Desentralisasi Fiskal.docx

TUGAS RESUME KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH “KONSEP DESENTRALISASI FISKAL”

Kelompok 5 Deza Fitriani

1810536013

Indah Sri Khairani

1810536016

Intan Putri Kumala

1810536052

Yeza Putri Rahayu

1810536007

UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI 2018

1.

Definisi Desentralisasi Fiskal Desentralisasi fiskal merupakan sebuah instrumen untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik dalam menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Menurut Ivar Kolstad dan Odd-Helge Fjeldstad, desentralisasi fiskal adalah pemberian wewenang belanja dan pengelolaan suber-sumber pendapatan kepada pemerintah daerah. Bachrul Elmi mengatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dibidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun demikian ada yang mengartikan desentralisasi fiskal lebih luas dari sekedar pelimpahan kewenangan dibidang penerimaan. Pengertian desentralisasi fiskal yang tidak hanya pada aspek penerimaan, namun juga pada aspek pengeluaran, berhubungan dengan adanya kewenangan daerah atas sumber-sumber penerimaan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja sesuai dengan kewenangan daerah. Di Indonesia desentralisasi fiskal yang terjadi adalah desentralisasi disisi pengeluaran yang berasal dari transfer ke daerah, sehingga pada esensinya pengelolaan fiskal didaerah dititik beratkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Dalam mengalokasikan pembelanjaan atas sumber-sumber penerimaannya terkait dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan (kecuali transfer DAK yang digunakan untuk kebutuhan khusus). Menurut UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah maka sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan (Hanif Nurcholis, 2005).

a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yng sah. Lain-lain PAD yang sah dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan aspek pendapatan yang paling utama dalam PAD karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan.

b. Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). c.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

d. Dana Alokasi Umum (DAU) Dengan terbitnya peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan dana alokasi umum yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 29 perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan dengan tujuan 29 perimbangan keuanagan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi dana alokasi umum ini bersifat Block grant yang berarti penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. e.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan menyebutkan bahwa dana alokasi khusu adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah.

f.

Lain-lain Pendapatan. Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar negri, dilakukan melalui pemerintah pusat. Pemerintah mengalokasikan dana daruraat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatas oleh daerah dengan menggunakan APBD.

Tujuan Desentralisasi Fiskal

2.

Pada dasarnya desentralisasi fiskal bertujuan untuk: 

Kesinambungan kebijaksanaan fiskal dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro.



Mengoreksi vertical imbalance, yaitu untuk memperkecil ketimpangan yang terjadi

antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah yang dilakukan dengan memperbesar taxing power daerah. Adapun tujuan desentralisasi fiskal daerah menurut Grand Design Desentralisasi Fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut: 

Ketimpangan vertikal dan horizontal yang minimum.



Pendapatan dan pembiayaan yang efisien dan efektif. Jika Indonesi ingin menuju

desentralisasi fiskal dengan penguatan kapasitas daerah, maka penguatan pajak daerah adalah suatu syarat penting yang harus dilaksanakan. Penguatan pajak daerah ini tidak berarti memberikan suber fiskal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap daerah dan nasional melainkan melalui penelaahan bebrapa faktor dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

Siklus dan proses belanja daerah yang efisien dan efektif. Siklus dan proses belanja

daerah dapat semakin ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya, dalam hal teknis administrasi dan kualitas penganggaran. Terkait dengan teknis administrasi, proses belanja daerah diupayakan 1). Tercapainya siklus anggaran yang tepat waktu. 2). Cakupan rencana kerja dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tidak hanya menggambarkan kebijakan umum pemerintah daerah tetapi juga sudah mencakup detail program yang komprehensif termasuk dalam hal estimasi pembiayaannya. Serta 3). Penetapan mekanisme penyaluran dan administrasi dana tersisa (SILPA) yang juga dikaitkan dengan perubahan rencana kerja agar penyesuaian APBD dan realisasi budget dapat menghilangkan pemborosan pengeluaran dan juga untuk menjaga keberlanjutan dari suatu program pembangunan (program pemerintah). 

Harmonisasi belanja pusat dan daerah Satu hal yang pasti diharapkan akan terjadi dimasa yang akan datang adalah agar

sinkronisasi dan koordinasi antar unit dan antar tingkatan pemerintah tidak lagi menjadi barang mewah yang sulit diperoleh. Sinkronisasi dan koordinasi antar unit dan antar tingkatan, terutama dalam program-program dan kegiatannya, haruslah diwujudkan melalui sistem perencanaan nasional yang mendukungnya. Sistem tersebut harus mempunyai alat atau regulasi untuk menjamin kepastian dan kejelaasan pembagian urusan diantara berbagai tingkatan, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih belanja antar unit dan antar tingkatan.

3.

Pembagian Wewenang dan Fungsi Pemerintah Pada UU No. 32 tahun 2004 terdapat pembagian urusan pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah. Pada pasal 10 ayat 1 tertulis “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjado kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi uresan pemerintah. Pada pasal 10 ayat (3) dijelaskan bahwa yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: 1.

politik luar negeri

2.

pertahanan

3.

keamanan

4.

yustisi

5.

moneter dan fiskal nasional

6.

agama

Kewenangan pemerintah daerah adalah: 1. menyelenggarakan sendiri urusan pemerintah daerah 2. melimpahkan sebagian urusan kpada gubernur 3. menugaskan sebagian urusan pada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa urusan pemerintah daerah dibagi menjadi 2 yaitu: urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara, antara lain: 1. Perlindungan hak konstitusional 2. Perlindungan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat 3. Pemenuhan perjanjian dan konversi internasional Urusan wajib ini antara lain meliputi: 1. Perencanaan dan penndalian pembangunan 2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengwasan tata ruang

3. Penylenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum 5. Penanganan bidang kesehatan 6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial 7. Penanggulangan masalah social 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan 9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah 10. Pengendalian lingkungan hidup 11. Pelayanan pertanahan 12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 13. Pelyanan administrasi umum 14. Pelayanan administrasi penanaman modal 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan Pelaksanan Otonomi Daerah Yang menjalankan otonomi daerah adalah pemerintah daerah selaku badan eksekutif daerah dan DPRD selaku badan legislatif daerah. Tugas masing-masing badan tersebut adalah: 1. Pemerintah daerah Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD b. mengajukan rancangan Perda c. menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD

d. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangn Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Kepala daerah dan DPRD adalah mitra kerja yang harus bekerja sama untuk menjalankan administrasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memperhatikan aspirasi masyarakat daerah agar oengelolaan pemerintah daerah dapat diarahkan untuk kemakmuran bersama. 2. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DPRD mempunyai tugas pokok sebagai: a.

Legislasi yaitu bertugas menyusun peraturan daerah

b.

anggaran dan

c.

pengawasan

DPRD mempunyai wewenang: 1) membuat rancangan peraturan daerah dan membahasnya bersama pemerintah daerah 2) membuat anggaran daerah 3) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan daerah yang dipimpin kepala daerah. 4.

Manfaat dan Kelemahan Desentralisasi Fiskal Menurut Bahl (20080, terdapat dua manfaat dan empat kelemahan desentralisasi fiskal. Manfaat desentralisasi fiskal adalah:



Efisiensi ekonomis. Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi.



Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah.

Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah pusat. Kelemahannya adalah: 

Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro.



Sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi.



Sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan.



Besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah daripada keuntungan yang didapat.

Dimensi Ekonomi Desentralisasi Fiskal

5.

a.

Efisiensi : Teori desentralisasi didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah pusat hanya

dapat menyediakan barang dan jasa secara lintas wilayah secara konsisten. Oleh karena itu, sesuai dengan argumen ini terdapat keuntungan efisiensi potensial dari desentralisasi fiskal yaitu: 

Efisiensi alokasi sumber daya

Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan penduduknya dibanding dengan pemerintah pusat. 

Persaingan antar pemerintah daerah

Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan inovasinya. b. Stabilitas makro ekonomi : Studi terkini menyatakan bahwa siste desentralisasi fiskal menawarkan perbaikan potensial yang lebih besar terhadap pengelolaan makro ekonomi dibandingkan sistem fiskal yang tersentralisasi. c.

Keadilan : Aspek keadilan dari sebuah kebijakan keuangan publik ini berkaitan dengan

retribusi pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.