan tahan menderita itu sebagai kepasrahan pada nasib, hanya menjalani dan menerima hidup apa adanya, sedangkan orang Jepang melakukan usaha nyata untuk mengubah kondisi yang kurang menguntungkan itu nilai budaya yang mengutamakan kedamaian dan keselarasan menyebabkan masyarakat Indonesia, seperti halnya masyarakat Jepang, dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah. Namun, apabila dikaitkan dengan segi ekonomis, orang Jepang dikenal sangat hemat, cenderung sulit untuk mengeluarkan uangnya untuk halhal yang di luar rencana. Ringkasan perbandingan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah… A. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem feodalisme, daya tahan tinggi terhadap penderitaan, dan sifat keramahannya. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia berbeda dalam hal budaya malu,cara menyikapi penderitaan, dan segi ekonominya. B. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem feodalisme, sama-sama Asia dan sifat keramahannya, bangsa Jepang dan bangsa Indonesia berbeda dalam hal budaya malu, cara menyikapi penderitaan, dan segi ekonominya. C. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem feodalisme, daya tahan tinggi terhadap penderitaan, dan sikap dalam menghadapi kesulitan. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia berbeda dalam hal budaya malu,cara menyikapi penderitaan, dan segi ekonominya. D. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem feodalisme, tetapi berbeda dari segi sistem ekonominya.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-104

E.

6.

Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem kebudayaan, tetapi berbeda dari segi sistem ekonominya.

Semua masalah penting telah dibahas dalam majelis itu. Beberapa masalah yang dikemukakan Pak Zakaria tidak dibahas dalam majelis itu. Simpulan dari kedua pernyataan itu adalah… A. Beberapa masalah yang penting dikemukakan oleh Pak Zakaria, tetapi tidak dibahas B. Semua masalah yang dikemukakan dalam majelis tidak dikemukakan oleh Pak Zakaria C. Beberapa masalah yang dikemukakan Pak Zakaria tidak penting D. Semua masalah yang dikemukakan Pak Zakaria tidak penting E. Majelis itu tidak membahas semua masalah yang dikemukakan oleh Pak Zakaria

7.

Pola gabungan kata sikat gigi sama dengan pola gabungan kata… A. Sepasang sepatu B. Rumah sakit C. Tenda biru D. Angkat kaki E. Ikan asin

8.

Pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat… A. Teknik bernyanyi Rossa, diva musik Indonesia, selama konser tunggalnya sangat memukau penonton B. Data mahasiswa Baru yang diterima di perguruan tinggi itu antara tahun 2005 s/d 2007 telah disimpan dalam dokumen C. Anton, Wawan, dan Agnes bersahabat sejak mereka masih duduk dibangku SMP D. Semua keputusan kepala sekolah tentang tata tertib sekolah telah diumumkan kepada seluruh siswa tetapi ada beberapa siswa yang belum mengetahuinya E. Sahabat saya, yang tinggal di Plaju, sekarang sudah pindah ke Bandung

9.

Kedatangan tamu disambut dengan upacara adat. Fungsi imbuhan (ke-an) pada kalimat di atas sama dengan fungsi (-nya) pada kalimat… A. Dia mengecat rumahnya dengan cat putih. B. Hasil kebunnya cukup untuk membiayai hidup keluarga. C. Buku itu berjudul Lahirnya Pancasila. D. Sakitnya tidak tertahankan olehku. E. Obat itu bukan main mahalnya.

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-105

10. Kata yang bercetak miring berikut yang tepat adalah… A. Jika tidak ada permintaan dari atasan untuk mengubah butirbutir anggaran, kita tidak perlu mengadakan perubahan butir-butir tersebut. B. Meskipun berlatih di arena yang telah disiapkan sebelumnya, is selalu tidak mendapatkan hasil dari kegiatan perlatihannya itu. C. Keputusan itu dirumuskan oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu sehingga perumusannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. D. Pemandu diskusi telah menyimpulkan hasil pembahasan. Berkesimpulan tersebut disusun berdasarkan hasil presentasi dan tanggapan peserta. E. Tadi pagi ayah mempertinggikan tiang jemuran. 11. Bersama dengan ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ... Kalimat pembuka surat undangan di atas sebaiknya diubah menjadi A. Bersama ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ... B. Dengan ini datangnya, surat ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ... C. Berhubung ada hal yang harus dibicarakan, dengan datangnya surat ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ... D. Dengan ini adanya surat ini, kami bermaksud mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ... E. Dengan surat ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat yang akan diselenggarakan pada ... 12. Sebagai ... dan juga sebagai dokter yang membuka ... di rumahnya, Ridwan meyakini kota berperan penting dalam membangkitkan warga. Ekonomi kreatif di sejumlah negara dengan Inggris sebagai pelop' or, terbukti membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja lebih besar daripada ekonomi berbasis industri gelombang kedua. Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah… A. Arsitektur, praktek, kreatifitas B. Arsitek, praktikum, kreatif C. Arsitek, praktik, kreativitas D. Arsitektur, praktisi, kreatif E. Arsitek, praktisi, kreator 13. Kalimat berikut yang seluruhnya ditulis dengan menggunakan ejaan yang benar adalah… A. Sastrawan selaku subyek sangat penting peranannya di dalam perkembangan kesusastraan B. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Kesusastraan Indonesia DIGITAL PROJECT #2201410001

III-106

memiliki perkembangan yang sangat menggembirakan C. Perbedaan pendapat Sastrawan akan jelas terlihat keberadaannya dari segi apapun dalam kesusastraan D. Oleh karena itu, setiap pelajar yang belajar menganalisis karya sastra harus selalu memperhatikan latar belakang budaya sastrawannya E. Perbedaan pendapat antar sastrawan Indonesia tidak menutup kemungkinan menjadi penyebab terjadinya perselisihan 14. Pelayanan kesehatan di berbagai ternpat di tanah air belum berorientasi kepada pasien. Hal ini ditandai oleh maraknya pemberian obat antibiotik yang tidak sesuai dengan kondisi klinis. Pemakaian antibiotik yang melebihi kebutuhan bisa mengokibatkon resistansi dalam tubuh pasien. Kuman penyakit dalam tubuh menjadi kebal. Oleh karena… Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah… A. Perlu ditumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap layanan kesehatan B. Pasien harus diberi antibiotik di atas kebutuhan supaya daya tahan tubuh lebih tinggi C. Setiap penyakit harus diobati dengan antibiotik D. Pasien harus selalu mematuhi semua instruksi dari dokter E. Pasien harus pasrah pada layanan kesehatan yang diterima 15. Kedatangan tamu disambut dengan upacara adat. Fungsi imbuhan (ke-an) pada kalimat di atas sama dengan fungsi (-nya) pada kalimat… A. Dia mengecat rumahnya dengan cat putih. B. Sakitnya tidak tertahankan olehku. C. Obat itu bukan main mahalnya. D. Hasil kebunnya cukup untuk membiayai hidup keluarga. E. Buku itu berjudul Lahirnya Pancasila. 16. Setelah pernancor televisi swasta menayangkon sinetron berseri, ibu saya selalu mengikuti tayangan tersebut, demikian pula dengan ibu Nina, tetangga saya. Di rumah sakit, baik karyawan maupun pasien tompak sering menyaksikan acara tersebut. Para pedagang pun menyempatkan diri untuk menontonnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang menggernan acara sinetron. Wacana di atas menarik simpulan dengan cara… A. Silogisme B. Kausal C. Analogi D. Entimem E. Generalisasi DIGITAL PROJECT #2201410001

III-107

17. Unsur serapan dalam kalimat berikut ini yang tepat terdapat dalam kalimat… A. Kataloog disediakan untuk mencari buku di perpustakaan. B. Kakakku diterima di Fakultas Technik UI. C. Anak-anak kecil menyukai film kartun. D. Saya pernah melihat ikan arwana di aquarium. E. Siapakah nama gupernur yang baru itu? 18. Usaha perladangan telah menyebabkan timbulnya tanah kritis. Tanah kritis ini selanjutnya menimbulkan berbagai bencana besar yang mengancam ketenteraman hidup manusia dan menghalangi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi. Seluruh curah uang pemerintah dengan satuan hitung miliar itu tidak ada gunanya dituangkan dalam bentuk waduk, dam, dan bendungan di Pulau Jawa kalau hutan-hutan tidak ada. Seluruh bangunan mahal itu hanyalah merupakan mekanisme fisik pencegah banjir dan jaminan buat hidup pertanian yang tidak akan mencapai sasaran. Dengan demikian, bangunan yang mahal itu merupakan pemborosan besar bila daerahdaerah aliran sungai di hulu-hulu dan di gunung-gunung tidak terlindung oleh selimut hutan. Di samping itu tanah kritis menyebabkan erosi dan banjir kronis di Pulau Jawa dan Madura sehingga setiap tahun menimbulkan kerugian bernilai 1,3 juta ton beras. Hubungan sebab — akibat yang dapat diringkas dari seluruh isi teks di atas adalah… A. Usaha perladangan menyebabkan timbulnya tanah B. Usaha perladangan menyebabkan timbulnya tanah kritis dan bencana alam. C. Usaha perladangan menyebabkan terancamnya pembangunan ekonomi. D. Usaha perladangan menyebabkan timbulnya tanah kritis dan pemborosan besar. E. Usaha perladangan menyebabkan timbulnya tanah kritis sehingga merugikan pembangunan ekonomi dan menimbulkan berbagai bencana alam. 19. Kusta dikenal sebagai penipu ulung. Gejalanya kerap meniru-niru penyakit kulit lain sehingga agak sulit membedakannya. Bedanya adalah bahwa kulit yang mengidap kusta akan mati rasa. Penyakit ini sering diderita oleh masyarakat yang ekonominya rendah. Pernyataan di atas mengungkapkan… A. Kusta sama dengan penyakit lain. B. Antara kusta dan penyakit kulit tidak dapat dibedakan. C. Penyakit kusta dapat juga diderita orang kaya. D. Penderita kusta rentan pada pars orang miskin. DIGITAL PROJECT #2201410001

III-108

E.

Orang yang tingkatekonominya tinggi kebal terhadap kusta.

20. Terumbu karang juga merupakan habitat sejumlah biota. Ikon kerabu, kakap merah, udang, dan ikon hias banyak berlindung di sana. Perusakan terumbu karang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan biota-biota itu terancam punah. Kalimat tanggapan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut untuk menyelamatkan terumbu karang adalah… A. Boleh saja mereka mengambil terumbu karang itu asal untuk membantu perekonomian mereka B. Kalau mereka merusak terumbu karang, mereka berkewajiban untuk memulihkan kembali C. Yang bertanggung jawab terhadap perusakan itu adalah orang atau nelayan yang tinggal di sekitar laut D. Sebaiknya yang merusak diberi pekerjaan baru yang mereka inginkan E. Perusak terumbu karang harus diberantas dengan cara diberi sanksi yang berat

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-109

KUNCI JAWABAN Kunci Jawaban TWK: UUD 1945 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jawab A D A B D E A A A A

No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawab B A A A D B E C A E

Kunci Jawaban TWK: TATA NEGARA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jawab C C B E A D B B C B

No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawab A D A B B B C D C D

No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawab A A B B A C C B C B

Kunci Jawaban TWK: BTI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jawab C A E A D B B D E A

DIGITAL PROJECT #2201410001

III-110

Kunci Jawaban TWK: SEJARAH No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jawab C E B A B C B D C A

No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawab E A A C B C D D C B

Kunci Jawaban TWK: PERAN NEGARA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jawab D D A D A B A B D B

No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawab B A E A A A C C C C

Kunci Jawaban TWK: BAHASA INDONESIA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jawab C D D B D D D A C A

No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DIGITAL PROJECT #2201410001

Jawab E C D A E E C E B E

III-111

TES INTELEGENSI UMUM (TIU) SINONIM Tips Perbanyak membaca buku, majalah, koran atau artikel agar dapat menambah wawasan dan penguasaan kosa kata dalam berbahasa Indonesia. Abrasi = Pengikisan Absah = Sah Absolut = Mutlak Absurd = Janggal Acum = Rujukan Ad interim = Sementara Adjektiva = Kata sifat Afeksi = Kasih sayang Agresi = Serangan Agunan = Jaminan Ahli = Pakar Akselerasi = Percepatan Akurat = Seksama Almanak = Penanggalan Ambiguitas = Bermakna ganda Andal = Tangguh Anemia = Kurang darah Anggaran = Aturan Anjung = Panggung Antagonis = Berlawanan Anulir = Abolisi Api = Barah Aplikasi = Pelaksanaan Arogan = Sombong Artis = Seniman Asa = Harapan Asterik = Tanda bintang Asumsi = Anggapan sinonim Bahari = Laut Bahtera = Perahu Bala = Bencana

Bandela = Peti kemas Barbar = Tidak beradab Berdikari = Mandiri Bergaul = Berteman Berongsang = Marah-marah Berpretensi = Prasangka Bhineka = Berbeda-beda Bicu = Dongkrak Biologi = Hayati Bisa = Dapat Boga = Makanan kenikmatan Bonafide = Dapat dipercaya Bromocorah = Residivis Bubut = Cabut Bukti diri = Identitas Bungalow = Pesanggrahan Bura = Sembur Burkak = Cadar sinonim Centeng = Body guard Citra = Gambaran Copyright = Hak cipta Dampak = Akibat Darma = Pengabdian Daur = Siklus Deduksi = Konklusi Defleksi = Penyimpangan Dehidrasi = Kehilangan cairan tubuh Dekade = Dasa warsa Dekadensi = Kemerosotan moral Delusi = Ilusi Demagog = Tiran

Demisioner = Habis masa jabatan Deportasi = Pembuangan ke luar negeri sinonim Derivasi = Afiksasi Deskripsi = Pelukisan Diagnosis = Penaksiran Dialog = Obrolan Dikotomi = Dibagi dua Dinamis = Bergerak maju Disharmoni = Tidak selaras Diskriminasi = Subordinat Disorientasi = Salah tujuan Disparitas = Perbedaan Dispensasi = Pengecualian Ditenggak = Ditelan bulat-bulat Divestasi = Pelepasan Dominasi = Penguasaan Donasi = Bantuan Dosis = Takaran Dursila = Jahat Ebi = Udang kering Ebonit = Kayu hitam sinonim Ekonomis = Hemat Eksibisi = Perunjukan Ekskavasi = Penggalian Eksklusif = Tertentu Ekspansi = Perluasan Eksploitasi = Pendayagunaan Ekspresi = Aktualisasi diri Ekstensi = Perluasan Ekuilibrium = Keseimbangan Elaborasi = Penjelasan terperinci Embargo = Larangan Embarkasi = Keberangkatan Empati = Ikut merasakan Empiris = Realitas Endemi = Wabah Epilog = Penutup Ereksi = Birahi Estetika = Keindahan Estimasi = Perkiraan Etos = Pandangan hidup Evakuasi = Pengungsian Evaluasi = Penilaian Evokasi = Penggugah rasa sinonim Fauna = Hewan Fenomena = Kenyataan

Fertile = Subur File = Arsip Fitnah = Rekaan Flegmatis = Bertemperamen lamban Flora = Tanaman Forum = Lembaga Frekuwensi = Sinyal Friksi = Bentrokan Frustasi = Putus Harapan Fundamental = Mendasar Fungi = Jamur Fusi = Gabugan Futuristis = Menuju masa depan Galat = Keliru Gemar = Getol Generik = Umum Genjah = Cepat berbuah Genre = Aliran Geothermal = Panas bumi Getir = Pahit Global = Dunia Glosarium = Kamus ringkas Gongseng = Sangrai Grasi = Pengampunan hukuman dari presiden Green belt = Jalur hijau sinonim Harmonis = Serasi Harta benda = Mal Hayati = Hidup Hedonisme = Hura-hura Hegemoni = Intervensi Hepotenusa = Sisi miring Herbi = Berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan Heroisme = Jiwa kepahlawanan Heterogen = Tidak sejenis Higienis = Bersih Hiperbola = Berlebihan Holistik = Keseluruhan Homogen = Sejenis Huma = Lahan Humanisme = Kemanusiaan Identitas = Bukti diri Imbas = Efek Imbasan = Isapan Implikasi = Akibat Implisit = Tersirat

Impulsif = Spontan Indolen = Lesu Infiltrasi = Penyusupan Inheren = Melekat Injeksi = Suntik Inovasi = Penemuan Insentif = Bonus Insinuasi = Sindiran Insomnia = Tidak bisa tidur Inspeksi = Pemeriksaan Insting = Naluri Instruktur = Pelatih Instrumental = Fragmental Interaksi = Hubungan Interpelasi = Hak bertanya Intuisi = Bisikan Hati Invasi = Pencaplokan Investigasi = Pemeriksaan 44 Kompilasi Soal-soal Aseli CPNS Ironi = Bertentangan dengan harapan Iterasi = Perulangan Jajak = Telaah Jargon = Slogan Jeda = Jarak Jemawa = Angkuh Jumantara = Awang-awang Kaldera = Kawah Kampiun = Juara Kapital = Modal Kapling = Tanah yang sudah dipetak-petak Karakteristik = Ciri Karat = Zat oksidasi Karnivora = Hewan pemakan daging Kawat = Dawai Kecenderungan = Kesamaan Kedap = Rapat Kekeh = Gelak tawa Kelenger = Pingsan Keletah = Genit Kendala = Hambatan Khayalan = Imajinasi Kisi-kisi = Terali Klarifikasi = Penjelasan Klimaks = Titik puncak Kolaborasi = Kerja sama

Kolong = Rongga di bawah rumah Komedi = Lawak Kompatriot = Rekan senegara Kompendium = Ringkasan Komplotan = Persekutuan Konduite = Perilaku Kondusif = Aman Konfiden = Yakin Konfrontasi = Pertikaian Konkaf = Cekung Konklusi = Kesimpulan Konkret = Nyata Konkurensi = Sengketa Konsensus = Mufakat Konservasi = Perlindungan Konspirasi = Persekongkolan Konstan = Kontinu Kontemporer = Pada masa ini Kontiniu = Bersambung Kontradiksi = Pertentangan Konveks = Cembung Konvoi = Pergerakan Korelasi = Hubungan Koreografi = Ilmu tari Kreasi = Ciptaan Kredibel = Andal Kredibilitas = Dapat dipercaya Krusial = Penting Kudeta = Perebutan kekuasaan Kudus = Suci Kuliner = Masakan Kulminasi = Klimaks Kuno = Antik Laba = Keuntungan Landskap = Pertamanan Latif = Indah Legal = Sah Liga = Perserikatan Loka = Tempat Majemuk = Beragam Makar = Muslihat Makelar = Pialang Mal = Harta benda Mala = Bencana Manunggal = Bersatu Mayapada = Dunia Mediator = Perantara Mekar = Mengembang

Mengecoh = Mengakali Militan = Agresif Misteri = Rahasia Mistifikasi = Sakralisasi Mistik = Gaib Mitra = Kawan Mixer = Aduk-aduk Mobilitas = Gerak Model = Contoh Monoton = Terus-menerus Motilitas = Gerak Mudun = Beradab Mutakhir = Terkini Mutakhir = Terkini Aristo Cha ndra & Team 5 Mutilasi = Pemotongan Nabati = Botani Naratif = Terinci Nir = Tidak Nisbi = Relatif Niscaya = Pasti Norma = kebiasaan Nuansa = Perbedaan makna Omnivora = Hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan Opas = Pesuruh Oral = Berkaitan dengan mulut Orisinil = Asli Ortodok = Konservatif Otodidak = Belajar sendiri Oval = Bulat telur Pangkas = Potong Paparan = Gambaran Paradigma = Kerangka berpikir Paradoks = Lawan asas Paradoksal = Kontras Paras = Wajah Paripurna = Sempurna Partikelir = Swasta Paseban = Penghadapan Pedagogi = Pengajaran Pedoman = Panduan Pembatasan = Restriksi Pemugaran = Perbaikan Pencerahan = Kesadaran Perdeo = Gratis Perforasi = Perlubangan Perlop = Cuti Pingsan = Kelenger

Pioner = Perintis Plagiator = Penjiplak Planning = Rencana Poly = Banyak Preman = Partikelir Premi = Iuran pertanggungan asuransi Preposisi = Kata depan Prestise = Martabat Pretensi = Pura-pura Primer = Utama Prominen = Kondang Promotor = Penganjur Prosedur = Mekanisme Proteksi = Perlindungan Protesis = Buatan Rabat = Potongan harga Rahib = Pendeta Ralat = Pembetulan Rambang = Acak Rancu = Kacau Random = Secara acak Rapel = Pembayaran sekaligus Rapuh = Ringkih Ratifikasi = Pengesahan Referensi = Surat keterangan Relasi = Rekanan Rendezvous = Pertemuan Residu = Sisa Restriksi = Pembatasan Ringkih = Rapuh Risi = Khawatir Romansa = Kisah cinta Rona = Warna Sahih = Benar Sandang = Pakaian Sanksi = Hukuman Sapta = Bilangan Sasana = Gelanggang Selebaran = Risalah Semboyan = Slogan Serebrum = Otak besar Seremoni = Perayaan Serikat = Perkumpulan Sine qua non = Harus ada Sinkron = Sesuai Sintesis = Buatan Somasi = Gugatan Sosialisasi = Pengenalan

Spesifik = Khusus Sporadis = Jarang Stagnasi = Kemacetan Standar = Baku Statis = Tidak aktif Stigma = Cacat Strata = Tingkatan 66 Kompilasi Soal-soal Aseli CPNS Strategi = Taktik Sumbang = Tidak sinkron Supervisi = Pengawasan Sutradara = Pengarah adegan Swatantra = Otonomi Syahdan = Konon Ta’aruf = Perkenalan Tabiat = Watak Talenta = Bakat Tandang = Lawatan Tanggal = Lepas Tangkal = Cegah Tanur = Perapian Taraf = Tingkat Target = Sasaran

Telatah = Gerak-gerik Tendensi = Kecenderungan Tentatif = Belum pasti Termin = Tahap Timpang = Tak seimbang Tiran = Diktator Trail = Kisi-kisi Transedental = Kesinambungan Trobadur = Penyanyi lagu cinta Vandalisme = Destruksi Ventilasi = Jendela Verifikasi = Pembuktian Versus = Lawan Wahana = Sarana Warta = Berita

ANTONIM Abadi X Fana Abdi X Majikan Abolisi X Pemberatan Absen X Hadir Abstrak X Konkrit Absurd X Rasional Aktual X Basi Afirmatif X Negatif Akrab X Tak kenal Akurat X Meleset Akut X Ringan Alam fana X Alam baka Amatir X Ahli Anomali X Normal Antagonis X Protagonis Antagonis X Searah Antipati X Simpati Antitesis X Tesis Apatis X Aktif Apex X Zenit

Arbitrer X Esensial Artika X Antartika Asketisme X Hedonisme Asli X Duplikat Asli X Palsu Autentik X Palsu Beraneka X Semacam Berbeda X Sesuai Berhasil X Gagal Berongga X Rapat Berpihak X Netral Berselang-seling X Monoton Bersimbah X Kering Berubah X Konstan Bhineka X Tunggal Bonafid X Marjinal Bongsor X Kerdil Boros X Hemat Botani X Nabati Brilian X Dungu

Cacat X Normal Canggih X Ketinggalan zaman Cepat X Lambat Deduksi X Induksi Defertilisasi X Pemupukan Degenerasi X Kemajuan Delusi X Nyata Dependen X Independen Depresi X Resesi Destruktif X Konstruktif Dialog X Monolog Diferensiasi X Ekuivalensi Aristo Cha ndra & Team 7 Dinamis X Statis Diskursus X Dogma Distansi X Densiti Dualisme X Padu Dungu X Brilian Eklektik X Gradul Ekspresi X Impresi Ekspresif X Pasif Eksternal X Internal Ekstrinsik X Internal Elastis X Kaku Elektik X Tak pilih-pilih Elusif X Canggih Elusif X Mudah dimengerti Empati X Tidak peduli Epigon X Maestro Esoteris X Terbuka Evaporasi X Kondensasi Evolusi X Revolusi Fakta X Fiksi Feminim X Maskulin Fiksi X Nonfiksi Fiktif X Fakta Fisik X Mental Frontal X Gradual Gagal X Berhasil Gamang X Berani Gara-gara X Akibat Gasal X Genap Harmoni X Sumbang Hayati X Baka Hayati X Mati Hemat X Boros Higienis X Kotor Hiperbola X Apa adanya Holistik X Monistik

Idealisme X Kompromi Illegal X Sah Imigrasi X Emigrasi Impresi X Ekspresi Individual X Kolektif Induksi X Reduksi Inferior X Superior Inflasi X Deflasi Insomnia X Nyenyak Internal X Eksternal Introyeksi X Proyeksi Jahat X Baik Jawab X Tanya Jinak X Buas Jumbo X Kecil Kakek X Cucu Kaleidoskop X Seragam Kandang X Tandang Kapabel X Bodoh Kapitalisme X Sosialisme Kebal X Mempan Kecil X Besar Kedaluwarsa X Baru Kekal X Fana Kekang X Bebas Kendala X Pendukung Kohesi X Adhesi Kolektif X Individual Kompatibel X Kaku Konduktor X Penghambat Konklusi X Uraian Konklusif X Elusif Konrol X Acuh Konservasi X Ekploitasi Konstan X Berubah-ubah Konsumen X Penghasil Kontan X Hutang Kontiniu X Terputus Kontra X Setuju Kontradiksi X Konvergensi Konveks X Cekung/konkaf Kredit X Pemasukan Krisis X Stabil Krusial X Sepele Kualitas X Kuantitas Kurus X Tambun Labil X Stabil Lambat X Cepat Lancar X Macet

Lancung X Asli Langit X Bumi Las X Bubut Liberal X Pembatasan Liberalisme X Fundamentalisme 88 Kompilasi Soal-soal Aseli CPNS Longgar X Sempit Makar X Jujur Makar X Setia Mandiri X Bergantung Mandiri X Dependen Marah X Senang Maya X Nyata Merana X Senang Merdeka X Vasal Metafisika X Nyata Metodis X Amburadul Minor X Mayor Mistis X Realis Mitos X Fakta Mobilitas X Keajegan Modern X Kuno Modernisasi X Tradisional Monogami X Poligami Monoton X Berubah-ubah Moral X Amoral Mufakat X Tidak setuju Nadir X Kosong Negasi X Konfirmasi Nekat X Takut Netral X Berpihak Nirwana X Dunia Nisbi X Mutlak Nomadik X Menetap Ofensif X Bertahan Oponen X Eksponen Orator X Pendengar Orisinil X Plagiat Otokratis X Demokratis Otoriter X Demokrasi Out put X Input Padan X Bukan bandingan Padanan X Pertidaksamaan Pakar X Awam Pancarona X Seragam Pandai X Bodoh Panjang lebar X Ringkas Pasca X Pra Pejal X Berongga

Pejuang X Pengkhianat Pembangun X Destruktif Pemberani X Penakut Penambahan X Eliminasi Penting X Remeh Percaya diri X Rendah diri Perintis X Pewaris Perkasa X Lemah Pertahanan X Serangan Planning X Tak terencana Plural X Tunggal Plus X Minus Polemik X Rukun Poliandri X Monogami Positif X Negatif Positif X Ragu-ragu Preambul X Penutup Prefiks X Akhiran Pro X Kontra Professional X Amatir Progresif X Regresif Prolog X Epilog Prominen X Biasa Proporsional X Norak Proposisi X Reaksi Raksasa X Kerdil Ramai X Sepi Ramalan X Pasti Rasional X Irrasional Rasionalisme X Empirisme Regresif X Progresif Remeh X Penting Remisi X Penambahan hukuman Revolusi X Evolusi Ritel X Grosir Rivalitas X Persesuaian Rutin X Jarang Salaf X Mutakhir Sampling X Random Sederhana X Canggih Sekarang X Kemarin Sekuler X Keagamaan Sekulerisme X Spiritualisme Senang X Merana Senior X Junior Separasi X Penyatuan Aristo Cha ndra & Team 9 Sesuai X Berbeda

Setem X Sumbang Siau X Mendidih Simpati X Antipati Sinergi X Dualistik Sinkron X Sumbang Sipil X Militer Skeptis X Yakin Soliter X Individual Sporadis X Jarang Stabil X Labil Statis X Dinamis Subur X Tandus Sumbang X Tepat Takzim X Lancang Tambun X Kurus Tawa X Tangis Terapung X Tenggelam Teratur X Kacau

Terjamin X Tak tentu Terkatung X Terbenam Terputus X Kontinu Tetiron X Asli Tidak berdaya X Sinergi Tidak Peduli X Empati Tinggi X Rendah Transedensi X Imanesi Tunggal X Heterogen Universal X Parsial Vademikum X Kamus besar Valuable X Tidak berharga Vassal X Merdeka Vektor X Skalar Vertikal X Horisontal Virulen X Baik Vokal X Pendiam Wreda X Muda

PEMAHAMAN WACANA Pengertian Paragraf adalah karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. atau paragraf dapat juga diartikan sebagai seperangkat kalimat yang terdiri atas satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat Pokok atau kalimat utama yaitu kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelas masalah pada kalimat utama Syarat Paragraf Paragraf yang baik adalah paragraf yang mampu menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Adapun syarat dari paragraf yaitu harus memiliki kesatuan, kepaduan dan kelengkapan.  Kesatuan (Unity) Yang dimaksud kesatuan yaitu suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikran yang satu dengan pikran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut telah memiliki kesatuan  Kepaduan (Koherensi) Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antarkalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi apabila hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami.

Ada beberapa cara agar paragraf memiliki kepaduan yang kompak, yaitu dengan menggunakan kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran.  Kelengkapan Suatu paragraf dikatakn lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Jenis-Jenis Paragraf Paragraf terdiri atas beberapa macam paragraf yang dikategorikan berdasarkan letak kalimat pokok dan berdasarkan isinya. Macam-macam paragraf tersebut yaitu sebagai berikut…  Jenis-Jenis Paragraf dan Contohnya Berdasarkan Letak Kalimat Pokok Paragraf 1. Paragraf Deduktif adalah suatu paragraf yang terdiri dari kalimat ide pokoknya terletak di awal paragraf. Contohnya membaca merupakan faktor utama dalam menguasai ilmu pengetahuan. Seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum, cukup hanya dengan membaca buku-buku hukum. Ingin memiliki pengetahuan tentang kesehatan, cukup dengan membaca buku-buku kesehatan. Seperti halnya dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, cukup dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. 2. Paragraf Induktif adalah suatu paragraf yang kalimat ide pokoknya terletak diakhir paragraf. Contoh dari Pengertian Paragraf Induktif adalah seseorang ingin menguasai ilmu hukum, cukup dengan membaca buku-buku hukum,. Ingin mendapatkan pengetahuan kesehatan cukup dengan membaca buku-buku kesehatan. Seperti halnya dengan pengetahuan yang lain. Jadi membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. 3. Paragraf Campuran yaitu ” paragraf yang kalimat ide pokoknya terletak diawal paragraf dan ditegaskan kembali diakhir paragraf “. Contoh: Membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum, cukup membaca buku-buku hukum. Ingin memiliki pengetahuan tentang kesehatan, cukup membaca buku-buku kesehatan. Begitu juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain cukup dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan erat dengan ilmu tersebut. Sekali lagi membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. 4. Paragraf Narasi yaitu ” paragraf yang tidak memiliki kalimat ide pokok. Artinya semua kalimat dianggap penting, tidak ada kalimat yang dijelaskan “. Semua kalimat berkedudukan sama antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Contoh: Seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum, cukup membaca buku-buku hukum. Ingin memiliki pengetahuan tentang kesehatan, cukup membaca buku-buku kesehatan. Begitu juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain cukup dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan erat dengan ilmu tersebut.  Jenis- jenis paragraf dan contohnya ditinjau dari isinya

1. Pengertian Paragraf Eksposisi yaitu ” paragraf yang isinya memaparkan suatu masalah atau peristiwa “. Contoh: Kegiatan dalam memeriahkan HUT RI ke 69 tanggal 17 Agustus 2014 di desa Simpang Pematang. Semua warga desa Simpang Pematang turut memeriahkan acara HUT RI ke 69 dengan mengikuti beragam perlombaan yang disediakan oleh panitia, perlombaan tersebut antara lain : panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, memasukkan paku kedalam botol, tarik tambang dan lain sebagainya. 2. Pengertian Paragraf Deskripsi yaitu ” paragraf yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa dengan kata-kata sehingga para pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar dan mengalami langsung keadaan atau peristiwa tersebut “. Contoh: Malam bulan purnama yang meriah. Cahaya bulan purnama yang sangat terang. Keadaan malam bagaikan siang, yang terang bukan saja di tempattempat yang lapang, bawah pepohonan pun tampak terang. Anak-anak terlihat senang sekali, ada yang main kejar-kejaran, main sumput-sumputan, dan juga ada yang main pencak silat. Anak-anak remajapun tidak mau ketinggalan, mereka banyak menikmati sinar bulan purnama dengan duduk-duduk santai dibawah pohon. Sebagian lagi jalan-jalan berkeliling kampung. 3. Paragraf Argumentasi yaitu ” paragraf yang isinya meyakinkan pembaca sehingga pembaca menerima gagasan penulis “. Contoh: Membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Seorang dokter pasti selalu membaca bukubuku medis, sebab tanpa membaca buku medis ia akan banyak mengalami kesulitan ketika akan mendeteksi penyakit pasien. Seorang pelajar, tanpa mau membaca buku pelajaran secara rutin, pasti akan banyak mengalami kesulitan ketika menjawab pertanyaan dari guru. Banyak lagi contoh-contoh membaca yang selalu dilakukan oleh seseorang. 4. Pengertian Paragraf Persuasi yaitu ” paragraf yang isinya membujuk atau mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti pendapat atau gagasan penulis “. Jenis paragraf ini hampir sama dengan paragraf argumentasi bahwadiawal paragraf penulis menyajikan pendapat dahulu kemudian disajikan pernyataan yang berupa alasan . Perbedaannya yaitu pada paragraf argumentasi alasan yang digunakan berupa fakta, sedangkan pada paragraf persuasi alasannya berupa kalimat himbauan, ajakan atau harapan penulis. Contoh: Membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Sebab seseorang yang tidak mau membaca buku pasti tidak banyak memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu banyak bersumber dari buku. Anak yang pintar misalnya, dia pasti menjadi kutu buku. Tiada hari tanpa membaca baginya. siapa saja yang kurang membaca pasti ia sangat terbatas pengetahuannya. Oleh karena itu biasakanlah membaca buku-buku ilmu pengetahuan, bila ingin memiliki ilmu pengetahuan.

5. Pengertian Paragraf Narasi yaitu ” paragraf yang isinya menceritakan masalah atau suatu peristiwa , sehingga pembaca dapat terhibur atau terharu terhadap masalah atau peristiwa yang terjadi “. Contoh: Beberapa minggu yang lalu kami telah melakukan perjalanan ke Lampung. Rombongan kami terdiri dari 5 mobil pribadi. Kendaraan kami melaju dengan cepat secara beriringan. Perjalanan sangat menyenangkan, tak seorangpun yang tidak gembira. Semua sangat bahagia melihat pemanandangan walau hanya didalam mobil ketika suasana dan gemerlapnya lampulampu yang menghiasi kota Bandar Lampung. Struktur Paragraf Dalam Pengertian Paragraf kita mengetahui bahwa sebuah paragraf tentunya terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat tersebut yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang memuat penjelasan kalimat utama.  Kalimat Utama Terdiri atas satu kalimat saja. Biasanya kalimat utama memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Berupa kalimat sempurna yang bisa berdiri sendiri. Memiliki arti yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Dapat terbentuk tanpa perlu kata sambung.

 Kalimat Penjelas Terdiri atas beberapa kalimat. Ciri-cirinya sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Tidak dapat berdiri sendiri Kalimat tersebut harus dijelaskan oleh kalimat lain untuk mengetahui maknanya. Biasanya memerlukan kata sambung Isinya berupa perincian, keterangan, contoh, dan data lain yang mendukung kalimat utama. Struktur suatu paragraf biasanya berkaitan dengan pengurutan letak kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Atas dasar kategori kalimat dalam paragraf tersebut, struktur paragraf dapat dikategorisasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Paragraf Deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf dan diikuti dengan kalimat kalimat penjelas. 2. Paragraf Induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf dan didahului dengan kalimat-kalimat penjelas 3. Paragraf Campuran, merupakan gabungan dari deduktif dan induktif. Kalimat utamanya terdapat pada awal dan akhir paragraf, diselingi dengan kalimat-kalimat penjelas.

4. Paragraf Tanpa Kalimat Utama (paragraf Narasi, yaitu paragraf yang tidak memiliki kalimat pokok, namun memiliki ide pokok. Biasa terdapat di teks cerita dan berbentuk deskripsi. Fungsi Paragraf 1. Mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. 2. Menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf, ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. 3. Memudahkan dalam pengorganisasiaan gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahana bagi pembacanya 4. Memudahkan dalam pengembangan topik karnagan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. 5. Memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel.

MATEMATIKA DASAR BILANGAN BULAT DAN PECAHAN A. BILANGAN BULAT Bilangan bulat adalah bilangan yang memuat bilangan bulat positif, nol dan bilangan bulat negatif. Dan dinyatakan dengan B. Jadi B = { …,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,… } Gambar bilangan bulat pada garis bilangan adalah sebagai berikut :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

bilangan bulat negatif bilangan bulat positif Pada garis bilangan di atas, jika suatu bilangan semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besar, dan semakin ke kiri semakin kecil. B. OPERASI HITUNG PADA BILANGAN BULAT 1. Penjumlahan Dua Bilangan Bulat dan Sifat-Sifatnya a. Penjumlahan dua bilangan bulat tanpa alat Bantu Contoh : -5 + 3 =……. Caranya jika kita pinjam 5 kemudian membayar 3, maka kita masih punya pinjaman 2. Jadi -5 + 3 = -2 b. Penjumlahan dua bilangan bulat dengan garis bilangan Contoh 1. 5 + (-3) =…….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

.

.

.

.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

5 + (-3) = 2 2. -7 + 2 =…….

.

.

.

.

-8

-7

-6

-5

-7 + 2 = -5

c. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat Operasi pada himpunan bilangan bulat memenuhi sifat : 1) Tertutup Untuk sembarang bilangan bulat p dan q, jika p + q = r, maka r adalah bilangan bulat Contoh 2 + (-5) = -3 2 dan -5 adalah bilangan bulat, maka -3 adalah bilangan bulat. 2) Komunitatif Untuk sembarang bilangan bulat p dan q, berlaku p + q = q + p Contoh 1. 2 + 3 = 3 + 2 = 5 2. -3 + 1 = 1 + (-3) = -2 3) Asosiatif Untuk sembarang bilangan bulat p, q, dan r, berlaku (p + q) + r = p + (q + r). Contoh : (2 + (-1)) + 3 = 2 + (-1 + 3) 1+3=2+2 4=4 4) Mempunyai unsur identitas Untuk sembarang bilangan bulat p, maka p + 0 = 0 + p = p 0 adalah unsur identitas ( elemen netral ) pada penjumlahan. 2. Pengurangan Bilangan Bulat a. Pengurangan dua bilangan bulat dengan garis bilangan Contoh : 5 - 3 =……….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

5-3=2 b. Pengurangan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangnya Dalam bentuk umum ditulis jika a dan b adalah bilangan bulat, maka a – b = a + (-b) Contoh : 1. 4 – 6 = 4 + (-6) = -2 2. 2 – (-3) = 2 + 3 = 5 c. Pengurangan dua bilangan bulat bersifat tertutup Untuk sembarang bilangan bulat p dan q, jika p - q = r, maka r adalah bilangan bulat Contoh : 2 - 5 = -3 2 dan 5 adalah bilangan bulat, maka -3 adalah bilangan bulat. 3. Perkalian Bilangan Bulat dan Sifat-Sifatnya a. Mengingat kembali arti perkalian dua bilangan Contoh :

1. 2 x 3 artinya 3 + 3 = 6 2. 4 x (-2) artinya -2 + (-2) + (-2) + (-2) = -8 3. (-7) x (-3) = 21 Hal di atas menunjukan bahwa : 1) Hasil kali dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. 2) Hasil kali bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, atau sebaliknya adalah bilangan bulat negatif. 3) Hasil kali dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. b. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat 1) Tertutup Untuk sembarang bilangan bulat p dan q, jika p x q = r, maka r adalah bilangan bulat Contoh : 2 x (-5) = -10 2 dan _5 adalah bilangan bulat, maka -10 adalah bilangan bulat. 2) Komunitatif Untuk sembarang bilangan bulat p dan q, berlaku p x q = q x p Contoh 1. 2 x 3 = 3 x 2 = 6 2. -3 x 1 = 1 x (-3) = -3 3) Asosiatif Untuk sembarang bilangan bulat p, q, dan r, berlaku (p x q) x r = p x (q x r). Contoh : (2 x (-1)) x 3 = 2 x (-1 x 3) -2 x 3 = 2 x -3 -6 = -6 4) Mempunyai unsur identitas Untuk sembarang bilangan bulat p, maka p x 1 = 1 x p = p 1 adalah unsur identitas ( elemen netral ) pada perkalian. 5) Perkalian bilangan nol Untuk sembarang bilangan bulat p, maka 0 x p = p x 0 = 0 Contoh : 3 x 0 = 0 x 3 = 0 6) Distributif Untuk sembarang bilangan bulat p, q dan r berlaku  p x (q + r) = (p x q) + (p x r)  p x (q - r)=(p x q) - (p x r) Contoh : 8 x ((-2) + 3) = (8 x (-2)) + (8 x 3) 4. Pembagian Bilangan Bulat Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian Contoh : a. 8 : 2 = 4 sebab 2 x 4 = 8 b. -9 : 3 = -3 sebab 3 x (-3) = 9 c. -10 : (-2)=5 sebab -2 x 5 = -10 Dari contoh diatas terlihat bahwa : a. Hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif b. Hasil bagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, atau sebaliknya adalah bilangan bulat negative. c. Hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif.

5. Perpangkatan Bilangan Bulat. a. Mengingat kembali arti perpangkatan Contoh 1. 22 = 2 x 2 = 4 2. 44 = 4x4x4x4 = 256 3. (-3)3 = (-3)x(-3)x(-3)= -27 b. Sifat-sifat perpangkatan Untuk sembarang bilangan bulat a,m dan n , berlaku 1) amxan=am+n 2) am:an=am-n 3) (am)n=amxn Contoh 1. 52x53=52+3=55 2. 35:32=35-2=33 3. (23)2=23x2=26 C. BILANGAN PECAHAN 1. Pengertian Pengertian pecahan melalui benda konkrit gambar dan lambangnya,

1 bagi an

1 ba 4 gian

1 ba 2 gian

│

│ 1 0 8 Jarak titik 0

│ │ │ │ 2 3 4 5 8 8 8 8 sampai 1 dibagi menjadi 8 1 2 3 terdapat bilangan , , , dan seterusnya. 8 8 8 2. Mengurutkan pecahan Contoh : Susunlah deretan pecahan

3 bagian 4 │ 6 8 bagian

3 5 1 , , dalam urutan naik 4 6 2

Jawab 3 9 5 10 1 6 = , = , = 4 12 6 12 2 12 6 9 10 1 3 5 Karena < < maka < < 12 12 12 2 4 6

│ 7 8 yang

│ 8 8 sama, sehingga

Jadi, deretan pecahan dalam urutan naik adalah

1 3 5 , , 2 4 6

3. Jenis-Jenis Pecahan a. Pecahan Murni Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari 1 2 3 penyebutnya. Contoh : , , , dan seterusnya 4 8 4 b. Pecahan Tidak Murni Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari 25 7 10 , , ,dan seterusnya. atau sama dengan penyebutnya. Contoh : 4 2 3 c. Pecahan Campuran Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan 2 1 2 bagian bilangan pecahan murni. Contoh : 1 , 3 , 5 ,dan seterusnya. 3 4 3 Pecahan tidak murni dapat dinyatakan menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Contoh : 25 1. Nyatakan menjadi pecahan campuran 4 25 24+1 24 1 1 1 = + =6+ =6 Jawab : = 4 4 4 4 4 4 1 2. Nyatakan 3 dalam bentuk pecahan tidak murni. 4 1 1 12 1 12+1 13 = Jawab : 3 =3+ = + = 4 4 4 4 4 4 d. Bentuk desimal 1) Dalam sistem desimal, angka-angka dalam suatu bilangan mempunyai arti : Ribuan Ratusan Puluhan

1

2

3

4,

5

6

7

Perseribuan Perseratusan Persepuluhan

Satuan 2) Dengan menggunakan pengertian tersebut, maka  Bilangan desimal dapat diubah menjad pecahan campuran atau pecahan murni 2 1 Contoh : 0,2 = = 10 5  Pecahan campuran atau pecahan murni dapat diubah menjadi bilangan desimal. 1 1 ×5 5 = =0,5 Contoh : = 2 2 ×5 10

e. Persen Persen artinya perseratusan, ditulis dengan notasi %. Jadi pecahan dengan penyebut 100 disebut persen 30 42 =30 %, =42 % Contoh : 100 100 Untuk mengubah pecahan menjadi persen : a a = × 100 %, dengan b0 b b 3 3 300 %=25 % Contoh : = ×100 %= 12 12 12 15 3 15 %= = 100 20 D. OPERASI HITUNG PADA PECAHAN 1. Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan a. Penjumlahan atau pengurangan dua pecahan atau lebih, dapat dilakukan jika pecahan-pecahan itu memiliki penyebut yang sama a c a+c + = ,b ≠ 0 b b b a c a− c − = ,b≠0 b b b Contoh : 3 1 3+1 4 = 1. + = 5 5 5 5 9 2 9−2 7 3 − = = =1 2. 4 4 4 4 4 b. Untuk penjumlahan atau pengurangan yang penyebutnya tidak sama kita harus samakan dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. a c ad cb ad+cb + = + = b d bd bd bd a c ad cb ad − cb − = − = b b bd bd bd Contoh 2 4 10 12 10+12 22 7 = =1 1. + = + = 3 5 15 15 15 15 15 3 1 12 5 12 −5 7 − = − = = 2. 5 4 20 20 20 20 c. Penjumlahan pecahan memiliki sifat-sifat berikut : 1) Komutatif a c c a + = + b d d b Contoh 2 3 3 2 + = + 3 5 5 3

2) Asosiatif a c e a + + = + b d f b Contoh 1 3 4 1 + + = + 5 5 7 5

( )

( dc + ef )

( )

( 35 + 47 )

2. Perkalian dan Pembagian Pecahan a. Hasil perkalian dua pecahan diperoleh dengan mengalikam pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. a c a× c ac × = = b d b× d bd 2 4 2× 4 8 = Contoh : × = 3 5 3 ×5 15 b. Untuk membagi suatu pecahan dengan pecahan lain sama artinya dengan mengalikan pecahan pertama dengan kebalikan pecahan kedua a c a d a × d ad : = × = = b d b c b × c bc 2 4 2 5 2 ×5 10 5 = = Contoh : : = × = 3 5 3 4 3× 4 12 6 3. Penjumlahan dan Pengurangan pada Pecahan Desimal Untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan decimal, maka tanda koma desimal diletakan pada satu lajur, sehingga angka ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, perseratusan dan seterusnya masing-masing terletak pada satu lajur. Contoh : 1. 234,56 + 45,678 disusun menjadi 234,56 45,678 + 280,238 2. 67,27 – 21,213 disusun menjadi

67,27 21,213 –

46,057 4. Perkalian dan Pembagian pada Pecahan Decimal a. Perkalian pada pecahan decimal Perkalian dengan 10,100,1000, dan seterusnya dilakukan dengan menggeser koma decimal ke kanan menurut angka nol pada bilanganbilangan di atas2,723 x 100 = 272,3 Tanda koma bergeser 2 kali berdasarkan banyaknya 0 Banyaknya tempat decimal dari hasil kali dua bilangan decimal dengan menjumlahkan banyak tempat dari pengali-pengalinya

⏟ × 4, 258 ⏟ =15 , 62686 ⏟ Contoh : 3, 67 ❑

❑

❑

2 tempat decimal 3 tempat decimal 5 tempat decimal b. Pembagian bilangan dalam bentuk decimal Pembagian dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya dilakukan dengan menggeser tanda koma kekiri menurut banyaknya angka nol pada bilangan-bilangan diatas. Contoh : 1,725 x 1000 = 0,001725 Tanda koma bergeser 3 angka. Untuk membagi suatu bilangan dengan bilangan decimal, buatlah agar pembaginya menjadi bilangan bulat contoh 1. 13,2183 : 0,14 diubah menjadi : 2. 1321,83 : 14 ( pembagi dan bilangan yang dibagi dikalikan 100 ) E. BILANGAN BENTUK BAKU 1. Untuk menuliskan barisan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10 dengan 2 cara yaitu 1 1 1 1 , , , ,1 ,10 ,100 , 1000 ,10 . 000 ,.. . dapat diubah a. .. . , 10 .000 1000 100 10 b. …, 10-4, 10-3, 10-2, 10-1, 100, 101, 102, 103, 104,… 2. Cara menulis bilangan bentuk baku : a. Menulis bentuk baku lebih dari 1 ( bilangan besar ) Rumus bentuk baku a x 10n dengan 1a10 Contoh : Bilangan Bentuk Baku 1. 800.000 8 x 105 2. 180.000 1,8 x 105 3. 2.340.000 2,34 x 106 4. 345,72 3,4572 x 102 5. 3.456.000 3,456 x 106 b. Menentukan bilangan bentuk baku antara 0 dan 1 atau bilangan kecil Rumus Bentuk baku a x 10n dengan 1a10 Contoh : 8,7 1 =8,7 × =8,7 ×10 −2 1. 0,087 = 100 100 8,1 1 =8,1× =8,1× 10− 4 2. 0,00081= 10000 10000

BENTUK ALJABAR A. PENGERTIAN SUKU, FAKTOR DAN SUKU SEJENIS Dalam matematika bentuk yang melibatkan variabel disebut bentuk aljabar, seperti 4a, 2x, 2x2, 4b dan -2ab. Perhatikan bentuk berikut : 2x2 + 3y – 4x + 5y + 7x + 2 Dari bentuk di atas didapat : 1. Suku-sukunya : 2x2 , 3y , –4x , 5 y , 7 x dan 2 2. Faktornya : ● 2 dan x2 adalah faktor dari 2x2  3 dan y adalah faktor dari 3y  -4 dan x adalah faktor dari -4x  5 dan y adalah faktor dari 5y  7 dan x adalah faktor dari 7x 3. Suku-suku sejenis : ● 3y dan 5y  -4x dan 7x 4. Suku tidak sejenis : 2x2 dan 2 5. Variable ( peubah) : x2, y dan x 6. Koefisien : ● 2 koefisien dari x2  3 dan 5 koefisien dari y  -4 dan 7 koefisien dari x 7. Konstanta :2 B. OPERASI HITUNG PADA BENTUK ALJABAR 1. Penjumlahan dan Pengurangan Suku-Suku Sejenis Contoh : Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut ini! 1. 7x + 2x 2. 5b – 2b + 3b 3. 2ab + 3ab 4. 6x – 4x –x Jawab : Dapat dipergunakan sifat-sifat distributif penjumlahan : 1. 7x + 2x = (7 + 2)x = 9x 2. 5b – 2b + 3b = (5 – 2 + 3) b = 6b 3. 2ab + 3ab = (2 + 3) ab = 5ab 4. 6x – 4x –x = (6 – 4 - 1)x = x 2. Perkalian dan Pembagian Suku-Suku Sejenis Contoh : Selesaikan perkalian dan pembagian suku-suku sejenis berikut ini! 1. 3b x 2b 2. -4y x (-3y) 3. 6a : 2a 4. 4xy : (-xy)

Jawab : 1. 3b x 2b = 6b 2. -4y x (-3y) = 12y 3. 6a : 2a = 3a 4. 4xy : (-xy) = -4 3. Pemangkatan Suku-Suku Sejenis Pemangkatan dapat diartikan sebagai perkalian berulang. Contoh : Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut ! 1. (2x)2 3. -(2y)2 2 2. (-3a) 4. (3ab)2 Jawab 1. (2x)2 = 2x x 2x = 4x 2. (-3a)2 = -3a x (-3a) = 9a 3. -(2y)2 = -(2y x 2y) = -4y 4. (3ab)2 = 3ab x 3ab = 9ab 4. Penjumlahan dan Pengurangan Suku-Suku yang Tidak Sejenis Contoh : 1. 4a + 2b – a + b=….. 2. 8p – 7q – 3p + 5q=….. Jawab : 1. 4a + 2b – a + b = 4a – a + 2b + b = (4 – 1)a + (2 + 1)b = 3a +3b 2. 8p – 7q – 3p + 5q = 8p - 3p – 7q + 5q = (8 - 3)p + (-7 + 5)q = 5p – 2q 5. Perkalian dan Pmbagian Suku-Suku yang Tidak Sejenis Contoh : 1. 5x x 2y = 10xy 2. (-2p) x 3q = -10pq 3. 3a x (-4b) x (-2c) = 24abc 6x x =3 4. 6x : 2y = 2y y 8a a =− 4 5. 8a : (-2b) = −2b b 6. Pemangkatan Dua Suku yang Tidak Sejenis Contoh : 1. (x + 2)2 = (x + 2)(x + 2) = x(x + 2)+2(x + 2) = x2 + 2x + 2x + 4 = x2 + 4x + 4 2 2. (3 - a) = (3 - a)(3 - a) = 3(3 - a) + (-a)(3 - a)

=9 - 3a - 3a + a2 = a2 – 6a + 9 C. OPERASI HITUNG PADA BENTUK PECAHAN ALJABAR 1. Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Bentuk Aljabar Konsep dasar penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang paling diperhatikan adalah penyebut harus sama. Bila belum sama penyebutnya disamakan dengan KPK dari penyebut pecahan-pecahan tersebut. Contoh : 2 x 3 x 2 x+3 x 5 x + = = 1. 7 7 7 7 3 x 2 3 x . x 2 . y 3 x 2 +2 y 2. + = + = y x xy xy xy 3 1 3 . y 1. x 3 y − x − = − = 3. x y xy xy xy 2. Perkalian dan Pembagian Pecahan Bentuk Aljabar Perkalian pecahan aljabar diperoleh dengan mengalikan pembilang dengan penmbilang dan penyebut dengan penyebut. Sedangkan membagi pecahan bentuk aljabar sama artinya dengan mengalikan pecahan pertama dengan kebalikan pecahan yang kedua. Contoh : 3 x y 3 x . y 3 xy × = = =3 1. y x y . x xy 3 y 1 3 y x 3 y . x 3 xy 3 y : = × = = = 2. 2x x 2 x 1 2 x.1 2 x 2

PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINEAR SATU VARIABEL A. PERSAMAAN LINEAR SATU VARIABEL ( PLSV ) 1. Pengertian Kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan disebut persaman. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat satu. Contoh. 1. x +2 = 5 2. 3 + 4 = p 3. 8 – y = 3 Masing-masing persaman diatas hanya memiliki satu variabel yaitu x, p dan y. Tiap-tiap variabelnya hanya berpangkat satu. 2. Cara Menentukan Akar Penyelesaian PLSV Penyelesaian dari suatu persaman linear satu variabel sering disebut sebagai akar penyelesaian. Jadi jika variabel suatu PLSV diganti dengan akarnya maka persaman tersebut menjadi benar dan jika diganti dengan yang bukan akar, maka menjadi kalimat salah. Adapun cara menentukan akar penyelesaian PLSV adalah sebagai berikut : a. Dengan cara substitusi Contoh : Tentukan penyelesaian dari persaman x + 3 = 7, untuk x variable pada bilangan asli. Jawab : Untuk x = 1, maka 1 + 3 = 4…………………..kalimat salah x = 2, maka 2 + 3 = 5…………………..kalimat salah x = 3, maka 3 + 3 = 6…………………..kalimat salah x = 4, maka 4 + 3 = 7…………………..kalimat benar x = 5, maka 5 + 3 = 8 ………………….kalimat salah Ternyata jika x diganti dengan 4, kalimat tersebut menjadi benar, maka penyelesaian dari persaman x + 3 = 7 adalah 4 b. Menyelesaikan persamaan dengan menambah atau mengurangi, mengali, dan membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Konsep dasar 1) Menambah atau mengurangi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama, bertujuan untuk variabel dan konstanta supaya terpisah tidak di satu ruas. 2) Mengalikan atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama, bertujuan untuk menjadikan koefisien dalam variabel adalah 1 Contoh 1. x + 7 = 12 x+ 7 – 7 = 12 – 7 → kedua ruas dikurangi dengan 7, supaya tinggal x di ruas kiri, yaitu variabel saja. x=5

2. 4a – 8 = 4 4a – 8 + 8 = 4 + 8 → kedua ruas ditambah 8, supaya tinggal 4a di ruas kiri. 4a = 12 4a : 4 = 12 : 4 → kedua ruas dibagi dengan 4, supaya a berkoefisien 1 a=3 1 3. y + 6 = 12 3 1 1 y + 6 – 6 = 12 – 6 → kedua ruas di kurangi 6, supaya tinggal y 3 3 1 y=6 3 1 y x 3 = 6 x 3 → kedua ruas dikalikan 3, supaya y 3 berkoefisien 1 y = 18 3. Memecahkan Masalah Sehari-Hari yang Berkaitan Dengan PLSV Contoh : Dalam suatu ujian terdapat 40 soal, jika ada peserta yang sudah mengerjakan p buah soal dan sisanya tinggal 7 buah. a. Susunlah persamaan dalam p ! b. Berapa buah soal yang sudah dikerjakan ? Jawab : a. 40 – p = 7 b. 40 – p = 7 40 – p – 40 = 7 – 40 -p = -33 -p x (-1) = -33 x (-1) p = 33 B. PERTIDAKSAMAAN LINEAR SATU VARIABEL ( PtLSV ) 1. Pengertian Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda <, >, ≤, dan ≥ serta hanya memiliki variabel satu, dan variabelnya berpangkat satu. Contoh : 1. 6a < 8 2. P – 3 ≥ 6 3. 4y – 6 > 2y + 8 2. Cara Menentukan Akar Penyelesaian PtLSV Menyelesaikan akar PtLSP pada dasarnya sama seperti menyelesaikan PLSV hanya terdapat catatan yaitu :

Ingat mengalikan atau membagi kedua ruas pada pertidaksamaan linear dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksaman harus diubah, tanda < menjadi >dan tanda ≤ menjadi ≥ Contoh : 1. Tentukan penyelesaian dari x – 4 > 2, untuk x variabel pada bilangan 1, 2, 3,…,10. x–4>2 x – 4 + 4 > 2 + 4 → kedua ruas ditambah 4, supaya tinggal y di ruas kiri. x>6 Penyelesaiannya adalah 7,8,9,10, karena nilai x > 6 2. Tentukan penyelesaian dari 6x + 3 ≤ 5x + 8, untuk x variabel pada bilangan 1, 2, 3,…, 10. 6x + 3 ≤ 5x + 8 6x + 3 - 3 ≤ 5x + 8 - 3→ kedua ruas dikurang 3dulu 6x – 5x ≤ 5x + 5 – 5x → kedua ruas dikurang 5x, supaya variabel x ada di satu ruas. x≤5 karena tanda pertidaksamaan ≤ maka penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. 3. Tentukan penyelesaian dari -2x - 6 > 4, x variabel bilangan bulat ! -2x - 6 > 4 -2x – 6 + 6 > 4 + 6 -2x > 10 -2x : (-2) < 10 : (-2) → Ubahlah tanda pertidaksamaan karena dikalikan dengan bilangan bulat negatif x < -5 Maka penyelesaiannya adalah …., -8, -7, -6.

ARITMETIKA SOSIAL DAN PERBANDINGAN A. ARITMETIKA SOSIAL 1. Menghitung Nilai Keseluruhan, Nilai Perunit, dan Nilai Sebagian. Contoh : 1. Pandi membeli 1 lusin buku tulis dengan harga Rp. 18.000,00. Berapa rupiahkah harga setiap buku ? Jawab : 1 lusin = 12 buah Harga 1 lusin buku tulis = Rp. 18.000,00 Rp. 18. 000 , 00 =¿Rp. 1.500,00 Maka harga sebuah buku tulis = 12 2. Pak Karjo menjual 10.000 buah buah genteng pada pembeli dengan harga Rp. 350.000,00 per 1000. Hitunglah jumlah uang yang diterima Pak karjo dari hasil penjualan genteng tersebut ! Jawab : Harga genteng per 1000 buah = Rp. 350.000,00 Harga 10.000 buah = 10 x Pr. 350.000,00 = Rp. 3.500.000,00 Jadi jumlah uang yang diterima pak Karjo adalah Rp. 3.500.000,00 2. Harga Penjualan, Harga Pembelian, Laba dan Rugi. Seorang pedagang jika memperoleh harga jual lebih besar dari pada harga pembelian maka dikatakan pedagang tersebut memperoleh untung (laba) sebaliknya jika harga jual yang diterima lebih kecil dari harga pembelian maka pedagang tersebut mengalami kerugian (tekor). Jadi : Laba = harga penjualan – harga pembelian. Rugi = harga pembelian – harga penjualan. Contoh : 1. Seorang pedagang membeli 6 buah sepeda dengan harga rata-rata Rp. 200.000,00 per buah. Kemudian ia menjual 4 buah dengan harga Rp. 225.000,00 per buah dan sisanya dijual dengan harga Rp. 200.000,00 per buah. Tentukan laba yang diterima oleh pedangan tersebut ! Jawab : Harga beli 6 buah sepeda = 6 x Rp. 200.000,00 = Rp. 1.200.000,00 Harga jual 4 buah sepeda = 4 x RP. 225.000,00 = Rp. 900.000,00 Harga jual 2 buah sepeda = 2 x Rp. 200.000,00 = Rp. 400.000,00 Harga jual seluruhnya = Rp. 900.000,00 + Rp. 400.000,00 = Rp. 1.300.000,00 Jadi laba = Rp. 1.300.000,00 – Rp. 1.200.000,00 = Rp. 100.000,00 2. Ibu yani membeli 1 keranjang mangga yang berisi 50 Kg dengan harga Rp. 150.000,00. Ia menjual 30 Kg mangga tersebut dengan harga Rp. 3.500,00 per Kg dan sisanya busuk sehingga tidak laku dijual. Berapa rupiah kerugian yang dialami ibu yani ? Jawab : Harga pembelian = Rp. 1500.000,00 Harga jual 30 Kg mangga = 30 x Rp. 3.500,00 = Rp. 105.000,00

Rugi = Rp 150.000,00 – Rp. 105.000,00 = Rp. 45.000,00 3. Persentase laba, rugi a. Persentase laba dan rugi terhadap harga pembelian. laba × 100 % Persentase laba = h arg a pembelian rugi × 100 % Persentase rugi = h arg a pembelian Contoh : Seorang pedagang membeli barang dengan harga Rp. 50.000,00 kemudian menjualnya dengan harga Rp. 60.000,00. Tentukan persentase labanya ! Jawab : Laba = Harga penjualan – harga pembelian Laba = Rp. 60.000,00 – Rp. 50.000,00 = Rp. 10.000,00 laba × 100 % Persentase laba = h arg a pembelian Rp. 10. 000 , 00 ×100 %=20% = Rp. 50. 000 , 00 b. Menghitung harga jual bila persentase laba / rugi sudah diketahui. Contoh : Pak Burhan membeli pesawat televisi dengan haraga Rp. 1.000.000,00. Setelah beberapa waktu dijual, ternyata dari hasil penjualan tersebut pak Burhan mengalami kerugian sebesar 15 %. Berapa rupiah harga penjualannya ? Jawab : 15 × Rp .1 .000 . 000 ,00 Rugi 15 % dari Rp. 1.000.000,00 = 100 = Rp. 150.000,00 Jadi harga jualnya = Rp. 1.000.000,00 – Rp. 150.000,00 = Rp. 850.000,00 c. Menghitung harga beli bila harga jual dan persentase laba / rugi diketahui. Misalnya persentase laba = p % dari harga pembelian maka persentase harga beli = 100 % dari harga beli. Persentase harga jual = (100 + p)% dari harga beli 100 Harga beli = x harga jual 100+ p Contoh : Sebuah barang dijual dengan harga Rp. 230.000,00 dan memperoleh laba 15 %. Hitunglah harga pembeliannya ? Jawab : Persentase laba = 15 % Persentase harga beli = 100 % Persentase harga jual = 100 % + 15 % = 115 % 100 ×harga jual Harga beli = 115

100 ×Rp. 230.000,00 = Rp. 200.000,00 = 115 4. Rabat Rabat disebut juga potongan harga / diskon. Contoh : Toko Murah memberikan diskon 15 % kepada setiap pembeli. Sebuah barang dipasang dengan harga Rp. 75.000,00. Tentukan besar uang yang harus dibayar oleh pembeli untuk pembelian barang tersebut ! Jawab : 15 Diskon 15 % = x Rp. 75.000,00 = Rp. 11.250. 100 Besar uang yang harus dibayar pembeli = Rp. 75.000 – Rp. 11.250,00 = Rp. 63.250,00 5. Netto Netto berkaitan dengan brutto dan tara. Netto adalah berat bersih, tara adalah potongan berat dan brutto adalah berat kotor. Contoh : Sebuah karung berisi beras bertuliskan brutto = 80 kg dan tara 7,5 %. Tentukan netto ! Jawab : 7,5 × 80 kg=6 kg Tara 7,5 % dari brutto = 100 Jadi netto = 80 kg – 6 kg = 74 kg. 6. Pajak Pajak hampir sama dengan potongan lebih khusus lagi potongan yang merupakan kewajiban, misalnya pajak penghasilan. Contoh : Penghasilan pak Karjo Rp. 1.500.000,00 per bulan dan dipotong pajak 10 %. Berapakan penghasilan bersih pak Karjo tiap bulannya ? Jawab : 10 × Rp .1 .500 .000 , 00=Rp. 150. 000 Pajak 10 % = 100 Penghasilan bersih pak Karjo = Rp. 1.500.000,00 – Rp. 150.000,00 = 1.350.000,00 7. Bunga Tunggal a. Bunga uang adalah selisih antara uang yang didapat setelah tersimpan di dalam tabungan untuk jangka waktu tertentu dengan uang pertama penyimpanan ( modal ). b. Suku bunga adalah bunga yang dinyatakan persentase antara bunga dengan modalnya. Bunga × 100 % Suku bunga = Modal c. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal simpanan tanpa memperhitungkan bunga yang didapat.

Contoh : 1. Seorang penabung menyimpan uangnya sebesar Rp. 2.000.000,00. Berapa suku bunga setiap bulannya jika jangka waktu satu tahun tabungannya menjadi Rp. 2.360.000,00 ? Jawab : Bunga selama 1 tahun = Rp. 2.360.000,00 – Rp. 2.000.000,00 = Rp. 360.000,00 Bunga × 100 % Suku bunga dalam 1 tahun = Modal 360 .000 ×100 %=18 % 2 . 000. 000 suku bunga dalam 1 tahun 18 = Suku bunga dalam 1 bulan = 12 12 =1,5 % 2. Pak Andi menyimpan uangnya pada sebuah bank dengan bunga 15 % setahun. Selama 6 bulan ia memperoleh bunga sebesar Rp. 150.000,00. Berapa rupiah modal Pak Andi ? 15 % 1 =7 % Suku bunga selama 6 bulan = 6 × 12 2 Persentase modal = 100 % dari modal 100 100 × bunga= × Rp .150 .000=Rp. 2. 000 .000 1 Jadi modal 1 7 7 2 2 B. GAMBAR BERSKALA 1. Pengertian skala Skala adalah perbandingan jarak pada peta ( gambar ) dengan jarak sebenarnya. Jarak pada gambar Skala = Jarak sebenarnya Skala dinotasikan denyan “ : ”. Contoh : Skala suatu peta 1 : 50.000, maka tiap 1 cm pada gambar mewakili jarak 50.000 cm atau 500 m 2. Menghitung Faktor Pembesaran dan Pengecilan pada Gambar Berskala Pada gambar berskala jika ukuran sebenarnya lebih dari ukuran pada gambar ( peta ), skalanya disebut faktor pengecilan, sebaliknya bila ukuran sebenarnya kurang dari ukuran pada gambar maka skalanya disebut faktor pembesaran. Untuk memahami bagaimana menghitung faktor skala perhatikan contoh berikut : 1. Jarak kota Solo dan kota Jogja adalah 64 km. Pada gambar jarak kedua kota itu 32 cm. Hitungkal faktor pengecilannya ! Jawab : Jarak sebenarnya = 64 km = 6.400.000 cm Jarak pada gambar ( peta ) = 32 cm

Jarak pada gambar Jarak sebenarnya 32 1 = =1:200 .000 = 6. 400. 000 200 . 000 2. Denah rumah digambar dengan skala 1 : 200, tinggi rumah pada gambar adalah 3 cm. Berapakah tinggi rumah sesungguhnya ? Jawab : Tinggi rumah pada gambar = 3 cm Skala gambar = 1 : 200, artinya tinggi pada gambar diperkecil dengan 1 x tinggi susungguhnya. 200 Tinggi rumah sesungguhnya = tinggi pada gambar x 200 = 3 cm x 200 = 600 cm = 6 m Skala =

C. PERBANDINGAN 1. Pengertian Perbandingan

a Perbandingan antara besaran a dan b ialah a : b atau dimana a0 dan b0 b dalam membandingkan terdapat dua cara yaitu : a. Membandingkan dengan cara mencari selisihnya. b. Membandingkan dengan cara mencari hasil baginya. Contoh : Panjang mistar Teguh 30 cm dan panjang mistar Fajar 25 cm, maka untuk membandingkan kedua ukuran tersebut dapat dilakukan a. Dengan mencari selisihnya yaitu 30 – 25 cm = 5 cm 30 6 b. Dengan mencari hasil baginya yaitu = = =6:5 25 5 Untuk perbandingan dalam bentuk hasil bagi dapat digunakan untuk mengukur perbandingan dan besaran yang sejenis, misalnya : 50 gram : 5 kg = 50 : 5000 gram = 50 : 5000 = 1 : 100

2. Perbandingan Seharga Perhatikan daftar hubungan antara banyak pensil dan harga pensil berikut ! Banyak pensil Harga pensil 1 400 2 800 3 1200 4 1600 … … … … n x Dari daftar diatas didapat bahwa : banyak pensil baris pertama 1 = Perbandingan banyak pensil baris kedua 2

h arg a pensil baris pertama 400 1 = = h arg a pensil baris kedua 800 2 Maka dari daftar tersebut perbandingan banyak pensil dan harga pensil adalah sama. Berdasarkan uraian diatas , dapat disimpulkan jika naik turunnya banyak pensil sebanding dengan naik turunnya harga pensil, maka perbandingan antara banyak pensil dan harganya merupakan perbandingan seharga. Contoh : Harga 2 kg gula adalah Rp. 8.000,00. Berapakan harga 9 kg gula ? Jawab : a. Perhitungan dengan cara satuan Rp. 8. 000 , 00 =Rp . 4 . 000 , 00 Harga 1 kg gula = 2 Harga 9 kg gula = 9 x Rp. 4.000,00 = Rp. 36.000,00 b. Perhitungan dengan cara perbandingan 2 kg → Rp. 8.000,00 9× 8 . 000 =¿ Rp. 36.000,00 9 kg → 2 Perbandingan

3. Perbandingan Berbalik Harga Contoh : Ibu membagikan kelereng pada 3 anak, masing-masing menerima 30 tanpa sisa. Berapa kelereng yang diterima masing-masing anak bila dibagikan pada 5 anak ? 9 anak ? 10 anak ? 15 anak ?. Banyak anak Kelereng yang dibagikan 3 30 butir 5 18 butir 9 10 butir 10 9 butir 15 6 butir Daftar tersebut memperlihatkan korespondensi satu-satu antara banyak anak dan banyak kelereng yang diterima setiap anak. Hasil kali banyaknya anak dengan banyaknya kelereng yang diterima untuk setiap baris adalah sama, yaitu 3 x 30 = 5 x 18 = 9 x 10 = 10 x 9 = 15 x 9 = 90 Maka, banyaknya anak pada baris pertama 3 1 = = Perbandingan banyaknya anak pada baris ketiga 9 3 banyaknya kelereng pada baris pertama 30 3 = = Perbandingan banyaknya kelereng pada baris ketiga 10 1 Dari daftar tersebut terlihat bahwa perbandingan banyaknya anak merupakan kebalikan dari perbandingan banyaknya kelereng. Bentuk perbandingan tersebut merupakan perbandingan berbalik harga. Contoh : Seorang pemborong memperhitungkan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembuatan sebuah rumah. Jika memakai 9 pekerja akan

memerlukan waktu 32 hari. Berapakah banyaknya pekerja yang diperlukan jika rumah tersebut harus selesai dalam waktu 20 hari ? Jawab : a. Perhitungan dengan cara hasil kali Banyaknya pekerjaan = 32 hari x 9 pekerjaan = 288 hari pekerja 288 hari pe ker ja Banyaknya pekerja selama 24 hari = = 12 pekerja 24 hari b. Perhitungan dengan perbandingan berbalik nilai 9 ↔ 32 x ↔ 24 sehingga : 9 24 = x 32 ↔9 x 32 = 24 x ↔ 288 = 24x 288 ↔ x= 24 ↔ x = 12

PENARIKAN KESIMPULAN ATAU SILOGISME Misal diberikan beberapa pernyataan. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang merupakan pernyataan baru. Proses penarikan kesimpulan ini dinamakan inferensi. Jika penalaran merupakan aktivitas berpikir maka penarikan kesimpulan merupakan lambang aktivitas tersebut. Jadi penarikan kesimpulan adalah lambang aktivitas pikiran yang abstrak yang berbentuk bahasa atau bentuk-bentuk lambang lainnya. Bentuk dari penarikan kesimpulan tersebut dinamakan argumen. Jadi argumen didefinisikan sebagai himpunan sejumlah berhingga pernyataan sedemikian sehingga pernyataan terakhir disebut kesimpulan atau konklusi dan semua pernyataan lain disebut premis-premis. Secara simbolis, argumen didefinisikan sebagai berikut. Definisi : Argumen adalah himpunan pernyataan-pernyataan yang ditulis sebagai

P1 P2 P3 . Pn Jadi q Dimana P1, P2, P3, Pn disebut premis, dan q disebut konklusi.

Proses penarikan kesimpulan secara logis dari premis-premis disebut deduksi. Penarikan kesimpulan yang dilakukan harus sah atau valid. Validitas suatu penarikan kesimpulan dapat diuji dengan cara menguji validitas bentuk dari penarikan kesimpulan tersebut dalam hal ini argumennya. Suatu argumen dikatakan sah jika

premis-premis

bernilai benar maka konklusinya bernilai benar. Sebaliknya suatu argumen dikatakan tidak sah jika semua premis bernilai benar tetapi konklusinya bernilai salah. Jadi dalam penarikan kesimpulan, premis-

premis dianggap atau diasumsikan benar dan argumennya harus sah atau valid. Sebelum kita mengkaji beberapa argumen, terlebih dahulu kita akan mempelajari konsep tautologi dan kontradiksi yang sangat penting dalam membuktikan validitas argumen. Berikut ini diberikan definisi dan contoh dari tautologi dan kontradiksi. Definisi : Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar tanpa memandang nilai kebenaran dari komponen-komponen pembentuknya. Contoh sederhana tautologi diberikan berikut ini. Contoh : pernyataan p ∨ p merupakan tautologi. Dengan tabel kebenaran, kita akan buktikan hal ini. Tabel 1. Tabel Kebenaran p p)

Definisi : Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah tanpa memandang nilai kebenaran dari komponen-komponen pembentuknya. Berikut ini contoh kontradiksi. Contoh : pernyataan p p merupakan kontradiksi. Dengan tabel kebenaran berikut ini, kita akan buktikan bahwa p p merupakan kontradiksi.

Dari definisi dan contoh dari tautologi dan kontradiksi, jelas bahwa ingkaran dari suatu tautologi merupakan kontradiksi. Demikian juga sebaliknya, ingkaran dari kontradiksi merupakan tautologi. Suatu

pernyataan yang bukan merupakan tautologi maupun kontradiksi disebut kontingensi. Dalam mempelajari penarikan kesimpulan

konsep

mengenai tautologi ini merupakan konsep terpenting karena digunakan untuk membuktikan apakah suatu penarikan kesimpulan sah atau tidak. Oleh karena itu sebelum kita mempelajari penarikan kesimpulan, ada baiknya kita memperdalam pemahaman mengenai konsep ini dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Selanjutnya kita siap mempelajari penarikan kesimpulan dalam hal ini kita akan kaji terlebih dahulu bentuk penarikan kesimpulannya yaitu argumen. Berikut ini diberikan contoh penarikan kesimpulan.

Kedua contoh di atas mempunyai bentuk yang sama. Bentuk argumen tidak

memperhatikan kalimat atau pernyataan. Argumen tersebut

memiliki bentuk sebagai berikut.

Argumen dengan bentuk seperti di atas disebut modus ponens. Salah satu cara untuk mengetahui validitas suatu argumen adalah dengan menggunakan konsep tautologi. Caranya adalah sebagai berikut. Kita bentuk pernyataan majemuk yang antesedennya merupakan

konjungsi

merupakan implikasi dimana premis-premis

dari

argumen

tersebut dan kesimpulan dari argumen menjadi konsekuennya. Jadi untuk membuktikan bahwa argumen tersebut sah atau valid bentuk argumen di atas diubah menjadi bentuk implikasi sehingga diperoleh [(p→ q) ∧ p] →

q. Bentuk implikasi tersebut harus dibuktikan benar tanpa memandang

nilai kebenaran dari komponen-komponen pembentuknya. Berarti dengan tabel kebenaran kita akan buktikan apakah pernyataan tersebut termasuk tautologi atau bukan. Jika merupakan tautologi maka argumen tersebut sah atau

valid.

Sebaliknya jika bukan merupakan tautologi maka

argumen itu tidak valid. Pembuktian dengan menggunakan tabel kebenaran berikut ini.

Setiap kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan p dan q akan menghasilkan nilai kebenaran pernyataan [(p→ q) ∧ p] → q yang selalu benar dengan kata lain pernyataan tersebut merupakan tautologi. Jadi argumen yang berbentuk modus ponens merupakan argumen yang valid. Hal ini berarti cara penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus ponens merupakan penarikan kesimpulan yang sah atau valid. Selanjutnya kita akan mempelajari argumen dengan bentuk modus tolens melalui contoh berikut ini. Contoh : Jika saya giat belajar maka saya lulus ujian Ternyata saya tidak lulus ujian Berarti saya tidak giat belajar Argumen di atas secara umum berbentuk

Dengan tabel kebenaran, silakan Anda mencoba membuktikan validitas modus tolens di atas yaitu dengan melihat apakah pernyataan majemuk

[(p→ q) ∧ ~q] → ~p merupakan tautologi.

Pernyataan [(p→ q) ∧ ~q] → ~p selalu bernilai benar, tanpa memandang benar atau tidak pernyataan yang menjadi komponen pembentuk pernyataan [(p→ q) ∧ ~q] → ~p. Jadi pernyataan [(p→ q) ∧ ~q] → ~p merupakan

tautologi. Dengan demikian bentuk argumen dengan jenis modus tolens merupakan penarikan kesimpulan yang sah atau valid.

Bentuk penarikan kesimpulan yang ketiga adalah argumen yang disebut silogisme. Untuk memahami argumen bentuk ini, Anda perhatikan contoh berikut. Contoh : Setiap hari Sabtu, ibu tidak masuk kerja Jika tidak masuk kerja, ibu suka berkebun Jadi setiap hari Sabtu, ibu suka berkebun Argumen di atas secara umum mempunyai bentuk sebagai berikut.

Untuk membuktikan validitas argumen di atas, dengan tabel kebenaran akan dibuktikan bahwa pernyataan [(p→ q) ∧ (q → s)] → (p → s) merupakan tautologi. Tabel kebenaran pernyataan tersebut disajikan berikut ini.

Dari tabel 5 nampak bahwa pernyataan [(p→ q) ∧ (q → s)] → (p → s) selalu bernilai benar, bagaimanapun nilai kebenaran dari komponenkomponen pembentuknya. Maka dikatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan tautologi. Dengan demikian penarikan kesimpulan dengan bentuk argumen jenis silogisme merupakan penarikan kesimpulan yang sah. Ketiga bentuk argumen yang telah kita pelajari di atas, selanjutnya digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan yang sah. Selain menggunakan ketiga bentuk argumen tersebut, jika diperlukan kita dapat menggunakan semua aturan-aturan di dalam logika asalkan aturanaturan tersebut telah dibuktikan kebenarannya. Berikut ini salah satu contoh soal mengenai penarikan kesimpulan.

Contoh : Perhatikan premis-premis berikut ini. Premis 1 : Jika Anita mendapat A pada ujian akhir maka Anita mendapat A untuk mata kuliah itu. Premis 2 : Jika Anita mendapat A untuk mata kuliah itu maka ia dinominasikan menerima beasiswa. Premis 3 : Anita tidak dinominasikan menerima beasiswa. Dari premis-premis tersebut, kesimpulan apa yang dapat ditarik? Kita akan menyelesaikan masalah di atas. Silakan Anda ikut mencoba untuk menyelesaikannya. Agar kita dapat lebih mudah melihat bentuk dari

penarikan kesimpulan yang kita buat maka kita akan ubah premis-premis di atas dalam symbol logika dengan memisalkan pernyataan-pernyataan yang membentuk premis-premis sebagai berikut. p : Anita mendapat A untuk ujian akhir q : Anita mendapat A untuk mata kuliah itu r : Anita dinominasikan menerima beasiswa Dengan pemisalan tersebut akan diperoleh terjemahan secara simbol logika sebagai berikut. Premis 1 Premis 2 Premis 3 r

p→ q

q→ s

Dari premis 1 dan 2, dengan menggunakan silogisme diperoleh p→ q

Dari pernyataan p→ q dan premis ketiga yaitu r diperoleh p dengan menggunakan modus tolens. Jadi dari ketiga premis tersebut dapat ditarik kesimpulan p. Jadi Anita tidak mendapat A untuk ujian akhir.

Object 1

TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) bertujuan untuk menggali pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku, dan sejauh mana tingkat kedewasaan dan stabilitas emosi seseorang. Tes TKP tidak memiliki nilai benar dan salah. Namun setiap pilihan jawaban akan menunjukkan skor yang berbeda-beda. Skor paling rendah adalah 1 dan skor paling tinggi adalah 5. Tips dan Trik: 1. Jadilah pribadi yang tegas dalam menegakkan peraturan dan bersikaplah profesional. Pahami dengan benar apa nilai kepribadian yang sedang dinilai oleh soal TKP yang sedang kalian kerjakan. Ada 16 aspek yang diujikan dalam Tes Karakteristik Pribadi sesuai dengan Permenpan No 36 Tahun 2018. 16 aspek itu adalah : a) Pelayanan publik; b) Sosial budaya; c) Teknologi informasi dan komunikasi; d) Profesionalisme; e) Jejaring kerja; f) Integritas diri; g) Semangat berprestasi; h) Kreativitas dan inovasi; i) Orientasi pada pelayanan; j) Orientasi kepada orang lain; k) Kemampuan beradaptasi; l) Kemampuan mengendalikan diri; m) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas; n) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan; o) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok; dan p) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. 2. Eliminasi kemungkinan jawaban yang memiliki nilai paling rendah. Lalu fokus dengan pilihan jawaban yang memiliki skor 4 atau 5. Biasanya jawaban dengan skor nilai 4 dan 5 memiliki kemiripan.

3. Karena tidak memiliki pengurangan nilai, maka jawablah semua pertanyaan TKP sesegera mungkin. Passing Grade 143 mengharuskan teman-teman untuk teliti dalam menjawab. 4. Pengalaman pada tes CPNS 2018, soal TKP panjang-panjang dan memerlukan konsentrasi tinggi. Cari kalimat atau kata yang menjadi kunci dari soal agar kalian tidak hilang fokus yang pada akhirnya waktu habis karena sibuk membaca soal.

LATIHAN SOAL PENDALAMAN MATERI TKP BAGIAN 1 1. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kantor besok pagi. A. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkan dengan maksimal. B. Meski begitu saya cemas kalau-kalau ternyata besok presentasi saya kurang lancar C. Saya pasrah jika ada kendala D. Tak mungkin presentasi saya tidak lancar E. Tapi Mungkin saja presentasi saya terganggu hal lain JAWABAN: Penilaian menggunakan skala nilai skor: A. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkan dengan maksimal. (Skor 5) B. Meski begitu saya cemas kalau-kalau ternyata besok presentasi saya kurang lancar (Skor 1) C. Saya pasrah jika ada kendala (Skor 3) D. Tak mungkin presentasi saya tidak lancar (Skor 2) E. Tapi Mungkin saja presentasi saya terganggu hal lain (Skor 4) 2. Dalam setiap pekerjaan pasti memiliki job description masing-masing, dan saya telah melakukan sesuai dengan job description tersebut. A. Ditengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda B. Saya akan membantu kawan saya yang lain jika diminta. C. Saya mau mempelajari hal lain diluar deskripsi jabatan saya. D. Saya hanya akan melakukan pekerjaan diluar deskripsi jabatan jika diminta oleh atasan. E. Enggan berkontribusi lebih dari apa yang telah dikerjakan saat ini. JAWABAN: Penilaian menggunakan skala nilai skor: A. Ditengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda (skor 5) B. Saya akan membantu kawan saya yang lain jika diminta. (skor 4) C. Saya mau mempelajari hal lain diluar deskripsi jabatan saya. (skor 3)

D. Saya hanya akan melakukan pekerjaan diluar deskripsi jabatan jika diminta oleh atasan. (skor 2) E. Enggan berkontribusi lebih dari apa yang telah dikerjakan saat ini. (skor 1) 3. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. JAWABAN: Penilaian menggunakan skala nilai skor: A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu.(skor 5) B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda.(skor 3) C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan.(skor 4) D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan.(skor 1) E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja.(skor 2) 4. Andi adalah seorang karyawan yang rajin. Namun apa yang akan terjadi pada masa mendatang tak ada yang tahu A. Andi tetap saja akan terkena PHK jika ekonomi nasional lesu B. Mustahil karyawan serajin Andi kena PHK C. Karakter Andi sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak D. Pemecatan banyak karyawan tidaklah terlalu berpengaruh terhadap citra perusahaan E. Harusnya karyawan rajin tak boleh kena PHK JAWABAN: Penilaian menggunakan skala nilai skor: A. Andi tetap saja akan terkena PHK jika ekonomi nasional lesu (Skor 4) B. Mustahil karyawan serajin Andi kena PHK (Skor 1) C. Karakter Andi sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak (Skor 5) D. Pemecatan banyak karyawan tidaklah terlalu berpengaruh terhadap citra perusahaan (Skor 3) E. Harusnya karyawan rajin tak boleh kena PHK (Skor 2) 5. Setelah mematangkan rencana, A. Saya masih khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil B. Berhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain juga

C. Manusia berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan D. Bagaimanapun caranya rencana harus berhasil E. Saya minta pendapat orang lain terlebih dulu, sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang JAWABAN: Penilaian menggunakan skala nilai skor: A. Saya masih khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil (Skor 1) B. Berhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain juga (Skor 3) C. Manusia berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan (Skor 5) D. Bagaimanapun caranya rencana harus berhasil (Skor 2) E. Saya minta pendapat orang lain terlebih dulu, sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang (Skor 4) 6. Jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka A. Saya tak mau repot-repot mencobanya B. Saya khawatir jika mencobanya dan gagal C. Saya berani mencoba setelah mempertimbangkan risikonya D. Saya minta pendapat isteri Yang penting saya coba dulu E. Yang penting saya coba dulu JAWABAN: Penilaian menggunakan skala nilai skor: A. Saya tak mau repot-repot mencobanya (Skor 1) B. Saya khawatir jika mencobanya dan gagal (Skor 2) C. Saya berani mencoba setelah mempertimbangkan risikonya (Skor 5) D. Saya minta pendapat isteri Yang penting saya coba dulu (Skor 4) E. Yang penting saya coba dulu (Skor 3) BAGIAN 2 1. Sikap saya terhadap perubahan, ide-ide dan cara-cara baru dalam bekerja A. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. B. Perubahan adalah suatu yang pasti. C. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide dan cara-cara baru tersebut D. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Jawaban E 2. Berpindah-pindah pekerjaan adalah hal yang wajar A. Saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya B. Saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. C. Pekerjaan saya saat ini tidak dapat menjamin masa depan saya.

D. Saya meyakini bahwa loyalitas itu penting, sehingga saya merasakan pentingnya tanggung jawab moral karyawan. E. Saya menyukai pekerjaan saya, tetapi jika ada pekerjaan yang lebih baik saya tidak ragu untuk pindah Jawaban E 3. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu saya senang.. A. Pekerjaan yang menantang. B. Pekerjaan yang rutin. C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. D. Bekerja dengan standar yang tinggi. E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Jawaban C 4. Saya memiliki buku favorit dan buku tersebut dihilangkan oleh teman dekat saya. A. Saya marah pada teman saya B. Saya memintanya untuk mengganti buku tersebut karena buku itu favorit saya. C. Saya sangat menyukai buku tersebut, namun buku itu sudah hilang. D. Saya memusuhinya dan melarangnya meminjam buku saya lagi. E. Saya memintanya untuk mengganti dan mengatakan padanya untuk lebih berhati-hati jika dia meminjam buku saya lagi. Jawaban E 5. Perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. A. Saya tidak merasa khawatir dan saya tidak akan pindah perusahaan karena saya merasa cocok dengan pekerjaan ini. B. Setiap perusahaan pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. C. Perusahaan harus segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. D. Saya mulai mencari pekerjaan lain sembari tetap bekerja diperusahaan saat ini. E. Saya tidak berpikir dua kali untuk segera keluar dari perusahaan tersebut walaupun belum memiliki pekerjaan lain. Jawaban A

BAGIAN 3 1. Sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya : A. Dengan terpaksa menerimanya B. Menerimanya dengan sedikit kekecewaan C. Menerimanya dengan lapang dada

D. Membenci diri sendiri E. Meratapi diri sendiri 2. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya : A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik 3. Ketika teman kantor sedang membicarakan satu teman yang bermasalah, saya akan ; A. Membicarakan dengan teman dekat kemungkinan terbaik B. Mengajak teman-teman mempertimbangkan suatu tindakan tertentu C. Meyakinkan teman-teman akan keperluannya dilakukan suatu tindakan D. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat E. Menyetujui saja apa yang menjadi keputusan 4. Ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai pada hari itu, seorang teman akan meninggalkan terlebih dahulu, maka saya: A. Memaksa untuk tetap tinggal B. Membujuknya untuk menyelesaikan tugas C. Mempersilakan pergi D. Meminta pertimbangan teman yang lain E. Memintanya untuk mempertimbangkan 5. Saya mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba sahabat datang dengan muka cemberut dan tampaknya ingin curhat (mencurahkan isi hati) kepada saya. Atas kejadian itu saya : A. Menanggapi dan memberi berbagai alternatif penyelesaiannya B. Meneruskan koreksi laporan dan tidak memerdulikan keinginan teman saya C. Mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian D. Dengan menyesal tidak dapat mendengarkan keluhannya E. Terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya 6. Ketika muncul suatu masalah dan terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya : A. Akan bertanggung jawab B. Menunjuk orang lain sebagai penyebab C. Mencermati dulu apakah saya terlibat di dalamnya D. Melihat dulu apakah saya sebagai sumber masalah E. Membiarkan masalah tetap berlangsung

7. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang ... A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru C. Pekerjaan yang rutin D. Pekerjaan yang menantang E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih 8. Ketika saya harus menjelaskan sesuatu kepada orang lain hal yang terjadi adalah: A. Kebanyakan orang ingin agar penjelasan tersebut diulang B. Sebagian orang masih meminta penjelasan C. Orang memahami penjelasan saya D. Orang menjadi antusias atas penjelasan saya E. Tidak ada seorang pun yang memberikan tanggapan 9. Pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan hari raya, saya : A. Berusaha menjajagi peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya B. Mengarahkan pembicaraan pada halhal yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya C. Berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya D. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya E. Menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan saya 10. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya, saya ... A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri C. Selalu menunggu keputusan pimpinan D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut diluar wewenang saya 11. Dalam suatu kepanitiaan di tempat kerja, tugas yang diberikan kepada saya hasilnya mengecewakan. Meskipun saya sudah berusaha anggota lain menilai saya tidak mampu bekerja. A. Sulit mengakui penilaian tersebut B. Menerima penilaian tersebut C. Menyangkal penilaian tersebut D. Tersinggung merasa dipermalukan E. Berusaha menerima penilaian tersebut 12. Sahabat ayah saya tiba-tiba masuk rumah sakit terkena serangan jantung. Saya akan : A. Menemaninya untuk memberi dukungan

B. Ikut bersedih dan terus memikirkannya C. Berusaha untuk tidak memikirkannya D. Menghibur keluarga semampu saya E. Tetap melanjutkan kegiatan saya 13. Menurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu upaya saya adalah ... A. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui B. Berusaha menyingkirkan orang yang saya anggap menghalangi upaya saya C. Bekerja sepenuh hati D. Bekerja sampai larut malam E. Bekerja berdasarkan perintah atasan 14. Di unit kerja saya telah terjadi pergantian pimpinan. Sikap saya adalah ... A. Tidak peduli B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru C. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat D. Berusaha mengenal pribadi pimpinan baru E. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa 15. Atasan yang saya sukai adalah yang …. A. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan yang diambilnya sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan B. Selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukannya C. Senantiasa mendelegasikan wewenangnya pada bawahan D. Tidak terlalu membantu bawahan menyelesaikan tugas, namun sebaliknya berharap saya mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa sering berkonsultasi kepadanya E. Selalu memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang akan bawahan kerjakan 16. Saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap saya adalah ... A. Merasa sangat kecewa B. Mencoba mencari alternatif usulan yang lain untuk diajukan lagi C. Merasa kecewa tetapi berusaha melupakan penolakan tersebut. D. Tetap mencoba memberikan alasan dan pembenaran atas usulan tersebut sampai dapat meyakinkan atasan saya E. Tidak merasa kecewa dan berusaha melupakan penolakan tersebut 17. Saya sedang mengerjakan ujian calon pegawai negeri sipil, waktu yang disediakan tinggal lima menit lagi padahal ada beberapa soal yang belum saya selesaikan, saya : A. Berusaha menutupi kecemasan saya

B. Tak ingin memikirkannya C. Memikirkan apa yang saya rasakan D. Merasa gelisah, khawatir tidak selesai E. Mengerjakan soal tersisa sampai waktu habis 18. Jika saya diterima menjadi PNS dan saya tidak mempunyai uang maka saya akan : A. Cari pinjaman ke teman sekantor B. Bekerja apapun asal bisa dapat uang C. Mengundurkan diri dari PNS D. Mencari sumbangan dari suatu lembaga E. Mencari bantuan atasan

SOAL DAN PEMBAHASAN LATIHAN TWK TIU TKP Pembahasan Lihat Bagian Akhir 1. Sebagai ideologi terbuka, maka pancasila sebaiknya ... A. Disesuaikan dengan ideologi lain B. Dipadukan dengan ideologi lain C. Dibuatkan penafsiran resmi D. Ditafsirkan ulang E. Dikontraskan dengan ideologi lain 2. Di dalam ideologi terdapat tiga unsur esensial, salah satunya adalah bahwa setiap ideologi selalu memuat adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah serta bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Unsur ini disebut ... A. Keyakinan B. Mitos C. Loyalitas D. Doktrin E. Cita-cita 3. Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas, merupakan kedudukan pancasila sebagai … A. Dasar Negara B. Ideologi bangsa C. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia D. Way of life E. Kepribadian Bangsa Indonesia 4. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan ... A. Ketuhanan Yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal … A. 1 Juni B. 22 Juni C. 30 September D. 1 Oktober E. 10 November 6. UUD 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan diatur di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh ... A. MPR B. DPR C. Presiden D. MA E. Perdana Menteri 7. UUD 1945 merupakan konstitusi pertama negara Republik Indonesia yang berlaku mulai tanggal ... A. 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 1948 B. 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 1950 C. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 D. 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 1949 E. 20 Agustus 1945 – 17 Agustus 1949 8. Alasan kembalinya pada UUD 1945 adalah bahwa UUD 1945 dianggap sebagai ... A. Konstitusi pertama yang berlaku B. Warisan nenek moyang C. Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa D. Konstitusi yang paling baik saat ini E. Konstitusi yang cocok untuk bangsa indonesia 9. Tujuan perubahan UUD 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam ... A. Hukum Internasional B. UUD 1945 C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana D. Perjanjian Internasional E. Pancasila 10. Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain, pemahaman itu merupakan intisari dari ... 11. A. Teori perjanjian B. Teori pemerintahan C. Teori politik D. Teori yuridis E. Teori kekuasaan

11. Gabungan dari beberapa negara yang dikepalai oleh seorang raja dan memiliki kekuasaan asli pada pemerintah pusat, negara tersebut berbentuk ... A. Serikat B. Dominion C. Kesatuan D. Protektorat E. Uni 12. Tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah ... A. B.M. Diah B. Ahmad Subardjo C. Chairul Saleh D. Sukarni E. Sayuti Melik 13. Untuk mengenang peristiwa Rengasdengklok tepatnya di markas bekas kompi Peta, dibangun ... A. Gedung Rengasdengklok B. Perpustakaan Rengasdengklok C. Monumen Rengasdengklok D. Sekolah Rengasdengklok E. Taman Rengasdengklok 14. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, oleh karena itu harus ... A. Memberikan pelayanan terbaik B. Memperhatikan kesempatan berusaha C. Memajukan kesejahteraan umum D. Mengutamakan pembangunan ekonomi E. Melestarikan kehidupan setiap suku 15. Di Indonesia dikenal dengan adanya sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah ... A. Batak B. Rejang C. Gayo D. Bali E. Minangkabau 16. Sumpah pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Yang membacakan sumpah pemuda adalah ... A. Amir Syafrudin B. Moh. Yamin C. Sugondo Joyopuspito D. Djoko Marsaid E. Rohjani

17. Penanaman modal asing yang diterapkan pemerintah kolonial belanda ternyata mampu membawa perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia, yaitu ... A. Timbulnya golongan buruh dan pengusaha B. Masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem uang C. Tumbuhnya golongan terpelajar D. Terjadinya pengambilalihan tanah pedesaan E. Taraf hidup dan tingkat sosial ekonomi masyarakat meningkat 18. Yang bukan merupakan Tugas MPR sebelum dilakukan amandemen adalah … A. Menetapan GBHN B. Menetapkan dan mengubah UUD C. Melantik Presiden dan Wakilnya D. Memilih Presiden dan Wakilnya E. Pelaksanaan kedaulatan rakyat 19. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 menegaskan bahwa .. A. Kekuasaan kepala negara tak terbatas B. Kekuasaan kepala negara perlu dibatasi C. Kekuasaan kepala negara sangat terbatas D. Kekuasaan kepala negara seumur hidup E. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. 20. Dengan adanya prinsip otonomi seluas-luasnya, daerah diberi kewenangan mengatur urusan pemerintahannya sendiri, kecuali di bidang… A. Agama B. Perekonomian C. Wilayah D. Sosial Masyarakat E. SDA 21. Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945... A. Bab X Pasal 27 (1) B. Bab X Pasal 27 (2) C. Bab X Pasal 28 (1) D. Bab XII Pasal 30 (1) E. Bab XII Pasal 30 (2) 22. Hukum yang positif adalah hukum yang ... A. Mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum B. Berisi perintah dan larangan C. Hanya berlaku pada masyarakat tertentu D. Berlaku sekarang E. Berlaku di masa mendatang 23. Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur kecuali... A. Utusan daerah B. Utusan golongan

C. Utusan partai politik D. Utusan TNI E. Utusan pemerintah 24. Setiap negara memiliki sifat tidak tetap dan harus mengalami perubahan. Oleh karena itu, harus dikembangkan pola pemerintahan yang relatif tahan terhadap gejolak yang akan datang. Hal ini disebut juga ... A. Kompleksitas B. Keragaman C. Integritas D. Dinamika E. Pluralitas 25. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh .... A. DPR dan MPR B. DPA dan BPK C. Presiden D. DPR E. MPR 26. Salah satu Negara dibawah yang masih menganut system demokrasi parlementer hingga saat ini adalah … A. Inggris B. Amerika C. Belgia D. Argentina E. China 27. Masuknya pengaruh Hindu pertama kali dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti dari kerajaan... A. Kutai B. Sriwijaya C. Tarumanegara D. Mataram Hindu E. Majapahit 28. Gubernur VOC yang memaksa dan memerintahkan rkayat untuk membuat jalan raya Anyer – Panarukan adalah … A. Raffles B. Pieter Both C. Van den Bosch D. Daendels E. Van der Capllen 29. Pada abad pertengahan (6-15 M) kehidupan sosial dan spiritual masyarakat barat dikuasai oleh seorang … A. Paus

B. C. D. E.

Presiden Raja Misionaris Jenderal

30. Upaya USA membendung luasnya komunisme di Asia Tenggara diwujudkan dalam membentuk ... A. OAS B. CENTO C. ANZUS D. SEATO E. NATO 31. Kebijakan dunia yang berisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tertuang dalam… A. Protocol Montreal B. The Global Warming Conferency C. Konferensi Greenpeace D. Protocol Tokyo E. Konferensi Lingkungan di Bali

Bacaan untuk soal 32-33 “Secara ekonomis, kelayakan pendanaan proyek ini masih dalam tahap pembicaraan antara pemerintah Jepang dan Indonesia,” kata Sutiyoso. “Padahal studi kelayakan bidang teknik untuk proyek “Subway” di Jakarta sudah selesai. 32. Di dalam teks tersebut tidak ada pernyataan ... A. Proyek subway itu akan didanai oleh negara asing B. Studi kelayakan untuk proyek itu sudah rampung C. Proyek itu akan dilaksanakan di beberapa kota besar D. Apakah proyek ini bernilai ekonomis atau tidak, belum diketahui E. kelayakan pendanaan proyek ini masih dalam tahap pembicaraan 33. Yang dimaksud dengan proyek subway berhubungan dengan ... A. Jalan raya B. Lalu lintas C. Perkeretaapian D. Tata kota E. Kemacetan 34. ... sektor pertanian dan transportasi bagi kabupaten Wonogiri sebesar Rp229,8 miliar atau 10,2% dari total kegiatan ekonomi. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ... A. Distribusi B. Kontribusi C. Kuantitas D. Komoditas E. Aktifitas

35. Setelah gas pertanian di Porong meledak dan menewaskan serta melukai beberapa orang, pemerintah menyebut luapan lumpur sebagai disaster. Makna kata disaster pada kalimat di atas adalah... A. Kecelakaan B. Musibah C. Bencana D. Kelalaian E. Kecerobohan 36. REKOGNISI = A. Pengembalian B. pemberitahuan C. Pengakuan D. Tuntutan E. Pengampunan 37. SABAN = A. Jarang B. Sekali C. Tiap-tiap D. Pernah E. Selalu 38. ANGOT = A. Atau B. Kumat C. Andai D. Kacau E. Sering 39. ULTIMA > < A. Final B. Kesan C. Biasa D. Awal E. Pesan 40. NAAS > < A. Untung B. Celaka C. Rugi D. Baik E. Bangkrut 41. CHAOS > < A. Hancur B. Labil C. Normal D. Kacau

E. Berantakan 42. DANA : PENGGELAPAN = A. Uang : Brankas B. Karya Tulis : Penjiplakan C. Deposito : Perbankan D. Cek : Akuntansi E. Kanvas : Lukisan

:

43. KARDIOLOGI : JANTUNG = A. Phatologi : Peta B. Farmakologi : Obat-Obatan C. Akuntansi : Perusahaan D. Biologi : Ilmu E. Matematika : Kalkulator

:

44. NELAYAN : PERAHU = A. Koki : Oven B. Penulis : Pena C. Fotografer : Kamera D. Petani : Traktor E. Menjahit : Baju 45. HUMOR : KOMEDIAN = A. Memori : Amnesia B. Heroisme : Epik C. Klimaks : Drama D. Perceraian : Pernikahan E. Surat : Undangan

:

:

46. Dion membeli 20 kg beras jenis A seharga Rp 6.000,00/kg dan 30 kg beras jenis B dengan harga Rp. 4.000,00/kg. Kedua jenis beras tesebut kemudian dicampur. Agar Dion mendapat untung 4%, maka beras terebut dijual seharga ... /kg. A. Rp 4.992,00 D. Rp 6.720,00 B. Rp 5.720,00 E. Rp 6.992,00 C. Rp 5.992,00 47. Pada tahun 2010 sebuah pabrik gula memproduksi gula pasir sebanyak ¾ ton. Jika kebijakan produksi untuk tahun 2011 dan 2012 ditetapkan kenaikannya sebesar 125% dari produksi tahun 2010, berapa ton jumlah produksi gula pasir pabrik terebut dalam tiga tahun terakhir ini? A. Tak dapat ditentukan B. 196,48 C. 282,94 D. 479,42 E. 480,57 48. Ukuran sebuah kota pada suatu peta adalah panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Apabila peta tersebut mempunyai skala 1 : 200, luas sebenarnya dari kota tersebut adalah ... m2.

A. 108 B. 216 C. 420

D. 432 E. 430

49. Sebuah mesin dapat memotong sejenis kayu dalam 6 menit dan seorang tukang kayu dengan menggunakan gergaji tangan dapat melakukan pekerjaan tersebut dalam 18 menit. Setelah 4 menit, listrik padam dan kayu terebut harus dipotong dengan gergaji tangan. Berapa menit yang diperlukan tukang kayu untuk menyelesaikan pemotongan kayu tersebut? A. 2 menit D. 14 menit B. 6 menit E. 15 menit C. 12 menit 50. Jika x adalah 27,8% dari 45 dan y adalah 45%b dari 27,8 maka ... A. x > y B. x < y C. x =y D. hubungan x dan y tidak dapat ditentukan E. x ≠ y 51. Jika p sembarang bilangan, {x = 3p2+5} dan {y = 2p2 + 4}, manakah pernyataan berikut yang benar? A. x > y B. x < y C. x = y D. hubungan x dan y tidak dapat di tentukan E. x ≠ y 52. Nilai mata kuliah Tono pada semester I yang lalu adalah: Agama = 80, Pengantar Akuntansi = 85, Bahasa Indonesia = 70, Matematika Ekonomi = 90, Bahasa Inggris = 70, Pancasila = 80, dan Pengantar Perpajakan = 70. Dari data tersebut, berapakah median dari nilai yang diperoleh Tono pada semester I yang lalu? A. 70 D. 90 B. 78 E. 85 C. 80 53. Di dalam suatu kelas terdapat 30 siswa dan nilai rata-rata tes matematika adalah p. Pak guru matematika mereka menaikkan nilai setiap siswa sebesar 10. Tentukan rata-rata nilai baru siswa tersebut! A. p + 300 D. p + 30 B. 10p E. 30p C. p + 10 54. Aditya dapat mengepak buku sebanyak 112 buah sehari, sedangkan pembantunya hanya dapat mengepak dengan kecepatan ¼ kecepatan Aditya. Berapa lamakah waktu yang diperlukan mereka berdua untuk mengepak 560 buku, jika masing-masing bekerja sendirisendiri pada hari-hari yang berbeda? A. ½ hari D. 8 hari B. 2 hari E. 6 hari

C. 4 hari 55. Sebuah mobil dapat menempuh 20 mil per galon bensin jika berjalan dengan kecepatan 50 mil/jam. Dengan kecepatan 60 mil/jam, jarak yang dapat ditempuh berkurang 12%. Berapakah jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut dengan 11 galon bensin dan berkecepatan 60 mil/jam? A. 195,1 mil D. 193,6 mil B. 200 mil E. 196 mil C. 204,3 mil 56. Dari 100 siswa, 39 gemar olahraga. Diantara penggemar olahraga, ada 11 orang siswa juga gemar bermain musik. Jika ada 32 siswa tidak gemar olahraga maupun musik, maka banyaknya penggemar musik dari 100 siswa itu adalah ... A. 29 D. 71 B. 39 E. 45 C. 40 57. Dari 60 orang anak, diketahui bahwa 37 orang diantaranya menyukai sayuran, 19 orang menyukai ikan, dan x orang tidak menyukai keduanya. Berapa orang anak yang menyukai sayuran dan ikan? A. x + 4 D. x + 56 B. x – 4 E. X + 65 C. x – 56 58. 8, 24, 22, 56, 18, A. 122 B. 124 C. 126 D. 128 E. 130 59. D, E,E,F, F, G, A. H dan I B. G dan G C. G dan H D. G dan I E. H dan H 60. Semua menu makanan restoran B diolah dari bahan organik. Semua menu dengan bahan organik diolah dengan cara tidak digoreng. A. Sebagian menu makanan diolah tanpa menggunakan minyak (tidak digoreng). B. Semua menu yang diolah dengan cara digoreng bukan menu restoran B. C. Semua menu restoran B diolah tanpa digoreng dengan minyak. D. Sebagian menu restoran B dengan bahan organik diolah dengan cara digoreng. E. Semua menu diolah dengan cara digoreng menggunakan bahan organik. 61. Jika Tono lulus kurang dari satu atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima berkerja sebagai karyawan di perusahaan A.

Jika Tono sudah bekerja di perusahaan A, maka ayahnya akan membelikan Tono sebuah sepeda motor. Tono tidak mendapat sepeda motor dari ayahnya. A. Tono menyeleseikan studinya kurang dari 4 tahun. B. Tono menyeleseikan studinya lebih dari 4 tahun. C. Tono bekerja di perusahaan A. D. Tono menyeleseikan studinya tepat 4 tahun. E. Tono bekerja dengan sepeda motor. Teks logika Analitik Enam orang siswa yaitu Amir, Kiki, Shafira, Ali, Wahyu, Dan Rara ingin mengikuti latihan olahraga. Jadwal olahraga yang tersedia: basket dan karate hari Selasa, badminton dan renang hari Kamis, baseball dan tenis meja hari Jumat.  Setiap anak hanya bisa mengikuti paling banyak satu jenis olehraga dalam satu hari.  Amir dan Shafira diwajibkan orang tua mereka untuk mengikuti olahraga renang.  Rara dan Kiki telah bersepakat untuk memilih olahraga badminton.  Hanya Rara dan Wahyu yang tidak mengikuti olah raga basket.  Rara tidak memilih tenis meja. 62. Olahraga apa yang bisa dilakukan oleh Rara dan Shafira secara bersamaan? A. Basket B. Badminton C. Renang D. Baseball E. Karate

63.

Gambar selanjutnya adalah ...

A.

B.

C.

D.

64.

Gambar selanjutnya adalah ...

E.

A.

B.

C.

D.

E.

65.

Gambar selanjutnya adalah ...

A. 66. A. B. C. D. E.

B.

C.

D.

E.

Kadangkala saya merasa lapar ketika jam kerja, maka yang saya lakukan adalah ... Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan Meminta izin atasan untuk makan Meminta teman menggantikan kerja sebentar Ke pantry segera membuat makanan Pergi ke warung terdekat untuk membeli makan

67. Ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah memberi tahu bahwa anak sedang sakit, sikap kita ... A. Segera kembali ke rumah B. Pekerjaan kantor lebih penting C. Meminta istri untuk lembur selesai D. Melihat dulu kondisinya, apabila sakit parah segera kembali rumah E. Sudah ada istri dan pembantu di rumah

68. Karena lembur kerja kemarin, siang ini saya merasa sangat mengantuk, kerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus, sebaiknya saya ... A. Segera tidur siang B. Segera makan siang C. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak D. Meminta teman untuk memijat E. Segera ke musholah untuk tidur

69. Saat ulang tahun pimpinan kantor, teman-teman seruangan berencana memberikan pesta kejutan, tapi kekurangan dana maka kami mengambil dana pembiayaan rapat, mengenai hal ini ... A. Tidak apa-apa asalkan sedikit

B. C. D. E.

Menolak rencana ini Menghimbau agar patungan saja Tidak ikut-ikutan Memakai dana sponsor

70. Jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi yang dapat mendukung saya bekerja optimal adalah ... A. Kondisi tenang dan santai B. Saat tidak ada seorangpun dalam ruangan C. Dengan ruangan nyaman dan dingin D. Apapun kondisinya saya berusaha sekuat tenaga E. Saya gunakan pikiran saya agarfokus pekerjaan bukan masalah tempat

71. A. B. C. D. E.

Target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah ... Suatu tantangan yang harus kita hadapi Merupakan jalan kita untuk melangkah kedepan Lebih baik saya menbgundurkan diri daripada saya stress Merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi Sebagai sarana melatih diri

72. Ditengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya, sebaiknya saya .. A. Meminta maaf atas kegagalan saya B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan C. Tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah kedepan D. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan E. Mencari-cari dalang dibalik kegagalan ini

73. Ada tawaran beasiswa melanjutkan pendidikan di luar negeri, tapi anda telat mengumpulkan syarat pendaftaran sehingga tidak dapat mengikuti tes masuk, mengenai hal ini ... A. Saya tetap berusaha agar bisa mengikuti seleksi beasiswa B. Tidak berputus asa, berusaha menyiapkan segala persyaratan untuk tahun depan C. Meminta pimpinan agar masih diperbolehkan mengikuti tes masuk D. Biasa saja karena masih ada tahun depan E. Tidak terlalu memusingkan karena saya punya koneksi dalam agar bisa ikut beasiswa

74. Saat sedang rapat bersama seluruh pegawai divisi tempat saya bekerja, saya biasanya memberikan masukan berupa pendapat tetapi beberapa teman saya juga memberikan pendapat, sikap saya akan hal ini ... A. Tetap berpegang teguh pada ide saya B. Mencoba mempengaruhi yang lain agar setuju terhadap pendapat saya C. Saya cukup dekat dengan pimpinan rapat, saya yakin ide saya disetujui D. Bersikap terbuka dan menerima semua pendapat yang ada E. Mencoba selalu berfikir positif atas segala keputusan rapat

75. A. B. C. D. E.

Jika ada waktu luang, selama akhir pekan saya biasanya ... Gunakan untuk tidur siang Saya ajak keluarga untuk makan di luar Berlatih bermain musik Saya gunakan untuk mempelajari hal-hal lain yang sifatnya positif Saya gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor yang belum selesai

76. Pimpinan menginginkan agar berita-berita yang sedang hangat dibicarakan dibuat sebuah kumpulan berita agar memudahkan dibaca nantinya, maka sebaiknya ... A. Saya buatkan kliping koran dengan jangka waktu tiap bulan B. Saya kumpulkan berita-berita dari internet internet dan saya bookmark tiap alamatnya C. Saya kumpulkan berita majalah dan koran yang berisi berita penting D. Saya bersama teman-teman menyimpan tiap koran dan majalah ke rak-rak khusus E. Saya meminta OB untuk mengkliping koran yang penting

77. Anda memiliki beberapa rumah yang disewakan. Salah satu orang yang menyewa rumah anda melaporkan jika rumah anda bocor. Maka yang akan anda lakukan adalah ... A. Segera membenahi kebocoran tersebut B. Membebankan tanggung jawab kepada si penyewa C. Memberikan penawaran rumah anda yang lain untuk ditempati D. Meminta pada penyewa untuk sementara menambalnya sendiri E. Meminta pada penyewa rumah untuk segera meninggalkan rumah tersebut bila sudah tidak nyaman

78. Anda akan kedatangan rekan kerja anda dari luar kota. Dia berencana menginap di rumah anda. Maka yang akan anda lakukan adalah ... A. Meminta kantor untuk memfasilitasi kedatangannya selama di rumah anda B. Menolaknya secara halus C. Menyiapkan segala yang diperlukan sesuai dengan kemampuan anda D. Meminta rekan anda untuk membawa perlengkapannya sendiri E. Membolehkannya menginap di rumah asalkan urusan anda dimudahkan 79. Seringkali terjadi kelalaian ketika kita memesan makanan, pelayan tidak langsung memberitahukan bila makanan yang kita pesan tersebut sudah habis. Menurut anda sebagai pelanggan yang perlu ditanggulangi dari hal tersebut adalah ... A. Pelayan tersebut segera memberi tahu jika makanan yang anda pesan sudah habis B. Memberikan anda alternatif makanan lain saat anda memesan makanan C. Membrikan catatan dimenu jika makanan tersebut sudah habis D. Dengan inisiatif pribadi pelayan tersebut langsung mengganti menu yang hampir sama E. Memberitahu anda bila anda bertanya

80. Anda berencana untuk mengambil sisa cuti tahunan. Namun, tiba-tiba rekan anda meminta anda agar membatalkan cutinya karena rekan anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Maka reaksi yang anda berikan pada kejadian tersebut adalah ... A. Menunda cuti

B. C. D. E.

Tetap cuti karena hak Meminta maaf karena tidak dapat membantu Mempertimbangkannya Cuti bersamaan

81. Tetangga anda sakit dan tidak bisa mengantar anaknya berangkat ke sekolah. Maka yang anda lakukan adalah... A. Membelikan obat agar lekas sembuh B. Menawarkan diri untuk mengantarkan anaknya ke sekolah C. Membawa tetangga ke rumah sakit D. Menyarankan agar anak tidak perlu ke sekolah E. Menelpon wali kelas dan meminta agar si anak tidak ke sekolah

82. Rekan kerja anda dimarahi oleh atasan karena ada dokumen yang hilang. Maka yang anda lakukan adalah ... A. Membiarkannya untuk mengingat dimana dokumen tersebut B. Menenangkannya karena dimarahai oleh atasan C. Membantu mencari dokumen yang hilang D. Ikut menyalahkannya E. Pura-pura tidak tahu

83. A. B. C.

Sebagai pegawai baru yang akan anda lakukan ... Bekerja sebaik mungkin Mengerjakan tugas yang diberikan atasan Berusaha secepat mungkin mempelajari tugas dan tanggung jawab serta membangun relasi dengan rekan kerja D. Banyak bertanya pada rekan kerja tentang pekerjaan E. Mengobservasi cara kerja rekan

84. Peraturan baru mengubah sistem 3 shift menjadi 2 shift, terjadi perubahan waktu kerja. Kebetulan anda bekerja sekaligus kuliah. Cara anda menyikapi peraturan tersebut dengan ... A. Mengatur ulang jadwal kuliah agar tidak mengganggu jam kerja B. Mengkomunikasikan kepada atasan tentang jadwal kerja dan kuliah agar tidak bentrok C. Cuti kuliah sementara waktu sampai anda dapat membagi waktu dengan pekerjaan D. Mengundurkan diri dari pekerjaan E. Mencari kampus lain yang dapat menyesuaikan jadwal kuliah dengan jam kerja

85. Anda adalah pegawai pusat yang mendapatkan kanaikan jabatan dan ditempatkan di daerah terpencil. Maka anda akan ... A. Melakukan negosiasi agar ditempatkan di kota besar B. Menolak kenaikan pangkat tersebut dengan alasan belum mampu menjalankan amanat C. Mengusulkan teman lain untuk diajukan D. Menerima dan menjalankan tugas tersebut dengan penuh btanggung jawab E. Meminta dimutasi ke divisi lain

86. Anda baru sadar dompet anda tertinggal padahal anda sudah berada di dalam angkutan umum, maka anda akan ... A. Meminjam uang pada penumpang lain B. Segera turun dan kembali ke rumah C. Berkata jujur pada supir angkutan dan meminta maaf D. Panik E. Malu

87. A. B. C. D. E.

Ketika di dalam lift, anda hanya berdua dengan pejabat, maka anda akan ... Segera keluar lift Salah tingkah Menyapa dengan sopan Bisa saja Pura-pura sibuk bermain gadget

88. Anda sedang ada janji dengan teman-teman anda, tapi teman-teman anda datang terlambat, maka sikap anda ... A. Sabar B. Hal itu sudah baisa C. Marah D. Menegur keterlambatan mereka E. Lain kali datang terlambat saja

89. Suatu ketika rekan kerja anda banyak yang lembur, sementara anda sudah menyelesaikan pekerjaan, maka anda akan ... A. Ikut lembur karena sungkan B. Izin pulang dan menyerahkan pekerjaan yang sudah anda selesaikan C. Ikut lembur dengan keadaaan terpaksa D. Tetap pulang sambil menertawakan teman yang lembur E. Pulang diam-diam

90. Anda adalah seorang Puteri Indonesia sekaligus, suatu ketika anda akan mengikuti karantina Miss Universe, sedangkan masih banyak sekali beban pekerjaan kantor yang harus anda selesaikan, maka anda akan ... A. Keluar dari PNS B. Meminta izin atasan agar bisa melimpahkan pekerjaan ke rekan yang lain C. Segera menyelesaikan pekerjaan, kalau tidak terkejar, baru meminta izin atasan D. Mengundurkan diri dari kontes Miss Universe E. Marah pada keadaan

91. Sebagai seorang artis papan atas, anda sedang menyelesaikan sinetron stripping dan sedang kejar tanyang, padahal anda sangat lelah dan ingin istirahat beberapa hari, maka sikap anda ... A. Memohon izin cuti beberapa hari

B. C. D. E.

92. A. B. C. D. E.

Tetap melanjutkan shooting karena harus profesional Mengkonsumsi suplemen dan vitamin agar bisa tetap fit untuk menyelesaikan shooting Pura-pura sakit Bekerja asal-asalan

Hari ini anda kehujanan ketika pulang kantor, maka anda akan ... Menyalahkan ramalan cuaca Biasa saja Menyiapkan payung di dalam tas Membawa baju lebih untuk hari-hari berikutnya Berdoa agar tidak hujan

93. Suatu ketia anda ditugaskan di front office untuk melayani pelanggan, padahal sebelumnya anda tidak pernah bekerja di bagian tersebut, maka anda akan ... A. Segera belajar B. Asal bekerja C. Bekerja sebisanya D. Siap belajar dari apa yang nanti didapatkan dalam praktiknya E. Takut

94. A. B. C. D. E.

Bagaimana cara anda bekerja ... Mengikuti SOP yang ada Mengikuti cara senior Dengan cara sendiri Mengikuti aturan yang ada Mengikuti SOP dengan menambahkan sedikit motifasi

95. A. B. C. D. E.

Ketika banyak anggota tim kerja anda yang berbeda suku dengan anda, maka anda akan ... Bersikap toleran dan menghormati mereka Menjaga jarak dengan mereka Waspda dalam bersikap khawatir jika ucapan anda dapat menyinggung mereka meminta atsan untuk memindahkan anda ke tim kerja yang lain saja

96. ketika banyak anggota tim kerja anda yang berbeda agama dengan anda, maka anda akan ... A. bersikap toleran dan menghormati mereka B. Menjaga jarak dengan mereka C. Waspda dalam bersikap D. Khawatir jika ucapan anda dapat menyinggung mereka E. Meminta atsan untuk memindahkan anda ke tim kerja yang lain saja

97. Salah seorang rekan kerja dalam tim kerja anda merupakan seorang pegawai baru, maka anda ...

A. B. C. D. E.

Senang karena dia bisa dijadikan pesuruh Senang membentunya dalam mempelajari lingkungan kerja Cuek saja walau ia meminta bantuan pada saya Berusaha bersikap dengan penuh wibawa di depannya Meminta atasan untuk menggantinya dengan alasan ia belum siap dilibatkan dalam kerja tim

98. A. B. C. D. E.

Di kantor saya akan diadakan acara buka puasa bersama, maka saya akan ... Mengikuti acara tersebut karena merasa tidak enak jika tidak ikut Pulang sebelum acara tersebut selesai Izin tidak mengikuti acara tersebut karena anda sudah lelah Ikut acara tersebut karena banyak rekan saya yang juga mengikutinya Mengajak rekan-rekan sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut

99. A. B. C. D. E.

Di kantor saya akan diadakan acara sarapan bersama, maka saya akan ... Mengikuti acara tersebut karena merasa tidak enak jika tidak ikut Pulang sebelum acara tersebut selesai Izin tidak mengikuti acara tersebut karena anda sudah sarapan Ikut acara tersebut karena banyak rekan saya yang juga mengikutinya Mengajak rekan-rekan sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut

100. Jika anak anda marah karena tidak belikan sebuah mainan yang dia inginkan, maka anda akan ... A. Memberinya pengertian agar membeli barang yang lebih banyak manfaatnya saja B. Menyuruhnya untuk berhenti marah C. Memarahinya agar berhenti merengek D. Mendiamkannya hingga ia tenang E. Meninggalkannya di toko mainan tersebut

PEMBAHASAN SOAL LATIHAN TWK DAN TIU 1. Sebagai ideologi terbuka, maka pancasila sebaiknya disesuaikan dengan ideologi lain. (A) 2. Keyakinan merupakan salah satu unsur ideologi yang menjelaskan bahwa setiap ideologi selalu memuat adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah serta bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. (A) 3. Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas, merupakan kedudukan pancasila sebagai Kepribadi-an Bangsa Indonesia. (E) 4. Sila kelima → keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dilambangkan dengan simbol “padi dan kapas”. (E) 5. 1 Oktober merupakan tanggal bersejarah karena tanggal tersebut, pancasila diperkenalkan berkaita peristiwa G30SPKI ke bangsa indonesia, dan pada tanggal itu disebut hari kesaktian pancasila. (D) 6. Kedaulatan rakyat ada di MPR. (A) 7. UUD 1945 merupakan konstitusi pertama negara Republik Indonesia yang berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949. (C) 8. Alasan kembalinya pada UUD 1945 adalah bahwa UUD 1945 dianggap sebagai Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa (C) 9. Tujuan perubahan UUD 1945 tercantum dalam UUD 1945. (B) 10. Teori kekuasaan yang bersifat fisik: yaitu yang kuatlah yang berkuasa (ajaran yang dianut oleh Machiaveli). (E) 11. Uni adalah gabungan dari beberapa Negara yang dikepalai oleh seorang raja dan memiliki kekuasaan asli pemerintah pusat. (E) 12. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis diruang makan di laksamana Tadashi Maeda jln Imam Bonjol No 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. (D) 13. Monumen Kebulatan Tekad Tugu Perjuangan Rengasdengklok yang berada di Kampung Bojong Tugu, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dibuat dengan tujuan untuk memperingati Perjuangan Pejuang Kemerdekaan dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. (C) 14. Keanekaragaman suku dan budaya merupakan kekayaan suatu bangsa, maka pemerintah bersama seluruh rakyatnya wajib melestarikan kehidupan setiap suku, agar tidak mengalami kepunahan. (E) 15. Sistem kekerabatan matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengikuti garis keturunan berasal dari pihak ibu. Di Indonesia yang menganut sistem ini adalah suku Minangkabau di Sumatera Barat. (E) 16. Sugondo Joyopuspito adalah pemuda yang membacakan sumpah pemuda, ia juga merupakan ketua Kongres Pemuda II. (C) 17. Sejak dibukanya Indonesia bagi penanam modal swasta asing, banyak perkebunan yang berdiri dan masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem uang. Mereka beralih profesi menjadi buruh pabrik dan perkebunan yang digaji dengan uang, sehingga mereka mengenal sistem uang sebagai alat tukar. (B)

18. Sesuai materi tata negara bagian susunan lembaga tinggi negara, telah dijelaskan tugastugas MPR. Yang tidak termasuk adalah menetapkan dan mengubah UUD 1945 karena ini merupakan tugas MPR setelah amandemen. (B) 19. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, yang berarti kekuasaan kepala negara terbatas. (E) 20. Bidang agama tidak diatur dalam otonomi daerah. (A) 21. Bab XII Pasal 30 (1) menjelaskan tentang pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (D) 22. Hukum yang positif adalah hukum yang berlaku sekarang. (D) 23. Kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur seperti utusan daerah, golongan, politik, TNI. (E) 24. Sifat tidak tetap dan harus mengalami perubahan ini disebut dinamika. (D) 25. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh DPR dan MPR sebagai lembaga legislatif. (A) 26. Negara yang masih menganut system demokrasi parlementer hingga saat ini contohnya adalah Perancis dan Inggris. (A) 27. Masuknya pengaruh Hindu pertama kali dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti dari kerajaan Kutai. (A) 28. Van den Bosch adalah gubernur jenderal Hindia-Belanda penggagas tanam paksa. Van der Capellen adalah penguasa Hindia-Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama beberapa tahun. Daendels adalah yang memerintahkan pembangunan jalan tersebut. (D) 29. Pada abad pertengahan (6-15 M) kehidupan sosial dan spiritual masyarakat barat terpusat pada doktrin gereja yang dikuasai oleh seorang Paus. (A) 30. SEATO (South East Asia Threaty Organization) merupakan organisasi bentukan USA sebagai upaya USA membendung luasnya komunisme di Asia Tenggara. (D) 31. Protocol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCC), sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protocol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya. (D) 32. Pernyataan yang tidak ada dalam teks adalah Proyek itu akan dilaksanakan di beberapa kota besar. (C) 33. Berdasarkan bacaan tersebut, proyek subway berhubungan dengan perkereta-apian. (C) 34. Kontribusi: sumbangan, Distribusi: pembagian, Kuantitas: jumlah, Komoditas: barang dagangan, Aktifitas: tindakan. (B) 35. Kata Disaster berarti bencana. (sumber: kamus bahasa Inggris) (C) 36. Rekognisi = (1) hal atau keadaan yang diakui; pengakuan; (2) pengenalan; (3) penghargaan. (C) 37. Saban = berasal dari bahasa daerah (Betawi) yang artinya tiap-tiap. (C) 38. Angot = berasal dari bahasa jawa yang artinya sakit lagi ataau kumat lagi; sakit gila; datang lagi penyakitnya. (B) 39. Ultima = (bagian) akhir; final. Jadi, lawannya adalah awal. (D) 40. Naas = sial, nasib (menimpanya dalam suatu kecelakaan). Jadi, lawannya adalah untung. (A) 41. Chaos = abnormal, jadi lawannya adalah normal. (C) 42. Dana digelapkan; karya tulis dijiplak. (B) 43. Kardiologi mempelajari jantung, farmakologi mempelajari obat-obatan. (B) 44. Nelayan menggunakan perahu, petani menggunakan traktor. (D) 45. Humor dihasilkan komedian, heroisme dihasilkan epik. (B) 46. Harga impas

= [(20 ᵡ 6000) + (30 ᵡ 4.000)] : [20 + 30] = [120.000 + 120.000] : 50 = Rp 4.800/kg Harga jual dengan laba 4% = 4.800 ᵡ (104/100) = Rp 4.992,00 (A) 47. Besarnya produksi dalam 3 tahun terakhir tidak dapat ditentukan karena produksi gula pada tahun 2012 tidak diketahui. (A) 48. Luas = (12 ᵡ 200) cm ᵡ (9 ᵡ 200) cm = 2400 cm ᵡ 1800 cm = 4320000 cm2 = 432 cm2 (D) 49.

Kayu yang telah terpotong menggunakan menggunakan mesin selama 4 menit bagian. Kayu yang belum terpotong 1 −

2

3

=

1

3

Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memotong = ⅓ ᵡ 18 menit = 6 menit. (B) 50.

bagian.

45 × 27,8 10 27,8 × 45: 0 100 (C)

51. x = 3p2 + 5 ║y = 2p2 + 4 2 2 = (2p + 4) + (p + 1) ║ = y + (p2 + 1) ║ Jadi, x > y (A) 52. 70, 70, 70, 80, 80, 85, 90 Median = 80 (nilai tengah)

(C)

53. a+b+c+⋯ = p 30 10a + 10b + 10c + ⋯ = 10 a + b + c + ⋯ 30 30 = 10p (B) 54.

560: 112 +

6

=

2 3

⅓ bagian kayu dengan menggunakan gergaji tangan

x:y

x=y

4

112 4

560 : 140 = 4 hari (C) 55. Dengan kecepatan 50 mil/jam dapat menempuh 20 mil/galon bensin. Dengan kecepatan 60 mil/jam, jarak yang dapat ditempuh berkurang 12%, menjadi:

=

= 20 mil – 12% ᵡ 20 mil = 20 mil – 2,4 mil = 17,6 mil Jadi, terdapat 11 galon bensin, maka jarak yang ditempuh = 11 ᵡ 17,6 mil = 193,6 mil (D) 56. n(S) = 100 n(O) = 39 n(O ∩ m) = 11 n(O ∪ m) = 32 n(m)? n(S) – n(O ∪ m) = (O) + n(m) - n(O ∩ m) 100 – 32 = 39 + n(m) – 11 100 – 32 = 28 + n(m) 68 = 28 + n(m) n(m) = 68 – 28 = 40 (C) 57. n(S) = 60

n(A) = 37 n(B) = 19 n(A U B) = x n(S) – n(A U B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B) 60 – x = 37 + 19 – n(A ∩ B) n( A ∩ B) = x + 56 – 60 =x–4 (B) 58. 8

24

+16

22 -2

-18

56

+34

+36

28

124

-38 +106

-72 +144

x(-2) x(-2) x(-2) Pola: deret bersusun 3 dengan susunan nomor satu dengan mengalikan (-2). (B)

59. D 4

E 5

E 5

sama

F 6

F 6

sama

G 7

G 7

sama

H 8

H 8

sama

+1 +1 +1 Pola 2 tingkat dapat diselesaikan seperti gambar di atas.

(C)

60. Dengan hukum silogisme, maka kesimpulannya adalah: sebagian menu restoran B dengan bahan organik diolah dengan cara tidak digoreng. Artinya, sebagiannya lagi digoreng. (C) 61. Kuliah kurang dari 4 tahun → karyawan A.

Karyawan A → dibelikan motor. Ternyata Tono tidak dibelikan motor. Berarti Tono bukan karyawan A dan kuliah lebih dari 4 tahun. (B) 62. Maka jawabannya adalah Baseball. (D) Sh Ra Bas K Bad R Base TM 63.

Kotak yang berwarna hitam bergerak searah jarum jam dengan dengan hitungan 3,4,1 maka untuk selanjutnya bergerak sebanyak 2 kotak. (B) 64.

Pada gambar terdapat 3 buah segilima yang hilang satu sisinya. Perputaran masing-masing segilima adalah 72°. Segilima terluar berputar searah jarum jam. Segilima tengah dan paling dalam berputar berlawanan dengan arah jarum jam. (D) 65.

Masing-masing gambar bergeser searah jarum jam sebanyak 2 segitiga. (C)

PEMBAHASAN SOAL TES TKP (KARAKTERSITIK KEPRIBADIAN)

Poin No

5

4

3

2

66

A

D

B

E

67

D

E

C

A

68

C

A

E

B

69

C

B

D

A

70

E

D

A

C

71

D

B

A

E

72

C

B

A

E

73

B

A

C

D

74

D

E

B

A

75

B

D

C

A

76

B

A

C

D

77

A

C

D

B

78

C

A

B

D

79

C

B

A

E

80

A

D

C

E

1 C B D E B C D E C E E E E D B

81

B

C

A

E

82

C

A

B

E

83

C

A

B

D

84

B

A

C

D

85

D

B

C

E

86

C

A

B

D

87

C

D

E

B

88

D

A

C

B

89

B

E

A

C

90

C

B

E

D

91

C

B

A

D

92

C

D

E

B

93

D

A

C

B

94

E

A

D

B

95

A

D

C

B

96

A

D

C

B

97

B

D

E

A

98

E

D

A

B

99

E

D

A

C

100

A

D

B

C

D D E E A E A E D A E A E C E E C C B E

SOAL DAN PEMBAHASAN LATIHAN TWK TIU TKP Pembahasan Lihat Bagian Akhir

1.

Paham yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern, merupakan jenis ideologi ... A. Liberalisme B. Fundamentalisme C. Monarkisme D. Kapitalisme E. Sosialisme

2.

Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya disebut dimensi ... A. Realita B. Idealisme C. Fleksibelitas D. Kerohanian E. Dinamis

3.

Pancasila adalah sumber nilai. Adapun nilai dalam pancasila yang sifatnya abstrak dan umum sehingga memerlukan penafsiran ulang sesuai keadaan bangsa dan perkembangan zaman disebut nilai ... A. Dasar B. Instrumental C. Praksis D. Dominan E. Yang mendarah daging

4.

Berikut ini merupakan nilai yang terkandung dalam pancasila sila pertama adalah ... A. Mewujudkan keadilan secara merata B. Mengembangkan jiwa kemanusiaan C. Menghormati pemeluk agama lain saat beribadah D. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa E. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis Pembukaan UUD 1945 tercantum dalam Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal … A. 29 Mei 1945 B. 1 Juni 1955 C. 22 Juni 1945 D. 14 Juni 1945 E. 17 Agustus 1945

5.

6.

Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai ... A. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan B. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah. C. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan dimana saja.

D. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan E. Kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi 7. Berikut ini ketentuan yang tidak tercantum dalam UUD 1945, yaitu ... A. Pembagian kekuasaan B. Bentuk negara C. Tunjangan pejabat negara D. Sistem pemerintahan E. UUD 1945 merupakan hukum dasar 8. Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan dalam UUD 1945 adalah .... A. Indonesia adalah negara hukum B. Sistem konstitusional C. Sistem parlementer D. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas E. Presiden tidak betanggung jawab kepada DPR 9. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan konstitusi adalah … A. Sebagai hukum dari segala sumber hukum B. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang. C. Melindungi HAM. D. Sebagai pedoman penyelenggaraan negara. E. Menjadi media pengendali kekuasaan yang tak terbatas 10. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara disebut asas ... A. Akuntabilitas B. Profesionalitas C. Proporsionalitas D. Kepastian hukum E. Tertib penyelenggaraan negara 11. Di bawah ini adalah contoh negara yang terbentuk dari occupatie, yaitu.. A. Jerman B. India C. Kongo D. Liberia E. Yugoslavia 12. Pada tanggal 22 juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang. Berikut ini termasuk anggota panitia sembilan, kecuali ... A. Muh. Yamin B. Ahmad subardjo C. A.A. Maramis D. Supomo E. Abikusno Cokrosuyoso

13. Suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut disebut batas ... A. Landas kontinen B. Zona Ekonomi Ekslusif C. Laut Teritorial D. Daerah Pabean E. Batas kedaulatan 14. Setiap negara memiliki sifat tidak tetap dan harus mengalami perubahan. Oleh karena itu, harus dikembangkan pola pemerintahan yang relatif tahan terhadap gejolak yang akan datang. Hal ini disebut juga ... A. Kompleksitas B. Keragaman C. Integritas D. Dinamika E. Pluralitas 15. Pasal yang menggambarkan keanekaragam-an Agama di Indonesia adalah .. A. Pasal 28 ayat 1 B. Pasal 29 ayat 2 C. Pasal 30 ayat 2 D. Pasal 28A ayat 1 E. Pasal 28A ayat 2 16. Orang yang mengusulkan pertama kali agar Bhinneka Tunggal ika dijadikan semboyan Bangsa adalah… A. Ir Soekarno B. Moh Hatta C. Muh Yamin D. Mpu Tantular E. H.O.S. Tjokroaminoto 17. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B dalam perubahan UUD 1945 berisi tentang … A. Hak Asasi Manusia B. Kebebasan Beragama C. Pemerintah daerah D. Demokrasi E. Kedaulatan Wilayah RI

18. Sistem pemerintahan presidensial disebut juga sebagai fixed executive karena ... A. Masa jabatan para menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan parlemen B. Kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya C. Para menteri tidak betanggung jawab kepada parlemen D. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden E. Presiden sewaktu-waktu dapat membubarkan kabinet 19. Berdasarkan UUD 1945, yang memegang kekuasaan eksekutif adalah ...

A. B. C. D. E.

Presiden MA Presiden dan para menteri (kabinet) DPR MPR

20. Gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih melalui ... A. Mekanisme demokratis B. Pemilihan langsung C. Pemilihan oleh parpol mayoritas D. Pemilihan oleh kalangan menengah atas E. Semua jawaban salah. 21. Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor … A. 25 tahun 1992 B. 25 tahun 1999 C. 8 tahun 2001 D. 23 tahun 2004 E. 32 tahun 2004 22. Sumber hukum yang berasal dari keyakinan kesadaran individu dan pendapat umum disebut sumber hukum ... A. Formal B. Materiel C. Yurisprudensi D. Traktat E. Konvensi 23. Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi diatur dalam ... A. UU No. 20 Tahun 1971 jo UU No. 22 Tahun 1999 B. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 C. UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 2 Tahun 2000 D. UU No. 4 Tahun 1967 jo UU No. 1 Tahun 2001 E. UU No. 4 Tahun 1967 jo UU No. 2 Tahun 2001 24. Berdasarkan paham yang dianut, demokrasi diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu … A. Demokrasi langsung, tidak langsung, dan demokrasi terpimpin B. Demokrasi Liberal, komunis, dan gabungan C. Demokrasi terpimin, pancasila, dan parlementer D. Demokrasi langsung, pancasila dan parlementer E. Demokrasi referendum, dengan pemisahan kekuasaan 25. Magna Charta merupakan kontrak atau perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja. Di Inggris, yang berisikan tentang hal-hal berikut ini, kecuali… A. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris. B. Kekuasaan raja harus dibatasi.

C. Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan. D. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. E. Petugas pajak dapat menarik uang iuran pajak tanpa pengecualian. 26. Pergantian sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada tahun 1945 didasarkan pada ... A. Maklumat Wakil Presiden Nomor IX Tanggal 16 Oktober 1945 B. Maklumat Wakil Presiden Nomor XI Tanggal 16 Oktober 1945 C. Maklumat Wakil Presiden Nomor XII Tanggal 16 Oktober 1945 D. Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945 E. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 27. Yang bukan merupakan Raja Kerajaan Singasari adalah... A. Ken Arok B. Anusapati C. Tohjaya D. Raden Wijaya E. Kertanegara 28. Di bawah ini salah satu nama Raja Samudra Pasai adalah... A. Sultan Malik as-Saleh B. Sultan Ibrahim C. Sultan Iskandar Muda D. Raden Patah E. Sultan Trenggono 29. Di bawah ini perjanjian yang timbul dari Perang Dunia I, kecuali.. A. Perjanjian Versailles B. Perjanjian St. Germani. C. Perjanjian Neulily D. Perjanjian Trianon E. Perjanjian Postdam 30. Negara yang temasuk dalam blok fasis dalam Perang Dunia II adalah... A. Inggris B. Perancis C. Austria D. Polandia E. Belgia 31. Komisi PBB yang membantu menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda atas wilayah Irian Barat adalah… A. UNTEA B. UNCI C. KTN D. AFNEI E. UNESCO

32. Di Yayasan galuh, jumlah pasien usia remaja justru mendominasi, mulai dari remaja putus sekolah, remaja yang masih sekolah, remaja yang tidak diurusi keluarga, hingga remaja yang memiliki obsesi tinggi, tetapi tidak kesampaian. Kalimat inti dari kalimat luas tersebut adalah ... A. Jumlah pasien usia remaja mendominasi. B. Pasien usia remaja memiliki obsesi tinggi. C. Obsesi remaja tidak kesampaian. D. Yayasan Galuh didominasikan oleh berbagai masalah remaja. E. Mulai remaja putus sekolah sampai remaja obsesi tinggi ada di Yayasan Galuh. 33. Otak manusia ibarat sebuah pisau. Otak manusia yang cardas tidak akan berprestasi tinggi bila tidak belajar dan berlatih. Otak manusia yang IQ-nya sedang-sedang saja akan mendapat prestasi gemilang bila belajar terus-menerus. Demikian pula dengan pisau, sebilah pisau yang tajam akan menjadi tumpul bila tidak diasah. Sebaliknya, sebilah pisau yang tumpul akan tajam bila diasah terus-menerus. Dengan demikian, bila kita ingin berprestasi, hendaknya seperti pisau yang diasah terus. Hal yang dianalogikan dalam paragraf di atas adalah ... A. Prestasi dan pisau. B. Otak manusia dengan pisau. C. Berlatih dengan diasah. D. Manusia dengan pisau. E. Kepandaian dengan ketajaman. 34. Penulisan nama dan jabatan yang tepat terdapat pada kalimat ... A. Ayahnya adalah seorang Gubernur. B. Siapa Bupati yang baru dilantik itu? C. Seminggu yang lalu Kolonel Haryono meninggal dunia. D. Brigjen Sumadi baru dilantik menjadi Mayor Jenderal. E. Presiden baru saja melantik beberapa menteri. 35. Bank Indonesia menilai bahw agejolak harga minyak internasional yang terjadi saat ini tidak akan berpengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Alasannya, bahwa kebutuhan dollar AS untuk impor minyak goreng cenderung menurun. Kata signifikan pada kalimat tersebut mengandung makna yang sama dengan kata ... A. Secara berlebihan B. Secara bermakna C. Besar D. Secara kuat E. Secara merata 36. CERUK = A. Pusat B. Simpang C. Tanda D. Lekuk E. Poros 37. KLARIFIKASI =

A. B. C. D. E.

Pengaturan Penentuan Penegasan Penjelasan Pemeriksaan

38. DEPENDENSI = A. Subsidi B. Swadaya C. Mandiri D. Tergantung E. Sendiri 39. KASAR > < A. Halus B. Rata C. Lembut D. Gradasi E. Lemah 40. REAKSI > < A. Penarikan B. Penggabungan C. Daya tarik D. Daya tolak E. Penolakan 41. GENTAR > < A. Ragu B. Takut C. Berani D. Tantang E. Was-was 42. BAIT : PUISI = : A. Bendera : Lagu Kebangsaan B. Loteng : Bangunan C. Sajak : Prosa D. Hiasan Diding : Lukisan E. Sapu Tangan : Air Mata 43. MENCURI : MENYESAL = A. Mencontek : Menghukum B. Menanam : Menyiang C. Memandikan : Menyelimuti D. Menyakiti : Menangis E. Mencuci : Menjahit

:

44. INTENSITAS : FREKUENSI = A. Jauh : Jarak B. Hadiah : Pengabdian C. Hak : Kewajiban D. Penghargaan : Penghormatan E. Panas : Suhu 45. BAWANG : SIUNG = A. Buku : Lembar B. Pakaian : Kodi C. Telur : Butir D. Kain : Meter E. Beras : Gram

:

:

46. Ada 3 jenis tiket yang tersedia untuk sebuah pertunjukkan musik: VIP Rp 25.000; kelas I Rp 12.000, dan kelas II Rp 9.000. Dalam pertunjukkan tersebut, sejumlah P tiket kelas I, B tiket kelas II, dan R tiket kelas VIP berhasil terjual. Dari pilihan dibawah ini, manakah yang menunjukkan prosentase hasil penjualan tiket kelas I ? A. 100 × [P/(P + B + R)] B. 100 × [12P/(12P + 9B + 25R)] C. 12P/(12P + 9B + 25R) D. 100 × [(9B + 25R)/(12P + 9B + 25R)] E. 100 × 12P[(12P + 9B + 25R)] 47. Selusin telur dan 5 kg sawo pada saat ini harganya sama. Jika harga satu lusin telur naik 20% dan harga sawo naik 2%, berapakah tambahan uang yang diperlukan untuk membeli satu lusin telur dan 5 kg sawo? A. 6% D. 11% B. 10% E. 12% C. 2% 48. Perbandingan (rasio) antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam sebuah kantor adalah 8 : 7. Diantara berikut ini, manakah yang tidak mungkin merupakan jumlah pegawai di kantor tersebut? A. 15 orang D. 90 orang B. 75 orang E. 105 orang C. 85 orang 49. Perbandingan jumlah kelereng Amat dengan Cemen adalah 7 : 5, sedangkan perbandingan jumlah kelereng Bagio dan Amat adalah 3 : 4. Jika selisih jumlah kelereng Amat dan Cemen adalah 16 buah, maka banyaknya kelereng Bagio adalah ... A. 56 D. 28 B. 42 E. 30 C. 40 50. Jika X adalah luas persegi yang sisinya 48 cm dan Y adalah luas lingkaran yang mempunyai diameter 56 cm, maka ... A. X > Y

B. C. D. E.

X
51. Salah satu sudut pada segitiga siku-siku adalah 45°. Hubungan antara panjang alas dan tinggi segitiga tersebut adalah ... A. Alas < tinggi B. Alas > tinggi C. Alas = tinggi D. Hubungan antara alas dan tinggi tidak dapat ditentukan E. Alas ≠ tinggi 52. Jika rata-rata x, y, dan 30 adalah 10, maka rata-rata x dan y adalah ... A. 0 D. 10 B. 5 E. 15 C. 7 ½ 53. Jika x = rata-rata dari 5n, 3n, dan 7, y = rata-rata dari 2n, 6n, dan 9, maka ... A. x = y B. x > y C. x < y D. Hubungan x dan y tidak dapat ditentukan E. x = xy 54. Sebuah pabrik memiliki tiga buah mesin X, Y, dan Z yang digunakan untuk membuat lampu neon. Jika ketiganya bekerja, dihasilkan 249 lampu per hari. Jika X dan Y bekerja, tetapi Z tidak, dihasilkan 159 lampu per hari. Jika Y dan Z bekerja, tetapi X tidak, dihasilkan 147 lampu per hari. Produksi harian mesin Z adalah ... A. 90 lampu D. 62 lampu B. 84 lampu E. 60 lampu C. 73 lampu 55. Jarak Yogyakarta – Klaten di peta adalah 6 cm. Skala yang dipergunakan di peta itu adalah 1 : 700.000. niko bersepeda dari yogyakarta ke klaten dengan kecepatan 36 km/jam. Bila Niko berangkat pada pukul 06.00, pukul berapa Niko tiba di Kalaten? A. pk 07.00 D. pk 08.00 B. pk 07.10 E. pk 08.10 C. pk 07.30 56. Suatu kelas terdiri atas 48 anak. Dari seluruh anak yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler, tercatat 20 anak mengikuti ekstra kesenian, 25 anak ekstra olahraga, 12 anak ekstra pramuka, 10 anak mengikuti ekstra kesenian dan olahraga, 5 anak mengikuti ekstra kesenian dan pramuka, 6 anak mengikuti ekstra olahraga dan pramuka, sedangkan 4 anak ekstra kesenian, olahraga, dan pramuka. Jumlah anak yang mengikuti kegiatan ekstra kulikuler adalah ... A. 48 anak D. 40 anak B. 45 anak E. 43 anak

C. 42 anak 57. Sebuah kantung berisi 55 kelereng hitam, 60 kelereng putih, dan beberapa kelereng abuabu. Jika diambil satu kelereng dari kantung tersebut, nilai kemungkinan terambilnya kelereng abu-abu adalah . Banyaknya kelereng abuabu dalam kantung tersebut adalah ... butir. A. 135 D. 105 B. 125 E. 110 C. 115

58. 3 5 9 15 15 25 21 --- --A. 35 dan 23 B. 35 dan 27 C. 45 dan 23

D. 45 dan 27 E. 35 dan 45

59. 243 81 27 9 3 1 --A. ½ B. 1/3 C. ¼

D. 1/6 E. ¾

60. Setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Inda bukan peserta melukis. A. Inda adalah bukan peserta bela diri maupun kesenian. B. Inda adalah peserta melukis dan bukan peserta kesenian. C. Inda adalah bukan peserta kesenian, tetapi peserta renang. D. Inda adalah peserta renang dan bukan peserta melukis. E. Inda adalah bukan peserta kesenian tetapi peserta bela diri.

61. Anggota yang memiliki anak lebih dari tiga orang menerima piagam dan hadiah. Dedo menerima piagam organisasi, tetapi tidak menerima hadiah. A. Dedo adalah anggota organisasi yang anaknya kurang dari tiga orang. B. Dedo adalah anggota organisasi yang anaknya lebih dari tiga orang. C. Dedo adalah anggota organisasi yang berhak menerima hadiah. D. Dedo adalah bukan anggota organisasi yang berhak menerima hadiah. E. Dedo adalah bukan anggota yang anaknya lebih dari tiga orang.

62. Semua sopir bus sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sebagian sopir bus yang sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, tidak pernah mengantuk saat mengemudi. A. Semua yang tidak pernah mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi bukan sopir bus. B. Semua yang tidak pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya bukan sopir bus. C. Semua sopir bus tidak pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. D. Sebagian sopir bus pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya.

E. Sebagian sopir bus mengantuk saat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi.

63.

Gambar selanjutnya adalah ...

A.

B.

C.

D.

E.

64.

Gambar selanjutnya adalah ...

A.

B.

C.

D.

E.

D.

E.

65.

Gambar selanjutnya adalah ...

A.

B.

C.

66. Pada waktu bangun tidur saya sering merasa… A. Tugas-tugas yang begitu banyak telah menanti saya B. Bersemangat untuk melakukan aktifitas sehari-hari C. Agak pusing jika memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman D. Berharap atasan tidak akan marah lagi hari ini E. Berharap semoga hari ini hari baik-baik saja 67. Ketika ada salah seorang tetangga Anda meniggal dunia, maka Anda akan... A. Izin kepada atasan untuk tidak masuk kerja

B. C. D. E.

Tetap masuk kerja setelah izin terlambat karena ingin bertakziyah dulu Masuk kerja saja karena Anda akan bertakziyah ketika pulang kerja saja Menitipkan pesan bela sungkawa kepada tetangga yang lainnya saja Tetap bekerja saja karena Anda tidak terlalu mengenal tetangga tersebut

68. Ketika Anda berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan, Anda senang jika... A. Keadaannya sepi B. Diskonnya murah C. Suasanananya bersih dan nyaman D. Para satpam dan petugas yang lainnya ramah E. Tempat ibadah dan toiletnya bersih dan memadai 69. Jika ada seorang rekan yang memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka Anda akan... A. Tidak mempedulikannya B. Memberinya nomor urut seperti klien yang lain C. Segera menindaklanjutinya D. Menindaklanjutinya jika ada imbalan saja E. Menindaklanjutinya karena Anda tidak enak hati dengan teman Anda itu 70. Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena ... A. Nasib baik ada di tangan saya B. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko C. Saya berani mencoba dengan segala risikonya D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan E. Saya tidak putus asa menghadapi kegagalan 71. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya… A. Mengalahkan pesaing dengan meningkatkan diri B. Tidak ikut kompetisi C. Ikut kalau ada kemungkinan menang D. Berusaha keras mengalahkan pesaing dengan mencari kelemahan mereka E. Lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah 72. Ketika Anda membawa anak Anda ke pasar, anak Anda tiba-tiba meminta untuk dibelikan permainan, maka Anda akan... A. Menolaknya karena harganya mahal B. Menolaknya karena Anda mau ia membelinya sendiri dengan uang tabungannya C. Segera membelikannya karena ia memaksa D. Menolaknya karena hal tersebut tak ada dalam rencana Anda dan dia E. Mengabulkannya karena Anda takut ia menangis 73. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang... A. Rumahnya berdekatan B. Tertutup C. Sepi D. Suasananya individual E. Suasananya penuh kekeluargaan

74. Ketika Ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, Anda sedang sibuk. Maka Anda akan... A. Tetap ikut dalam kerja bakti walau Anda sedang punya tugas mendadak B. Menemui Pak RT dan warga dengan membawa maaf dan makanan C. Meminta salah seorang pekerja Anda untuk ikut serta dalam kerja bakti D. Tidak ambil peduli dengan semua yang terjadi E. Meminta orang lain untuk mewakili Anda dalam kerja bakti tersebut 75. Jika Anda sedang dalam keadaan yang lelah, biasanya Anda akan... A. Segera istirahat B. Tetap menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai C. Memakai balsem atau sejenisnya D. Ngobrol dengan seseorang yang lain E. Istirahat dan tidak bisa diganggu oleh siapa pun 76. Harga-harga saat ini berubah dengan cepat dan kecenderungannya meningkat Sementara pendapatan dari saya terbatas, menghadapi keadaan ini saya.. A. Membuat rancangan penggunaan keuangan secara lebih hati-hati B. Merancang penggunaan uang sekaligus minta tambahan gaji C. Marah terhadap situasi yang tidak menentu D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak cocok E. Meminta tambah uang saku dari orang tua

terus.

77. Jika Anda sedang memiliki banyak pekerjaan dan atasan Anda memberi pekerjaan yang baru lagi kepada Anda padahal pekerjaan sebelumnya belum Anda selesaikan, maka Anda akan... A. Menerimanya dan mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai B. Menerimanya dan meminta rekan kerja Anda untuk menyelesaikannya C. Memintanya untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada rekan Anda yang lain D. Menolaknya karena Anda sudah memiliki banyak pekerjaan E. Menolaknya karena Anda ingin memberikan pekerjaan juga kepada rekan Anda yang lain 78. Jika Anda sudah tidak memiliki pekerjaan apa pun di kantor, maka Anda akan... A. Bersantai-santai hingga datang pekerjaan selanjutnya B. Tidak mungkin karena pekerjaan saya tidak akan ada habisnya C. Meminta pekerjaan kepada atasan Anda D. Menawarkan diri kepada rekan kerja Anda yang mungkin sedang kerepotan E. Menikmati keadaan kantor saja sebelum Anda kembali sibuk 79. Saat saya menghadiri pernikahan seorang kerabat dari luar kota bersamaan dengan itu ada tugas kantor, sedangkan minggu lalu saya sudah membolos saya akan.. A. Mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakannya dengan pimpinan untuk menyelesaikan tugas di hari lain B. Melaksanakan tugas sungguh-sungguh dan inilah kesempatan untuk memperbaiki kinerja saya C. Meminta izin tidak dapat mengikuti tugas hari ini D. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh E. Memilih pergi dan berusaha sebaik mungkin pada tugas berikutnya

80. Anda memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang... A. Berkualitas B. Terjangkau C. Elite D. Mahal E. Berakhlak 81. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada katitannya dengan halhal yang menjadi kewajiban saya, maka saya… A. Akan bertanggung jawab B. Membiarkan masalah tetap berlangsung C. Melihat dulu adakah orang lain yang juga turut bersalah D. Mungkin ada pihak lain yang harusnya bertanggung jawab E. Mempertimbangkan kemungkinan bahwa saya tidak bersalah akan hal itu 82. A. B. C. D. E.

Nonton film pada saat jam kantor menurut saya... Boleh saja Tidak boleh Boleh asal pimpinan menyetujui Boleh asal pekerjaan sudah selesai Boleh asal tidak ketahuan

83. Menyediakan jajanan di meja kerja kantor menurut saya... A. Boleh saja asal tidak terlalu banyak B. Boleh asal bagi-bagi dengan atasan C. Tidak boleh D. Meminta ijin atasan dulu E. Boleh asal atasan juga melakukan 84. Ketika berkunjung ke kantor klien yang akan Anda audit, Anda mendapatkan uang dari klien sebagai pengganti transport, maka Anda akan.... A. Menerimanya sepanjang tidak diketahui oleh rekan yang lain B. Mengembalikan dengan halus C. Marah karena klien telah berusaha menyogok Anda D. Menolak bila disuruh atasan E. Menolak karena Anda tahu itu gratifikasi 85. Sehubungan dengan pekerjaan Anda, kantor Anda memeberikan jatah uang makan sebesar Rp.500.000,- untuk makan siang setiap harinya. Uang tersebut akan diganti seusai dengan bukti pembayaran makan siang. Namun menurut Anda makan siang Anda selama ini tidak sebesar jumlah tersebut. Oleh karena itu Anda akan... A. Tetap makan dengan jumlah tersebut demi mendapatkan uang reimburse B. Makan dengan jumlah yang secukupnya menurut Anda C. Makan secukupnya tapi memalsukan kwitansinya D. Makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya E. Ikut bagaimana rekan saya yang lain saja 86. Tugas Anda harus diselesaikan dalam satu minggu. Maka Anda akan... A. Menyelesaikan tugas yang lainnya dulu lebih yang lebih dekat batas waktunya

B. C. D. E.

Menumpuk tugas tersebut pada daftar tugas Anda Membiarkan tugas tersebut hingga Anda tergerak untuk menyelesaikannya Menyelesaikan tugas tersebut manakala sudah ditagih oleh atasan Anda Menyelesaikan tugas jika ada yang membantu Anda

87. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan, salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya. Namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan... A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walau ia pimpinan B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi 88. Menurut rekan-rekan saya, saya ini orang yang… A. Tidak memiliki ketekunan dalam mengerjakan pekerjaan rutin B. Memiliki ketekunan rendah C. Terkadang tekun D. Terkadang mudah jengkel dan kurang tekun mengerjakan sesuatu E. Cukup tekun 89. Setelah menyelesaikan pekerjaan tertentu, saya … A. Langsung melakukan aktifitas lain B. Istirahat sejenak C. Mengakses situs jejaring sosial semacam facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan saya D. Membaca Koran E. Meneliti pekerjaan tersebut apakah masih ada kekeliruan, lalu melakukan aktifitas lain 90. Jika mengalalami kegagalan dalam rangka mencoba sesuatu maka saya.. A. Mencari bantuan untuk jalan keluar B. Menganggap kegagalan sebagai resiko sekaligus latihan C. Akan berusaha terus untuk mencoba lagi sampai berhasil D. Kecewa tetapi masih ada semangat untuk mencoba E. Merasa kehilangan semangat untuk memulai 91. Ketika saya diminta melakukan pekerjaan berat, saya.. A. Menolak diberikan pekerjaan seperti itu B. Mempertimbangkan dulu untuk menerimanya C. Tetap menerimanya, meskipun tidak suka dengan pekerjaan itu D. Merasa tertantang melakukan pekerjaan itu E. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain 92. Jika Anda diminta untuk menggambar pemandangan, maka yang terlintas pertama kali dalam pikiran Anda untuk digambar ialah... A. Gunung B. Sawah C. Lautan D. Pantai

E. Kardus 93. PNS yang kreatif itu adalah PNS yang... A. Bisa membagi waktunya B. Cepat kerjanya C. Bisa membunuh rutinitasnya D. Menikmati pekerjaannya E. Aneh 94. Pasangan saya tidak menyukai tempat dimana saya bekerja, sikap saya… A. Menanyakan alasan pasangan saya mengatakan hal tersebut B. Menjelaskan bahwa saya juga mencintai pekerjaan saya C. Mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan saya D. Tetap memilih pekerjaan saya dengan resiko memutus hubungan dengan pasangan saya E. Membawa pasangan saya ketempat saya bekerja dan membiarkan dirinya menilai 95. Saya sedang tidak dalam kondisi fit untuk bekerja, sikap saya… A. Izin kepada atasan saya untuk pulang dan beristirahat B. Beristirahat sejenak dengan harapan dapat lebih sehat nantinya C. Melimpahkan pekerjaan kepada teman lalu izin kepada atasan untuk pulang D. Tetap bekerja semampu saya E. Menyuruh teman saya untuk mengerjakan pekerjaan saya 96. Teman saya menanyakan proses pekerjaan saya, sikap saya… A. Tidak membahasnya, karena pekerjaan saya biarlah hanya saya dan atasan yang tahu B. Mengatakan bahwa semua berjalan dengan baik C. Mengatakan apa adanya dan meminta saran kepada teman anda bila diperlukan D. Mengatakan bahwa anda dapat menyelesaikannya sendiri E. Tidak membahasnya dan mengalihakan topik agar teman saya tidak sakit hati 97. Saya mempunyai seorang saudara yang ingin sekali bekerja ditempat saya bekerja, yang saya lakukan… A. Memberinya alamat rumah HRD kantor saya B. Memberitahukan pihak HRD bahwa saudara saya akan mendaftar lowongan pekerjaan C. Memberikan trik dan celah untuk bisa mendapatkan lowongan tersebut D. Menyemangatinya namun tak membantu apapun E. Tidak mempedulikannya 98. Tim bola voli unit kami diperkirakan akan kalah melawat tim bola voli unit lain dalam instansi kami. Sikap saya dalam pertandingan… A. Lebih baik diam karena sadar akan kekuatan tim kami B. Berusaha bersembunyi agar tidak diketahui bahwa saya adalah pendukung tim lemah C. Tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat D. Jika tim kami kalah tidaklah mengapa, karena sudah diprediksikan demikian E. Memberikan dukungan daripada saya dicap tidak setia kawan 99. Bagi saya, kegagalan adalah A. Isyarat tegas bahwa kita harus berhenti

B. C. D. E.

Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lagi dengan lebih baik Sering menjatuhkan mental saya Saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya Mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya

100. Menurut saya, para pemimpin besar dunia itu… A. Mereka memang sudah Tuhan takdirkan menjadi pemimpin besar B. Mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses C. Mereka mengusahakan kesempatan dan fasilitas sehingga bisa sukses D. Mereka adalah pribadi yang langka E. Mereka sangat beruntung bisa sukses dan menjadi pemimpin besar

PEMBAHASAN SOAL LATIHAN TWK DAN TIU 1. Fundamentalisme adalah paham yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern. (B) 2. Dimensi dinamis merupakan Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya. (E) 3. Nilai praksis adalah perlunya penafsiran ulang sesuai keadaan bangsa dan perkembangan zaman. (C) 4. Menghormati pemeluk agama lain saat beribadah merupakan perilaku cerminan sila pertama. (C) 5. Piagam Jakarta (Jakarta Charter) ditandatangani sekaligus disahkan oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini awalnya akan dijadikan teks kemerdekaan, tetapi kemudian dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945. (C) 6. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Lihat pada pembukaan UUD 1945, alenia 4. (B) 7. Tunjangan pejabat negara tidak tercantum dalam UUD 1945. (C) 8. Karena negara Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan parlementer sejak awal dibentuknya UUD 1945 sampai saat ini. (C) 9. Tujuan konstitusi: sebagai hukum dari segala sumber hukum, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang, melindungi HAM, dan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. (E) 10. Asas Kepastian Hukum adalah Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara dalam negara hukum. (D) 11. Penaklukan/ occupatie merupakan ter-bentuknya negara pada daerah atau wilayah kosong yang dikuasai. Hal ini terjadi pada Liberia yang diambil ali oleh para bekas budak negro orang Amerika yang selanjutnya Liberia dimerdekakan pada tahun 1847. (D) 12. Supomo bukan merupakan anggota panitia sembilan. (D) 13. Batas Laut Teritorial → batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. (C) 14. Dinamika → sifat tidak tetap dan harus mengalami perubahan. (D) 15. Pasal 29 ayat 2 → keanekaragaman agama di Indonesia. (B) 16. Muh. Yamin adalah orang yang pertama mengusulkan kepaka bung Karno Bhinneka Tunggal ika dijadikan semboyan Bangsa. (C) 17. Pasal 18, 18A, dan 18B membahas tentang adanya wewenang pemerintah daerah terkait otonomi daerah. (C) 18. Sistem pemerintahan presidensial disebut juga sebagai fixed executive karena masa jabatan para menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan parlemen. (A) 19. Kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang) → Presiden. (A) 20. Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pe-merintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (A) 21. UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur oleh UU No. 32 tahun 2004. (E) 22. Sumber hukum konvensi adalah sumber hukum yang berasal dari keyakinan kesadaran individu dan pendapat umum. (E)

23. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 → Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi. (B) 24. Berdasarkan paham yang dianut, demokrasi → Demokrasi Liberal, komunis, dan gabungan . (B) 25. Isi Magna Carta sebagai berikut: (E) a) Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris. b) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. c) Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. d) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. e) Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. f) Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. g) Kekuasaan raja harus dibatasi. h) Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan. 26. Maklumat wakil presiden No X tanggal 16 Oktober 1945, Pengumuman Badan Pekerja tanggal 14 November 1945, dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Novemebr 1945. (E) 27. Raden Wijaya adalah Raja Kerajaan Majapahit. (D) 28. Raja Samudra Pasai Sultan Malik as-Saleh, Sultan Muhammad, danMalik Az Zahir. (A) 29. Perjanjian Postdam adalah perjanjian setelah Perang Dunia II. (E) 30. UNCI Badan perdamaian ini dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949 untuk menggantikan Komisi Tiga (A) 31. Syarat-syarat konvensi adalah Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, Tidak bertentangan dengan UUD 1945, Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945 (E) 32. Kalimat inti = S + P + (O) Di Yayasan Galuh / jumlah pasien remaja K S / justru mendominasi / mulai ... P K (A) 33. Analogi yaitu membandingkan dua sifat paragraf tersebut, antara otak manusia dan pisau. (B) 34. Penulisan nama dan jabatan yang tepat terdapat pada kalimat “Seminggu yang lalu Kolonel Haryono meninggal dunia”. Nama orang harus menggunakan huruf besar. (C) 35. Kata signifikan bermakna penting. Berarti kata signifikan jika dipakai dalam kalimat “... tidak akan berpengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah.” Dapat diganti dengan kata yang mendekati, yaitu besar. (C) 36. Ceruk = liang (lubang, lekuk) yang masuk ke dinding (tembok, tanah, dsb); gua (di gunung); ruang berpetak-petak (dalam lemari); sudut (pojok, pelosok), di dapur (kamar, rumah, dsb); rongga (di sela-sela timbunan barang, dsb). (D) 37. Klarifikasi = berasal dari kata asing yang memiliki arti menjelaskan; menjernihkan; membeningkan terhadap sesuatu yang belum tentu kebenarannya. (D)

38. Dependensi = berasal dari kata asing ketergantungan; keadaan tergantung pada orang lain; belum dapat hidup mandiri; keadaan dijajah; keadaan tidak merdeka; di bawah kekuasaan atau pengaruh negara lain. (D) 39. Kasar = (1) tidak rata (permukaan), tidak halus; (2) kasap, kesat; (3) tidak baik buatannya, gabas; (4) tidak lemah lembut (tentang tingkah laku); (5) dapat diraba (dilihat dari). Jadi, lawannya adalah halus. (A) 40. Reaksi = (1) daya tarik; (2) tenaga tarik, jadi lawannya adalah daya tolak. (D) 41. Gentar = ragu-ragu atau takut, jadi lawannya adalah berani. (C) 42. Bait bagian dari puisi, loteng bagian dari bangunan. (B) 43. Setelah mencuri kita menyesal, setelah menanam kita menyiang. (B) 44. Intensitas dan frekuensi hampir sama, demikian juga penghargaan dan penghormatan. (D) 45. Bawang dihitung dengan siung, demikian juga telur dihitung dengan butir. (C) 46. Penjualan tiket kelas I = 12.000P/(12.000P + 9.000B + 25.000R) = 12 P/(12P + 9B + 25R) (C) 47. Jumlah karyawan tahun lalu = (29 - 3) + (2 × 3) = 32 orang Jumlah karyawan tahun ini adalah 3 kali jumlah karyawan tahun lalu = 3 × 32 = 96 orang. (A) 48. Jumlah pegawai yang mungkin adalah yang bisa dibagi dengan jumlah perbandingan (8 + 7 = 15). (C) 49. A : 7x : 5x B : A = 3y : 4y A – C = 16 buah → 2x = 16 buah, x =8 buah. A = 7x = (7 × 8) buah = 56 buah. A = 4y → y = 56/4 = 14 buah B = 3y = (3 × 14) buah = 42 buah (B) 50. x : y 4.48 : 𝜋 (28)2 192 < 2464 Jadi x < y (B) 51. Segitiga mempunyai sudut 90°, 45°, 45° Maka: alas = tinggi. (C)

52.

(�+�+30) 3

�+�=0 (�+�) 2

=

0 2

= 10

=0

(A)

53. Misalkan: jika koefisien n diganti 1, maka x = 5, y = 5,67, sehingga x < y. (C) 54. X + Y + Z = 249

X+Y

= 159 – Z = 90 (A)

55. Jarak Yogyakarta – Klaten (S) = 6 × 700.000 = 4.200.000 = 42 km Kecepatan Niko (v) = 36 km/jam Waktu tempuh Niko (t) = S : V 1 = 42 : 36 = 1 jam atau 1 jam 10 menit 6

Tiba = pukul 07.10

(B)

56. Diketahui: n(s) = 48 n(k n o) = 10 n(k) = 20 n(k n p) = 5 n(o) = 25 n(o n p) = 6 n(p) = 12 n(k n o n p) = 4 x = jumlah anak ikut ekstrakulikurel? Solusi X = n(k) + n(o) + n(p) – n(k n o) – n(k n p) – n(o n p) + n(k n o n p) = 20 + 25 + 12 – 10 – 5 – 6 + 4 = 40 (D)

57. Nilai rata-rata = [(7,2 × 35) + (7,5 × 40) + (8 × 45)] : [35 + 40 + 45] → [252 + 300 + 360] : 120 = 912 : 120 = 7,6 (C)

58.

+10 3

5

9

+10 15

15

+10 25

21

35

27

+6 +6 +6 +6 Angka yang dicetak tebal ditambah 10 dan yang tidak dicetak tebal ditambah 6, maka: 10 + 25 = 35 dan 21 + 6 = 27. (B)

59. 243

81

27

9

3

1

1/3

:3 :3 :3 :3 :3 :3 Tiap suku dibagi 3 untuk mendapatkan angka berikutnya, sehingga jawabannya adalah 1 : 3 = 1/3. (B) 60. Kesenian → Beladiri/ Renang. Beladiri/ Renang → melukis. Karena Inda bukan peserta melukis, maka Inda bukan peserta Beladiri, renang, maupun kesenian. (A)

61. Seseorang disebut anggota yang memiliki anak lebih dari tiga orang ada 2, yaitu menerima piagam dan hadiah. Jika hanya menerima salah satu saja, maka dia bukanlah anggota yang memiliki anak lebih dari tiga orang. (A) Catatan: Predikat dari premis ini adalah jumlah anaknya, bukan anggota. Jadi, Dedo tetap merupakan anggota, tetapi jumlah anaknya kurang dari tiga orang. 62. Sebagian sopir bus tidak pernah mengantuk saat mengemudi, artinya sebagian sopir bus yang lain pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. (D) 63.

Bola hitam berputar ke kanan dan maju dengan langkah genap (2, 4, 6). Bola putih berputar ke kanan dan maju dengan langkah 1, 2, 3, 4, dst.

(C)

64.

Gambar garis di dalam dan di luar longkarang bertambah satu setiap polanya. (A)

65.

Bagian atas segilima diisi urutan angka berurut (1, 2, 3, ...). Huruf “A, B, C, ...” bergerak searah jarum jam dan akan melangkah dua bagian bila melewati bagian atas segilima. Huruf “Z, V, X, ...” bergerak berlawanan dengan jarum jam dan akan melangkah dua bagian bila melewati bagian atas segilima. Angka “9, 8, 7, ...” (dihitung mundur) bergerak berlawanan dengan arah jarum jam dan akan melompati dua bagian bila melewati bagianb atas segilima. (D)

PEMBAHASAN SOAL TES TKP (KARAKTERSITIK KEPRIBADIAN)

90

C

B

A

D

1 C

91

D

C

B

E

E

92

E

A

B

C

A

93

D

A

B

C

D

94

B

E

A

D

A

95

A

B

E

D

B

96

B

D

A

E

A

97

C

B

D

E

D

98

D

C

B

A

D

99

C

D

A

E

E

100

B

D

E

C

Poin No

5

4

3

2

66

B

E

A

D

67 68 69

B D B

A E A

C B E

D C C

70

E

C

D

B

71

A

D

C

E

72 73 74

B E B

C A C

D C E

E B A

75

C

B

A

D

76

D

A

B

E

77

E

D

C

B

78

C

B

D

A

79

A

B

E

D

80

E

A

B

C

81

A

E

B

C

82

B

D

E

C

83

D

A

C

B

84

B

E

C

D

85

D

B

A

E

86

A

B

E

D

87

A

E

C

B

88

E

D

C

B

89

E

A

B

C

C A E C D D A E A C C D A D

E A D E C C C A E B A

SOAL DAN PEMBAHASAN LATIHAN TWK TIU TKP Pembahasan Lihat Bagian Akhir

1. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan, disebut ... A. Norma Agama B. Norma Kesusilaan C. Norma Kesopanan D. Norma Keadilan E. Norma Hukum

2. Monarkisme merupakan paham dimana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah ... A. Amerika Serikat B. Australia C. Brunei Darussalam D. Rusia E. Jerman 3. Secara harfiah, pancasila itu diartikan ... A. Lima pedoman kebangsaan B. Dasar yang memiliki lima unsur C. Lima komponen penting D. Lima unsur hidup manusia E. Falsafah yang memiliki lima pedoman bernegara

4. Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan”) pada tanggal 1 Juni 1945, adalah ... A. Lahirnya bangsa Indonesia B. Kesaktian Pancasila C. Lahirnya pancasila D. Pedoman hidup berbangsa E. Falsafah hidup pancasila 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ... A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima 6. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, meran-cang dan merumuskan gambar lambang negara, yang dinamakan ... A. Panitia Delapan B. Panitia Sembilan

C. Panitia Lencana Negara D. Panitia Pembangunan E. Panitia Lambang Negara

7. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekano pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam ... A. Sidang PBB B. Konferensi Asia-Afrika C. Sidang Kabinet RIS D. Kraton Kadriyah Pontianak E. Konferensi Meja Bundar

8. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (“rechsstaat”) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (“machsstaat”). Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus .... A. Berdasarkan pemerintah B. Berdasarkan hukum C. Mengacu pda kebutuhan D. Merujuk pada kepentingan E. Menuruti keinginan penguasa 9. Segala Sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum, hal ini sesuai dengan pasal … UUD 1945. A. 2 D. 5 B. 3 E. 4 C. 1 10. Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain, pemahaman itu merupakan intisari dari .... A. Teori perjanjian B. Teori pemerintahan C. Teori politik D. Teori yuridis E. Teori kekuasaan 11. Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan pemilu sebanyak… A. 10 kali B. 11 kali C. 9 kali D. 4 kali E. 6 kali

12. Lembaga yang menjalankan pemerin-tahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerah nya saat Indonesia baru merdeka adalah… A. Komite Nasional Indonesia Daerah B. Komite Nasional Indonesia Merdeka C. Komite Nasional Perbantuan Daerah D. Komite Daerah E. Komite Daerah Perbantuan Nasional

13. Negara yang mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia yang pertama kali adalah … A. Jepang B. India C. Thailand D. Amerika Serikat E. Mesir 14. Nama raja kerajaan Ternate-Tidore adalah sebagai berikut, kecuali ... A. Pangeran Nuku B. Zainal Abidin C. Sultan Baabullah D. Sultan Agung E. Sultan Hairun 15. Tiga tuntutan rakyat (Tritura) disampaikan oleh … A. Indische Partij B. KAMI C. Jong Celebes D. Tiga Serangkai E. Jong Java 16. APBN ditetapkan dengan persetujuan … A. DPR B. Presiden C. MA D. MPR E. Kejaksaan Agung

17. GadjahMada yang terkenaldengansumpahPalapanyaberasaldarikerajaan … A. Singosari B. Majapahit C. SamuderaPasai D. Kutai E. Sriwijaya

18. Bila Presiden dan Wakil Presiden mangkat dalam waktu bersamaan, maka tugas kenegaraan digantikan oleh … A. Ketua MPR B. Menteri dalam Negeri C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan D. Menteri Luar Negeri E. Menteri Pertahanan

19. Berikut Ini yang merupaan tugas dan wewenang Makamah Agung adalah … A. Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding B. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hokum tetap

C. Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi D. Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undanga di atas undang-undang E. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara

20. Pemisahan kekuasaan pada tiga lembaga yang berbeda (legislatif, yudikatif, eksekutif) disebut … A. Trias Politika B. Triumvirat C. Magnum Opus D. Monarki E. Tirani

21. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalam.... A. Hukum privat B. Hukum pidana C. Hukum perdata D. Hukum administrasi negara E. Hukum Publik 22. Berikut ini lembaga Negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat adalah.. A. Anggota DPR B. Anggota DPD C. Presiden D. Wakil Presiden E. Anggota BPK

23. Di antara negara-negara berikut ini, yang menerapkan sistem pemerintahan referendum adalah ... A. Swiss B. Inggris C. Italia D. Belanda E. Belgia

24. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding adalah ... A. Komisi Yudisial B. Pengadilan Tinggi C. Pengadilan Negeri D. Mahkamah Agung E. Mahkamah Konstitusi 25. Suatu model atau pola berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut ... A. Rencana pembangunan B. Paradigma pembangunan C. Strategi pembangunan D. Pola pembangunan

E. Upaya pembangunan

26. Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh ... A. Panglima Polim B. Thomas Matulessi C. Mohammad Shahab D. Sisingamangaraja XII E. Peto Syarif

27. Hasil keputusan sidang II PPKI pada 19 Agustus 1945 adalah ... A. Pemilihan presiden dan wakil presiden B. Penetapan dan pengesahan UUD 1945 C. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden D. Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas presiden E. Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 1945 28. Rumah adat Tongkonan berasal dari Provinsi … A. Sulawesi Selatan B. Sulawesi Utara C. Sulawesi Tengah D. Sulawesi Tenggara E. Maluku

29. Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19 terjadi pemindahan penduduk ke industri seperti di bawah ini, kecuali ... A. Industri gula B. Industri kelapa sawit C. Industri teh D. Industri kopi E. Industri tembakau

30. Delegasi Pakistan pada konferensi Panca negara di Bogor 28 Desember 1954 adalah … A. Jawaharlal Nehru B. Mohammad Ali C. U Nu D. Ali Jinah E. Sir John Kotelawala 31. Pertemuan APEC pada tanggal 14-15 Novermber 2009 di Singapura membahas … A. Perjanjian ekstradisi B. Perjanjian ekspor impor C. Perubahan iklim dunia D. Kerjasama ekonomi gobal E. Krisis ekonomi global

Bacaan untuk soal no. 32 s.d. 34. Tugas utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah, bukan memberi les tambahan di rumah. Fokus pada pemberian les di rumah akan berpengaruh pada efisiensi pendidikan,

dan bukan tidak mungkin akan menurunkan kualitas dedikasi seorang guru. Pemberian les tambahan sebaiknya dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa yang kurang, dan bukan sebagai sarana menambah penghasilan. 32. Ide pokok dari paragraf di atas adalah ... A. Fokus utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah B. Fokus pada pemberian les tambahan di rumah akan berpengaruh terhadap efisiensi pendidikan C. Pemberian les tambahan akan menurunkan kualitas dedikasi seorang guru D. Pemberian les tambahan adalah sarana menambah penghasilan E. Pemberian les tambahan akan meningkatkan kualitas dedikasi seorang guru 33. Paragraf di atas termasuk dalam paragraf ... A. Deduktif B. Induktif C. Efektif D. Deduktif – Induktif E. Induktif – Deduktif

34. Dari bacaan diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang guru dapat memberikan les tambahan asalkan ... A. Mendapatkan uang tambahan yang banyak B. Tidak mengajar di sekolah C. Memberi tambahan ilmu terhadap siswanya yang kurang D. Meningkatkan popularitas E. Meningkatkan kemampuan siswa terbaik di sekolah

35. Penggunaan tanda baca seru yang menyatakan perasaan atau emosi terdapat pada kalimat ... A. Cepat datanglah kemari! B. Benar, Bu! Saya tidak mengambil uang itu! C. Ah, aku tidak percaya lagi semua ucapanmu! D. Wow, indah sekali pemandangan di sini! E. Kerjakan tugasmu dengan baik! 36. AMBAL = A. Rial B. Parade C. Barisan D. Pawai E. Riuh

37. DEMAGOGI = A. Menghasut B. Menghina C. Membela D. Mempelajari E. Membujuk

38. LEJAR = A. Lemas B. Lemah C. Penat D. Lesu E. Lalai

39. TELAGA >< A. Lautan B. Sumur C. Danau D. Mata Air E. Arus 40. ROBOH >< A. Runtuh B. Miring C. Hancur D. Tegak E. Rusak

41. DAWAI >< A. Tali B. Tambang C. Kawat D. Pita E. Sabut

42. FILM : SKENARIO = A. Drama : Panggung B. Sandiwara : Plot C. Teater : Acara D. Resital : Tinjauan E. Pameran : Pengunjung 43. KEPAK : SAYAP = A. Hirup : oksigen B. Sandar : kepala C. Hentak : kaki D. Tarik : tali E. Makan : roti

44. DAUN : DURI = TERATAI : A. Ranting B. Kapur C. Kamboja D. Kaktus E. Air

:

:

45. IKAN MAS : IKAN PAUS = INSANG : A. Rusa B. Paru-paru C. Anjing D. Air Tawar E. Ikan

46. Pak badu membeli 2 keranjang mangga dan dujual kembali dengan harga Rp 532.000. Jika mendapat untung 40%, berapa rupiahkah harga pembelian sekeranjang mangga tersebut? A. Rp 180.000 D. Rp 380.000 B. Rp 190.000 E. Rp 385.000 C. Rp 212.800 47. Seorang padagang telur membeli dua kuintal telur ayam seharga Rp 1.360.000. dengan banyaknya telur impor yang beredar di pasaran, harga jual telur adalah Rp 5.600 per kg. Berapakah kerugian pedagang tersebut jika hanya terjual ¾ -nya saja dari seluruh telur yang telah dibelinya? A. Rp 180.000 D. Rp 1.020.000 B. Rp 480.000 E. Rp 932.000 C. Rp 840.000 48. Angka ke tujuh dari sederatan angka adalah 45. Selisih angka pertama adalah 7, demikian pula angka-angka selanjutnya mempunyai selisih 7 dari angka sebelumnya. Berapakah nilai angka yang berada pada urutan keempat? A. 122 D. 45 B. 94 E. 55 C. 66 49. Umur B dua kali umur A, sedangkan umur C 10 tahun lebih muda dari umur B. Jika rata-rata umur A, B, dan C adalah sama dengan umur C, berapakah jumlah umur A dan C? A. 30 D. 60 B. 40 E. Salah semua C. 50 50. Jika {x2 – 4 = 0} dan {y = 2}, manakah pernyataan berikut yang benar? A. x > y B. x < y C. x = y D. hubungan x dan y tak dapat ditentukan E. x ≠ y

51. Jika p > 0, q < 0, {x = p2 + q2}, dan {y = (p+q)2}, manakah pernyataan berikut yang benar? A. x > y B. x < y C. x = y D. hubungan x dan y tak dapat ditentukan E. x ≠ y

52. Suatu desa terdiri atas 238 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarga adalah 4 orang dan jumlah orang dewasa seluruhnya 580 orang. Suatu saat desa itu terserang wabah virus adalah 0,5 bagi anak-anak. Berapa orang anak yang diperkirakan akan tertular virus itu? A. 186 D. 372 B. 261 E. 380 C. 290 53. Seorang mahasiswa mendapat nilai 78, 86, 80, dan 91 untuk empat mata kuliah. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata kuliah yang kelima agar diperoleh rata-rata 83? A. 80 D. 85 B. 75 E. 95 C. 90 54. Tono meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam dan beristirahat satu jam untuk makan, berapa km jarak kota A ke kota B? A. 210 km D. 135 km B. 175 km E. 160 km C. 150 km

55. Pada permulaan pekerjaan tertentu, counter pada sebuah mesin fotokopi menunjukkan angka 1254. Pada akhir pekerjaan tersebut counter menunjukkan angka 2334. Jika waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 30 menit, berapakah kecepatan rata-rata per detik mesin fotokopi itu beroperasi? A. 0,6 per detik D. 36 per detik B. 1,1 per detik E. 25 per detik C. 6 per detik 56. Semua tempat duduk sebuah bis telah penuh dan ada 5 orang yang berdiri. Pada halte berikutnya, ada 12 orang turun dan 4 orang yang naik. Berapakah jumlah tempat duduk yang kosong jika semua penumpang telah duduk? A. 4 D. 1 B. 3 E. Tidak ada C. 2

57. Murid sebuah TK adalah sejumlah A anak. Dari jumlah tersebut, sejumlah B anak suka melukis, sejimlah C anak suka menari, dan sejumlah D anak suka melukis dan menari. Berapak porsi jumlah anak yang tidak menyukai melukis atau menari? A. B. C.

D. E.

(A−B−C) A (D+C+B) A (A−D−C−B) A (A+D−C−B) A A−C+B+D A

58. 3 8 13 18 23 ...

A. 28 dan 33 B. 33 dan 38 C. 38 dan 43

D. 28 dan 38 E. 38 dan 43

59. 50 40 100 90 ... 140 200 190 A. 120 D. 150 B. 130 E. 160 C. 140 60. 2, 3, ..., ..., 12, 17 A. 4, 11 B. 6, 8 C. 5, 6

D. 4, 7 E. 5, 8

Untuk soal nomor 60 – 62, gunakan informasi berikut! Iwan lebih tinggi daripada amir. Amir lebih tinggi daripada Yudi dan Bandi. Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Tidak ada yang tingginya sama. 61. Jika Iwan tidak lebih tinggi daripada Joko, maka yang tertinggi adalah ... A. Amir D. Joko B. Bandi E. Yudi C. Ridwan 62. Pernyataan yang benar adalah ... A. Bandi lebih tinggi daripada Ridwan B. Ridwan lebih tinggi daripada Yudi C. Joko lebih tinggi daripada Bandi D. Ridwan lebih tinggi daripada Amir E. Joko lebih lebih tinggi daripada Ridwan 63. Jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, maka ... A. Amir lebih tinggi daripada Ridwan B. Bandi lebih tinggi daripada Joko C. Yudi lebih tinggi daripada Ridwan D. Joko lebih tinggi daripada Iwan E. Iwan lebih tinggi daripada Bandi 64. Diam-diam ubi berisi, diam-diam penggali berkarat. A. Diamnya orang pandai itu emas, diamnya orang bodoh itu lumpr B. Diamnya orang pandai itu berpikir, diamnya orang yang bodoh sia-sia C. Melakukan perbuatan baik tanpa harus diketahui oleh orang lain D. Memamerkan perbuatan baik yang jarang dilakukan E. Orang yang selalu menjadi panutan bagi orang lain 65. Ketika ada jangan dimakan, telah habis maka dimakan. Makna peribahasa di atas adalah ... A. Harta benda kita harus dibagikan ke orang lain yang lebih membutuhkan

B. C. D. E.

Harta benda tidak dibawa mati Jangan serakah akan akan kekayaan yang dimiliki Hemat dan menabung adalah cara untuk kaya Hiduplah hemat dan suka menabung. Selama tidak terdesak, janganlah tabungan itu diusik-usik

66. Atas segala perkataan dan perintah atasan saya ... A. Mempercayainya B. Segera melaksanakan C. Menganggapnya hanya bualan D. Menyanggupi E. Menimbang terlebih dahulu

67. Rekanan memberikan sejumlah uang atas balas jasa, sikap saya ... A. Menolak dan memberi pengertian B. Menolak dan melaporkannya ke KPK C. Menolak karena jumlahnya sedikit D. Menerima karena rekanan masih saudara E. Menerima asal pimpinan ikut menerima

68. Biasnya teman kerja menrima konsumsi apabila sedang melakukan kegiatan audit, mengenai hal ini ... A. Biasa saja B. Bukan merupakn korupsi C. Asal tidak mewah tidak apa-apa D. Sebaiknya beli sendiri E. Memberikan penjelasan kepada auditee mengenai kode etik

69. Banyak senior di kantor yang memakai sendal saat kerja, saya sebagai junior yang baru masuk ... A. Tidak ikut B. Memberi contoh dengan mamakai sepatu C. Tergantung perintah pimpinan D. Ikut kebiasaan yang sudah ada E. Menegur senior

70. Hal pertama yang anda lakukan ketika datang ke kantor adalah ... A. Menyalakan komputer kemudia membuka facebook B. Sarapan terlebih dahulu di kantin C. Menata ruang kerja D. Menyelesaikan pekerjaan yang tertunda kemarin E. Menyusun rencana kerja dan target jangka pendek

71. Salah satu rekan kerja saya ada yang terindikasi memakai obat-obatan terlarang, saya sebagai teman kerja harusnya ...

A. B. C. D. E.

Memberinya nasihat dan semangat agar bisa lepas dari jeratan obat terlarang Memberikan pengertian bahaya narkoba Mengajaknya untuk mengikuti rehabilitasi dari kecanduan narkoba Melaporkannya ke pimpinan Acuh saja karena bukan merupakan masalah saya

72. Saya ditawari pimpinan untuk promosi jabatan menjadi kepala seksi, tetapi saya harus mutasi kerja keluar pulau padahal istri saya baru saja melahirkan, sikap yang saya ambil ... A. Menolak tawaran tersebut B. Menerima jika diberi uang pindah dengan jumlah yang besar C. Menerima tawaran tersebut asalkan keluarga juga ikut pindah D. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi keluarga saya tinggalkan sementara E. Meminta agar promosi jabatan di kota tempat tinggal saja

73. Bekerja menurut saya selain sebagai cara mencari kesuksesan adalah sabagai ibadah, untuk itu saya ... A. Bekerja keras setiap waktu B. Berusaha sekuat tenaga demi keluarga C. Berusaha sekuat tenaga dan memberikan terbaik D. Melakukan apa saja demi kesuksesan E. Bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh

74. Setiap pekerjaan berat dan dengan tenggat waktu yang sempit menurut saya... A. Merupakan pekerjaan yang tidak cocok dengan karakter saya B. Saya tidak akan mampu mengerjakannya C. Merupakan sebuah tantangan sendiri buat saya D. Sebagai sarana berfikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan setiap tantangan E. Saya gunakan sebagai bahan acuan untuk melatih rasa tanggung jawab saya

75. Pimpinan memberikan sebuah pekerjaan kepada saya, biasanya pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu satu bulan, tetapi saya memiliki cara agar pekerjaan ini dapat selesai dalam 2 minggu dengan sedikit menerobos aturan normal yang ada, maka sebaiknya ... A. Saya menggunakan cara yang biasa digunakan sehingga tidak timbul permasalahan B. Saya gunakan cara yang baru dengan syarat tidak melanggar peraturan perundangan yang ada C. Saya gunakan cara yang lain meskipun waktunya juga sama sebulan D. Saya meminta petunjuk atasan E. Saya gunakan cara yang baru yang penting pekerjaan dapat selesai lebih cepat dan rapi

76. Ide saya kadang kala tidak didengar oleh pimpinan, mengenai hal ini sebaiknya saya ... A. Berusaha sekuat tenaga agar pendapat saya didengarkan pimpinan B. Bersikap biasa saja karena kadangkala ada ide lain yang lebih baik C. Intropeksi diri terlebih dahulu, mungkin dalam menyampaikan ide saya ada kesalahan D. Saya gun akan sebagai bahan pembenahan diri

E. Mungkin ide yang saya sampaikan kurang berguna buat organisasi, oleh karena itu dikemudian hari sebisa mungkin saya beri ide yang lebih baik

77. Anda ingin menambah menu makanan atau minuman apa cafe anda. Agar mendapatkan respon positif dari pelanggan yang anda lakukan adalah ... A. Membuat menu dengan nama yang unik B. Menerima masukan dari pelanggan C. Mancari chef handal D. Menawarkan harga murah pada menu baru E. Memberikan sampel makanan pada pengunjung

78. Pendingin di lobi kantor anda mengalami kebocoran. Maka yang akan anda lakukan adalah ... A. Memindahkan benda-benda agar tidak basah B. Meminta cleaning service untuk membersihkan C. Memindahkan lobi ke area yang lebih nyaman D. Segera memanggil teknisi E. Memindahkan lobi agar teknisi dapat bekerja maksimal

79. Hujan yang turun membuatb lantai kantor menjadi licin dan kotor. Maka agar pelanggan merasa nyaman yang perlu anda lakukan adalah ... A. Menjaga kebersiha lantai agar tetep kering B. Membuat jalur darurat agar pelanggan tetap nyaman C. Menyediakan tempat penitipan alas kaki D. Memasang kardus di sepanjang jalan agar lantai tetap kering E. Melarang setiap karyawan atau pengunjung masuk kantor dalam keadaan basah

80. Anda sedang menikmati musik lewat earphone anda. Tiba-tiba ada orang yang ingin menanyakan sesuatu pada anda. Maka yang anda lakukan adalah ... A. Mengecilkan volume earphone dan menyimak pertanyaan B. Jika memakai earphone saya tidak pernah memperhatikan sekeliling saya C. Segera melepas earphone dan mendengarkan pertanyaan orang tersebut D. Menjawab pertanyaan sambil memakai earphone E. Membiarkan orang tersebut bertanya pada orang lain

81. Anda memiliki sahabat diluar kota yang akan menikah. Pada saat yang bersamaan anda memiliki banyak pengeluaran. Maka yang anda lakukan adalah ... A. Memberikan ucapan dan kado lewat jasa pengiriman B. Mengupayakan untuk tetap datang C. Akan mengunjunginya lain waktu D. Meminjam uang agar dapat menghadiri acara tersebut E. Memberi selamat lewat pesan singkat dan media sosial miliknya.

82. Teman lama anda ingin melakukan peneletian di tempat kerja anda untuk tugas akhirnya. Maka yang anda dapat lakukan untuk teman anda adalah ... A. Menyarankan agar mengambil tempat penelitian di tempat lain B. Mencoba memberikan proposal penelitian pada atasan anda C. Membantunya menyebarkan angket D. Membantu memanipulasi angket bila tidak mendapatkan izin dari perusahaan E. Mengisiangket tanpa sepengetahuan teman karena tidak ingin mengurus izin penelitian

83. Anda adalah orang yang kurang menyukai keramaian. Ketika anda diundang di acara pesta dan bertemu teman-teman anda maka ... A. Berbincang seperlunya B. Memilih untuk mencicipi hidangan C. Berusaha agar tidak terlihat teman-teman yang lain D. Berusaha membaur dengan teman-teman E. Mengajak pasangan agar dapat menghindari teman

84. Anda baru saja menikah, kemudian anda akan sering ditigaskan ke luar kota dan ini masih berlanjut hingga akhir tahun. Maka cara anda menanggapi keputusan ini dengan cara ... A. Mengajak pasangan dengan baiaya pribadi B. Melobi atasan untuk melobi orang lain C. Menjalankan tugas dan memberi pengertian pada pasangan D. Mengundurkan diri E. Melobi atasan agar diberi tugas lain

85. Anda baru saja mendapat rekan kerja. Maka anda dan rekan kerja anda akan ... A. Bersaing untuk mendapatkan simpati atasan B. Mengerjakan tugas masing-masing C. Berusaha saling menjatuhkan demi membangun simpati D. Mengenal rekan kerja dengan sering pergi bersama setelah pulang E. Berusaha saling memahami dan bahu-membahu dengan maksimal

86. Anda mendapatkan hadiah undian uang tunai jutaan rupiah, maka anda akan ... A. Menabung B. Membelanjakan seperlunya, kemudian ditabung C. Segera membelanjakanya hingga habis D. Membantu sesama E. Membayar hutang

87. Anda sedang digosipkan oleh rekan kerja anda yang lain, sikap anda ... A. Bangga, karena merasa terkenal B. Mengklarifikasi gosip yang beredar dengan baik-baik C. Marah D. Biasa saja E. Menggosip balik

88. Saat menghadapi rekan kerja yang bermals-malasan, anda akan ... A. Bersikap tegas B. Mencoba memahami permasalahannya C. Marah D. Membiarbkan saja E. Menganggapnya maklum, mungkin dia lelah

89. Bagaimana sikap anda dalam bekerja A. Bekerkja dengan santai sambil sesekali membuka sosial media B. Bekerja dengan giat ketika diawasi C. Bekerja sambil sesekali mengakses situs online shop D. Berpura-pura bekerbja dengan tekun E. Bekerja dengan giat baik diawasi maupun tidak

90. Sebagai ketua tim, anda mendapati anggota tim anda menjadi penghambat terselesaikannya pekerjaan, maka anda akan ... A. Menegurnya didepan umum B. Menegurnya dengan keras C. Menanyakan permasalahan pekerjaannya D. Membiarkannya E. Mencoba mengetahui permasalahannya dan mencoba membantu menyelesaikannya

91. Menurut rekan kerja anda, anda adalah seorang yang ... A. Rajin B. Amanah C. Supel D. Tegas E. Disiplin

92. Ketika tidak ada yang menyetujui usulan anda, maka anda akan ... A. Sedih B. Putus asa C. Marah D. Tidak mau mengajukan usul lagi E. Berusaha memahami kondisi

93. Pada suatu ketika anda menyapa teman anda, ternyata anda salah orang, maka anda akan ... A. Pura-pura tidak terjadi apapun B. Meminta maaf sembari berlalu C. Meminta maaf dan sedikit basa-basi D. Malu dan mood rusak seharian E. Biasa saja

94. Anda ditunjuk menjadi ketua sebuah organisasi, maka anda akan ... A. Siap mengemban amanah B. Siap dan segera mempelajari apa yang dibutuhkan seorang pemimpin C. Menolaknya karena merasa belum pantas D. Menolaknya karena merasa belum siap E. Menolaknya karena merasa ada yang lebih pantas

95. Salah seorang rekan dalam satu tim kerja anda merupakan orang yang suka terlambat. Maka anda ... A. Tidak akan mencontohnya B. Tidak suka dengan sikapnya C. Memberikan nasihat kepadanya D. Mengingatkan dia agar tidak terlambat lagi E. Melaporkannya kepada atasan anda

96. Salah seorang rekan dalam satu tim kerja anda merupakan orang yang suka tidak masuk kantor. Maka anda ... A. Tidak akan mencontohnya B. Tidak suka dengan sikapnya C. Memberikan nasihat kepadanya D. Mengingatkan dia agar bisa lebih rajin E. Melaporkannya kepada atasan anda

97. Ketika tingkat pencapaian pekerjaan yang telah dilakukan oleh tim kerja anda belum memuaskan, maka anda akan ... A. Merasa kecewa B. Berputus asa C. Evaluasi diri bersama rekan-rekan anda D. Meminta tambahan personel pada atasan anda E. Merasa bahwa tim anda telah gagal melaksanakan tugasnya

98. Agar bisa ikut kegiatan perkemahan di lereng gunung, maka anda akan ... A. Segera melobi orang tua agar diizinkan B. Menunggu surat resmi dari sekolah sebelum mengutarakannya kepada orang tua C. Izin kepada orang tua beberapa jam sebelum anda berangkat D. Meminta rekan anda untuk membantu dalam izin kepada orang tua anda E. Tidak jadi ikut perkemahan karena tampaknya mustahil orang tua anda mengizinkan

99. Agar orang tua anda setuju membelikan anda sebuah sepeda motor, maka anda akan ... A. Menjelaskan kondisi anda sekarang sehingga mereka tergerak untuk membelikan anda motor B. Merengek-rengek seharian C. Meminta kakak anda untuk menyampaikan maksud anda itu kepada orang tua

D. Menyerahkan uang tabungan anda agar bisa membeli motor dan meminta ortang tua untuk melengkapi kekurangannya E. Meminjam motor orang tua anda saja

100. Anda mengetahui ada penawaran beasiswa dari instansi anda bekerja, maka sikap anda akan ... A. Mempersiapkan diri untuk bisa lolos dalam seleksi penerimaan beasiswa tersebut B. Mengajak rekan-rekan anda untuk turut melamar beasiswa itu C. Berusaha menjaga agar informasi tersebut jangan sampai diketahui oleh rekan-rekan anda D. Ikut serta dalam seleksi penerimaan beasiswa jika saya tidak sibuk E. Menghubungi pimpinan anda bahwa sebaiknya anda saja yang dipilih

PEMBAHASAN SOAL LATIHAN TWK TIU DAN TKP Tes Wawasan Kebangsaan 1. Norma Kesusilaan yaitu norma atau peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan.(B) 2. Monarkisme merupakan paham dimana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Saat ini masih ada banyak negara yang menganut paham monarki diantaranya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi dan lainnya. Jadi pusat kekuasaan tertinggi adalah raja yang memerintah dan segenap keturunannya. (C) 3. Secara harfiah, pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki lima unsur.(B) 4. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan”) pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan “Lahirnya Pancasila” oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK tersebut. (C) 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila silakelima. (E) 6. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara.(C) 7. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekano pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. (C) 8. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (“rechsstaat”) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (“machsstaat”). Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan hukum. (B) 9. Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah negara hukum “. (C) 10. Teori kekuasaan yang bersifat fisik: yaitu yang kuatlah yang berkuasa (ajaran yang dianut oleh Machiaveli). (E) 11. Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan pemilu sebanyak11 kali. (B) 12. Kalau di pusat ada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), untuk daerah dibentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah. (A) 13. Pengakuan kedaulatan diawali oleh perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Mesir. (E) 14. Nama raja kerajaan Ternate-Tidore adalah Zainal Abidin, Sultan Baabullah, Sultan Hairun, Pangeran Nuku, Sultan Mansur. (D) 15. Tiga tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) disampaikan oleh Tritura. Isinya adalah bubarkan PKI dan ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, dan turunkan harga. (B) 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN dan Pertaggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan UndangUndang. (A)

17. Gadjah Mada merupakan seorang patih dari kerajaan yang dipimpin oleh raja Hayam Wuruk yakni kerajaan majapahit. (B) 18. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UUD 19945, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara Bersama-sama. (C) 19. Diminta ataupun tidak, MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara. (E) 20. Pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda (legislative, yudikatif, eksekutif) disebut Trias politika. (A) 21. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalamHukum privat. (A) 22. Anggota BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD. (E) 23. Swiss menganut sistem pemerintahan referendum (parlementer dan presidensil) yang berarti diketuai oleh presiden dan parlemen. Referendum berasal dari kata refer (mengembalikan) yang berarti pelaksanaan pemerintahan dikembalikan / diawasi oleh masyarakatnya. Di Swiss, parlemen sepenuhnya mengatur pemerintahan dalam negara, dan mereka selalu berusaha mencapai keseimbangan dinamika di antara badan legislatif dan eksekutif. Ada dua jenis referendum yang diterapkan di Negara Swiss, yaitu facultative referendum dan obligatory referendum. Facultative referendum adalah ketika Jika penduduk menolak suatu hukum, mereka harus bisa mendapatkan 50.000 tanda tangan yang tidak menyetujui hukum tersebut dalam waktu 100 hari. Jika sudah didapati demikian, maka akan diadakan suatu pemilihan nasional untuk menentukan apakah para penduduk lainnya juga menyetujui atau menolak hukum tersebut. Ini adalah tipe referendum yang sering digunakan. Obligatory referendum adalah suatu kewenangan untuk penduduk agar dapat membuat suatu amandemen konstitusi apabila mereka mendapatkan 100.000 tanda tangan yang menyetujuinya dalam waktu 18 bulan. (A) 24. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding, yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan pengadilan negeri. Tempat kedudukan pengadilan tinggi di ibukota provinsi. (B) 25. Pengertian Paradigma Pembangunan adalah suatu model, pola yang merupakan sistem berfikir sebagai upaya mewujudkan perubahan yang direncanakan sesuai dengan cita-cita kehidupan bermasyarakat menuju hari esok yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitasnya.Hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradgima pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa di dalam semua aspek pembangunan, niai-nilai Pancasila harus mewarnai jiwa pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan maupun dalam evaluasinya. Pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang kehidupan ini adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia berdasarkan nilai kodrat manusia. (B) 26. Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. (D) 27. Hasil keputusan sidang II PPKI pada 19 Agustus 1945: Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi. Membentuk Komite Nasional (Daerah). Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. (D) 28. Rumah adat Sulawesi Selatan (Rumah Tongkonan) Rumah adat Sulawesi Utara (Rumah Mongondow) Rumah adat Sulawesi Tengah (Rumah Saoraja)

29.

30. 31.

32. 33. 34. 35.

Rumah adat Sulawesi Tenggara (Rumah Istana Buton) Rumah adat Maluku (Rumah Baileo) (A) Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19 terjadi pemindahan penduduk ke industri:  Perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Utara.  Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur.  Perkebunan kina di Jawa Barat.  Perkebunan karet di Sumatra Timur.  Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.  Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara. (A) Delegasi Pakistan pada konferensi Panca negara di Bogor 28 Desember 1954 adalah Ali Jinah. (D) Para pemimpin ekonomi nnegara-negara anggota Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke Rasmussen untuk membahas persiapan pertemuan PBB tentang Perubahan Iklim di Denmark, Desember 2009. (C) Ide pokok adalah gagasan pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah tentang tugas utama seorang guru, yaitu mengajar di sekolah. (A) Paragraf pada soal memiliki gagasan utama yang terletak di awal paragraf, sehingga termasuk dalam paragraf deduktif. (A) Bacaan pada soal menjelaskan bahwa sebaiknya les tambahan dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa yang kurang. (C) Makna penggunaan tanda baca seru pada kalimat soal pilihan A menyatakan perintah, pilihan B menyatakan kesungguhan, pilihan C menyatakan ketidakpercayaan, pilihan D menyatakan perasaan, dan pilihan E menyatakan perintah. (D)

Tes Intelegensi Umum 36. Ambal = sebuah istilah dalam sastra lama yang artinya berarak-arak; biasanya digunakan untuk mengungkapkan suatu iring-iringan barisan atau berpawai. (D) 37. Demagogi = istilah dalam politik untuk menyatakan atau memperoleh kekuasaan dengan jalan menghasut dan membangkitkan emosi rakyat dalam pidato-pidatonya. (A) 38. Lejar = suatu keadaan dimana seseorang merasa sangat penat (letih) sehabis melakukan sesuatu. (C) 39. Telaga = genangan air yang cukup luas dan dalam di daratan, lawannya adalah genangan air yang cukup luas yang melingkupi daratan (lau/ lautan). (A) 40. Roboh = (1) runtuh (barang yang besar seperti rumah, tembok, dsb.); (2) jatuh, rebah (pohopohonan, tanaman, dsb.) → jadi, lawannya ROBOH adalah tegak. (D) 41. Dawai = kawat yang halus. → jadi, lawannya adalah tambang. (B) 42. Skenario bagian dari film, plot bagian dari sandiwara. (B) 43. Sayap dikepakkan agar bisa terbang, kaki dihentakkan agar bisa jalan. (C) 44. Teratai mempunyai daun, sepola dengan kaktus mempunyai duri. (D) 45. Ikan Mas : Ikan Paus → jenis-jenis ikan sepola dengan jenis-jenis alat pernapasan, → Insang : Paru-paru. (B)

46. =

harga campuran setelah dinaikkan −harga campuran 2

Misalkan pembelian = u 532 .000 −u

40% = × 100% u 40u = (532.000 - u) × 100 4

10u

= 532.000 – u

1,4u = 532.000 u = 380.000

(B)

47. Harga beli = ¾ × Rp 1.36.000 = Rp 1.020.000 Harga jual = ¾ × 200 kg × Rp 5.600 = Rp 840.000 Kerugian = Rp 1.020.000 – Rp 840.000 = Rp 180.000 (A) 48. Rumus bentuk aritmatika deret itu adalah Un = suku ke – n a = suku pertama b = beda Diketahui: U7 = 45, n = 7 dan b = -7, maka: U7 = a + (7 - 1) (-7) 45 = a – 42 a = 87 Jadi, nilai suku ke-4: U4 = 87 + (4 - 1) (-7) = 87 – 21 = 66 (C) 49. B = 2A → A = ½ B C = B – 10 A+B+C =C 3 1 B + B + (B − 10) 2 = B − 10 3 5 B − 10 = 38 − 30 2 B + 40 A + C = ½ B + B – 10 A + C = 3 B – 10 2

= 3 (40) – 10 = 50 2

(C)

50. x2 – 4 = 0 ║y = 2 (x + 2) (x - 2) = 0 ║ x = -2 dan x = 2 ║ karena x = ± 2 berarti harga x dan y tak dapat ditentukan. 51. Jika p > 0 dan q < 0, maka: x = p2 + q2 ║y = (p + q)2

(D)

║ = (p2 + q2) + 2pq; dimana q < 0 ║ = x – 2pq Jadi, x > y (A) 52. Jumlah warga = 238 keluarga × 4 orang Rata-rata per keluarga = 952 jiwa. Jumlah anak-anak = 952 – 580 = 372 jiwa. Perkiraan jumlah anak-anak terkena wabah = 372 × 0,5 = 186 jiwa. (A) 53.

78+86+80+91+x =83 5

335 + x = 415 x = 80 (A)

54. Lama perjalanan = 9.45 – 6.15 = 3 jam 30 menit. Istirahat 1 jam, jadi lama berkendaraan = 3 jam 30 menit – 1 jam = 2 jam 30 menit. Jarak A – B = 2 ½ × 60 km = 150 km. (C) 55. x2 + y2 = (x + y)2 – 2xy 7 = (x + y)2 – 2xy 7 = (x + y)2 – 2(5) 17 = (x + y)2 (C) 56. 12 turun → kosong 7 4 naik → kosong 3

(B)

57. A = jumlah anak B = jumlah suka melukis C = anak suka menari D = anak suka melukis dan menari Misalkan jumlah anak yang tidak suka melukis dan menari sebagai X, maka: A = (B - D) + (C - D) + D + X A=B–D+C+X A–B+D–C=X A+D–B–C=X Jadi, porsi jumlah anak yang tidak suka melukis dan menari = (A+D−C−B) (D) 58.

+ 10

3

A

+ 10

8

13

+ 10

18 + 10

23

2833 + 10

Angka yang dicetak tebal ditambah 10 dan yang tidak dicetak tebal ditambah 10, maka: 18 10 = 28 dan 23 + 10 = 33. (A) 59.

+ 50

50

+ 50

40

100

90150140

+ 50

+ 50

Angka yang dicetak tebal ditambah 50 dan yang tidak dicetak tebal ditambah 50, maka: X = 100 + 50 = 150 dan 90 + 50 = 140. (D) 60.

+1

2

+2

3

+3

58

+4

12

+5

7(E)

61. Iwan tidak lebih tinggi daripada Joko, maaka Joko lebih tinggi daripada Iwan. Iwan lebih tinggi daripada Amir dan Amir lebih tinggi darpada Yudi dan Budi. Jadi, yang paling tinggi adalah Joko. (D) 62. Keterangan sama dengan nomor atasnya. (C) 63. Iwan > Joko > Amir > Yudi > Ridwan. (A)

64. Diamnya ubi dalam peribahasa di atas diumpamakan dengan diamnya orang berilmu, sedangkan diamnya penggali diumpamakan dengan diamnya orang bodoh. Orang berilmu itu kalau ia diam, ia berpikir, tetapi kalau orang bodoh yang diam, diamnya itu sia-sia, tak ada gunanya. (B) 65. Peribahasa di atas menganjurkan kita selalu hidup hemat, tidak boros. Artinya kita sebaikbaiknya dapat menyimpan. Kalau ada kelebihan uang walaupun sedikit, hendaklah ditabung. Kalau kita ditimpa kesusahan, kita dapat menggunakan simpanan atau tabungan itu. Kalau kita tiba-tiba sakit misalnya, sedangkan kita tidak ada lagi uang pada kita yang dapat dipakai membayar dokter dan obat, dapatlah kita ambil uang tabungan kita tadi. Tetapi, kalau tidak perlu benar, simpanan itu janganlah sekali-kali diusik. (E)

Tes Karakteristik Pribadi Poin No

5

4

3

2

66

B

D

A

E

67

A

B

C

D

68

E

D

C

B

69

B

A

E

C

70

E

C

D

B

71

C

A

B

D

72

D

C

E

A

73

C

E

B

A

74

D

C

E

B

75

B

C

E

A

76

E

D

C

B

1 C E A D A E B D A D A

77

B

E

D

C

78

E

D

C

B

79

A

C

D

B

80

C

A

D

B

81

A

B

C

E

82

B

C

A

D

83

D

A

E

B

84

C

A

B

E

85

E

D

A

B

86

A

D

E

B

87

B

D

A

C

88

A

B

C

E

89

E

B

D

A

90

E

C

B

A

91

A

E

D

B

92

E

A

C

B

93

C

B

D

A

94

A

B

E

D

95

D

E

C

A

96

D

E

C

A

97

C

D

A

E

98

B

A

D

C

99

A

D

C

E

100

A

B

D

C

A A E E D E C D C C E D C D C D E C B B B E B E

DAFTAR PUSTAKA https://suriadilanudi.files.wordpress.com/2011/07/materi1.doc https://kepri.kemenkumham.go.id/attachments/article/2595/Modul%201.pdf https://dcc.ac.id/galeri_dok/upload/144_2-%20Materi%20Pengamalan%20Pancasila.pdf https://ainamulyana.blogspot.com https://www.awambicara.id/2017/09/contoh-soal-latihan-tes-karakteristik-tkp.html https://soaltpaku.blogspot.com/2013/09/pembahasan-silogisme-disertai-contoh.html http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2476/18/BOOK_Wahyudi-Inawati %20B_Pemecahan%20masalah%20matematika_Unit%206.pdf http://istanailmupengetahuan.blogspot.com/2013/01/peranan-politik-luar-negeri-indonesia.html http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/08/bank-sinonim-antonim-kumpulankata.html https://www.ngelmu.co/pengertian-paragraf/