B.spo Permintaan Persetujuan Penolakan Tindakan Kedokteran (informed Consent).docx

PERMINTAAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT)

No.Dokumen:

No. Revisi : 0

Halaman: 1/7

Tanggal Terbit

Disusun Oleh: Pokja HPK

Diperiksa Oleh: Wakil Direktur Pelayanan

RSUD WATES KULON PROGO STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

DITETAPKAN DIREKTUR

dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina Utama Muda ; IV/c NIP.19620729 198812 2 001 Pengertian

Yang dimaksud pemberian penjelasan medis adalah suatu informasi yang disampaikan oleh dokter kepada pasien dan atau wali yang sah sebelum memutuskan menerima atau menolak suatu Tindakan Kedokteran terhadap diri seorang pasien, dimana penjelasan medis tersebut meliputi ; diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Yang dimaksud dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) adalah pernyataan persetujuan atau penolakan langsung dari pasien atau wali, tentang Tindakan Kedokteran yang ditawarkan pihak rumah sakit dalam rangka pengobatan pasien setelah mendapatkan penjelasan medis. Beberapa informed consent dapat dilakukan secara lisan.

Tujuan

Sebagai acuan penerapan langkah – langkah permintaan persetujuan / penolakan tindakan kedokteran (informed consent)

Kebijakan

1. Pasien berhak menyetujui/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. 2. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap perawatan

dirinya atas

dan

mengakhiri

tanggung

jawab

pengobatan sendiri

serta

sesudah

memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya

PERMINTAAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT)

No.Dokumen: RSUD WATES KULON PROGO Referensi

No. Revisi : 0

Halaman: 2/7

1. Peraturan Direktur RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo nomor 125 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pelayanan pada RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo 2. Surat Keputusan Direktur RSUD Wates Nomor... tahun 2015 tentang Kebijakan Pemberian Informed Consent

Prosedur

1. DPJP atau Dokter residen tahap akhir/residen senior wajib memberikan informasi dan penjelasan sebelum tindakan dilakukan. 2. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik, dan diinformasikan/diberikan sebelum tindakan dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, terutama mengenai kondisi medis dan diagnosis pasti pasien, rencana pelayanan dan pengobatan, proses yang akan dijalankannya sehingga pasien dan atau keluarganya dapat mengambil keputusan terbaik baginya. 3. Persetujuan dapat diberikan secara lisan dan tertulis. Untuk persetujuan secara lisan diberikan pada tindakan yang tidak mengandung resiko tinggi, sedangkan persetujuan tertulis wajib/mutlak diperlukan pada tindakan yang mengandung resiko tinggi. 4. Dokter wajib menjelaskan kepada pasien dan atau keluarga yang kompeten menerima isi penjelasan medis meliputi; a) diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, b) tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, c) alternatif tindakan lain dan risikonya, d) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, e) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 5. Penjelasan kepada pasien meliputi pula kejadian yang tidak diharapkan dari pelayanan dan pengobatan yang mungkin terjadi. 6. Setelah

pasien

dan

atau

keluarga

pasien

menerima

PERMINTAAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT)

No.Dokumen:

No. Revisi : 0

RSUD WATES KULON PROGO

Halaman: 3/7

penjelasan maka persetujuan atau penolakan tindakan medis dimintakan tanpa ada paksaan. Persetujuan atau penolakan diputuskan dan dilakukan oleh pasiennya sendiri apabila kompeten, atau dapat diwakili oleh orang lain yang kompeten. 7. Penulisan

pada

formulir

persetujuan/penolakan

tidak

diperbolehkan menggunakan kata singkatan 8. Dokter yang akan melakukan tindakan medis (DPJP) mempunyai

tanggungjawab

utama

untuk

memberikan

informasi dan penjelasan kepada pasien atas tindakan yang akan diperlukan tersebut. Apabila berhalangan, maka DPJP dapat mewakilkan kepada dokter residen tahap akhir/residen senior untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pasien. 9. DPJP harus melakukan verifikasi dengan cara DPJP membubuhkan cap nama dan paraf di kanan atas pada lembar formulir persetujuan/penolakan tindakan kedokteran apabila penjelasan diwakilkan kepada dokter residen tahap akhir/residen senior. 10. Dokter

saat

memberikan

penjelasan

medis

harus

menerangkan dengan jelas tentang usulan pengobatan atau tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan bila periu kepada

keluarga

pasien.

Penjelasan

yang

diberikan

meliputi: a) Kondisi b) Usulan pengobatan c) Nama individu/DPJP yang memberikan pengobatan d) Potensi manfaat dan kekurangannya e) Kemungkinan alternative tindakan f) Kemungkinan keberhasilannya g) Kemungkinan

timbulnya

masalah

seiama

pemulihan h) Kemungkinan yang terjadi apabila tidak diobati

masa

PERMINTAAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT)

No.Dokumen: RSUD WATES KULON PROGO

No. Revisi : 0

Halaman: 4/7

11. Dokter Residen senior yang mewakili dokter spesialis yang akan melakukan tindakan, wajib memberitahukan nama dokter atau praktisi lain yang bertanggungjawab langsung terhadap pelayanan pasien atau siapa yang berwenang melakukan prosedur atau pengobatan tersebut 12. Dokter memberi penjelasan medis harus mengetahui pihakpihak yang dapat memberikan pemyatakan persetujuan dilakukan tindakan kedokteran yaitu: a. Pasien sendiri, yaitu apabila telah berumur lebih dari atau sama dengan 18 tahun, atau telah menikah. Pasien tersebut harus kompeten untuk melakukan tindakan hukum. b. Bagi pasien di bawah 18 tahun dan belum menikah, persetujuan tindakan diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: 1. Ayah/ibu kandung 2. Saudara-saudara kandung yang telah berusia diatas 18 tahun dan cakap/kompeten untuk memberikan persetujuan. c. Bagi pasien dewasa yang telah menikah atau orang tua tetapi tidak memiliki kemampuan mengambil keputusan maka

persetujuan

diberikan

oleh

mereka

yang

cakap/kompeten menurut urutan hak sebagai berikut: 1) Suami/istri yang sah 2) Ayah/ibu kandung 3) Anak-anak kandung yang telah dewasa (usia diatas 18 tahun). 4) Saudara-saudara kandung yang telah berusia diatas 18 tahun. 13. Bagi pasien yang tidak mampu/kompeten memberikan persetujuan tindakan seperti; a) anak-anak dibawah umur 18 tahun, b) orang dewasa yang mengalami keterbeiakangan mental,

PERMINTAAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT)

No.Dokumen:

No. Revisi : 0

RSUD WATES KULON PROGO

Halaman: 5/7

c) serta orangtua yang sudah lanjut usia dan tidak mampu mengambil keputusan sendiri, dimana para pasien tersebut tidak memiliki sanak saudara maka persetujuan dapat diwakili oleh wali, orangtua asuh, atau lembaga pengasuh yang sah berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak, atau dapat pula diwakili oleh lembaga resmi yang mengurus pasien tersebut. 14. Sebagai pengganti tanda tangan, pasien atau keluarganya yang

buta

huruf,

maka

pasien/keluarga

harus

membubuhkan "cap ibu jari tangan kanan/kiri", pada kolom tanda tangan. 15. Persetujuan tertulis ini, minimal diberikan pada saat; a) sebelum dilakukan tindakan operasi atau prosedur invasif, b) sebelum anestesia termasuk sedasi yang moderat dan dalam, c) sebelum penggunaan darah atau produk darah, d) sebelum tindakan dan pengobatan lain yang beresiko tinggi. 16. Setelah memberikan penjelasan tindakan kedokteran maka dokter wajib mencatat informasi yang telah diberikannya

dan

menandatanginya

pada

kolom

pemberi penjelasan. 17. Pasien dan/atau keluarga memiliki hak untuk menerima atau menolak

tidak

melanjutkan

pengobatan

setelah

mendapatkan penjeiasan tersebut 18. Pasien dan/atau keluarga diberitahukan konsekwensi dan bertanggungjawab atas keputusan penolakan tersebut 19. Dokter pemberi penjelasan memberitahukan pula tentang tersedianya alternative pelayanan dan pengobatan bila ada. 20. Pasien

atau

keluarga

persetujuan/penolakan,

yang wajib

kompeten

memberikan

menandatangi

kolom

pemberian informasi dan pernyataan persetujuan/penolakan

PERMINTAAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT)

No.Dokumen:

No. Revisi : 0

RSUD WATES KULON PROGO

Halaman: 6/7

tindakan. 21. Persetujuan/penolakan harus ditandatangani oleh pasien sendiri apabila kompeten atau dapat diwakilkan kepada orang

yang

kompeten

mencantumkan

sesuai

tandatangan

point

dua

(12)

orang

dengan

saksi.

Saksi

tersebut dapat berasal dari; satu orang saksi dari pihak rumah sakit, satu orang saksi dari pihak pasien. 22. Apabila saksi dari pihak pasien tidak ada maka ketentuan dua orang saksi tersebut dapat diberikan oleh orang yang berasal dari orang/pegawai rumah sakit yang mengetahui peristiwa tersebut. 23. Perluasan tindakan medis selain tindakan medis yang disetujui tidak dibenarkan dilakukan dengan alasan apapun juga, kecuali apabila perluasan tindakan tersebut terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. 24. Demi kepentingan pasien gawat darurat, informed consent tidak perlu diberikan diawal bagi pasien gawat darurat yang dalam keadaan tidak sadar dan tidak didampingi oleh keluarga pasien yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran. Informed consent dapat diberikan setelah pasien sadar atau keluarganya ada. 25. Perawat

berkewajiban

mengecek

melakukan

kelengkapan

persetujuan/penolakan,

verifikasi

dengan

dalam

formulir

pengisian

apabila

telah

lengkap

maka

selanjutnya tindakan dapat didaftarkan untuk dijadwalkan dilakukan tindakan, namun apabila belum lengkap maka harus dilengkapi sebelum tindakan dilakukan. 26. Semua persetujuan/penolakan tindakan dituangkan dalam formulir

baku

rumah

penolakan tindakan Formulir

-

DokumenTerkait

-

sakit

tentang

persetujuan

dan

PERMINTAAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT)

No.Dokumen: RSUD WATES KULON PROGO Unit Terkait

Semua Unit Pelayanan

Catatan Revisi

-

No. Revisi : 0

Halaman: 7/7

Paraf Koordinasi