Resume Overview Otonomi Daerah.docx

TUGAS RESUME KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH “OVERVIEW OTONOMI DAERAH”

Kelompok 5 Deza Fitriani

1810536013

Indah Sri Khairani

1810536016

Intan Putri Kumala

1810536052

Yeza Putri Rahayu

1810536007

UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI 2018

1. Sentralisasi Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia sistem sentralisasi pernah diterapkan pada zaman kemerdekaan hingga orde baru. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Konsekwensi dari sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Selain itu juga keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga tidak tepat sasaran sehingga perkembangan pembangunan yang diharapkan jauh dari kenyataan sehingga berimplikasi kepada pembangunanyang tidak merata, pembagian hasil pendapatan daerah/ dana yang berimbang dari pusat juga tidak layak dan tidak sesuai.

Kelemahan Sistem Sentralisasi Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem sentralisasi kebijakan dan keputusan-keputusan untuk daerah berada di pusat, sehingga butuh waktu yang lama untuk melakukan itu. Selain itu, karena semua bentuk pemerintahan berada di pusat, maka akan memberikan beban kerja yang tinggi karena pekerjaan rumah tangga yang akan semakin menumpuk.

Contoh Sistem Sentralisasi: 1. Lembaga keamanan negara yaitu TNI, melaksanakan perlindungan terhadap Indonesia memalui tiga titik yaitu udara, darat dan laut. 2. Bank Indonesia yang menjadi pusat pengaturan segala kebijakan moneter dan fiskal.

2. Desentralisasi Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Berbagai definisi desentralisasi antara lain;  Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (sharing) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup territorial suatu Negara.  Mawhood (1987) dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (devolution) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.  Smith merumuskan definisi desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkatan (organisasi) lebih atas ke tingkatan lebih rendah, dalam suatu hierarki territorial, yang dapat saja berlaku pada organisasi pemerintah dalam suatu Negara, maupun pada organisasi-organisasi besar lainnya (organisasi non pemerintah) (Hidayat, 2005).

UU Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa pengertian desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro, 2009). Ini artinya desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Secara prinsipil, munculnya gagasan tentang desentralisasi merupakan suatu antithesis atas struktur politik yang sentralistis. Dengan kata lain, karena struktur politik yang sentralistis cenderung melakukan unifikasi kekuasaan politik pada tangan pemerintah pusat, maka sebaliknya desentralisasi mengajukan gagasan tentang pembagian kekuasaan politik, dan/atau wewenang administrasi antara pemerintah pusat dan daerah (Hidayat, 2005). Lebih jauh, mengutip pendapat Allen, Kuncoro (2004) menyatakan bahwa timbulnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (growth with equality), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di Negara dunia ketiga. Hirawan (2007) menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai landasan

dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik. Dengan adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka diharapkan tujuan pembangunan ekonomi yang sasaran akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai. Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1998): 1) Desentralisasi politik yaitu pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. 2) Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan. 3) Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumbersumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi. Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006).

3. Pengelolaan keuangan pra otonomi daerah Di Indonesia, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintahan orde baru. Sistem pemerintahan sentralistis yang selama ini dianut pemerintahan presiden Soeharto dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas sehingga memunculkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tuntutan ini kemudian melahirkan undang-undang otonomi daerah, yaitu UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia. Meskipun begitu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sebenarnya bukan merupakan konsep baru. Hal ini sudah diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, hanya desentralisasinya masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mengurangi ketimpangan antardaerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997). Era baru Otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal di Indonesia baru efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Proses pelaksanaannya juga diwarnai dengan berbagai penyempurnaan terhadap kedua UU yang telah ada. Pada tahun 2004 dikeluarkan UU otonomi daerah yang baru, yakni UU no. 32 tahun 2004 mengganti UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU no. 33 tahun 2004 mengganti UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD).

Perubahan terutama berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Dengan lahirnya kedua UU ini, maka sistem hubungan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan, baik secara vertikal, yakni hubungan antara pemerintah Pusat,

pemerintah

Provinsi,

dan

pemerintah

Kabupaten/Kota,

maupun

hubungan

secara horisontal antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif baik ditingkat pusat maupun Daerah . 4. Ruang lingkup dan asas umum pengelolaan keuangan negara dan daerah Ketika berbicara mengenai keuangan negara, pada saat yang bersamaan terdapat pembahasan mengenai lingkup keuangan negara yang dilihat dari perspektif yuridis formal. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Keuangan Negara diatur bahwa ruang lingkup keuangan negara yaitu: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c.

penerimaan negara;

d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; dan

j. kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/ lembaga, atau perusahaan negara/daerah. Pada dasarnya, pemerinatahan negara melibatkan usaha-usaha yang disebut sebagai pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara dapat dipahami sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya

yang

meliputi

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan,

dan

pertanggungjawaban yang secara eksplisit disebut sebagai ruang lingkup pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka menciptakan suatu pengelolaan keuangan negara yang baik tentu berdasarkan pada asas-asas hukum yang mendasarinya. Tujuannya ialah menciptakan suatu bingkai kerja untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas pengelolaan keuangan negara dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia mengalami perkembangan apabila menjadikan undang-undang keuangan negara sebagai batu pijakan. Sebelum UUKN berlaku terdapat beberapa asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan diakui kekuatan berlakunya dalam pengelolaan keuangan negara selanjutnya. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud adalah: 1) Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran; 2) Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran; 3) Asas tahunan membatasi masa berlakunya angaran untuk suatu tahun tertentu;dan 4) Asas spesialitas, yaitu mewajiban agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Perkembangan selanjutnya dengan berlakunya UUKN terdapat penambahan asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara menurut UUKN yaitu: 1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi nagara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku;

2. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara; 3. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; 5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah aas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan nagara dengan tidak boleh dipangaruhi oleh siapapun Asas-asas pengelolaan keuangan negara apabila dilakukan fusi sebelum dan setelah diberlakukannya UUKN dapat dijadikan pedoman bagi pengelola keuangan negara sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya yang baik. Perlu dicermati bahwa asas pengelolaan keuangan negara bukanlah merupakan aturan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat melainkan secara moral dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, janganlah diartikan bahwa pengelolaan keuangan negara dapat serta merta menyimpangi asas-asas pengelolaan keuangan negara tersebut sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang baik dan menghindari kerugian negara.