Dana Pensiun Makalah Kelompok 9.docx

BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Banyak yang belum menyadari bahwa kehidupan setelah tidak bekerja lagi itu masih

panjang,apalagi bila masih mempunyai tanggungan keluarga. Banyak orang yang masa produktifnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik namun setelah pensiun tergantung pada orang lain karena tidak memiliki penghasilan, tabungan, investasi maupun jaminan pensiun. Idealnya, pada masa aktif bekerja sekitar usia 22 hingga 58 tahun, selain mencukupi kebutuhan hidup, seseorang juga perlu menyiapkan tabungan untuk masa setelah tidak aktif bekerja atau pensiun hingga meninggal dunia. Tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap dana pensiun baru 2,8%, sedangkan tingkat kepesertaannya hanya 1,8%. Peserta dana pensiun di Indonesia hanya membayar iuran untuk dana pensiun rata-rata sekitar 3% dari penghasilannya, yang sangat kecil jika dibandingkan denganMalaysia yang sebesar 12%. Oleh karena itu, maka kesejahteraan para pensiunan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia ataupun negara lain yang masyarakatnya sudah lebih sadar terhadap tabungan untuk pensiun. Agar jumlah masyarakat Indonesia yang masa tuanya bisa lebih mandiri dan sejahtera, maka diperlukan perluasan edukasi penyiapan tabungan jangka panjang terutama tentang dana pensiun. Karena masa pensiun itu akan tiba di masa tua, maka persiapanmental dan finansial sangat diperlukan sejak dini dan paling lambat sejak mulai masa produktif atau mulai berpenghasilan. Para mahasiswa sudah harus mempersiapkan mental dan perencanaan keuangan, termasuk memikirkan ketika mereka sudah mulai berkarya akan menjadi peserta dana pensiun apa agar masa tuanya bisa lebih terjamin.

1

1.2 . Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengertian dari Pensiun dan Dana pensiun? 2. Apa Landasan Hukum tentang Dana Pensiun Konvensional maupun syariah? 3. Apa tujuan, fungsi dan jenis Dana Pensiun? 4. Bagaimana manajemen pengelolaan dana pensiun syari’ah ? 5. Apa saja jenis serta manfaat Dana Pensiun.

2

BAB II Pembahasan 2.1.

Pengertian Pensiun dan Dana Pensiun Orang dengan latar belakang yang berbeda akan mengartikan pensiun dengan

versinya masing - masing. Bagi profesional seperti dokter, pengacara, pemain sepakbola, seniman, pensiun diartikanberhenti dari kegiatan profesinya dan selebihnya menikmati hidupnya. Mereka bisa pensiun kapan saja, tidak ada ketentuan umur berapa harus pensiun dan mereka memiliki berbagai alasan misalnya mereka sudah bosan, sudah lelah, tidak kuat ataupun ingin fokus dengan hobi atau keluarga. Namun, bagi karyawan atau pekerja, istilah pensiun umumnya diartikan sebagai berhenti bekerja karena sesuai ketentuan telah mencapai usia tertentu. Usia tertentu ini tergantung aturan di institusi atau tempat kerjanya masingmasing dan jenis keahliannya. Ada yang pensiun pada usia 46 tahun, 55 tahun, 56 atau 58 tahun, 60 atau 65 tahun bahkan ada yang hingga berusia 70 tahun bagi profesi tertentu.Karyawan juga bisa diberhentikan karena sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa melanjutkanpekerjaan yang disebut sebagai uzur sehingga terpaksa pensiun sebelum waktunya. Namun,terdapat juga pensiun yang dikarenakan oleh keadaan tertentu dimana perusahaan memberi kesempatan kepada karyawannya untuk pensiun lebih awal yang selanjutnya disebut sebagai pensiun dini. Karyawan yang mengambil pensiun dini biasanya mendapat pesangon dan merekamasih mempunyai kesempatan bekerja lagi di tempat lain ataumenjalankan profesi lain dan mempunyai kesempatan untuk pensiun kembali. Bagi petani, pedagang, tukang dan yang lain pensiun dapat diartikan sebagai telah berhenti dari profesinya dan berganti profesi atau berhenti bekerja. Dana pensiun merupakan sekumpulan aset yang dikelola dan dijanjikan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun. Dana Pensiun menurut UU No. 11 tahun 1992

3

tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi diatas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Pengetahuan peserta Dana Pensiun terkait dengan investasi semakin hari menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perbankkan dalam berinvestasi turut memberikan andil dalam hal ini, selain sosialisasi yang secara terus-menerus dari Dana Pensiun kepesertanya. Terkait dengan hal ini, tidak sedikit di antara peserta yang tidak hanya mempertanyakan hasil pengembangan yang mereka peroleh atas dana pensiunnya, melainkan mulai mempertanyakan apakah dana yang diinvestasikan tersebut sesuai dengan syariah atau tidak. Bahkan ada di antaranya yang ketika mengetahui bahwa hasil investasi tahun 2009 yang diberikan Dana Pensiun mendekati 50 % pun tidak membuat mereka puas, karena yang lebih penting adalah bila diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah sebagai syarat utamanya. Telah adanya bank syariah, asuransi syariah, bank cutody syariah, penggadaian syariah, reksadana syariah, sukuk, dan berbagai intrumen syariah lainnya, membuat peserta merasa tidak nyaman jika dana pensiunnya tidak dikelola secara syariah pula. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi semua pihak yang berkecimpung dalam dunia Dana Pensiun untuk mengakomodasi kebutuhan yang bagi sebagian peserta sudah tidak bisa dikategorikan darurat lagi, dan bertentangan dengan nilai yang tercantum dalam firman Allah yang melarang maisir dan riba (surat Al-Baqarah ayat 275), yaitu: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 4

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

2.2. Landasan Hukum Operasional Secara garis besar tujuan dana pensiun adalah untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada waktu hari tua, yaitu pada saat yang bersangkutan tidak mampu bekerja lagi. Hal ini sangat baik dan dapat melahirkan kesejahteraan bagi yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut tenunya jelas bahwa dana pensiun tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian untuk mencapainya diperlukan kerja sama dan gotong royong sebagaimana disebutkan dalam al-Qu’an surah al-Maidah (5) : 2: “Bertolongtolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan.” Dan berdasarkan hadist nabi SAW : “Tidak seorangpun memakan satu makanan yang lebih baik daripada yang dia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari hasil makannya.” (HR. Bukhari).

Landasan hukum dana pensiunan di Indonesai adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiunan. Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupaun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN dibawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, kementerian keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3/ 1992). Program lainnya dikenal dengan Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggungjawabi oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/ 1997), dan 5

ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada dibawah Departemen Pertahanan (Kepres No. 8/ 1997). Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-Undang ini didasarkan pada prinsip ”kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Sedangkan untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal hanya mengacu pada peraturan dan pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK) telah mewajibkan seluruh lembaga dana pensiun untuk menyusun sekaligus merupakan pedoman dan tata kelola dana pensiun sejak 1 januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan ketua nomor KEP-136/BL/2008 dengan tujuan mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik dilingkungan dana pensiun sekaligus memberikanacuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus, dan pengawas dana pensiun. Pedoman tata kelola dana pensiun diharapkan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi keterbukaan (transparency),

akuntabilitas

(accountability),

pertanggung

jawaban

(responbility), kemandirian (independency), serta kesetaraan dan kewajaran (fairness) 2.3. Tujuan dan Fungsi Program Pensiun Tujuan penyelenggaraan program dana pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Tujuan pemberian dana pensiun ini bagi perusahan sebagai pemberi kerja 6

a. Kewajiban Moral Perusahan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap merek. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para kayawannya. b. Loyalitas Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan. c. Kompetisi pasar tenaga kerja Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas. d. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi perusahaan. e. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. 2) Tujuan pemberian dana pensiun bagi peserta/karyawan a. Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.

7

b. Mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun. 3) Tujuan pemberian dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun a. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah c. Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain: 1) Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. 2) Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. 3) Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta. 2.4. Jenis Dana Pensiun Secara umum, jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun, yaitu sebagai berikut: 1) Pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah

mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh ratarata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun, dan beberapa profesi tertentu, seperti guru yang mencapai usia 60 tahun dan dosen yang mencapai usia 65 tahun. 8

2) Pensiun dipercepat, yaitu jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu,

misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. 3) Pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang

meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memunuhi untuk pensiu. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. 4) Cacat, yaitu pensiun yang diberikan bukan karena usia akan tetapi lebih

disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Dana pensiun menurut UU No 11 tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuanagan.

1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian dana pensiun jenis ini di sediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari mentri keuanagan.

2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan dan lain sebagainya dimungkinkan untuk manfaatkan DPLK .tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan di suatu perusahaan untuk dapat 9

memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan. Terdapat dua jenis program pensiun, yaitu:

1) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) / Defined Benefit. Pada PPMP, besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan di awal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan, sudah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

2) Program Pensiun Iuaran Pasti (PPIP) / Defined Contribution. Pada PPIP, besar manfaat pensiun sangat tergantung pada besar iuran yang di setor dan hasil pengembangan dana. Jadi, sifatnya mirip tabungan, besar iuran baik dari pemberi kerja maupun pesrta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. 2.5. Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun Menurut peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.010/2008 tentang investasi dana pensiun dapat melakukan investasi dananya pada:

1) Surat berharga Negara 2) Tabungan pada bank 3) Deposito berjangka pada bank 4) Deposito on call pada bank 5) Sertifikat deposito pada bank 6) Sertifikat bank Indonesia 7) Saham yang tecatat di bursa efek di Indonesia 8) Obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia 9) Sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia 10) Unit penyertaan reksa dana dari:

10

a.

Reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran. Dan reksa dana saham.

b. Reksa dana terporteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks c.

Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas

d. Reksa dana yang unit penyertaanya diperdagangkan di bursa efek. 11) Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset. 12) Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif 13) Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek di indonesisa. 14) Penempatan langsung pada saham 15) Tanah di Indonesia, dan / atau 16) Bangunan di Indonesia

Bagi dana pensiun yang beroperasi secarah syariah, maka kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut fatwa DSN-MUI. Dana pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrument syariah. Hampir seluruh investasi yang ditentukan oleh peraturan menteri keuangan diatas sudah tersediah dalam bentuk instrument syariah. Kebijakan investasi dana pensiun syariah disamping terpenuhinya prinsip syariah juga minimal mencakup komponen: 1. Tingkat keuntungan (rate of return), yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memerhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Beberapa strategi dapat dilakukan baik dengan tidak menyebutkan suatu jumlah tetentu, menyebutkan besaran jumlah pengembangan yang diinginkan, atau menyatakan tingkat bunga nominal keuntungan.

11

2. Risiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah risiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan invetasi 3. Kebutuhan likuiditas, dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil, apabila ada kebutuhan likuiditas khusus, maka perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakan investasi. 4. Diversifikasi yang merupakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga berkurangnya dana dari risiko investasi, dan memenuhi kebutuhan likuiditas. Diversifikasi portofolio dapat dilakukan dengan menggunakan jenis kekayaan, sector dan kualitas perangkat asset yang akan dijadikan sebagai instrumen investasi.

2.6. Dana Pensiun Syari’ah Dana pensiun syariah menurut ketetapan Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud

dalam

peraturan

perundang-

undangan

mengenai

dana

pensiun

yang

diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan lembaga pensiun syariah yang berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah (DPLKSyariah) diantaranya adalah Bank Muamalat, Manulife (Principal Indonesia), Allianz, BNI, dan PT Asuransi Takaful Keluarga. Dan investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen–instrumen yang dibenarkan menurut DS-MUI. Dana PensiunLembaga Keuangan Syariah (DPLKSyariah) memiliki ketentuan sebagai berikut: 1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah. 2. Bank syariah dan perusahaan ta’min jiwa syariah dapat bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

12

3. Untuk dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bank atau perusahaanta’min jiwa, wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan peraturan Dana Pensiun. 4. Setiap perubahan atas peraturan Dana Pensiun Syariah wajib mendapatkan pengesahan dari pejabatyang berwenang. 5. Kepesertaan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. 6. Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan atas nama peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah. 7. Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya. 8. Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pengurus dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi syariah dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dengan memenuhi ketentuan tentang investasi syariah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 9. Dalam hal bank Syariah atau perusahaan ta’min jiwa Syariah pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bubar, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bubar, dan pejabat yang berwenang menunjuk likuidator untuk melakukan penyelesaian. 10. Likuidator bank Syariah atau perusahaan ta’min jiwa pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah yang bubar dapat ditunjuk sebagai likuidator Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah. 11. Kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan bank atau perusahaan ta’min jiwa syariah pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.

13

Sejauh ini, program pensiun syari’ah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK dibeberapa bank dan asuransi syari’ah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang datawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan atau pun nasabahnya. Prosedurnya yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah: 1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha. 2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah 3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaaan DPLK syariah 4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp. 100.000 5. Menyerahakan kopian kartu identitas diri dan kartu keluarga 6. Membayar biaya pendaftaran 7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa. 8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan ole DPLK syariah. Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain : 1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. 2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. 3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya. Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain: 1. Berbentuk setoran tabungan denga jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. 2. Selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa 3. Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:

14

a.

Menfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun

b. Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pension

Para peserta DPLK syariah memiliki beberapa hak, antara lain: 1. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara 45 s/d 65 tahun 2. Bebas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi 3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesrtaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun /statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan. 5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya. 6. Memilih perusahaan asuransi jiwa guna mmeproleh pembayaran dana pensiun bulanan 7. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain 8. Memperoleh manfaat pensiun.

15

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan Dari pembahasan makalah di atas dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun (sudah tidak produktif). Dana Pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan dana syariah di Indonesia, lambat tetapi pasti juga mendorong peerkembangan dana pensiun beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini, dana pensiun syariah berkembang pada dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Perkembangan Dana Pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah masih lambat karena : antara lain keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pentingnya dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia karena: pertama, masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. kedua, pasar tertentu yang jelas bagi dana pensiun syariah, dan ketiga, rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terus membaik. Lembaga ini sangat baik untuk dijalankan supaya kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dijamin dihari tuanya.

16

3.2. Saran Saran yang dapat kami sampaikan selaku penulis kepada para pembaca lainnya adalah sebagai mahasiswa seharusnya kita lebih memahami bagaimana sebenarnya penyelenggaraan dana pensiun di negara kita terutama tentang operasional dana pensiun syari’ah sehingga kita dapat merealisasinya di kemudian hari. Untuk itu kita harus membaca banyak referensi serta mencari informasi yang terkini yang berkaitan dengan dana pensiun syari’ah tersebut.

17

DAFTAR PUTAKA Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PROGRAM, 2013, Jakarta Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, ANUITAS SYARIAH UNTUK PROGRAM PENSIUN, 2015, Jakarta Otorits jasa Keuangan, Dana Pensiun, 2016, Jakarta Rodho Intan Putri Hasibuan: Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah, 2011, Jakarta http://www.kompasiana.com/rifqy-tazkiyyaturrohmah/dana-pensiun-syariahsejahtera- di-hari-tua https://www.cermati.com/artikel/deposito-syariah-vs-konvensional-manakah-yang-menguntungkan http://fitriamarsyaeliani.blogspot.com/2014/01/lembaga-keuangan-syariah-dan-lembaga.html

18