Dr Krishna Jay A Peran Dinas Kesehatannew

PERAN DINAS KESEHATAN UNTUK PERLUASAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM ERA DESENTRALISASI

Dr. Khrisnajaya. MS SAM. Bidang PKK dan Desentralisasi Kesehatan Depkes RI Banjarmasin, 3 November 2009

Birokrasi adalah pelaksana semua kebijakan dan keputusan politis

Birokrasi Modern : 1. Efektif, efisien, mengutamakan kualitas pelayanan 2. Pengambilan keputusan terhadap alokasi sumberdaya didekatkan pada point of delivery atau terjadi pendelegasian wewenang kepada daerah otonom (desentralisasi) 3.dst 33dst

  I.

Landasan Filosofis :

   

1. Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia (Deklarasi PBB Tahun 1948 Pasal 22 & 25)  2. Masyarakat yang sehat dapat hidup produktif, baik social maupun ekonomi  3. Setiap orang berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal, namun wajib untuk ikut serta dalam memelihara kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya.  4. Gotong royong merupakan nilai dasar manusia Indonesia yang juga tercermin dalam lima sendi kehidupan bangsa Indonesia ialah Pancasila.  

…….. Landasan Filosofis    

5. Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu wujud dari implementasi Gotong royong, 6. Pelaksanaan Jamkesmas sedapat mungkin mengakomodasi tujuh filosofi dasar pembangunan kesehatan, yaitu : Pemerataan Efektivitas dan mutu pelayanan Efisiensi penggunaan sumberdaya kesehatan, Ketersediaan dan akseptabilitas, baik dari perspektif consumer maupun provider Berkeadilan, Terjangkau, Terintegrasi/terpadu dan wajar

  II.

Landasan Yuridis :

   

1.

Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan : menyatakan “ kemudian daripada itu ……………………………… dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan…………………. Dst.  Pasal 18 antara lain menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota………………………………. Dst  BAB X A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 ayat (1) …………………. lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan  BAB XIV tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial ….. ……………………sesuai martabat kemanusiaan; Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ……………………………….yang layak

………………..Landasan Yuridis    

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah mendorong, membina dan mengem – bangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ……………………………………………….. dengan pembayaran pra-upaya (prospective payment), dst

………. Landasan Yuridis    

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah NKRI dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kab dan kota ……….. memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya [ayat (4)] Pasal 2 UU 32 tahun 2004 UU 32 tahun 2004 mengamanatkan bahwa Kesehatan adalah urusan wajib yang harus ………….(Pasal 13 dan 14) yang berpedoman pada SPM serta………… kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi (Pasal 11) dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dst…... Bagian Ketiga UU 32 Tahun 2004 tentang Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan otonomi daerah disamping mempunyai Kewenangan dan Hak juga mempunyai Kewajiban ………………………….dst (Pasal 21, 22, & 23) Dengan demikian, ………….dalam hal ini (huruf F) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan (huruf h) mengembangkan sistem jaminan sosial (UU 32/2004 pasal 22).

………. Landasan Yuridis   

4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan adalah dana…………………. APBN yang dialokasikan ke daerah secara adil , proporsional, demokratis, transparan dan efisien………………… dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,……………………………………………………..

Perimbangan Keuangan tersebut diatas juga penting dalam pengalokasian biaya/kapita penyelenggaraan Jamkesmas karena dukungan dana Pemerintah Rp. 5000,- / jiwa untuk daerah tertentu bisa terlalu besar tetapi terlalu kecil untuk daerah-daerah tertentu pula. Hal tersebut terjadi karena begitu banyak disparitas daerah (kaya – miskin; jangkauan sulit – tidak sulit, dll) dan disparitas pelayanan kesehatan (Tenaga kesehatan cukup – tidak cukup; Fasilitas cukup – tidak cukup, dll).

………. Landasan Yuridis 5. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang ini harus di revisi karena s/d batas yang ditentukan Peraturan turunan –nya belum diterbitkan sehingga tidak mungkin disandingkan dengan Undang2 lainnya. 6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) 2005 – 2025. RPJP-Nasional sesuai Pasal 6 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP- Daerah RPJP-Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMDaerah (Pasal 6 ayat 2), dan RPJM-Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM-Nasional (pasal 6 ayat3).    

………. Landasan Yuridis 7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. 8. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten /kota. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerinthan (konkuren).

………. Landasan Yuridis Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut, telah ditetapkan pembagian urusan pemerintahan yang didasarkan atas kriteria : (a).eksternalitas, (b). akuntabilitas, dan (c) Efisiensi Untuk hal tersebut, kebijakan nasional pelaksanaan Jamkesmas……… tidak berdiri sendiri …………..sesuai amanat PP No. 38/2007 ialah dilaksanakan secara konkuren. ……………….dapat membantu daerah yang tidak mujur karena terbatasnya SDA dan SDM kalau harus menanggung pasien diluar kuota Jamkesmas. Kebijakan Nasional menurut Pasal 1 ayat (6) PP No. 38/2007 adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria (NSPK)yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan. Apabila merujuk kepada Pasal 9 & 10 PP. 38 Tahun2007 …………………………(paling lambat Juli 2009) telah menetapkan NSPK sebagai Kebijakan Nasional penyelenggaraan Jamkesmas serta …………………dikoordinasikan dengan Depdagri

………. Landasan Yuridis 10. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Jamkesmas……………………kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi …………………pelaksanaan Jamkesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota sebagai pelaksana otonomi daerah dapat berperan langsung dalam dua fungsi, ialah sebagai penanggungjawab pengelolaan dana dan penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sehingga diharapkan pelayanan kesehatan dapat menyeluruh (comprehensive health care), dilaksanakan secara berjenjang (stratified) dengan Puskesmas (sebagai

………. Landasan Yuridis Untuk mewujudkan Jamkesmas Semesta sangat diharapkan Departemen Kesehatan sesegera mungkin melakukan Kolaborasi dengan Depdagri dan Depkeu sedapat mungkin dalam bentuk keputusan bersama, khususnya tentang kontribusi pembiayaan dan pengelolaannya Penyelenggara pelayanan kesehatan (PPK) ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setelah terjadi kesepakatan tentang penyelenggaraan Jamkesmas antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan PPK (baik milik pemerintah maupun swasta).  

………. Landasan Yuridis penanggung jawab wilayah) dan pelayanan kesehatan dasar lainnya sebagai ujung tombak, serta didukung oleh pembiayaan pra-upaya (prospective payment) Selanjutnya untuk Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan oleh Pemerintah dan Propinsi sesuai dengan BAB XII UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pengawasan.

Penyelenggara pelayanan kesehatan (PPK) ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setelah ada rekomendasi atau setelah terjadi kesepakatan antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan PPK (baik milik pemerintah maupun swasta). Untuk menjamin agar tidak terjadi kunjungan pasien yang ber-ulang2, maka prioritas kepada pelayanan pecegahan dan promosi kesehatan, melalui pembangunan berwawasan kesehatan, harus terus ditingkatkan. Untuk hal tersebut, Puskesmas dan Poliklinik Kesehatan Desa tidak boleh hanya membuka poliklinik atau menunggu pasien tetapi harus aktif memberdayakan masyarakat agar tidak sakit dan menjadi lebih sehat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/kota harus dapat memastikan bahwa pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan kualitas yang terjamin, tidak ber – lebihan, namun juga tidak boleh melakukan pembatasan2 yang berlebihan karena dapat menimbulkan ketidakpuasan pasien. Untuk hal tersebut, para tenaga kesehatan wajib menerapkan ukuran tertinggi dalam pelayanan profesi,

………. Landasan Yuridis Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara harus dapat memasti-kan bahwa sistem rujukan berjalan dengan baik, adil, transparan dan konsisten. Hal tersebut penting untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan, sebagai salah satu ciri pokok pelayanan kesehatan menyeluruh Kepala Dinas Kesehatan harus mengetahui bagaimana proses yang terjadi hingga klaim dihasilkan, mulai dari kepersertaan, pelayanan (diagnose dan prosedur), coding dan grouping, importing ke software klaim beserta kelengkapannya, verifikasi oleh verifikator, klaim PPK dgn INA DRG ----------- spt ACM Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan adalah sarana kesehatan yang menyelenggara-kan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna ………………………………………………. yang dikatagorikan kedalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.

………. Landasan Yuridis 15. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama antar Daerah 16. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 18. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pe ngendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah