Cek En.docx

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Berkembangnya era globalisasi di dunia, sangat membawa dampak terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Khususnya di bidang ekonomi, berkembangnya era globalisasi semakin mendongkrak daya pikir manusia untuk melakukan suatu usaha ataupun pengembangan di bidang usaha. Berbagai cara ditempuh oleh pelaku usaha untuk melakukan melakukan pengembangan usahanya agar usahanya tidak tertinggal dengan pelaku usaha yang lain. Hal itu dilakukan dengan melakukan iklan besarbesaran, membuka jalur-jalur investasi baik untuk investor dalam negeri maupun investor luar negeri, membuka berbagai cabang perusahaan dan yang paling sering dilakukan adalah melakukan utang untuk mengembangkan usahanya, karena di zaman sekarang untuk melakukan suatu pengembangan usaha tidak membutuhkan biaya yang ringan. Utang bagi pelaku usaha bukan suatu proses yang menunjukan bahwa perusahaan mempunyai neraca keuangan yang buruk, utang dalam dunia usaha merupakan salah satu langkah infentif untuk mendapatkan suntikan modal agar dapat melakukan pengembangan usaha. Namun konsep tersebut berlaku apabila di masa jatuh tempo penagihan, perusahaan tersebut mampu mengembalikan utang tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah ketika perusahaan sebagai debitor atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di pengadilan, tidak mampu mengembalikan utang dari kreditor atau pihak yang mempunyai piutang utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di pengadilan. Oleh karena itu, dalam menjamin keadilan untuk masing-masing pihak, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kepailitan. Pengaturan kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu S.1905-217 juncto S.1906-348. Untuk menjamin kepastian hukum yang lebih pasti maka pada tanggal 22 April 1998 dikeluarkanlah Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1998. Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tersebut diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur didalam Undang-Undang ini. Undangundang ini semakin menjawab berbagi permasalahan kredit macet yang ada di Indonesia pada waktu itu. Walaupun demikian pasal 22 Undang-Undang Kepailitan mengecualikan beberapa harta kekayaan debitur dari harta pailit.Selain itu, dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menerangkan tentang jaminan pembayaran harta seorang debitor kepada kreditor. Dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun 1

yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan perikatan perseorangan.”, hal ini sangat memperjelas tentang obyek dari harta pailit. Namun dalam perkembanganya, banyak debitor yang berusaha menghindari berlakunya pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan melakukan berbagai perbuatan hukum untuk memindahkan berbagai asetnya sebelum dijatuhkanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Misalnya menjual barangbarangnya sehingga barang tersebut tidak lagi dapat disita jaminkan oleh kreditur. Hal ini sangat merugikan kreditur karena semakin berkurangnya harta yang dipailitkan maka pelunasan utang kepada kreditor menjadi tidak maksimal. Undang-Undang Telah melakukan berbagai cara untuk melindungi kreditor dengan pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 41-49 Undang Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian, syarat dan prosedur kepailitan ? 2. Apa yang dimaksud Kurator dan PKPU ? 3. Apa pengertian likuidasi perusahaan dan bagaimana tahapan-tahapannya?

C. Tujuan Penulisan 1. Diharapkan mahasiswa mampu untuk mengetahui pengertian, syarat dan prosedur kepailitan. 2. Diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang kurator serta penundaan kewajiban pembayaran utang. 3. Diharapkan mahasiswa mengetahui definisi likuidasi perusahaan dan tahapantahapannya.

2

BAB II PEMBAHASAN A. KEPAILITAN PERUSAHAAN Kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena yang sering terjadi disekitar lingkungan kita dan hukum perseroan yang sangat ditakuti, baik oleh pemilik perusahaan atau oleh manajemennya. Karena dengan kepilitan perusahaan, berarti perusahaan tersebut telah gagal dalam berbisnis atau setidaknya telah gagal dalam membayar hutang-hutangnya. 1. Pengertian dan Syarat-syarat Kepailitan Suatu perusahaan dikatakan pailit atau istilah populernya adalah “bangkrut” manakala perusahaan tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditur ramai-ramai mengeroyok debitur dan saling berebutan harta debitur tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya, sehingga hutang-hutang debitur dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/kreditur dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut. Agar seorang debitur dapat dinyatakan oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, maka berbagai persyaratan yuridis harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Debitur tersebut haruslah mempunyai lebih dari 1 hutang. 2. Minimal 1 hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. 3. Permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu, yaitu pihak-pihak sebagai berikut: 4. Pihak debitur. 5. Pihak kreditur. 6. Pihak jaksa (untuk kepentingan umum). 7. Bank Indonesia, jika debiturnya adalah bank. 8. Bapepam, jika debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 9. Menteri Keuangan, jika debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik.

3

Setelah permohonan pailit dikabulkan oleh hakim, maka segera diangkat pihak-pihak sebagai berikut: 1. Panitia kreditur jika diperlukan. 2. Seorang atau lebih kurator. 3. Seorang hakim pengawas. Kepailitan atas debitur tersebut baru akan berakhir manakala: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Setelah adanya perdamaian yang telah dihomologasikan. Setelah insolvensi dan pembagian. Atas saran kurator karena harta debitur tidak ada atau tidak cukup. Dicabutnya kepailitan atas anjuran hakim pengawas. Jika putusa pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Jika seluruh hutang di bayar lunas oleh debitur.

2. Prosedur Kepailitan Prosedur untuk kepailitan adalah di pengadilan khusus, yaitu di Pengadilan Niaga dengan tata cara dan prosedur yang khusus pula. Tata cara berperkara dengan prosedur khusus tersebut pada prinsipnya menyimpang dari prosedur hukum acara yang umum. Akan tetapi jika tidak diatur secara khusus dalam hukum acara kepailitan tersebut, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata yang umum. Adapun yang merupakan kekhususan dari hukum acara kepailitan dibandingkan dengan hukum acara perdata yang umum adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Di tingkat pertama hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga. Adanya hakim-hakim khusus di Pengadilan Niaga. Jangka waktu berperkara yang singkat dan tegas. Prosedur perkara dan pembuktiannya simpel. Tidak mengenal upaya banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 6. Adanya badan-badan khusus yang berhak mengajukan permohonan pailit untuk perusahaan tertentu. 7. Adanya lembaga hakim pengawas, panitia kreditur dan kurator. 8. Penangguhan hak eksekusi dari pemegang hak jaminan.

4

3. Konsekuensi Yuridis dari Kepailitan Kepailitan membawa konsekuensi yuridis tertentu, baik terhadap kreditur maupun debitur. Di antara konsekuensi-konsekuensi yuridis tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Berlaku penangguhan eksekusi selama maksimum 90 hari. 2. Boleh dilakukan kompensasi antara hutang debitur dengan piutang debitur. 3. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan. 4. Demi hukum berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur. 5. Kepailitan berlaku juga terhadap suami/istri. 6. Debitur atau direksi dari debitur kehilangan hak mengurus. 7. Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar. 8. Gugatan hukum haruslah oleh atau terhadap kurator. 9. Semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator. 10. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan. 11. Semua penyitaan dibatalkan. 12. Putusan pailit dan hakim bersifat serta-merta. 13. Berlaku juga ketentuan pidana bagi debitur. 4. Tentang Kurator Kurator adalah pihak yang memiliki peran sentral dalam suatu proses kepailitan. Setelah ditunjuk oleh pengadilan maka kuratorlah yang mengurus dan membereskan proses kepailitan sampai akhir. Jadi kurator hanya ada dalam proses kepailitan, sedangkan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang semacam peran kurator dilaksanakan oleh pihak yang disebut dengan “pengurus” Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kurator dapat digolongkan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Balai Harta Peninggalan. Kurator swasta, yang dapat berupa: Lewyer Akuntan Publik

Apabila para pihak tidak menunjuk kurator, maka Balai Harta Peninggalan bertindak menjadi kurator. Akan tetapi, jika kurator swasta yang dipilih, maka dia tidak boleh mempunyai konflik kepentingan dengan kreditur maupun debitur. Disamping kurator (kurator tetap), terdapat juga apa yang disebut dengan kurator sementara (interim receiver). Kurator sementara ini dapat diangkat (tetapi tidak wajib) dan penunjukkannya 5

dilakukan sebelum putusan pailit dijatuhkan, dengan tujuan agar harta perusahaan yang akan pailit tersebut ada yang mengurusnya dan tidak disalahgunakan oleh pihak debitur. Setelah pailit, tidak diperlukan lagi kurator sementara dan posisinya digantikan oleh kurator tetap. Kurator mempunyai tugas utama untuk membereskan harta pailit sampai tuntas, mulai dari menghitung kewajiban debitur pailit, membuat pengumuman dan pemberitahuan-pemberitahuan, menjual aset, dan membagi-bagikannya kepada kreditur yang berhak. Kurator dapat melakukan hampir segala hal yang menyangkut dengan pemberesan perusahaan debitur, dengan atau tanpa persetujuan pihak tertentu. Memang dalam menjalankan tugasnya, pihak kurator adakalanya wajib memperoleh izin dari pihak tertentu, bergantung jenis tugas yang dilakukan oleh kurator, izin atau persetujuan tersebut adalah berupa izin atau persetujuan dari hakim pengawas atau dari majelis hakim ataupun kadang-kadang diperlukan persetujuan dari panitia kreditur. Di antara kewenangan yang penting dari kurator dalam membereskan harta pailit adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

mengalihkan harta pailit sebelum pemberesan. menjual barang-barang yang tidak diperlukan dalam melanjutkan usaha. menjual harta pailit dalam pemberesan. meminjam uang dari pihak ketiga. membebankan hak jaminan atas harta pailit. menghadap di muka pengadilan. melanjutkan usaha debitur sebelum insolvensi. melanjutkan usaha debitur setelah insolvensi.

Dalam melakukan pemberesan, salah satu pedoman yang harus selalu dipenuhi oleh kurator adalah prinsip menguangkan sedapat mungkin seluruh harta pailit atau yang dikenal dengan sebutan Cash is the King. Karena itu, menagih piutang dan menjual aset debitur adalah di antara tugas-tugas kurator yang sangat penting. Kurator berwenang menjual aset debitur dalam hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

menjual aset debitur yang hasilnya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. menjual aset untuk menutupi ongkos kepailitan. menjual aset, karena menahan aset tersebut dapat mengakibatkan kerugian. menjual barang jaminan hutang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan hutang atau setelah masa penangguhan eksekusi jaminan hutang. 5. menjual aset yang tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha.

6

B. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Di samping proses kepailitan atas suatu perusahaan atau atas pribadi, maka terdapat juga prosedur lain yang disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang diatur satu pakrt dengan ketentuan tentang kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini juga dapat dijatuhkan oleh pengadilan (Pengadilan Niaga), baik terhadap debitur pribadi maupun terhadap debitur badan hukum. 1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dalam bahasa Inggris disebut dengan Suspension of Payment, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Surseance van Betaling. Yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Dengan demikian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium. Orang yang diangkat untuk mengurus harta debitur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pihak yang disebut dengan pengurus (administrator). Tugas pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mirip dengan tugas kurator (receiver) dalam proses kepailitan. Bahkan syarat-syarat untuk menjadi pengurus sama dengan syarat-syarat untuk menjadi kurator. 2. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pihak yang berinisiatif untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adlah pihak debitur itu sendiri, yang dalam hal ini diajukan ke Pengadilan Niaga dengan permohonan yang mesti ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan lawyer yang mempunyai izin praktek. Secara strategis, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimohonkan oleh debitur dengan maksud-maksud sebagai berikut: a. ingin agar Hutangnya Direstrukturisas Adakalanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimohonkan oleh debitur memang dengan maksud agar dilakukan suatu proses restrukturisasi hutang, yang diawasi oleh pengadilan. Dalan hal ini ada 2 (dua) manfaat dari restrukturisasi hutang lewat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, yaitu sebagai berikut: 7

1. Bermanfaat bagi kreditur karena pelaksananya diawasi oleh pengadilan. 2. Bermanfaat bagi debitur karena persetujuan kepada restrukturisasi hutang tidak memerlukan persetujuan semua kreditur, tetapi cukup persetujuan sebagian besar dari kreditur yang hadir dalam rapat kreditur. b. Sebagai Upaya Melawan Kepailitan Sebenarnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh debitur terpaksa dilakukan dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para krediturnya. Jika diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) padahal permohonan pailit telah dilakukan, maka hakim harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dalam hal ini Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk jangka waktu paling lama 45 hari, sementara gugatan pailit gugur demi hukum. Sepintas kelihatannya hal ini sangat menguntungkan debitur, tetapi sebenarnya posisi pihak debitur juga cukup riskan. Sebab, apabila nanti setelah berakhir masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap tidak diterima dalam voting di antara kreditur yang hadir, atau jika proposal perdamaian tidak dapat disetujui oleh voting kreditur dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap, maka demi hukum pihak debitur dinyatakan pailit, tanpa ada lagi upaya banding maupun kasasi. Dengan demikian, prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh debitur bersama dengan lawyer yang memiliki izin. 2. Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga. 3. Persetujuan terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap oleh kreditur. 4. Persetujuan terhadap rencana perdamaian oleh kreditur. 5. Pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Dalam hal ini jika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap atau rencana perdamaian ataupun pengesahan rencana perdamaian tidak dapat diterima, maka demi hukum pihak debitur dinyatakan pailit, tanpa boleh mengajukan rencana perdamaian baru. 3. Perbedaan antara Pailit dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Banyak perbedaan antara lembaga kepailitan dengan lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Di antara perbedaan yang penting adalah sebagai berikut:

8

a. Kewenangan debitur Dalam proses kapailitan, debitur pailit sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam mengurus perusahaan pailit atau harta pailit. Akan tetapi, debitur perusahaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih memiliki kewenangan seperti sediakala, hanya dalam menjalankan kegiatannya harus selalu bersama-sama dengan pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). b. Jangka waktu penyelesaian Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus diselesaikan dalam maksimum 270 hari setelah diputuskan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga. Akan tetapi, dalam proses kepailitan, setelah pengadilan memutuskan debitur pailit, maka tidak ada batas jangka waktu untuk pemberesannya.

c. Fungsi perdamaian Perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sangat luas cakupannya, mencakup berbagai aspek tentang restrukturisasi hutang. Akan tetapi, perdamaian dalam proses kepailitan hanyalah sebatas perdamaian yang berkenaan dengan pemberesan harta pailit tersebut. d. Antara pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan kurator Dalam menjalankan tugasnya selaku kurator, maka pihak kurator tidak perlu harus bersamasama dengan debitur atau direksi dari debitur, sementara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dalam menjalankan tugasnya, pengurus harus selalu bersama-sama atau didampingi oleh debitur atau direksi dari debitur. Di samping itu, dalam proses kepailitan ada yang disebut dengan kurator sementara (interim receiver), sementara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tidak ada yang namanya pengurus sementara. e. Perbedaan Pihak yang Mengajukan permohonan pailit dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pihak yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah debitur itu sendiri, sedangkan pihak yang mengajukan pailit adalah sebagia berikut: 1. Debitur. 2. Kreditur. 3. Jaksa (untuk kepentingan umum). 9

4. Bank Indonesia, jika yang pailit adalah bank. 5. Badan Pengawas Pasar Modal, jika yang pailit adalah perusahaan efek. f. Jangka waktu penangguhan eksekusi jaminan hutang Dalam proses kepailitan, jangka waktu penangguhan eksekusi jaminan hutang adalah maksimum 90 hari, sedangkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, yaitu maksimum 270 hari. C. LIKUIDASI PERUSAHAAN Likuidasi perusahaan dalam bahasa Inggris adalah winding up atau liquidation. Yang dimaksud dengan likuidasi perusahaan adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup dan menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagibagikan aktiva tersebut kepada pihak kreditur dan pemegang saham. Dengan demikian, elemen-elemen hukum dari suatu likuidasi perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Penutupan atau penghentian bisnis perusahaan. 2. Pemberesan perusahaan (menjual dan membagi-bagikan aset). 3. Pembubaran (termasuk pelaporan, pendaftaran dan pengumuman tentang pembubaran). Likuidasi suatu perusahaan dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut: 1. Sewaktu-waktu karena kehendak dari Rapat Umum Pemegang Saham (dengan kuorum dan voting supermajority). 2. Jangka waktu berdiri perusahaan sudah berakhir (tidak diperpanjang). 3. Berdasarka penetapan pengadilan, yakni dalam hal-hal sebagai berikut: 4. Permohonan dari pihak kejaksaan. 5. Permohonan paling sedikit 10% pemegang saham. 6. Permohonan kreditur (setelah pailit atau setelah pailit dicabut). 7. Permohonan pihak perseroan dengan alasan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian. 8. Sebagai akibat dari merger atau konsolidasi perusahaan (yang memerlukan likuidasi). Akibat hukum dari adanya likuidasi perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan tidak bisa berbisnis lagi. 2. Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan tertentu sejauh yang menyangkut dengan pemberesan kekayaannya. 3. Di belakang nama perusahaan dibubuhkan kata “dalam likuidasi”. 4. Pengangkatan likuidator. 10

5. Kewajiban pemberesan hak dan kewajiban perusahaan. 6. Pembubaran perusahaan. Dalam hal likuidasi perusahaan ini, diangkatlah seorang atau lebih likuidator untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan likuidasi ini. Tugas likuidator dalam proses likuidasi perusahaan mirip dengan tugas kurator dalam proses kepailitan perusahaan. Likuidator diangkat oleh: 1. Rapat Umum Pemegang Saham jika likuidasi ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham, atau 2. Pengadilan, jika likuidasi atas perintah pengadilan. 3. Adapun mereka-mereka yang diangkat untuk menjadi likuidator adalah sebagai berikut: 4. Pihak dalam perusahaan, dalam hal ini direksi (ditambah dengan pihak lain, seperti komisaris atau manajer bila perlu). 5. Pihak luar perusahaan, seperti lawyer atau akuntan publik. 6. Kombinasi antara pihak dalam dengan pihak luar perseroan. 7. Direksi (demi hukum) jika dalam suatu likuidasi ternyata tidak ditunjuk seorang likuidator. Seperti yang telah disebutkan bahwa seorang likuidator mempunyai tugas yang mirip dengan tugas seorang kurator dalam proses kepailitan perusahaan. Dalam proses pemberesan perusahaan seorang likuidator mempunyai tugas-tugas yuridis sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Likuidator bertugas sebagaimana layaknya seorang direksi perusahaan. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perusahaan. Penjualan aset-aset perseroan (jika diperlukan). Penagihan piutang perseroan. Melanjutkan bisnis perseroan sebelum dijual aset jika hal tersebut dianggap yang terbaik buat perolehan perusahaan yang optimal. Pemanggilan kreditur dan pemberitahuan kepada kreditur dan publik. Penentuan tata cara pembagian aset perseroan sesuai aturan main yang berlaku. Pembayaran kepada kreditur. Pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.

Sedangkan dalam proses pembubaran perusahaan, para likuidator mempunyai tugas-tugas yuridis sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Mendaftarkan likuidasi dalam daftar perusahaan. Mengumumkan likuidasi dalam berita negara. Mengumumkan likuidasi dalam 2 surat kabar harian. Melakukan pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman. 11

5. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir dan likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas hasil likuidasi yang telah dilakukannya. 6. Mendaftarkan hasil akhir proses likuidasi dalam daftar perusahaan. 7. Mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam berita negara. 8. Mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2 surat kabar harian. Apabila likuidator dapat menjalankan tugasnya secara benar, maka pada prinsipnya dia dibebaskan dari tanggung jawabnya demi hukum. Akan tetapi, pembebasan tanggung jawab tersebut dapat juga dilakukan dengan pemberian pembebasan tanggung jawab (etquit et de charge) dalam rapat umum pemegang saham yang terakhir. Jika pihak likuidator belum melakukan pendaftaran (dalam daftar perusahaan) dan pengumuman (dalam berita negara), maka proses likuidasi beserta seluruh konsekuensi hukumnya belum berlaku terhadap pihak ketiga, tetapi hanya berlaku secara intern perusahaan. Di samping itu, yang mesti diwanti-wanti adalah bahwa jika ada tugas likuidatro akan bertanggung jawab secara pribadi (jika likuidator tunggal) atau secara renteng (jika likuidator berbentuk tim).

Tahap – Tahap Likuidasi Perusahaan Dalam hal terjadinya pembubaran Perseroan sesuai yang tercantum dalam pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), maka Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan karena alasan-alasan yang dimaksud dalam pasal 142 ayat (1) UUPT wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Berikut ini adalah tahap-tahap Likuidasi sebuah Perseroan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 sampai dengan pasal 152 UUPT: 1. Tahap Pengumuman dan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. (Pasal 147 ayat (1) UUPT). 12

Kemudian, likuidator melakukan

pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. sebagaimana yang dimaksud diatas, pemberitahuan harus memuat pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya; nama dan alamat likuidator; tata cara pengajuan tagihan dan jangka waktu pengajuan tagihan. Jangka waktu pengajuan tagihan tersebut adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan. Dalam hal pemberitahuan kepada Menteri tentang pembubaran Perseroan, likuidator wajib melengkapi dengan bukti dasar hukum pembubaran Perseroan dan pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar. (Pasal 147 ayat (2), (3) dan (4) UUPT).

Apabila pemberitahuan kepada kreditor dan

Menteri belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi orang ketiga. Jika likuidator lalai melakukan pemberitahuan tersebut, likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga. (Pasal 148 ayat (1) dan (2) UUPT).

2. Tahap Pencatatan dan Pembagian Harta Kekayaan Selanjutnya, menurut Pasal 149 ayat (1) UUPT, kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi harus meliputi pelaksanaan: 1) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan 2) Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. 3) Pembayaran kepada para kreditor. 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. 5) Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Kemudian dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan semua kreditor yang 13

diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. (Pasal 149 ayat (2) UUPT). 3. Tahap Pengajuan Keberatan Kreditor Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan. Dalam hal pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan (Pasal 149 ayat (3) dan (4)). Kemudian kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu tersebut, dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal penolakan, sebaliknya kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran perseroan diumumkan (Pasal 150 ayat (1) dan (2)). Tagihan yang diajukan kreditor tersebut dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Dengan demikian pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil tersebut secara proposional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan (Pasal 150 ayat (3), (4) dan (5) UUPT). Apabila dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang diatur, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan ketua pengadilan negeri dapat mengangkat Likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Pemberhentian likuidator tersebut, dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya (Pasal 151 ayat (1) dan (2) UUPT). 4. Tahap Pertanggung Jawaban Likuidator Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroaan yang dilakukan dan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UUPT). 5. Tahap Pengumuman Hasil Likuidasi Kemudian, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan 14

dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggung jawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi kurator yang pertanggung jawabannya telah diterima oleh hakim pengawas (Pasal 152 ayat (3) dan (4) UUPT). Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi. Ketentuan ini berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan (Pasal 152 ayat (5) dan (6) UUPT). Selanjutnya, pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (3) dan (4) UUPT dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas (Pasal 152 ayat (7) UUPT).

Tahapan-tahapan likuidasi telah dinilai selesai pada saat

Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

15

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pailit diartikan sebagai keadaan yang merugi, bangkrut. Sedangkan dalam kamus hukum ekonomi menyebutkan bahwa, liquidation, likuidasi: pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham. Suatu perusahaan dikatakan pailit atau istilah populernya adalah “bangkrut” manakala perusahaan tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditur ramai-ramai mengeroyok debitur dan saling berebutan harta debitur tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya, sehingga hutang-hutang debitur dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/kreditur dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut. 2. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagaian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero)”. Tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Berikut ini adalah tahap-tahap pembubaran Likuidasi : a.

Tahap Pengumuman dan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan.

b.

Tahap Pencatatan dan Pembagian Harta Kekayaan

c.

Tahap Pengajuan Keberatan Kreditor

d.

Tahap Pertanggung Jawaban Likuidator

e.

Tahap Pengumuman Hasil Likuidasi

B. Saran Agar dapat memberi rasa keadilan kepada pihak kreditur dan debitur hendaknya hakim di pengadilan niaga, haruslah hakim yang benar-benar bersih tidak berat pada satu pihak dan benarbenar independen tidak bisa dipengaruhi. Dan juga hendaknya lebih baik sebuah kasus tidak sampai masuk ke pengadilan, hendaknya diselasaikan diluar pengadilan dengan musyawarah diantara para pihak.

16

DAFTAR PUSTAKA

Https://leninurmayanti04.wordpress.com/2014/04/06/kepailitan-dan-likuidasi-perusahaan/ Https://yinyang8793.wordpress.com/makalah-kepailitan/ Http://madthomson.blogspot.co.id/2014/06/tugas-makalah-kepailitan-fakultas-hukum.html?m=1 Http://jalursemuaada.blogspot.co.id/2011/11/makalah-hukum-kepailitan.html?m=1

Nurmayanti, Leni. 2014. Kepailitan dan Likuidasi Perusahaan. https://leninurmayanti04.wordpress.com/2014/04/06/kepailitan-dan-likuidasiperusahaan/., Diakses Tanggal 18 September 2016 Archive, Tutu’s. 2014. Tugas Makalah Kepailitan (Fakultas Hukum) http://madthomson.blogspot.co.id/2014/06/tugas-makalah-kepailitan-fakultashukum.html., Diakses Tanggal 18 September 2016

17