Bab Iii.docx

NAMA : ENDRA HARDI WINATA NIM : 1703101042 KELAS : 2B BAB III OTORITAS JASA KEUANGAN  Sejarah dan Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi seperti pada tahun 1997 – 1998 adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independent yang bernama otoritas jasa keuangan.otoritasjasa keuangan menurut Undang – Undang No.23 Tahun 1999 tentang BI tersebut sebenarnya sudah harus terbentuk pada 2002, namun pada praktiknya otoritas jasa keuangan ini beru terbentuk pada 2011 melalui Undang – Undang No.21 tahun 2011 Otoritas jasa keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang – Undang No.21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi,tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.  Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan system keuanagan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan.  Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Tugas Otoritas jasa keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap : 1. Kegiatan jasa keuangan di sector perbankan; 2. Kegiatan jasa keuangan di sector pasar modal dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sector peransuransian,dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya.

Wewenang :

1. Wewenang Otoritas jasa keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan disektor perbankan 2. Wewenang Otoritas jasa keuangan dalam tugas lembaga bank dan nonbank  Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Otoritas jasa keuangan dipimpin oleh dewan komisioner yang beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan presiden dan bersifat kolektif dan kolegial. Anggota dewan komisioner memiliki hak yang sama.  Nilai Strategi dariOtoritas Jasa Keuangan a) Integritas, bertindak objektif, adil dan konsisten b) Profesionalisme, bekerja dengan penuh tanggung jawab c) Sinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal d) Inklusif, terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan e) Visioner, memiliki wawasan yang luas  Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan Visi Otoritas jasa keuangan adalah menjadi lembaga pengawasan industry jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industry jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum Misi : 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sector jasa keuangan secara teratur,adil,transparan dan akuntabel 2) Mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat  Tujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen dan Masyarakat a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sector jasa keuangan, layanan dan produknya b) Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatanya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di sector jasa keuangan  Koordinasi dan Kerja Sama Antarlembaga Otoritas Jasa Keuangan

 Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia peraturan pengawasan dalam bidang perbankan : a) Kewajiban pemenuhan modal b) System informasi perbankan yang terpadu c) Kebijakan penerimaan dana dari luar negri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negri d) Produk perbankan, transaksi deriatif, kegiatan usaha bank lainnya e) Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank f) Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.  Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan dengan LPS Memberikan informasi tentang bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan jika Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan kondisi kesehatan yang memburuk , Otoritas Jasa Keuangan akan segera menginformasikan ke bank Indonesia untuk melakuakn langkah langkah sesuai kewenangan bank Indonesia.  Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan dengan pihak internasional Bidang – bidang yang dapat dilakukan kerjasama adalah : a. Pengembangan kapasitas kelembagaan b. Pertukaran informasi c. Kerjasama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan disektor keuangan