Satgas Diskusi

Kepada lembaga- lembaga di ITB, mohon di cermati dan dan diperhatikan, kami menerima dengan terbuka kritik dan saran dari kawan-kawan semuanya. NOTULENSI DISKUSI TERBUKA 24 APRIL 2009

Narasumber : Bapak Herry Ketua KPU Bandung

Perjanan pemilu 2009 kali ini ternyata jauh dari apa yang diharapkan. Terjadinya carut- marut dalam pelaksanaanya telah membuat nama KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab sebagai pelaksana menjadi tercoreng. Pemilu 2009 kali ini bahkan dianggap sebagai pemilu terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Tentunya banyak factor yang menyebakan terjadinya kekacauan dalam pelaksanaan pemilu kali. Permasalahan yang paling menonjol dalam pemilu kali ini adalah permasalahan teknis banyaknya kesalahan dalam teknis pemilu, telah membuat kekacauan besar dalam pemilu.

Jika kita melihat, perjalanan pemilu 2009 harus dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yaitu pemilu 2004. Hal ini dapat dilihat dari UU no 10 tahun 2004. Berbagai permasalahan yang terjadi seperti : 1. Tahapan (dari persiapan dan penyelenggaraan) Pada tahun 2004, persiapan pemilu telah dimulai dari tahun 2002. Pada tahun ini persiapan terbentuk sejak tahun 2008 sehingga banyak pihak menilai KPU tidak memiliki kredibel maupun kualitas. Padahal anggota KPU dapat dikatakan sebagai korban karena keterlambatan dalam hal birokrasi. Keterlambatan dalam pembentukan KPU menjadi penyebab ketidaksiapan mereka dalam penyelenggaraan pemilu. KPU terbentuk pada bulan Maret 2008. UU pemilu baru disahkan pada tahun 2008 yaitu UU NO.10 tahun 2008 yaitu tentang Pemilu 2009 sehingga berimbas kepada pemilu di daerahdaerah. KPU kabupaten Kota Baru dibentuk pada Bulan Juli 2008. KPU Bandung terbentuk dan mempelajari undang-undang pemilu baru pada 5 Januari 2009. tentunya tenggak waktu ini sangat kurang untuk memprsiapkan pemilu dengan lebih matang.

2. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) pun terlambat dibentuk. Padahal ini menjadi alat control penyelenggaraan dapat berjalan baik atau tidak. 3. Daftar Pemilih Tetap Daftar pemilih tetap sering dikaitkan secara politis. Regulasi atau peraturan perundangan tahun ini tidak “ajeg” karena beberapa pasal yang substansi malah tidak dimasukkan. Contoh : Pembatalan pasal 214 tentang penenapan calon terpilih oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berimbas pada banyaknya caleg yang mengalami stress/gila. 4. Logistik Permasalahan dari segi logistic nampaknya tidak pernah berakhir. Pada pemilu sebelumnya, masalah yang menjadi buah bibir adalah masalah dalam hal logistic. Tertukarnya surat suara pada pemilu terdahulu menunjukan bahwa pemilu belum berjalan dengan baik. Nampaknya pemilu 2009 ini belum dapat belajar dari kesalahan masa lalu. Masalah tertukarnya surat suara terjadi juga pada pemilu kali ini. KPU menjelaskan, bahwa terjadinya masalah tertukarnya surat suara di akibatkan oleh teknis waktu. Dulu KPU diberi waktu lebih lama disbanding sekarang untuk melakukan penghitungan suara, sekarang waktunya lebih singkat, sehingga penghitungan dilakukann dengan waktu yang sangat minim. Di kota Bandung terdapat 245 TPS, jika diklaim ke KPU pusat itu tidak ada. Kita diberi waktu untuk mengklaim atau memperbaiki berbeda dengan 2004 yang waktunya lebih lama dan lebih siap serta peraturan KPU yang telah siap setahun sebelum pemilu. Sekarang waktunya sangat singkat, misalnya dari KPU daerah mensosialisasikan ke TPS yang waktunya hanya 4 hari. TPS banyak terjadi kesalahan pada perhitungan suara karena teknisnya yang tidak dimengerti oleh panitia misalnya contreng dua kali tetap dihitung dua sehingga terjadi penggelembungan suara. Apabila dihitung ulang oleh KPK yang suaranya melebihi suara pemilih maka akan terjadi pengurangan hasil suara yang beberapa partai menympulkan telah terjadi penyusutan suara. Hal tersebut merupakan kekurangan dalam hal regulasi dalam sosialisasi karena tidak cukup waktunya. 5. Munculnya caleg-caleg yang strees atau depresi. Semua pihak bisa menjadi korban. Tahun 2009, melaksanakan perhitungan dari jam 6 pagi hingga jam 6 pagi karena dalam undang-undang tidak boleh ada jeda dalam perhitungan suara. Hasil perhitungan suara yang belum benar secara administrative juga. Kewenangan TPS dipangkas yaitu dari TPS ke KPK. Petugas-petugas penyelenggara pemilu yang hanya tidur 1-2 jam dengan tekanan. Pada KPU hanya merekap dari perhitungan di KPK. Di Jawa Barat masih adakabupaten/Kota yang belum selesai.

Jika direkap pemilu 2009 yang paling berat, paling kacau dari segi akurasi. Banyak yang mengatakan penyelenggara pemilu 2009 tidak professional karena adanya tekanan, terror dan fisik. Banyak pegawai KPK yang meninggal karena kelelahan penyebabnya tidur yang sedikit waktunya. Kota Bandung pun kerepotan. Ada trik untuk mempercepat, KPU Kota Bandung ada 30 kecamatan. Menghitng DPR, DPD, DPRD normalnya adalah 1 jam. Tekniknya membagi menjadi tiga kelompok sehingga mempercepat proses. Kita harus mulai darimana? 1. Analisa dari undang-undang. Apakah ada unsur kesengajaan? Seperti undang-undang yang terlambat. Apakah MK telah bijak mengeluarkan kebijakan pembatalan beberapa pasal? Misalnya peraturan pembatalan 214 yaitu nomor urut caleg sehingga pimpinan partai menjadi korban tetapi para caleg gembira karena berpkir MA memberikan keadilan sehingga semua caleg memiliki motivasi untuk memperoleh kesetaraan dengan mengampanyekan dirinya sendiri. Malah caleg dalam hal ini menjadi korban juga karena telah mengeluarkan uang banyak untuk kampanye tetapi tidak menag karena proporsinya kecil dan bukan politisi beneran hanya seolah-olah mencari pekerjaan. DPT. DPT diatur dalam UU pemilu bahwa data pemilih berasal dari data kependudukan yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dalam hal ini DEpdagri yaitu 1 penduduk 1 identitas. Kabupaten/ Kota merupakan DP 4 yang telah terpilah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang akan diberikan ke TPS per kelurahan lalu diberikan ke RW untuk mengangkat panitia. Di kelurahan diperiksa data yang dari RW misalkan meninggal atau namanya ganda yang akan direentri di kelurahan lalu diolah dan digabung di Kecamatan yang akan dilaporkan sebagai daftar pemilih sementara ke KPU kemudian di print out kemudian dumumkan jika ada koreksi kemudia dibuat lagi menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan lalu oleh KPU ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Sistem ini merupakan evaluasi dari 2004 yaitu harus melibatkan RT/RW.

Dua factor penting disini : 1. Pendataan pemilih dimulai pada Bulan Mei yaitu pada saat pemukhtahiran adakah anggaran untuk kegiatan tsb? Itu tidak ada. 2. Pada saat DPT ditetapkan, KPU tidak boleh merubah lagi. Tidak ada anggaran untuk memproses mengolah data dari RT/RW hanya mengolah data yang dari PILGUB sehingga pemilih yang baru tidak terdaftar. Kota Bandung terselamatkan dengan adaya PILWALKOT dengan meneylaraskan

pemilih yang lahir dan belum terdaftar. Mereka menilai prosessnya pemukhtahiran sama dengan pada tahun 2004. KPU memilih untuk menghadapi masyarakat atau undang-undang.

Semoga hal-hal tsb tidak terulang pada pemilu berikutnya.

TANYA JAWAB ALTERNATIF SOLUSI YANG DAPAT KITA BERIKAN : 1. Mustam, PL Unisba Banyak caleg yang strees merupakan konsekuensi politik . Saya melihat MK tidak membentuk suatu UU dalam penetapan caleg sehingga harus selektif betul2 diperhatikan dalam mencalonkan diri menjadi caleg seperti minimal S1. Lemahnya sosialisasi UU, Tahun 2004 mejadi pengalaman yang bagus harusnya yaitu 1 tahun sebelumnya UU sudah terbentuk. Anggota KPUD harus mengadakan pelatihan minimal 6 bulan sehigga sosialisasi pun menjadi jelas dan tidak ada kesalahan. Negara Indonesia mau dijadikan apa jika caleg2nya seperti itu (tidak memadai) ? 2. Samuel, ITB Tidak hanya caleg stres tetapi ada masalah baru seperti meminta kembali apa yang telah ia berikan selama kampanye sehingga menimbulkan konflik baru. Ada juga caleg yang menggugat hasil KPU msalkan terjadi kerusuhan dengan membawa massa yg banyak. Banyak pemimpin partai yang tidak percaya akan hasil KPU sehingga ingin menuntut hasilnya. Yang dikhawatirkan bukan hasilnya tapi adanya kerusuhan. 3. Darma, Mesin ITB Banyaknya suara hilang dari mahasiswa. Meskipun adanya A5 tetapi tidak tersosialisasi dengan baik. Kami telah mempertanyakan ke ketua asramanya, padahal harus diurus ke tingkat RT?RW tetapi isuenya dengan menggunakan KTP Indonesia pun juga bisa Ko. Bagaimaa kedepannya?

JAWABAN 1. Sosialisasi. KPU menjadi pihak yang diaksa untuk bertanggung jawab padahal UU pemilu harus dilaksanakan secara efisien dan efektif malah meinbulkan ketakutan di kalagan KPU akan pelanggaran hukum apalagi jika landasan

hukumnya tidak jelas. Sistem penggagarannya adalah top down yaitu 150 juta dari pusat ke daerah. Pepres no.2 Tahun 2009 yaitu fasilitasi daerah yaitu gedung perkantoran. Pepres No 4 tahun 2009, fasilitasi daerah yaitu sosialisasi, logistic dan kegiatan lain yang terkait di pemilu (Maret, 2009) sebelumnya belum ada kejelasan. Di bdg itu baru keluar jika harus dibentuk dahulu tim Koordinasi (BKKPN) tertuang dalam keputusan walikota dan baru ada kejelasan pada tanggal 8 April. Bagaimana fungsi dari pepres tersebut? Tahun 2004, dananya hibah sekarang kita mengajukan dahulu. Tanggapan : Tidak ada teknis hearing dari pemda. BKKPN ke masy. KPUD ke partai. TPS juga tidak ada sosialisasi. Solusinya adalah range waktu minimal 6 bulan harus telah ada sosialisasi.

Perhatian masy kepada pemilu ada trend meningkat. Kota Bandung lebih banyak kegiatan sosialisasi. Sosialisasi tidak mempersalahkan anggaran, misalnya dari pusat baik tetapi tidak memberikan bantuan berupa uang. Kualitas caleg banyak yang strees, parpol seolah-olah terjebak paling demokratis padahal bisa jadi untuk memecah suara yaitu politis. Seharusnya dianalisis ujungnya dari partai-partai politik yan baru siapa.

2. Yang menjad efek samping yaitu kita yang dibawah misal KPU dengan masyarakat. Tetapi KPU lebih memilih takut kepada UU daripada masy karena aturan dan anggaran tidak ada. Tidak boleh adanya tambal sulam karena tidak diatur dala UU. Pemilu 2009 lebih banyak madharatnya tetapi banyak efek sampingnya juga.

3. KPU memperjuangkan penduduk pendatang seperti mahasiswa harus mengikuti syarat yaitu A5. Hal ini menjadi kontradiktif yaitu administrative vs peningkatan partisipasi masy. Pemilu merupakan arena politik. Sekarang, dengan KTP didaftarkan ke RW sehingga memiliki bukti pada saat di TPS dan bukti jika tidak akan memilih di kota lain. Hal ini akan menjadi antisipasi administrative sehingga secara kolektif pun bisa. Maksmal pemilih per TPS maksimal 800. Hak pilih jangan lagi takut.

Buatlah suatu system/ perangkat sehingga tidak adanya penggandaan hak pilih oleh satu orang. Warga di luar Kota Bandung dapat memilih dengan adanya koordinir yang baik.

-terimakasih-