Daftar Peraturan Perundang Undangan.xlsx

PT

IDENTIFIKASI DAN E Bulan / Tahun : Agustus 2018 No

Nomor Peraturan Perundangan

Judul Peraturan

Tanggal Terbit

1

Keselamatan Kerja

12-Jan-70

2

Keselamatan Kerja

12-Jan-70

3

Keselamatan Kerja

12-Jan-70

4

Keselamatan Kerja

12-Jan-70

Keselamatan Kerja

12-Jan-70

6

Keselamatan Kerja

12-Jan-70

7

Keselamatan Kerja

12-Jan-70

8

Keselamatan Kerja

12-Jan-70

9

Keselamatan Kerja

12-Jan-70

Kesehatan

13-Oct-09

11

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3-Oct-09

12

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3-Oct-09

5

10

UU No. 1 tahun 1970

UU No. 36 Tahun 2009

13

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3-Oct-09

14

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3-Oct-09

15

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3-Oct-09

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3-Oct-09

17

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3-Oct-09

18

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3-Oct-09

19

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3-Oct-09

20

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3-Oct-09

21

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3-Oct-09

22

Pengelolaan Sampah

7 Mei 2008

23

Pengelolaan Sampah

7 Mei 2008

24

Kehutanan

30-Sep-99

25

Kehutanan

30-Sep-99

26

Kehutanan

30-Sep-99

16

UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 18 tahun 2008

UU No. 41 Tahun 1999

UU No. 41 Tahun 1999 27

Kehutanan

30-Sep-99

28

Kehutanan

30-Sep-99

Sumber Daya Air

18-Mar-04

30

Pertambangan Mineral dan Batubara

12-Jan-09

31

Pertambangan Mineral dan Batubara

12-Jan-09

32

Pertambangan Mineral dan Batubara

12-Jan-09

33

Pertambangan Mineral dan Batubara

12-Jan-09

34

Pertambangan Mineral dan Batubara

12-Jan-09

35

Pertambangan Mineral dan Batubara

12-Jan-09

36

Pertambangan Mineral dan Batubara

12-Jan-09

37

Pertambangan Mineral dan Batubara

12-Jan-09

29

UU No. 7 Tahun 2004

UU No. 4 Tahun 2009

38

Pertambangan Mineral dan Batubara

12-Jan-09

39

Pertambangan Mineral dan Batubara

12-Jan-09

40

Pertambangan Mineral dan Batubara

12-Jan-09

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

10-Aug-90

42

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

22-Jun-09

43

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

22-Jun-09

44

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

22-Jun-09

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

22-Jun-09

46

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

22-Jun-09

47

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

22-Jun-09

48

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

22-Jun-09

41

45

UU No. 5 Tahun 1990

UU No. 22 Tahun 2009

49

UU No. 17 Tahun 2008

Pelayaran

7-May-13

50

UU No. 17 Tahun 2004

Protokol Kyoto tentang Perubahan Iklim

28-Jul-04

51

PP No.14 Tahun 1993

Penyelenggaraan Jamsotek

27-Feb-93

52

Pengendalian pencemaran air

14 Des 2001

53

Pengelolaan Limbah B3 Perubahan Atas PP no.18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3

27-Feb-99

54

Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

27-Feb-99

55

Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

27-Feb-99

Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

27-Feb-99

57

Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

27-Feb-99

58

Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

27-Feb-99

59

Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

27-Feb-99

Pengendalian Pencemaran udara

26-May-99

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

56

60

61

PP No. 82 Tahun 2001

PP no.18 Tahun 1999 Jo PP no.85 Tahun 1999

PP No. 41 Tahun 1999

62

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

63

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

64

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

65

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

66

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

68

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

69

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

70

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

71

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

72

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

73

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

26-Nov-01

74

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

16-Dec-08

67

PP No. 74 tahun 2001

PP no. 76 tahun 2008

PP no. 76 tahun 2008 75

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

16-Dec-08

76

Reklamasi dan Pascatambang

20-Dec-10

77

Reklamasi dan Pascatambang

20-Dec-10

78

Reklamasi dan Pascatambang

20-Dec-10

79

Reklamasi dan Pascatambang

20-Dec-10

80

Izin Lingkungan

23-Feb-12

Izin Lingkungan

23-Feb-12

Izin Lingkungan

23-Feb-12

PP no. 78 tahun 2010

81

PP No. 27 Tahun 2012

82

83

PP No. 22 Tahun 2010

Wilayah Pertambangan

1-Feb-10

84

PP No. 23 Tahun 2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

1-Feb-10

85

PP No. 27 Tahun 1999

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

19-Aug-98

PP No. 2 Tahun 2008

Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan.

4-Feb-08

86

87

PP No. 61 Tahun 2009

Kepelabuhanan

20-Oct-09

88

PP No. 10 Tahun 2010

Penggunaan Kawasan Hutan

22-Jan-10

89

PP No. 42 Tahun 2008

Pengelolaan Sumber Daya Air

23-May-08

90

Permenaker No. 01 Tahun 1976

Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan

3-Jun-13

91

Permenaker No. 01 Tahun 1979

Kewajiban Latihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Paramedis Perusahaan

28-Feb-79

Pemeriksaan Kesehatan

9-Jun-80

93

Pemeriksaan Kesehatan

9-Jun-80

94

Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadan Api Ringan

14-Apr-90

92 Permenaker no.2 th 1980

Permenaker No.04 Tahun 1980 95

96

Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadan Api Ringan Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadan Api Ringan

14-Apr-90

14-Apr-90

97

Permenaker No. 01 tahun 1981

Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja

19-Apr-81

98

Permenaker No 01 tahun 1982

Bejana Tekan

16-Feb-82

99

Permenaker No 02 tahun 1982

Kualifikasi juru las di tempat kerja

12-Dec-82

100

Permenaker No. 03 Tahun 1982

Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

23-Apr-82

101

Permenaker No. 02 Tahun 1983

Instalasi Alaram Kebakaran Automatik

102

Permenaker No. 05 tahun 1985

Pesawat Angkat dan Angkut

Permenaker No. 04 Tahun 1987

dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

103 104

2-Aug-85 3-Aug-87 3-Aug-87

105

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

3-Aug-87

106

Pengawasan Instalasi Penyalur Petir

21-Feb-89

Pengawasan Instalasi Penyalur Petir

21-Feb-89

Permenaker No. 02 tahun 1989 107

108

Permenaker no. 15 th 2008

P3K

13-Aug-08

109

Permenaker No. 08 Tahun 2010

Alat Pelindung Diri

6-Jul-10

110

Permenaker No. 09 tahun 2010

Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut

13-Jul-10

111

Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja

28-Oct-11

112

Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja

28-Oct-11

Permenaker No. 13 Tahun 2011

Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja

28-Oct-11

114

Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja

28-Oct-11

115

Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja

28-Oct-11

116

Hygiene Sanitasi Jasa Boga

Tahun 2011

117

Hygiene Sanitasi Jasa Boga

Tahun 2011

Hygiene Sanitasi Jasa Boga

Tahun 2011

119

Hygiene Sanitasi Jasa Boga

Tahun 2011

120

Hygiene Sanitasi Jasa Boga

Tahun 2011

121

Ambang Batas emisi gas buang kendara bermotor Lama

1-Aug-06

122

Ambang Batas emisi gas buang kendara bermotor Lama

1-Aug-06

123

Reklamasi & Penutupan Tambang

29-May-08

124

Reklamasi & Penutupan Tambang

29-May-08

113

118

Permenaker No. 13 Tahun 2011

Permenkes No. 1096 Tahun 2011

Permen LH No. 05 tahun 2006

Permen ESDM no. 18 th 2008

125

Reklamasi & Penutupan Tambang

29-May-08

Reklamasi & Penutupan Tambang

29-May-08

Permen ESDM no. 18 th 2008 126

127

29-May-08 Reklamasi dan Penutupan Tambang

128

29-May-08

129

Manajemen Energi

29-May-12

130

Manajemen Energi

29-May-12

131

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

10-Apr-12

132

Pengelolaan Limbah di Pelabuhan

3-Apr-09

133

Pengelolaan Limbah di Pelabuhan

3-Apr-09

Permen ESDM No. 14 Tahun 2012

Permen LH No. 05 Tahun 2012

Permen LH No. 5 Tahun 2009

Pengelolaan Limbah di Pelabuhan

3-Apr-09

135

Pengelolaan Limbah di Pelabuhan

3-Apr-09

136

Pengelolaan Limbah di Pelabuhan

3-Apr-09

134 Permen LH No. 5 Tahun 2009

137

Permen LH No. 3 Tahun 2007

Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah B3 di Pelabuhan

30-Mar-07

138

Permenhut No. 18 Tahun 2011

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

30-Mar-11

139

Permenhut No. P.14 Tahun 2011

Izin Pemanfaatan Kayu

10-Mar-11

140

Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi DAS

6-Sep-11

141

Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi DAS

6-Sep-11

142

Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi DAS

6-Sep-11

143

Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi DAS

6-Sep-11

Permenhut No. P.63 Tahun 2011

144

Permenhut No. P.4 Tahun 2011

Pedoman Reklamasi Hutan

14-Jan-11

Permenhut No P.9 Tahun 2013

Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan, Pendukung Dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

28-Jan-13

146

Permen LH No 2 Tahun 2013

Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

22-Feb-13

147

Permen LH 11 Tahun 2006

Jenis Usaha dan Kegiatan yg Wajib dilengkapi dengan AMDAL

2-Oct-06

148

Permen LH No.03 Tahun 2008

Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun

5-Mar-08

149

Permen LH No. 6 Tahun 2009

Laboratorium lingkungan

145

150

Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

18-May-11

Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

18-May-11

Permenhub No. 51 Tahun 2011 151

152

Permen Perburuhan no. 7 th 1964

Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan Dalam Tempat Kerja

12-Sep-64

153

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

154

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

155

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

156

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

157

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

158

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

159

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

160

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

161

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

162

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

163

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

164

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

165

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

166

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

167

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

168

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

169

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

170

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

171

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

172

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

173

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

174

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

175

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

176

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

177

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

178

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

179

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

180

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

181

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

182

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

183

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

184

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

185

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

186

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

187

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

KepMen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018

188

KepMen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

189

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

190

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

191

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

192

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

193

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

194

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

195

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

196

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

197

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

198

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

199

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

200

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

201

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

202

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

203

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

204

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

205

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

206

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

207

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

208

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

209

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

210

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

211

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

212

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

213

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

214

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

215

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

216

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

217

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

218

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

219

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

220

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

221

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

222

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

223

Pedoman Pelaksanaan Kaidah 07 Mei 2018 Teknik Pertambangan Yang Baik

224

Unit Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja

29-Sep-99

225

Unit Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja

29-Sep-99

226

Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja

29-Sep-99

Kepmenaker No.186 Tahun 1999

227 228

229

230 231

232

233 234

Kepmentaker No. 187 Tahun 1999

Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja

29-Sep-99 29-Sep-99

29-Sep-99

29-Sep-99 29-Sep-99

29-Sep-99

29-Sep-99 29-Sep-99

235

Kepmen LH No. 112 Tahun 2003

Baku Mutu Air Limbah Domestik

10-Jul-03

236

Kepmen LH No. 35 th 1993

Ambang batas gas buang kendaraan bermotor

5-Oct-93

237

Kepmen LH No. 13 tahun 1995

Baku Emisi Sumber Tidak Bergerak

7-Mar-95

Baku Mutu Air Laut

8-Apr-04

Baku Mutu Air Laut

8-Apr-04

Kepmen LH No. 45 Tahun 2005

Pedoman Penyusunan Laporan RPL/RKL

5-Apr-05

Kepmentamben No. 1453 Tahun 2000

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

3-Nov-00

Kepmentamben No. 1211 Tahun 1995

Pencegahan Dan Penaggulangan Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum

17-Jul-95

Persayaratan Kualitas Air Minum

19-Apr-10

244

Persayaratan Kualitas Air Minum

19-Apr-10

245

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

238 Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 239 240

241

242

243 Kepmenkes No. 492 Tahun 2010

246

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

247

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

248

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

249

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

250

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

251

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

253

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

254

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

252

Kepmenkes No. 1405 Tahun 2002

255

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

256

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

257

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

258

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

259

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

19-Nov-02

260

Instalasi Gas Medis

22-Nov-02

Instalasi Gas Medis

22-Nov-02

262

Instalasi Gas Medis

22-Nov-02

263

tentang pengawasan atas pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan dalam bidang pertambangan dan energi

261

Kepmenkes No. 1439 Tahun 2002

Kepmentamben No. 103 Tahun 1994

Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja

264

Kepmenaker No. 51 Tahun 1999

16-Apr-99

Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja

16-Apr-99

266

Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja

16-Apr-99

267

Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja

16-Apr-99

268

Pemberlakuan SNI No. SNI-040225-2000 Menegnai PUIL 2000 di Tempat Kerja

25-Apr-02

269

Pemberlakuan SNI No. SNI-040225-2000 Menegnai PUIL 2000 di Tempat Kerja

25-Apr-02

270

Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara.

10-Jul-03

271

Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara.

10-Jul-03

272

Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara.

10-Jul-03

273

Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara.

10-Jul-03

265 Kepmenaker No. 51 Tahun 1999

Kepmenaker No. 75 Tahun 2002

Kepmen LH No. 113 Tahun 2003

274

Kepmen LH No. 13 Tahun 1994

Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

19-Mar-94

275

Kepmen LH No. 48 Tahun 1996

Baku Mutu Tingkat Kebisingan

25-Nov-96

276

Kepmen LH No. 86 Tahun 2002

Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

28-Oct-02

277

SE Menakertrans no. 01/MEN/1979

Pengadaan kantin (gizi kerja)

19-Sep-69

278

Perda No. 06 Th 2004

Perlindungan kerja

27-Jul-04

Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai

10-May-07

Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai

10-May-07

Pergub Kalsel No. 053 Tahun 2007

Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan

27-Dec-07

282

PERGUB No 04 tahun 2007

Tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi kegiatan Industri, Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Domestik, dan Pertambangan

283

PerGub. Kalsel No. 05 Tahun 2007

Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai

29-Jan-07

284

Pergub Kalsel No. 36 Tahun 2008

Perubahan Atas Pergub No. 4 Tahun 2007

16-Oct-08

Pergub Kalsel No. 70 Tahun 2008

Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

31-Dec-08

Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

5-Sep-95

279 Pergub Kalsel No. 043 Tahun 2007 280 281

285

286

Tata Cara dan Persyaratan Teknis 287 Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor : Kep01/BAPEDAL/09/1995 Tata Cara dan Persyaratan Teknis 288 Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 289 Keputusan Kepala Badan Pengendalian 290 Dampak Lingkungan Hidup Nomor : Kep - 02/BAPEDAL/09/1995

5-Sep-95

5-Sep-95

Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

5-Sep-95

Dokumen Limbah B3

5-Sep-95

291

Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3

5-Sep-95

292

Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3

5-Sep-95

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor : Kep Persyaratan Teknis Pengolahan 293 - 03/BAPEDAL/09/1995 Limbah B3

5-Sep-95

294

Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3

5-Sep-95

295

Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3

5-Sep-95

Keputusan Kepala Badan Pengendalian 296 Dampak Lingkungan Hidup Nomor : Kep - 05/BAPEDAL/09/1995

Simbol dan Label Limbah B3

5-Sep-95

297

SNI No. SNI-04-0225-2000

Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000

EXTERNAL RELATION

298

Perda Prov. Kalsel No. 3 Tahun 2008

Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus utk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan

299

Perda Kab. Tanah Bumbu No. 10 Tahun 2007

Usaha Pertambangan Umum Daerah

21-May-07

PT. Alamjaya Bara Pratama

FIKASI DAN EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN

Instansi yang Menerbitkan

Ruang Lingkup

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Presiden RI

Kesehatan Kerja

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Keselamatan

Presiden RI

Keselamatan

Presiden RI

Keselamatan

Presiden RI

Keselamatan

Presiden RI

Keselamatan

Presiden RI

Keselamatan

Presiden RI

Keselamatan

Presiden RI

Umum

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Kesehatan Kerja

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Pertambangan

Presiden RI

Lingkungan

Presiden RI

Kehutanan

Presiden RI

Umum

Presiden RI

Kehutanan

Presiden RI

Lingkungan

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Menakertrans RI

Keselamatan dan Kesehatan kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Lingkungan

Depnakertrans RI

Lingkungan

Depnakertrans RI

Lingkungan

Depnakertrans RI

Lingkungan

Depnakertrans RI

Lingkungan

Depkes RI

Kesehatan Kerja

Depkes RI

Kesehatan Kerja

Depkes RI

Kesehatan Kerja

Depkes RI

Kesehatan Kerja

Depkes RI

Kesehatan Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Lingkungan Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Lingkungan Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Lingkungan Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Lingkungan Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Pertambangan Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Pertambangan Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Lingkungan Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Lingkungan Daya Mineral

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Lingkungan

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Lingkungan

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Lingkungan

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Lingkungan

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Lingkungan

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Lingkungan

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Lingkungan

Menteri Kehutanan RI

Kehutanan

Menteri Kehutanan RI

Kehutanan

Menteri Kehutanan RI

Kehutanan

Menteri Kehutanan RI

Kehutanan

Menteri Kehutanan RI

Kehutanan

Menteri Kehutanan RI

Kehutanan

Menteri Kehutanan RI

Lingkungan

Menteri Kehutanan RI

Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan RI

Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan RI Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan RI Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan RI

Merteri Perhubungan RI

Lingkungan

Merteri Perhubungan RI

Lingkungan

Menteri Perburuhan RI

Kesehatan Kerja

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN/ATAU PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG, PENANGGUNG JAWAB Kementerian Energi dan Sumber TEKNIK DAN LINGKUNGAN, Daya Mineral KEPALA TAMBANG BAWAH TANAH, PENGAWAS OPERASIONAL, PENGAWAS TEKNIS, DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN/ATAU PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG, PENANGGUNG JAWAB Kementerian Energi dan Sumber TEKNIK DAN LINGKUNGAN, Daya Mineral KEPALA TAMBANG BAWAH TANAH, PENGAWAS OPERASIONAL, PENGAWAS TEKNIS, DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN/ATAU PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG, PENANGGUNG JAWAB Kementerian Energi dan Sumber TEKNIK DAN LINGKUNGAN, Daya Mineral KEPALA TAMBANG BAWAH TANAH, PENGAWAS OPERASIONAL, PENGAWAS TEKNIS, DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN/ATAU PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG, PENANGGUNG JAWAB Kementerian Energi dan Sumber TEKNIK DAN LINGKUNGAN, Daya Mineral KEPALA TAMBANG BAWAH TANAH, PENGAWAS OPERASIONAL, PENGAWAS TEKNIS, DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN Kementerian Energi dan Sumber KESELAMATAN PENGOLAHAN Daya Mineral DAN/PEMURNIAN MINERAL DAN BATU BARA

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN/ATAU PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG, PENANGGUNG JAWAB Kementerian Energi dan Sumber TEKNIK DAN LINGKUNGAN, Daya Mineral KEPALA TAMBANG BAWAH TANAH, PENGAWAS OPERASIONAL, PENGAWAS TEKNIS, DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN/ATAU PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG, PENANGGUNG JAWAB Kementerian Energi dan Sumber TEKNIK DAN LINGKUNGAN, Daya Mineral KEPALA TAMBANG BAWAH TANAH, PENGAWAS OPERASIONAL, PENGAWAS TEKNIS, DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN Kementerian Energi dan Sumber KESELAMATAN PENGOLAHAN Daya Mineral DAN/PEMURNIAN MINERAL DAN BATU BARA

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN PADA Kementerian Energi dan Sumber PEMEGANG IUP EKSPLORASI, IUP Daya Mineral OPERASI PRODUKSI, IUPK OPERASI PRODUKSI DAN PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN

PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN Kementerian Energi dan Sumber KESELAMATAN PENGOLAHAN Daya Mineral DAN/PEMURNIAN MINERAL DAN BATU BARA

PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN Kementerian Energi dan Sumber KESELAMATAN PENGOLAHAN Daya Mineral DAN/PEMURNIAN MINERAL DAN BATU BARA

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN PADA Kementerian Energi dan Sumber PEMEGANG IUP EKSPLORASI, IUP Daya Mineral OPERASI PRODUKSI, IUPK OPERASI PRODUKSI DAN PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan dan Kesehatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Kesehatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan dan Kesehatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan dan Kesehatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan dan Kesehatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan dan Kesehatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan dan Kesehatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan dan Kesehatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Kesehatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Kesehatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Kesehatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Kesehatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Lingkungan Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Kesehatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Lingkungan Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Kesehatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Keselamatan Kerja Daya Mineral

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup Kesehatan Kerja RI Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan RI Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan

Menteri Energi Sumber Daya Mineral

Umum

Kementerian Energi dan Sumber Lingkungan Daya Mineral

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Menteri Kesehatan

Kesehatan Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Lingkungan Daya Mineral

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan kerja

Depnakertrans RI

Keselamatan kerja

Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan RI

Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan RI

Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan RI

Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan RI Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan RI Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan RI

Kementerian Lingkungan Hidup Lingkungan RI Depnakertrans RI

Kesehatan Kerja

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Kesehatan Kerja Jakarta

Gubernur KalSel

Lingkungan

Gubernur KalSel

Lingkungan

Gubernur KalSel

Lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Lingkungan Daya Mineral

Gubernur KalSel

Lingkungan

Gubernur KalSel

Lingkungan

Gubernur KalSel

Lingkungan

Bapedal

Lingkungan

Bapedal

Lingkungan

Bapedal

Lingkungan

Bapedal

Lingkungan

Bapedal

Lingkungan

Bapedal

Lingkungan

Bapedal

Lingkungan

Bapedal

Lingkungan

Bapedal

Lingkungan

Bapedal

Lingkungan

Bapedal

Lingkungan

SNI

Keselamatan Kerja

Pertambangan

Bupati

Pertambangan

ma

No. Formulir Tanggal Edisi / Revisi Hal

RAN PERUNDANGAN

Rangkuman Peraturan

Pasal / Ayat

Status Penerapan

Pasal 5 Ayat 1

Patuh

Pasal 8 Ayat 1 & 2

Patuh

Induksi mengenai K3 untuk karyawan baru sebelum bekerja

Pasal 9 Ayat 1

Patuh

Pengurus diwajibkan mengadakan pembinaan bagi semua tenaga kerja untuk pencegahan kecelakaan, peningkatan K3, pencegahan kebakaran dan pertolongan pertama pada kecelakaan

Pasal 9 Ayat 2

Patuh

Pembentukan P2K3 di perusahaan

Pasal 10 Ayat 1

Patuh

Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakan yang terjadi yang terjadi di tempat kerja

Pasal 11 Ayat 1

Patuh

Pasal 13

Patuh

Pasal 14 Ayat 2

Patuh

Menyediakan APD secara cuma-cuma yang di Pasal 14 Ayat 3 wajibkan pada tenaga kerja

Patuh

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 47 dan 48 ayat 1

Patuh

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal

Pasal 22 Ayat 1

Patuh

Pengawasan K3 oleh petugas K3 di Perusahaan Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala

Kewajiban bila memasuki tempat kerja dan kewajiban memakai APD Memasang gambar keselamatan kerja/ safety sign di tempat kerja yang mudah dilihat

Penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal

Pasal 28 Ayat 1

Patuh

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL

Pasal 34 Ayat 1

Patuh

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan

Pasal 36 Ayat 1

Patuh

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.

Pasal 49 Ayat 2

Patuh

Auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 51 Ayat 2

Patuh

Pasal 53 Ayat 1

Patuh

Pasal 54 Ayat 1

Patuh

Perusahaan wajib melakukan pengelolaan B3 Pasal 58 Ayat 1

Patuh

Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Patuh

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dilarang mencampur limbah B3 dengan limbah non B3 mencantumkan tanda pembuangan atau pengurangan sampah Pemanfaatan hasil hutan harus mendapat izin

Pasal 59 Ayat 4

Pasal 60 Ayat 1

Patuh

Pasal 22

Patuh

Pasal 14

Patuh

Pasal 26

Patuh

Pemegang izin berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat Pasal 32 usahanya Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Pasal 38 Ayat 3 dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Patuh

Patuh

Kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan untuk orang yang mengelola, dan atau memanfaatkan hutan

Pasal 40-45

Patuh

Pasal 50

Patuh

Pasal 24

Patuh

Izin Usaha Pertambangan

Bab VIII

Patuh

Kewajiban pemegang IUP dan IUPK

Pasal 95

Patuh

Kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam melaksanakan kaidah teknikm pertambangan yang baik

Pasal 96

Patuh

Kewajiban menjamin penerapan standar baku mutu lingkungan

Pasal 97

Patuh

Kewajiban menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air

Pasal 98

Patuh

Kewajiban menyerahkan rancana reklamasu dan rencana pasca tambang

Pasal 99

Patuh

Kewajiban menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang

Pasal 100

Patuh

Pasal 102-103

Patuh

Setiap orang yang diberikan izin usaha dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan dan berburu binatang atau tumbuhan yang dilindungi Setiap badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber daya airdan prasarananya, mengganggunya upaya pengawetan air, dan/atau pencemaran air

Kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan

Kewajiban menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 108

Patuh

Pasal 110-111

Patuh

Kewajiban menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional

Pasal 124

Patuh

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

All pasal

Patuh

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 48-59

Patuh

Persyaratan pengemudi yang mengoperasikan unit

Pasal 77

Patuh

Pengaturan waktu kerja pengemudi, 8 jam sehari max 12 jam

Pasal 90

Patuh

Pasal 93-95

Patuh

Pasal 99 - 101

Patuh

Pasal 102

Patuh

Pasal 105-106

Patuh

Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan bendera indonesia dilakukan atas izin operasi dari pemerintah

Pasal 13

Patuh

jaminan KK, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan

Pasal 4

Patuh

Kewajiban memberikan laporan atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan penambangan

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Analisis Dampak Lalu Lintas Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan Marka Jalan Tata Cara Berlalu Lintas

status mutu air ditetapkan untuk menyatakan: kondisi cemar, apabila mutu air tidak Pasal 14 Ayat 1 memenuhi BMA; kondisi baik, apabila mutu air memnuhi BMA

Patuh

Wajib mengelola dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak pengelola atau pengepul

Pasal 9 ayat 1-6

Patuh

Penyimpanan limbah paling lama 90 hari sebelum diserahkan ke pengumpul, bila limbah kurang dari 50 kg bisa disimpan > 90 hari dengan persetujuan kepala Instansi yang bertanggung jawab

10-14 ayat 1-2

Patuh

Membuat catatan tentang karakteristik, jumlah limbah, waktu dihasilkan, waktu penyerahan limbah, dan nama 11-12 Ayat 1-3 pengangkut/penimbun/pengolah/pemanfaat limbah B3

Patuh

Kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label

Pasal 28 ayat 12

Patuh

Tempat penyimpanan sesuai dengan persyaratan lokasi tempat penyimpanan limbah : bebas banjir, tidak rawan bencana, Pasal 29 Ayat 1diluar kawasan lindung serta sesuai dengan 3 tata ruang. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik dan upaya pengendalian

Patuh

Penanggulangan dan pemulihan Pencemaran B3

Pasal 58

Patuh

Pasal 58

Patuh

Pasa 16 Ayat 1

Patuh

Pasal 12 Ayat 12

Patuh

Penghasil limbah bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat limbah B3. memiliki sistem tanggap darurat. Wajib melapor tumpahnya limbah B3 kepada instansi yang bertanggung jawab Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangna penecemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak. Setiap penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan dan pengedaran B3 wajib menyertakan MSDS

Kewajiban untuk mengemas B3 sesuai klasifikasi (Diangkut, diedarkan, disimpan)

Pasal 14

Patuh

Setiap kemasan B3 Wajib diberikan Simbol dan Label serta dilengkapi dgn MSDS

Pasal 15

Patuh

Tentang tanggung-jawab pemberian simbol

Pasal 17

Patuh

Pasal 18 Ayat 1

Patuh

Pengelolaan tempat penyimpanan B3 wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3

Pasal 19

Patuh

B3 yang kadaluarsa dan atau tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan, wajib dikelola sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan limbah B3

Pasal 20

Patuh

Wajib menjaga K3 bagi orang atau kegiatan yang melakukan pengelolaan B3

Pasal 22

Patuh

Wajib pemeriksaan kesehatan berkala bagi pengawas dan pekerja B3

Pasal 23

Patuh

Wajib menanggulangi keadaan darurat dan atau kecelakaan B3 bagi orang yang melakukan kegiatan

Pasal 24

Patuh

Langkah penanggulangan kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan oleh B3

Pasal 25

Patuh

Wajib mengijinkan pengawas untuk melakukan pemantauan B3

Pasal 30

Patuh

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang

Pasal 31

Patuh

Pasal 28 - 33

Patuh

Setiap tempat penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label.

Rehabilitasi lahan

Rencana rehabilitasi dan reklamasi hutan

Pasal 12-20

Patuh

Prinsip reklamasi dan pascatambang

Pasal 2 - 4

Patuh

Tatalaksana reklamasi dan pascatambang

Pasal 5 - 9

Patuh

Rencana pascatambang

Pasal 10 -11

Patuh

Jaminan reklamasi & pascatambang

Pasal 29 - 35

Patuh

Setiap usaha/kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL wajib memiliki Izin Lingkungan

Pasal 2 ayat 1

Patuh

Penyusunan dokumen Amdal

Pasal 4 - 13

Patuh

Penyusunan dokumen UKL/UPL

Pasal 14 - 19

Patuh

Penetapan wilayah izin usaha pertambangan

Pasal 21-25

Patuh

Izin Usaha Pertambangan

Bab II Pasal 6

Patuh

Kewajiban memiliki amdal

Pasal 3

Patuh

Pasal 1-2

Patuh

Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan.

Pada Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, penyelenggara berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menyediakan SBNP, menyediakan dan memelihara alur pelayaran, memelihara kelestarian lingkungan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai

Pasal 35

Patuh

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial

Pasal 7 -8

Patuh

Kewajiban mengirimkan dokter perusahaan mengikuti pelatihan hiperkes, keselamatan dan kesehatan kerja

Pasal 1

Patuh

Kewajiban mengirimkan tenaga paramedis perusahaan mengikuti pelatihan hiperkes, keselamatan dan kesehatan kerja

Pasal 1

Patuh

Pengurus wajib memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yg akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat2 pekerjaan yg diberikan kepadanya

Pasal 8

Patuh

Pengurus wajib melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja

Pasal 3

Patuh

Memasang APAR pada tempat yang mudah dilihat, dijangkau, dilengkapi dengan tanda pemasangan

Pasal 4

Patuh

Penempatan antara APAR dengan yang lain tidak melebihi 15 m

Pasal 4

Patuh

Dilakukan pemeriksaan secara berkala setiap 6 bulan dan 12 bulanan

Pasal 11

Patuh

Melaporkan secara tertulis kepada instasi terkait apabila ditemukan kasus penyakit akibat kerja dalam kurun waktu 2x24 jam

pasal 3

Pemeriksaan dan pengujian bejana tekan

Pasal 16

Patuh

juru las harus mempunyai sertifikat juru las

Pasal 3

Patuh

tentang Pelayanan Kesehatan Kerja ditempat kerja

All Pasal

Patuh

Pasal 3

Patuh

Pasal 138

Tidak Patuh

Pasal 2

Patuh

Pasal 3

Patuh

Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali menyampaikan laporan tentang kegiatan P2K3 kepada Menteri melalui kantor departemen tenaga kerja setempat

Pasal 12

Patuh

Memasang instalasi penyalur petir yang sesuai dengan persyaratan

pasal 2

Patuh

Dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala setiap 2 tahun sekali dan apabila telah tersambar petir

pasal 50

Patuh

Pertolongan pertama pada kecelakaan / P3K ditempat kerja

All Pasal

Patuh

Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja.

All Pasal

Patuh

Bab II pasal 520

Patuh

Detektor harus dipasang pada bagian bangunan kecuali bagian bangunan telah dilindungi dengan sistem pemadam kebakaran automatik Dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara rutin setiap 1 tahun sekali Kewajiban membentuk P2K3 Keanggotaan P2K3 terdiri dari pengusata dan pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Sekretaris adalah Ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan

Memiliki operator yang berkompeten dalam menjalankan pesawat angkat Pengurus dan/atau pengusaha wajib melakukan pengendalian faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja sehingga di bawah NAB NAB faktor fisika meliputi iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang mikro, sinar UV, dan medan magnet

Patuh

Lampiran I

Tidak Patuh

NAB faktor kimia meliputi bentuk padatan (partikel), cair, gas, kabut, aerosol dan upa yang berasal dati bahan-bahan kimia

Tidak Patuh

NAB Faktor Fisika (Lampiran 1)

Lampiran I

NAB Faktor kimia di udara tempat kerja (Lampiran II)

Lampiran II

Tidak Patuh

Catering yang melayani makan untuk karyawan harus memiliki ijin dari instansi terkait.

Pasal 3

Patuh

Catering memperoleh rekomendasi dari KKP

Pasal 4

Patuh

Catering harus mempekerjakan seorang penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan dan memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan.

Pasal 6

Patuh

Penjamah makanan harus melakukan pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 6

Patuh

Catering harus mempekerjakan penjamah makanan yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan dan memiliki sertifikat penjamah makanan.

Pasal 6

Patuh

Melakukan pengujian emisi setiap 1 tahun sekali

Pasal 4

Patuh

Nilai ambang batas kendaraan bermotor katagori M, N, O

Lampiran

Prinsip - prinsip

Pasal 2 - 5

Patuh

Tata Laksana

Pasal 6 - 8

Patuh

Jaminan rekalamasi dan penutupan tambang

Pasal 19 - 24

Patuh

Pelaksanaan dan pelaporan reklamasi

Pasal 15-16

Patuh

Pasal 2

Patuh

Pasal 6-8

Patuh

Pasal 3-4

Tidak Patuh

Pasal 6

Tidak Patuh

Pasal 2 ayat 1

Patuh

Reklamasi dan penutupan tambang

Rencana penutupan tambang Pengguna sumber energi yang menggunakan sumber energi atau energi lebih aro atau sama dengan 6000 setara ton minyak per tahun wajib melakukan manajemen energi (menunjuk manager energi, menyusun program konservasi energi, melaksanakan audit energi, melaksanakan hasil rekomendasi energi, melaporkan pelaksanaan manajemen energi etiap tahun kepasa menteri, gubernur, atau bupati) Pengguna sumber energi dan pengguna energi wajib membentuk tim manajemen energi, tim diketuai oleh manager yang memiliki sertifikat kompetensi sesuaia peraturan perundangan Setiap usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal

Pemilik kapal, operator kapal, atau pihak ketiga yang melakukan kegiatan pembersihan Pasal 3 ayat 2 kapal wajib menyerahkan limbah yang berasal dari kegiatannya kepada pengelola Pemilik kapal, operator kapal, atau perwakilan kapal wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Administrator pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan dan pengelolan paling lambat 24 jam sebelum limbah diserahkan kepada pengelola

Pasal 4 Ayat 1

Limbah yang wajib dikelola adalah : Minyak, material cair dan.atau padat berbahaya dalam bentuk curah, kemasan bekas bahan berbahaya, limbah cair domestik, sampah, emisi, limbah elektronik dan limbah bekas kapal

Pasal 5

Pengoperasian fasilitas pengelolaan limbah wajib memiliki izin pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

Patuh

Pengelola wajib melaporkan secara berkala kepada menteri setiap 3 bulan mengenai neraca limbah dan jumlah sertifikat penyerahan limbah yang telah dikeluarkan beserta kode dan nomor urutnya

Pasal 10

Patuh

Setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal

Pasal 4

Patuh

paasal 11-19

Patuh

Kewajiban menbayar nilai tegakan, PSDH

Pasal 11

Patuh

Menyusun rencana penanaman tahunan pada lokasi rehabilitasi DAS

Pasal 11

Patuh

Pemantauan dan bimbingan teknis minimal 1 tahun sekali

pasal 18

Patuh

Kewajiban membuat laporan rehabilitasi DAS triwulan dan tahunan

pasal 19

Patuh

Pemegang IPPKH wajib memiliki unit kerja yang menangani pelaksanaan rehaibiltasi DAS

Pasal 13

Patuh

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pelaksanaan reklamasi hutan dilakukan sesuai dengan pola umum, standar dan kriteria

All Pasal

Patuh

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sehingga pelaksanaan Rehabilitasi Hutan & Lahan Patuh dengan baik

Pasal 7-46

Patuh

Sanksi-Sanksi Administratif yang akan diterima bagi yang melakukan pelanggaran, pencemaran dan merusak lingkungan

Pasal 3-9

Patuh

Jenis Usaha dan Kegiatan yg Wajib dilengkapi dengan AMDAL

All pasal

Patuh

memberikan simbol dan label pada kemasan B3

Lampiran

Patuh

Pengelolaan TUKS dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan dan setelah memperoleh persetujuan pengelolaam dari Menteri, gubernur dan bupati.

Patuh

Kewajiban dan hak pengelolaan TUKS meliputi : menyediakan dermaga untuk bertambat, menyediakan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan, meyediakan alat bongkar muat barang, mendapatkan jaminan kelancaran arus barang dan mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran

Patuh

syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan ditempat kerja

All Pasal

Patuh

Larangan memasuki wilayah pertambangan tanpa izin dari KTT

Pasal 3 ayat 1

Patuh

Mengirimkan laporan kepada kepala inspeksi tambang untuk setiap kegiatan terkait usaha pertambangan

Lampiran I

Patuh

Menyediakan secara Cuma-Cuma APD yang diperlukan sesuai jenis dan sifat bahaya pekerjaan yang dilakukan

Pasal 4 Ayat 3

Patuh

Pengawas Operasional Pertama

Lampiran II D

Patuh

LAMPIRAN III A

Patuh

Pemeriksaan kodisi di tempat kerja untuk memastikan kondisi kerja yang aman

Sertifikasi untuk juru ukur

Lampiran II D

Patuh

KTT harus menyediakan peta situasi, peta rencana tambang, peta geologi dan peta tambang

Lampiran II D

Patuh

Setiap usaha pertambangan yang mempunyai LAMPIRAN III KTT harus memiliki Buku tambang A

Patuh

Membentuk unit yang menangani K3 yang berada di bawah pengawasan KTT

LAMPIRAN III B

Patuh

Mengumpulkan data dan mencatat rincian setiap kecelakaan / kejadian berbahaya (laporan investigasi)

LAMPIRAN III A

Patuh

Mengumpulkan data mengenai daerah yang memerlukan pengawasan lebih ketat

LAMPIRAN III A

Patuh

Memberikan pengarahan dan petunjuk mengenai keselamatan dan Kesehatan kerja kepada semua pekerja

LAMPIRAN IV B

Patuh

Membentuk dan melatih anggota tim penyelamat tambang atau tim ERT

Pasal 24 poin d

Patuh

Menyusun statistik kecelakaan dan dievaluasi

Pasal 24 poin e dan 'f'

Patuh

Pasal 25

Patuh

Membentuki komite keselamatan dan kesehatan kerja

Pemeriksaan (secara menyeluruh) kesehatan untuk karyawan secara rutin dan berkala

Pasal 27 Pasal 14

Patuh

Wajib mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk para pekerja

Pasal 28 Ayat 1

Patuh

Pekerja wajib mematuhi peraturan K3 serta melaksanakan pekerjaan dengan cara aman

Pasal 32 Ayat 13

Patuh

Pekerja yang melihat atau mendengar adanya penyimpangan wajib melaporkan ke pengawas

Pasal 32 Ayat 4

Patuh

Memberitahukan adanya bahaya dengan laporan tertulis kepada pemimpin shift berikutnya

Pasal 34 Ayat 3

Patuh

Pembuatan kantor tambang yang berdekatan dengan area pertambangan

Pasal 35 Ayat 1

Patuh

Penyediaan akomodasi bagi pekerja tambang yang layak dan memenuhi persyaratan kesehatan

Pasal 36

Patuh

Menyediakan ruangan khusus untuk Perawatan Kesehatan dan P3K

Pasal 37 Ayat 1

Patuh

Tersedia ambulans atau kendaraan khusus

Pasal 37 Ayat 4

Patuh

Ruangan P3K harus dipimpin oleh juru rawat Pasal 38 Ayat 1 atau ahli kesehatan

Patuh

Pekerja tambang yang cidera akibat kecelakaan tambang yang bagaimanapun ringannya harus dilaporkan ke tempat Perawatan Kesehatan untuk diperiksa atau diobati sebelum meninggalkan pekerjaannya

Pasal 41 Ayat 1

Patuh

Kecelakaan Tambang harus diselidiki oleh KTT atau orang yang ditunjuk dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam dan hasil penyelidikan tersebut dicatat dalam buku daftar kecelakaan.

Pasal 42 Ayat 1

Patuh

Membuat statistik kecelakaan tambang ditetapkan setiap tahun dan dikirimkan oleh KTT kepada Kepala Inspeksi Tambang paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun kalander

Pasal 47

Patuh

Karyawan tambang dilarang bekerja dibawah pengaruh alkohol

Pasal 51

Patuh

Kepala Teknik Tambang wajib menjamin pekerja agar terlindung terhadap resiko kesehatan yang diakibatkan pencemaran Pasal 80 Ayat 1 udara, zat padat, zat kimia, dan bahaya akibat kebisingan, penerangan dan getaran

Patuh

Menetapkan sistem pengukuran udara dan zat berbahaya serta pemantauan terhadap Pasal 80 Ayat 2 kebisingan, penerangan dan getaran di lingkungan tempat kerja pertambangan

Patuh

KTT harus membuat peraturan perusahaan untuk meredam dan mengendalikan debu serta mewajibkan karyawan memakai APD yang sesuai

Pasal 81 Ayat 1

Patuh

Kepala Teknik Tambang harus mengambil tindakan untuk mengurangi kebisingan dan getaran sampai pada batas yang dapat diterima dan harus menyediakan APD pendengaran

Pasal 85

Patuh

Pasal 86 ayat 17

Patuh

Penyediaan eyewash station dan obat penawar Pasal 87 Ayat 3 di tempat kerja yang terdapat B3

Patuh

Tata cara penanganan, penyimpanan dan pemasangan label untuk bahan B3

Pencegahan dan penanggulangan untuk setiap ceceran bahan kimia harus dinetralisir dan Pasal 88 Ayat 3 dibersihkan

Patuh

Karyawan yang menangani dan mencampur bahan kimia harus memakai APD & sarung tangan yang sesuai

Pasal 89 Ayat 2

Patuh

Bahan yang mudah bereaksi disimpan diruangan yang mempunyai sistem ventilasi bagus

Pasal 90 Ayat 2

Patuh

Perlindungan terhadap kemungkinan jatuh untuk karyawan yang bekerja di ketinggian

Pasal 93 Ayat 12

Patuh

Larangan merokok di tempat yang berpotensi menimbulkan kebakaran/ledakan

Pasal 104 Ayat 1-2

Patuh

Pasal 105 Ayat 1-2

Patuh

Pasal 107 Ayat 1

Patuh

Pemeriksaan/ inspeksi APAR minimal 1 bulan Pasal 109 Ayat 1 sekali

Patuh

Memberi safety sign untuk daerah rawan kebakaran

Pasal 111 Ayat 2

Patuh

Penyimpanan zat cair dan bahan mudah terbakar dalam wadah terpisah, jauh dari sumber api dan ventilasi yang cukup

Pasal 112 Ayat 1-3

Patuh

Tersedia APAR yang siap pakai

Penempatan APAR bagian atas 1,5 M dan bagian bawah 80 cm dr atas permukaan

Tabung gas berbahaya disimpan dalam posisi tegak dan di pasang pengaman

Pasal 116 Ayat 1-3

Patuh

Setiap bangunan dilengkapi jalan atau sarana Pasal 121 Ayat 1 untuk menyelamatkan diri

Patuh

Perusahaan harus membentuk regu pemadam kebakaran dan mendapat pelatihan

Pasal 122 Ayat 1-2

Patuh

Menetatapkan cara pemadaman kebakaran, penyelamatan diri dan penyelamatam dalam keadaan darurat dan menyelenggarakan latihan berkala

Pasal 123 Ayat 1

Patuh

Menetapkan persyaratan konstruksi dan peralatan kendaraan

Pasal 140 Ayat 1

Patuh

Jalan yang digunakan kendaraan di pertambangan harus diberi tanda/ rambu yang Pasal 141 Ayat 1 jelas

Patuh

Persyaratan dan kewajiban pengemudi di area Pasal 142 Ayat1tambang 8

Patuh

Kepala Teknik Tambang harus mengatur arus lalu-lintas di pertambangan dan memasang Pasal 144 Ayat 1 tanda lalulintas yang perlu untuk memberitahukan para pengemudi

Patuh

Perusahaan menetapkan peraturan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas mengenai cara pengangkutan

Pasal 146 Ayat 1

Patuh

Pesawat angkat harus diperiksa dan diuji seurang-kurangnya 12 bulan oleh ahli mesin atau bengkel yang telah ditunjuk KTT

Pasal 158 Ayat 5

Patuh

Memiliki operator yang berkompeten dalam menjalankan pesawat angkat

All Pasal

Patuh

Setiap bengkel atau workshop harus dipelihara dalam keadaan bersih rapi serta tidak menimbulkan bahaya bagi keselamatan, kesehatan dan lingkungan

Pasal 159

Patuh

Mencegah terjadinya kebakaran atau peledakan di area perbengkelan/ workshop

Pasal 161 Ayat 1-7

Patuh

Izin untuk pekerjaan pengelasan / hotwork

Pasal 167 Ayat 8

Patuh

Sistem pekerjaan las dan gas bertekanan dilakukan pemeriksaan dan pengujian sebelum digunakan

Pasal 168 Ayat 9

Patuh

Semua instalasi listrik harus memenuhi ketentuan PUIL

Pasal 180 Ayat 1

Patuh

Semua peralatan listrik harus diawasi oleh seorang ahli listrik yang namanya tercatat di buku tambang

Pasal 181 Ayat 1

Patuh

Untuk pekerjaan pemboran harus membuat tata cara kerja sesuai jenis alat bor yang dipakai

Pasal 228 Ayat 1

Patuh

Menjamin kemantapan lereng penambangan, penimbunan dan material lainnya telah Pasal 240 Ayat 1 diperhitungkan dalam perencanaan tambang

Patuh

Tinggi permukaan kerja dan lebar teras kerja dibuat dengan aman

Patuh

Pasal 241 Ayat 1-4

Setiap tambang permukaan harus mempunyai sistem penirisan yang terencana dengan Pasal 243 Ayat 1 kapasitas yang cukup

Patuh

Jenis dan konstruksi alat pemindah tanah yang digunakan di pertambangan harus sesuai Pasal 249 Pasal dengan sifat pekerjaannya, kondisi lapangan 1 kerja, dan sifat tanah atau batuan yang dipindahkan

Patuh

Operator alat pemindah tanah pada kegiatan usaha pertambangan harus memenuhi persyaratan dan memiliki hak keterangan mengoperasikan unit

Pasal 250

Patuh

Larangan membawa penumpang di dalam unit

Pasal 251

Patuh

Pasal 252 Ayat 1-4

Patuh

Aturan parkir alat pemindah tanah

Mesin dan bagian mekanis alat pemindah tanah harus diperiksa sebelum dioperasikan dan dilakukan pemeriksaan secara berkala

Pasal 253 ayat 1

Patuh

Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja

Pasal 2

Patuh

Membentuk tim penanggulangan kebakaran sesuai dengan tingkat potensi kebakaran

Pasal 3-5

Patuh

Wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya yang dipakai dan disimpan untuk pencegah kecelakaan

Pasal 2

Patuh

Pasal 3: Wajib ada MSDS/LDKB dan penunjukan ahli K3

Pasal 3

Patuh

Pasal 4,5

Patuh

Pasal 7

Patuh

Pasal 9

Patuh

Pasal 10-12

Patuh

pengendalian bhy kimia berbahaya di tempat kerja : Melakukan Pemeriksaan Kes. TK sekurang2nya 1 thn sekali

Pasal 16 ayat 1 poin g

Patuh

Menyampaikan dokumen pengendalian bahaya ke disnaker setempat

Pasal 20 & 21

Patuh

Pasal 22-24

Tidak Patuh

Pasal 4,5 dan 6: Keterangan tentang MSDS dan Label B3 serta penempatannya Pasal 7: Wajib menyampaikan daftar nama, sifat dan kuantitas B3 kepada Disnaker setempat dgn menggunakan form dilampiran 2 Pasal 9: Kriteria B3 Pasal 10 - 12: Penjelasan kriteria B3

Pasal 22-24: Penunjukan petugas kimia dan ahli K3 Kimia

Baku mutu air limbah domestik pH 6-9; BOD 100 mg/l; TSS 100 mg/l; Minyak dan Lemak 10 mg

Lampiran

Kandungan CO dan HC dan ketebalan asap Melakukan pemantauan dan pengukuran untuk sumber tidak bergerak (genset)

Patuh

Pasal 7

Baku mutu air laut untuk perairan pelabuhan

Lampiran I

Baku mutu air laut untuk biota laut

Lampiran II

Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RPL/RKL

Pelaporan dan Evaluasi

Patuh

Patuh

Lampiran

Patuh

Bab VI Pasal 14

Patuh

KTT wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah

Patuh

Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan

Pasal 3 Ayat 1

Patuh

Pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut

Pasal 4 ayat 4

Patuh

Lampiran 2

Patuh

Harus menunjuk petugas atau satuan kerja untuk menyelenggarakan penyehatan lingkungan kerja industri

Tersedia air bersih minimal 60 liter/orang/hari

Lampiran 2

Patuh

Dilakukan pengambilan sample air bersih pada sumber (bak penampung) dan keran terjauh untuk diperiksa di laboratorium minimal 2 kali setahun (Pada musim kemarau dan musim hujan)

Lampiran 2

Patuh

- Suhu berkisar 18- 30oC, Kelembaban: 65 95 %

Lampiran 2

Patuh

- Debu: kandungan debu maksimal dalam udara ruangan pengukuran rata-rata 8 jam sbb: Debu total= Maks 10 mg/m3

Lampiran 2

Tidak Patuh

- Sirkulasi udara: 0.283 M3/menit/orang dengan laju ventilasi 0.15 - 0.25 m/dt

Lampiran 2

Tidak Patuh

D.Limbah: Pengelolaan limbah padat domestik, limbah cair dan limbah gas harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. (limbah yang dapat dire-use/recycle/re-covery, Non-B3, B3 dan Radioaktif harus dipisahkan)

Lampiran 2

Patuh

E. Pencahayaan:Intensitas cahaya diruang kerja (lihat tabel tentang persyaratan intensitas cahaya diruang kerja)

Lampiran 2

Tidak Patuh

H:Radiasi: - Medan Listrik--> tingkat pajanan = maksimal 10 kV/m (sepanjang hari kerja), Maksimal 30 kV/m (0-2 jam/hari).

Lampiran 2

Tidak Patuh

- Medan magnit listrik--> Tingkat pajanan= Maksimal 0.5 mT(sepanjang hari kerja), 5 mT (0-2 jam perhari)

Lampiran 2

Tidak Patuh

- Serangga penular penyakit:a. Indeks lalat= Maksimal 8 ekor/fly grill (100 x 100 cm) diukur dalam 30 menit, b. Indeks kecoa = 2 ekor/plate (20 x 20 cm) dalam pengukuran 24 jam, c. Indeks Nyamuk Aedes A.=container indeks tidak melebihi 5%

Lampiran 2

Patuh

- Tikus: Setiap ruang kantor harus bebas tikus

Lampiran 2

Patuh

J: Ruang dan Bangunan: Langit-langit minimal 3 m dari lantai, Konstruksi kuat, bersih dan lantai tidak licin, dinding ratabersih-terang.

Lampiran 2

Patuh

K:Toilet: - Toilet wanita terpisah dari pria.

Lampiran 2

Patuh

Instalasi: Instalasi listrik, pemadam kebakaran, air bersih, air kotor, air limbah, air hujan harus aman dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Lampiran 2

Patuh

Instalasi Gas Medis harus diuji dan diperiksa secara berkala minimal 1 kali dalam 3 tahun, diuji secara periodik dalam periode masa berlaku

Pasal 10

Tidak Patuh

Semua gas medis harus dilengkapi sertifikat analisa kualotas yang dikeluarkan oleh instansi berwenang

Pasal 11

Tidak Patuh

Syarat dan kelengkapan tabung gas medis

Lampiran

Tidak Patuh

all

Patuh

Pasal 2

Tidak Patuh

Inspeksi oleh inspektorat pertambangan untuk pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan

Nilai ambang batas iklim kerja (Lampiran 1)

Nilai ambang batas kebisingan (lampiran 2)

Pasal 3

Patuh

Nilai ambang batas getaran alat kerja (Lampiran 3)

Pasal 4

Patuh

Nilai ambang batas radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro (Lampiran 4)

Pasal 5

Tidak Patuh

Perencanaan, pemasangan, penggunaan, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik harus sesuai dengan satandar PUIL 2000

Pasal 2

Patuh

Pengawasan pelaksanaan PUIL 2000 di tempat kerja dilakukan oleh AK3 Listrik

Pasal 3

Patuh

Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara.

All pasal

Patuh

Kewajiban melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran kepada bupati dengan tembusan gubernur atau menteri

Pasal 3

Patuh

Kewajiban melakukan pengolahan air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan/pencucian

Pasal 6-7

Patuh

Kewajiban melaporkan dan melakukan pemantauan pada lokasi titik penaatan (point of compliant)

Pasal 9-10

Patuh

Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

All pasal

Patuh

Baku Mutu Tingkat Kebisingan di area kerja

All pasal

Patuh

Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

All pasal

Patuh

Perusahaan dengan tenaga kerja 50-200 harus disediakan ruang/tempat makan

All Pasal

Patuh

Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja dan hygiene perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, Pasal 52 pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama Klasifikasi kelas I, air yang diperuntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, Bab II Pasal 2 dan atau peruntukan lain yang 6 mempersyaratkan mutu air Upaya pengendalian air sungai

Patuh

Patuh

Bab III Pasal 7

Patuh

Pencegahan pencemaran udara dan persyaratan penataan lingkungan hidup

Pasal 2 - 6

Patuh

Baku mutu air limbah kegiatan penambangan, pengolahan dan pencucian Batu Bara sbb: pH : 6-9 ; TSS :200 mg/lt ; Fe : 7 mg/lt ; Mn : 4 mg/lt ;Cd : - mg/lt

Lampiran

Patuh

Baku Mutu Air Sungai

All pasal

Patuh

Baku mutu air limbah kegiatan penambangan

Lampiran

Patuh

Baku mutu emisi untuk industri jenis kegiatan lain (bukan logam)

Lampiran II

Patuh

Setiap limbah B3 harus diketahui sifat dan karakteristiknya

Pasal 1

Patuh

Melaporkan data limbah B3 ke Bapedal dengan tembusan Bupati dan gubernur

Pasal 6

Patuh

Tidak mencampur limbah B3 yang beda karakteristik ke dalam satu kemasan

Lampiran

Patuh

Membuat tempat penyimpanan limbah B3 dengan memenuhi persyaratannya

Lampiran

Patuh

Lampiran: Dokumen Limbah B3

Lampiran

Patuh

Setiap penanggung jawab pengolah limbah B3 wajib mempunyai latar belakang pendidikan tentang pengelolaan limbah B3 atau pernah mengikuti pelatihan pengelolaan B3 Setiap karyawan/operator yang langsung berhubungan dengan unit operasi pengolahan B3 wajib mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3

Pasal 5

Patuh

Pasal 6

Patuh

Pasal 7

Patuh

Wajib pantau terhadap baku mutu limbah yang dihasilkan dan dilaporkan sekurangkurangnya 3 bulan sekali kepada Kepala Bapedal, Bupati dan gubernur

Pasal 8-9

Patuh

Persyaratan lokasi, fasilitas Pengolahan limbah B3

Lampiran

Patuh

Tata cara pemasangan simbol dan label limbah B3

Lampiran

Patuh

Wajib lapor per 3 bulan kepada kepala Bapedal

Memasang instalasi listrik sesuai dengan SNI 04-0225-2000

Patuh

Pengaturan penggunaan jalan khusus angkutan hasil tambang

All Pasal

Patuh

Perizinan pertambangan

All pasal

Patuh

Keterangan/ Implementasi Sertifikasi AK3 Data Mcu absensi dan form induksi

Training, safety talk, Induksi

safety comitte setiap bulan laporan hasil investigasi Prosedur, induksi kewajiban memakai APD foto safety sign Data serah terima APD Adanya klinik, program kesehatan (olahraga, donor darah, inhouse training)

Dokumen Amdal

Dokumen Amdal

Dokumen lingkungan UKL-UPL

Tersediannya AMDAL & UKL/UPL, izin lingkungan

Adanya penilaian dari instansi terkait, laporan audit lingkungan

PROPER PUSAT/DAERAH

Emergency Response Team

Peraturan perusahaan

Prosedur

Surat Keputusan

Prosedur Pemisahan tempat sampah Pemisahan tempat sampah Surat perizinan Kegiatan Patroli, pemasangan patok

IPPKH

Reklamasi dan rehabilitasi

Larangan berburu

B3/Titik Penaatan/Amdal

IUP

Yearly Plan, Quarterly Plan, Monthly Plan, Program Comdev, AMDAL

Program K3LH, Reklamasi, Rehabilitasi DAS, Pengelolaan AAT

Dokumen RPL/RKL, Dokumen UPL/UKL

Pengelolaan AAT, Pemantauan dan pengukuran kualitas air sungai, air limbah

Dokumen RPT, SK IUP-OP

Rekening Dana Jaminan Reklamasi

Dokumen RKTTL

Master Plan Program Community Development. Program Tahunan Community Development

Dokumen RKTTL, Laporan triwulan kegiatan penambangan

Jasa Kontraktor

Amdal

Comissioning Tes Simper Shift kerja driver Pengaturan lalu lintas jalan hauling Risk assassment jalan hauling Pemasangan rambu di jalan hauling Prosedur Penerapan sanksi pelanggaran peraturan K3LH

TUKS

Kartu Jamsostek TK

Prosedur

Prosedur pengelolaan limbah B3, TPS limbah B3

Laporan neraca limbah B3, Prosedur pengelolaan limbah B3

Prosedur pengelolaan limbah B3, TPS limbah B3, logbook limbah B3 Prosedur pengelolaan limbah B3, TPS limbah B3, logbook limbah B3

TPS limbah B3, Standar TPS limba B3

TPS Limbah B3, spill kit, ERT, Hydrant, oil trap, Prosedur pengelolaan limbah B3 TPS Limbah B3, spill kit, ERT, APAR, Hydrant, oil trap dan prosedur pengelolaan limbah B3

Pemantauan dan Pengukuran kualitas lingkungan

Prosedur pengelolaan limbah B3

Dikemas dengan drum dan ditempatkan pada lokasi yang dilengkapi dengan kontaimen tampungan ceceran Setiap kemasan B3 sudah dilengkapi label identitas dan simbol bahaya bahan serta dilampiri MSDS Tanggung jawab PIC Pemilik Lokasi B3 Standar TPS B3 Prosedur pengelolaan limbah B3, Tim Emergency dan APAR

Prosedur pengelolaan limbah B3

Kopetensi pengelola B3 sesuai keahliannya Data MCU

Sudah sesuai

MSDS

Inspeksi dan monitoring

Prosedur pengelolaan limbah B3, laporan neraca limbah B3

Adanya kegiatan reklamasi

RKTTL dan Rantek DAS Adanya kegiatan reklamasi Adanya kegiatan reklamasi Adanya dokumen RPT Tersedia bukti pembayaran jamrek SK Bupati Tanah Bumbu No. 660/24/IH/BLHD/2013

Dokumen Amdal dan persetujuannya

Dokumen UKL/UPL

IUP

IUP

B3/Titik Penaatan/Amdal

Pembayaran PNBP

SBNP, alur pelayaran TIA, Dokumen UKL / UPL TUKS

IPPKH

Sertifikat Hyperkes dokter perusahaan Sertifikat Hyperkes Paramedis

Data MCU

Data Mcu

APAR terpasang pada area yang mudah dijangkau, tanda pemasangan terpasang dan terlihat APAR terpasang tidak melebihi 15 m Hasil pemeriksaan, Checklist pemeriksaan

Belum pernah terjadi PAK Surat pengujian dari instansi terkait

Sertifikasi juru las (kontraktor) adanya klinik perusahaan Terdapat detektor kebakaran di Head Office, alarm kebakaran manual di office site surat pemeriksaan dan pengujian Struktur P2K3 Ahli K3 Perusahaan

Laporan K3 Penambangan

Surat pengesahan Sertifikat pengujian Adanya paramedik dan ERT, standar P3K Penyediaan APD SIO forklift dan SIO crane

Izin titik penaatan, pemantauan berkala

Belum dilakukan pengukuran

Catering dikelola oleh perusahaan & Sertifiasi Kantin

sertifikasi HACCP

Data MCU

Pelatihan penjamah makanan oleh dinas kesehatan Hasil uji emisi kendaraan setiap 6 bulan

Laporan reklamasi, K3, UKL/UPL

Tersedia dokumen Rencana Reklamasi

Tersedia bukti pembayaran jamrek

Laporan semester reklamasi

Pelaksanaan reklamasi

Dokumen RPT

Dokumen Amdal dan UKL/UPL

Izin TPS limbah B3

Laporan triwulan neraca limbah B3

TPS Limbah B3 TUKS

IPPKH

Pembayaran nilai tegakan, PSDH

Dokumen Rantek

bimbingan teknis

Laporan semester rehabilitasi DAS

Diawasi oleh divisi environment departemen SHE

Adanya kegiatan reklamasi dan laporan semester reklamasi Amdal, Reklamasi, Rehabilitasi, Nursery

Amdal & Proper

Amdal

Pemberian simbol dan label pada limbah B3

Izin Lingkungan TUKS

Fasilitas di area TUKS

Housekeeping

Prosedur, Mine permit

Laporan Triwulan, Semester

Data serah terima APD

Lembar bukti trainning

hasil inspeksi

Sertifikasi Juru Ukur

Peta rencana dan aktual tambang

Buku Tambang

Struktur Organisasi

laporan hasil investigasi

hiradc

Safety talk, sosialisasi, induksi

Struktur tim ERT, sosialisasi ERT, sertifikasi basarnas

Safety perfomance, MR

Safety comitee

Data MCU

Trainning Eksternal (POP, AK3 dll)

Prosedur, Materi induksi

Prosedur, materi induksi

Hazard report

Tersedianya fasilitas tambang

Hasil inspeksi mess

tersedia klinik

Unit ambulans milik CK

Tim paramedic yg sudah trainning hiperkes

Data lap kecelakaan

laporan hasil investigasi

Laporan Tahunan

Larangan minum,mengedarkan/ menggunakan alkohol)

APD, Pembagian Rotasi Kerja, Pengujian dan pengukuran

Data Hasil pengukuran dan pengujian

APD Masker, water truck, Prosedur

APD, Pengukuran kebisingan dan getaran

Prosedur

Eyewash station di TPS B3 (kontraktor)

Prosedur, spill kit

Sarung tangan dan masker

Ventilasi cukup

JSA, Safety Harnest

Safety sign

Hasil Inspeksi APAR

Data Hasil inspeksi APAR

foto safety sign

Label dan safety sign

Tanda Jalur evakuasi

Struktur tim ERT dan sertifikasi basarnas

Prosedur keadaan darurat

Commissioning kendaraan dan alat konstruksi

Rambu di jalan hauling

Prosedur

Prosedur

Prosedur

Surat Pemeriksaan dan pengujian dari Dinas terkait

SIO

Prosedur

Prosedur

hot work permit

Inspeksi/cheklist

Surat Pengesahan

Ahli K3 Listrik Perusahaan

Prosedur/ instruksi kerja

Yearly/Quarterly/Monthly plan by mineplan

Pembuatan tanggul

Yearly/Quarterly/Monthly plan by mineplan

Simper

Prosedur, induksi

Prosedur

P2H

Melakukan identifikasi sumber bahaya kebakaran, melakukan isolasi terhadap semua sumber bahaya kebakaran, pelatihan tim penanggulangan kebakaran

Struktur tim penanggulangan

Prosedur

MSDS, ahli K3 MSDS dan Label

MSDS dan Label

MSDS dan Label MSDS dan Label

Data Mcu Laporan bulanan. Triwulan, semester

Pengukuran air limbah domestik

Prosedur

Hasil uji emisi genset

Laporan triwulan RPL/RKL

Laporan Triwulan K3, RPL/RKL, produksi dan tahunan

Laporan RKL/RPL, UKL/UPL

Pengukuran dan Analisa ke Laboratorium

Pengukuran air di camp dan Analisa ke Laboratorium

Petugas Cleaning services

Tersedianya fasilitas WTP dan pemeriksaan sampel air setiap bulan

Laporan Hasil Uji Air Bersih setiap bulan

Tersedia Pengatur Udara (Air Conditioner) di tempat kerja

Belum ada pengukuran kadar debu di dalam ruangan

Belum ada pengukuran kadar debu di dalam ruangan

pemisahan tempat sampah

Area perkantoran belum dilakukan pengukuran

Bebas dari lalat, kecoa dan nyamuk Aedes

Bebas dari tikus

Pemisahan toilet pria dan wanita

Inspeksi dan pengukuran rutin

Belum dilakukan pemeriksaan

Tidak terdapat sertifikat

Inspeksi rutin oleh inspektor tambang

Pengukuran dari pihak ke 3

Pengukuran dari pihak ke 3

Pemeriksaan berkala, tagging

Ahli K3 Listrik Perusahaan

Titik Penataan/Amdal

Laporan RKL/RPL, UKL/UPL

kolam WMP, Treatment air limbah harian, pemantauan harian/bulanan/triwulan

Izin titik penaatan, pemantauan berkala

Amdal

Amdal

Amdal

Adanya Kantin perusahaan

adanya jaminan kesehatan, keamanan dan kenyamanan

Pengukuran dan Analisa ke Laboratorium Pengukuran dan Analisa ke Laboratorium Pengukuran dan Analisa ke Laboratorium Tidak ada pencucian batu bara

LHU pengukuran lingkungan

LHU pengukuran lingkungan

LHU emisi sumber tidak bergerak

Laporan Neraca Limbah B3

Laporan Neraca Limbah B3

Standar TPS Limbah B3

TPS Limbah B3

Manifest limbah B3, laporan neraca limbah

Induksi atau trainning ke petugas pengelolaan B3

Induksi atau training ke petugas pengelolaan B4

Laporan triwulan limbah B3

pengukuran dan laporan limbah B3 Izin TPS limbah B3 Standar Simbol dan Label Limbah B3, pemasangan simbol dan label limbah B3 Instruksi kerja, ahli K3 listrik

Pembangunan Jalan Khusus dan Underpass

IUP