Buletin Ii Edisi 3 Tahun 2007

BULETIN

INFO KESEHATAN PELABUHAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

Pengantar Redaksi Buletin Info Kesehatan Pelabuhan ini merupakan buletin Volum II edisi 3 yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok. Buletin ini merupakan wahana informasi bagi insan pelabuhan dalam mengembangkan potensi diri guna mendukung pelaksanaan program kesehatan, khususnya bagi para pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia. Buletin Info Kesehatan pelaksanaan program, kajian – peningkatan sumber daya – naskah ilmiah dan karya – karya terkini lainya, bahkan informasi

Pelabuhan berisi informasi hasil kajian, pengembangan teknologi, manusia melalui pelatihan, naskah seni serta peristiwa – peristiwa pengobatan tradisional.

Redaksi menerima reportase, saduran, karikatur, lain dan foto – foto yang kesehatan pelabuhan. Walaupun belum pernah masuk, namun kesempatan ini pada para untuk berpartisipasi dalam

sumbangan artikel, laporan, sajak – sajak ataupun karya sastra berkaitan dengan program sumbangan naskah dari KKP lain Redaksi tetap menawarkan kolega KKP di seluruh Indonesia penulisan Buletin Info Kesehatan.

Cover : Nana Mulyana Model : Pelatihan SE

Dewan redaksi mengajak para pembaca buletin ini untuk melaju dengan kecepatan optimal dalam meningkatkan jejaring informasi guna mencapai kinerja yang kita inginkan. Selamat bekerja dan sukses selalu Dewan Redaksi Diterbitkan oleh : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK DITJEN PP & PL DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.

Pelindung / Penasehat: Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Raissekki, SKM, MM Dewan Redaksi : Ketua, RBA. Widjonarko, SKM, MKes Anggota Redaktur: Ikron, SKM, MKM.,Agus Syah, SKM,Sugeng Retyono, SKM., Sulistyono Wahyudi,SH.,Arik Arumawati

Daftar isi : Siapa yang paling menikmati dampak kemajuan Ekonomi ?

3

Sampling Pemeriksaan Residu Pestisida

4 - 7

Jejaring dan kemitraan Kesja bidang UKP

8

Penyelenggaraan Jejaring 9 - 12 Kerja SE Penyelenggaraan Jejaring 12 - 15 Kerja Karantina Hubungan antar Manusia

16 - 18

Nana Mulyana, SKM.,Lussie Soraya.,Dewi Dyah Palupi, SKM

Pengawasan Pestisida di dalam Pelabuhan

18 - 29

Sekretariat :

Pengamanan Makanan

30 -39

Mencetak Photo(bag.2)

50 - 51

Editor :

Agus Sudarman,SKM

Alamat Redaksi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok | Jl. Raya Pelabuhan No. 17 Tanjung Priok - Jakarta Utara | Telp. 021 – 43931045, 4373265 | Fax. 021 – 4373265 | E-Mail : [email protected] | Desain oleh MGC ([email protected])

Page 2

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

SURVEILANS EPIDEMIOLOGI PELABUHAN HARUS DIPERKUAT Oleh : RAISSEKKI, SKM, MM

P

erkembangan lalu lintas International

Seluruh faktor risiko penyakit

me

harus dieleminir sekecil mungkin, teru-

ngalami perubahan yang besar. Waktu

tama faktor risiko penyakit yang da-

tempuh perjalanan dari suatu negara ke

pat ditularkan melalui vector, air,

negara lain menjadi semakin singkat yang

makanan, dan lain-lain. Untuk mem-

secara otomatis lalu lintas Internasional

perkuat system surveilans epidemi-

udara untuk angkutan manusia menempati

ologi di Pelabuhan Tanjung Priok,

urutan tertinggi, bila dibandingkan lalu lintas

maka Kantor Kesehatan Pelabuhan

laut dan darat. Lalu lintas laut lebih banyak

Kelas I Tanjung Priok menyelenggara-

digunakan untuk angkutan barang, se-

kan kegiatan prioritas antara lain

dangkan untuk manusianya, hanya

terba-

yakni : pertemuan – pertemuan jeja

tas pada angkutan penyeberangan dan

ring kerja (net working) dengan stake

angkutan wisata dengan kapal penum-

holder serta menyelenggarakan pe-

pang ataupun kapal pesiar.

latihan surveilans epidemiologi pela-

semakin

melaju

pesat

dan

Kondisi ini juga membawa perubahan pola perkembangan penyakit yang

buhan, baik bagi

staff KKP Kelas I

Tanjung Priok maupun KKP lainnya.

dapat menyebar secara Internasional. Pe nyakit baru yang muncul

(New Emerging

HFMD

Deseases), seperti : HFMD, Avian Influenza serta penyakit yang muncul kembali (ReEmerging Deseases), ternyata telah menjadi masalah

dunia.

Selain

penyebarannya

yang cepat juga belum adanya obat spesifik untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Oleh karena itu, langkah paling tepat yang harus dilakukan di pelabuhan seluruh Indonesia, yakni system surveilans epidemiologi pelabuhan harus diperkuat untuk menjaga pintu masuk Negara tercinta ini.

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 3

SAMPLING PEMERIKSAAN RESIDU PESTISIDA Oleh : Agus Syah F.H.,SKM

P

1. UMUM embangunan kesehatan di Indonesia dihadapkan pada beban ganda ( Double Burden ) Kesehatan, yaitu masalah “tradisional” yang berhubungan dengan penyakit menular dan masalah kesehatan “modern” yang berhubungan dengan dampak negatif pembangunan yang dewasa ini didominasi oleh pe nyakit-penyakit yang berhubungan de ngan lingkungan maupun dengan masalah gaya hidup. Salah satu masalah tersebut adalah gangguan terhadap kesehatan dan lingkungan manusia yang diakibatkan oleh pengelolaan pestisida yang kurang bijaksana. Karena itu program penyehatan lingkungan menetapkan upaya pengamanan pestisida sebagai salah satu kegiatan pokok yang bertujuan untuk mengendalikan dampak negatif pestisida terhadap manusia dan lingku ngan. Upaya pengamanan pestisida meliputi kegiatan : a. Pengawasan terhadap pengelolaan pestisida b. Pengendalian residu pestisida

tempat

pencemaran

dan

Informasi tersebut adalah : Pengambilan sampel untuk pemeriksaan residu pestisida Disadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada informasi ini, karena itu saran dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan sangat kami hargai. Semoga informasi ini bermanfaat bagi upaya pengendalian residu pestisida sebagai salah satu kegiatan dalam pengamanan pestisida.

II. PENGAMBILAN SAMPEL UNTUK PEMERIKSAAN RESIDU PESTISIDA 1. Tujuan Umum : Diharapkan dapat memahami caracara pengambilan sampel untuk pemeriksaan residu pestisida. 2. Tujuan Khusus : Setelah selesai mengikuti kegiatan belajar ini diharapkan dapat : a. Menjelaskan teknik-teknik pengambilan sampel b. Melakukan pengambilan sampel secara tepat dan benar Pokok bahasan :

c. Pengendalian paparan (pemajanan) pestisida d. Pengendalian keracunan pestisida

Tulisan ini merupakan salah satu informasi yang mempunyai tujuan agar dijadikan pedoman / acuan bagi para Page 4

petugas kesehatan dalam melaksanakan pengendalian residu pestisida.

a. Jenis sampel b. Metodologi sampling c. Transportasi dan penanganan sampel d. Sampling air dan air limbah

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

III. JENIS SAMPEL Untuk melakukan suatu analisa residu pestisida, sebelumnya dilakukan pengambilan sampel. Sampel yang diambil adalah di media lingkungan (Pemantauan ), pada umumnya meliputi : 1. Sampel komoditi pertanian dan perternakan, seperti sayuran, buah - b uahan, i k an, dl l . ( kelompok bahan makanan ) 2. Sampel udara 3. Sampel air/sumber air 4. Sampel tanah

IV. METODOLOGI SAMPLING Dalam pelaksanaan pengambilan sampel untuk pemeriksaan residu pestisida perlu diperhatikan bahwa sampel yang diambil mewakili obyek/ kelompok yang akan dianalisa. Kemudian juga diperhatikan tentang waktu sampel artinya kapan kita harus mengambil sampel dilapangan terutama untuk komoditi pertanian dan perternakan, jumlah sampel/ukuran sampel. Secara rinci hal-hal tersebut diuraikan sebagai berikut : 1. Sampel mewakili obyek yang akan dianalisa. Sampel yang diambil untuk analisa residu pestisida harus representatif atau mewakili obyek, sehingga nantinya hasil menggambarkan secara keseluruhan tingkat residu pestisida dalam proyek. Secara teoritis pengambilan sampel harus dilakukan secara random

atau acak dan sampel yang terkumpul dijadikan sampel komposit. Namun seandainya dilapangan tidak dapat dilakukan secara acak, lakukan secara praktis namun tidak menimbulkan bias yang besar. Uraian berikut dapat dijadikan pedoman praktis dilapangan. a. Komoditi dalam kemasan. Komoditi dalam kemasan yang berada di suatu wadah atau tempat misalnya dalam truk , penarikan sampel dilakukan di 5 titik; yaitu 4 disudut, 1 di titik perpotongan diagonal. Pada kelima titik-titik tersebut diambil di bagian atas, tengah, dan bagian terbawah. b. Bahan makanan dalam kemasan. Pengambilan sampel seperti digudang, kontainer besar dilakukan seperti pada point a diatas. c. Bahan makanan ( belum dipanen ).

dilapangan

Pengambilan sampel dilapangan atau di areal pertanian/peternakan dilakukan di ke 4 sudut dan dibagian tengah ( 5 titik ). Pada kelima titik-titik tersebut diambil dibagian atas, tengah, dan bagian terbawah. d. Air minum, air sungai atau air danau. Pengambilan sama dengan pengambilan kegiatan pengawasan kualitas air bersih. Pengambilan di sungai/air danau dilakukan pada kedalaman yang berbeda.

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 5

2. Waktu pengambilan sampel. Pengambilan sampel untuk pemeriksaan residu pestisida waktunya sebaiknya dilakukan sebelum panen, dan bahan makanan non kemasan yang berada di gudang diambil sebelum komoditi tersebut didistribusikan atau dipasarkan. Sedangkan pada komoditi makanan kemasan, air minum, air sungai/danau dapat diambil sewaktu-waktu. 3. Jumlah sampel yang diambil. Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil, perlu memperhatikan hal-hal berikut : a.

Biaya yang tersedia untuk sampling dan analisis

b.

Kemampuan laboratorium lapangan untuk menyelesaikan analisis, menyangkut kemampuan peralatan dan petugas

c.

Akses ketempat pengambilan sampel yang berasal dari lingkungan.

d.

Jumlah sampel yang diambil sebagai berikut :

akan

e. Komoditi dalam kemasan Sebagai dasar untuk penentuan jumlah unit sampel (n) adalah akar kuadrat dari jumlah total kemasan, dengan catatan nilai n tidak > 15, atau jumlah obyek (Populasi) yang akan diperiksa tidak lebih dari 225. Misal dalam suatu truk/kontainer terdapat 150 kemasan maka n = akar dari 150 = lebih kurang 12 sampel. Page 6

b. Bahan kemasan

makanan

dalam

1. Komoditi ukuran kecil ( beras, kacang-kacangan), berat sampel 2 kg. 2. Komoditi ukuran sedang ( tomat, apel, jeruk, dsb ), berat sampel 10 kg 3. Komoditi ukuran besar ( melon, apel, jeruk, dsb ) berat sampel 25 kg c. Bahan makanan ( belum dipanen )

dilapangan

Jumlah sampel yang sama seperti point b.

diambil

d. Air minum, Air sungai, Air danau Jumlah sampel yang diambil untuk pemeriksaan residu pestisida adalah sebanyak 2 liter.

V. TRANSPORTASI SAMPEL

DAN

PENANGANAN

Dalam transportasi dan penanganan sampel yang perlu diperhatikan adalah jarak waktu antara saat sampling dan analisis. Dimaklumi bahwa pestisida terdiri dari berbagai kelompok senyawa kimia dengan sifat kesetabilan yang bervariasi, mulai dari yang sangat stabil ( persistent ) sampai yang sangat tidak stabil (non persistent). Selanjutnya kita ketahui bahwa kestabilan pestisida terhadap suhu, pH, mikroorganisme berbeda, seperti golongan Karbanat mudah mengalami degradasi. Karbaril ( gol.Karbanat ), pada pH 7, suhu 20 0C, memiliki waktu separuh ( paroh ) 10, ini bervariasi dalam selang waktu 10 hari, residu karbamat dalam air dengan pH 7, 20 0C tinggal setengahnya. Karena itu penanganan sampel setelah

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

diambil sampai kepada waktu preparasi dan analisis perlu diperhatikan, agar tingkat residu pada saat sampel diambil tidak berbeda dengan keadaan sampel dianalisis. Selanjutnya sampel sebaiknya disimpan di lemari Es/freezer sebelum di

analisis. Waktu penyimpanan sampel perlu diperhatikan, tergantung jenis pestisida dan komoditi yang diperiksa. Berikut ini petunjuk untuk batas waktu penyimpanan ( termasuk waktu transportasi ) untuk beberapa komoditi dan insektisida.

Tabel Batas Waktu Penyimpanan Sampel

No 1.

Komoditi Air

Jenis Pestisida ( Golongan )

Penyimpanan dan Suhu

Organo chlorine*) Organo Phosphat*)

14 hari Refrigerator

Produk basah

pertanian Organo chlorine*) Organo Phosphat*)

7 hari Sesegera mungkin

Karbamat *) 2.

Batas Waktu

Sama seperti air Refrigerator

Karbamat *) Organo chlorine*) Organo Phosphat*) Karbamat *) 3.

Produk kering

30 hari Reezer

pertanian Organo chlorine*) Organo Phosphat*)

7 hari Sesegera mungkin Sama seperti air

Refrigerator

Karbamat *) Organo chlorine*) Organo Phosphat*)

2 bulan freezer

Karbamat *)

7 hari Sesegera mungkin

Catatan : *) Dilarang untuk dipergunakan *) Dibatasi untuk dipergunakan

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 7

JEJARING DAN KEMITRAAN KESEHATAN KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

P

Oleh : dr. I Yoman Putra

elabuhan merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuk negara, pusat kegiatan ekonomi, pusat perdagangan, serta dapat menjadi tempat penularan berbagi macam penyakit dan masalah kesehatan masyarakat lainnya sejalan dengan yang direkomendasikan oleh IHR 2005. IHR 2005 tidak lagi hanya terfokus mengenai penyakit karantina (pes,yellow fever dan kolera) akan tetapi semua masalah kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia termasuk kimia, biologi dan nuklir. Disamping itu pelabuhan juga merupakan show window atau image pertama bagi para pendatang dari luar negeri terhadap negara kita. Kita ketahui bahwa di wilayah pelabuhan Tanjung Priok banyak terdapat aktivitas-aktivitas/kegiatan usaha baik formal maupun informal yang dijalankan oleh pekerja-pekerja di pelabuhan. Semua itu merupakan salah satu faktor resiko terjadinya berbagai macam pe nyakit baik menular maupun tidak menular yang mempunyai potensi untuk terjadinya wabah. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan tindakan – tindakan nyata untuk mengantisipasi berbagai faktor resiko tersebut sehingga kemungkinan terjadinya penyakit maupun kecelakaan akibat kerja dapat ditekan serendah-rendahnya.

bagai unsur yang ada di pelabuhan Tanjung Priok seperti Administrator Pelabuhan, PT. PELINDO, Bea Cukai, perusahaan-perusahaan yang ada di lingku ngan pelabuhan Tanjung Priok dan lainlain. Pertemuan tersebut juga dihadiri dari berbagai sektor dan instansi yang terkait seperti Bina Kesehatan Kerja Depkes RI, SubDit ISPA, SubDit TBC, Sudin Jakarta Utara dan lain-lain. Pada pertemuan tersebut terjadi saling curah pendapat yang intinya bagaimana mengembangkan kesehatan kerja di wilayah pelabuhan Tanjung Priok, yang menghasilkan beberapa kesepakatan yang diharapkan dilaksanakan oleh semua peserta yang hadir. Hal-hal yang disepakati pada pertemuan tersebut adalah sosialisasi kesehatan kerja, memanfaatkan pelayanan kesehatan seperti Kegawat daruratan medik, pelayanan rawat jalan, perawatan gigi, vaksinasi, medical cek up,klinik IMS, VCT HIV/AIDS dan lain-lain.

Salah satu kegiatan yang sangat penting yang sudah dilakukan oleh KKP Kelas I Tanjung Priok adalah dilaksanakan nya Pertemuan Jejaring dan Kemitraan Kesehatan Kerja, yang melibatkan berPage 8

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

EXECUTIVE SUMMARY PENYELENGGARAAN JEJARING KERJA SURVAILANS EPIDEMIOLOGI (DENGAN PELAYANAN KESEHATAN) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK PUNCAK, CIBOGO, BOGOR, JAWA BARAT, 4 S/D 7 JULI 2007 Oleh : IKRON, SKM,MKM

I. PENDAHULUAN Adanya arus globalisasi yang ditandai dengan tingginya mobilitas penduduk merupakan perkembangan yang positif bagi umat manusia antara lain informasi dapat diperoleh dengan cepat, namun juga dapat menjadi ancaman global dari New-emerging disease yang berpotensi masuk ke Indonesia antara lain Avian Influensa, SARS, Legionnaires Disease, Nipah Virus, Paragoniasis Pulmonalis, HFMD, Ebola, Hanta Fever. Emerging Disease yang berpotensi masuk ke Indonesia antara lain HIV/AIDS, Penyakit menular seksual lainnya, Dengue Haemoragic Fever, Japanese B. Encephalitis, Chikungunya, Cholera, Salmonellosis, dan Filariasis. Sedangkan Reemerging Disease yang berpotensi masuk ke Indonesia diantaranya Pes, TBC, Scrub-Typus, Malaria, Anthrax, dan Rabies. Pada saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang lebih jauh menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik maupun luar negeri dalam jumlah besar sebagai penghasil devisa bagi Negara. Melihat hal tersebut, pengawasan terhadap penyakit perlu ditingkatkan. Ditambah lagi dengan peran dari pelabuhan sebagai pintu gerbang keluar masuknya penyakit, oleh karena itu

beban KKP Kelas I Tanjung Priok saat ini dirasakan semakin berat karena perkembangan permasalahan kesehatan yang ada di Dunia dan di Indonesia pada khususnya semakin kompleks. Selain melaksanakan upaya cegah tangkal penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah disisi lain KKP juga dituntut untuk selalu tanggap dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Revisi IHR tahun 2005 yang telah diberlakukan sejak tanggal 15 Juni Tahun 2007 dengan perhatian kepada Public Health Emergency Of International Concern / PHIEC (masalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global) dan Kepmenkes No. 1116 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan serta berdasarkan Kepmenkes No. 265 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa KKP sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Dirjen PP & PL, salah satu tugas KKP adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit Karantina dan penyakit menular potensial wabah, melalui Survailans Epidemiologi, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan.

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 9

II. TUJUAN

epidemiologi di pelabuhan

Diperolehnya peningkatan kerjasama survailans epidemiologi dengan lintas program dan lintas sektor serta stake holder terkait dalam rangka cegah tangkal penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah.

V. NARA SUMBER / PENGAJAR / FASILITATOR 1.

Konsultan WHO

2.

Adpel Utama Tanjung Priok

3.

Kantor Pelayanan Utama Bea & Cukai Tipe A Tanjung Priok

4.

PT. (Persero) Pelindo II Cabang Tanjung Priok

5.

Sudin Kesmas Jakarta Utara

6.

Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Priok

7.

DPC INSA JAYA

8.

KKP Kelas I Tanjung Priok

III. PESERTA Peserta jejaring survailans epidemiologi (dengan pelayanan kesehatan) adalah lintas program, lintas sektor serta stake holder terkait, dengan jumlah peserta sebanyak 30 peserta.

IV. MATERI JEJARING KERJA a. Cegah tangkal PHIEC di pintu masuk negara b. Tupoksi KKP c. Peran Adpel dalam peningkatan survailans epidemiologi di pelabuhan d. Peran dan upaya yang telah dan akan PT. Pelindo dalam peningkatan survailans epidemiologi di pelabuhan e. Peran Bea Cukai dalam Survailans Epidemiologi di Pelabuhan f.

Peran Balai Karantina Hewan Kelas I Tanjung Priok dalam peningkatan survailans epidemiologi di pelabuhan

g. Peran Sudin Kesmas Jakarta Utara dalam Survailans Epidemiologi di Pelabuhan h. Peran dan upaya yang telah dan akan dilakukan INSA JAYA dalam peningkatan survailans Page 10

VI. MEKANISME JEJARING KERJA Metodologi atau mekanisme dalam penyelenggaraan jejaring kerja ini dilaksanakan dengan cara : 1.

Penjelasan materi

2.

Roundtabel discussion

3.

Tanya jawab

4.

Kesepakatan

VII. WAKTU DAN TEMPAT Jejaring kerja ini dilaksanakan di Puncak, Bogor, Jawa Barat dari tanggal 4 s/d 7 Juli 2007 VIII. PEMBIAYAAN Biaya pelaksanaan kegiatan jejaring kerja Surveilans Epidemiologi (Dengan Pelayanan Kesehatan) dibebankan kepada DIPA KKP Kelas

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

I Tanjung Priok Tahun Anggaran 2007

IX.

sehingga peserta jejaring kerja antusias untuk mengikuti jejaring kerja. 3.

HASIL PENYELENGGARAAN JEJARING KERJA Hasil dari penyelenggaraan jejaring kerja ini sebagai berikut : 1. Jumlah sebanyak peserta

peserta 30 (tiga

4. Meningkatkan koordinasi antar KKP Kelas I Tanjung priok, stake holder, dan pengguna jasa dalam menciptakan pelabuhan Tanjung Priok yang sehat .

jejaring puluh)

2. Nara sumber / pengajar / fasilitator memberikan materi sesuai yang telah direncanakan pada jadwal jejaring kerja 3. D i da p at ka n kes ep a ka ta n antara KKP dan stake holder yang terkait pada pelaksanaan kegiatan survailans epidemiologi dalam rangka pengawasan Public Health International Emergency Concern (PHIEC). 4. Terciptanya peningkatan koordinasi kerja mengenai survailans epidemiologi antar KKP, stake holder dan pengguna jasa di Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

5. Terbentuknya kesepakatan antara peserta dalam penerapan survailans epidemiologi di pelabuhan, sehingga cegah tangkal terhadap Public Health International Emergency Concern (PHIEC) dapat berjalan. Keuntungan dan hambatan jejaring kerja : Keuntungan : 1.

Meningkatkan pemahaman bagi setiap stake holder dan pengguna jasa akan peran KKP dalam pelaksanaan survailans epidemiologi di Wilayah Tanjung Priok.

2.

Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor sehingga Pelabuhan Tanjung Priok yang sehat dapat dicapai dengan secepatnya.

3.

Menciptakan suatu link antar peserta jejaring dalam upaya penerapan IHR 2005.

X. KESIMPULAN Dari hasil penyelenggaraan jejaring kerja Survailans Epidemiologi (Dengan Pelayanan Kesehatan) tersebut di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Peserta jejaring kerja yang hadir 100% 2. Nara sumber / pengajar yang telah memberikan materi sesuai dengan bidang dan profesinya,

Penyelenggaraan jejaring kerja survailans epidemiologi berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Hambatan : 1. Pemahaman IHR 2005 yang dimiliki para peserta masih bervariasi, sehingga proses kesepakatan sedikit berjalan lamban.

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 11

2. Ada beberapa peserta yang bukan penentu kebijakan di instansinya sehingga ada beberapa materi yang tidak dapat menghasilkan suatu keputusan.

XI. SARAN REKOMENDASI 1. Perlu diselenggarakan jejaring kerja secara berkelanjutan, sehingga koordinasi dengan stake

holder terkait dapat sebagaimana mestinya.

berjalan

2. Kesepakatan yang telah disepakati oleh peserta jejaring kerja, hendaknya terus ditindak lanjuti dengan harapan semua stakeholder maupun pengguna jasa dapat lebih memahami perannya masing-masing dalam penerapan survailans epidemiologi.

EXECUTIVE SUMMARY PENYELENGGARAAN JEJARING KERJA KARANTINA DENGAN STAKE HOLDER KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK BOGOR, JAWA BARAT, 18 S/D 21 JULI 2007 Oleh : IKRON SKM,MKM

I. PENDAHULUAN Perkembangan teknologi transportasi dewasa ini semakin pesat dan cepat, jarak antar negara atau antar pulau terasa semakin dekat karena perjalanan dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini merupakan perkembangan yang positif bagi kesejahteraan umat manusia. Kemajuan teknologi transportasi ini akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang antar negara atau antar pulau yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk secara global baik dalam skala mikro maupun makro. Pada skala mikro arus perdagangan antar daerah semakin lancar, barang cepat mencapai tujuan dan biaya angkut barang dapat ditekan. Pada skala makro negara kita merupakan negara yang terletak sangat strategi di lintasan dua benua yang besar yaitu benua Australia dan Benua Asia. Negara kita menjadi penting karena selalu dilewati oleh alat angkut menuju ke Page 12

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

dua benua tersebut. Di samping itu, perkembangan teknologi transportasi dan semakin meningkatnya faktor risiko PHIEC maka petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai garda terdepan dalam upaya cegah tangkal penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah sangat berisiko untuk terkena penyakit. Disisi lain petugas KKP juga dituntut untuk selalu tanggap dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Untuk itu sikap profesionalisme dalam melaksanakan cegah tangkal terhadap penyakit harus menjadi bagian dalam pelaksanaan tugas, karena upaya cegah tangkal tidak akan berhasil dengan baik bila tidak didukung oleh jejaring kerja yang baik antar instansi pemerintah, stake holder dan institusi terkait lainnya.

holder, lintas program dan lintas sektor serta stake holder terkait dalam rangka cegah tangkal penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah.

III. PESERTA Peserta jejaring adalah lintas program, lintas sektor serta stake holder terkait, dengan jumlah peserta sebanyak 30 peserta.

IV. MATERI JEJARING KERJA 1. Cegah tangkal PHIEC di pintu masuk negara 2. Kebijakan kekarantinaan dalam cegah tangkal PHIEC di pelabuhan 3. Tupoksi KKP

Upaya cegah tangkal PHIEC dan faktor risikonya tidak akan berhasil secara konprehensif bila tidak didukung oleh stake holder terkait. Menyadari akan tantangan ke depan dan kelemahan yang dimiliki saat ini, melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok No : KS.00.5.83.938 tanggal 29 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Jejaring Kerja Karantina Dengan stake holder Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok, telah diselenggarakan Jejaring kerja kekarantinaan, tanggal 18 s/d 21 Juli 2007 di Puncak, Bogor, Jawa Barat.

4. Peran Adpel dalam kekarantinaan di pelabuhan 5. Peran dan upaya yang telah dan akan PT. Pelindo dalam kekarantinaan di pelabuhan 6. Peran Bea & Cukai dalam kekarantinaan di pelabuhan 7. Peran Balai Karantina Hewan Kelas I Tanjung Priok dalam kekarantinaan di pelabuhan 8. Peran dan upaya yang telah dan akan dilakukan INSA JAYA dalam kekarantinaan di pelabuhan

V. II. TUJUAN Diperolehnya peningkatan kerjasama karantina dengan stake

NARA SUMBER / PENGAJAR / FASILITATOR 1. Konsultan WHO 2. Adpel Utama Tanjung Priok

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 13

3. Kantor Pelayanan Utama Bea & Cukai Tipe A Tanjung Priok

sebanyak peserta

4. PT. (Persero) Pelindo II Cabang Tanjung Priok 5. Balai Besar Karantina Kelas I Tanjung Priok

Hewan

VI. MEKANISME JEJARING KERJA Metodologi atau mekanisme dalam penyelenggaraan jejaring kerja ini dilaksanakan dengan cara :

2.

Roundtabel discussion

3.

Tanya jawab

4.

Kesepakatan

X.

KESIMPULAN Dari hasil penyelenggaraan jejaring kerja tersebut di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Peserta jejaring kerja yang hadir 100%

VII. WAKTU DAN TEMPAT Jejaring kerja ini dilaksanakan di Puncak, Bogor, Jawa Barat dari tanggal 18 s/d 21 Juli 2007

2. Nara sumber / pengajar yang telah memberikan materi sesuai dengan bidang dan profesinya, sehingga peserta jejaring kerja antusias untuk mengikuti jejaring kerja 3.

VIII. PEMBIAYAAN Biaya pelaksanaan kegiatan jejaring kerja kekarantinaan dibebankan kepada DIPA KKP Kelas I Tanjung Priok Tahun Anggaran 2007

HASIL PENYELENGGARAAN JEJARING KERJA Hasil dari penyelenggaraan jejaring kerja ini sebagai berikut : 1. Jumlah

Page 14

peserta

jejaring

Penyelenggaraan jejaring kerja kekarantinaan berjalan dengan b ai k da n s ebag ai m an a mestinya

4. T e r c i p t a n y a persamaan persepsi dalam melaksanakan kegiatan kekarantinaan. 5.

IX.

puluh)

3. Didapatkan kesepakatan antara KKP dan stake holder yang terkait pada pelaksanaan kegiatan kekarantinaan dalam rangka cegah tangkal penyakit menular potensial wabah.

7. KKP Kelas I Tanjung Priok

Penjelasan materi

(tiga

2. Nara sumber / pengajar / fasilitator memberikan materi sesuai yang telah direncanakan pada jadwal jejaring kerja

6. DPC INSA JAYA

1.

30

Meningkatkan kesigapan para petugas di wilayah pelabuhan Tanjung Priok dalam menciptakan pelabuhan Tanjung Priok yang sehat .

Keuntungan dan hambatan jejaring kerja :

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Keuntungan : 1. Meningkatkan pemahaman bagi setiap stake holder dan pengguna jasa akan peran KKP dalam pelaksanaan kekarantinaan di Wilayah Tanjung Priok. 2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor sehingga Pelabuhan Tanjung Priok yang sehat dapat dicapai dengan secepatnya.

instansinya sehingga ada beberapa materi yang tidak dapat menghasilkan suatu keputusan. 3. A l o k a s i dana untuk penyelenggaraan program

XI. SARAN REKOMENDASI 1.

Perlu diselenggarakan jejaring kerja secara berkelanjutan, sehingga koordinasi dengan stake holder terkait dapat lebih solid.

2.

Kesepakatan yang telah disepakati oleh peserta jejaring kerja, hendaknya terus ditindak lanjuti dengan harapan semua stakeholder maupun pengguna jasa dapat lebih memahami perannya masing-masing dalam kekarantinaan.

3. Menciptakan suatu link antar peserta jejaring dalam upaya penerapan IHR 2005. Hambatan : 1. Pemahaman IHR 2005 yang dimiliki para peserta masih bervariasi, sehingga proses kesepakatan sedikit berjalan lamban. 2. Ada beberapa bukan penentu

peserta yang kebijakkan di

BAGAIMANA RUANG ISOLASI ANDA??? Dalam ruang isolasi harus tersedia Exhouster silang

Pintu ruang isolasi menggunakan tekanan negatif

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 15

HUBUNGAN ANTAR MANUSIA OLEH : Agus Syah F.H Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang merupakan kebutuhan manusiawi yang wajar, menurut seorang pakar sebagai berikut :

P

ada hakekatnya hubungan antar manusia adalah suatu proses interaksi yang antara seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan saling pengertian, kesadaran serta kepuasaan psikologis. Secara khusus, hubungan antar manusia bertujuan untuk menghilangkan hambatan komunikasi, mencegah salah pengertian dan mengembangkan segi segi membangun dari sifat- sifat manusia yang ada.

Kebutuhan Dasar Manusia Bagi siapa saja yang melaksanakan hubungan antar manusia lebih dalam kehidupan berorganisasi masalah manusia ini amat penting untuk diperhatikan. Amat penting sebab fungsinya adalah mengarahkan manusia yang menjadi bawahan atau mitra kerjanya kearah tujuan organisasi, sehingga pemahaman akan manusia dengan segala dinamika dan kebutuhan dasarnya haruslah diketahui. Mereka yang mengarahkan hidupnya kearah nilai-nilai religius hal ini tidak selalu memilihnya dengan mengabaikan nilai-nilai lain, karena nilainilai itu sendiri tercipta karena manusia ada. Page 16

Abraham Maslow, seorang psikolog telah menyusun daftar tentang berbagai kebutuhan dasar manusia, yaitu : 1. Kebutuhan fisiologis 2. Kebutuhan Rasa Aman 3. Kebutuhan rasa Memiliki 4. Kebutuhan Cinta Kasih ( di cintai ) 5. Kebutuhan Kehormatan 6. Kebutuhan Harga diri ( dihargai ) 7. Kebutuhan Aktualisasi diri 8. Kebutuhan Transendensi diri Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia tersebut akan sangat membantu memperbaiki komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, sehingga menguntungkan kedua belah pihak ( Win Win Solution ).

Komunikasi Dari berbagai pendapat para pakar bahwa dalam hubungan antar manusia ada beberapa faktor yang perlu diketahui antara lain : Komunikasi Motivasi Faktor-faktor yang perlu diketahui oleh setiap pemimpin organisasi agar dapat

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan para Mitra kerja / bawahannya yang berbeda-beda perilaku menjadi satu sikap pandangan dan perilaku dalam rangkaian mencapai tujuan organisasi.

pihak untuk secara bergantian menyampaikan dan menerima pesan.

Bentuk-bentuk Komunikasi Dialogis :

 Diskusi  Brainstorming

Pengertian Komunikasi

 Memo balas memo

Secara umum komunikasi adalah suatu proses pemindahan atau pengiriman pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk mempengaruhi atau mengubah pikiran, perasaan atau perilaku orang lain tersebut.

 Pertemuan berkala untuk evaluasi

Dalam dunia pekerjaan, kita kenal komunikasi atasan bawahan/mitra kerjanya, yaitu komunikasi yang terjadi antara pihak atasan dan bawahannya/ mitra kerjanya. Komunikasi ini dapat berbentuk informasi, pesan ataupun instruksi. Disadari pula bahwa ketidaklancaran komunikasi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi efisiensi kerja. Demikian banyak waktu yang tersita siasia, perbaikan-perbaikan yang tidak perlu hanya karena informasi yang salah, kekeliruan bawahan dalam melaksanakan perintah atau kurangnya instruksi yang diberikan. Oleh sebab itu seringkali dijumpai para atasan tidak segan -segan mengulang atau menerangkan maksudnya sejelas mungkin agar tidak disalah tafsirkan oleh bawahannya. Salah satu cara yang efektif agar proses komunikasi atasan bawahan dapat berlangsung lebih lancar adalah dengan komunikasi dialogis, yaitu komunikasi dua arah, sifatnya timbal balik, jadi adanya kesempatan bagi kedua

Dll Hambatan-Hambatan Dalam Komunikasi

 Kurangnya kesadaran mendengarkan ( Loyalitas dan Integritas )

 Segan terlibat urusan pribadi  Prasangka emosional  Sifat bertahan ( Ego sentries )  Kurangnya waktu  Keterbatasan pengetahuan  Perbedaan wewenang Hal-hal yang harus diperhatikan seseorang Komunikator (Pemberi Pesan)

 Gambaran jelas tentang apa yang ingin disampaikan

 Menempatkan diri dalam kedudukan penerima

 Keterampilan berkomunikasi  Pesan disampaikan secara bertahap  Prinsip pengulangan ( Ripitation )  Kebisingan ( Nois / gangguan )  Istilah-istilah ( jangan gunakan istilahistilah yang tidak di mengerti komunikan/ penerima pesan ) Topik bahasan ( spesifik )

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 17

Motivasi Setiap tindakan manusia mempunyai suatu tujuan/motivasi baik itu disadari maupun tidak disadari atau spontanitas, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. Demikian pula setiap pekerjaan atau kegiataan karyawan mempunyai suatu motivasi, yang dimaksudkan disini adalah kemauan kerja karyawan yang timbulnya karena dorongan dari dalam pribadi berbagai hasil integrasi/ gabungan dari kebutuhan pribadi pengaruh fisik dan sosial. Dengan demikian motivasi kerja merupakan gejala kejiwaan yang dinamis, majemuk dan spesifik untuk masing-masing karyawan. Karena sifatnya tersebut untuk memberikan motivasi yang positif, seorang supervisor/ pimpinan harus mengetahui dan peka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing individu karyawan,

bahkan seorang supervisor/pimpinan hendaknya mengetahui sifat universal dari manusia, pun demikian pula sebaliknya bawahan harus pandai menempatkan posisinya. Dengan demikian seorang pemimpin / supervisor dalam meningkatkan motivasi kerja dan produktifitas usaha, tidak hanya memikirkan peningkatkan karyawannya melalui program pendidikan ( pengetahuan dan keterampilan ) saja, tetapi juga bagaimana meningkatkan mentalitas dalam dedikasi ( loyalitas dan integritas ) serta kesadaran karyawan terhadap kewajiban dan tugasnya. Hal ini perlu ditumbuhkan sehingga karyawan mempunyai suatu perasaan memiliki ( sense belonging ), dengan cara antara lain mengadakan pertemuan persuasif dan pengarahan secara berkala, sehingga pada gilirannya para karyawan akan berusaha menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kemajuan perusahaan ( integritas tinggi ).

PENGAWASAN PESTISIDA DI WILAYAH PELABUHAN (Naskah kedua)

P

ada

naskah

pertama

disajikan

tentang

sinkronisasi

format

pemeriksaan Tempat Pengelolaan Pestisida (milik BUS Fumigasi), selanjutnya naskah kedua ini menyajikan produk orde lama tentang

protap

pengawasan pestisida,

format pemeriksaan

Tempat Pembuatan Pestisida, Tempat Penyimpanan Pestisida, Ruang Peraga Pestisida dan Kendaraan Pengangkut Pestisida, sebagai berikut :

Page 18

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

PENGAWASAN PESTISIDA INSPEKSI SANITASI KENDARAAN PENGANGKUT PESTISIDA Nomor polisi kendaraan

:

Nama pengemudi

:

Nama pemilik barang

:

Nama pestisida

:

Karakteristik pestisida

:

No

Bobot

Variabel Yang Diamati

Nilai

Skor

1 1

2 (30)

4 10

5

2

(20)

3

(30)

3 Barang dan ruang pengemudi terpisah. Kendaraan pengangkut pestisida menempelkan stiker peringatan (50x50 cm) pada keempat sisi kendaraan sesuai dengan karakteristik pestisida : Coklat tua : sangat berbahaya sekali Merah : sangat berbahaya Kuning Tua : berbahaya Biru muda : cukup berbahaya Kegiatan bongkar muat pestisida diawasi oleh supervisor. Pestisida dalam kendaraan disusun dan di tur dengan rapi agar terhindar dari benturan saat pengiriman.

4

(20)

10

10 10

TOTAL SKOR

Keterangan :

Skor = Bobot x Nilai, Skor < 700 Tidak Baik, Skor > 700 Baik

Kesimpulan :

……………………………………………….. ………………,……………………………

Pengangkut Barang

Petugas Pemeriksa

(……………………….)

(…………………………)

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 19

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

PENGAWASAN PESTISIDA INSPEKSI SANITASI RUANG PERAGA PESTISIDA Nama tempat peraga

:

Lokasi

:

Nama pemilik bangunan : Nama supervisor

:

No

Variabel

Bobot

Variabel Yang Diamati

Nilai

Skor

1

2

3

4

5

6

1

Konstruksi ruang

(30)

Ruang penyajian sihkan.

mudah

diber-

3

Luas ventilasi minimal 20 % dari luas lantai.

3

Pencahayaan minimal 200 lux. 2

Tata letak

(50)

Jenis (nama dagang) pestisida yang diperagakan maksimal 3 (tiga) macam. Setiap jenis pestisida diletakkan dalam rak/lemari dengan ketinggian maksimal 2 (dua) meter dan diberi alas palet. Pestisida terbatas yang bersifat sangat berbahaya diletakkan dalam lemari kaca yang terkunci.

4 2

2

2

Masing-masing jenis pestisida memiliki ruang sendiri dan terpisah. 2 Bahan makanan, obat-obatan dan barang konsumsi lainnya diletakkan berjauhan dengan pestisida untuk menghindari kontaminasi.

2

TOTAL SKOR

Page 20

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

No

Variabel

Bobot

Variabel Yang Diamati

Nilai

Skor

1

2

3

4

5

6

3

Sarana lain

(20)

a.Memiliki alat pemadam kebakaran.

4

b.Jumlah WC untuk setiap karyawan : s/d 20

=1

21 s/d 40

=2

41 s/d 70

=3

71 s/d 100

=4

2

101 s/d 140 = 5 141 s/d 180 = 6 c.Jumlah kamar mandi karyawan. s/d 20

=1

21 s/d 40

=2

41 s/d 70

=3

71 s/d 100

=5

untuk setiap 2

101 s/d 180 = 6 d.Tempat cuci tangan dilengkapi ngan sabun dan lap. s/d 20

=2

21 s/d

=3

41 s/d 70

=5

71 s/d 100

=6

de

2

101 s/d 140 = 7 141 s/d 180 = 8 TOTAL SKOR Keterangan : Skor = Bobot x Nilai, Skor < 700 Tidak Baik, Skor > 700 Baik Kesimpulan :

………………,………………………………….. Penanggung jawab ruang peraga

(……………..………….)

Petugas Pemeriksa

(…………………………) NIP

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 21

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

PENGAWASAN PESTISIDA INSPEKSI SANITASI TEMPAT PENYIMPANAN PESTISIDA Nama Gudang (Pestisida)

:

Lokasi

:

Pemilik/penanggung jawab gudang

:

Nama supervisor

:

Jenis pestisida

:

No

Variabel

Bobot

1

2

3

1

Lokasi

(10)

Variabel Yang Diamati 4

Nilai

Skor

5

6

a. Terletak didaerah yang bebas banjir.

4

b. Terletak pada jarak yang aman dari

4

lokasi pemukiman. Dapat dijangkau kendaraan pengangkut, pemadam kebakaran dan ambulan. Lantai dan dinding kedap air serta mudah dibersihkan.

3

b. Halaman bangunan kedap air, dikeli

2

c.

2

Konstruksi bangunan

(10)

a.

lingi oleh parit kedap air yang dihubungkan dengan sarana pengolahan air limbah dan dikelilingi oleh sekat kedap air setinggi 15 cm.

c. Langit-langit atap terbuat dari bahan yang ringan, kuat dan cahaya.

tidak tembus

d. Bangunan dilengkapi dengan penghi-

2

1 1

sap debu yang terpusat.

e. Pencahayaan

di ruangan pembuat pestisida utama 200 lux.

f. Terdapat pintu darurat selain pintu utama.

g. Bahan

bangunan

tidak

1 1

mudah

1

bahaya

1

terbakar. h.

Page 22

Instalasi listrik kebakaran.

aman

dari

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

No

Variabel

Bobot

1

2

3

Fasilitas sanitasi

(15)

3

Variabel Yang Diamati

Nilai

Skor

5

6

4

2

a. Tersedia air bersih yang cukup. b. Memiliki instalasi pengolahan air lim-

2

bah. c. Jumlah WC untuk setiap karyawan : s/d 20 =1 21 s/d 40 =2 41 s/d 70 =3 71 s/d 100 = 4 101 s/d 140 = 5 141 s/d 180 = 6 d. Jumlah kamar mandi untuk setiap karyawan. s/d 20 =1 21 s/d 40 =2 41 s/d 70 =3 71 s/d 100 = 5 101 s/d 180 = 6 e. Tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan lap. s/d 20 =2 21 s/d =3 41 s/d 70 =5 71 s/d 100 = 6 101 s/d 140 = 7 141 s/d 180 = 8 f. Tersedia pembersih lantai, absorben dan bahan kimia penetralisasi. g. Tersedia tempat sampah domestik dan sampah khusus pestisida

4

Tata ruang

(15)

a. b. c. d. e. f. g. h.

Memiliki ruang khusus dan terpisah: Ruang proses pembuatan pestisida. Kantor. Tempat ruang ganti. Ruang makan Tempat penyimpanan bahan baku pestisida. Tempat penyimpanan pestisida yang telah jadi. Ruang perawatan

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

1

1

1

2 1

2 1 1 1 2 2 1

Page 23

No

Variabel

Bobot

1

2

3

Tata letak tempat penyimpanan

(30)

5

Variabel Yang Diamati 4

a. Memiliki ruang khusus dan terpisah

Nilai

Skor

5

6

4

untuk : Pestisida yang mudah terbakar Pestisida yang korosif Pestisida yang toksisitasnya tinggi Pestisida yang toksisitasnya rendah Herbisida Melakukan perubahan atau perbaikan /mengganti kemasan Barang-barang lain yang masih diperkenankan disimpan digudang Karyawan dan barang

a. Pintu untuk ruangan pestisida dan barang berhubungan langsung de ngan ruangan khusus lalu lintas kar yawan dan barang.

2

b. Pintu utama berhubungan langsung dengan bagian luar gudang.

c. Ruangan khusus untuk melakukan perubahan atau perbaikan kemasan tidak berada didekat dengan pintu utama.

Tata cara penyimpanan

(20)

1

Ruangan administrasi gudang terpisah dengan ruangan tempat pestisida.

1

a. Setiap barang yang akan masuk gu-

2

d.

6

2

dang diperiksa terlebih dahulu.

b. Tidak menyimpan bahan makanan, tekstil, pakaian dan barang-barang sejenisnya dalam satu ruangan dengan pestisida.

2

c. Pestisida dengan kemasan berat

2

(drum, kantong dan kotak) diletakkan/disusun diatas palet.

d. Pestisida dengan kemasan kecil diletakkan diatas rak.

e. Tinggi susunan kemasan maksimal 2 (dua) meter dan jarak dari atap gudang minimal 1 (satu) meter. Sistim sirkulasi dengan prinsip First In First Out (FIFO). TOTAL SKOR f.

Page 24

2 1 1

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Keterangan : Skor = Bobot x Nilai Skor < 700 Tidak Baik Skor > 700 Baik Kesimpulan :

………………,………………………………….. Penanggung jawab gudang

Petugas Pemeriksa

(……………………….)

(…………………………) NIP

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

PENGAWASAN PESTISIDA INSPEKSI SANITASI KENDARAAN PENGANGKUT PESTISIDA Nama perusahaan

:

Alamat

:

Nama pemilik

:

Nama supervisor

:

Nomor Ijin Usaha

:

Nama dagang pestisida

:

Bahan aktif

:

1

No

Varia-

Bobot

Variabel Yang Diamati

Nilai

Skor

1

2

3

4

5

6

Lokasi

(20)

a. Terletak didaerah yang bebas banjir.

3

b. Terletak pada daerah industri (industrial

3

estate).

c. Terletak pada jarak yang aman dari lokasi pemukiman. d.

Dapat dijangkau pengangkut, pemadam dan ambulan.

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

kendaraan kebakaran

2 2

Page 25

No

Variabel

Bobot

Variabel Yang Diamati

Nilai

Skor

1

2

3

4

5

6

(20)

a. Lantai dan dinding kedap air

2

2

Konstruksi gunan

ban-

serta mudah dibersihkan.

b. Halaman kedap air, dikelilingi oleh parit kedap air yang dihubungkan dengan sarana pe ngolahan air limbah dan dikeli lingi oleh sekat kedap air se tinggi 15 cm.

c. Langit-langit terbuat dari bahan yang ringan, kuat dan tidak tembus cahaya.

d. dilengkapi dengan penghisap debu yang terpusat.

e. P e n c a h a y a a n

di ruang pembuat pestisida utama 200 lux.

2

1 1 1 1

f. Terdapat pintu darurat selain pintu utama.

g. Bahan bangunan tidak mudah

1

terbakar. h.

3

Fasilitas sanitasi

(15)

Instalasi listrik aman bahaya kebakaran.

dari

1

a. Tersedia air bersih yang cukup.

2

b. Memiliki instalasi pengolahan air

2

limbah.

c. Jumlah WC untuk setiap

kar

yawan : s/d 20

=1

21 s/d 40

=2

41 s/d 70

=3

71 s/d 100

=4

2

101 s/d 140 = 5 141 s/d 180 = 6

d. Jumlah kamar mandi

untuk

1

setiap karyawan. s/d 20

=1

21 s/d 40

=2

41 s/d 70

=3

71 s/d 100

=5

101 s/d 180 = 6 Page 26

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

No

Variabel

Bobot

Variabel Yang Diamati

Nilai

Skor

1

2

3

4

5

6

(15)

e. Tempat cuci tangan dilengkapi

2

3

Fasilitas sanitasi

dengan sabun dan lap. s/d 20

=2

21 s/d

=3

41 s/d 70

=5

71 s/d 100

=6

2 2

101 s/d 140 = 7 141 s/d 180 = 8

f. Tersedia Pembersih lantai, absorben dan bahan kimia penetralisasi. g.

4

Tata ruang

(15)

Tersedia tempat sampah domestik dan sampah khusus pestisida

1 1

Memiliki ruang khusus dan terpisah

a. Ruang proses pembuatan pes-

2

tisida.

b. Kantor.

1

c. Tempat ruang ganti. d. Ruang makan

1

e. Tempat

penyimpanan baku pestisida.

bahan

1 2

f. Tempat penyimpanan pestisida yang telah jadi.

g. Ruang perawatan sementara un-

2

tuk h.

5

6

Tata letak penyimpanan pestisida jadi

(15)

Sarana manan

(15)

penga-

keracunan /kecelakaan.

a. Diletakan dengan rapi pada rak b.

Peletakan alat-alat produksi harus tidak menimbulkan pencemaran pada saat digunakan dan memudahkan pemeliharaan serta pengawasannya.

5 5

pemantauan

1

Tersedia pelayanan medis baik untuk tindakan-tindakan darurat (PPPK) maupun pemeriksaan kesehatan karyawan termasuk pemeriksaan keracunan rutin.

2

a. Memiliki

sarana kualitas udara.

b.

1

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 27

No

Variabel

Bobot

Variabel Yang Diamati

Nilai

Skor

1

2

3

4

5

6

(15)

c. Memiliki peralatan dan obat

2

Sarana manan

6

penga-

antidota keracunan.

d. Memiliki

alat pemadam kebakaran dan masih berfungsi.

Memiliki supervisor yang bertanggung jawab atas pencegahan keracunan penjamah pestisida dan pertolongan pertama pada keadaan darurat. TOTAL SKOR e.

2 3

Keterangan : Skor = Bobot x Nilai Skor < 700 Tidak Baik Skor > 700 Baik Kesimpulan : ………………,………………………………….. Penanggung jawab industri

(……………………….)

Petugas Pemeriksa

(…………………………) NIP

Page 28

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 29

PENGAMANAN MAKANAN DI WILAYAH PELABUHAN ( Naskah Pertama )

Mengapa diperlukan?

P

memperoleh khusus

adanya peningkatan upaya kesehatan

e n i n g ka t a n kesehatan pelabuhan

perhatian

pasar

pelabuhan

merupakan

bidang pada

pelabuhan

Penyakit

yang

dengar pada media masa. Dampak dari

karena

penyakit bawaan makanan ini dapat

Beberapa di

mengganggu

yang

dari

era bisnis

ataupun

bersumber

ditularkan melalui makanan sering kita

tahun terakhir ini pertumbuhan telah terjadi

dengan

lebih

obyek

ekonomi.

seiring

makanan

yang

bebas,

ini

harus

menyambut

globalisasi

wilayah

perkembangan pola penyakit.

w i l a y a h

dalam

segala

di

di

produktivitas

dapat

dan

mengganggu kelancaran perekonomian masyarakat pada umumnya.

seluruh

Untuk mencegah terjadinya kasus

Indonesia, terutama yang arus lalulintas

penyakit tersebut di Wilayah Pelabuhan

kapalnya sangat padat. Arus lalu lintas

Tanjung Priok, maka keluar masuknya

kapal beberapa pelabuhan (termasuk

seluruh

Pelabuhan Tanjung Priok), sangat padat

diangkut kapal, makanan dan minuman

bila dibandingkan dengan pelabuhan

pada rumah makan, kantin ataupun

lainya.

warung

Secara otomatis, perubahan

jenis

produk

makan

makanan

yang

yang

beroperasi

di

juga telah terjadi dalam jenis dan pola

Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok harus

penyakit

masalah

aman. Hal ini seiring dengan penerapan

dapat

aturan perundang – undangan yang

serta

kesehatan

masalah

lainnya

–

yang

meresahkan masyarakat internasional. Untuk pelabuhan keluarnya

melindungi dari

masyarakat

ancaman

penyakit

karantina

masuk dan

penyakit menular lainnya antar negara dan antar pulau dalam negeri yang ditularkan Page 30

melalui

pelabuhan,

perlu

berlaku dan pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan

F asi li tas

International

Ships

pel abuhan and

Port

atau Facility

Security (ISPS Code), guna menciptakan Pelabuhan tertib, aman dan nyaman, termasuk aman dari penularan penyakit

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

yang

dapat

ditularkan

melalui

makanan.

digunakan dalam proses penyiapan,

Hambatan fungsi

baku pangan, dan bahan lain yang

penyelenggaraan

pengamanan

makanan

di

pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

pelabuhan, bandara dan pos lintas

2. Pangan olahan adalah makanan

batas, yakni kurangnya dukungan aspek

atau minuman hasil proses dengan

legal

cara atau metode tertentu dengan

bagi

teman

–

teman

KKP.

Sebenarnya sudah banyak aspek legal yang sudah ada walaupun aspek legal tersebut bukan murni yang diusulkan oleh sektor kesehatan. Selama ini kita belum pernah mengoleksi aspek legal penyelenggaraan fungsi kegiatan kita di lapangan. Salah satu aspek legal yang dapat menjadi pegangan bagi petugas KKP yakni Undang – Undang RI nomor 7 tahun 1999, petikannya sebagai berikut : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PANGAN

atau tanpa bahan tambahan. 3. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan

terhadap

kegiatan

atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia. 4. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan

dari

kemung

kinan cemaran biologis, kimia, dan benda

lain

yang

dapat

meng-

ganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

BAB I KETENTUAN UMUM

5. Produksi pangan adalah kegiatan

Pasal 1

atau proses menghasilkan, menyiap-

Dalam Undang-undang ini yang dimak-

kan,

sud dengan :

ngawetkan, mengemas, mengemas

1. Pangan

adalah

segala

sesuatu

yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan

mengolah,

membuat,

me

kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. 6. Pengangkutan

pangan

adalah

setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

dalam

rangka

memin-

dahkan pangan dari satu tempat ke tempat

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

lain

dengan

cara

atau Page 31

sarana angkutan apapun dalam

tif

rangka produksi, peredaran, dan

mencegah terjadinya pembusukan

atau perdagangan pangan.

dan kerusakan serta membebaskan

7. Peredaran pangan adalah setiap

maupun

akselerator

untuk

pangan dari jasad renik patogen.

kegiatan atau serangkaian kegiatan

12. Rekayasa genetika pangan adalah

dalam rangka penyaluran pangan

suatu proses yang melibatkan pemin-

kepada

dahan gen (pembawa sifat) dari

masyarakat,

baik

untuk

diperdagangkan maupun tidak. 8. Perdagangan

pangan

adalah

setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, ter-

suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan

jenis

baru

yang

mampu menghasilkan produk pa ngan yang lebih unggul.

masuk penawaran untuk menjual

13. Mutu pangan adalah nilai yang

pangan, dan kegiatan lain yang

ditentukan atas dasar kriteria kea-

berkenaan dengan pemindahtan-

manan pangan, kandungan gizi, dan

ganan

standar perdagangan terhadap ba-

pangan

dengan

mem-

peroleh imbalan. 9. Sanitasi

pangan

han makanan, makanan, dan minuadalah

upaya

man.

pencegahan terhadap kemungki-

14. Gizi pangan adalah zat atau se

nan bertumbuh dan berkembang

nyawa yang terdapat dalam pan-

biaknya jasad renik pembusuk dan

gan yang terdiri atas karbohidrat,

patogen dalam makanan, minu-

protein, lemak, vitamin, dan mineral

man,

bangunan

serta turunannya yang bermanfaat

yang dapat merusak pangan dan

bagi pertumbuhan dan kesehatan

membahayakan manusia.

manusia.

peralatan,

dan

10. Kemasan pangan adalah bahan

15. Label pangan adalah setiap ketera

yang digunakan untuk mewadahi

ngan mengenai pangan yang ber-

dan atau membungkus pangan,

bentuk gambar, tulisan, kombinasi

baik yang bersentuhan langsung

keduanya, atau bentuk lain yang di

dengan pangan maupun tidak.

sertakan pada pangan, dimasukkan

11. Iridasi

pangan

adalah

metode

penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioakPage 32

ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

16. Iklan pangan adalah setiap ketera ngan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan

yang jujur dan bertanggung jawab; dan c. Terwujudnya tingkat kecukupan pa ngan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

pangan. 17. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga

yang

tercermin

BAB II KEAMANAN PANGAN

dari

tersedianya pangan yang cukup, baik

jumlah

maupun

Bagian Pertama

mutunya,

Sanitasi Pangan

aman, merata, dan terjangkau.

Pasal 4

18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik

(1) P e m e r i n t a h

menetapkan

yang berbentuk badan hukum mau-

persyaratan sanitasi dalam kegiatan

pun tidak.

atau proses produksi, penyimpanan, Pasal 2

Pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan de ngan keyakinan masyarakat.

pengangkutan, dan atau peredaran. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat

persyaratan dipenuhi

(1)

minimal

dan

merupakan yang

wajib

ditetapkan

serta

diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan

kesiapan

dan

kebutuhan sistem pangan.

Pasal 3 Tujuan pengaturan, pembinaan, dan

Pasal 5

pengawasan pangan adalah: a. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;

(1) Sarana dan atau prasarana yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan atau proses

produksi,

penyimpanan,

pengangkutan, dan atau peredaran

b. Terciptanya perdagangan pangan Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 33

pangan

wajib

persyaratan sanitasi.

Setiap

(2) Penyelenggaraan kegiatan atau proses

produksi,

Pasal 8

memenuhi

penyimpangan,

orang

dilarang

menyelenggarakan kegiatan atau proses

pe

produksi, penyimpanan, pengangkutan,

ngangkutan, dan atau peredaran

dan atau peredaran pangan dalam

pangan serta penggunaan sarana

keadaan

dan prasarana, sebagaimana di-

persyaratan sanitasi.

yang

maksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan persyaratan sanitasi.

tidak

memenuhi

Pasal 9 Ketentuan sebagaimana dimaksud da-

Pasal 6

lam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7

Setiap orang yang bertanggung jawab

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan

dalam penyelenggaraan kegiatan atau

Pemerintah.

proses

produksi,

penyimpanan,

pe

nganggkutan, dan atau peredaran pa ngan wajib : persyaratan

sanitasi,

keamanan, dan atau keselamatan manusia;

pemantauan

memproduksi

pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebadinyatakan terlarang atau melam-

secara

paui ambang batas maksimal yang

sanitasi

ditetapkan.

3. menyelenggarakan pemenuhan

pengawasan

(2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut

persyaratan

bahan yang dilarang dan atau da-

sanitasi.

pat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau

Pasal 7 Orang perseorangan yang menangani langsung

dan

atau

berada

langsung dalam lingkungan kegiatan proses

yang

program

berkala; dan

atau

orang

gai bahan tambahan pangan yang

2. m e n y e l e n g g ar a k an

secara

Bahan Tambahan Pangan (1) Setiap

1. memenuhi

atas

Bagian Kedua

produksi,

penyimpanan,

proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 11

pengangkutan, dan atau peredaran

Bahan yang akan digunakan sebagai

pangan wajib memenuhi persyaratan

bahan tambahan pangan, tetapi belum

sanitasi.

diketahui dampaknya bagi kesehatan

Page 34

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Pasal 14

manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya,

dan

penggunaannya

dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.

(1) Iridiasi dalam kegiatan atau proses produksi

pangan

dilakukan

berdasarkan izin Pemerintah. (2) Proses perizinan, penyelenggaraan kegiatan dan atau proses produksi

Pasal 12

pangan

yang

dilakukan

Ketentuan sebagaimana dimaksud da-

menggunakan

lam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan

metode

iradiasi

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerin-

dimaksud

pada

tah.

memenuhi persyaratan kesehatan, BAB II KEAMANAN PANGAN

Bagian Ketiga Rekayasa Genetika dan Iradasi Pangan Pasal 13 (1) Setiap

orang

bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang wajib

ayat

(1),

limbah,

penanggulangan

bahaya

wajib dan bahan

radioaktif untuk menjamin keamanan pangan,

keselamatan

kerja,

dan

memproduksi

baku, tambahan pangan, dan atau

genetika

atau

sebagaimana

penanganan

pangan atau menggunakan bahan

dari

dan

kelestarian lingkungan.

yang

dihasilkan

teknik

dengan

proses terlebih

rekayasa dahulu

Pasal 15 Ketentuan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan lebih

lanjut

dengan

Peraturan

Pemerintah.

memeriksakan keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum

Bagian Keempat

diedarkan.

Kemasan Pangan

(2) P e m e r i n t a h

menetapkan

persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan

atau

proses

produksi pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.

Pasal 16 (1) Setiap

orang

yang

memproduksi

pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan sebagai

bahan

kemasan

apapun

pangan

yang

dinyatakan terlarang dari atau yang

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 35

dapat melepaskan cemaran yang

dan lazim dikemas kembali dalam

merugikan

jumlah kecil untuk diperdagangkan

atau

membahayakan

kesehatan manusia. (2) Pengemasan

lebih lanjut.

pangan

diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya

kerusakan

dan

atau

pencemaran. (3) Pemerintah

Pasal 19

yang Ketentuan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

menetapkan

bahan

Bagian Kelima

yang dilarang digunakan sebagai

Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan

kemasan pangan dan tata cara

Laboratorium

pengemasan pangan tertentu yang

Pasal 20

diperdagangkan.

(1) Setiap orang yang memproduksi

Pasal 17

pangan

Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan

pangan,

tetapi

belum

diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya,

dan

penggunaannya

bagi pangan yang diedarkan dilakukan setelah

memperoleh

persetujuan

Pemerintah.

wajib

untuk

diperdagangkan

menyelenggarakan

sistem

jaringan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi. (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan,

Pemerintah

dapat menetapkan persyaratan agar dahulu

pangan diuji

tersebut secara

terlebih

laboratoris

sebelum peredarannya. Pasal 18

(3) Pengujian

(1) Setiap orang dilarang membuka kemasan

akhir

dikemas

pangan

kembali

terhadap

(1)

yang ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh

tidak

pangan

pada

dan

berlaku yang

pengadaannya dalam jumlah besar Page 36

dimaksud

ayat (2), dilakukan di laboratorium

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat

sebagaimana

laboratoris,

untuk

diperdagangkan.

pada

secara

akreditasi

dari

pemerintah. (4) Sistem

jaminan

persyaratan laboratorium,

mutu

pengujian

serta secara

sebagaimana

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

dimaksud pada ayat (1) dan ayat

pangan tidak layak dikonsumsi

(2),

manusia;

ditetapkan

secara

dan

diterapkan

bertahap

memperhatikan

dengan

kesiapan

e. pangan yang sudah kadaluwarsa.

dan

Pasal 22

kebutuhan sistem pangan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan

lebih

lanjut

dengan

marnya pangan, Pemerintah: a. Menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau pro-

Peraturan Pemerintah.

ses produksi pangan serta ambang

Bagian Keenam

batas maksimal cemaran yang diper-

Pangan Tercemar

bolehkan;

Pasal 21

b. Mengatur dan atau menetapkan

Setiap orang dilarang mengedarkan : a. pangan

Untuk mengawasi dan mencegah terce-

yang

persyaratan bagi penggunaan cara,

mengandung

metode, dan atau bahan tertentu

bahan beracun, berbahaya, atau

dalam kegiatan atau proses produk-

yang

atau

si, pengolahan, penyimpanan, pe

membahayakan kesehatan atau

ngangkutan, dan atau peredaran

jiwa manusia.

pangan yang dapat memiliki risiko

dapat

b. pangan

merugikan

yang

cemaran

mengandung

yang

melampaui

ambang batas maksimal yang ditetapkan: c. pangan

hayakan kesehatan manusia; c. menetapkan bahn yang dilarang digunakan dalam memproduksi pera-

yang

mengandung

bahan yang dilarang digunakan dalam

yang merugikan dan atau memba-

kegiatan

atau

proses

latan pengolahan, penyiapan, pemasaran, dan atau penyajian pa ngan. Pasal 23

produksi pangan; d. pangan

yang

mengandung

Ketentuan sebagaimana dimaksud da-

bahan yang kotor, busuk, tengik,

lam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan le-

terurai, atau mengandung bahan

bih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

nabati

atau

berpenyakit bangkai

hewani

atau

sehingga

berasal

yang dari

menjadikan

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 37

BAB III MUTU DAN GIZI PANGAN

(b) pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu

Bagian Pertama

pangan yang dijanjikan;

Mutu Pangan

(c) pangan yang

Pasal 24 (a) Pemerintah

persyaratan

menetapkan

standar

tidak memenuhi sertifikasi

mutu

pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

mutu pangan. (b) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat memberlakukan

dan

Bagian Kedua

mewajibkan

Gizi Pangan

pemenuhan standar mutu pangan

Pasal 27

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemerintah

menetapkan

meyelenggarakan Pasal 25

kebijakan

tan sertifikasi mutu pangan yang diperdagangkan.

gizi masyarakat. (2) Untuk meningkatkan kandungan gizi pangan

(b) Persyaratan sertifikasi mutu pangan,

olahan

tertentu

menetapkan

(1), diterapkan secara bertahap ber-

mengenai komposisi pangan.

pangan

dengan

atau

tuhan sistem pangan.

masyarakat,

Setiap

orang

memperdagangkan : (a) pangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),

apabila

tidak

memenuhi

standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya; Page 38

penurunan

khusus

perbaikan

status

Pemerintah

menetapkan dilarang

persyaratan

(3) Dalam hal terjadi kekurangan dan

memperhatikan kesiapan dan kebu-

Pasal 26

yang

diperdagangkan, Pemerintah dapat

sebagaimana dimaksud pada ayat jenis

di

bidang gizi bagi perbaikan status

(a) Pemerintah menetapkan persyara-

dasarkan

dan

gizi dapat

persyaratan

atau

bagi

pengayaan

gizi

pangan tertentu yang diedarkan. (4) Setiap orang yang memproduksi pangan,

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), wajib memenuhi persyaratan tentang gizi yang ditetapkan.

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Pasal 28 Setiap

orang

pangan

kurangnya keterangan mengenai :

yang

olahan

memproduksi

tertentu

untuk

diperdagangkan

wajib

menyelenggarakan

tata

pengolahan

yang

pangan

menghemat

proses

cara dapat

penurunan

3

nama produk;

4

daftar bahan yang digunakan;

5

berat bersih atau isi bersih;

6

nama dan alamat pihak yang memproduksi

atau

kehilangan kandungan gizi bahan baku

pangan

pangan yang digunakan.

Indonesia;

atau

ke

memasukkan

dalam

wilayah

Pangan olahan tertentu serta tata cara

7

keterangan tentang halal; dan

pengolahan

8

tanggal,

pangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

dan

tahun

kedaluwarsa. Selain

Pasal 29

bulan,

keterangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah

Ketentuan sebagaimana dimaksud da-

dapat

menetapkan

keterangan

lam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pa-

yang

wajib

dilarang

sal 28 ditetapkan lebih lanjut dengan

dicantumkan pada label pangan.

atau

Peraturan Pemerintah.

30, ditulis atau dicetak atau

LABEL IKLAN PANGAN

ditampilkan secara tegas dan jelas

Pasal 30 orang

sehingga dapat mudah dimengerti

yang

memproduksi

atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk

pangan

yang

diperdagangkan

mencantumkan dalam,

dan

label atau

dikemas

2

(1) ditulis atau dicetak dengan

di

menggunakan bahasa Indonesia,

kemasan

Label, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

memuat

sekurang-

Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat

wajib

pada, di

oleh masyarakat.

angka Arab, dan huruf Latin.

pangan. 2

Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

BAB IV

Setiap

untuk

Pasal 31 1

1

lain

3

Penggunaan dimaksud dilakukan

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

istilah

pada

asing,

ayat

sepanjang

(2), tidak

selain dapat ada Page 39

padanannya, tidak dapat diciptakan

2

tentang

pangan

olahan

padanannya, atau digunakan untuk

tertentu yang diperdagangkan untuk

kepentingan perdagangan pangan

bayi, anak berumur dibawah lima

ke luar negeri.

tahun, dan ibu yang sedang hamil atau

Pasal 32 Setiap

orang

melabel

dilarang

kembali,

atau

wajib

memuat

mengenai dampak pangan terhadap

menukar

kesehatan manusia. Pasal 35

pangan yang diedarkan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud da-

Pasal 33 Setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat

menyusui

keterangan lain yang perlu diketahui

mengganti,

tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa

1

Label

keterangan

mengenai

lam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

pangan dengan benar dan tidak BAB V

menyesatkan. 2

Pemerintah mengatur, mengawasi, dan

melakukan

diperlukan

tindakan

agar

iklan

PEMASUKAN DAN PENGELURAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONESIA

yang

Pasal 36

tentang

pangan yang diperdagangkan tidak

1

Setiap pangan yang dimaksukkan ke

memuat keterangan yang dapat

dalam wilayah Indonesia untuk die-

menyesatkan.

darkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan peraturan pe-

Pasal 34 1

Setiap

orang

dalam

label

pangan

yang atau

yang

laksanaannya. menyatakan iklan

bahwa

diperdagangkan

adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan persyaratan

berdasarkan agama

kepercayaan tersebut. Page 40

atau

2

Setiap orang dilarang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Pasal 37

Pasal 40

Terhadap pangan yang dimasukkan ke

Ketentuan sebagaimana dimaksud da-

dalam wilayah Indonesia, sebagaimana

lam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 dite-

dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah

tapkan lebih lanjut dengan Peraturan pe-

dapat menetapkan persyaratan bah-

merintah

wa : a pangan telah diuji dan atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari

BAB VI TANGGUNG JAWAB INDUSTRI PANGAN

segi keamanan, mutu, dan atau

Pasal 41

gizi oleh instansi yang berwenang

(1) Badan usaha

di negara asal; b pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan atau

yang memproduksi

pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab

terhadap

jalannya

usaha

tersebut bertanggung jawab atas

c pangan terlebih dahulu, diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi sebelum peredarannya.

keamanan

pangan

yang

diproduksinya terhadap kesehatan orang

lain

yang

mengkonsumsi

pangan tersebut.

Pasal 38

(2) Orang

perseorangan

yang

Setiap orang yang memasukkan pa

kesehatannya terganggu atau ahli

ngan ke dalam wilayah Indonesia untuk

waris dari orang yang meninggal

diedarkan

sebagai

bertanggung

jawab

atas

keamanan, mutu, dan gizi pangan. Pasal 39 Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa dari segi keamanan, mutu, persyaratan label, dan atau gizi pangan.

akibat

langsung

karena

mengkonsumsi pangan olahan yang diedarkan

berhak

mengajukan

gugatan ganti rugi terhadap badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terbukti bahwa pangan olahan dikonsumsi

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

yang

diedarkan

tersebut

dan

mengandung Page 41

bahan yang dapat merugikan dan atau

membahayakan

manusia atau

kesehatan

bahan lain yang

dilarang, maka badan usaha dan atau perseorangan dalam badan usaha

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) wajib mengganti kerugian

yang

secara

nyata

ditimbulkan. (4) Selain

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dalam hal usaha

dan

atau

orang

perseorangan dalam badan usaha dapat

membuktikan

tersebut

Pasal 43 (1) Dalam hal kerugian yang ditimbulkan melibatkan jumlah kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit, Pemerintah berwenang mengajukan

gugatan

bukan

atau

rugi,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

bahwa

hal

diakibatkan

(2) Gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan untuk

kepentingan

mengalami

orang

perseorangan

orang

yang

dan

atau

kerugian

musibah. Pasal 44

kesalahannya, maka badan usaha dan

ganti

41 ayat (2).

ketentuan

badan

dalam wilayah Indonesia.

Ketentuan

sebagaimana

dimaksud

dalam badan usaha tidak wajib

dalam pasal 42 dan Pasal 43 ditetapkan

mengganti kerugian.

lebih

(5) Besarnya ganti rugi, sebagaimana

lanjut

dengan

Peraturan

Pemerintah.

dimaksud pada ayat (3), setinggitingginya sebesar Rp. 500.000.000,00

BAB VII

(lima ratus juta rupiah) untuk setiap

KETEHANAN PANGAN

orang yang dirugikan kesehatannya

Pasal 45

atau kematian yang ditimbulkan. (1) Pemerintah

Pasal 42 Dalam

hal

pihak

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak diketahui

atau

tidak

berdomisili

di

bersama

bertanggung

masyarakat

jawab

untuk

mewujudkan ketahanan pangan. (2) Dalam

rangka

Indonesia, ketentuan dalam Pasal 41

ketahanan

ayat (3) dan ayat (5) diberlakukan

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

terhadap orang yang mengedarkan

menyelenggarakan

dan

pembinaan,

Page 42

atau

memasukkan

pangan ke

pangan,

mewujudkan sebagaimana pengaturan,

pengendalian,

dan

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Pasal 47

pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya

aman,

bergizi,

beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemerintah :

untuk

atau

membina,

mengkoordinasikan

upaya

atau

mewujudkan

kegiatan cadangan

pangan nasional;

segala dalam

atau

upaya

atau

rangka

penyaluran

mengatur,

mengkoordinasikan

pengadaan,

kegiatan

penyediaan, dan

atau

pangan

tertentu

yang bersifat pokok;

menyelenggarakan pangan

d a n kebijakan

nasional

dan

penganekaragaman pangan; d mengambil

tindakan

yang

diperlukan untuk mencegah dan atau

menanggulangi

kekurangan

ngantisipasi

terjadinya

kekurangan

pangan dan atau keadaan darurat. c Dalam

upaya

mewujudkan

cada

pangan, dalam

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah : (a) mengembangkan,

membina,

dan atau membantu penyelenggaraan cadangan pangan ma syarakat dan Pemerintah di tingkat pedesaan, perkotaan, pro-

keadaan

pengadaan

dan peredaran pangan

(b) mengembangkan,

menunjang,

dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peran koperasi dan swasta dalam mewujudkan cadangan pangan setempat dan atau nasional;

gejala

darurat, dan atau spekulasi atau manipulasi

diaan pangan, serta dengan me

pinsi dan nasional;

c m e n e t a p k a n mutu

perhitungkan tingkat kebutuhan nya-

ngan pangan nasional, sebagaimana

b menyelenggarakan, dan

tapkan secara berkala dengan memta pangan masyarakat dan keterse-

a menyelenggarakan, segala

terdiri atas :

b Cadangan pangan Pemerintah dite-

pelaksanaan

dan

mana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a,

a cadangan pangan Pemerintah;

Pasal 46 Dalam

Cadangan pangan nasional, sebagai-

Pasal 48 Untuk mencegah dan atau menanggulangi gejolak harga pangan tertentu yang dapat merugikan ketahanan pa ngan, Pemerintah mengambil tindakan

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 43

yang diperlukan dalam rangka mengendalikan harga pangan tersebut.

mendorong

meningkatkan

dan

kegiatan

penganekaragaman pangan yang

Pasal 49 (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan yang meliputi upaya : (1) pengembangan

e. u n t u k

dikonsumsi

masyarakat

pemantapan

mutu

serta

pangan

tradisional. sumber

daya

manusia di bidang pangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, terutama usaha kecil;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

(2) untuk mendorong dan meningBAB VIII

katkan peran serta masyarakat

PERAN SERTA MASYARAKAT

dalam kegiatan pengembangan

Pasal 51

sumber daya manusia, peningkatan

kemampuan

usaha

kecil,

penyuluhan di bidang pangan, serta

penganekaragaman

pa

ngan;

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan

seluas-luasnya

mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan

a. untuk mendorong dan men-

pangan,

yang

sesuai

mengkonsumsi

dengan

undang-undang

dan organisasi profesi di bi-

pelaksanaannya

dang pangan;

perundang-undangan lain yang berlaku.

jang kegiatan penelitian dan atau pengembangan teknologi di bidang pangan; c. penyebarluasan

pengetahu-

an dan penyuluhan di bidang

Dalam

rangka

nasional;

dengan

serta

peraturan peraturan

penyempurnaan

dan

peningkatan sistem pangan, masyarakat dapat

menyampaikan

permasalahan,

masukan, dan atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan. BAB IX PENGAWASAN

kerjasama

internasional di bidang pangan, sesuai

dan

Pasal 52

pangan; d. pembinaan

ini

ketentuan

garahkan peran serta asosiasi

b. untuk mendorong dan menun-

Page 44

dalam

kepentingan

Pasal 53 (1) Untuk

mengawasi

pemenuhan

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

ketentuan

undang-undang

ini,

memuat

keterangan

mengenai

Pemerintah berwenang melakukan

kegiatan produksi penyimpanan,

pemeriksaan dalam hal terdapat

pengangkutan,

dugaan

perdagangan pangan, termasuk

terjadinya

pelanggaran

hukum dibidang pangan. (2) Dalam

menggandakan

melaksanakan

pemeriksaan, dimaksud

fungsi

sebagaimana

pada

ayat

(1),

Pemerintah berwenang:

atau

atau mengutip

keterangan tersebut. e. memerintahkan

untuk

memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.

a. memasuki setiap tempat yang diduga

dan

digunakan

dalam

3. Pejabat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan,

sebagaimana

kegiatan atau proses produksi,

dimaksud pada ayat (2), dilengkapi

penyimpanan, pengangkutan,

dengan surat perintah.

dan

perdagangan

pangan

untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil dan

contoh

segala

diduga

pangan

sesuatu

digunakan

kegiatan

yang dalam

produksi,

penyimpanan, pengangkutan, dan

atau

perdagangan

pangan;

4. Dalam

hal

mencegah

setiap

sarana

angkutan yang diduga atau

pada

ayat

dan

memeriksa contoh pangan; c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan; d. memeriksa setiap buku, dokumen,

patut

diduga

pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan

perundang-undangan

yang berlaku. sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan

lebih

lanjut

dengan

Peraturan Pemerintah. Pasal 54

dalam pengangkutan pangan mengambil

(2),

merupakan tindak pidana di bidang

patut diduga yang digunakan serta

hasil

pemeriksaan, sebagaimana dimaksud

5. Ketentuan

b. menghentikan, memeriksa, dan

berdasarkan

(1) Dalam

melaksanakan

pengawasan,

fungsi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah berwenang

mengambil

tindakan

administratif terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.

atau catatan lain yang diduga Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 45

(2) Tindakan administratif, sebagaimana

1. menyelenggarakan kegiatan atau

dimaksud pada ayat (1), dapat

proses

berupa:

pengangkutan, dan atau peredaran

mengedarkan

sementara

waktu

dan

untuk atau

perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat pangan

risiko atau

tercemarnya pangan

tidak

aman bagi kesehatan manusia; c. pemusnahan terbukti

pangan

jika

membahayakan

kesehatan dan jiwa manusia; d. penghentian

produksi

penyimpanan,

pangan dalam keadaan yang tidak

a. peringatan secara teitulis; b. larangan

produksi,

untuk

sementara waktu.

memenuhi

persyaratan

sanitasi,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8: 2. menggunakan bahan yang dilarang digunakan

sebagai

tambahan

pangan

menggunakan

bahan

bahan atau tambahan

pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); 3. menggunakan bahan yang dilarang digunakan

sebagai

kemasan

e. pengenaan denda paling tinggi

pangan dan atau bahan apapun

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

yang dapat melepaskan cemaran

rupiah); dan atau

yang

pencabutan izin produksi atau

membahayakan kesehatan manusia,

lain usaha.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

f.

Ketentuan

sebagaimana

dirnaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih

lanjut

dengan

Peraturan

merugikan

atau

16 ayat (1); 4. mengedarkan pangan yang dilarang untuk

diedarkan,

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf a,

Pemerintah.

huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e; BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 55 Barangsiapa dengan sengaja:

5. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a; 6. memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama

Page 46

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

dengan

mutu

pangan

yang

pangan

secara

melampaui

dijanjikan, sebagaimana dimaksud

ambang batas maksimal yang

dalam Pasal 26 huruf b;

ditetapkan

7. memperdagangkan pangan yang tidak

memenuhi

sertifikasi

persyaratan

mutu

sebagaimana

pangan,

dimaksud

dalam

Pasal 26 huruf c;

menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa

pangan

yang

diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

paling lama 5 (lima) tahun dan atau paling

banyak

(enam

ratus

Rp juta

dilarang

bahan

digunakan

yang sebagai

kemasan pangan dan atau bahan cemaran yang merugikan atau membahayakan

kesehatan

manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);

dilarang

pangan

untuk

sebagaimana

yang

diedarkan,

dimaksud

dalam

Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e; dipidana dengan pidana penjara paling

rupiah).

lama 1 (satu) tahun dan atau

Pasal 56

denda

Barangsiapa karena kelalaiannya : 1. menyelenggarakan atau atau

dalam

keadaan

pengangkutan, pangan

yang

tidak

memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

dilarang

bahan

digunakan

Rp

Pasal 57 Ancaman

yang sebagai

pidana

atas

pelanggaran,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 56, ditambah seperempat apabila menimbulkan kesehatan

2. menggunakan

banyak

juta rupiah).

produksi,

peredaran

paling

120.000.000,00 (seratus dua puluh

kegiatan

proses

penyimpanan, dan

3. menggunakan

4. mengedarkan

9. dipidana dengan pidana penjara

600.000.000,00

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

apa pun yang dapat melepaskan

8. mengganti, melabel kembali, atau

denda

sebagaimana

sepertiga

kerugian

manusia apabila

terhadap

atau

ditambah

menimbulkan

kematian.

bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 47

Pasal 58

sebagaimana

dalam

Pasal 16 ayat (1);

Barang siapa: a. menggunakan

suatu

sebagai

bahan

pangan

dan

pangan

bahan

f.

dahulu

mengedarkan

tersebut

b. mengedarkan diproduksi

atau

pangan

diuji

secara

sebagaimana

secara

dalam Pasal 11;

mengedarkan

dalam

Pasal 20 ayat (2);

memenuhi

yang

gizi

menggunakan

pangan

tanpa

persyaratan

tentang

pangan

yang

sebagaimana

bahan baku, bahan tambahan

ditetapkan,

dimaksud

dalam

Pasal 27 ayat (4);

pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses

laboratoris,

dimaksud

g. memproduksi pangan

tertentu,

yang diperdagangkan tanpa lebih

tambahan

bertentangan dengan ketentuan

h. memproduksi atau memasukkan

produksi pangan yang dihasilkan

ke

dan proses rekayasa genetika,

pangan

tanpa lebih dahulu memeriksakan

diperdagangkan

tanpa

keamanan

mencantumkan

label,

pangan,

dalam

wilayah

yang

sebagaimana

Pasal 13 ayat (1);

Pasal 30 atau Pasal 31; iradiasi

dalam

i.

Indonesia

dikemas

sebagaimana dimaksud dalatn

c. menggunakan

untuk

dimaksud

memberikan

dalam

keterangan

atau

kegiatan atau proses produksi

pernyataan secara tidak benar

pangan tanpa izin, sebagaimana

dan atau menyesatkan mengenai

dimaksud dalam Pasal 14 ayat

pangan

(1);

melalui, dalam, dan atau dengan

d. menggunakan

suatu

label

bahan

17;

untuk

dan

j.

memberikan keterangan

e. membuka kemasan akhir pangan dikemas

kembali

memperdagangkannya,

dan

diperdagangkan atau

iklan,

dimaksud

dalam

Pasal 33 ayat (2);

diedarkan secara bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal

yang

sebagaimana

sebagai kemasan pangan untuk

pernyataan yang

tidak

atau benar

dalam iklan atau label bahwa pangan

yang

adalah pensyaratan

Page 48

dimaksud

diperdagangkan

sesuai agama

menurut atau

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

kepercayaan

tertentu,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);

Indonesia

dan

atau

menge darkan di dalam wilayah Indonesia memenuhi undang

pangan

yang

ketentuan ini

tidak

undang-

dan

peraturan

pelaksanaannya, sebagai mana dinaksud dalam Pasal 36 ayat (2); l.

menghambat kelancaran proses pemeriksaan, dimaksud

sebagaimana

dalam

Pasal

53;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

menyelenggarakan

kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, yang

sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; c. tidak

melaksanakan

pengemasan

pengangkutan,

peredaran tidak

cara yang

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); d. tidak

menyelenggarakan

sistem

jaminan mutu yang ditetapkan dalam

kegiatan

produksi

atau

pangan

diperdagangkan,

proses untuk

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2); e. tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana

dimaksud

dalam

pangan

memenuhi

atau

tidak

menyelenggarakan sanitasi

berkala,

atau

dengan

(empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah). BAB XI PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

program

pemantauan

dipidana

pidana penjara paling lama 4

persyaratan sanitasi, keamanan, dan

tata

pangan

ditetapkan,

Pemerintah,

a. tidak

persyaratan

diperingatkan secara tertulis oleh

Barang siapa:

atau

memenuhi

Pasal 34 ayat (2); meskipun telah

Pasal 59

dan

dalam Pasal 6; b. tidak

k. memasukkan pangan ke dalam wilayah

sanitasi, sebagaimana dimaksud

secara

Pasal 60

tidak

menyelenggarakan pengawasan atas

pemenuhan

persyaratan

Bersambung buletin Volume II Nomor 4 ........

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 49

P

ada bulletin Volume II no. 2 telah di uraian cara menggunakan photoshop cs untuk membuat ukuran pas photo. Bagaimana kesulitan ?, masih menggunakan photoshop cs akan tetapi lebih sederhana. Mari kita ikuti langkah – langkah sebagai berikut :

Mencetak Photo (bagian dua) Oleh : Nana

1. Bukalah Adobe Photoshop CS2, setelah terbuka tampilannya secara penuh, lalu pilih file > open (buka gambar yang akan dicetak)

2. Lakukan crop gambar agar lebih mengecil sesuai keinginan dengan cara klik > arahkan krusor ke gambar > lalu buka tab edit dan klik copy.

3. Pilih file > new layer jika terdapat tampilan seperti klik OK dan buka tab edit klik paste di tampilan new layer tersebut. Setelah tampil seperti yang kita inginkan lakukan terus untuk mengedit crop terhadap hasil poto digital yang lain dan simpanlah gambar di my picture di PC anda dalam format jpg 4. Sekarang kembali ke layar photoshop buka file pilih Automate klik picture Package Page 50

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

5. Maka tampilan akan menjadi seperti gambar di bawah ini, jika ingin mencetak photo ukuran 4 x 6 maka pilihlah layoutnya (20)2x2 dengan page size 8.0 x 10.0 in dengan resolution 300 pixels/inch. Jangan lakukan dulu oke !

6. Lakukan klik di layout perkotak untuk membuka gambar (select image file) yang akan di tampilkan, buka file my picture dimana telah disimpan hasil cropan di atas lalu pilih dan buka. Gambar tidak bisa di buka secara sekaligus lakukan pada setiap kotak terus menerus sampai penuh.

7. Setelah layout terisi penuh oleh gambar photo hasil crop tadi, sekarang klik oke tunggulah beberapa saat karena hasil layout sedang diproses oleh photoshop

8. Maka tampilan akhir akan tampak seperti gambar di samping kiri. Lakukan proses print tanpa melakukan print preview lagi. Proses berlangsung …. Tunggu dulu! Bagaimana jika ingin mencetak photo ukuran 3 x 4, 2 x 3 dan yang lainnya. Kembali ke layout di bawah tampilan ada kalimat edit layout klik disana, ingat ukuran photo 3x4 adalah menggunakan centi meter sedangkan pada software ini menggunakan inch rubahlah ukuran tersebut. Oke selamat mencoba…… Keterangan : tip dan trik ini telah diuji oleh saya, dua-duanya hasilnya bagus (Sumber tulisan dari Buku 101 Tip & Trik Adobe Photoshop CS2, Gregorius Agung dan Jubilee Enterprise,Gramedia Jakarta 2005)

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan

Page 51