DISKUSI 5 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) pembiayaan pendidikan merupakan unsur yang mutlak harus tersedia. Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukan cara perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Teori human capital mencerminkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerja. Model yang digunakan di dalam perhitungannya adalah cost benefit analysis yang merupakan metodologi yang sangat penting dalam melakukan analisis untuk investasi pendidikan dan dapat membantu pengambilan keputusan untuk memutuskan dan memilih di antara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas agar mampu memberikan kemampuan yang lebih tinggi penghitungan ini bisa mengevaluasi pendidikan sebagai suatu investasi baik sebagai individu maupun untuk masyarakat. Benefit ekonomi pendidikan diukur dari pendapatan tambahan sepanjang hidup seorang pekerja yang terdidik. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Keuangan dalam pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efesiensi pengelolaan pendidikan yang diimplementasikan dalam Manajemen Berbasis Sekolah. Dalam pembiayaan pendidikan terdapat prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan, yakni prinsip keadilan, prinsip kecukupan, dan prinsip keberlanjutan. Pembiayaan pendidikan disusun dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemihakan terhadap masyarakat miskin, penguatan otonomi, dan desentralisasi pendidikan serta pemberian intensif dan disinsetif. Di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemeritah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, serta biaya peserta didik. Untuk besaran anggaran pendidikan, negara Indonesia dikatakan kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia maupun di dunia. Salah satu program pembiayaan pendidikan yang dicanangkan pemerintah adalah program bantuan operasional sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.