Dokumen Penyelarasan Form 123.docx

PENYELARASAN ANTARA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018 DENGAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019 DAN RPJMN 2015-2019

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017

TABEL 1

KESELARASAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018

Tabel 1.1

Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Perubahan RPJMD 2013-2018 Kabupaten Probolinggo RPJMD PROBOLINGGO 2013-2018

RPJMD JAWA TIMUR 2014-2019

RPJMN 2015-2019 1 PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1

Pengurangan tingkat kerusakan infrastruktur terutama jalan ; mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat serta penanganan terhadap bencana alam, terutama banjir, kerusakan lingkungan dan abrasi guna meningkatnya daya saing daerah (Pro-

Environment).

1 Pembangunan ekonomi yang diikuti dengan pembangunan SDM akan menurunkan kesenjangan (Pertumbuhan Ekonomi Inklusif)

1.1 Kesenjangan antar pendapatan melebar

2 Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan

1.2 Kualitas lingkungan hidup yang dicerminkan pada kualitas air, udara dan lahan juga masih rendah

3 Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam 4 Terindikasi tingginya degradasi lingkungan, yang berpotensi memicu bencana alam

2 PENGARUSUTAMAAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 2

5 Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP

Peningkatan pelayanan publik dengan mengoptimalkan sumber dana (anggaran) yang terbatas guna meningkatkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

6 Banyaknya keluhan masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2.1 Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance)

7 Banyaknya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik 8 Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik 9 Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.2 Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

10 Belum optimalnya penyebar luasan informasi kepada masyarakat Penyelarasan RPJMD Kabupaten PROBOLINGGO 2013-2018

1

RPJMD PROBOLINGGO 2013-2018


RPJMN 2015-2019

11 Masih terbatasnya Sarana dan prasarana Monitoring Isi Siaran di Media Televisi dan Radio 12 Masih Terjadinya Kesenjangan Di Bidang Komunikasi Sosial Dan Teknologi Informasi (Digital Devide) Di masyarakat Khususnya Antara Desa Dan Kota 13 Terbatasnya media yang dapat mempublish informasi melalui press rilis 14 Lemahnya pengamanan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 15 Teknologi persandian yang relatif kurang mampu mengikuti perkembangan jaman 3 PENGARUSUTAMAAN GENDER 3

Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan sehingga tidak termaginalkan dan dapat berdaya dan menjadi motor penggerak pembangunan khususnya di wilayah pedesaan (pro

gender)

16 Belum setaranya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 17 Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan 18 Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak

3.1 Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

3.2 Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

19 Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang 20 Masih lemahnya kelembangaan dan jaringan pengarusutamaan gender

3.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

Penyelarasan RPJMD Kabupaten PROBOLINGGO 2013-2018 2



RPJMN 2015-2019 4 PEMERATAAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4 Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat daerah Kabupaten Probolinggo (Pro- Poor dan Pro- Job).

21 Pembangunan ekonomi yang diikuti dengan pembangunan SDM akan menurunkan kesenjangan (Pertumbuhan Ekonomi Inklusif)

4.1 Tidak meratanya distribusi pendapatan

22 Belum Optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi

4.2 Ketidakmerataan

5 PERUBAHAN IKLIM 5.1 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/mitigasi (GRK) 5


23 Kurangnya antisipasi terhadap dampak perubuhan iklim

5.2 Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim

Environment).

6 REVOLUSI MENTAL 6

Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat daerah Kabupaten Probolinggo (Pro- Poor dan Pro- Job).

24 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik

6.1 Demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural dan kurang ditopang oleh kultur berdemokrasi yang baik

25 Aktivitas Ormas/LSM belum semua melaporkan 26 Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban

6.2 Belum optimalnya peran dan fungsi aparat keamanan dalam memberi perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

27 kepatuhan dan penegakan hukum yang masih lemah serta budaya hukum yang belum tumbuh secara optimal


6.3 kepatuhan dan penegakan hukum yang masih lemah serta budaya hukum yang belum tumbuh secara optimal



RPJMN 2015-2019

28 Kedaulatan pangan dan energi masih harus terus di upayakan

6.4 Kedaulatan pangan dan energi masih lemah.

29 Ekonomi rakyat perlu terus dikembangkan

6.5 Ekonomi rakyat belum mendapat perhatian layak

30 Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan

6.6 Belum optimalnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat 6.7 Gotong royong perlu diperkuat

6.8 Globalisasi telah membuka ruang yang sangat terbuka bagi setiap negara dan bangsa untuk saling berinteraksi, yang membawa dampak luas hampir pada semua aspek kehidupan masyarakat terutama ekonomi, perdagangan, politik, budaya, dan pola/gaya hidup.

7 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 7


31 Lemahnya pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk

7.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

32 Rendahnya minat akseptor metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 33 Tingginya laju pertumbuhan penduduk 34 Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP

7.2



RPJMD JAWA TIMUR 2014-2019 35 Banyaknya keluhan masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

RPJMN 2015-2019 Penguatan Data dan Informasi Kependudukan dan KB 8 KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

8 Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat daerah Kabupaten Probolinggo (Pro- Poor dan Pro- Job).

36 Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggi

8.1 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia

37 Masih tingginya angka stunting

8.2 Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat

38 Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (Kusta, HIV dan AIDS, TBC)

8.3 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

39 Masih rendahnya pemerataan kualitas pelayanan kesehatan

8.4 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas

8.5 Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan 40 Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia dibidang kesehatan

8.6 Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.7 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8.8 Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta Sistem Informasi Kesehatan 8.9 Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

41 Belum tercapainya universal coverage jaminan kesehatan

8.10 Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

42 Belum optimalnya verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Penyelarasan RPJMD Kabupaten PROBOLINGGO 2013-2018

5



RPJMN 2015-2019

Nasional (PBI-JKN) dan masyarakat miskin di daerah 9 PENDIDIKAN 9.1 Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas 43 Kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan

9.2 Peningkatan Kualitas Pembelajaran

44 Masih terbatasnya layanan pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (untuk semua jenjang pendidikan) di Jawa Timur

9.3 Penguatan Tata Kelola Pendidikan

45 Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum 46 Kurangnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan

9.4 Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

47 Belum meratanya penyebaran guru antara kota dan desa 9.5 Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Tinggi 9.6 Peningkatan Akses dan Kualitas PAUD 9.7 Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa 9.8 Peningkatan Pendidikan Keagamaan




RPJMN 2015-2019 9.9 Penguatan Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter untuk Mendukung Revolusi Mental 9.10 Peningkatan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan 10 PERPUSTAKAAN

48 Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan

10.1 Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

49 Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan 50 Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan 11 PEMUDA DAN OLAHRAGA 51 Tingginya angka penyalahgunaan narkoba

11.1 Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

52 Masih rendahnya kualitas pemuda 53 Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya 54 llmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga

11.2 Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga

55 Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (PPLP dan PPLPD) dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 56 Masih rendahnya kualitas atlit 12 KEBUDAYAAN




RPJMN 2015-2019

57 Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat

12.1 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

58 Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah

12.2 Peningkatan Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya

59 Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya

12.3 Pelestarian Warisan Budaya

12.4 Peningkatan Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya 12.5 Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan

13 AGAMA 13.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

13.2 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 13.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama




RPJMN 2015-2019 13.4 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 13.5 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama 14 KESEJAHTERAAN SOSIAL

60 Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS

14.1 Penyediaan akses dan layanan bagi penyandang disabilitas, lansia

61 Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan gangguan jiwa 62 Belum optimalnya penanganan korban pasung 15 KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 9

Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan sehingga tidak termaginalkan dan dapat berdaya dan menjadi motor penggerak pembangunan khususnya di wilayah pedesaan (pro

gender)

63 Masih lemahnya kelembangaan dan jaringan pengarusutamaan gender

15.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan.

64 Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan 16 PERLINDUNGAN ANAK 65 Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak

16.1 Peningkatan Kualitas Hidup dan Tumbuh Kembang Anak yang Optimal

16.2 Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya




RPJMN 2015-2019 16.3 Peningkatkan Efektivitas Kelembagaan Perlindungan Anak 17 EKONOMI 17.1 Perkembangan Ekonomi Makro dengan pengaruh perekonomian global

17.2 Reformasi Keuangan Negara 10


66 Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan desa

17.2. Peningkatan Penerimaan Negara 1 17.2. Peningkatan Kualitas Belanja Negara Melalui 2 Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaran Baik Di Pusat Maupun Daerah

17.3 Stabilitas Moneter 17.3. Menjaga Stabilitas Laju Inflasi 1 17.3. Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah 2 17.4 Meningkatkan Koordinasi Kebijakan 17.4. 1 17.4. 2 17.4. 3 11 Pengembangan sektor pertanian berbasis industri, selain itu perlu dilakukan peningkatan mutu produksi, akses pemasaran dan moda guna meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan (Pro-Growth).

67 Belum optimalnya kelembagaan masyarakat desa dan kelembagaan ekonomi desa (Bumdes, LKMK, LPMD, dll)

Makroprudensial dan Keuangan yang Inklusif Re-Industrialisasi yang Berkelanjutan Peningkatan Efisiensi, Produktivitas, dan Daya Saing BUMN

17.4. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi 4

68 Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dan memiliki aset dan akses ke pembiayaan serta produktivitas yang terbatas. (95,72% Usaha Mikro Penyelarasan RPJMD Kabupaten PROBOLINGGO 2013-2018 10



RPJMN 2015-2019

6.533.694 unit dari 6.825.931 unit sensus UMKM 2012) 69 Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber- sumber pembiayaan. Kredit UMKM hanya 29,6% total kredit 70 Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. (kepemilikan sertifikat strandarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas) 71 Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud 72 Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen 73 Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (2 inkubator bisnis) 74 Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UMKM (3.856 koperasi tidak aktif) 75 Kurangnya sinergi dengan stakeholder terkait

76 Lemahnya pemasaran kedalam maupun luar negeri

17.4. Peningkatan Pariwisata 5




RPJMN 2015-2019

77 Kurangnya kualitas dari kompetensi profesi pelaku usaha pariwisata 78 Lemahnya pengelolaan dan daya tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 79 Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G)

17.4. Peningkatan Ekonomi Kreatif 6

80 Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi

17.4. Penguatan Investasi 7

81 Kurang memadainya kapasitas SDM dan infrastruktur penunjang investasi 82 Kurang kondusifnya iklim & minat investasi 83 Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri

17.4. Mendorong Perdagangan Dalam Negeri 8

84 Masih terjadi Fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli 85 Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan 86 Masih tingginya tingkat ketergantungan produk dari bahan baku impor 87 Masih rendanya daya saing, kualitas dan design produk 88 Hambatan peningkatan efisiesi produksi 89 Efisiensi biaya transaksi relatif masih rendah

17.4. Peningkatan Daya Saing Ekspor 9



RPJMD JAWA TIMUR 2014-2019 90 Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja

RPJMN 2015-2019 17.4.1 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan 0 Perluasan Lapangan Kerja

91 Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal 92 Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja) serta lemahnya pengendalian terhadap masuknya tenaga kerja asing

17.4.1 Perlindungan Pekerja Migran 1

93 Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja

17.4.1 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional 2 (SJSN)

94 Belum optimalnya pengelolaan dan integrasi data dan statistik di lingkup pemerintah provinsi

17.4.1 Kerjasama Ekonomi Internasional 3 17.4.1 Data dan Informasi Statistik 4

95 Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data 96 Belum tersedianya data yang dibutuhkan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pembangunan 18 BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 97 Belum berkembangnya budaya IPTEK di masyarakat 98 Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil

18.1 Sumbangan Iptek untuk Perekonomian Nasional Minim




RPJMN 2015-2019 18.2 Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang 18.3 Globalisasi Kehidupan Sosial Budaya Semakin Kuat Dalam Rangka Peningkatan Keberlanjutan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 19 BIDANG POLITIK 19.1 Politik Dalam Negeri

99 Maraknya demonstrasi dalam berbagai kepentingan 100 Unjuk rasa masyarakat (demo) yang cenderung meningkat

19.1.1 Penguatan Peran Lembaga Demokrasi 19.1.2 Jaminan Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Pakyat

101 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik 102 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 19.2 Pencegahan Konflik Kekerasan 103 Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan 104 Belum optimalnya pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan, Kelurahan dan Desa

19.2.1 Pemantapan Wasbang dan Karakter Bangsa dalam rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa 19.3 Penanggulangan Terorisme

20 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 12 Peningkatan pelayanan publik dengan mengoptimalkan sumber dana (anggaran) yang terbatas guna meningkatkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

105 Kecilnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

20.1 Jaminan rasa aman masyarakat

106 Kecilnya rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk




RPJMN 2015-2019

107 Turunnya Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan 108 Tingginya Angka kriminalitas 109 Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban 21 BIDANG HUKUM DAN APARATUR 21.1 Sub Bidang Hukum 110 Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM

21.1.1 Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan 21.1.2 Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa 21.1.3 Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang

111 Banyaknya kasus pelanggaran kepegawaian (Disiplin, pidana/gratifikasi/ tipikor) di Kab/Kota yang penjatuhan hukumannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku

21.1.4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

112 Kurang berdayanya institusi-institusi demokrasi, peningkatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM

21.1.5 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.

21.2 Sub Bidang Aparatur 113 Banyaknya kasus pelanggaran kepegawaian (Disiplin, pidana/gratifikasi/ tipikor) di Kab/Kota yang penjatuhan hukumannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku

21.2.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel




RPJMN 2015-2019

114 Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan 115 Belum sinkronnya Pengumpulan data agregasi pada LPPD Kab/Kota dengan data SKPD Provinsi Jatim dlm pelaksanan urusan wajib dan pilihan 116 Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 117 Kompleksibilitas pelayanan kunjungan tamu VVIP yang cenderung meningkat 21.2.1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja 1 Instansi Pemerintah (SAKIP) 21.2.1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2 13 Peningkatan pelayanan publik dengan mengoptimalkan sumber dana (anggaran) yang terbatas guna meningkatkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

118 Banyaknya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik

21.2.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

119 Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik 22 PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 120 Belum optimalnya perwujudan Nilai Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang

22.1 Informasi Geospasial

121 Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan didaerah 122 Rendahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Penyelarasan RPJMD Kabupaten PROBOLINGGO 2013-2018 16

22.2 Tata Ruang



RPJMN 2015-2019

Lemahnya administrasi pertanahan dalam menunjang pengendalian pemanfaatan lahan sesuai tata ruang 123 Kurangnya Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) bidang pertanahan

22.3 Pertanahan

124 Masih banyaknya fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 125 Menurunnya kualitas permukiman yang berdampak pada tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan

22.4 Perkotaan

126 Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan 127 Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan permukiman perdesaan

22.5 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

128 Kurang Optimalnya Kerjasama Desa Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan 129 Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 130 Kurangnya Minat masyarakat untuk bertransmigrasi

22.6 Kawasan Transmigrasi

131 Kurangnya kesiapan daerah tujuan penempatan transmigran 132 Kurangnya rencana rinci tata ruang (kawasan strategis provinsi)

22.7 Kawasan Strategis

133 Pembangunan kawasan perbatasan

22.8 Kawasan Perbatasan




RPJMN 2015-2019 22.9 Daerah Tertinggal

134 Kurangnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

22.10 Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 22.10.1 Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

135 Pemberlakuan Undang-Undang Desa di lingkup Provinsi Jatim

22.10.2 Penataan Kewenangan antar Tingkat Pemerintahan

22.10.3 Penataan Daerah Otonom Baru 136 Peningkatan kerjasama daerah perlu ditingkatkan

22.10.4 Kerjasama Daerah

137 Masih tumpang tindihnya peraturan perundangundangan dan kebijakan terkait dengan perencanaan pembangunan

22.10.5 Harmonisasi Peraturan Perundangan

138 Belum sinkron dan tersedianya data

22.10.6 Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah

139 Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan



RPJMD JAWA TIMUR 2014-2019 140 Rendahnya prosentase Kab/ Kota yang telah menyusun database inventarisasi asset hasil P3D secara lengkap dan akurat

RPJMN 2015-2019 22.10.7 Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan

141 Belum sinkronnya Pengumpulan data agregasi pada LPPD Kab/Kota dengan data SKPD Provinsi Jatim dlm pelaksanan urusan wajib dan pilihan 142 Belum optimalnya penataan tertib arsip 143 Banyaknya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik

22.10.8 Peningkatan Pelayanan Publik

144 Belum optimalnya implementasikan SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 14


145 Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik

22.10.9 Otonomi Khusus 146 Banyaknya kasus pelanggaran kepegawaian (Disiplin, pidana/gratifikasi/ tipikor) di Kab/Kota yang penjatuhan hukumannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku 147 Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan 148 Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

22.11 Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

149 Terbatasnya jumlah personil yang memenuhi kualifikasi jurnalistik, IT dan Protokoler Penyelarasan RPJMD Kabupaten PROBOLINGGO 2013-2018 19



RPJMN 2015-2019

150 Belum optimalnya penataan tertib arsip 151 Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan 22.12 Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 152

22.12.1 Kemampuan Fiskal Daerah

153 Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan

22.12.2 Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah 22.12.3 Kualitas Belanja dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 23 BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

15 Pengurangan tingkat kerusakan infrastruktur terutama jalan ; mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat serta penanganan terhadap bencana alam, terutama banjir, kerusakan lingkungan dan abrasi guna meningkatnya daya saing daerah (Pro-

154 Belum memadainya infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan sistem logistik

23.1 Infrastruktur dan Ekonomi 23.1 Infrastruktur, Kependudukan, dan Urbanisasi 23.1.1 Infrastruktur dan Peran Badan Usaha 23.1.2 Infrastruktur dan Kesenjangan Wilayah

Environment).

23.1.3 Infrastruktur, Energi, dan Lingkungan 23.1.4 Infrastruktur dan Globalisasi 155 Backlog rumah yang masih tinggi

23.1.5 Percepatan Pembangunan Perumahan

156 Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau, 157 Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan, daerah rawan air dan lintas Kabupaten/Kota

23.1.6 Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Permukiman




RPJMN 2015-2019

158 Keterbatasan potensi dan pasokan/ suplai energi

23.1.7 Energi dan Ketenagalistrikan

159 Belum optimalnya tingkat layanan Prasarana Sumber Daya Air

23.1.8 Menjamin Ketahanan Air untuk Mendukung Ketahanan Nasional

160 Menurunnya jumlah dan debit mata air 161 Meningkatnya lahan Kritis pada Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga menyebabkan turunnya daya dukung area resapan air, tingginya surface run off dan tinggi 162 Belum terpenuhinya standar teknis lebar Jalan Provinsi 163 Belum optimalnya daya dukung dan kapasitas jalan Provinsi untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas

23.1.9 Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan 23.1.10 Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

164 Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap 23.1.11 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi pelayanan angkutan massal yang murah dan Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur nyaman, terutama masyarakat perkotaan 165 Belum optimalnya penyiapan infrastruktur perhubungan dengan skema pembiayaan non APBD




RPJMN 2015-2019 24 BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

166 Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (88,6 Kg/ kapita /tahun)

24.1 Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan

167 Pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 79) 168 Keamanan Pangan yang masih memerlukan penanganan serius 16

Pengembangan sektor pertanian berbasis industri, 169 Rendahnya ketersediaan pangan selain itu perlu dilakukan peningkatan mutu produksi, akses pemasaran dan moda guna meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis 170 Inflasi bahan pangan yang sering tidak terkendali (ekstrim) kerakyatan (Pro-Growth). 171 Kepemilikan lahan pertanian relatif sempit (0,39 Ha) 172 Rendahnya bahan organik tanah, masih terjadinya alih fungsi lahan 173 Fluktuasi Perubahan iklim yang mengakibatkan gangguan produksi 174 Belum optimalnya infrastruktur pertanian 175 Masih terjadi kehilangan hasil pertanian 176 Daya saing produk pertanian relatif masih rendah 177 Masih adanya pemotongan sapi betina produktif 178 Terbatasnya RPH modern yang berstandar SNI 179 Terbatasnya Petugas Lapangan Pertanian

24.2 Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani



RPJMN 2015-2019

180 Kelembagaan petani yang masih berdasarkan alamat (by addres) 181 Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan 182 Belum optimalnya Perlindungan usahatani (asuransi pertanian baru tahap pilot project) 183 Masih terjadi mutasi lahan ke non pertanian yang cukup tinggi 184 Masih tingginya harga pakan ternak 185 Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran 186 Menurunnya potensi ikan lemuru di perairan selat Bali 187 Keterbatasan bahan baku perikanan untuk mendukung industri pengolahan hasil perikanan 188 Mutu dan hasil tangkapan masih rendah 189 Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS) belum optimal 190 Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah 191 Harga pakan ikan pabrikan tinggi 192 Rendahnya kualitas garam rakyat 193 Masih maraknya kegiatan illegal unreported dan unregulated fishing 194 Kualitas SDM non aparatur ( nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan

24.3 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan serta Kesejahteraan Nelayan/ Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/Petambak Garam



RPJMD JAWA TIMUR 2014-2019 195 Tingginya tingkat abrasi pantai

RPJMN 2015-2019

196 Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan

24.4 Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan

197 Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan

24.5 Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan

198 Rendahnya pendapatan masyarakat desa sekitar hutan 199 Belum berkembangnya hutan rakyat

200 Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan 201 Meningkatnya lahan Kritis pada Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga menyebabkan turunnya daya dukung area resapan air, tingginya surface run off dan tinggi

24.6 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS

202 Belum optimalnya penanganan konservasi hutan dan lahan 203 Keterbatasan potensi dan pasokan/ suplai energi

24.7 Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi

204 Masih belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP)

24.8 Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan

205 Masih adanya kegiatan penambangan liar dan pengambilan air tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan

17


206 Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan

Environment).


24.9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati (KEHATI)



RPJMN 2015-2019

207 Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam 208 Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim severage) 209 Belum adanya infrastruktur sampah regional 210 Masih rendahnya capaian pelayanan dan terbatasnya sarana prasarana persampahan 211 Masih rendahnya manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial

212 Terindikasi tingginya degradasi lingkungan, yang berpotensi memicu bencana alam

24.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana


TABEL 2

KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018

Tabel 2.1

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD 2013-2018 Kabupaten Probolinggo RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO 2013-2018

VISI

MISI

Terwujudnya 1. Mewujudkan Kesejahteraan Kabupaten Masyarakat Probolinggo yang Melalui Sejahtera, Peningkatan Berkeadilan, Daya Saing Mandiri, Daerah. Berwawasan Pertumbuhan Lingkungan, dan Ekonomi Berbasis Kerakyatan dan Berakhlak Mulia Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan

TUJUAN 1. Meningkatnya Perekonomian daerah yah berbasis kerakyatan

Penyelarasan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2013-2018

SASARAN/INDIKATOR SASARAN/IMPACT 1.1 Meningkatnya perekonomian daerah

a. Pertumbuhan PRDB Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHK 2010

RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2014-2019

RPJMN 2015-2019

SASARAN/INDIKATOR SASARAN/IMPACT


1. Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

a.

Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Perikanan terhadap PRDB

b.

Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Tanaman Panganan terhadap PRDB

c.

Persentase Pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB

d.

Persentase Pertumbuhan sub kategori peternakan terhadap PRDB

PRDB per kapita (Tahun dasar 2010)

26

RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO 2013-2018 VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN/INDI KATOR SASARAN/IMP ACT

b. Pertumbuhan PDRB Per kapita ADHB

c. Pertumbuhan PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum ADHK 2010


RPJMN 2015-2019



e.

Persentase Kontribusi Sub Kategori Kehutnan dan Penebangan Kayu Terhadap PRDB

f.

Persentase Share net ekspor pad PDRB menurut penggunaan

g.

Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan

h.

Persentase kontribusi pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB


MISI

TUJUAN



RPJMN 2015-2019



1.2 Meningkat dan meratanya pendapatan masyarakat. a. Pertumbuhan PDRB kapita ADHB

per

2. Meningkatnya daya saing 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan daerah publik

Meningkatnya kejidupan bermasyarakat yang taat hukum

a. Persentase kejadian terkait poleksosbud di Jawa Timur yang diselesaikan

b. Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan c. Persentase Korban Terdampak Bencana yang ditangani


Jumlah konflik sosial (per Tahun)


MISI

TUJUAN

SASARAN/INDIKATOR SASARAN/IMPACT a. Rata-rata survai kepuasan masyarakat


RPJMN 2015-2019



Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintah daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

a. Indeks Kepuasaan Masyarakat

Integritas Pelayanan Publik (daerah)

b.

Persentase Instansi Pemerintah yang akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B)

Nilai SAKIP

2.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah

a.

Presentase panjang jalan kabupaten berkeselamatan

Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman

Kekurangan Tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif penghuni.



MISI

TUJUAN



RPJMN 2015-2019



1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis

b. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

3. Meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan

3.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penyelarasan RPJMD Kabupaten PROBOLINGGO 2013-2018

a. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap

Kondisi mantap jalan Kabupaten

b.

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan air, tanah, pompa, rawa dan tambak)

Persentase Pelayanan Air untuk Irigasi

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Melestarikan Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup

a.

Indeksi Kualitas Air

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

30

RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO 2013-2018 VIS I

MISI

TUJUAN

1. Mewujudkan 1. Meningkatnya 1. masyatakat yang kualitas kehidupan berakhlak mulia masyarakat melalui peningkatan kualitas pelaksanaaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih


Meningkatnya kualitas pendidikan

a. Indek Pendidikan


RPJMN 2015-2019



b.

Indeks Kualitas Udara

c.

Indeks Tutupan Lahan

1. Meningkatnya Akes pendidikan menengah yang berkualitas

a. Indek Pendidikan

a.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun/25 tahun

b.

Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun

c.

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

d.

Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B



MISI

TUJUAN



RPJMN 2015-2019


SASARAN/INDIKATOR SASARAN/IMPACT e. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B

f. Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B g. Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

h. Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya b. Persentase kejadian terkait poleksosbud di Jawa Timur yang diselesaikan.

3.2Meningkatnya kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat.


2. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal

Indeks Toleransi


MISI

TUJUAN

SASARAN/INDIKAT OR SASARAN/IMPACT a. Indeks Kesehatan

RPJMN 2015-2019



a.

1.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


Angka Harapan Hidup

Menigkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan melalui SJSN Bidang Kesehatan

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

1. Menurunnya presentase penduduk Misikin

c. Tingkat Kemiskinan

a. Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan dan sosiak (PMKS)

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk

b. Persentase laju pertumbuhan penduduk c. Presentase lembaga kemasyarakatan desa/kel yang akrid

Penuruan Desa Tertinggal


MISI

TUJUAN

SASARAN/INDIKATOR SASARAN/IMPACT 3.3 Peningkatan peran aktif perempuan dalam pembangunan daerah dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)


RPJMN 2015-2019



1. Meningkatnya Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

b. Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)


MISI

TUJUAN



RPJMN 2015-2019



2. Meningkatnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih

4.1 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik.

a. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

c. Nilai LPPD

1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

a. Nilai Opini BPK

TABEL 3

KESELARASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018

Tabel 3.1

Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD 2013-2018 Kabupaten Bondowoso RPJMD PROBOLINGGO 2013-2018

No

Sasaran 1

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019

RPJMN 2015-2019


Strategi

Strategi

Arah Kebijakan

Strategi


RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

1 Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas

2 Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal

Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible)

Meningkatnya kualitas pendidikan

a.

Indek Pendidikan

Percepatan peningkatan derajat, mutu dan aksesibilitas pendidikan

1 Meningkatkan akses sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependudukan serta kualitas layanan pendidikan

Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)

2 Meningkatkan pengembangan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal

Penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat

Penyelarasan RPJMD Kabupaten PROBOLINGGO 2013-2018

1 Percepatan peningkatan derajat pendidikan masyarakat

2 Peningkatan mutu dan aksesibilitas sarana pendidikan

33

No

RPJMD PROBOLINGGO 2013-2018 Sasaran Strategi


RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi

RPJMD PROBOLINGGO 2013-2018 Arah Kebijakan


RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

3 Meningkatkan minat baca masyarakat

Pembudayaan kegemaran membaca

3 Peningkatan Meningkatkan kuantitas sarana budaya gemar dan prasana membaca perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu

4 Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta kualitas layanan pendidikan

Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu

4 Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajamen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi

Pelaksanaan pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi/kompetensi bagi tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas

5 Peningkatan mutu Meningkatkan dan sebaran tenaga pengelolaan dan kependidikan penempatan guru secara merata

Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi Pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhanian dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah

Pengembangan jaringan lembaga pendidikan keagamaan untuk memperluas akses ke lembaga pemerintah dan non- pemerintah guna mendukung penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

6 Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta

Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan



No 2

a.

Meningkatnya kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat Indeks Kesehatan

1. Percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat


RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

5 Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif

Peningkatan pelayanan Percepatan peningkatan kesehatan promotif derajat kesehatan dan preventif di masyarakat fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan

7 Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengenyampingka n upaya kuratif dan rehabilitatif

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas

6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita

Peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan dan penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit

8 Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" disetiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).

Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD)

7 Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya

pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan

9 Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas


No


b. Tingkat Kemiskinan

Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi

8 Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS

Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas untuk PMKS yang berada di luar sistem keluarga, serta menjadikan pelayanan di dalam lembaga/panti sebagai alternatif terakhir. Pelayanan bagi lanjut usia dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok masyarakat marjinal berbasis komunitas dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pendampingan sosial dan ekonomi


Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat


RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

10 Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial

Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi

9 Meningkatkan keterpaduan antar kelompok program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dengan fokus dan lokus tertentu, berbasis perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan akses, jangkauan dan fasilitas infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin


RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

Penyusunan SPM terkait penyediaan paket pelayanan dasar yang berkualitas (administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, rumah, listrik, sanitasi, dan air bersih)

11 Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di organisasi pemerintah daerah (OPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu

Meningkatkan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya. Penyuluhan dan pendidikan dilaksanakan melalui pemanfaatan

12 Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin

Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek penghidupan



No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

teknologi informasi; promosi/kampanye sosial melalui multimedia, sosialisasi, pelatihan, dan aksi sosial; serta pengarusutamaan rehabilitasi berbasis komunitas di tingkat masyarakat, termasuk edukasi pengasuhan terhadap keluarga miskin yang memiliki anggota yang menyandang disabilitas dan lanjut usia Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan usaha yang melibatkan kelompok masyarakat kurang mampu

13 Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin

Optimalisasi asetaset produksi secara memadai bagi masyarakat kurang mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan lembaga keuangan mikro

Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan berdasarkan sistem karir perumahan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

14 Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil

Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu

perumahan rakyat akan dicapai dengan upaya peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai serta diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, mempertajam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan rakyat dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan Penyelarasan RPJMD Kabupaten PROBOLINGGO 2013-2018

42

No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

berdasarkan sistem karir perumahan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, mempertajam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan rakyat dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, Penyelarasan RPJMD Kabupaten PROBOLINGGO 2013-2018

43


No


RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas. c.

Persentase Pertumbuhan Penduduk

peningkatan sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan, dan konseling tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) oleh petugas dan pengelola program, serta mitra kerja yang kompeten (tenaga/petugas lapangan KB, dokter, bidan dan tenaga kesehatan lain, kader KB/IMP/PPKBD/Sub PPKBD, tenaga pengelola KB, masyarakat dan

Menguatkan advokasi dan KIE tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi keluarga, serta mitra kerja) dengan memperhatikan sasaran target untuk mengurangi kesenjangan informasi program KKBPK berdasarkan kelompok usia dan paritas rendah, institusi (Balai Desa/ Kantor Kelurahan, KUA, Kecamatan, sekolah dan PT), kelompok agama dan tempat ibadah, kelompok masyarakat dengan latar pendidikan, dan kelompok pengeluaran keluarga, jenis kelamin, serta wilayah geografis dan desa-kota



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan


No


b. Tingkat Kemiskinan

Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi

Peningkatan keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen keluarga, keterampilan wirausaha, keterampilan kerja sesuai kebutuhan lokal


Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat


RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

15 Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah

Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui peningkatan kualitas pendampingan

16 Peningkatan kapasitas lembagalembaga kemasyarakatan di desa dalam rangka menumbuhkan keberdayaan masyarakat desa


No



RPJMN 2015-2019


RPJMN 20152019

Strategi

Strategi

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan lembaga keuangan mikro

17 Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah

Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu

Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit berbasis penjaminan untuk mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan

18 Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah



RPJMD PROBOLINGGO No 2013-2018 Sasaran Strategi Meningkatnya perekonomian daerah

a. Pertumbuhan PDRB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHK 2010

Stabilisasi pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan


RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi

10 Meningkatkan penanganan ketahanan pangan

Diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan yang bermutu, sehat, berbasis sumber daya dan budaya lokal, serta aman terutama dari penyakit zoonosis, dan halal


Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHK 2010


RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

19 Pengembangan Menjaga stabilitas penganekaragaman harga dan kualitas konsumsi pangan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal

20 Pengembangan pengawasan keamanan pangan 21 Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan 22 Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat 23 Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi

11 Meningkatkan kinerja sektorsektor unggulan



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas distribusi pangan antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana distribusi seperti gudang dan sarana transportasi

24 Pengendalian harga pangan pokok, dan pengembangan sistem infomasi pasar (pasokan, harga dan akses)

Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu. Adapun langkah yang akan dilakukan adalah: (i) Pengamanan lahan pertanian padi yang produktif; (ii) Perluasan areal pertanian pangan yang meliputi lahan pertanian kering seluas 1 juta ha dan sawah baru seluas 1 juta ha di luar Pulau Jawa

25 Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)

Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi dan Bali dengan mendayagunakan lahan-lahan terlantar, lahanlahan marjinal, lahan-lahan di kawasan transmigrasi, memanfaatkan tumpang sari di lahan perkebunan dan lahan bekas pertambangan, diiringi dengan kebijakan harga, perbaikan ketepatan sasaran subsidi berdasar data petani dan peningkatan indeks pertanaman dengan optimasi lahan; (iii) Pembangunan tampungan air seperti waduk dan embung; (iv) Meningkatkan keterhubungan jaringan irigasi dan sumber air yang menjadi kewenangan



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

Pemerintah pusatprovinsikabupaten/kota sampai ke lahan usaha tani padi; serta (v) Pembangunan jaringan irigasi, rawa dan air tanah untuk mendukung peningkatan produksi pertanian khususnya padi 26 Penetapan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Meningkat dan meratanya pendapatan masyarakat

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di

27 Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran

Peningkatan kualitas sumber daya manusia


RPJMD PROBOLINGGO No 2013-2018 Sasaran Strategi a. Pertumbuhan PDRB Percepatan Perkapita ADHB pemberdayaan UMKM melalui pengembangan ekonomi lokal partisipatif sesuai komoditas masing-masing wilayah


RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs), dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan, dan layanan usaha terpadu (quick wins) Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages) dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri

RPJMD PROBOLINGGO 2013-2018 Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan PDRB Per kapita ADHB


RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

28 Optimalisasi peran Penguatan kelembagaan usaha UKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

29 Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentrasentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan nonbank, (ii) pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi, (iii) peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola

30 Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil

Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

sistem resi gudang (quick wins), dan (iv) advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi. 31 Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan local, (ii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar

32 Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat), (iii) penyediaan akses pasar bagi usaha mikro melalui revitalisasi pasar rakyat (quick wins), dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor, yang didukung sistem informasi pasar, dan pengembangan trading house untuk produkproduk UMKM dan koperasi (quick wins) meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri melalui:

33 Peningkatan Pembangunan pengembangan Destinasi Pariwisata destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi (i) fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan dalam penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RRTR, site plan destinasi wisata beserta rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata; (ii) bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata; (iii) meningkatkan citra kepariwisataan; serta (iv) menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi,



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

destination management organisation (DMO) meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjdai fokus pemasaran melalui: (i) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, (ii) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta (iii) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata

34 Peningkatan Pembangunan fasilitasi sarana dan Industri Pariwisata prasarana penunjang destinasi pariwisata


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

35 Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing 36 Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

37 Peningkatan penyelenggaraan festival seni budaya lokal pada event nasional dan internasional 38 Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi)

39 Peningkatan Penumbuhan investasi dalam Populasi Industri negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA 40 Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

41 Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan dan Perluasan Lapangan Kerja

12 Meningkatkan kualitas, produktivitas, kompetensi tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja

Peningkatan kualitas Mengembangkan 42 Peningkatan akses program kemitraan ketenagakerjaan dan pencari kerja antara pemerintah perluasan lapangan kerja (angkatan kerja) dengan dunia terhadap lapangan usaha/industri dan kerja di sektor antara pemerintah formal melalui pusat dengan pengembangan pemerintah daerah jejaring informasi untuk peningkatkan pasar kerja, kualitas tenaga program AYO kerja. Tiga proses KERJA (bursa kerja dalam strategi online) , job fair, magang kerja, agar pengembangan dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja

Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 43 Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri (NAKERMAN) dan Desa Migran Produktif Perluasan skala ekonomi ke arah sektor/sub-sektor yang produktivitasnya tinggi untuk menyediakan lapangan kerja yang besar dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

44 Strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi serta mendukung "link and match" antara calon pekerja dan perusahaan dalam rangka melakukan perluasan dan penempatan tenaga kerja


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi

13 Meningkatkan iklim investasi dan ketenagekerjaan yang kondusif

Pemberdayaan dan pembinaan serikat pekerja sehingga serikat pekerja dapat sepenuhnya ikut serta dalam negosiasi-negosiasi bipartit dalam kedudukan yang sejajar dengan pemberi kerja

45 Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru

Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan

Mendorong pekerja setengah menganggur untuk memanfaatkan waktu senggang melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna

46 Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk melakukan usaha produktif

Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif

Pelaksanaan kegiatan manajemen kepesertaan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, di

47 Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi antaranya termasuk: (i) pembuatan sistem dan prosedur kepesertaan dan iuran (dari pendaftaran peserta, pengelolaan data peserta sampai penerbitan kartu peserta); (ii) pembuatan SOP penerimaan dan pengelolaan iuran dan sebagainya; (iii) pendataan dan pendaftaran peserta; (iv) sosialisasi, implementasi, dan penegakkan peraturan penggunaan NIK dan kelengkapan administrasi kependudukan lainnya (akte/KK) dalam data kepesertaan



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

(K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

Memperkuat kerjasama di dalam negeri, antara pemerintah pusat dan daerah dengan komisi perlindungan

48 Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu serta melakukan fasilitasi dan pembinaan di sektor Penempatan TKI formal maupun informal

Memperluas Kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran

Pengembangan kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah-swasta di lokasi transmigrasi, mencakup (i) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: pengembangan peran kelembagaan

49 Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/ kabupaten di luar Jawa

Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, termasuk pembinaan potensi kawasan, perencanaan sarana dan prasarana, persebaran penduduk, serta perencanaan pengembangan masyarakatnya


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

50 Peningkatan efesiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian,

kawasan, termasuk peningkatan peran perempuan, dan pengembangan kerjasama antara daerah; dan (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : pengembangan peran kelembagaan kawasan, termasuk peningkatan peran perempuan, pengembangan kerjasama antara daerah, dan peningkatan peran dunia usaha Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Rata-rata survei Kepuasaaan

Peningkatan iklim investasi dan pelayanan prima

14 Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik secara konsisten

Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik

Peningkatan pelayanan prima


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat

Pembentukan unit Pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi 15 Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif

Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik

51 Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan terkini

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, diantaranya melalui penyelesaian dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik

16 Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional

Penyusunan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi

52 Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi , sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan public

Peningkatan kapasitas birokrasi, diantaranya melalui perluasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah


RPJMD PROBOLINGGO 2013Sasaran Strategi 2018

No


RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

yang lebih jelas tolok ukurnya Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik

a.

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

b. Nil ai Akuntabilit as Kinerj a In stan si Pem erint ah (AKIP)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara Peningkatan Koordinasi perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Penciptaan ruangruang partisipasi dan konsultasi publik

1. Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan yang inovatif, partisipatif, transparan dan akuntabel 2. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipatif,

53 Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu 54 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, diantaranya melalui penciptaan forumforum konsultasi publik

C. Nilai LPPD

transparan dan akuntabel 3. Peningkatan penyelenggaraan administrasi dan tatalaksana pemerintahan yang transparan dan akuntabel


Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat

No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

17 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum

Penegakan HAM

55 Revitalisasi Penghormatan, keamanan berbasis Perlindungan, dan komunitas untuk Pemenuhan HAM mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme

Pelayanan Hukum

18 Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM, penguatan koordinasi antar

Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum

Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum 56 Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi

pemangku kepentingan serta mengoptimalkan edukasi politik terhadap masyarakat



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum

57 Optimalisasi pencegahan terhadap pelanggaran Perda melalui peningkatan pengetahuan masyarakat serta penguatan aparatur penegakan perda

19 Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)

Penurunan dan pengendalian tingkat kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana

58 Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsif, transparan dan akuntabel

mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana



No


RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

59 Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana

60 Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam

Peningkatan peran aktif dalam pembangunan daerah dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak a.

Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Peningkatan Kordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

20 Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan

penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG

Penguatan Pengarustamaan Gender dan Anak

61 Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan,

Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

pelayanan dan pemberdayaan Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah

a.

Presentase panjang Percepatan jalan pembangunan berkeselamatan infrastruktur jalan

21 Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis


Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi nasional untuk memperkecil defisit dan mempersempit kesenjangan transportasi antar wilayah yang meliputi jalan, bandara, kereta api, pelabuhan laut dan penyeberangan, dermaga sungai

1. Percepatan pembangunan infrastruktur kebinamargaan

62 Peningkatan, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas ekonomi

Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

dan danau, kapal perintis, bus, bus air dan kereta ekonomi di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar 63 Pembangunan jaringan jalan baru untuk menunjang aktivitas ekonomi Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan.

Mendorong skema pembiayaan jalan daerah melalui cost sharing yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif, serta secara bertahap melakukan penyiapan regulasi untuk dana preservasi jalan

64 Peningkatan pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi 2. Peningkatan pembangunan sarana/ prasarana transportasi/ perhubungan

65 Pemenuhan sarana prasarana perhubungan dan peran serta masyarakat dan swasta


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

(road preservation fund) Peningkatan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air

Penataan aktivitas masyarakat, pertanian, industri berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah dalam rangka menjamin ketersediaan dan kualitas air

Peningkatan 66 Peningkatan pembangunan layanan jaringan infrastruktur sumberdaya irigasi untuk air mendukung ketahanan pangan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)

Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya

Pengembangan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana melalui perkuatan Flood Proofing sebagai kapasitas adaptasi bencana banjir dan kapasitas mitigasi institusi serta masyarakat, serta peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkatan aliran sungai dan dampak yang ditimbulkannya

67 Percepatan pembangunan & rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum dan kawasan produktif

Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim


No



RPJMN 2015-2019


RPJMN 20152019

Strategi

Strategi

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

22 Meningkatkan akses cakupan terhadap layanan air minum, dan sanitasi yang layak serta ketersediaan perumahan

Penyediaan sumber air keperluan rumah tangga yang tidak tersambung SPAM konvensional termasuk conjunctive use antara air permukaan dan air tanah sesuai ketersediaan sumber air lokal

68 Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak

Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat

Pembangunan saluran pembawa air baku dengan prioritas pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit air, wilayah tertinggal, wilayah strategis, pulau-pulau kecil dan terdepan, kawasan terpencil serta daerah perbatasan

69 Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui operasional & pemeliharaan infrastruktur sumber air guna mengembalikan fungsi & kapasitas tampungannya




No


RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

70 Penguatan mekanisme pemantauan & sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana serta perdata lingkungan secara tuntas.

Menerapkan IKLH sebagai ukuran kualitas lingkungan hidup nasional

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup a.

Indek Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan

23 Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan

(a) menjaga kualitas dan ketersediaan data dan informasi parameter yang dipergunakan di dalam IKLH; (b) memantapkan metodologi analisis yang digunakan untuk penilaian; dan (c) memantapkan aspek kriteria dan ukuran yang lebih komprehensif dan konsisten

Peningkatan koordinasi pengelolaan LH secara berkelanjutan

(a) memperluas kriteria program Adipura yang komprehensif (matra air, udara, lahan, sampah, kelembagaan, dan kapasitas SDM); (b) memperluas cakupan program Proper yang mengarah pada industri yang lebih Penyelarasan RPJMD Kabupaten PROBOLINGGO 2013-2018 75

Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

ramah lingkungan; (c) mengembangkan dan mengimplementasik an skema insentif dan disinsentif untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan (d) menyusun Inpres dan Road Map pencegahan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (a) pengembangan upaya 3R (reduce, reuse dan recycle); (b) pengembangan bank sampah dan pengomposan; (c) pengembangan sistem pengolahan sampah yang terpadu, baik skala komunal maupun nasional; (d) peningkatan kerjasama pemerintah,

Meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu


No



RPJMN 2015-2019

Strategi

Strategi



RPJMN 20152019

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

swasta, dan masyarakat melalui “Gerakan Tiga Jari” pengelolaan sampah (a) mengembangan PPNS, termasuk di dalamnya jabatan fungsional pengawasan lingkungan hidup (PPLH); dan (b) memberikan pembinaan dan pelatihan kepada PPNS dan PPLH secara berkesinambungan

Membina dan meningkatkan kapasitas SDM lingkungan hidup

71 Peningkatan kualitas air & kualitas udara 72 Peningkatan tutupan lahan/ hutan, melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan dan rehabilitasi lahan


TABEL 4

SINERGI INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018 TERHADAP SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DALAM RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2014-2019 DAN RPJMN TAHUN 2015-2019

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018

Dokumen Penyelarasan Form 123.docx

Overview

More details

Related Documents

Dokumen Penyelarasan Form 123.docx

Penyelarasan Slideways.docx

Form Telusur Dokumen Spi.docx

Form Dokumen Ijin.docx

Dokumen

Dokumen

More Documents from "ZahirSyah"

Dokumen Penyelarasan Form 123.docx

Tras.docx

Bab 1.docx

Pemberian Obat Topikal Bu Dewi.docx

138689_44377_teori Akuntansi Sap 7 Fix.docx

Label T&j 103.docx