By. Tatang Rony.s

By. Tatang Rony.s





Karena UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar yang tertulis, maka ; Kedudukan UUD 1945 berfungsi sebagai; 1. Norma hukum 2. Hukum dasar tertulis (tertinggi)









Hukum dasar yg tidak tertulis disebut dengan “Konvensi” .

1.Konvensi merpakan aturan2 dasar yg timbul dan terpelihara (dilakukan berulang-ulang dan terus menerus) dlm praktek penyelenggaraan negara. 2.Konvensi sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yg timbul dalam praktek penyelenggaraan negara. 3.Konvensi tdk boleh bertentangan dg hukum dasar yg tertulis (UUD 1945)



Singkat; UUD 1945 hanya memuat 16 Bab, dengan 37 Pasal (seb diamandemen), dan 18 Bab, dengan 56 Pasal (setelah diamandemen).

Supel (elastis) ; 1. hanya memuat aturan-aturan pokok; yaitu memuat garis2 besar sebagai instruksi kpd pemerintah pusat dll penyelenggara negara utk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesos, 2.Sebagai pelaksanaannya utk menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kpd Undang-Undang (UU Organik), 3. Sistem dlm UUD 1945 tdk ketinggalan jaman atau lekas usang, 4.Kehidupan masyarakat dan negara yg dinamis. 

1. PEMBUKAAN; Terdidi dari 4 (empat) alinea yg merupakan “pokok kaidah/norma dasar” 2. BATANG TUBUH; a.Teridiri dari 16 Bab, dengan 37 Pasal, 4 Pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan (seb diamandemen), 18 Bab, dengan 56 Pasal (setelah diamandemen), b.Berisi 2 bagian pokok yaitu;- mengatur sistem pemerintahan Negara, dan Hubungan Negara dengan warga negara. 3. PENJELASAN; Penjelasan umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal

 

 

UUD 1945 dirancang oleh; BPUPKI, selesai tgl,14-07-1945 UUD 1945 ditetapkan oleh; Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tgl, 1808-1945 UUD 1945 disiarkan dlm; Berita Negara RI Nomor: 7, tgl, 15-02-1946 Penjelasan UUD 1945 isinya secara materi adalah mrpkn singkatan secara sistematis pidato Prof.Soepomo dlm sidang BPUPKI, tgl, 15-071945

1. Sebagai sbr dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia utk tetap hidup dlm suasana merdeka lahir dan batin. 2. Sebagai sbr dari cita hukum dan cita moral dlm lingkungan nasional dan pergaulan bangsa2 di dunia. 3. Mempunyai nilai-nilai yang Universal dan Lestari

1.

2.

3.

1945; dan Penjelasan UUD 1945. UUD 1945 = Hukum dasar yg tertulis. Mrpkn sbr hkm +(tertinggi), yg memuat seluruh dsr2 sistem hkm dan pemerintahan RI. Keseluruhan naskah yg terdiri dr; Pembukaan UUD 1945; Batang Tubuh UUD

1. Dalil objektif : - penjajahan tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan , -semua bangsa di dunia mempunyai hak asasi yaitu hak untuk merdeka.

2. Pernyataan subjektif ;aspirasi bangsa indonesia membebaskan diri dari penjajahan 3. Landasan politik luar negeri; melawan penjajahan ,mendukung kmerdekaan setiap bangsa, menentang hal-hal yang tidak sesuai dgn prikemanusiaan dan prikeadilan.

1. 2.

3.

Sebagai perjuangan pergerakan Indonesia sampai pada tingkat yang menentukan, Sebagai momentum harus dimanfaatkan utk menyatakan kemerdekaan (pernyataan kemerdekaan), Kemerdekaan harus diisi dgn mewujudkan negara Indonesia yg merdeka, bersatu,berdaulat, adil, dan makmur.

1. 2.

3.

4.

Pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Motivasi spiritual yang luhur (adanya keseimbangan materil dan spiritual, dunia dan akhirat, Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (menganut ajaran negara ketuhanan, mengku bahwa Allah SWT, sbg Tuhan), Kemerdekaan yg diperoleh bukan hanya semata atas perjuangan seluruh bangsa Indonesia ,tetapi juga berkat Allah Yang Maha Kuasa.

Tujuan negara: - Melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, - Memajukan kesejahteraan umum, - Mencerdaskan kehidupan bangsa, - Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar; kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 2. Prinsip dasar: - Negara Republik dan berkedaulatan rakyat - Dasar falsafah negara; PANCASILA 1.

1.

Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dgn berdasar: persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia; - Negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan, - Negara menghendaki persatuan, melindungi segenap bangsa Indonesia.

2.

Negara hendak mewujudkan KEADILAN SOSIAL, bagi seluruh rakyat Indonesia (seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dlm kehidupan bermasyarakat),

3. Negara yang BERKEDAULATAN RAKYAT bedasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan ; Sistem negara yg terbentuk dalam Undang-Undang harus berdasar kepada kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan,

4.

Negara berdasar KETUHANAN YANG MAHA ESA, menurut KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB ; Adanya prinsip negara berketuhanan, dan mewajibkan pemerintah/penyelenggara negara utk memelihara budi pekerti kemanusiaan yg luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur.