Bentuk-bentuk Kenegaraan Tugas Pkn Kelompok 4 Tkr-b.docx

Bentuk - Bentuk Kenegaraan.

Dalam ilmu Negara terdapat berbagai macam bentuk kenegaraan, antara lain. Perserikatan Negara Perserikatan Negara adalah perserikatan yang beranggotakan Negara – Negara yang mempunyai kedaulatan penuh, baik ke dalam maupun keluar, yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional dengan menyelenggarakan beberapa alat dan perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap Negara anggota. Uni Uni adalah gabungan beberapa Negara yang dikepalai oleh seseorang Kepala Negara, yang Kebanyakan adalah seorang Raja. Ada 2 macam bentuk Negara Uni yaitu Negara Uni Riel dan Uni Personel. Dominion Bentuk Negara Dominion pada dasarnya hanya berlaku dalam sejarah ketatanegaraan Inggris, yaitu yang merupakan gabungan Negara Negara merdeka yang mengikatkan diri dalam apa yang disebut “ The British Commonwealth of Nations “. Penggabungan Negara –negara kedalam bentuk dominion ini hanya mungkin terjadi pada negara bekas jajahan inggris yang telah memperoleh kemerdekaan. Koloni Koloni atau Negara jajahan merupakan suatu Negara yang tidak diperintah sendiri oleh pemerintah negaranya melainkan tunduk kepada kekuasaan Negara lain. Negara Negara semacam ini boleh dikatakan tidak mempunyai kekuasaan apa – apa karena hampir semua persoalan pemerintahan diatur oleh Negara penjajahnya. Protektorat Negara protektorat adalah Negara yang berada dibawah perlindungan Negara lain yang jauh lebih kuat. Negara Protektorat tidak sama dengan Negara koloni karena hubungan antara Negara pelindung dengan Negara yang dilindungi lebih banyak didasarkan atas sesuatu perjanjian. Biasanya kekuasaan yang diserahkan kepada Negara pelindung tersebut terbatas pada bidang hubungan luar negeri dan persoalan yang menyangkut pertahanan dan keamanan. Mandat Negara Mandat adalah Negara Negara bekas jajahan. Munculnya bentuk Negara mandat ini adalah hasil perjanjian perdamaian di Versailles dimana disepakati bahwa daerah – daerah bekas jajahan Negara yang kalah perang akan mengadakan pemerintahan perwalian ( mandat ) yang dipegang oleh Negara – Negara yang menang perang dengan pengawasan Komisi Mandat Liga Bangsa – Bangsa. Trust

Negara Trust adalah Negara – Negara yang pemerintahannya diawasi oleh dewan perwakilan (Trusteeship Council ) Perserikatan bangsa – bangsa. Adanya daerah trust ini merupakan hasil perjanjian San Francisco setelah Perang Dunia II.

Bentuk-bentuk Negara dan bentuk-bentuk Kenegaraan

Bentuk-bentuk Negara dan bentuk-bentuk Kenegaraan. Bentuk Negara ada dua macam yaitu Negara kesatuan dan Negara serikat (federasi) : 1. Negara kesatuan adalah Negara merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluyruh daerah. Ada dua Negara kesatuan yaitu Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan Negara kesatuan dengansistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan system sentralisasi adalah seluruh persoalan yang berkaitan dengan Negara langsung diurus oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanaknnya. Sedangkan Negara kesatuan dengan system desentralisasi adalah dimana kepala daerak sebagai kepala pemerintahahn di daerah diberi kekuasaaan dan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 2. Negara serikat (fedrasi) adalah gabungan dari beberapa Negara bagisan dimanan Negara bagian menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah pusat (federal). Urusan-urusan Negara secara terperinci (limitative) seperti hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan diberikan kepada pemerintah federal (delegated powers), siasanya menjadi urusan pemerintah Negara bagian seperti Negara bagian berwenang membuat UUD sendiri yang tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Bentuk-bentuk kenegaraan : 1. Koloni, adalah suatu Negara yang menjadi jajahan Negara lain dimanan urusan politik, hukum dan pemerintahan berada di Negara penjajahnya. Contoh Indonesia dijajah Belanda. 2. Trustee (perwalian) adalah wilayah jajahan Negara yang kalah perang pada PD II dan berada di bawah Dewan Perwalian PBB dan Negara yang menang perang. SepertiPapua Nugini bekas jajahan Ingrris dan berada di bawah PBB sampai tahun 1975, Republik Palau sampai tahun 1994. 3. Mandat, adalah suatu Negara yang sebelumnya adalah jajahan Negaranegara yang kalah perang pada PD I dan berada di bawah perlindungan Negara yang menang perang di bawah pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa Bangsa. Contoh Kamerun adalah bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis.

4. Protektorat, adalah Negara yang berada di bawah lindungan Negara lain yang kuat dimana hal yang berhubungan dengan luar negeri dan pertahanan Negara dipegang oleh Negara yang melindunginya. Seperti Maroko, Tunisia, Kamboja, Laos, Vietnam sebelum merde ka merupakan protektorat dari Prancis. 5. Dominion, adalah Negara yang sebelumnya adalah jajahan Inggris kemudian merdeka dan berdaulat tetapi tetap mengakui Raja atau ratu Inggris sebagai rajanya atau ratunya (lambang persatuan). Negara-negara ini bergabung dalam The British Commonwealth of Nations ( Negaranegara Persmakmuran Inggris). Contoh Australia, Afrika Selatan, India, Kanada, Malaysia, Selandia Baru. 6. UNI, adalah gabungan dua atau lebih Negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala Negara yang sama. Contoh Uni Emirat Arab. 

Pentingnya pengakuan suatu Negara dari Negara lain. Semakin banyak Negara lain yang mengakui kemerdekaan suatu Negara maka semakin kuat pula kedaulatan Negara yang diakui, akses Negara yang diakui semakin mudah dalam melakukan hubungan diplomatik, perdagangan, kebudayaan dengan Negara-negara yang mengakuinya di seluruh dunia Bentuk Negara dan Bentuk Kenegaraan Posted on 9 November 2008 by Ruhcitra

Bentuk Negara a. Negara Kesatuan (Unitaris) Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu: 1. 2.

Sentralisasi, dan Desentralisasi.

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Keuntungan sistem sentralisasi: 1.

adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;

2.

adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;

3.

penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.

Kerugian sistem sentralisasi: 1.

bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;

2. 3.

peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah; daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi

4.

pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat; rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang

5.

daerahnya; keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Keuntungan sistem desentralisasi: 1. 2. 3.

pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri; peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri; tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar;

4. 5.

partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat; penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan. b. Negara Serikat (Federasi) Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Ciri-ciri negara serikat/ federal: 1.

tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan

2.

negara bagian; tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi

3.

negara serikat; hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power). Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi: 1.

hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;

2.

hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan

3.

damai; hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;

4.

hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);

5.

hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah: 1. 2.

cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain: 1.

negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu

2.

antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949); negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian,

3.

sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India; negara serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;

4.

negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1) Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi). Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.

Bentuk Kenegaraan Selain negara serikat, ada pula yang disebut serikat negara (konfederasi). Tiap negara yang menjadi anggota perserikatan itu ada yang berdaulat penuh, ada pula yang tidak. Perserikatan pada umumnya timbul karena adanya perjanjian berdasarkan kesamaan politik, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan atau kepentingan bersama lainnya. 1. Perserikatan Negara Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota. Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada:

 

Perserikatan Amerika Utara (1776-1787) Negara Belanda (1579-1798), Jerman (1815-1866)

Perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara:



Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian; sedangkan dalam serikat negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota.



Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu.



Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.

2. Koloni atau Jajahan Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya. 3. Trustee (Perwalian) Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi. Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian internasional dimaksudkan untuk mengawasi wilayahwilayah perwalian yang ditempatkan di bawah PBB melalui perjanjian-perjanjian tersendiri dengan negaranegara yang melaksanakan perwalian tersebut. Perwalian berlaku terhadap: 1.

wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I;

2. 3.

wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam Perang Dunia II; wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara-negara yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya.

Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri. Mikronesia merupakan negara trusteeterakhir yang dilepas Dewan Perwalian PBB pada tahun 1994. 4. Dominion Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan bernama “The British Commonwealth of Nations” (Negara-negara Persemakmuran). Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam Commonwealth karena keanggotaannya bersifat sukarela. Ikatan Commonwealth didasarkan pada perkembangan sejarah dan azas kerja sama antaranggota dalam bidang ekonomi, perdagangan (dan pada negara-negara tertentu juga dalam bidang keuangan). India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula berstatus dominion, namun karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik/ kerajaan dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya. Oleh karena itu persemakmuran itu kini dikenal dengan nama“Commonwealth of Nations”. Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner. 5. Uni Bentuk kenegaraan Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama. Pada umumnya Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) Uni Riil (Uni Nyata) yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-negara anggotanya memiliki alat perlengkapan negara bersama yang telah ditentukan terlebih dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama. Uni sengaja dibentuk guna mewujudkan persatuan yang nyata di antara negara-negara anggotanya.

Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918), Uni Swedia – Norwegia (1815-1905), Indonesia – Belanda (1949). 2) Uni Personil yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota. Contoh: Uni Belanda – Luxemburg (1839-1890), Swedia – Norwegia (1814-1905), Inggris – Skotlandia (16031707; Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni Ius Generalis, yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB. 6. Protektorat Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai protektorat Prancis. Negara protektorat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu:



Protektorat Kolonial, jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat semacam ini tidak



menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris. Protektorat Internasional, jika negara itu merupakan subyek hukum internasional. Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).

7. Mandat Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C).

Bentuk Kenegaraan

- Suatu sistem dan susunan persekutuan bangsa-bangsa suatu daerah tertentu yang batas-batasnya diperintah dan diurus oleh badan pemerintahyang teratur. - Adalah berbagai macam rupa yang berkaitan dengan negara termasuk didalamnya kepengurusan negara.

Berdasarkan kenegaraannya :

1.

Koloni = suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lain. Contoh : Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama kurang lebih 350 tahun.

2.

Trustee (perwalian) = wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang. Contoh : Papua New Guinea bekas jajahan Ingris berada di bawah naungan PBB sampai dengan tahun 1975.

3.

Mandat = suatu negara yang tadinya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Contoh : Negara Kamerun bekas jajahan Jerman menjadi mandat Perancis.

4.

Protektorat = suatu negara yang berada dibawah perlindungan negara lain , yang kuat. Contoh : Tunisia, Maroko, Uni Indo-Cina (Kamboja, Laos, dan Vietnam) sebelum merdeka merupakan protektorat dari Inggris.

5.

Dominion = bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris. Negara Dominion adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, serta mengakui Raja Inggris sebagai rajanya (lambang persatuan). Contoh : Negara Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan.

6.

Uni = gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Contoh : Uni Austria-Hongaria tahun 1867-1919, Swedia dan Norwegia tahun 1815-1956.

Berdasarkan pemerintahannya :

1.

Negara kesatuan (unitaris) = negara yang dalam menjalankan pemerintahannya hanya terdapat satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang memiliki wewenang atau kekuasaan tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan, baik bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut C.F Strong terdapat dua ciri pokok negara kesatuan, yaitu : a. adanya kekuasaan tertinggi pada Dewan Perwakilan Rakyat (pusat). b. tidak ada badan-badan lain di dalam negara itu yang berdaulat kecuali pemerintah pusat. Bentuk negara kesatuan : a. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi = kekuasaan pemerintah tidak hanya dipegang oleh pemerintah pusat saja tetapi daerah juga diberi wewenang untuk ikut menyelenggarakan pemerintahan yang berupa mengurus rumah tangga daerahnya sendiri (otonomi). Namun, wewenang tersebut tetap pada prinsip negara kesatuan dan kekuasaan tertinggi terletak pada pemerintah pusat. b. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi = daerah tidak diberi wewenang atau hak untuk ikut menyelenggarakan pemerintahan (tidak ada otonomi daerah). Seluruh wewenang kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contoh : Negara Indonesia.

2.

Negara serikat (federasi/federal) = negara yang bersusun jamak, artinya tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri kemudian mengadakan perjanjian untuk mewujudkan ikatan (terbatas) yang efektif guna membentuk suatu negara yang besar (federasi) dan negara tersebut menjadi negara bagian. Menurut C.F. Strong terdapat dua syarat untuk membentuk suatu negara serikat : a. Adanya perasaan sebangsa diantara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu. b. Adanya keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi untuk mengadakan ikatan terbatas (bukan ikatan sepenuhnya). Contoh : Negara Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Canada, India.

3.

Serikat negara (konfederasi) = gabungan dari beberapa negara yang tiap-tiap negara tersebut tegak berdiri sendiri mempertahankan kemerdekaannya dan berdaulat penuh baik secara internal (ke dalam negeri) maupun secara eksternal (ke luar negeri). Keanggotaan negara-negara pada konfederasi tidak mengurangi kedaulatan negara tersebut. Kedaulatan bergantung pada kesukarelaan negara-negara anggotanya.