Akuntansi Perpajakan Pertemuan 2 Dan 3.pptx

ASET LANCAR

NAMA KELOMPOK: 1. Intan Putri Kumala

1810536052

2. Yeza Putri Rahayu`

1810536007

3. Indah Sri Khairani

1810536016

4. Alisha Indah Permata

1810536001

KAS DAN SETARA KAS  KAS Alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.(PSAK NO. 02)  SETARA KAS Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang

signifikan.(PSAK NO. 02)

PENGENDALIAN KAS Bentuk-Bentuk Prosedur Pengendalian Kas: •

Untuk penerimaan uang:

1.

Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan setiap

penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank 2.

Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas.

3.

Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas.

4.

Dibuat laporan kas untuk setiap hari sebagai pertanggung jawaban kas.

•

Untuk Pengeluaran Kas:

1.

Pengeluaran uang harus menggunakan cek kecuali pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil yaitu menggunakan kas kecil

2.

Dibentuk kas kecil

3.

Diadakan pemisahan antara pihak yang mengumpulkan bukti pengeluaran, yang menulis cek dan yang menandatangani cek serta yang mencatat pengeluaran kas.

4.

Pemerikasaan internal pada jangka waktu yang tidak tentu.

5.

Dibuat laporan pengeluaran kas

METODE DALAM MENGELOLA KAS KECIL Dalam metode mengelola kas kecil terbagi 2 metode: 1. Metode imprest

2. Metode fluktuasi

 Transaksi yang berkaitan dengan Kas dan Setara Kas a. Penerimaan dari penjualan barang dan pemberian jasa.

b. Pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. c. Penerimaan kas, royalti, fees, komisi dan pendapatan lain-lain. d. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang.

DASAR HUKUM TENTANG PPN DAN PPNBM - UU No. 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN & PPn BM - UU No. 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

UU NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN & PPn BM - PP No. 143 Th. 2000 TENTANG PELAKSANAAN UU PPN TAHUN 2000 - PP No. 144 Th. 2000 TENTANG JENIS BARANG DAN JASA YG

TDK DIKENAKAN PPN

- PP No. 145 Th. 2000 TENTANG KELOMPOK BKP YG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PPn BM - PP No. 146 Th. 2000 TENTANG IMPOR/PENYERAHAN BKP & JKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PPN

- KMK No. 547 s.d. 554 & 567 s.d 570, 575 Tahun 2000 & KMK No. 10, 11, 50 Tahun 2001 -

Kep DJP No. 522 s.d. 526 & 539, 540, 546, 549 Thn 2000

- Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/ PMK.03/2008 tentang objek dan besarnya tarif PPh Pasal 23

a . P E N E R I M A A N DA R I P E N J UA L A N BA R A N G DA N P E M B E R I A N J A S A .  Ketika ada penyerahan/pemanfaatan barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean, maka perusahaan akan mencatat (asumsinya metode fisik): Kas/Piutang Dagang

xxx

Penjualan

xxx

PPN

xxx

 Ketika perusahaan menjual barang/jasa yang tidak dikenakan pajak maka perusahaan akan mencatat:

Kas/Piutang Dagang Penjualan

xxx xxx

 Ketika perusahaan melakukan penjualan barang yang tergolong mewah ini maka perusahaan akan mencatat:

Kas/Piutang Dagang

xxx

Penjualan

xxx

PPN

xxx

PPnBM

xxx

 Ketika perusahaan melakukan pembelian barang yang tergolong mewah maka perusahaan akan mencatat (asumsinya metode fisik):

Pembelian

xxx

PPN

xxx

PPnBM

xxx Kas/Piutang Dagang

xxx

TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  Tarif PPN ada dua macam: 1. 10 % untuk semua jenis penyerahan barang/jasa kena pajak kecuali

ekspor. Jumlah ini dapat berubah sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah serendahnya 5 % dan setinggi-tingginya 15 %. 2. 0 % untuk ekspor. Hal ini dikarenakan tujuan pemerintah untuk meningkatkan sumber devisa Negara.

 Tarif untuk PPnBm adalah: 1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah

10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% 2. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen)

B. P E M B AYA R A N A T A S B A R A N G D A N JASA  Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong. Maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut: Biaya Deviden/Sewa/Bunga

xxx

Kas

xxx

(Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya) Kas

xxx

Hutang PPh Pasal 23

xxx

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 23) Hutang PPh Pasal 23 Kas (Mencatat pembayaran PPh Pasal 23)

xxx xxx

 PPN Pembelian

xxx

PPn Masukan

xxx

Kas

xxx

C . P E N E R I M A A N K A S , R O YA LT I , F E E S , K O M I S I D A N P E N D A PA T A N L A I N - L A I N .  Ketika perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalty dan sebagaimana yang telah diatur dalam peratuan menteri keuangan, maka perusahaan akan dipotong PPh Pasal 23 oleh perusahaan yang memberikan penghasilan tersebut. Oleh karena itu ketika perusahaan menerima penghasilan ini maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut: Kas

xxx Pedapatan Deviden/Sewa/Bunga

xxx

(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya) PPh Pasal 23 dibayar dimuka Kas (Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)

xxx xxx

D. P E M B A YA R A N K A S U N T U K M E M P E R O L E H A S E T T E T A P, A S E T T A K B E R W U J U D D A N A S E T J A N G K A PA N J A N G L A I N N YA

 PPN Aset tetap

xxx

PPN Masukan

xxx

Kas

xxx

SEKURITAS Sekuritas adalah surat hutang yang dapat dengan cepat dijadikan uang atau kas, ini maksudnya

bahwa sekuritas adalah surat hutang yang dapat dijual dengan cepat, karena sekuritas memiliki sifat yang likuid. Misalnya, saham dan obligasi yang mudah diperjual belikan merupakan bentuk investasi sementara untuk memanfaatkan dana yang tidak dipergunakan (secondary cash reserves) a. Saham Sekuritas saham dapat berbentuk saham biasa dan saham preferen. Capital gainadalah keuntungan transaksi saham yang dikenakan pajak penghasilan, besarnya PPh yang dipungut dari transaksi

penjualan saham di Bursa Efek dipungut bersifat final sebesar 0,1% dari bruto nilai transaksi penjualan. kas PPh psl 4(2)

xxx xxx laba penjualan saham

xxx

saham biasa

xxx

b. Obligasi

Perlakuan akuntansi pajak atas sekuritas obligasi hampir sama dengan saham. Jika dalam pembelian obligasi termasuk unsur bunga berjalan, bunga tsb harus diperhitungkan sebagai penghasilan. PPh yg dipungut atas bunga obligasi yg tidak dijual di busar efek tidak boleh dikapitalisasi, tetapi harus dicatat sebagai pajak yg dibayar dimuka ( PPh Psl 23 dengan tarif 15% x penghasilan bruto ). Sedangkan bunga obligasi di bursa efek dikenakan PPh final ( PPh 4 ayat 2 ) sebesar 20% dari penghasilan bruto.

c. Sekuritas Lainnya WP dapat mempunyai sekuritas yang lain, diantaranya warkat komersial, surat promes, setifikat deposito dan lainnya. Sekuritas tersebut merupakan instrumen pasar yang yang dapat diperjual belikan setiap saat. Selisih antara nilai yang dibayar pada saat pembelian dan nilai yg diterima pada saat penjualan atau pelunasan merupakan penghasilan bagi pemegang sekuritas. Sebagaimana terjadi dng penghasilan bagi pemegang sekuritas, biaya dan kerugian dapat dikurangkan dari penghasilan oleh penerbit sekuritas. Metode penilaian pd saham dan obligasi dpt diterapfkan terhadap jenis sekuritas yg lain.

PIUTANG USAHA  Definisi Piutang: Efraim Ferdinan G, 1993 adalah tuntutan kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang atau

jasa tertentu (aktiva) pada masa yang akan datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Klasifikasi Piutang menurut IAI dlm PSAK No.9 Paragraf 07e:

- Pitang usaha - Piutang lain-lain

Transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha: 1. Penjualan barang dagang secara kredit a. PPh Piutang Usaha

xxx

Penjualan

xxx

b. PPN Piutang Usaha PPN Keluaran Penjualan

xxx xxx xxx

c. PPnBM Piutang Usaha

xxx

Penjualan

xxx

PPN

xxx

PPnBM

xxx

2. Penerimaan pembayaran atas penjualan barang dagang secara kredit a. PPh

Kas Piutang Usaha

xxx xxx

b. PPN Kas

xxx

PPN Masukan

xxx

Piutang Usaha

xxx

c. PPnBM Kas

xxx

Piutang Usaha

xxx

PPN

xxx

PPnBM

xxx

3. Penyisihan piutang tak tertagih Biaya piutang tak tertagih

xxx

Penyisihan piutang tak tertagih

xxx

4. Penghapusan piutang tak tertagih Penyisihan piutang tak tertagih Piutang usaha

xxx xxx

TA TA C A R A P E N Y A J I A N P I U TA N G U S A H A B E R DA S A R K A N P S A K

 PSAK 7 menyatakan bahwa nilai piutang disajikan di laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan golongan kerugian penurunan nilai

persediaan

perpajakan.

piutang

usaha

dengan

perundang-undangan

Berdasarkan akuntansi komersial mengakui adanya analisa umur piutang yang memungkinkan menyisihkan kerugian piutang yang tiak tertagih meskipun belum ada bukti pendukung yang kuat bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih, sedangkan neraca fiskal hanya boleh mengakui kerugian piutang tidak tertagih, apabila piutang tersebut ternyata tidak dapat ditagih dengan diperkuat oleh putusan

pengadilan atau alasan lain yang lebih kuat.

PERSEDIAAN 1.

Pengertian Persediaan Persediaan adalah suatu aset yang digunakan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. transaksi yang terkait dengan persediaan yaitu : a. Pembelian barang dagang secara tunai atau kredit

b. Penjualan barang dagang secara tunai atau kredit c. Harga pokok penjualan d. Pengembalian barang atas kerusakan Berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan, sedangkan penilaian pemakaian persediaan barang untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara atau metode pencatatan persediaan sebagai berikut : - Metode Fifo (Fist In First Out). - Metode Rata-Rata (Moving Avarage).

2. Jurnal Transaksi terkait dengan Persediaan 

Pencatatan Pembelian Persediaan Barang Dagang A. Pembelian Tunai 1. PPN Persediaan Barang Dagang

xxx

PPN Masukan

xxx

Kas

xxx

2. PPNBM Persediaan Barang Dagang

xxx

PPN

xxx

PPNMB

xxx Kas

B.

xxx

Pembelian Kredit 1. PPN Persediaan Barang Dagang

xxx

PPN Keluaran

xxx

Hutang Usaha

xxx

2. PPNBM Persediaan Barang Dagang

xxx

Hutang Usaha

xxx

PPN

xxx

PPNBM

xxx



Penjualan Persediaan Barang Dagang A. Penjualan Tunai 1. PPN Kas PPN Masukan

xxx xxx Persediaan Barang Dagang

xxx

2. PPNBM Kas PPN Masukan PPNBM

B.

Penjualan Kredit 1. PPN Piutang Usaha

2. PPNBM Piutang Usaha

xxx xxx xxx Persediaan Barang Dagang

xxx

xxx PPN Keluaran Persediaan Barang Dagang

xxx xxx

xxx Persediaan Barang Dagang PPN PPNBM

xxx xxx xxx

 Harga Pokok Penjualan

Harga Pokok Penjualan = Persediaan Awal + Pembelian Barang Dagang – Persediaan Akhir

 Pengembalian Sebagian Barang Atas Kerusakan 1. PPN Hutang Dagang xxx Retur Pembelian PPN Masukan 2. PPNBM Pembelian xxx PPN Masukan xxx Hutang Dagang

xxx xxx

xxx

3. Penyajian Persediaan Berdasarkan PSAK PSAK 14 (revisi 2008) menyatakan bahwa persediaan diukur berdasarkan

biaya atau nilai realisasi, yang lebih rendah.

B I AYA - B I AYA D I BAYA R DIMUKA  Biaya yang dibayar dimuka merupakan biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang (PSAK NO 9 Buku SAK 1994).

SEWA DIBAYAR DI MUKA  Penghasilan yang diterima oleh OP atau Badan dari sewa tanah atau bangunan berupa tanah, rusun, apartemen,gedung perkantoran, ruko, toko, gudang, dan industri.

 Dikenakan PPh Final disebut PPh Pasal 4 (2) tarif 10% dari jumlah bruto  PP No 5/2002, KMK-120/2002 dan KEP-227/2002  Pajak dipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau pembebenan

biaya

JURNAL TRANSAKSI a. PPh Final  Sewa di bayar dimuka atas tanah dan bangunan

Sewa dibayar dimuka

xxx

PPN masukan

xxx

PPh final 4 ayat 2

xxx

Kas

xxx

2. PPh Pasal 23 Sewa dibayar dimuka sewa mobil Sewa dibayar dimuka xxx PPN masukan

xxx

Utang PPh pasal 23

xxx

Kas

xxx

(jurnal pembayaran sewa mobil) Beban sewa Sewa dibayar dimuka (jurnal penyesuaian pengakuan beban sewa)

xxx xxx

ASET LANCAR LAINNYA Yang termasuk pada aset lancar lainnya adalah : 1.

Wesel Tagih

2.

Pendapatan yang masih harus diterima

3.

Perlengkapan

Pada wesel tagih yang menjadi objek pajak adalah pendapatan bunga yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 Kas PPh 4(2)

xxx xxx

Pendapatan Bunga

xxx